WAKATOBI,sultranet.com | Dugaan penyalahgunaan dana Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di STAI Wakatobi resmi dilaporkan oleh Forum Mahasiswa STAI Wakatobi kepada aparat penegak hukum. Laporan tersebut dilayangkan ke Kejaksaan Negeri Wakatobi terkait dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor), serta ke Polres Wakatobi terkait dugaan penggelapan dan penipuan dana beasiswa mahasiswa.

Dalam laporan itu, mahasiswa menyoroti pengelolaan dana KIP-K Tahun Anggaran 2022 hingga 2025 yang diduga tidak transparan dan berpotensi merugikan mahasiswa penerima bantuan pendidikan dari negara.

Sejumlah nama turut disebut dalam laporan tersebut, di antaranya mantan Ketua STAI Wakatobi Dr. Suruddin, S.Pd., M.Pd., mantan Bendahara STAI Wakatobi H. La Dao, S.Pd., M.M., serta mantan Pembantu Bendahara Bahasana, S.E., yang diduga memiliki keterkaitan dalam pengelolaan dana KIP-K di lingkungan kampus.

Jenderal Lapangan (Jendlap) Forum Mahasiswa STAI Wakatobi, Risal, menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuh mahasiswa merupakan bentuk kepedulian terhadap transparansi pengelolaan dana pendidikan.

“Mahasiswa hanya meminta kejelasan terkait dana tabungan dan penggunaan dana yang selama ini dipotong dari beasiswa penerima KIP-K. Kami berharap aparat penegak hukum dapat bekerja profesional, objektif, dan transparan dalam mengusut laporan ini,” tegas Risal.

Berdasarkan data yang dihimpun mahasiswa, pada Tahun 2022 tercatat sebanyak 43 mahasiswa STAI Wakatobi menerima beasiswa KIP-K dengan nominal Rp6.600.000 per mahasiswa. Dana tersebut dicairkan melalui rekening pribadi masing-masing penerima.

Namun, usai pencairan setiap semester, pihak kampus melalui bendahara disebut melakukan pemotongan dana berkisar Rp2.400.000 hingga Rp3.000.000. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1.250.000 disebut digunakan untuk pembayaran SPP, sementara sisanya diklaim sebagai dana tabungan persiapan wisuda mahasiswa.

Mahasiswa mempertanyakan mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban dana tabungan tersebut karena dinilai tidak pernah dijelaskan secara rinci kepada penerima beasiswa.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti dugaan penarikan dana sebesar Rp38 juta dari rekening yayasan oleh mantan pembantu bendahara pada 24 September 2025, atau hanya berselang beberapa hari setelah pergantian kepengurusan yayasan pada 12 September 2025. Penarikan dana tersebut diduga dilakukan tanpa penjelasan terbuka kepada mahasiswa maupun pihak terkait lainnya.

Korlap II Forum Mahasiswa STAI Wakatobi, Musdaliva, menegaskan bahwa pelaporan tersebut bukan bertujuan menjatuhkan nama baik institusi kampus, melainkan untuk menjaga integritas lembaga pendidikan dan memastikan hak mahasiswa terlindungi.

“Kami datang bukan untuk mencemarkan nama baik kampus, tetapi meminta adanya keterbukaan dan kepastian hukum. Dana KIP-K merupakan hak mahasiswa yang bersumber dari negara sehingga pengelolaannya harus jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Musdaliva.

Forum Mahasiswa STAI Wakatobi mendesak aparat penegak hukum di Kabupaten Wakatobi segera melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang terkait guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana beasiswa tersebut. Mahasiswa berharap proses hukum berjalan profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. (ADM)

SULTRANET.COM, KONKEP— Pemerintah Desa Mata Buranga kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada masyarakat penerima manfaat. Penyaluran bantuan tersebut berlangsung di kantor desa dengan suasana tertib dan lancar.

Sebanyak 16 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan BLT Dana Desa yang dibayarkan sekaligus untuk periode enam bulan. Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan, sehingga total yang diterima masing-masing warga mencapai Rp1,8 juta.

Adapun total anggaran BLT Dana Desa yang disalurkan Pemerintah Desa Mata Buranga pada tahap tersebut mencapai Rp28,8 juta.

Kepala Desa Mata Buranga Rusmal, S.Sos mengatakan, mayoritas penerima bantuan merupakan warga lanjut usia (lansia) yang dinilai membutuhkan perhatian dan bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Penyaluran BLT ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah desa kepada masyarakat, khususnya para lansia dan warga kurang mampu agar dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok,” ujar Rusmal, Selasa (19/05/2026).

Ia menambahkan, penetapan penerima bantuan telah melalui proses pendataan dan musyawarah desa sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan transparan.

Warga penerima bantuan pun mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan pemerintah desa. Menurut mereka, bantuan tersebut sangat membantu di tengah meningkatnya kebutuhan hidup.

“Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu kami, terutama untuk kebutuhan sehari-hari,” ungkap salah seorang penerima manfaat.

Melalui program BLT Dana Desa, Pemerintah Desa Mata Buranga berharap kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat serta hubungan antara pemerintah desa dan warga tetap terjalin dengan baik.

Laporan: Aldi Dermawan

Sultranet, Bombana – Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di sektor pertanian kembali menunjukkan hasil nyata. Petani di Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, berhasil melaksanakan panen perdana padi sawah dari lahan yang dikembangkan melalui program CSR. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan produksi beras lokal, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat, Sabtu, 16 Mei 2026.

Panen perdana tersebut melibatkan kelompok tani penerima manfaat program CSR yang selama ini mendapatkan pendampingan teknis dan dukungan pengembangan lahan pertanian. Kegiatan panen juga dihadiri Camat Rarowatu Utara, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bombana Harno, SKM., M.Kes., Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Rahmatia, SP., MP., tim kerja teknis, serta para penyuluh pertanian yang mendampingi petani sejak tahap persiapan lahan, penanaman hingga masa panen.

Keberhasilan panen ini menjadi indikator positif bahwa sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat petani mampu mendorong peningkatan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Selain menghasilkan tambahan produksi beras bagi daerah, program tersebut juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan petani melalui hasil panen yang lebih baik.

Lahan yang dipanen merupakan bagian dari program pengembangan sawah yang didukung melalui skema CSR dan didampingi secara intensif oleh tenaga penyuluh pertanian. Pendampingan tersebut meliputi pengolahan lahan, penggunaan benih unggul, pengaturan pola tanam, hingga pengendalian organisme pengganggu tanaman.

Hasilnya, petani mampu menerapkan teknik budidaya yang lebih efektif sehingga produktivitas tanaman meningkat dibandingkan musim tanam sebelumnya. Kondisi tersebut memberikan optimisme baru bagi petani untuk terus mengembangkan usaha tani padi sebagai salah satu sumber pendapatan utama masyarakat di wilayah tersebut.

Camat Rarowatu Utara menyampaikan bahwa keberhasilan panen perdana ini memiliki arti penting bagi daerah, terutama dalam menjaga ketersediaan stok beras dan menekan potensi gejolak harga di pasar.

“Kalau produksi dalam negeri lancar, pasokan aman, maka harga di pasar juga lebih stabil. Ini langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, peningkatan produksi pangan lokal merupakan salah satu kunci menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Ketika kebutuhan beras dapat dipenuhi dari hasil produksi sendiri, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi sehingga distribusi pangan menjadi lebih efisien.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Harno, SKM., M.Kes., menjelaskan bahwa panen perdana tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung target peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Bombana.

Ia mengatakan, keberhasilan panen tidak hanya diukur dari luas lahan yang berhasil ditanami, tetapi juga dari produktivitas yang dicapai petani. Oleh karena itu, setiap hasil panen akan dilakukan pengukuran melalui metode ubinan oleh penyuluh pertanian sebagai dasar evaluasi dan perencanaan musim tanam berikutnya.

Data hasil ubinan nantinya akan menjadi bahan penting dalam penyusunan strategi peningkatan produksi padi, termasuk menentukan kebutuhan sarana produksi, pola tanam yang tepat, hingga langkah-langkah penguatan kapasitas petani di lapangan.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, SH, memberikan apresiasi terhadap keberhasilan kelompok tani yang telah memanfaatkan program CSR secara optimal. Menurutnya, keberhasilan tersebut membuktikan bahwa dukungan sarana dan pendampingan yang tepat dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Sarif menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana terus berkomitmen mendorong pembangunan sektor pertanian sebagai salah satu sektor strategis yang menopang perekonomian masyarakat. Selain meningkatkan produksi, pemerintah juga berupaya memastikan petani memperoleh akses pendampingan, teknologi, dan peluang pemasaran yang lebih baik.

Di sisi lain, kelompok tani penerima manfaat mengaku merasakan dampak positif dari program tersebut. Selain mendapatkan hasil panen yang meningkat, mereka juga memperoleh pendampingan teknis yang membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha tani.

Para petani juga mengaku lebih tenang menghadapi musim panen karena adanya kepastian pasar yang membantu menjaga nilai jual hasil produksi. Kondisi tersebut dinilai penting untuk memberikan motivasi kepada petani agar terus meningkatkan produktivitas dan memperluas areal tanam.

Keberhasilan panen perdana ini diharapkan menjadi model pengembangan pertanian yang dapat diterapkan di wilayah lain di Kabupaten Bombana. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, penyuluh pertanian, dan kelompok tani dinilai menjadi faktor utama yang mendorong keberhasilan program.

Dengan meningkatnya produksi beras lokal, Kabupaten Bombana diharapkan semakin mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, serta menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen.

Panen perdana padi sawah program CSR di Kecamatan Rarowatu Utara ini sekaligus menjadi bukti bahwa kolaborasi yang terbangun antara berbagai pihak mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak hanya meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga memperkuat fondasi ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan di tengah tantangan sektor pertanian yang terus berkembang. (adv)

Bombana, sultranet.com – Anggota DPRD Kabupaten Bombana, Suryadi, meninjau langsung pemukiman warga yang terdampak banjir di Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Selasa (12/5/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan di sela kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2026 yang dilaksanakannya di Kecamatan Poleang dan Kecamatan Poleang Barat sejak 11 hingga 16 Mei 2026. Kehadiran Suryadi di lokasi banjir merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana akibat tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir.

Saat berada di lokasi, Suryadi menyempatkan diri berdialog dan mendengarkan langsung keluhan warga terkait kondisi pemukiman yang terendam air. Sejumlah warga mengeluhkan buruknya saluran drainase yang dinilai belum mampu menampung debit air saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut.

Menurut Suryadi, banjir yang terjadi dipicu oleh tingginya intensitas curah hujan serta kondisi drainase yang belum optimal sehingga menyebabkan air meluap ke area pemukiman warga.

“Persoalan ini perlu segera mendapatkan perhatian bersama agar masyarakat tidak terus-menerus terdampak ketika musim hujan tiba,” ujar Politisi Partai Gerindra itu saat meninjau lokasi banjir.

Pada sore harinya, Suryadi kembali melakukan peninjauan bersama pihak Balai Pekerjaan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Desa Rakadua, staf Kecamatan Poleang Barat, serta sejumlah tokoh masyarakat. Peninjauan lanjutan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi aliran drainase dan titik-titik yang menjadi penyebab genangan air.

Ia berharap adanya langkah penanganan yang cepat dan terkoordinasi antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan masyarakat guna meminimalisasi dampak banjir di wilayah tersebut.

Selain meninjau kondisi pemukiman, Suryadi juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama di daerah rawan genangan dan bantaran saluran air. (JS)

Sultranet.com, Bombana – Dinas Pertanian Kabupaten Bombana terus mematangkan berbagai persiapan menghadapi musim tanam padi sawah tahun 2026. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi dengan Depot Pertamina Bombana guna memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi operasional alat dan mesin pertanian (alsintan) yang digunakan petani di berbagai sentra produksi pangan daerah.

Koordinasi tersebut dilakukan oleh Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian Kabupaten Bombana bersama Katimker Bombana dan jajaran Depot Pertamina Bombana. Pertemuan itu membahas kesiapan stok BBM jenis solar dan pertalite yang menjadi kebutuhan utama untuk mengoperasikan traktor, pompa air, alat tanam mekanis, serta berbagai peralatan pertanian modern lainnya menjelang musim tanam padi sawah tahun 2026, di Kabupaten Bombana.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, SH, mengatakan bahwa ketersediaan BBM merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan program peningkatan produksi pangan yang saat ini menjadi prioritas pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Menurutnya, penggunaan alsintan yang semakin luas di Kabupaten Bombana membutuhkan dukungan pasokan BBM yang memadai agar seluruh tahapan budidaya pertanian dapat berjalan sesuai jadwal tanam yang telah ditetapkan.

“Kami ingin memastikan seluruh kebutuhan petani, termasuk pasokan BBM untuk alsintan, tersedia dengan baik. Ketika bahan bakar aman, maka pengolahan lahan, penanaman hingga pemeliharaan tanaman dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Ini penting untuk mendukung target peningkatan produksi padi dan ketahanan pangan daerah,” ujar Sarif. (14/5)

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bombana saat ini terus mendorong modernisasi pertanian melalui pemanfaatan alsintan guna mempercepat pengolahan lahan, menekan biaya produksi, dan meningkatkan produktivitas petani. Karena itu, dukungan pasokan energi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan program tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Rahmatia, SP., MP, menegaskan bahwa koordinasi dengan pihak Pertamina telah menjadi agenda rutin yang dilakukan menjelang musim tanam.

“BBM adalah nyawa bagi alsintan kita. Kalau stok aman, penanaman padi sawah bisa berjalan tepat waktu sesuai kalender tanam. Kami ingin petani tidak terganggu karena faktor teknis di luar kendali mereka,” kata Rahmatia.

Menurutnya, kebutuhan BBM akan meningkat seiring dimulainya aktivitas pengolahan lahan di sejumlah sentra produksi padi di Kabupaten Bombana. Oleh karena itu, pihaknya melakukan pendataan lebih awal untuk memastikan kebutuhan bahan bakar dapat dipenuhi secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Dalam pertemuan tersebut, Depot Pertamina Bombana menyampaikan komitmennya untuk mendukung kebutuhan BBM sektor pertanian. Pasokan solar dan pertalite dipastikan tetap tersedia guna menunjang operasional alsintan yang digunakan kelompok tani, terutama penerima bantuan pemerintah.

Selain memastikan ketersediaan stok, pertemuan juga membahas mekanisme distribusi BBM agar dapat menjangkau kelompok tani secara lebih efektif. Perhatian khusus diberikan kepada wilayah sentra produksi padi sawah seperti Kecamatan Poleang, Rumbia, Rarowatu Utara, Lantari Jaya, dan Kabaena yang menjadi kawasan strategis pengembangan pertanian pangan di Kabupaten Bombana.

Rahmatia menjelaskan bahwa kelancaran distribusi BBM akan berpengaruh langsung terhadap percepatan tanam dan peningkatan indeks pertanaman. Dengan tersedianya bahan bakar yang cukup, alsintan dapat beroperasi secara maksimal sehingga pengolahan lahan dan penanaman dapat dilakukan lebih cepat.

Koordinasi antara Dinas Pertanian Bombana dan Pertamina ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan nasional serta percepatan pengembangan areal sawah baru yang terus didorong pemerintah.

Dinas Pertanian Bombana menilai keberhasilan sektor pertanian tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan benih unggul, pupuk, dan sarana produksi lainnya, tetapi juga oleh dukungan logistik yang memadai, termasuk pasokan BBM yang stabil dan mudah diakses petani.

Untuk itu, Dinas Pertanian Kabupaten Bombana mengimbau seluruh kelompok tani agar segera melaporkan kebutuhan BBM alsintan melalui UPTD dan penyuluh pertanian di wilayah masing-masing. Langkah tersebut diperlukan agar pendataan kebutuhan dapat dilakukan secara akurat sehingga alokasi dan distribusi BBM dapat disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. (adv)

BOMBANA, sultranet.Com – Anggota Legislatif (Aleg) DPRD Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara dari Partai Bulan Bintang (PBB), Kusmardin, SH bergerak cepat membantu warga Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, yang terdampak banjir akibat hujan deras. Belasan rumah warga dilaporkan terendam setelah curah hujan tinggi mengguyur wilayah tersebut, Rabu (13/5/2026).

Kusmardin yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PBB Bombana mengatakan, banjir mulai terjadi sekitar pukul 13.00 WITA. Saat itu dirinya masih menjalankan agenda reses di Desa Matabundu sebelum akhirnya menuju lokasi terdampak banjir.

“Banjir mulai sekitar jam satu siang. Saya saat itu masih reses di Desa Matabundu. Sekitar jam tiga sore saya tiba di lokasi dan langsung menghubungi Kepala BPBD Bombana,” kata Kusmardin.

Setelah menerima laporan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bombana turun ke lokasi sekitar pukul 19.00 WITA dengan membawa dua unit mesin alkon untuk membantu menyedot genangan air di rumah warga.

Kusmardin bersama personel BPBD, aparat kepolisian dari Polsek Poleang Barat, serta Dinas PMD turut membantu warga hingga proses penanganan selesai sekitar pukul 22.00 WITA.

“BPBD datang membawa dua mesin alkon. Kami bersama pihak kepolisian dan dinas terkait membantu warga sampai sekitar jam sepuluh malam baru selesai,” ujarnya.

Ia menambahkan, dua unit mesin alkon tersebut untuk sementara masih disiagakan di Desa Rakadua guna mengantisipasi banjir susulan. Menurutnya, wilayah tersebut cukup rawan tergenang ketika hujan deras turun dalam waktu singkat.

“Dua alkon itu masih disimpan sementara di lokasi untuk antisipasi kalau banjir kembali terjadi. Karena kalau hujan deras sekitar tiga puluh menit saja, air sudah mulai meluap,” jelasnya.

Kusmardin berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan sistem drainase di kawasan tersebut agar persoalan banjir tidak terus berulang dan merugikan masyarakat.

“Ke depan kami berharap ada perbaikan drainase supaya banjir seperti ini bisa diminimalisir,” tutupnya. (IS)

Sultranet.com, Kendari – Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat upaya penyelarasan data sektor perkebunan melalui Pertemuan Sinkronisasi Data Statistik Perkebunan Angka Sementara (ASEM) Tahun 2025. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh data perkebunan dari kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara tersaji secara valid, akurat, dan terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan perkebunan yang tepat sasaran, berlangsung di Hotel Claro Kendari selama tiga hari, 11 hingga 13 Mei 2026.

Pertemuan tersebut mempertemukan pengelola data statistik perkebunan dari seluruh kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara bersama tim teknis Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara. Forum ini difokuskan pada penyamaan persepsi dalam proses pengumpulan, verifikasi, validasi, dan pelaporan data statistik perkebunan yang menjadi acuan pembangunan sektor perkebunan di daerah.

Data yang dibahas meliputi luas areal tanaman perkebunan, jumlah produksi, tingkat produktivitas, serta jumlah petani pada berbagai komoditas unggulan Sulawesi Tenggara seperti kakao, kelapa sawit, jambu mete, lada, kelapa, dan sejumlah komoditas strategis lainnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menilai sinkronisasi data menjadi kebutuhan mendesak mengingat data statistik merupakan fondasi utama dalam merumuskan program pembangunan, menyusun alokasi anggaran, hingga menentukan arah kebijakan yang berdampak langsung terhadap petani dan pelaku usaha perkebunan.

Dalam kegiatan tersebut, masing-masing daerah diberikan kesempatan untuk memaparkan perkembangan data perkebunan di wilayahnya. Selanjutnya, data yang disampaikan dilakukan pencocokan dan pembahasan bersama guna menghindari perbedaan angka yang berpotensi memengaruhi kualitas perencanaan pembangunan.

Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa kualitas data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan program pembangunan perkebunan.

“Sinergi yang kuat hari ini menjadi langkah penting untuk mendukung kebijakan yang lebih tepat, efektif, dan berkelanjutan di masa mendatang. Tanpa data yang akurat, program bantuan bibit, pupuk, hingga infrastruktur kebun bisa tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan sektor perkebunan tidak hanya membutuhkan dukungan anggaran dan program yang besar, tetapi juga harus didasarkan pada data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan data yang valid, pemerintah dapat mengetahui kondisi riil di lapangan sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan petani.

Ia menjelaskan, data statistik perkebunan memiliki peran penting dalam menentukan berbagai kebijakan strategis, mulai dari pengembangan kawasan perkebunan, distribusi bantuan sarana produksi, peningkatan kapasitas petani, hingga pembangunan infrastruktur pendukung sektor perkebunan.

Selain itu, data yang akurat juga menjadi dasar dalam melakukan evaluasi terhadap capaian program pembangunan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Dengan demikian, pemerintah dapat mengukur efektivitas program sekaligus melakukan perbaikan terhadap berbagai kendala yang ditemukan di lapangan.

Dalam forum tersebut, peserta juga membahas sejumlah tantangan yang selama ini dihadapi dalam pengelolaan data statistik perkebunan, seperti perbedaan metode pendataan, keterbatasan sumber daya manusia, hingga dinamika perubahan luas areal dan produksi yang terjadi di masing-masing daerah.

Melalui sinkronisasi ini, seluruh daerah diharapkan memiliki standar yang sama dalam melakukan pendataan sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat dan dapat digunakan sebagai rujukan bersama. Kesamaan persepsi tersebut dinilai penting agar tidak terjadi perbedaan data antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi.

Hasil sinkronisasi Data Statistik Perkebunan Angka Sementara Tahun 2025 nantinya akan menjadi salah satu dokumen penting dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026. Selain itu, data tersebut juga akan digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pembangunan sektor perkebunan di Sulawesi Tenggara.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap kegiatan ini mampu memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan data statistik perkebunan. Dengan data yang semakin kredibel dan berkualitas, berbagai program pembangunan di sektor perkebunan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di tengah tantangan sektor perkebunan yang terus berkembang, mulai dari perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, hingga tuntutan peningkatan produktivitas, keberadaan data yang akurat menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan daya saing komoditas perkebunan Sulawesi Tenggara.

Melalui sinergi yang terbangun dalam pertemuan ini, pemerintah optimistis sektor perkebunan Sulawesi Tenggara akan semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani yang menjadi pelaku utama pembangunan perkebunan. (adv)

Sultranet.com, Depok – Dinas Pertanian Kabupaten Bombana terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program strategis nasional di sektor pertanian. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan Dinas Pertanian Bombana mendampingi Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dalam kegiatan Penandatanganan Kontrak Konstruksi Program Cetak Sawah Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kegiatan ini menjadi tonggak awal pelaksanaan program perluasan areal sawah yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan daerah, berlangsung di The Margo Hotel, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu, 13 Mei 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bombana didampingi langsung oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, SH, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Hasbi, SP., M.M, serta perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana. Kehadiran jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana menjadi bukti kesiapan daerah dalam menyukseskan program cetak sawah yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat untuk meningkatkan produksi pangan nasional.

Penandatanganan kontrak konstruksi program cetak sawah dilakukan sebagai bagian dari percepatan implementasi program melalui mekanisme Swakelola Tipe II yang melibatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana kegiatan di lapangan. Program ini dirancang untuk membuka dan mengembangkan lahan sawah baru pada kawasan yang memiliki potensi pertanian sehingga dapat meningkatkan luas tanam dan produktivitas padi.

Acara tersebut juga dihadiri sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia, pejabat tinggi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, serta unsur pemerintah daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana siap mendukung dan mengawal penuh pelaksanaan program cetak sawah agar berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

“Ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi investasi jangka panjang untuk memperkuat kedaulatan pangan daerah. Kami siap memastikan seluruh tahapan pelaksanaan berjalan sesuai standar, mulai dari proses konstruksi hingga pemanfaatan lahan oleh petani,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Bombana. Karena itu, setiap program yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi pangan harus dikawal secara serius agar memberikan manfaat nyata bagi petani dan masyarakat luas.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, SH, menyampaikan bahwa program cetak sawah tahun 2026 menjadi peluang besar bagi daerah untuk meningkatkan luas baku sawah dan memperkuat posisi Bombana sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Sulawesi Tenggara.

Sarif menjelaskan bahwa setelah penandatanganan kontrak dilakukan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait guna mempercepat tahapan pelaksanaan di lapangan. Mulai dari proses perencanaan teknis, persiapan lokasi, pendampingan masyarakat, hingga pengawasan pekerjaan akan dilakukan secara terpadu agar hasil yang dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah.

“Dinas Pertanian Bombana siap menjalankan amanah program ini. Kami akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar proses pelaksanaan berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya petani yang akan memanfaatkan lahan sawah baru,” kata Sarif.

Ia menambahkan, program cetak sawah tidak hanya bertujuan meningkatkan luas lahan pertanian, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan petani melalui bertambahnya areal produksi pangan. Selain itu, program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan dan memperkuat ketahanan pangan daerah dalam jangka panjang.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Bombana, Hasbi, SP., M.M, juga menilai program tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produksi padi di daerah. Menurutnya, keberadaan lahan sawah baru akan mendukung peningkatan indeks pertanaman sekaligus memperluas kesempatan petani untuk mengembangkan usaha tani secara lebih produktif.

Program cetak sawah tahun 2026 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjawab tantangan kebutuhan pangan yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Dengan bertambahnya luas lahan sawah produktif, pemerintah berharap produksi beras nasional dapat terus meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Bagi Kabupaten Bombana, program ini memiliki arti strategis karena daerah tersebut memiliki potensi sumber daya lahan yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian produktif. Melalui dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi lintas sektor, program cetak sawah diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. (adv)

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana bersama Wakil Bupati Bombana resmi melantik Ir. Syahrun, ST., M.PW sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bombana definitif dalam sebuah prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat di Ruang Tanduale Kantor Bupati Bombana. Pelantikan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan OPD, pejabat ASN, serta sejumlah tokoh daerah, Senin (11/5/2026).

Ir. Syahrun sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana. Penetapan dirinya sebagai Sekda definitif dilakukan setelah melalui tahapan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana menegaskan bahwa pelantikan Sekda bukanlah proses instan, melainkan hasil dari tahapan seleksi yang panjang dan objektif.

“Perlu saya tegaskan bahwa penetapan jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana hari ini bukan sebuah proses yang instan. Pelantikan ini merupakan hasil dari rangkaian tahapan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,” ujar Bupati Bombana.

Ia menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance melalui proses seleksi yang transparan dan akuntabel.

“Oleh karena itu saya pastikan seluruh tahapan seleksi mulai dari seleksi administrasi, asesmen kompetensi hingga penetapan nama telah dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai mekanisme serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Menurutnya, posisi Sekretaris Daerah merupakan jabatan strategis yang menjadi motor penggerak birokrasi daerah. Karena itu, figur yang dipilih harus memiliki kompetensi, integritas, serta rekam jejak yang baik dalam pemerintahan.

Bupati Bombana juga meminta Sekda yang baru dilantik agar mampu menghadirkan inovasi dan langkah konkret untuk mempercepat pembangunan daerah.

“Kepada pejabat Sekretaris Daerah yang baru saja dilantik, atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana, saya mengucapkan selamat. Jabatan ini adalah amanah sekaligus tantangan besar. Buktikan dengan prestasi kerja, selalu munculkan ide-ide dan inovasi cemerlang guna meningkatkan kinerja dan capaian program-program pemerintah,” ucapnya.

Dalam arahannya, Bupati Bombana menyoroti tiga poin penting yang menjadi tugas utama Sekda. Pertama, memastikan harmonisasi organisasi dan koordinasi antarperangkat daerah berjalan efektif demi tercapainya target pembangunan. Kedua, melakukan percepatan terhadap program-program strategis dan prioritas daerah yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, memperkuat pembinaan ASN melalui penegakan disiplin dan profesionalisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

“Sekretaris Daerah adalah motor penggerak birokrasi. Saudara memiliki tanggung jawab yang sangat strategis untuk memastikan koordinasi antarperangkat daerah berjalan mulus demi tercapainya target pembangunan daerah,” tegasnya.

Bupati Bombana juga berharap kehadiran Sekda definitif dapat memperkuat konsolidasi pemerintahan dan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan daerah.

“Baru saja kita melakukan pelantikan setelah melalui proses yang sudah ada dari BKN dan gubernur. Saya berharap dengan selesainya pelantikan Sekretaris Daerah, sudah bisa hadir dalam kegiatan pembangunan, konsolidasi antar dinas dan pembinaan terhadap ASN sehingga bisa lebih baik,” katanya usai pelantikan.

Sementara itu, Sekda Bombana yang baru dilantik, Ir. Syahrun, ST., M.PW menyampaikan komitmennya untuk menjalankan amanah tersebut dengan fokus pada penguatan koordinasi pemerintahan dan peningkatan pelayanan birokrasi.

“Kami sebagai Sekretaris Daerah akan mengkoordinasikan segala program pimpinan dan memberikan pelayanan kepada seluruh OPD, termasuk mengkoordinasi seluruh ASN sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan baik,” ujar Syahrun.

Ia juga menegaskan kesiapan untuk mendukung visi pembangunan daerah menuju Bombana yang lebih maju dan berdaya saing.

Pelantikan Sekda definitif ini dinilai menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta mempercepat realisasi program prioritas daerah. Kehadiran Sekda definitif diharapkan mampu menjadi penghubung strategis antara kepala daerah, organisasi perangkat daerah, dan aparatur sipil negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di akhir sambutannya, Bupati Bombana mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk bersama-sama mendukung Sekda yang baru dilantik demi mewujudkan Bombana yang lebih maju dan kompetitif.

“Tunjukkan kinerja terbaik saudara untuk Bombana yang lebih maju dan siap mewujudkan Bombana berdaya saing berbasis agrominapolitan,” tutupnya.

Pewarta: zull

Wakatobi, Sultranet.com – Komandan Gugus Keamanan Laut (Danguskamla) Koarmada II, Laksma TNI, Edy Setyawan, SE,  memimpin langsung rangkaian kegiatan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) Tahun 2026 di Kabupaten Wakatobi sebagai bentuk sinergi antara Bank Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam memperkuat kedaulatan negara di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T), khususnya di Pulau Binongko, Tomia, dan Kaledupa, yang berlangsung pada 9–10 Mei 2026.

Program Ekspedisi Rupiah Berdaulat menjadi salah satu langkah strategis negara dalam memastikan masyarakat di wilayah kepulauan mendapatkan akses terhadap uang Rupiah layak edar sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa.

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh layanan penukaran uang Rupiah layak edar, tetapi juga edukasi terkait gerakan Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah yang terus digaungkan Bank Indonesia bersama TNI AL di berbagai wilayah Indonesia, terutama daerah kepulauan dan perbatasan.

Pada Sabtu, 9 Mei 2026, Danguskamla Koarmada II menghadiri malam ramah tamah Ekspedisi Rupiah Berdaulat yang digelar di Blue Ocean View Resort and Caffe Dapoer Maritim, Wakatobi. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Wakatobi, Haliana, Wakil Bupati Wakatobi, Sawia Fualo, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Edwin Permadi, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Wakatobi.

Kegiatan kemudian berlanjut pada Minggu, 10 Mei 2026, dengan berbagai agenda sosial dan olahraga bersama masyarakat di Kecamatan Wangi-Wangi. Rangkaian kegiatan meliputi Wakatobi Biosfer Run, senam bersama, pengobatan gratis, khitanan massal, pembagian sembako, layanan penukaran uang Rupiah layak edar, hingga sosialisasi gerakan Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah.

Kehadiran program tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat karena dinilai memberikan manfaat langsung, khususnya bagi warga di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan dan kesehatan.

Di sela pelaksanaan kegiatan, Laksamana Pertama TNI Edy Setyawan bersama prajurit KRI Pulau Rimau-724 juga melaksanakan sosialisasi rekrutmen Prajurit TNI Angkatan Laut di SMA Negeri 1 Wangi-Wangi yang diikuti sekitar 100 pelajar.

Dalam kegiatan tersebut, para siswa diberikan pemahaman mengenai peluang bergabung menjadi prajurit TNI AL serta pentingnya membangun karakter disiplin, tangguh, dan berintegritas sejak dini.

Edy Setyawan menegaskan generasi muda memiliki peran besar dalam menjaga masa depan bangsa dan kedaulatan maritim Indonesia. Karena itu, ia mengajak para pelajar untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh dan menjauhi perilaku negatif yang dapat merusak masa depan.

“Generasi muda Wakatobi harus berani bermimpi, siap mengabdi kepada bangsa dan negara, serta menjadi bagian dari prajurit TNI AL yang profesional, modern, dan tangguh dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia,” ujar Edy Setyawan. (10/5)

Ia juga mengingatkan para pelajar agar menjauhi penyalahgunaan narkoba dan pergaulan negatif yang dapat menghambat masa depan mereka. Menurutnya, kedisiplinan dan semangat belajar menjadi modal utama bagi generasi muda untuk meraih cita-cita.

Selain memperkenalkan profil TNI Angkatan Laut, sosialisasi tersebut juga menjelaskan mekanisme penerimaan prajurit melalui slogan “Join The Navy To See The World” yang bertujuan memotivasi pelajar agar memiliki wawasan luas dan semangat mengabdi kepada negara.

Program Ekspedisi Rupiah Berdaulat sendiri menjadi simbol kolaborasi nyata antara Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah kepulauan Indonesia.

Melalui pendekatan sosial, edukatif, dan pelayanan langsung kepada masyarakat, kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat sekaligus memperkuat pemahaman tentang pentingnya Rupiah sebagai alat pemersatu bangsa dan simbol kedaulatan negara.

Pewarta: Samidin