Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., melaksanakan kegiatan panen jagung dan tomat bersama Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Bombana, para Kepala Perangkat Daerah, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., pengurus PKK, penyuluh pertanian, serta masyarakat setempat di Kebun Percontohan PKK, Desa Langkapa, Kecamatan Rarowatu, Minggu (5/10/2025).

Kegiatan panen ini merupakan bagian dari program kolaboratif Pemerintah Kabupaten Bombana bersama TP-PKK dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif. Kebun percontohan yang dikembangkan oleh TP-PKK tersebut menjadi bukti nyata peran aktif perempuan dalam mendukung pembangunan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat keluarga.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif TP-PKK yang telah berkontribusi nyata dalam menggerakkan masyarakat agar mandiri secara pangan. Ia menilai kegiatan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis keluarga.

“Kegiatan seperti ini sangat mendukung ketahanan pangan daerah kita. Saya berharap kebun percontohan ini bisa menjadi inspirasi bagi desa-desa dan OPD lainnya untuk melakukan hal serupa,” ujar Burhanuddin.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bombana bersama TP-PKK berkomitmen untuk terus memperluas kegiatan serupa di berbagai kecamatan. Menurutnya, jika gerakan ini dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, maka ketahanan pangan lokal akan semakin kuat dan berdampak positif terhadap kesejahteraan warga.

“Keberhasilan kebun percontohan ini membuktikan bahwa dengan kerja sama dan kemauan kuat, kita bisa mengoptimalkan potensi lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Ini bukan hanya tentang bertani, tetapi tentang kemandirian dan kepedulian sosial,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, menjelaskan bahwa kebun percontohan ini merupakan bentuk nyata sinergi antara TP-PKK, penyuluh pertanian, dan masyarakat setempat. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada produksi pangan, tetapi juga pada pemberdayaan perempuan agar lebih aktif dalam pengelolaan sumber daya keluarga.

“Kami ingin menunjukkan bahwa lahan sekecil apa pun bisa memberikan manfaat besar jika dikelola dengan baik. Melalui kegiatan ini, kami juga ingin menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan,” kata Fatmawati.

Dalam kegiatan tersebut, hasil panen jagung dan tomat dibagikan secara gratis kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian sosial. Langkah ini sekaligus menjadi motivasi agar masyarakat semakin terdorong untuk memanfaatkan lahan pekarangan mereka secara produktif.

Antusiasme masyarakat tampak tinggi saat ikut serta dalam kegiatan panen bersama. Banyak warga yang mengapresiasi langkah pemerintah dan TP-PKK karena tidak hanya memberikan contoh nyata, tetapi juga membuka ruang pembelajaran langsung bagi warga yang ingin mengembangkan kebun keluarga.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, TP-PKK, dan masyarakat terus terjalin erat sebagai wujud nyata sinergi dalam membangun Bombana yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.

Gerakan pemanfaatan lahan pekarangan yang diinisiasi TP-PKK Bombana menjadi simbol perubahan pola pikir masyarakat menuju kemandirian pangan berbasis rumah tangga. Dengan semangat kebersamaan dan dukungan semua pihak, Bombana diyakini mampu menjadi salah satu daerah percontohan dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.

Bombana, SultraNET.com — Dalam suasana penuh khidmat dan semangat kebangsaan, Kodim 1431/Bombana menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Upacara Satya Mahawira, Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana. Upacara ini mengusung tema “TNI Prima – TNI Rakyat – Indonesia Maju.” Minggu, (05/10/2025)

Bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Kasdim 1431/Bombana Mayor Arm Bambang Wardiyanto, Komandan Upacara dipercayakan kepada Kapten Inf Nyoman Admika, sementara Kapten Inf Mustafa bertugas sebagai Perwira Upacara, serta Peserta Upacara yang terdiri atas personel Kodim, jajaran Koramil, Polres Bombana, Komcad, dan FKPPI.

Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan oleh Mayor Arm Bambang Wardiyanto, disebutkan bahwa peringatan HUT TNI ke-80 menjadi momentum penting untuk memperkuat jati diri prajurit sebagai pelindung rakyat dan penjaga keutuhan NKRI.

“Peringatan kali ini mengambil tema ‘TNI Prima – TNI Rakyat – Indonesia Maju’ yang sejalan dengan semangat TNI yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif,” ucapnya dengan lantang.

Inspektur Upacara menegaskan bahwa TNI lahir dari rakyat dan berjuang demi rakyat.

“Makna tema tersebut menekankan pentingnya kedekatan dan sinergitas TNI dengan seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan sejahtera. TNI harus tetap menjadi perekat bangsa di tengah keberagaman,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan pesan Panglima TNI agar seluruh prajurit tetap waspada terhadap dinamika global yang berkembang pesat.

“Jangan mudah terprovokasi isu yang dapat memecah belah soliditas TNI maupun kemanunggalan TNI dengan rakyat. Perkokoh iman dan takwa, karena dari situlah kekuatan moral dan profesionalisme TNI tumbuh,” tegas Inspektur Upacara

Dalam kesempatan itu, seluruh prajurit juga diingatkan untuk bijak menggunakan media sosial.

“Tahan diri untuk tidak menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Gunakan media sosial untuk hal-hal positif yang mendukung citra TNI dan kepentingan bangsa,” katanya menambahkan.

Inspektur Upacara juga menyampaikan apresiasi Panglima TNI kepada seluruh prajurit dan PNS atas dedikasi serta loyalitas yang tinggi dalam menjalankan tugas.

“Kepercayaan rakyat terhadap TNI merupakan hasil kerja keras dan pengabdian tulus seluruh anggota. Namun, jangan berpuas diri, terus tingkatkan profesionalisme agar TNI semakin dicintai rakyat,” tandasnya.

Upacara HUT TNI ke-80 di Kodim 1431/Bombana ini menjadi simbol sinergi antara TNI dan masyarakat Bombana. Dengan semangat tema “TNI Prima – TNI Rakyat – Indonesia Maju,” kegiatan tersebut tidak hanya memperkuat semangat juang para prajurit, tetapi juga meneguhkan komitmen TNI untuk terus hadir di tengah rakyat sebagai penjaga kedaulatan dan pemersatu bangsa.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar rapat koordinasi melalui Zoom Meeting bersama Kepala UPTD Balai Penyuluh KB, Penyuluh KB (PKB/PKB PPPK), dan Petugas Lapangan KB (PLKB) se-Kabupaten Bombana. Seluruh peserta, baik ASN maupun non-ASN, mengikuti kegiatan yang dipusatkan di ruang Kepala Dinas PPKB Bombana, Kamis (3/10/2025).

Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si memimpin langsung jalannya rapat virtual tersebut didampingi para kepala bidang, staf, dan perwakilan UPTD dari setiap kecamatan. Agenda utama rapat berfokus pada penyampaian laporan capaian kinerja unit kerja sekaligus evaluasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di lapangan.

“Alhamdulillah, secara keseluruhan capaian program kinerja DPPKB Kabupaten Bombana telah mencapai 90 persen hingga bulan Oktober ini, dan kita optimis target tahunan dapat tercapai sesuai rencana,” ujar Abdul Azis dalam arahannya.

Ia juga memberikan penegasan mengenai pentingnya kedisiplinan dan kehadiran petugas lapangan KB dalam menjalankan tugas. Menurutnya, PLKB merupakan ujung tombak pelaksanaan program sehingga komitmen kehadiran menjadi faktor utama keberhasilan kinerja.

“Kehadiran di lapangan menjadi salah satu penilaian utama bagi kita semua. Untuk itu, kepada seluruh PLKB agar lebih mengutamakan kehadiran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas,” tegasnya.

Dalam forum itu, para penyuluh menyampaikan capaian, tantangan, serta kebutuhan teknis di wilayah kerja masing-masing. Beberapa poin yang dibahas antara lain pencapaian peserta KB aktif, edukasi kesehatan reproduksi, dan strategi peningkatan layanan penyuluhan di desa-desa.

DPPKB Bombana berharap koordinasi rutin semacam ini dapat memperkuat sinergi antarunit kerja serta memastikan seluruh program berjalan terarah dan tepat sasaran. Pendekatan komunikasi partisipatif diharapkan menjadi bagian penting dalam mendorong keberhasilan program KB dan pengendalian penduduk di Bombana.

Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari komitmen DPPKB Bombana dalam memastikan pelayanan KB tetap optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya pada sektor penyuluhan dan pendataan lapangan.

Bombana, sultranet.com – Harga kebutuhan pokok selalu menjadi hal yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Setiap kenaikan harga beras, minyak goreng, atau gula pasir, langsung terasa di dapur warga.

Menyadari hal itu, Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Inspektorat Daerah mengambil langkah serius dengan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pengendalian inflasi tahun 2025. Kamis (2/10/2025)

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh program pemerintah dalam menjaga stabilitas harga benar-benar berjalan efektif, terukur, dan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Inspektorat tidak hanya mencatat angka dan laporan, tetapi juga turun langsung ke lapangan meninjau sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi ujung tombak pengendalian inflasi.

OPD yang disoroti antara lain Dinas Perindagkop dan UKM, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, hingga Bagian Administrasi Perekonomian Setda Bombana.

Dari peninjauan ini, Inspektorat mengukur sejauh mana penyerapan anggaran, efektivitas program, serta dampaknya terhadap daya beli masyarakat.

Salah satu program yang mendapat perhatian adalah pasar murah yang digelar Dinas Perindagkop dan UKM di beberapa kecamatan, seperti Rumbia, Rumbia Tengah, Rarowatu, Rarowatu Utara, Poleang, dan Poleang Barat.

Kehadiran pasar murah ini memberikan napas segar bagi warga karena mereka bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Selain itu, Gerakan Pangan Murah Keliling (GAUL) yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan juga menyapa masyarakat hingga ke pelosok. Kecamatan Rumbia, Mataoleo, Rarowatu, Poleang Utara, Poleang Selatan, Tontonunu, Kabaena Barat, hingga Kabaena Timur menjadi titik singgah GAUL.

Program ini memastikan bahan pangan dengan harga stabil bisa diakses oleh masyarakat luas tanpa harus menempuh jarak jauh.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W, menegaskan pentingnya pengendalian inflasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Melalui monev ini, kami ingin memastikan bahwa kebijakan dan program pengendalian inflasi benar-benar berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok,” ujarnya.

Ia menambahkan, Inspektorat hadir bukan hanya untuk memantau administrasi, tetapi juga memastikan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kami ingin masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dalam menjaga kestabilan harga. Dengan begitu, daya beli tetap terjaga, perekonomian daerah bergerak, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” sambung Ridwan.

Melalui kegiatan Monev ini, Inspektorat berperan sebagai pengawal kebijakan sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Harapannya, program pasar murah maupun gerakan pangan murah tidak hanya menjadi seremonial, tetapi benar-benar menjadi jawaban atas keresahan warga terhadap lonjakan harga.

Langkah pengawasan ini juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program nasional pengendalian inflasi.

Dengan sinergi lintas OPD, ditambah pengawasan intern yang kuat, Bombana optimistis dapat menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.

Pada akhirnya, apa yang dikerjakan pemerintah bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan oleh rakyat Bombana.

Wakatobi, sultranet.com – Aksi unjuk rasa yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam pada Rabu (01/10/2025) mendesak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi untuk segera menarik tiga orang aparatur sipil negara (ASN) yang dianggap menyalahi aturan dan membuat kegaduhan di lingkungan kampus.

Koordinator lapangan aksi, Ramli, menyebut tiga ASN berinisial Krm, LD, dan R telah mengganggu ketertiban umum serta melanggar regulasi kepegawaian.

“Jelas ini melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran PNS di lingkungan Kementerian Agama,” tegasnya.

Ramli menambahkan, ketiga ASN tersebut diduga melakukan penggiringan opini publik terkait proses akademik di STAI Wakatobi. Padahal, kata dia, pihak yayasan sudah memberhentikan mereka dari jabatan di kampus tersebut.

“Lebih ironis lagi, mereka tetap menerima tunjangan sebagai ASN, sementara aktivitas di luar instansi tidak pernah mendapatkan izin resmi dari Kemenag,” ujarnya.

Massa aksi juga menilai, tindakan ketiga ASN tersebut telah merugikan mahasiswa dengan memunculkan opini seolah mereka masih sah sebagai pengelola kampus STAI Wakatobi.
Menanggapi aksi itu, Kasubag TU Kemenag Wakatobi, Mashudin, menyatakan aspirasi massa akan segera ditindaklanjuti.

“Apa yang disampaikan oleh saudara-saudara sekalian akan kami sampaikan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti,” katanya di hadapan pengunjuk rasa.

Selain berunjuk rasa di depan kantor Kemenag, massa HMI juga menggelar aksi serupa di Kantor Kejaksaan Negeri dan Inspektorat Kabupaten Wakatobi.

BOMBANA, Sultranet.com – Inspektorat Kabupaten Bombana terus menunjukkan perannya sebagai mitra strategis dalam mendorong terwujudnya Zona Integritas (ZI) di lingkungan pemerintahan daerah. Melalui pendampingan intensif, Inspektorat Bombana memperkuat langkah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Peran penting itu terlihat saat Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian PANRB melakukan verifikasi lapangan di Kantor Disdukcapil Bombana, Rabu (1/10/2025). Kegiatan ini merupakan tahapan akhir sebelum penentuan hasil penilaian Zona Integritas tahun 2025. Kehadiran TPN disambut langsung oleh Pj. Sekda Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., dan Inspektur Inspektorat Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W.

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Bombana berperan sebagai Tim Penilai Internal (TPI) yang melakukan evaluasi awal terhadap Disdukcapil. Pendampingan ini mencakup verifikasi dokumen, observasi lapangan, serta wawancara untuk memastikan seluruh proses memenuhi standar penilaian yang objektif dan transparan.

Ridwan menjelaskan bahwa pendampingan dilakukan tidak hanya untuk memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga untuk membangun budaya kerja yang berintegritas. “Kami tidak hanya mendampingi secara teknis, tapi juga memastikan setiap langkah sesuai prinsip akuntabilitas dan pelayanan publik yang bersih,” ujarnya.

Tahun ini menjadi momen penting bagi Disdukcapil Bombana. Setelah sempat tidak lolos pada tahap analisis dokumen tahun 2024, kini mereka berhasil melewati berbagai proses penilaian. Mulai dari lulus administrasi pada Juni 2025, analisis dokumen oleh TPN pada Juli, wawancara secara daring pada 4 September, hingga verifikasi lapangan pada 1 Oktober 2025.

Perwakilan TPN Kementerian PANRB, Tarcius Bagus Putra Prasojo, S.H., menegaskan bahwa Bombana telah memasuki tahap akhir penilaian. “Tahapan berikutnya tinggal menunggu pengumuman hasil penilaian WBK/WBBM,” ujarnya singkat.

Kepala Disdukcapil Bombana menyampaikan rasa optimistis dan apresiasinya terhadap dukungan Inspektorat. Menurutnya, pendampingan tersebut menjadi faktor penting dalam memperkuat kesiapan timnya menghadapi setiap tahap evaluasi. “Kehadiran Inspektorat sangat membantu. Kami berharap upaya ini membuahkan hasil terbaik,” ungkapnya.

Berdasarkan data KemenPAN RB, baru tiga perangkat daerah di Pulau Sulawesi yang berhasil meraih predikat WBK. Jika Disdukcapil Bombana lolos, ini akan menjadi capaian bersejarah bagi daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang semakin prima. (IS)

Bombana, SultraNET.com – Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025, Komandan Kodim 1431/Bombana Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P menghadiri upacara yang digelar di Pelataran Kantor Bupati Bombana, Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Rabu, (01/10/2025).

Dengan mengusung tema “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya”, upacara berlangsung khidmat dengan Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si bertindak sebagai Inspektur Upacara. Bertugas sebagai Komandan Upacara yakni Ipda Rais Saini yang merupakan Kapolsek Rumbia, sementara Perwira Upacara dipercayakan kepada Letda Inf Muslimin selaku Pasandi Dim 1431/Bombana.

Kehadiran Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P tidak hanya untuk mengikuti upacara, tetapi juga menunjukkan kepedulian sosial dengan turut menyerahkan kartu BPJS secara simbolis kepada warga yang berhak menerima.

Momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini tidak hanya menjadi ajang untuk memperkuat semangat persatuan dan kesetiaan terhadap ideologi negara, namun juga wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan aparat keamanan dalam melayani serta menyejahterakan masyarakat.

Upacara dihadiri oleh jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, pelajar, serta berbagai elemen organisasi kemasyarakatan yang turut meneguhkan komitmen bersama menjaga keutuhan NKRI.

Kendari, sultranet.com – Perlindungan pekerja di Sulawesi Tenggara semakin mendapat perhatian serius. Hal ini tampak dalam penandatanganan kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra dan Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Sultra yang berlangsung di Hotel Claro Kendari, Jumat (26/9/2025).

Acara yang juga dirangkaikan dengan Monitoring dan Evaluasi (Monev) implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 ini dihadiri oleh Gubernur Sultra, para bupati/wali kota dari 17 kabupaten/kota, pejabat lingkup provinsi, hingga kepala dinas tenaga kerja.

Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH, turut hadir dan memberikan apresiasi tinggi atas langkah strategis tersebut.

Menurutnya, kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan institusi kejaksaan menjadi tonggak penting dalam memastikan pekerja di daerah benar-benar terlindungi.

“Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara mendukung penuh langkah ini, karena perlindungan pekerja adalah bagian penting dari pembangunan yang berkeadilan,” ujar Nurrahman.

Ia menambahkan, sinergi lintas lembaga ini diharapkan tidak hanya memperkuat kepatuhan pemberi kerja, tetapi juga mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

“Kami yakin sinergi BPJS Ketenagakerjaan bersama kejaksaan akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan pekerja sekaligus mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Melalui forum Monev, para pihak juga membahas progres pelaksanaan Inpres No. 2 Tahun 2021, termasuk tantangan dan strategi ke depan untuk memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Inisiatif ini diharapkan tidak hanya memberi perlindungan optimal bagi pekerja formal dan informal, tetapi juga memperkuat visi pemerintah dalam menciptakan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sumber: Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara 

Wakatobi, sultranet.com | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Persiapan Wakatobi menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Wakatobi sebagai tindak lanjut atas laporan resmi yang mereka layangkan terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Wakatobi. Dalam aksinya, massa HMI mendesak aparat kepolisian untuk segera mengusut dugaan penggelapan dana kampus, pungutan liar terhadap penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah,  serta pelanggaran disiplin ASN pengurus lama STAI Wakatobi periode 2018–2022.

Ketua Cabang Persiapan HMI, La Harjo mengatakan, praktik yang diduga dilakukan oleh pengurus lama tidak hanya merugikan mahasiswa, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Ia mengungkap adanya indikasi pemotongan dana KIP yang seharusnya menjadi hak penuh mahasiswa. Selain itu, sejumlah pengurus lama yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) diketahui menjalankan jabatan di STAI Wakatobi tanpa izin dari atasan, sehingga tugas utama mereka sebagai abdi negara terabaikan.

“Hal ini jelas harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Jangan sampai persoalan yang merugikan mahasiswa dan negara ini dibiarkan berlarut-larut,”tegas eks Mahasiswa STAI Wakatobi tersebut, Jum’at (26/09/2025).

HMI juga menyoroti maraknya pencemaran nama baik dan fitnah terhadap pengurus baru STAI Wakatobi yang disebarkan melalui media sosial dengan menggunakan akun palsu. Tindakan semacam itu dianggap mencoreng marwah akademik dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk pasal tentang pencemaran nama baik dalam KUHP serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

HMI mendesak agar pengelolaan dana KIP Kuliah dilakukan secara transparan dan akuntabel, mengingat dana tersebut bersumber dari anggaran negara dan menjadi hak mahasiswa. Dugaan pungutan liar terhadap penerima beasiswa KIP dianggap sebagai bentuk penyelewengan yang mencederai dunia pendidikan dan wajib diusut tuntas sesuai aturan hukum yang berlaku. Selain itu, HMI meminta dilakukan audit independen terhadap laporan keuangan STAI Wakatobi periode 2018–2022. Audit tersebut dinilai penting untuk mengungkap adanya potensi penyalahgunaan wewenang, termasuk dugaan praktik penggelapan dana yang selama ini merugikan kampus, mahasiswa, dan negara.

Orator lain menambahkan, bahwa perjuangan HMI bukan semata-mata untuk kepentingan mahasiswa, melainkan juga demi menjaga marwah akademik serta integritas STAI Wakatobi. Ia berharap aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas agar kampus tidak lagi dijadikan sarana untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. “Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. STAI Wakatobi harus dikelola secara profesional, transparan, dan terbebas dari praktik-praktik yang merugikan mahasiswa maupun negara,” ujar Ramli.

Selain, melakukan aksi unjuk rasa di Mapolres Wakatobi, HMI juga mendatangi Kejaksaan Negeri Wakatobi guna memastikan laporan yang telah dilayangkan untuk segera diproses. Pada pertemuannya, Kajari Wakatobi melalui kasi Intel mengatakan akan segera melakukan pemanggilan mengusut persoalan tersebut.

“Sementara kita masih terbatas oleh personil, jadi kami nanti kami akan segera melakukan pengusutan,” ujar kasi Intel kejari Wakatobi, Deni Mulyawan.

Aksi unjuk rasa berlangsung damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa membawa tuntutan agar kasus penyimpangan di STAI Wakatobi segera ditangani secara serius. HMI menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti bersuara sampai pihak-pihak yang terbukti bersalah dimintai pertanggungjawaban. (ADM)

BOMBANA, Sultranet.com – Ratusan petani yang tergabung dalam Forum Petani Bersatu (FPB) Kabupaten Bombana menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati dan DPRD Bombana, Kamis (25/9/2025).

Mereka menuntut pemerintah segera bertindak atas anjloknya harga gabah di tingkat petani yang kini hanya berkisar Rp5.800 hingga Rp6.300 per kilogram. Angka ini jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025.

Kemarahan petani memuncak setelah Perum Bulog Bombana tiba-tiba menghentikan serapan gabah dengan alasan kuota daerah sudah terpenuhi. Padahal, musim panen masih berlangsung dan produksi padi petani terus berjalan. Keputusan itu dinilai sepihak dan bertentangan dengan arahan pemerintah pusat.

“Kalau harga terus turun seperti ini, petani bisa dapat apa. Sesuai Inpres, harga gabah itu Rp6.500. Jadi kalau Bulog berhenti menyerap, jelas merugikan petani,” kata Asdar, salah seorang perwakilan petani.

Di lapangan, harga gabah kering panen (GKP) sangat fluktuatif. Ketua Kelompok Tani Padi, Ardi, SP., MP., yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Bombana, menyebut harga di Poleang Timur mencapai Rp6.300, di Kecamatan Mataoleo anjlok hingga Rp5.800, sementara di Lantari Jaya hanya Rp6.000. Menurutnya, kondisi ini terjadi karena serapan Bulog dialihkan ke pihak swasta yang membeli di bawah HPP.

“Keputusan Bulog menghentikan pembelian setelah target nasional tiga juta ton terpenuhi itu sepihak. Lalu serapan dialihkan ke pihak swasta yang membeli di bawah harga standar. Ini jelas sangat merugikan petani,” tegas Ardi.

Selain menolak keputusan sepihak Bulog, petani juga menuntut pencopotan sejumlah pejabat daerah yang dianggap gagal melindungi petani. Mereka meminta Bupati Bombana segera mengirimkan rekomendasi ke Perum Bulog Sulawesi Tenggara untuk mengganti Kepala Perum Bulog Bombana, serta mencopot dari jabatannya Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perindagkop, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang dinilai gagal menjalankan tugasnya dengan baik.

“Kami minta rekomendasi agar Kepala Bulog Bombana diganti, dan kepala OPD terkait dicopot” tegas Sugito, Koordinator Lapangan aksi.

Massa aksi juga mendesak agar pemerintah memperketat fungsi pengawasan, memastikan tidak ada mafia gabah dan tengkulak yang mempermainkan harga.

Menanggapi aksi tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, S.T., M.P.W.K., turun langsung menemui massa. Ia menegaskan pemerintah daerah tidak akan tinggal diam dan berkomitmen menjalankan amanat Inpres.

“Apa yang menjadi keluhan masyarakat Bombana ini akan segera kami kerjakan. Pemerintah akan tetap berpatokan pada harga Rp6.500 per kilogram sesuai Inpres,” ucap Syahrun.

Syahrun juga menjelaskan bahwa Pemkab Bombana telah membawa persoalan ini ke tingkat nasional. Dalam rapat bersama Menteri Pertanian, kata dia, telah ditegaskan bahwa ada hal-hal teknis di Bombana yang belum sesuai aturan dan akan segera ditindaklanjuti.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Bombana, Aang Fahri Hajad, mengaku pihaknya hanya menjalankan kebijakan pusat. Menurutnya, target serapan gabah nasional tahun ini sudah terpenuhi.

“Kalau pengadaan sudah dipenuhi, maka anggaran dikunci oleh pusat. Jadi bukan keputusan Bulog daerah, namun kami akan terus memperjuangkan agar ada penambahan Kuota untuk Bombana atau mengisi kuota daerah lain yang belum terpenuhi,” jelasnya.

Di DPRD Bombana, massa aksi diterima Ketua DPRD Iskandar bersama sejumlah anggota dewan. Dihadapan massa Aksi, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bombana itu menegaskan bahwa pihaknya menaruh perhatian serius terkait persoala yang dihadapi petani Bombana.

Ia menyebut pihaknya telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Perum Bulog, OPD Terkait dan stakeholder pada tanggal 10 September 2025 lalu, yang membahas anjloknya harga gabah kering di tingkat Petani dan pengurangan jumlah timbangan gabah / karung.

Adapun hasil RDPU saat itu, mendesak Pemerintah Daerah menyurati Bulog Bombana untuk segera membayarkan gabah petani yang belum dibayarkan oleh bulog untuk menjadi atensi pemerintah pusat/regulator.

Rekomendasi lainnya adalah harga gabah harus dipastikan sebesar Rp. 6.500/Kg sesuai Inpres nomor 6 tahun 2025. RDPU itu juga merekomendasikan APH dan Bulog untuk melakukan pengawasan secara berkala untuk mencegah pungutan liar di tingkat Petani.

“Terkait persoalan ini, sejak awal DPRD sudah turun ke lapangan dan menggelar rapat dengar pendapat dengan stakeholder terkait,” tegasnya

Setelah berdialog dengan massa aksi, DPRD dan Demonstran membuat Pernyataan sikap dengan tiga poin penting yaitu, mendukung tuntutan pencopotan Kepala Bulog dan tiga kepala dinas terkait, memastikan harga gabah Rp6.500/kg sesuai Inpres, serta menetapkan potongan gabah maksimal hanya dua kilogram per karung.

“Kami tegas mendukung tuntutan saudara-saudara sekalian dan kami siap membuat pernyataan sikap untuk itu,” ujar Iskandar.

Langkah DPRD dan Pemkab Bombana ini diharapkan dapat menjadi solusi atas keresahan petani. Namun, para petani tetap menegaskan akan mengawal janji pemerintah agar stabilisasi harga gabah benar-benar terwujud. (IS)