Wakatobi, sultranet.com – Aksi unjuk rasa yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam pada Rabu (01/10/2025) mendesak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi untuk segera menarik tiga orang aparatur sipil negara (ASN) yang dianggap menyalahi aturan dan membuat kegaduhan di lingkungan kampus.

Koordinator lapangan aksi, Ramli, menyebut tiga ASN berinisial Krm, LD, dan R telah mengganggu ketertiban umum serta melanggar regulasi kepegawaian.

“Jelas ini melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran PNS di lingkungan Kementerian Agama,” tegasnya.

Ramli menambahkan, ketiga ASN tersebut diduga melakukan penggiringan opini publik terkait proses akademik di STAI Wakatobi. Padahal, kata dia, pihak yayasan sudah memberhentikan mereka dari jabatan di kampus tersebut.

“Lebih ironis lagi, mereka tetap menerima tunjangan sebagai ASN, sementara aktivitas di luar instansi tidak pernah mendapatkan izin resmi dari Kemenag,” ujarnya.

Massa aksi juga menilai, tindakan ketiga ASN tersebut telah merugikan mahasiswa dengan memunculkan opini seolah mereka masih sah sebagai pengelola kampus STAI Wakatobi.
Menanggapi aksi itu, Kasubag TU Kemenag Wakatobi, Mashudin, menyatakan aspirasi massa akan segera ditindaklanjuti.

“Apa yang disampaikan oleh saudara-saudara sekalian akan kami sampaikan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti,” katanya di hadapan pengunjuk rasa.

Selain berunjuk rasa di depan kantor Kemenag, massa HMI juga menggelar aksi serupa di Kantor Kejaksaan Negeri dan Inspektorat Kabupaten Wakatobi.

BOMBANA, Sultranet.com – Inspektorat Kabupaten Bombana terus menunjukkan perannya sebagai mitra strategis dalam mendorong terwujudnya Zona Integritas (ZI) di lingkungan pemerintahan daerah. Melalui pendampingan intensif, Inspektorat Bombana memperkuat langkah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Peran penting itu terlihat saat Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian PANRB melakukan verifikasi lapangan di Kantor Disdukcapil Bombana, Rabu (1/10/2025). Kegiatan ini merupakan tahapan akhir sebelum penentuan hasil penilaian Zona Integritas tahun 2025. Kehadiran TPN disambut langsung oleh Pj. Sekda Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., dan Inspektur Inspektorat Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W.

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Bombana berperan sebagai Tim Penilai Internal (TPI) yang melakukan evaluasi awal terhadap Disdukcapil. Pendampingan ini mencakup verifikasi dokumen, observasi lapangan, serta wawancara untuk memastikan seluruh proses memenuhi standar penilaian yang objektif dan transparan.

Ridwan menjelaskan bahwa pendampingan dilakukan tidak hanya untuk memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga untuk membangun budaya kerja yang berintegritas. “Kami tidak hanya mendampingi secara teknis, tapi juga memastikan setiap langkah sesuai prinsip akuntabilitas dan pelayanan publik yang bersih,” ujarnya.

Tahun ini menjadi momen penting bagi Disdukcapil Bombana. Setelah sempat tidak lolos pada tahap analisis dokumen tahun 2024, kini mereka berhasil melewati berbagai proses penilaian. Mulai dari lulus administrasi pada Juni 2025, analisis dokumen oleh TPN pada Juli, wawancara secara daring pada 4 September, hingga verifikasi lapangan pada 1 Oktober 2025.

Perwakilan TPN Kementerian PANRB, Tarcius Bagus Putra Prasojo, S.H., menegaskan bahwa Bombana telah memasuki tahap akhir penilaian. “Tahapan berikutnya tinggal menunggu pengumuman hasil penilaian WBK/WBBM,” ujarnya singkat.

Kepala Disdukcapil Bombana menyampaikan rasa optimistis dan apresiasinya terhadap dukungan Inspektorat. Menurutnya, pendampingan tersebut menjadi faktor penting dalam memperkuat kesiapan timnya menghadapi setiap tahap evaluasi. “Kehadiran Inspektorat sangat membantu. Kami berharap upaya ini membuahkan hasil terbaik,” ungkapnya.

Berdasarkan data KemenPAN RB, baru tiga perangkat daerah di Pulau Sulawesi yang berhasil meraih predikat WBK. Jika Disdukcapil Bombana lolos, ini akan menjadi capaian bersejarah bagi daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang semakin prima. (IS)

Bombana, SultraNET.com – Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025, Komandan Kodim 1431/Bombana Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P menghadiri upacara yang digelar di Pelataran Kantor Bupati Bombana, Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Rabu, (01/10/2025).

Dengan mengusung tema “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya”, upacara berlangsung khidmat dengan Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si bertindak sebagai Inspektur Upacara. Bertugas sebagai Komandan Upacara yakni Ipda Rais Saini yang merupakan Kapolsek Rumbia, sementara Perwira Upacara dipercayakan kepada Letda Inf Muslimin selaku Pasandi Dim 1431/Bombana.

Kehadiran Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P tidak hanya untuk mengikuti upacara, tetapi juga menunjukkan kepedulian sosial dengan turut menyerahkan kartu BPJS secara simbolis kepada warga yang berhak menerima.

Momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini tidak hanya menjadi ajang untuk memperkuat semangat persatuan dan kesetiaan terhadap ideologi negara, namun juga wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan aparat keamanan dalam melayani serta menyejahterakan masyarakat.

Upacara dihadiri oleh jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, pelajar, serta berbagai elemen organisasi kemasyarakatan yang turut meneguhkan komitmen bersama menjaga keutuhan NKRI.

Kendari, sultranet.com – Perlindungan pekerja di Sulawesi Tenggara semakin mendapat perhatian serius. Hal ini tampak dalam penandatanganan kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra dan Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Sultra yang berlangsung di Hotel Claro Kendari, Jumat (26/9/2025).

Acara yang juga dirangkaikan dengan Monitoring dan Evaluasi (Monev) implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 ini dihadiri oleh Gubernur Sultra, para bupati/wali kota dari 17 kabupaten/kota, pejabat lingkup provinsi, hingga kepala dinas tenaga kerja.

Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH, turut hadir dan memberikan apresiasi tinggi atas langkah strategis tersebut.

Menurutnya, kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan institusi kejaksaan menjadi tonggak penting dalam memastikan pekerja di daerah benar-benar terlindungi.

“Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara mendukung penuh langkah ini, karena perlindungan pekerja adalah bagian penting dari pembangunan yang berkeadilan,” ujar Nurrahman.

Ia menambahkan, sinergi lintas lembaga ini diharapkan tidak hanya memperkuat kepatuhan pemberi kerja, tetapi juga mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

“Kami yakin sinergi BPJS Ketenagakerjaan bersama kejaksaan akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan pekerja sekaligus mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Melalui forum Monev, para pihak juga membahas progres pelaksanaan Inpres No. 2 Tahun 2021, termasuk tantangan dan strategi ke depan untuk memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Inisiatif ini diharapkan tidak hanya memberi perlindungan optimal bagi pekerja formal dan informal, tetapi juga memperkuat visi pemerintah dalam menciptakan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sumber: Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara 

Wakatobi, sultranet.com | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Persiapan Wakatobi menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Wakatobi sebagai tindak lanjut atas laporan resmi yang mereka layangkan terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Wakatobi. Dalam aksinya, massa HMI mendesak aparat kepolisian untuk segera mengusut dugaan penggelapan dana kampus, pungutan liar terhadap penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah,  serta pelanggaran disiplin ASN pengurus lama STAI Wakatobi periode 2018–2022.

Ketua Cabang Persiapan HMI, La Harjo mengatakan, praktik yang diduga dilakukan oleh pengurus lama tidak hanya merugikan mahasiswa, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Ia mengungkap adanya indikasi pemotongan dana KIP yang seharusnya menjadi hak penuh mahasiswa. Selain itu, sejumlah pengurus lama yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) diketahui menjalankan jabatan di STAI Wakatobi tanpa izin dari atasan, sehingga tugas utama mereka sebagai abdi negara terabaikan.

“Hal ini jelas harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Jangan sampai persoalan yang merugikan mahasiswa dan negara ini dibiarkan berlarut-larut,”tegas eks Mahasiswa STAI Wakatobi tersebut, Jum’at (26/09/2025).

HMI juga menyoroti maraknya pencemaran nama baik dan fitnah terhadap pengurus baru STAI Wakatobi yang disebarkan melalui media sosial dengan menggunakan akun palsu. Tindakan semacam itu dianggap mencoreng marwah akademik dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk pasal tentang pencemaran nama baik dalam KUHP serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

HMI mendesak agar pengelolaan dana KIP Kuliah dilakukan secara transparan dan akuntabel, mengingat dana tersebut bersumber dari anggaran negara dan menjadi hak mahasiswa. Dugaan pungutan liar terhadap penerima beasiswa KIP dianggap sebagai bentuk penyelewengan yang mencederai dunia pendidikan dan wajib diusut tuntas sesuai aturan hukum yang berlaku. Selain itu, HMI meminta dilakukan audit independen terhadap laporan keuangan STAI Wakatobi periode 2018–2022. Audit tersebut dinilai penting untuk mengungkap adanya potensi penyalahgunaan wewenang, termasuk dugaan praktik penggelapan dana yang selama ini merugikan kampus, mahasiswa, dan negara.

Orator lain menambahkan, bahwa perjuangan HMI bukan semata-mata untuk kepentingan mahasiswa, melainkan juga demi menjaga marwah akademik serta integritas STAI Wakatobi. Ia berharap aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas agar kampus tidak lagi dijadikan sarana untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. “Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. STAI Wakatobi harus dikelola secara profesional, transparan, dan terbebas dari praktik-praktik yang merugikan mahasiswa maupun negara,” ujar Ramli.

Selain, melakukan aksi unjuk rasa di Mapolres Wakatobi, HMI juga mendatangi Kejaksaan Negeri Wakatobi guna memastikan laporan yang telah dilayangkan untuk segera diproses. Pada pertemuannya, Kajari Wakatobi melalui kasi Intel mengatakan akan segera melakukan pemanggilan mengusut persoalan tersebut.

“Sementara kita masih terbatas oleh personil, jadi kami nanti kami akan segera melakukan pengusutan,” ujar kasi Intel kejari Wakatobi, Deni Mulyawan.

Aksi unjuk rasa berlangsung damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa membawa tuntutan agar kasus penyimpangan di STAI Wakatobi segera ditangani secara serius. HMI menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti bersuara sampai pihak-pihak yang terbukti bersalah dimintai pertanggungjawaban. (ADM)

BOMBANA, Sultranet.com – Ratusan petani yang tergabung dalam Forum Petani Bersatu (FPB) Kabupaten Bombana menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati dan DPRD Bombana, Kamis (25/9/2025).

Mereka menuntut pemerintah segera bertindak atas anjloknya harga gabah di tingkat petani yang kini hanya berkisar Rp5.800 hingga Rp6.300 per kilogram. Angka ini jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025.

Kemarahan petani memuncak setelah Perum Bulog Bombana tiba-tiba menghentikan serapan gabah dengan alasan kuota daerah sudah terpenuhi. Padahal, musim panen masih berlangsung dan produksi padi petani terus berjalan. Keputusan itu dinilai sepihak dan bertentangan dengan arahan pemerintah pusat.

“Kalau harga terus turun seperti ini, petani bisa dapat apa. Sesuai Inpres, harga gabah itu Rp6.500. Jadi kalau Bulog berhenti menyerap, jelas merugikan petani,” kata Asdar, salah seorang perwakilan petani.

Di lapangan, harga gabah kering panen (GKP) sangat fluktuatif. Ketua Kelompok Tani Padi, Ardi, SP., MP., yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Bombana, menyebut harga di Poleang Timur mencapai Rp6.300, di Kecamatan Mataoleo anjlok hingga Rp5.800, sementara di Lantari Jaya hanya Rp6.000. Menurutnya, kondisi ini terjadi karena serapan Bulog dialihkan ke pihak swasta yang membeli di bawah HPP.

“Keputusan Bulog menghentikan pembelian setelah target nasional tiga juta ton terpenuhi itu sepihak. Lalu serapan dialihkan ke pihak swasta yang membeli di bawah harga standar. Ini jelas sangat merugikan petani,” tegas Ardi.

Selain menolak keputusan sepihak Bulog, petani juga menuntut pencopotan sejumlah pejabat daerah yang dianggap gagal melindungi petani. Mereka meminta Bupati Bombana segera mengirimkan rekomendasi ke Perum Bulog Sulawesi Tenggara untuk mengganti Kepala Perum Bulog Bombana, serta mencopot dari jabatannya Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perindagkop, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang dinilai gagal menjalankan tugasnya dengan baik.

“Kami minta rekomendasi agar Kepala Bulog Bombana diganti, dan kepala OPD terkait dicopot” tegas Sugito, Koordinator Lapangan aksi.

Massa aksi juga mendesak agar pemerintah memperketat fungsi pengawasan, memastikan tidak ada mafia gabah dan tengkulak yang mempermainkan harga.

Menanggapi aksi tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, S.T., M.P.W.K., turun langsung menemui massa. Ia menegaskan pemerintah daerah tidak akan tinggal diam dan berkomitmen menjalankan amanat Inpres.

“Apa yang menjadi keluhan masyarakat Bombana ini akan segera kami kerjakan. Pemerintah akan tetap berpatokan pada harga Rp6.500 per kilogram sesuai Inpres,” ucap Syahrun.

Syahrun juga menjelaskan bahwa Pemkab Bombana telah membawa persoalan ini ke tingkat nasional. Dalam rapat bersama Menteri Pertanian, kata dia, telah ditegaskan bahwa ada hal-hal teknis di Bombana yang belum sesuai aturan dan akan segera ditindaklanjuti.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Bombana, Aang Fahri Hajad, mengaku pihaknya hanya menjalankan kebijakan pusat. Menurutnya, target serapan gabah nasional tahun ini sudah terpenuhi.

“Kalau pengadaan sudah dipenuhi, maka anggaran dikunci oleh pusat. Jadi bukan keputusan Bulog daerah, namun kami akan terus memperjuangkan agar ada penambahan Kuota untuk Bombana atau mengisi kuota daerah lain yang belum terpenuhi,” jelasnya.

Di DPRD Bombana, massa aksi diterima Ketua DPRD Iskandar bersama sejumlah anggota dewan. Dihadapan massa Aksi, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bombana itu menegaskan bahwa pihaknya menaruh perhatian serius terkait persoala yang dihadapi petani Bombana.

Ia menyebut pihaknya telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Perum Bulog, OPD Terkait dan stakeholder pada tanggal 10 September 2025 lalu, yang membahas anjloknya harga gabah kering di tingkat Petani dan pengurangan jumlah timbangan gabah / karung.

Adapun hasil RDPU saat itu, mendesak Pemerintah Daerah menyurati Bulog Bombana untuk segera membayarkan gabah petani yang belum dibayarkan oleh bulog untuk menjadi atensi pemerintah pusat/regulator.

Rekomendasi lainnya adalah harga gabah harus dipastikan sebesar Rp. 6.500/Kg sesuai Inpres nomor 6 tahun 2025. RDPU itu juga merekomendasikan APH dan Bulog untuk melakukan pengawasan secara berkala untuk mencegah pungutan liar di tingkat Petani.

“Terkait persoalan ini, sejak awal DPRD sudah turun ke lapangan dan menggelar rapat dengar pendapat dengan stakeholder terkait,” tegasnya

Setelah berdialog dengan massa aksi, DPRD dan Demonstran membuat Pernyataan sikap dengan tiga poin penting yaitu, mendukung tuntutan pencopotan Kepala Bulog dan tiga kepala dinas terkait, memastikan harga gabah Rp6.500/kg sesuai Inpres, serta menetapkan potongan gabah maksimal hanya dua kilogram per karung.

“Kami tegas mendukung tuntutan saudara-saudara sekalian dan kami siap membuat pernyataan sikap untuk itu,” ujar Iskandar.

Langkah DPRD dan Pemkab Bombana ini diharapkan dapat menjadi solusi atas keresahan petani. Namun, para petani tetap menegaskan akan mengawal janji pemerintah agar stabilisasi harga gabah benar-benar terwujud. (IS)

BOMBANA, sultranet.com — Dinas Pertanian Kabupaten Bombana menunjukkan komitmennya dalam mendukung pencapaian swasembada pangan nasional melalui penguatan peran penyuluh pertanian di daerah. Komitmen tersebut diwujudkan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mengawal Swasembada Pangan Melalui Peningkatan Kelembagaan Penyuluh Pertanian” yang digelar di Hotel Rahmat, Kabupaten Bombana, belum lama ini.

Acara ini menjadi momentum penting bagi Dinas Pertanian Bombana untuk mempertegas peran strategisnya sebagai penggerak koordinasi di tingkat kabupaten. Dalam forum tersebut, dinas mengajak seluruh penyuluh, kelompok tani, serta kelembagaan ekonomi petani untuk bersama-sama memperkuat peran kelembagaan penyuluhan sebagai ujung tombak pembangunan pertanian.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Syarif, S.H., dalam sambutannya menekankan pentingnya peran penyuluh dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan petani di lapangan. Ia menggarisbawahi bahwa penyuluh merupakan aktor kunci yang menentukan keberhasilan berbagai program pertanian daerah.

“Penyuluh adalah penggerak utama di lapangan. Mereka yang memastikan kebijakan tidak berhenti di atas kertas, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani,” ujar Syarif.

Ia juga menyampaikan bahwa Dinas Pertanian Bombana siap menjadi motor penggerak dalam memperkuat kelembagaan penyuluhan, melalui koordinasi aktif dengan pemerintah provinsi dan pusat. Menurutnya, keberhasilan program strategis pertanian sangat ditentukan oleh sinergi lintas sektor yang terbangun dengan baik.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan penyuluh, kelompok tani, dan kelembagaan ekonomi petani adalah kunci keberhasilan,” tambahnya.

Kegiatan FGD ini diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari penyuluh pertanian, gabungan kelompok tani, pengurus kelembagaan ekonomi petani, serta perwakilan instansi terkait. Para peserta berdiskusi dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan penyuluhan dalam mendukung swasembada pangan.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara, Prof. Muhammad Taufik, yang membuka secara resmi jalannya acara. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kelembagaan penyuluhan memiliki peran sentral dalam mempercepat realisasi program pertanian.

“Kelembagaan penyuluhan menjadi mediator informasi dan teknologi. Koordinasi yang kuat akan mempercepat pencapaian target swasembada pangan,” ujar Prof. Taufik.

Selain memperkuat kapasitas penyuluh, FGD ini juga menjadi ajang konsolidasi antara pemerintah daerah dan provinsi untuk memastikan seluruh program pertanian berjalan efektif hingga ke tingkat petani. Dinas Pertanian Bombana tampil sebagai inisiator utama yang mendorong dialog terbuka dan kolaborasi lintas sektor.

Momentum ini menjadi bukti nyata bahwa peran aktif pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian Bombana, sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Melalui penguatan kelembagaan penyuluhan, sektor pertanian di Bombana dan Sulawesi Tenggara diharapkan semakin tangguh dan berdaya saing.

Bombana, Sultranet.com – Menyambut peringatan HUT TNI ke-80 Tahun 2025, Komando Distrik Militer 1431/Bombana menggelar kegiatan Bhakti sosial kesehatan berupa Donor Darah dan Pemeriksaan kesehatan gratis yang berlangsung di Aula Serbaguna Makodim 1431/Bombana, Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana, Kamis (25/9/2025).

Kegiatan donor darah yang bekerjasama dengan BLU RSUD Kabupaten Bombana dan PSC 119 ini diikuti oleh personel dari Kodim Kodim 1431/Bombana, Subdenpom Bombana, Polres Bombana, Dishub, Damkar dan Persit KCK Cabang LXIV Dim Bombana.

Kegiatan bakti sosial Donor Darah ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut peringatan HUT TNI ke-80 Tahun 2025.

HUT TNI yang diperingati setiap tahun ini puncaknya akan diperingati pada tanggal 5 Oktober 2025 mendatang.

Komandan Kodim 1431/Bombana melalui Kasdim Mayor Arm Bambang Wardiyanto mengatakan kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial terhadap masyarakat dan komitmen TNI dalam memberikan sumbangsih kepada sesama yang membutuhkan pertolongan darah di wilayah Kabupaten Bombana.

“Donor darah ini adalah sebagai wujud kepedulian dan juga merupakan sebagai salah satu upaya TNI memberikan solusi atas kesulitan masyarakat terhadap ketersediaan darah bagi yang membutuhkan,” ucap Mayor Bambang.

Kasdim juga berharap melalui aksi donor darah ini diharapkan bisa membantu BLU RSUD Bombana dalam rangka mendukung ketersediaan darah yang sewaktu-waktu dibutuhkan masyarakat Bombana.

“Melalui kegiatan donor darah ini juga untuk meningkatkan rasa persaudaraan antar sesama, karena dengan setitik darah dari kita dapat menolong serta membantu orang-orang yang membutuhkan,” pungkasnya. (Pendim)

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan layanan air bersih untuk masyarakat pedesaan. Upaya ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan MC 0 pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Wumbulasa, Kecamatan Kabaena Utara, serta Desa Lora dan Desa Pulau Tambako, Kecamatan Mataoleo.

Kegiatan MC 0 untuk Desa Lora dan Desa Pulau Tambako telah dilaksanakan pada 23 September 2025. Sementara itu, MC 0 untuk Desa Wumbulasa digelar sehari kemudian, pada 24 September 2025. Program ini menjadi langkah awal pelaksanaan fisik proyek penyediaan air bersih di tiga desa tersebut.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Bombana, Semuel Kadmaerubun, ST., M.P.W.K., menjelaskan bahwa pembangunan SPAM di Desa Wumbulasa mencakup dua unit sumur bor besar yang dilengkapi dengan bak penampung setinggi 6 meter. Selain itu, juga akan dibangun 100 sambungan rumah (SR) untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat setempat. Tak hanya itu, tersedia pula lima titik sumur bor individual, di mana satu sumur akan melayani 2 hingga 3 rumah warga di sekitarnya. Total anggaran yang digelontorkan untuk proyek ini mencapai Rp1 miliar.

“Dengan sistem ini, kami berharap kebutuhan air bersih masyarakat Wumbulasa dapat terpenuhi secara merata dan berkelanjutan,” ujar Semuel. (25/9)

Sementara itu, pembangunan SPAM di Desa Lora dan Desa Pulau Tambako difokuskan untuk mendekatkan akses air bersih ke kawasan permukiman masyarakat. Masing-masing desa akan memiliki satu unit bak penampung, sehingga masyarakat tidak lagi harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan air bersih. Total anggaran yang dialokasikan untuk dua desa ini sekitar Rp500 juta.

Menurut Semuel, proyek ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga berupaya menciptakan sistem pelayanan air bersih yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat. “Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST., M.P.W., menyampaikan bahwa dimulainya pembangunan SPAM ini menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintah daerah dalam memperluas layanan dasar masyarakat, khususnya air bersih. Ia berharap, proses pembangunan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat ikut mendukung serta menjaga kelangsungan program ini.

“Pekerjaan akan segera dimulai, dan kami berharap seluruh pihak bisa mendukung agar pembangunannya selesai tepat waktu dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” kata Sofian.

Melalui pembangunan SPAM di tiga desa tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan setiap keluarga dapat menikmati air bersih secara layak. Program ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan dan perdesaan Bombana.

Bombana, Sultranet.com – Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia bersama aparat desa dan masyarakat Desa Lantowua, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, menggelar kerja bakti membersihkan drainase, Selasa (23/9). Kegiatan ini bertujuan mencegah penyumbatan saluran air yang dapat mengakibatkan banjir saat musim hujan.

Kerja bakti tersebut dipimpin langsung Kepala Desa Lantowua, Irwan, dengan melibatkan personel Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia, yakni Serda M. Khosim, Kopda Aksan, dan Kopda Iwan. Aparat desa serta puluhan warga ikut serta dalam kegiatan yang berlangsung penuh semangat dan kebersamaan.

Kepala Desa Irwan menyampaikan, gotong royong ini merupakan bentuk kepedulian bersama untuk menjaga lingkungan.

“Kalau drainase bersih, aliran air lancar, sehingga risiko banjir bisa kita cegah sejak dini,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Serda M. Khosim. Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Kami hadir untuk mendukung warga. Kerja bakti seperti ini juga mempererat hubungan antara Babinsa dengan masyarakat,” katanya.

Suasana kebersamaan tampak saat Babinsa, aparat desa, dan masyarakat saling bahu membahu mengangkat lumpur dan sampah dari saluran drainase. Kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat nilai gotong royong yang selama ini menjadi budaya masyarakat pedesaan.

Masyarakat Lantowua berharap kerja bakti ini bisa menjadi agenda rutin. Selain menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat, kegiatan semacam ini juga memperkuat ikatan sosial antarwarga.

“Kalau kita lakukan bersama-sama, hasilnya akan lebih baik dan manfaatnya bisa dirasakan semua orang,” kata salah seorang warga.