Bombana, sultranet.com – Suasana khidmat menyelimuti Auditorium Tanduale saat Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, resmi melantik Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K. sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Bombana, Selasa (7/10/2025).

Pelantikan ini menjadi langkah strategis dalam menjaga kesinambungan roda pemerintahan dan memastikan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah berjalan optimal. Posisi Sekda, sebagai penggerak utama birokrasi, dinilai vital dalam menopang arah kebijakan dan pelayanan publik di daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan pentingnya peran Sekda sebagai “jangkar birokrasi” yang menjadi penopang utama tata kelola pemerintahan. Ia meminta pejabat yang baru dilantik untuk bekerja dengan integritas dan dedikasi tinggi.

“Sekretaris Daerah adalah jangkar birokrasi. Saya berharap Penjabat Sekda yang baru bisa bekerja dengan jujur, inovatif, dan penuh tanggung jawab, serta mampu menjadi motivator bagi seluruh ASN untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Burhanuddin.

Ia menambahkan, keberhasilan kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari kerja sama lintas sektor dan dukungan seluruh perangkat daerah. Kolaborasi, komunikasi efektif, dan kepekaan terhadap isu publik menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Jabatan adalah amanah, bukan sekadar kedudukan. Mari kita jadikan jabatan ini sebagai ladang pengabdian untuk Bombana yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” tutup Bupati dalam sambutannya yang disambut tepuk tangan hangat para hadirin.

Bupati juga menegaskan bahwa proses pelantikan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan Ir. Syahrun sebagai Pj Sekda dianggap sebagai bagian dari penyegaran birokrasi agar pemerintahan daerah lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika pembangunan.

Ir. Syahrun yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat senior di lingkungan Pemkab Bombana dikenal memiliki pengalaman panjang dalam bidang perencanaan wilayah dan tata pemerintahan. Diharapkan, kehadirannya sebagai Penjabat Sekda dapat memperkuat sinergi dan akselerasi program strategis pemerintah daerah, terutama dalam bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Pelantikan berlangsung dengan suasana penuh kekeluargaan dan dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah tokoh masyarakat. Setelah pengucapan sumpah jabatan, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan dan sesi foto bersama antara Bupati, Pj Sekda, Forkopimda, dan para kepala OPD.

Momentum ini menjadi simbol kebersamaan dan komitmen kolektif dalam memperkuat sinergi pemerintahan daerah. Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan arah baru birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Bagi Bupati Burhanuddin, pelantikan tersebut bukan sekadar pergantian pejabat, tetapi sebuah penegasan atas semangat pengabdian untuk daerah. Ia mengajak seluruh ASN untuk terus menjaga etos kerja dan loyalitas terhadap masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Bombana yang sejahtera dan berdaya saing.

Pelantikan Penjabat Sekda ini menandai langkah lanjutan pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan publik. Dengan kepemimpinan baru di Sekretariat Daerah, diharapkan koordinasi lintas sektor semakin kuat dan respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat semakin cepat dan tepat.

Pelaksanaan pelantikan ini juga mencerminkan komitmen Pemkab Bombana dalam menjaga stabilitas administrasi pemerintahan. Melalui penyegaran jabatan strategis ini, diharapkan seluruh perangkat daerah mampu bergerak lebih dinamis menghadapi tantangan pembangunan menuju Bombana yang semakin maju dan adaptif terhadap perubahan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pencapaian Laporan Realisasi Fisik Tahun Anggaran 2025 Triwulan III serta capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, dan Pj. Sekda Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, bertempat di Ruang Rapat Measa Laro, Selasa (7/10/2025).

Kegiatan Monev tersebut diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat pengelola keuangan, serta operator pelaporan pembangunan. Forum ini menjadi ruang evaluasi bersama untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program pembangunan dan serapan anggaran hingga triwulan ketiga tahun berjalan.

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menegaskan pentingnya kegiatan evaluasi sebagai upaya menjaga akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. “Laporan realisasi ini menjadi alat ukur yang sangat penting untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran di masing-masing perangkat daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan agar pelaksanaan program di sisa tahun anggaran 2025 dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. “Kita ingin memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi,” jelasnya.

Dari hasil rekapitulasi yang disampaikan dalam forum tersebut, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bombana hingga triwulan III tercatat sebesar Rp69,6 miliar dari target Rp75,5 miliar atau mencapai 92,18 persen. Pemerintah daerah optimistis target PAD tahun ini dapat tercapai sepenuhnya seiring dengan langkah-langkah strategis yang tengah dijalankan.

“Pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, dan memperbaiki sistem pelaporan serta penatausahaan keuangan di setiap OPD,” kata Burhanuddin.

Wakil Bupati Ahmad Yani menambahkan, pentingnya kolaborasi antar-OPD untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan menjelang akhir tahun anggaran. “Kita harus bergerak cepat dan sinergis. Keterlambatan satu sektor bisa berdampak pada capaian pembangunan daerah secara keseluruhan,” ujarnya.

Sementara itu, Pj. Sekda Bombana, Syahrun, menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran publik. Ia menyebut, pelaporan yang akurat dan tepat waktu menjadi cerminan profesionalisme pemerintah daerah. “Setiap rupiah yang dikelola harus bisa dipertanggungjawabkan, karena itu adalah amanah masyarakat,” ucapnya.

Kegiatan Monev ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan transparan. Selain menjadi forum evaluasi, kegiatan ini juga berfungsi memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah berharap, melalui forum ini, setiap OPD semakin memahami posisi dan tanggung jawabnya dalam mendukung tercapainya visi pembangunan daerah. Evaluasi rutin seperti ini juga diharapkan dapat memacu semangat kerja ASN di lingkup Pemkab Bombana untuk terus berinovasi dan berorientasi pada hasil yang berdampak nyata.

Dalam suasana rapat yang berlangsung hangat, seluruh peserta tampak antusias memberikan laporan dan masukan untuk peningkatan kinerja ke depan. Bupati Burhanuddin menutup kegiatan dengan ajakan agar seluruh jajaran tetap fokus dan disiplin dalam melaksanakan program pembangunan. “Kita semua memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan bahwa pembangunan Bombana berjalan sesuai harapan masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan efektivitas pembangunan daerah sekaligus memperkuat semangat kolektif dalam mewujudkan Bombana yang maju, transparan, dan berdaya saing.

Ketegangan Pecah di Tengah Upaya Pemerintah Menjembatani Polemik Motif Rapa Dara

Bombana, sultranet.com – Forum Dialog Budaya yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bombana untuk menjembatani polemik motif Rapa Dara (kepala kuda) mendadak berubah menjadi arena demonstrasi, Senin (6/10/2025). Aliansi Masyarakat Moronene menyerbu aula Perpustakaan Daerah dan memaksa kegiatan dihentikan, hingga situasi memanas.

Dialog yang dipimpin Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, semula ditujukan untuk menyerap saran dan pandangan berbagai pihak terkait seni motif dan kriya busana daerah. Forum ini menghadirkan tokoh budaya dan adat Moronene sebagai upaya mencari titik temu atas kontroversi penggunaan motif Rapa Dara di sejumlah fasilitas umum. Namun, rencana dialog itu buyar saat puluhan demonstran memasuki aula dan menekan panitia menghentikan kegiatan.

Wakil Bupati sempat menemui perwakilan massa di halaman gedung dan menerima aspirasi awal. Namun massa bersikeras ingin bertemu langsung dengan Bupati Bombana, H. Burhanuddin. Tidak lama kemudian, Bupati tiba di lokasi dan menemui demonstran. Aula dialog pun berubah menjadi arena pertemuan terbuka antara massa aksi dan pemerintah daerah.

Aliansi Moronene Tolak Motif Rapa Dara

Di hadapan Bupati, Hamdan salah satu Koordinator Aksi membacakan enam poin tuntutan. Mereka menolak penetapan Rapa Dara sebagai simbol khas Bombana karena dianggap bukan warisan budaya Moronene dan tidak melalui kajian akademik yang mendalam. Massa juga mengecam penggantian ukiran tradisional seperti Burisininta dan Bosu-bosu pada bangunan resmi dengan motif Rapa Dara.

Mereka menuntut pelibatan tokoh adat, akademisi, dan budayawan dalam setiap kebijakan budaya serta mendesak percepatan pengesahan Raperda Pelestarian Seni dan Budaya Moronene. Jika tuntutan tidak dipenuhi, mereka mengancam akan meminta Bupati mundur.

“Motif Rapa Dara bukan warisan budaya Moronene dan tidak melalui proses kajian budaya. Kami menolak penetapannya sebagai simbol Bombana,” tegas Hamdan.

Sebagai bentuk respons, Bupati menandatangani tuntutan tersebut sebagai komitmen untuk menindaklanjutinya.

Asal Usul Motif Rapa Dara Dijelaskan

Janariah, mantan Tenaga Ahli Bidang Ekonomi dan Pariwisata Bombana, menjelaskan sejarah munculnya motif Rapa Dara. Menurutnya, ide ini lahir tahun 2023 saat Bombana belum memiliki motif etnik yang dikurasi nasional. Saat itu, Pj. Bupati dan rombongan berkunjung ke Pulau Kabaena dan menemukan tradisi penggunaan kuda dalam prosesi adat pernikahan.

“Dari situ muncul ide menjadikan kuda sebagai motif karena unik dan lolos kurasi nasional di Jakarta,” jelas Janariah. Ia menegaskan motif tersebut merupakan karya estetika yang telah diakui HAKI, bukan simbol budaya daerah. “Ini murni karya kriya, bukan pengganti identitas Bombana,” katanya.

Bupati: Tak Pernah Wajibkan Motif Tertentu

Bupati Bombana, H. Burhanuddin, dengan tegas membantah tudingan bahwa pemerintah mewajibkan penggunaan motif Rapa Dara. Ia menjelaskan bahwa motif tersebut hanyalah satu dari sekian motif yang dikembangkan untuk promosi budaya daerah.

“Lillahi taala, tidak pernah satu kalipun saya mewajibkan penggunaan motif itu,” tegas Burhanuddin. Ia menambahkan bahwa niat pemerintah adalah membangun dan melestarikan budaya, bukan menghapus identitas lokal. “Saya datang sebagai saudara untuk membangun daerah. Tidak ada niat sedikit pun mengganggu budaya,” tegasnya.

Majelis Adat Sesalkan Aksi, Copot Ketua Tamalaki

Majelis Tinggi Adat Kerajaan Moronene Keuwia Rumbia menyayangkan terjadinya aksi demonstrasi yang mengganggu forum dialog. Terlebih lagi aksi tersebut dipimpin Ramsy Salo sebagai Jendral Lapangan Aksi dan saat aksi membawa identitas sebagai Ketua Tamalaki Moronene, Mereka menegaskan bahwa kerajaan tidak pernah menginstruksikan aksi tersebut dan sejak awal mendorong penyelesaian melalui dialog.

Ketua Majelis Tinggi Adat, PYM. Apua Mokole Alfian Pimpie, menjelaskan bahwa aksi tersebut dilakukan tanpa seizin kerajaan. “Kami sudah mengimbau untuk tidak aksi. Kalau mau menyampaikan aspirasi boleh, tapi harus dengan etika berbudaya,” ujarnya. Ia menilai Sikap Ramsy Salo saat aksi membawa unsur pribadi dalam salah satu insiden dan mengungkapkan sesuatu yang tidak relevan dengan substansi budaya.

Sebagai sikap tegas, majelis adat mencopot Ramsy Salo dari jabatan Ketua Tamalaki karena dianggap melanggar titah raja dan bertindak di luar struktur adat. “Kami sudah rapat pleno malam ini dan memutuskan mencopot Ramsy beserta sekretarisnya,” tegas Mokole Alfian.

Komentar Para Tokoh Adat dan Lembaga

Mokole Gufran Kapita Bin Samad, Sekretaris Lembaga Adat Kerajaan Moronene (LAKMOR), menilai aksi massa telah menggeser esensi forum. “Seharusnya ini forum dialog, bukan demonstrasi. Pemerintah sudah membuka ruang, tuntutan sudah diterima,” katanya. Ia juga menyoroti adanya tuntutan politik seperti desakan turunkan bupati yang tidak relevan dengan pokok persoalan budaya.

Ketua LAKMOR, M. Kasim D. SE, menegaskan pentingnya menjaga kondusifitas wilayah. “Prinsipnya, keinginan masyarakat sudah difasilitasi pemerintah. Jadi, ini mestinya dianggap selesai,” ujarnya.

Mokele Mansur Lababa, Ketua PD Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Bombana, menjelaskan bahwa Tamalaki adalah bagian dari struktur adat yang harus tunduk pada hierarki kerajaan. “Tamalaki tidak boleh bertindak sendiri tanpa perintah kerajaan. Harus melalui majelis tinggi adat,” tegasnya. Ia menilai tindakan Ramsy melanggar tatanan adat.

Johan Salim, Dewan Pembina Lembaga Adat, juga menyayangkan aksi tersebut. “Ini forum dialog, tapi tiba-tiba berubah jadi demonstrasi. Pemerintah sudah bersedia hadir dan mendengar. Situasi seperti ini tidak sejalan dengan etika adat,” katanya.

Suara Tokoh Moronene: Jaga Warisan dengan Musyawarah

Roysman, salah satu tokoh Moronene, mengingatkan pentingnya menjaga warisan budaya dan menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah. “Budaya adalah warisan leluhur. Perbedaan pandangan harus diselesaikan dengan dialog yang baik, kecuali dialog sudah tidak menemukan solusi maka opsi lain bisa ditempuh termasuk demonstrasi,” ujarnya. Ia berharap semua pihak mendinginkan suasana dan kembali bekerja untuk kemajuan Bombana.

Ruang Kajian Terbuka untuk Motif Rapa Dara

Para tokoh adat sepakat bahwa motif Rapa Dara dapat diposisikan sebagai tambahan khazanah budaya Bombana, bukan pengganti motif asli. Kajian historis dan filosofis akan menjadi langkah berikutnya untuk memastikan kelayakan motif tersebut sebagai identitas daerah.

“Motif ini bisa saja menjadi tambahan kekayaan budaya, asal tidak menghapus motif lama,” ujar Mokole Gufran. Majelis adat juga menyerukan agar masyarakat tidak terprovokasi isu SARA dan tetap menjaga persatuan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi menetapkan hasil verifikasi berkas peserta Program Beasiswa Bombana Berani dan Beasiswa Berani Berprestasi Tahun 2025 Tahap II, setelah seluruh tahapan sanggahan diselesaikan oleh tim seleksi. Penetapan ini menandai berakhirnya proses administrasi awal dan menjadi dasar bagi peserta yang dinyatakan lolos untuk melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pengumuman tersebut disampaikan di Rumbia, Senin, 6 Oktober 2025.

Penetapan hasil verifikasi berkas ini tertuang dalam surat Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana Nomor 400-3.1/4606 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bombana. Dalam surat tersebut, pemerintah daerah meminta agar daftar nama peserta yang dinyatakan lolos segera dipublikasikan melalui laman resmi Kominfo Bombana agar dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Syahrun, menegaskan bahwa proses verifikasi berkas telah dilakukan secara cermat, objektif, dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sejak awal. “Verifikasi dilakukan dengan teliti dan profesional setelah masa sanggah berakhir, sehingga hasil yang ditetapkan merupakan hasil akhir pada tahapan administrasi,” kata Syahrun.

Ia menjelaskan, masa sanggah diberikan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program beasiswa. Setiap keberatan yang masuk telah ditelaah oleh tim seleksi berdasarkan data dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh peserta.

“Seluruh sanggahan telah kami periksa secara menyeluruh. Peserta yang dinyatakan lolos verifikasi berkas adalah mereka yang memenuhi persyaratan administratif sesuai ketentuan Program Beasiswa Bombana Berani dan Berani Berprestasi,” ujarnya.

Daftar nama peserta yang lolos verifikasi berkas dilampirkan dalam satu dokumen resmi dan dinyatakan berhak mengikuti tahapan selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Bombana berharap publikasi hasil ini dapat memberikan kepastian informasi bagi para mahasiswa serta mencegah kesimpangsiuran data di tengah masyarakat.

Syahrun juga mengimbau peserta yang telah dinyatakan lolos agar terus memantau informasi resmi dari pemerintah daerah, khususnya melalui kanal Kominfo Bombana, terkait jadwal dan mekanisme tahapan berikutnya. “Kami berharap para peserta tetap mengikuti seluruh proses dengan tertib dan mematuhi ketentuan yang berlaku,” katanya.

Program Beasiswa Bombana Berani dan Berani Berprestasi merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendukung akses pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memberi ruang yang adil bagi mahasiswa berprestasi maupun mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Melalui program ini, Pemkab Bombana berkomitmen menghadirkan kebijakan pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi pembangunan daerah dalam jangka panjang.

Download Pengumuman di Link dibawah ini:

https://drive.google.com/file/d/10tLCf4dKslshYU9V_X0i7QzloQ1Nu37Z/view?usp=sharing

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si melantik Penjabat (Pj.) Kepala Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu, Moh. Syukur Pimpie, SKM., M.A.P di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana, Senin (6/10/2025).

Pelantikan ini digelar untuk memastikan roda pemerintahan Desa Tahi Ite tetap berjalan dengan baik, pasca meninggalnya kepala desa sebelumnya. Acara berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Asisten dan Staf Ahli Bupati, sejumlah kepala perangkat daerah, Plt. Camat Rarowatu, unsur Forkopimcam, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pelantikan penjabat kepala desa bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi langkah strategis untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik di tingkat desa. “Penjabat kepala desa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pemerintahan desa tetap tertib, pelayanan publik berjalan optimal, dan program pembangunan dapat dilanjutkan dengan baik,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan amanah jabatan. Burhanuddin mengingatkan agar penjabat kepala desa senantiasa menjaga netralitas, bersikap terbuka terhadap masyarakat, serta membangun hubungan kerja yang harmonis dengan perangkat desa dan BPD. “Jabatan ini adalah amanah, bukan sekadar posisi administratif. Saya berharap Pj. Kepala Desa dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan,” katanya.

Bupati juga menyoroti peran penting Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menggerakkan perekonomian desa. Ia meminta agar BUMDes dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. “BUMDes harus menjadi motor ekonomi desa, bukan sekadar lembaga formalitas. Jika dikelola dengan baik, BUMDes dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan warga,” tutur Burhanuddin.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kemajuan desa hanya bisa dicapai dengan kerja sama seluruh elemen masyarakat. Pemerintah desa, BPD, dan masyarakat harus bersinergi dalam melanjutkan pembangunan. “Tidak ada kemajuan tanpa kolaborasi. Pemerintah desa tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan dan partisipasi masyarakat agar setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya,” imbuhnya.

Sementara itu, suasana pelantikan berlangsung penuh keakraban. Sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan apresiasi atas kepedulian pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pemerintahan di tingkat desa. Bagi warga Tahi Ite, pelantikan ini menjadi harapan baru untuk melanjutkan pembangunan dan pelayanan publik di desa mereka.

Di akhir acara, Bupati Burhanuddin mengucapkan selamat kepada Moh. Syukur Pimpie yang resmi dilantik sebagai Penjabat Kepala Desa Tahi Ite. Ia berharap kepercayaan yang diberikan dapat dijaga dengan dedikasi dan pengabdian. “Selamat mengemban tugas baru. Jadikan jabatan ini sebagai ladang pengabdian bagi masyarakat dan daerah,” tutupnya.

Pelantikan Penjabat Kepala Desa Tahi Ite menandai komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di desa-desa. Dengan kepemimpinan baru, diharapkan pelayanan publik semakin baik dan pembangunan desa semakin maju menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Wakatobi, sultranet.com – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Wakatobi, Rahman Ngkaali, turun tangan menengahi persoalan internal yang terjadi di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Wakatobi. Langkah ini diambil untuk memastikan agar polemik pergantian pimpinan kampus tidak menimbulkan konflik di antara pegawai Kemenag yang turut terlibat dalam pengelolaan kampus tersebut.

Rahman Ngkaali mengungkapkan, dirinya telah memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersama membicarakan permasalahan tersebut secara kekeluargaan.

“Karena di dalamnya ada pegawai Kemenag, maka saya panggil untuk membicarakan hal itu secara baik-baik. Tujuannya agar tidak ada kesalahpahaman,” ujarnya.

Ia menegaskan, kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri polemik dan menjaga situasi tetap kondusif. Namun, apabila permasalahan terus berlanjut, pihaknya tak segan mengambil langkah tegas.

“Saya sudah sampaikan, yang lama sebaiknya legowo, dan yang baru silakan saja kalau mau mengabdi. Jangan sampai masalah ini mengorbankan nasib mahasiswa,” tegasnya.

Terkait persoalan izin pegawai Kemenag yang turut mengelola kampus, Rahman menilai hal tersebut bukanlah masalah utama selama tanggung jawab kedinasan tetap dijalankan dengan baik.

“Baik pengelola lama maupun baru, selama tugasnya sebagai pegawai Kemenag tetap dijalankan dengan baik, saya kira itu tidak menjadi persoalan,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada para pegawai Kemenag yang turut berkontribusi dalam dunia pendidikan di Wakatobi.

“Saya bangga, karena itu langkah positif untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul di daerah ini,” tutup Rahman. (ADM)

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., melaksanakan kegiatan panen jagung dan tomat bersama Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Bombana, para Kepala Perangkat Daerah, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., pengurus PKK, penyuluh pertanian, serta masyarakat setempat di Kebun Percontohan PKK, Desa Langkapa, Kecamatan Rarowatu, Minggu (5/10/2025).

Kegiatan panen ini merupakan bagian dari program kolaboratif Pemerintah Kabupaten Bombana bersama TP-PKK dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif. Kebun percontohan yang dikembangkan oleh TP-PKK tersebut menjadi bukti nyata peran aktif perempuan dalam mendukung pembangunan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat keluarga.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif TP-PKK yang telah berkontribusi nyata dalam menggerakkan masyarakat agar mandiri secara pangan. Ia menilai kegiatan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis keluarga.

“Kegiatan seperti ini sangat mendukung ketahanan pangan daerah kita. Saya berharap kebun percontohan ini bisa menjadi inspirasi bagi desa-desa dan OPD lainnya untuk melakukan hal serupa,” ujar Burhanuddin.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bombana bersama TP-PKK berkomitmen untuk terus memperluas kegiatan serupa di berbagai kecamatan. Menurutnya, jika gerakan ini dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, maka ketahanan pangan lokal akan semakin kuat dan berdampak positif terhadap kesejahteraan warga.

“Keberhasilan kebun percontohan ini membuktikan bahwa dengan kerja sama dan kemauan kuat, kita bisa mengoptimalkan potensi lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Ini bukan hanya tentang bertani, tetapi tentang kemandirian dan kepedulian sosial,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, menjelaskan bahwa kebun percontohan ini merupakan bentuk nyata sinergi antara TP-PKK, penyuluh pertanian, dan masyarakat setempat. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada produksi pangan, tetapi juga pada pemberdayaan perempuan agar lebih aktif dalam pengelolaan sumber daya keluarga.

“Kami ingin menunjukkan bahwa lahan sekecil apa pun bisa memberikan manfaat besar jika dikelola dengan baik. Melalui kegiatan ini, kami juga ingin menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan,” kata Fatmawati.

Dalam kegiatan tersebut, hasil panen jagung dan tomat dibagikan secara gratis kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian sosial. Langkah ini sekaligus menjadi motivasi agar masyarakat semakin terdorong untuk memanfaatkan lahan pekarangan mereka secara produktif.

Antusiasme masyarakat tampak tinggi saat ikut serta dalam kegiatan panen bersama. Banyak warga yang mengapresiasi langkah pemerintah dan TP-PKK karena tidak hanya memberikan contoh nyata, tetapi juga membuka ruang pembelajaran langsung bagi warga yang ingin mengembangkan kebun keluarga.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, TP-PKK, dan masyarakat terus terjalin erat sebagai wujud nyata sinergi dalam membangun Bombana yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.

Gerakan pemanfaatan lahan pekarangan yang diinisiasi TP-PKK Bombana menjadi simbol perubahan pola pikir masyarakat menuju kemandirian pangan berbasis rumah tangga. Dengan semangat kebersamaan dan dukungan semua pihak, Bombana diyakini mampu menjadi salah satu daerah percontohan dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.

Bombana, SultraNET.com — Dalam suasana penuh khidmat dan semangat kebangsaan, Kodim 1431/Bombana menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Upacara Satya Mahawira, Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana. Upacara ini mengusung tema “TNI Prima – TNI Rakyat – Indonesia Maju.” Minggu, (05/10/2025)

Bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Kasdim 1431/Bombana Mayor Arm Bambang Wardiyanto, Komandan Upacara dipercayakan kepada Kapten Inf Nyoman Admika, sementara Kapten Inf Mustafa bertugas sebagai Perwira Upacara, serta Peserta Upacara yang terdiri atas personel Kodim, jajaran Koramil, Polres Bombana, Komcad, dan FKPPI.

Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan oleh Mayor Arm Bambang Wardiyanto, disebutkan bahwa peringatan HUT TNI ke-80 menjadi momentum penting untuk memperkuat jati diri prajurit sebagai pelindung rakyat dan penjaga keutuhan NKRI.

“Peringatan kali ini mengambil tema ‘TNI Prima – TNI Rakyat – Indonesia Maju’ yang sejalan dengan semangat TNI yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif,” ucapnya dengan lantang.

Inspektur Upacara menegaskan bahwa TNI lahir dari rakyat dan berjuang demi rakyat.

“Makna tema tersebut menekankan pentingnya kedekatan dan sinergitas TNI dengan seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan sejahtera. TNI harus tetap menjadi perekat bangsa di tengah keberagaman,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan pesan Panglima TNI agar seluruh prajurit tetap waspada terhadap dinamika global yang berkembang pesat.

“Jangan mudah terprovokasi isu yang dapat memecah belah soliditas TNI maupun kemanunggalan TNI dengan rakyat. Perkokoh iman dan takwa, karena dari situlah kekuatan moral dan profesionalisme TNI tumbuh,” tegas Inspektur Upacara

Dalam kesempatan itu, seluruh prajurit juga diingatkan untuk bijak menggunakan media sosial.

“Tahan diri untuk tidak menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Gunakan media sosial untuk hal-hal positif yang mendukung citra TNI dan kepentingan bangsa,” katanya menambahkan.

Inspektur Upacara juga menyampaikan apresiasi Panglima TNI kepada seluruh prajurit dan PNS atas dedikasi serta loyalitas yang tinggi dalam menjalankan tugas.

“Kepercayaan rakyat terhadap TNI merupakan hasil kerja keras dan pengabdian tulus seluruh anggota. Namun, jangan berpuas diri, terus tingkatkan profesionalisme agar TNI semakin dicintai rakyat,” tandasnya.

Upacara HUT TNI ke-80 di Kodim 1431/Bombana ini menjadi simbol sinergi antara TNI dan masyarakat Bombana. Dengan semangat tema “TNI Prima – TNI Rakyat – Indonesia Maju,” kegiatan tersebut tidak hanya memperkuat semangat juang para prajurit, tetapi juga meneguhkan komitmen TNI untuk terus hadir di tengah rakyat sebagai penjaga kedaulatan dan pemersatu bangsa.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar rapat koordinasi melalui Zoom Meeting bersama Kepala UPTD Balai Penyuluh KB, Penyuluh KB (PKB/PKB PPPK), dan Petugas Lapangan KB (PLKB) se-Kabupaten Bombana. Seluruh peserta, baik ASN maupun non-ASN, mengikuti kegiatan yang dipusatkan di ruang Kepala Dinas PPKB Bombana, Kamis (3/10/2025).

Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si memimpin langsung jalannya rapat virtual tersebut didampingi para kepala bidang, staf, dan perwakilan UPTD dari setiap kecamatan. Agenda utama rapat berfokus pada penyampaian laporan capaian kinerja unit kerja sekaligus evaluasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di lapangan.

“Alhamdulillah, secara keseluruhan capaian program kinerja DPPKB Kabupaten Bombana telah mencapai 90 persen hingga bulan Oktober ini, dan kita optimis target tahunan dapat tercapai sesuai rencana,” ujar Abdul Azis dalam arahannya.

Ia juga memberikan penegasan mengenai pentingnya kedisiplinan dan kehadiran petugas lapangan KB dalam menjalankan tugas. Menurutnya, PLKB merupakan ujung tombak pelaksanaan program sehingga komitmen kehadiran menjadi faktor utama keberhasilan kinerja.

“Kehadiran di lapangan menjadi salah satu penilaian utama bagi kita semua. Untuk itu, kepada seluruh PLKB agar lebih mengutamakan kehadiran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas,” tegasnya.

Dalam forum itu, para penyuluh menyampaikan capaian, tantangan, serta kebutuhan teknis di wilayah kerja masing-masing. Beberapa poin yang dibahas antara lain pencapaian peserta KB aktif, edukasi kesehatan reproduksi, dan strategi peningkatan layanan penyuluhan di desa-desa.

DPPKB Bombana berharap koordinasi rutin semacam ini dapat memperkuat sinergi antarunit kerja serta memastikan seluruh program berjalan terarah dan tepat sasaran. Pendekatan komunikasi partisipatif diharapkan menjadi bagian penting dalam mendorong keberhasilan program KB dan pengendalian penduduk di Bombana.

Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari komitmen DPPKB Bombana dalam memastikan pelayanan KB tetap optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya pada sektor penyuluhan dan pendataan lapangan.

Bombana, sultranet.com – Harga kebutuhan pokok selalu menjadi hal yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Setiap kenaikan harga beras, minyak goreng, atau gula pasir, langsung terasa di dapur warga.

Menyadari hal itu, Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Inspektorat Daerah mengambil langkah serius dengan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pengendalian inflasi tahun 2025. Kamis (2/10/2025)

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh program pemerintah dalam menjaga stabilitas harga benar-benar berjalan efektif, terukur, dan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Inspektorat tidak hanya mencatat angka dan laporan, tetapi juga turun langsung ke lapangan meninjau sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi ujung tombak pengendalian inflasi.

OPD yang disoroti antara lain Dinas Perindagkop dan UKM, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, hingga Bagian Administrasi Perekonomian Setda Bombana.

Dari peninjauan ini, Inspektorat mengukur sejauh mana penyerapan anggaran, efektivitas program, serta dampaknya terhadap daya beli masyarakat.

Salah satu program yang mendapat perhatian adalah pasar murah yang digelar Dinas Perindagkop dan UKM di beberapa kecamatan, seperti Rumbia, Rumbia Tengah, Rarowatu, Rarowatu Utara, Poleang, dan Poleang Barat.

Kehadiran pasar murah ini memberikan napas segar bagi warga karena mereka bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Selain itu, Gerakan Pangan Murah Keliling (GAUL) yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan juga menyapa masyarakat hingga ke pelosok. Kecamatan Rumbia, Mataoleo, Rarowatu, Poleang Utara, Poleang Selatan, Tontonunu, Kabaena Barat, hingga Kabaena Timur menjadi titik singgah GAUL.

Program ini memastikan bahan pangan dengan harga stabil bisa diakses oleh masyarakat luas tanpa harus menempuh jarak jauh.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W, menegaskan pentingnya pengendalian inflasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Melalui monev ini, kami ingin memastikan bahwa kebijakan dan program pengendalian inflasi benar-benar berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok,” ujarnya.

Ia menambahkan, Inspektorat hadir bukan hanya untuk memantau administrasi, tetapi juga memastikan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kami ingin masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dalam menjaga kestabilan harga. Dengan begitu, daya beli tetap terjaga, perekonomian daerah bergerak, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” sambung Ridwan.

Melalui kegiatan Monev ini, Inspektorat berperan sebagai pengawal kebijakan sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Harapannya, program pasar murah maupun gerakan pangan murah tidak hanya menjadi seremonial, tetapi benar-benar menjadi jawaban atas keresahan warga terhadap lonjakan harga.

Langkah pengawasan ini juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program nasional pengendalian inflasi.

Dengan sinergi lintas OPD, ditambah pengawasan intern yang kuat, Bombana optimistis dapat menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.

Pada akhirnya, apa yang dikerjakan pemerintah bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan oleh rakyat Bombana.