Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Upacara Peringatan Hari Veteran Nasional (Harvetnas) yang dirangkaikan dengan Launching Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2025 di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Senin (11/8/2025). Upacara dipimpin Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik yang juga Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, La Ode Fasikin, mewakili Gubernur Sultra.

Acara ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra, anggota DPRD Sultra, para asisten Sekda, kepala perangkat daerah dan biro lingkup Pemprov Sultra, Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Sultra, serta para anggota LVRI Provinsi Sultra.

Dalam sambutannya, La Ode Fasikin membacakan pesan Ketua Dewan Pimpinan Pusat LVRI, Letjen TNI (Purn) HBL Mantiri, yang menegaskan bahwa Harvetnas merupakan penghargaan negara bagi para pejuang yang merebut kembali kedaulatan NKRI melalui peristiwa Penghentian Pertempuran Empat Hari pada 7–10 Agustus 1949 di Kota Surakarta, yang dipimpin Letkol Ignatius Slamet Riyadi. Pertempuran itu berakhir dengan kemenangan Indonesia dan memukul mundur pasukan Belanda.

“Mulai hari ini kamu-kamu para pejuang saya namakan veteran,” kata Presiden Soekarno saat itu, yang kemudian menegaskan pada 1965 bahwa 10 Agustus menjadi Hari Veteran Nasional. Gelar veteran menjadi simbol penghormatan rakyat kepada pejuang revolusi fisik.

Tahun ini, Harvetnas mengangkat tema “Veteran Mengabdi Tanpa Batas, Berjuang Sepanjang Masa” yang merefleksikan peran veteran di luar medan tempur: menjaga nilai kebangsaan, menanamkan semangat juang kepada generasi muda, dan menjadi penopang moral kehidupan berbangsa. Ketua DPP LVRI mengajak masyarakat mewarisi nilai perjuangan 1945 seperti cinta tanah air, pantang menyerah, setia kawan, rela berkorban, dan percaya diri, serta mewaspadai pengaruh negatif yang mengancam persatuan.

Usai membacakan pesan Ketua DPP LVRI, Plh Sekda melanjutkan sambutan Gubernur Sultra yang menegaskan bahwa kegiatan ini dirangkaikan dengan Launching Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih untuk menyambut HUT ke-80 RI.

“Bendera Merah Putih bukan sekadar simbol negara, tetapi lambang persatuan dan kesatuan bangsa. Gerakan ini diharapkan membangkitkan kesadaran nasional, semangat kebangsaan, dan patriotisme,” kata La Ode Fasikin saat membacakan sambutan Gubernur.

Gubernur mengajak seluruh lapisan masyarakat menyambut HUT ke-80 RI dengan semarak. “Mari gelorakan semangat kemerdekaan di dalam jiwa kita masing-masing dan mengisinya dengan hal-hal positif,” ujarnya.

Launching gerakan ini ditandai penyerahan bendera secara simbolis kepada anggota Paskibraka Sultra 2025 oleh Plh Sekda didampingi Forkopimda, Kepala Badan Kesbangpol Sultra, dan Ketua LVRI Sultra. Acara ditutup dengan pekikan yel-yel “Dirgahayu Republik Indonesia” dan “Dirgahayu Hari Veteran Nasional” oleh seluruh peserta sebagai ungkapan cinta tanah air dan penghormatan kepada para pejuang.

Bau-Bau, sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Wagub Sultra) Ir. Hugua, M.Ling, mendorong pembangunan ekosistem pariwisata yang matang di Kota Bau-Bau sebagai pusat pertumbuhan sektor wisata di kawasan Kepulauan Buton. Hal itu ia sampaikan dalam audiensi bersama Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan pelaku industri pariwisata, Sabtu malam, 9 Agustus 2025, di Hotel Zenith Bau-Bau.

Menurut Hugua, kemajuan pariwisata Bau-Bau kini memiliki momentum baru berkat peningkatan akses transportasi udara yang semakin mudah dan terjangkau. “Saat ini cara masuk ke Bau-Bau sudah jauh lebih mudah dan murah. Maskapai dengan pesawat berbadan legal sudah melayani rute ini dengan harga tiket sekitar satu jutaan ke bawah. Ini modal awal yang selama ini kita harapkan,” ujarnya.

Ia menilai infrastruktur bukan lagi hambatan utama. Justru, modal sejarah dan budaya menjadi kekuatan yang harus dimaksimalkan. Kota Bau-Bau, yang memiliki peradaban sejak abad ke-18, menyimpan warisan berharga seperti Keraton Buton. “Keraton Buton adalah simbol dan kekayaan budaya yang menjadi identitas Kota Bau-Bau. Kemajuan kota ini akan menjadi tolok ukur bagi kemajuan seluruh kawasan kepulauan,” kata Hugua.

Wagub menegaskan posisi strategis Bau-Bau sebagai pusat perkembangan yang dapat mendorong pertumbuhan pariwisata di kabupaten sekitar. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama erat antara Pemerintah Kota Bau-Bau, pemerintah kabupaten di wilayah Kepulauan Buton, dan pelaku usaha. Sinergi ini, menurutnya, menjadi kunci menjadikan kawasan tersebut sebagai destinasi unggulan.

Ia juga mengingatkan pentingnya membangun ekosistem pariwisata yang solid dan saling terhubung. Setiap unsur—mulai dari pelaku usaha, pengelola destinasi, masyarakat, hingga kelompok sadar wisata (Pokdarwis)—perlu memiliki kesiapan yang matang. “Tidak cukup hanya menyiapkan SDM atau membangun infrastruktur tanpa mendatangkan wisatawan. Kalau turis tidak datang, pelatihan yang diberikan tidak akan bermanfaat, hotel yang dibangun tidak terpakai, dan fasilitas tidak dimanfaatkan. Kuncinya adalah kebersamaan dalam membangun,” tegasnya.

Hugua juga menekankan perlunya dialog berkelanjutan antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah untuk menyatukan visi. Ia menilai keberhasilan pariwisata tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, melainkan juga pada kontribusi aktif semua pihak. “Pemerintah bukan satu-satunya penentu keberhasilan. Keberhasilan itu lahir dari kerja bersama, saling percaya, dan satu tujuan,” ujarnya.

Audiensi tersebut menjadi forum strategis untuk membahas langkah konkret pengembangan destinasi di Bau-Bau. Harapannya, kota ini dapat menjadi lokomotif pertumbuhan wisata yang memberi dampak positif bagi seluruh Kepulauan Buton, sekaligus memperkuat identitas budaya dan sejarah kawasan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi meluncurkan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih sebagai bagian dari program nasional pembagian 10 juta bendera yang diinisiasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Peluncuran dipusatkan di Tugu Munajah dan ditandai pembagian bendera secara simbolik oleh Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, bersama Kepala Kesbangpol Bombana, dr. Sunandar, MM Kes, kepada perwakilan TNI/Polri dan masyarakat, Minggu (10/8/2025).

Gerakan tersebut tidak berhenti pada seremoni simbolik. Pj Sekda bersama Kepala Kesbangpol juga turun langsung membagikan bendera kepada warga yang melintas di kawasan Tugu Munajah. Aksi itu menjadi ajakan nyata agar masyarakat mengibarkan Merah Putih menjelang peringatan 17 Agustus.

Hingga saat ini, sekitar 3.300 bendera telah terkumpul dan sebagian besar telah didistribusikan. Pengumpulan dilakukan melalui sumbangan Organisasi Perangkat Daerah, kecamatan, serta sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Bombana. Kesbangpol sebagai pelaksana teknis juga menyalurkan bendera secara langsung kepada masyarakat serta bekerja sama dengan TNI/Polri untuk meneruskan pembagian hingga ke pelosok desa melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Kepala Kesbangpol Bombana menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi panggilan kebangsaan. “Melalui gerakan ini, kami ingin membangkitkan kembali semangat nasionalisme dan cinta tanah air, khususnya di kalangan masyarakat Kabupaten Bombana,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pembagian bendera merupakan upaya memperluas partisipasi publik dalam menyemarakkan HUT ke-80 RI, sekaligus mempertegas identitas nasional di ruang-ruang domestik. Pemerintah daerah berharap warga ikut ambil bagian dengan memasang bendera Merah Putih di rumah, kantor, hingga lingkungan sekitar.

Gerakan ini juga dipandang sebagai simbol kebersamaan dalam memperingati kemerdekaan. Pemerintah Kabupaten Bombana menekankan pentingnya persatuan di tengah masyarakat, sejalan dengan tema perayaan HUT RI ke-80 tahun ini. Dengan pembagian bendera yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, pemerintah berharap momentum ini mempererat solidaritas sosial dan menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia.

Kesbangpol memastikan pendistribusian bendera akan terus berlanjut hingga seluruh stok tersalurkan. Aparat kecamatan, sekolah, serta perangkat desa juga dilibatkan agar gerakan ini menjangkau seluruh wilayah secara merata. Pemerintah daerah mengajak masyarakat untuk menindaklanjuti semangat ini dengan menjaga kebersihan lingkungan dan memperkuat gotong royong sebagai nilai luhur bangsa.

Bombana, Sultranet.com – Kodim 1431/Bombana melalui Koramil 1431-01/Rumbia menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya, Kabupaten Bombana, Sabtu, (09/08/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Dandim 1431/Bombana Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P., yang bersama prajurit terjun membagikan beras SPHP kepada masyarakat setempat.

Total beras yang disalurkan mencapai 1.332 karung kemasan 5 kilogram, atau setara dengan 6.660 kilogram. Agar penyaluran merata, setiap kepala keluarga hanya mendapatkan jatah 10 kilogram.

Ratusan warga dari lima desa di Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya tampak antusias menghadiri kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor kecamatan. Meskipun akses menuju lokasi tidak mudah, warga tetap berbondong-bondong hadir.

Letkol Inf Andi Irfandi menjelaskan, pemilihan lokasi ini dilakukan untuk memastikan bantuan menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses.

“Kami sengaja memilih Kecamatan Kepulauan Masaloka karena aksesnya lumayan sulit dijangkau. Ini bentuk komitmen kami agar masyarakat di wilayah terpencil tetap mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau,” ungkapnya.

Dandim menegaskan, GPM ini merupakan hasil kerja sama antara TNI, khususnya Kodim 1431/Bombana, dengan Perum Bulog Cabang Bombana. Program ini mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di seluruh wilayah.

“Kami ingin hadir langsung di tengah masyarakat saat mereka membutuhkan, dan kegiatan ini akan terus dilakukan hingga akhir tahun,” tambahnya.

Danramil 1431-01/Rumbia, Kapten Inf Syafaruddin, yang turut memimpin penyaluran, menyebut pembatasan jumlah pembelian menjadi strategi tepat agar lebih banyak warga yang merasakan manfaatnya.

“Hal ini dilakukan agar penerima beras lebih merata, sehingga seluruh masyarakat Kepulauan Masaloka yang hadir bisa mendapatkan kebagian,” jelasnya.

Camat Kepulauan Masaloka Raya, Aludin, S.H., mengapresiasi langkah TNI dan Bulog yang telah hadir membantu warganya.

“Kami sangat berterima kasih. Kehadiran mereka meringankan beban warga di tengah naiknya harga pangan,” ujarnya.

Kepala Desa Masaloka Barat, Yusmin, juga menyampaikan rasa terima kasihnya. Ia mengatakan, GPM ini sangat membantu masyarakat, terutama bagi nelayan yang tengah menghadapi tekanan ekonomi.

Melalui kegiatan ini, Kodim 1431/Bombana berharap semangat kebersamaan antara TNI dan rakyat dapat terus terjaga, sekaligus memastikan tidak ada warga yang terpinggirkan dari akses kebutuhan pokok di wilayah kepulauan. (SBU)

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Merah Putih di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (8/8/2025).

Rapat yang dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini dihadiri para gubernur dari berbagai provinsi, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, wakil menteri, serta pejabat tinggi lintas kementerian. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri PAN-RB turut hadir memberikan arahan.

Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, konsolidasi semacam ini penting dilakukan secara berjenjang. “Jangan hanya di pusat, tetapi harus menyentuh hingga tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian memaparkan perkembangan regulasi pembentukan koperasi merah putih. Ia menegaskan, surat keputusan percepatan pembentukan koperasi sudah dalam tahap finalisasi agar bisa segera diimplementasikan di seluruh daerah.

Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa Sultra telah menuntaskan seluruh regulasi yang diperlukan, baik melalui surat keputusan maupun peraturan gubernur. “Kami sudah merampungkan semua aturan untuk mendukung koperasi merah putih. Sekarang tinggal mendorong pelaksanaan di lapangan,” katanya.

Sebagai wujud dukungan nyata, Pemprov Sultra menyiapkan 232 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di berbagai dinas terkait. Selain itu, ada 96 tenaga P3K yang ditempatkan di 17 kabupaten/kota untuk memperkuat operasional koperasi. Menurut Gubernur Andi, langkah ini akan mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang sebagai instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan, memperkuat kedaulatan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, diharapkan model koperasi ini menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang mandiri dan berkelanjutan.

Para kepala daerah yang hadir dalam rapat tersebut sepakat untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan dukungan anggaran, serta mengawal proses pendampingan dan edukasi bagi pengelola koperasi di lapangan. Dukungan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor kunci agar koperasi ini tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar memberikan dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Bagi Sultra, langkah ini bukan hanya soal memenuhi target nasional, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan daerah berbasis potensi lokal. Melalui jaringan koperasi, hasil pertanian, perikanan, dan produk unggulan desa diharapkan bisa terserap pasar lebih cepat dengan harga yang lebih menguntungkan bagi petani dan nelayan.

Dengan regulasi yang telah siap, dukungan tenaga lapangan, dan komitmen politik dari pimpinan daerah, Sultra optimistis menjadi salah satu provinsi terdepan dalam mengimplementasikan program Koperasi Merah Putih secara efektif.

BOMBANA, Sultranet.com – Kodim 1431/Bombana bekerjasama dengan Perum Bulog Cabang Bombana menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada masyarakat melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM), yang digelar di Aula Serba Guna Makodim 1431/Bombana, Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana. Jum’at, (08/08/2025)

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kasdim 1431/Bombana, Mayor Inf Bambang Wardiyanto, yang meninjau jalannya penyaluran beras murah kepada masyarakat.

“Program ini merupakan kerja sama antara TNI, khususnya Kodim Bombana, dengan Perum Bulog. Ini bagian dari upaya pemerintah menyediakan bahan pangan yang terjangkau di tengah lonjakan harga,” ujarnya.

Perwira Seksi (Pasi) Teritorial Kodim 1431/Bombana, Kapten Inf Sulistanto, menjelaskan bahwa tujuan dari program ini adalah menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan, serta memastikan akses masyarakat terhadap bahan pokok.

“Kami ingin membantu masyarakat agar tetap dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, terutama beras, dengan harga yang ramah di kantong,” katanya.

Sebanyak 1.750 karung beras SPHP ukuran 5 kilogram habis terjual dalam kegiatan tersebut. Demi pemerataan, setiap kepala keluarga hanya diperkenankan membeli maksimal 10 kilogram. Langkah ini diambil agar lebih banyak warga yang dapat merasakan manfaat dari program ini.

Masyarakat terlihat antusias mengikuti penjualan beras murah tersebut. Sejak pagi hari, warga sudah memadati lokasi kegiatan untuk dapat membeli beras tersebut. Banyak di antara mereka mengaku terbantu dengan adanya program ini di tengah harga beras yang terus merangkak naik.

Dikonfirmasi terpisah, Komandan Kodim 1431/Bombana, Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P., menyampaikan bahwa TNI akan terus hadir dan bersinergi membantu pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung program-program yang meringankan beban masyarakat, terutama di sektor kebutuhan pokok. Ini adalah wujud nyata pengabdian TNI kepada rakyat,” tegasnya.

Melalui sinergi antara TNI dan Bulog ini, program Gerakan Pangan Murah diharapkan mampu menekan gejolak harga di pasaran sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal, khususnya di wilayah Kabupaten Bombana.

Bombana, Sultranet.com — Menyambut HUT ke-80 Kemerdekaan RI, sinergi TNI, Polri, pemerintah kecamatan, dan masyarakat terlihat nyata dalam kerja bakti membersihkan drainase di Desa Lombakasih, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, Jumat (8/8).

Kegiatan ini melibatkan Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia, Sertu Abdul Syukur, Sertu La Ode Masrun, dan Serda Harianto, bersama personel Polsek Lantari Jaya dan aparat kecamatan. Mereka bersama puluhan warga bergotong royong membersihkan saluran air yang tersumbat sampah dan endapan tanah.

Camat Lantari Jaya, Amsal, SKM, menyampaikan apresiasi atas kekompakan seluruh pihak. “Ini bukan sekadar bersih-bersih, tetapi cerminan kepedulian dan kebersamaan. Semoga bisa menjadi contoh bagi desa lainnya,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kapolsek Lantari Jaya, Ipda Prasetyo Ninto, SH, Cpm, menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat. “Menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari upaya menciptakan wilayah yang sehat dan aman,” katanya.

Babinsa Sertu Abdul Syukur menambahkan, kegiatan ini juga bagian dari pembinaan teritorial TNI. “Kami hadir untuk dekat dengan masyarakat. Gotong royong adalah kekuatan bangsa yang harus dijaga,” tegasnya.

Kerja bakti ini memperlihatkan semangat kolaboratif lintas sektor di Kecamatan Lantari Jaya, sekaligus menjadi simbol kuat bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. (SBU)

Kendari, sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ir. Hugua, M.Ling., meninjau langsung proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buton Tengah yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Kunjungan ini berlangsung pada Jumat, 8 Agustus 2025, dan turut dihadiri Bupati Buton Tengah bersama jajaran pemerintah daerah serta sejumlah pejabat terkait.

Dalam tinjauannya, Hugua menegaskan pentingnya menjaga kualitas pembangunan sekaligus memastikan pengerjaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Ia menyebut RSUD Buton Tengah merupakan bukti nyata visi Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses layanan kesehatan yang merata hingga ke daerah terpencil.

“Ini kesempatan penting yang harus dimanfaatkan maksimal. Dua hambatan utama yang harus segera diatasi adalah birokrasi dan transportasi. Progres proyek harus dihitung dan dipacu agar selesai tepat waktu,” kata Hugua di lokasi pembangunan.

Menurutnya, dengan sisa waktu sekitar empat bulan hingga akhir tahun, percepatan pekerjaan menjadi kunci. Ia menegaskan bahwa hambatan teknis maupun administratif harus segera diselesaikan agar target pembangunan tidak meleset. “Saya, mewakili Pak Gubernur bersama Pak Bupati, mendorong agar hambatan transportasi dan birokrasi segera diselesaikan sehingga target penyelesaian proyek dapat tercapai,” ujarnya.

Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu RSUD Buton Tengah masuk dalam program Quick Wins Kementerian Kesehatan. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan mutu layanan rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C, sehingga masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, tenaga medis yang memadai, serta layanan spesialis yang selama ini sulit dijangkau.

Di lapangan, pembangunan RSUD ini diproyeksikan tidak hanya menjadi fasilitas kesehatan modern, tetapi juga menjadi pusat rujukan medis di wilayah kepulauan. Dengan peningkatan tipe rumah sakit, masyarakat Buton Tengah tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke daerah lain untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Bupati Buton Tengah menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan dukungan penuh, termasuk koordinasi lintas instansi untuk mengurai hambatan yang ada. “Pembangunan ini tidak hanya soal infrastruktur, tetapi soal hak masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” katanya.

Selain aspek teknis, pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya memastikan kelengkapan alat medis, ketersediaan dokter spesialis, dan sistem manajemen rumah sakit yang profesional. Hal ini dinilai akan memperkuat peran RSUD Buton Tengah sebagai rumah sakit rujukan sekaligus mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Hugua berharap percepatan pembangunan RSUD ini dapat menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam mewujudkan layanan publik yang merata. “Kita ingin proyek ini selesai sesuai target, tepat mutu, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Proyek RSUD Buton Tengah menjadi salah satu fokus pembangunan di sektor kesehatan di Sulawesi Tenggara, sejalan dengan program strategis pemerintah pusat untuk memperkuat layanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.

Bombana, sultranet.com | Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Badan Keuangan Daerah menggelar Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 dengan fokus pada capaian realisasi dan pemanfaatan kanal digitalisasi. Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si di Ruang Rapat LPTQ, Kamis, 7 Agustus 2025.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan penerimaan PAD dari berbagai sektor serta tantangan yang dihadapi perangkat daerah dalam pengelolaan pendapatan. Selain evaluasi, rapat juga menjadi ruang koordinasi untuk memperkuat strategi optimalisasi PAD melalui digitalisasi layanan publik, mulai dari retribusi hingga pajak daerah.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menegaskan bahwa PAD merupakan kekuatan fundamental bagi kemandirian fiskal daerah. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PAD agar bekerja lebih sinergis dan konsisten dalam menggali potensi lokal.

“PAD adalah salah satu sumber kekuatan keuangan daerah yang harus dikelola secara akuntabel dan inovatif. Kita perlu memastikan setiap potensi yang ada dapat dioptimalkan dengan strategi yang tepat dan pendekatan teknologi yang efisien,” ujar Ahmad Yani.

Menurutnya, digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga meningkatkan transparansi, akurasi data, serta meminimalisasi kebocoran penerimaan. Ia menambahkan, percepatan reformasi birokrasi di bidang keuangan daerah harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia di setiap OPD.

Rapat evaluasi ini juga dihadiri oleh Penjabat Sekda Bombana, para kepala perangkat daerah, serta perwakilan pengelola retribusi daerah. Diskusi berjalan dinamis dengan berbagai masukan terkait kendala lapangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi hingga tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah daerah menargetkan agar capaian PAD tahun 2025 tidak hanya memenuhi proyeksi anggaran, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Optimalisasi PAD melalui digitalisasi diharapkan dapat memperkuat fondasi fiskal daerah, sekaligus membuka ruang inovasi bagi pelayanan publik yang lebih efektif.

Bagi masyarakat Bombana, kebijakan ini diharapkan menghadirkan layanan pembayaran pajak dan retribusi yang lebih mudah diakses, efisien, serta transparan. Dengan demikian, kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah dapat berjalan selaras dengan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara modern dan berintegritas.

Kendari, sultranet.com – Faried Arasy Ahmadinejad Arham, siswa MAN Insan Cendekia (IC) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berhasil lolos dalam Program Madrasah Goes Abroad 2025, sebuah program strategis dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang mempersiapkan siswa madrasah unggulan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi luar negeri.

Faried menjadi satu dari 100 siswa madrasah se-Indonesia yang dinyatakan lulus seleksi nasional. Ia juga menjadi satu dari dua siswa asal Sulawesi Tenggara yang lolos, dan satu-satunya putra daerah Bombana yang berhasil menembus program bergengsi ini.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari program ini. Ini adalah mimpi yang menjadi nyata,” ujar Faried

Faried merupakan Remaja yang lahir pada 7 Agustus 2008, kini berusia 17 tahun, dan merupakan putra dari pasangan Muh. Arham dan Sutinawaty.

Faried menegaskan dirinya siap mengikuti seluruh tahapan pelatihan dan pembinaan demi bisa mewujudkan cita-citanya kuliah di luar negeri. “Ini bukan akhir, tapi awal perjalanan. Saya ingin membuktikan bahwa anak daerah pun bisa bersaing dan berprestasi,” katanya.

Program Madrasah Goes Abroad merupakan inisiatif dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Melalui program ini, para siswa akan mengikuti pelatihan intensif selama dua minggu atau 360 jam pelajaran. Setelah itu, mereka akan dibagi ke dalam kelompok sesuai tujuan negara studi seperti Amerika, Australia, Asia, dan Timur Tengah.

Dalam kelompok tersebut, para siswa akan mendapatkan bimbingan dari para instruktur berpengalaman untuk membantu memperoleh Letter of Acceptance (LoA) dari universitas tujuan. LoA adalah surat resmi yang menyatakan bahwa seseorang telah diterima dalam program studi di universitas luar negeri.

Kelulusan Faried tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B-125/Dt.I.I/HM.01/08/2025 tertanggal 4 Agustus 2025, yang ditandatangani Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah, Nyayu Khodijah. Dalam surat tersebut, MAN IC Kota Kendari meloloskan dua siswa untuk mengikuti program tersebut.

“Program ini bukan hanya tentang belajar ke luar negeri, tetapi juga tentang membuka cakrawala berpikir, memperluas jaringan internasional, dan membuktikan bahwa siswa madrasah punya daya saing global,” ujar Nyayu Khodijah dalam keterangannya. (IS)