Bombana, sultranet.com – Dugaan pelanggaran serius oleh PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) yang beroperasi di Pulau Kabaena kembali menjadi sorotan. Perusahaan pertambangan biji Nikel ini diduga melakukan aktivitas tambang ilegal di kawasan hutan lindung seluas 147,60 hektar tanpa izin resmi berupa SK Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH). Temuan ini berdasarkan analisis citra satelit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) beberapa waktu lalu.

Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sangat merugikan masyarakat sekitar. Mata air yang selama ini menjadi sumber kehidupan warga rusak parah, hutan gundul, dan ekosistem alami terganggu.

 “Hutan yang seharusnya dilindungi kini hilang, mata air warga rusak, ini sangat memprihatinkan,” kata Agusalim, aktivis lingkungan setempat. (26/8)

Selain isu pelanggaran kawasan hutan lindung, PT TMS juga diduga melakukan pemakaian Terminal Khusus (Tersus) secara ilegal. Tersus merupakan fasilitas pelabuhan yang penggunaannya hanya boleh oleh pemilik izin dan untuk kegiatan tertentu.

Namun, PT TMS tercatat melakukan 41 transaksi pengapalan yang tidak sesuai prosedur, diduga sebagai bentuk penggunaan Tersus secara ilegal dan pencurian sumber daya alam. Nilai transaksi tersebut disebut mencapai ratusan miliar rupiah.

Meski sudah banyak laporan dari warga dan aktivis lingkungan, hingga kini belum ada tindakan hukum tegas dari pemerintah maupun aparat penegak hukum. Warga merasa diabaikan dan kesal karena kerusakan lingkungan yang terjadi tidak mendapatkan perhatian serius.

“Kami sudah melapor berkali-kali, tapi tidak ada tindakan nyata,” ujar Ajen warga setempat.

BPK RI melalui citra satelit memastikan bukaan tambang ilegal terjadi di luar wilayah yang disetujui dan tanpa izin yang sah. Namun, kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai lamban dan lemah dalam menindaklanjuti temuan tersebut.

“KLHK dan ESDM bagaikan singa tak bertaring,” kritik Agusalim.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa negara kalah melawan oligarki. Ketika perusahaan besar tetap beroperasi meski melanggar hukum dan aparat tidak bertindak, publik mulai mempertanyakan apakah ada intervensi kekuasaan atau modal yang melindungi pelaku.

“Ini bukan sekadar soal tambang, tapi soal keadilan lingkungan dan integritas negara,” tegas Agusalim.

Jika suara rakyat terus diabaikan, kepercayaan pada penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih akan semakin menipis. Kasus PT TMS di Pulau Kabaena menjadi cermin penting bagi negara untuk menunjukkan komitmen melindungi lingkungan, hak masyarakat, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Hingga berita ini dirilis belum ada tanggapan resmi dari PT. TMS. (IS)

Kendari, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri Diseminasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang mengangkat tema “Rencana Strategis PLN dalam Meningkatkan Rasio Elektrifikasi dan Mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulawesi Tenggara”. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, di Ballroom Phinisi Hotel Claro Kendari, Senin (25/8/2025).

Dalam forum itu, PLN bersama Kementerian ESDM memaparkan arah pengembangan kelistrikan satu dekade ke depan, termasuk strategi percepatan elektrifikasi dan penguatan jaringan di seluruh wilayah Sultra. Agenda ini menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan dan tantangan terkait layanan listrik.

Acara diseminasi ini diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero). Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PLN dalam menyiapkan infrastruktur energi yang lebih merata, andal, dan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.

Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh penguatan infrastruktur listrik sebagai fondasi pembangunan daerah. “Ketersediaan listrik yang stabil adalah kunci percepatan ekonomi Sulawesi Tenggara. Pemerintah provinsi akan terus mendorong kolaborasi dengan PLN dan seluruh pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya saat membuka kegiatan.

Bupati Bombana, Burhanuddin, menyampaikan bahwa Bombana membutuhkan peningkatan kapasitas listrik untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan layanan publik. “Kami berharap rencana RUPTL ini benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama pemerataan listrik hingga wilayah terluar. Bombana terus berkembang dan membutuhkan dukungan infrastruktur energi yang kuat,” katanya.

Selain memaparkan rencana strategis, PLN juga menjelaskan sejumlah program prioritas, termasuk pengembangan pembangkit energi baru terbarukan, perluasan jaringan distribusi, serta peningkatan rasio elektrifikasi di daerah yang masih minim akses listrik.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian ESDM, jajaran PT PLN, para bupati dan wali kota dari 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara, Ketua DPRD Bombana Iskandar, SP, Pj. Sekda Bombana, Kepala Dinas Perhubungan Bombana, dan Kepala Bappeda Bombana. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan energi yang merata dan berkeadilan.

Melalui diseminasi RUPTL ini, pemerintah dan PLN berupaya menyatukan langkah dalam memastikan ketersediaan listrik yang stabil, terjangkau, dan berkelanjutan sekaligus mendorong percepatan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melaksanakan Audit Ketaatan Semester I Tahun 2025 terhadap delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemeriksaan ini dilakukan oleh Inspektur Pembantu Wilayah III sepanjang Agustus 2025, sebagai upaya memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan.

Audit lapangan dibagi dalam dua tim. Tim pertama dipimpin Indra Jaya, S.IP yang memeriksa empat OPD: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga; Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana. Sementara itu, tim kedua yang diketuai Andi Kamaruddin, S.Sos mengaudit Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, serta Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana. Pemeriksaan mencakup laporan pertanggungjawaban keuangan, pengadaan barang dan jasa, belanja modal, hingga pengadaan bantuan masyarakat. (Selasa, 26/8/2025)

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W mengatakan audit ketaatan ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Audit ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 serta Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 yang menjadi pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemeriksaan rutin tersebut menjadi mekanisme penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan. Menurutnya, pengawasan yang konsisten mampu mendorong setiap OPD bekerja lebih transparan dan akuntabel.

Inspektur Pembantu Wilayah III, H. Akhmad Amin, S.Pd., M.Pd menjelaskan audit ini merupakan agenda tahunan Inspektorat Bombana yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2-34 Tahun 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko. “Audit ini adalah rutinitas yang kami lakukan setiap tahun sesuai program kerja pengawasan,” jelasnya.

Ia juga meminta setiap OPD yang menjadi objek pemeriksaan untuk kooperatif dalam menyiapkan dokumen yang dibutuhkan tim auditor. “Untuk itu kami berharap para obrik yang diperiksa proaktif dan selalu menyiapkan dokumen yang diminta oleh tim Inspektorat guna memperlancar proses pemeriksaan,” ungkapnya.

Audit ini diharapkan mampu memberikan pemetaan yang jelas mengenai kepatuhan OPD terhadap aturan pengelolaan anggaran maupun administrasi. Hasil pengawasan tersebut nantinya menjadi dasar perbaikan kinerja pemerintah daerah agar layanan publik semakin efektif dan tepat sasaran.

Kendari, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri pembukaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Sulawesi Tenggara yang diresmikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kegiatan yang digelar di Halaman Parkir Barat Eks MTQ Kota Kendari ini berlangsung pada Selasa (26/8/2025) sebagai langkah strategis menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan.

Gerakan Pangan Murah merupakan kolaborasi antara Badan Pangan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Program ini digagas sebagai bagian dari upaya nasional untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pangan dengan harga terjangkau di tengah dinamika ekonomi yang memengaruhi harga kebutuhan pokok.

Pembukaan GPM Sultra dihadiri berbagai unsur penting, mulai dari Gubernur Sulawesi Tenggara, Kepala Badan Pangan Nasional RI, Ketua Umum KADIN Indonesia, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, jajaran Forkopimda Provinsi Sultra, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara, hingga perangkat daerah urusan ketahanan pangan kabupaten/kota.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa kegiatan GPM menjadi intervensi penting untuk menekan gejolak harga pangan. “Gerakan Pangan Murah ini adalah upaya nyata pemerintah memastikan masyarakat tetap mendapat akses pangan dengan harga terjangkau. Pemerintah daerah harus terus memperkuat sinergi agar stabilitas pasokan tetap terjaga,” ujarnya dalam sambutan pembukaan.

Bupati Bombana menyambut baik penyelenggaraan GPM Sultra dan menilai kehadiran program ini penting untuk membantu masyarakat di daerah. Ia menekankan bahwa stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi prioritas pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan daya beli dan kesejahteraan warga. “Kami mendukung penuh langkah pemerintah pusat dan provinsi. Upaya seperti ini sangat membantu menjaga keseimbangan harga di lapangan,” kata Burhanuddin.

Pelaksanaan GPM Sultra menghadirkan berbagai komoditas pangan dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar, seperti beras, minyak goreng, gula, telur, cabai, dan kebutuhan pokok lainnya. Intervensi harga dilakukan melalui kerja sama dengan pelaku usaha, distributor, BUMN sektor pangan, serta pemerintah daerah.

Selain sebagai bentuk stabilisasi, GPM juga menjadi bagian edukasi agar masyarakat memahami mekanisme pasar dan pentingnya menjaga pola konsumsi yang bijak. Pemerintah berharap program serupa dapat terus diperluas ke kabupaten/kota lain, termasuk Bombana, guna menjangkau lebih banyak masyarakat.

Pembukaan Gerakan Pangan Murah Sultra ini juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor usaha dalam memastikan ketahanan pangan tetap terjaga di seluruh wilayah Indonesia.

Kendari, sultranet.com – Rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025 resmi dimulai dengan penyelenggaraan Gala Dinner yang berlangsung di Pelataran Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara. Acara yang digelar pada Selasa (26/8/2025) ini dihadiri Menteri Dalam Negeri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, para gubernur se-Sulawesi, bupati/wali kota, ketua DPRD, serta pejabat kementerian lainnya.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si turut hadir sebagai bagian dari forum nasional tersebut. Kehadirannya tidak hanya sebagai agenda seremonial, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat relasi antarpemimpin daerah. Melalui kesempatan ini, para kepala daerah dapat membangun komunikasi informal mengenai tantangan dalam penyusunan produk hukum daerah yang sering kali memerlukan koordinasi lintas wilayah dan lintas sektor.

Acara pembuka Rakornas ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Para tamu disambut dengan suguhan kuliner khas Sulawesi Tenggara serta penampilan tarian tradisional yang menggambarkan kekayaan budaya lokal. Nuansa kehangatan semakin terasa ketika perbincangan antarpeserta mencair di berbagai sudut area jamuan.

Di sela kegiatan, Bupati Bombana menegaskan pentingnya forum seperti ini dalam memperkuat sinergi pemerintahan daerah. “Pertemuan informal seperti ini sangat berarti karena membuka ruang diskusi yang lebih cair tentang berbagai persoalan di daerah. Kita bisa saling berbagi perspektif dan mencari solusi bersama,” ujarnya.

Tak hanya menjadi ajang silaturahmi, Gala Dinner juga menjadi momentum awal untuk memetakan isu-isu strategis yang akan dibahas dalam Rakornas, terutama terkait penyusunan regulasi daerah yang efektif, adaptif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kolaborasi antardaerah disebut menjadi kunci untuk menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika pembangunan.

Acara ditutup dengan penampilan artis asal kawasan timur Indonesia yang menambah semarak malam pembuka Rakornas. Para tamu terlihat menikmati rangkaian hiburan sembari melanjutkan percakapan ringan, menjadikan malam tersebut bukan hanya sebagai pembuka agenda nasional, tetapi juga sebagai wadah membangun kedekatan antarpemangku kepentingan.

Seluruh rangkaian pembukaan ini menjadi penanda dimulainya agenda Rakornas Produk Hukum Daerah yang dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari ke depan dengan fokus penguatan kualitas regulasi daerah sebagai fondasi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.

Wakatobi, sultranet.com – Dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan gedung Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan (AKKP) di Wakatobi akhirnya terkuak. Proyek yang dikerjakan sejak 2015 itu menelan anggaran lebih dari Rp 7,3 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Gedung asrama yang diresmikan pada 2016 tersebut, sejak 2021 sudah tidak lagi bisa dimanfaatkan. Padahal, sejak 2017 atau setahun pasca-peresmian, bangunan itu telah menunjukkan kerusakan cukup parah hingga terbengkalai sampai saat ini.

Menurut Kasi Intel Kejari Wakatobi, Deni Mulyawan, proyek ini dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana PT MNIS dengan skema lelang. Pekerjaan dimulai Juli 2015 dan ditargetkan rampung pada Desember 2015. Namun, hasilnya jauh dari harapan.

Terkait kasus ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial MTF telah diperiksa intensif oleh Kejari Kendari pada Kamis (21/08/25). Pemeriksaan berlangsung sekitar sembilan jam, mulai pukul 10.00 hingga 19.35 Wita, sebelum akhirnya MTF ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus ini juga membuka kembali perhatian publik terhadap sejumlah proyek lain di Wakatobi yang kondisinya mangkrak, seperti pembangunan Sea World di Desa Longa, perumahan dokter, dan masjid di Marina (kini tertutup Marina Center).

Deni menegaskan, peran masyarakat sangat penting dalam membantu penegakan hukum.

“Kami berharap masyarakat yang mengetahui adanya indikasi korupsi bisa melaporkannya ke Kejaksaan Negeri Wakatobi dengan melampirkan identitas dan bukti pendukung. Kolaborasi ini penting agar setiap dugaan penyimpangan dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya. (ADM)

Wakatobi, sultranet.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Wakatobi tengah menyelidiki dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 2 Wangi-wangi tahun anggaran 2021 hingga 2025.

Hingga kini, sedikitnya 37 orang saksi telah diperiksa untuk menelusuri aliran dana tersebut. Langkah Kejari ini berawal dari laporan berbagai pihak, termasuk sejumlah guru di sekolah itu.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Wakatobi, Deni Mulyawan, menyatakan pihaknya masih mengumpulkan bukti dan dokumen guna memperkuat indikasi penyalahgunaan anggaran.

Saat ini kami masih dalam tahap pengumpulan data, pendalaman, serta pemeriksaan beberapa pihak terkait,” ungkap Deni di ruang kerjanya, Senin (25/8/2025).

Ia menambahkan, Kejari juga akan memeriksa Kepala Sekolah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dari hasil penelusuran sementara, penyidik menemukan indikasi perbuatan melawan hukum serta dugaan korupsi lain yang menyasar Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

“Setelah kami telusuri di lapangan, ada juga dugaan penyalahgunaan pada DAK dan PIP,” bebernya.

Bombana, sultranet.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana menggelar berbagai perlombaan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Kegiatan berlangsung di halaman Kantor Kesbangpol Bombana dan dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesbangpol, dr. Sunandar, MM.Kes, Senin (25/8/2025).

Rangkaian lomba yang diadakan tidak hanya menjadi ajang perayaan kemerdekaan, tetapi juga ditujukan untuk memperkuat kebersamaan antarpegawai dan masyarakat. Suasana meriah tampak sejak pagi ketika peserta mulai memadati area kegiatan.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Kesbangpol, Sunandar, menyampaikan bahwa peringatan HUT RI harus menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa bangga sekaligus mempererat hubungan sosial. “Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun semangat kebersamaan dan mempererat silaturahmi dalam suasana yang penuh kegembiraan dan kebanggaan sebagai anak bangsa,” ujarnya.

Berbagai perlombaan tradisional menjadi daya tarik utama, mulai dari lomba pecahkan balon, rebut kursi, tarik tambang, lari karung, bola dangdut, hingga lomba pasangan balon. Setiap cabang lomba diikuti dengan penuh antusias. Tawa dan sorak dukungan terdengar sepanjang kegiatan, menciptakan atmosfer kompetisi yang hangat dan inklusif.

Tidak hanya ASN Kesbangpol yang berpartisipasi, tetapi juga masyarakat sekitar yang turut memeriahkan suasana. Kehadiran warga membuat lomba semakin hidup dan memperkuat interaksi antara aparatur pemerintah dan masyarakat.

Panitia menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kesbangpol Bombana untuk terus membangun semangat kebangsaan, gotong royong, dan kebhinekaan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui lomba-lomba sederhana yang penuh keceriaan, nilai persatuan kembali ditegaskan kepada seluruh peserta.

Dengan suksesnya penyelenggaraan perlombaan ini, Kesbangpol Bombana berharap semangat kemerdekaan terus tumbuh dalam diri masyarakat, sekaligus memperkuat harmonisasi sosial di lingkungan pemerintahan dan masyarakat.

Bombana, sultranet.com— Suasana penuh keceriaan mewarnai halaman Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana pada Senin, 25 Agustus 2025. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, instansi tersebut menggelar beragam perlombaan tradisional yang diikuti pegawai dan masyarakat sekitar.

Kepala Badan Kesbangpol Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa perayaan ini bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan juga momentum untuk memperkuat ikatan kebersamaan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun semangat kebersamaan dan mempererat silaturahmi dalam suasana yang penuh kegembiraan dan kebanggaan sebagai anak bangsa,” ujar Sunandar.

Perlombaan yang digelar pun mengusung semangat rakyat dengan nuansa tradisional. Lomba pecahkan balon, rebut kursi, tarik tambang, lari karung, bola dangdut, hingga pasangan balon menjadi magnet bagi peserta dan penonton. Tawa riang terdengar di sepanjang acara, menandai antusiasme masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang larut dalam keseruan lomba.

Tak hanya sekadar hiburan, lomba-lomba ini juga mencerminkan semangat sportivitas dan gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Anak-anak, orang tua, hingga pegawai instansi pemerintah tampak saling mendukung dalam suasana penuh keakraban.

Bagi panitia, keberhasilan kegiatan ini terletak pada terciptanya interaksi hangat antara ASN dan masyarakat. “Semua peserta terlihat antusias, dan itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami. Kami ingin agar momen ini terus dikenang sebagai wujud syukur atas kemerdekaan,” kata salah seorang panitia yang turut mendampingi jalannya perlombaan.

Kemeriahan makin terasa ketika sejumlah masyarakat dari sekitar kantor Kesbangpol ikut serta memeriahkan lomba. Mereka tidak sekadar menjadi penonton, melainkan juga berpartisipasi aktif dalam beberapa cabang lomba. Interaksi lintas generasi pun terlihat alami, menghadirkan suasana yang hangat sekaligus membangkitkan rasa persaudaraan.

Bagi ASN Kesbangpol, momentum ini menjadi kesempatan melepas penat dari rutinitas kerja. “Lomba ini bukan hanya hiburan, tapi juga jadi sarana memperkuat kekompakan kami sebagai tim kerja. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut setiap tahunnya,” ucap salah seorang pegawai sambil tersenyum.

Semarak peringatan HUT RI ke-80 ini juga diharapkan mampu menanamkan nilai kebhinekaan di tengah masyarakat Bombana. Melalui kegiatan sederhana namun penuh makna, Kesbangpol berupaya meneguhkan bahwa kemerdekaan harus dirayakan dengan semangat persatuan.

“Perayaan kemerdekaan adalah momentum refleksi. Kami ingin menegaskan bahwa rasa nasionalisme tidak boleh luntur, justru harus semakin kuat seiring bertambahnya usia bangsa,” kata Sunandar menutup sambutannya.

Gelaran perlombaan ini berakhir dengan suasana meriah. Wajah-wajah penuh tawa dari peserta dan penonton menjadi bukti bahwa kegiatan sederhana bisa melahirkan energi positif. Dengan nuansa kebersamaan, Kesbangpol Bombana berhasil menghadirkan semangat kemerdekaan yang membumi, dekat dengan masyarakat, dan sarat makna.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Kesbangpol berharap semangat perjuangan para pendiri bangsa terus hidup dalam jiwa generasi sekarang. Kebersamaan yang terjalin dalam lomba rakyat diharapkan mampu memperkuat gotong royong, mempererat persaudaraan, dan meneguhkan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila.

Kendari, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri acara Diseminasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang dibuka resmi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka. Kegiatan yang digelar di Ballroom Phinisi Hotel Claro Kendari ini berlangsung pada Senin, 25 Agustus 2025.

Acara diseminasi yang diinisiasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM bersama PT PLN (Persero) tersebut mengusung tema “Rencana Strategis PLN dalam Meningkatkan Rasio Elektrifikasi dan Mendukung Proyek Strategi Nasional (PSN) di Sulawesi Tenggara”. Forum ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan PLN dalam percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan.

Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka dalam sambutannya menegaskan bahwa ketersediaan energi listrik adalah fondasi utama pembangunan daerah. “Tanpa listrik, pembangunan sulit bergerak maju. Karena itu kita harus mendukung penuh program PLN dalam meningkatkan rasio elektrifikasi dan menyiapkan kebutuhan energi untuk proyek strategis nasional,” ujarnya.

Bupati Bombana Burhanuddin yang turut hadir menilai kegiatan ini relevan dengan kebutuhan daerah. Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur listrik akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Pemerintah Kabupaten Bombana siap bersinergi dengan PLN dan pemerintah provinsi agar target elektrifikasi merata dapat tercapai,” katanya.

Ia menambahkan, ketersediaan pasokan listrik yang stabil sangat penting bagi daerah dengan potensi pertumbuhan ekonomi seperti Bombana. Selain mendukung kebutuhan rumah tangga, listrik juga menjadi kunci bagi pengembangan sektor industri, UMKM, serta pelayanan publik. “Dengan adanya rencana strategis RUPTL ini, kami optimis pembangunan bisa lebih inklusif dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” tutur Burhanuddin.

Selain kepala daerah, forum tersebut juga dihadiri pejabat lintas sektor, termasuk perwakilan Kementerian ESDM, jajaran direksi PT PLN, serta bupati dan wali kota dari 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Dari Kabupaten Bombana, tampak hadir Ketua DPRD Iskandar, SP, Pj. Sekda, Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Bappeda. Kehadiran mereka mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung program elektrifikasi yang lebih merata.

Direktur PT PLN yang hadir pada kesempatan itu menekankan bahwa RUPTL 2025–2034 dirancang untuk menjawab kebutuhan energi di masa depan. Selain peningkatan rasio elektrifikasi, RUPTL juga menyoroti pengembangan energi baru terbarukan sebagai bagian dari transisi energi. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat, baik di perkotaan maupun di pelosok desa, mendapatkan akses listrik yang andal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Diskusi dalam forum tersebut juga membahas strategi PLN dalam memenuhi target nasional dan mendukung agenda pembangunan daerah. Salah satunya terkait pemenuhan kebutuhan listrik untuk kawasan industri strategis yang tengah berkembang di Sulawesi Tenggara. Infrastruktur kelistrikan yang terencana dengan baik diharapkan mampu menarik investasi baru sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kegiatan diseminasi ini diakhiri dengan sesi tanya jawab antara peserta dan pemangku kebijakan. Sejumlah kepala daerah menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan kelistrikan di wilayah masing-masing. Hal itu menegaskan bahwa listrik bukan sekadar kebutuhan dasar, melainkan juga instrumen penting dalam mendorong kualitas hidup dan daya saing daerah.

Dengan adanya RUPTL 2025–2034, pemerintah provinsi dan kabupaten di Sulawesi Tenggara berharap pemerataan listrik dapat terus meningkat. Ketersediaan listrik yang terjamin diharapkan menjadi fondasi bagi terciptanya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.