Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mendorong transformasi digital layanan perpustakaan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Otomasi Pengolahan Buku dan Pelayanan Perpustakaan yang digelar di Aula Gedung Layanan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bombana, Kamis (7/8/2025).

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.P, ini diikuti para pustakawan dan pengelola perpustakaan dari sekolah maupun komunitas di seluruh wilayah Bombana.

Dalam sambutannya, Syahrun menekankan bahwa pemanfaatan teknologi menjadi langkah tak terelakkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. “Transformasi digital dalam dunia perpustakaan adalah sebuah keniscayaan. Sistem otomasi seperti Inlislite akan sangat membantu efisiensi dan akurasi pengolahan data koleksi buku,” ujarnya.

Bimtek ini bertujuan meningkatkan kemampuan teknis pengelola perpustakaan dalam mengelola data bibliografi, klasifikasi, dan sirkulasi buku secara digital. Melalui aplikasi Inlislite, peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang tata kelola perpustakaan berbasis teknologi, mulai dari penginputan koleksi hingga manajemen sirkulasi buku.

Suasana pelatihan berlangsung interaktif. Para peserta tidak hanya mendapatkan materi teoritis, tetapi juga praktik langsung agar mampu mengaplikasikan sistem otomasi secara mandiri di tempat tugas masing-masing.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bombana, Alfian, SH., M.A.P, yang menutup kegiatan, memberikan apresiasi atas semangat para peserta. “Semoga kegiatan ini menjadi pemantik semangat untuk terus memajukan dunia perpustakaan di daerah kita,” katanya.

Alfian juga berharap, ilmu yang diperoleh segera diimplementasikan sehingga layanan perpustakaan menjadi lebih modern, inklusif, dan mudah diakses masyarakat. “Kami ingin seluruh perpustakaan di Bombana, baik di sekolah maupun komunitas, memiliki standar layanan digital yang memudahkan siapa saja mencari informasi,” tambahnya.

Bimtek ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemkab Bombana untuk mendorong peningkatan literasi dan memastikan pelayanan perpustakaan sejalan dengan perkembangan zaman. Dengan adopsi teknologi, pemerintah daerah berharap literasi masyarakat dapat meningkat dan akses informasi semakin terbuka.

Di tengah gencarnya arus digitalisasi di berbagai sektor, transformasi perpustakaan menjadi salah satu prioritas agar generasi muda memiliki akses pengetahuan yang cepat, akurat, dan relevan. Pemerintah juga mengajak semua pihak untuk berkolaborasi memperkuat ekosistem literasi yang berkelanjutan.

Kendari, sultranet.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memperkuat sinergi pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik berbasis digital. Kesepakatan ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan di Hotel Zahra Syariah Kendari, Kamis, 7 Agustus 2025.

Rapat yang mengusung tema “Sinergi Dukcapil dan Kominfo melalui Fasilitasi Jaringan Komunikasi Data dalam Mendukung Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik Berbasis Digital” ini dihadiri jajaran pejabat Disdukcapil Provinsi Sultra, Kepala Dinas Dukcapil dan Kominfo kabupaten/kota se-Sultra, serta para perwakilan instansi terkait.

Kepala Dinas Kominfo Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, menegaskan pentingnya kolaborasi dua instansi ini dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia, sesuai amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019. “Kominfo menjaga, merawat, dan memastikan data tetap aman dan dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.

Ridwan menjelaskan, Kominfo berperan sebagai penanggung jawab pemanfaatan data kependudukan, mulai dari pengelolaan, pemeliharaan, hingga keamanan data. Sementara Dukcapil menjadi pengguna data sekaligus pengelola dan pendistribusi paket data kependudukan kepada instansi yang membutuhkan melalui jaringan aman VPN-IP.

Ia menilai transformasi digital menjadi kunci reformasi birokrasi, sejalan dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, ASR-HUGUA, untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan berintegritas. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital menjadi landasan penguatan integrasi layanan publik.

Menurutnya, pemerintah perlu menghapus tumpang tindih aplikasi dan membangun satu platform terintegrasi yang dapat melayani seluruh kebutuhan publik. Ridwan juga menyoroti pentingnya pengelolaan pengaduan digital melalui SP4N-LAPOR, serta penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap daerah.

Salah satu fokus pembahasan adalah penguatan jaringan intra-pemerintah berbasis VPN-IP. Ridwan mengibaratkan sistem ini sebagai “jalan tol” khusus antarinstansi yang aman dan efisien. “VPN-IP ini seperti iPhone, datanya terenkripsi. Aman, berbeda dengan sistem terbuka yang mudah disusupi,” jelasnya.

Sejak 2023, Pemprov Sultra telah membangun jaringan ini untuk membackup seluruh OPD dengan infrastruktur kabel dan suplai internet hingga 50 Mbps. Ia mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk memperkuat VPN-IP, dengan opsi cadangan seperti Starlink di wilayah yang belum terjangkau fiber optik.

Ridwan menekankan, data kependudukan yang dikelola Dukcapil bersifat mutakhir dan digunakan untuk berbagai keperluan strategis, mulai dari perencanaan pembangunan, penanggulangan stunting, verifikasi identitas, hingga pencegahan pemalsuan data. Akses data bersifat terbatas dan dilindungi sistem keamanan yang mencatat setiap aktivitas.

Rapat diakhiri dengan penandatanganan naskah rumusan hasil rapat oleh seluruh perwakilan Dukcapil dan Kominfo kabupaten/kota se-Sultra, disaksikan langsung Kepala Dinas Dukcapil dan Kepala Dinas Kominfo Sultra. “Komitmen kita hari ini adalah untuk membangun pondasi kuat demi mewujudkan pelayanan publik yang efisien, terintegrasi, dan terpercaya berbasis pemanfaatan data kependudukan,” tutup Ridwan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar rapat evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 untuk memperkuat strategi optimalisasi penerimaan daerah. Rapat yang dipimpin langsung Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si itu berlangsung di Ruang Rapat LPTQ pada Kamis, 7 Agustus 2025.

Rapat evaluasi ini menjadi forum penting bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk meninjau capaian realisasi PAD yang bersumber dari berbagai sektor, termasuk retribusi daerah, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan berbasis digitalisasi.

Turut hadir dalam rapat tersebut Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Bombana, para kepala perangkat daerah, dan perwakilan perangkat daerah pengelola PAD. Diskusi mengarah pada upaya memperkuat sinergi antarinstansi guna meningkatkan akurasi perencanaan dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi untuk memaksimalkan potensi PAD. “Kita tidak hanya bicara soal angka, tapi juga kualitas tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pemanfaatan digitalisasi dalam pengelolaan PAD menjadi kunci untuk memastikan setiap rupiah yang masuk tercatat dengan baik,” ujarnya.

Ahmad Yani juga menggarisbawahi bahwa optimalisasi PAD bukan sekadar meningkatkan pemasukan, melainkan memastikan setiap pendapatan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Setiap rupiah dari PAD harus kembali kepada rakyat dalam bentuk layanan publik yang lebih baik. Itu yang menjadi komitmen kita,” tambahnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah Bombana dalam rapat tersebut memaparkan perkembangan realisasi PAD hingga pertengahan tahun 2025, termasuk tantangan di lapangan seperti kepatuhan wajib retribusi, pemutakhiran data objek pajak, serta integrasi sistem pembayaran digital. Ia menilai bahwa dukungan lintas perangkat daerah menjadi faktor penentu dalam mengejar target yang telah ditetapkan.

Pj. Sekda Bombana menyampaikan bahwa langkah evaluasi ini akan dilanjutkan dengan monitoring rutin dan rapat koordinasi teknis. “Kita ingin setiap perangkat daerah memiliki peta jalan yang jelas, sehingga target PAD bisa tercapai tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Rapat yang berlangsung dalam suasana konstruktif itu menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya percepatan integrasi data PAD ke dalam sistem digital daerah, peningkatan kapasitas SDM pengelola PAD, dan penguatan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban pajak dan retribusi.

Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan PAD yang sehat dan berkelanjutan, sehingga mendukung pembiayaan program prioritas daerah, termasuk pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis bahwa kolaborasi dan inovasi menjadi kunci keberhasilan pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.

Dengan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, evaluasi PAD 2025 diharapkan menjadi titik awal peningkatan kinerja penerimaan daerah yang lebih transparan, efektif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan daerah melalui kanal digitalisasi. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, dan berlangsung di Ruang Rapat LPTQ, Kamis (7/8/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Bombana mengevaluasi capaian PAD dari berbagai sektor sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam proses pemungutan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh sumber pendapatan dapat dimaksimalkan, terutama yang berasal dari retribusi dan pajak daerah yang kini mulai diarahkan ke sistem digital.

Wakil Bupati Ahmad Yani menegaskan bahwa optimalisasi PAD memerlukan sinergi seluruh OPD pengelola pendapatan daerah. Ia menilai penerapan digitalisasi harus dipercepat agar proses pemungutan menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. “PAD adalah salah satu sumber kekuatan keuangan daerah yang harus dikelola secara akuntabel dan inovatif. Kita perlu memastikan setiap potensi yang ada dapat dioptimalkan dengan strategi yang tepat dan pendekatan teknologi yang efisien,” ujarnya.

Menurutnya, digitalisasi bukan hanya tuntutan zaman, tetapi juga bagian dari reformasi birokrasi yang wajib didorong agar pelayanan publik semakin modern. Dengan memanfaatkan kanal digital seperti aplikasi retribusi dan pembayaran nontunai, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan realisasi PAD sekaligus meminimalkan kebocoran pendapatan.

Rapat evaluasi ini turut dihadiri Pj. Sekda Bombana, para kepala perangkat daerah, dan perwakilan instansi pengelola retribusi daerah. Mereka memaparkan progres capaian PAD masing-masing sekaligus menyampaikan sejumlah tantangan di lapangan, mulai dari aspek teknis hingga kesiapan sumber daya manusia.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati menekankan pentingnya penyusunan strategi yang berorientasi pada hasil dan terukur. Pemerintah daerah, katanya, harus lebih agresif dalam menggali potensi pendapatan baru tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kenyamanan wajib pajak. Optimalisasi layanan berbasis digital disebut menjadi solusi jangka panjang yang dapat menguatkan kemandirian fiskal daerah.

Pemkab Bombana berharap rapat evaluasi ini mampu memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan PAD ke depan. Peningkatan pendapatan dianggap sebagai langkah penting dalam mendukung pembangunan daerah, terutama untuk pembiayaan layanan publik, infrastruktur, dan program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.

Dengan komitmen bersama dan pemanfaatan teknologi yang lebih masif, pemerintah daerah optimistis capaian PAD Tahun Anggaran 2025 dapat meningkat signifikan dan memberi kontribusi lebih besar terhadap pembangunan Bombana yang berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Otomasi Pengolahan Buku dan Pelayanan Perpustakaan sebagai langkah meningkatkan kapasitas tenaga perpustakaan di daerah tersebut. Kegiatan resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.P, di Aula Gedung Layanan Perpustakaan dan Kearsipan, Kamis (7/8/2025).

Dalam sambutannya, Ir. Syahrun menegaskan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan perpustakaan. “Transformasi digital dalam dunia perpustakaan adalah sebuah keniscayaan. Sistem otomasi seperti Inlislite akan sangat membantu efisiensi dan akurasi pengolahan data koleksi buku,” ujarnya. Ia menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi bukan hanya untuk mempercepat layanan, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang lebih mudah dan akurat.

Bimtek ini dirancang untuk memperkuat keterampilan teknis para pengelola perpustakaan dalam pengolahan data bibliografi, klasifikasi, hingga sirkulasi koleksi secara digital. Peserta berasal dari pustakawan sekolah, komunitas literasi, hingga petugas pengelola perpustakaan di berbagai wilayah Bombana. Mereka dibimbing langsung oleh instruktur yang berpengalaman dalam penerapan sistem Inlislite di institusi layanan publik.

Selama pelatihan, peserta mempelajari dasar-dasar tata kelola perpustakaan berbasis teknologi, mulai dari praktik penginputan koleksi, pengelolaan database, hingga simulasi layanan peminjaman dan pengembalian buku melalui aplikasi otomasi. Materi ini diharapkan mampu meningkatkan mutu layanan perpustakaan, khususnya dalam hal kecepatan, ketertiban, serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bombana, Alfian, SH., M.A.P, menutup kegiatan sekaligus menyampaikan apresiasinya terhadap antusiasme peserta. Ia mendorong agar hasil pelatihan dapat segera diterapkan di masing-masing perpustakaan. “Semoga kegiatan ini menjadi pemantik semangat untuk terus memajukan dunia perpustakaan di daerah kita,” ujarnya. Alfian menambahkan bahwa modernisasi perpustakaan harus dilakukan secara berkelanjutan demi meningkatkan literasi masyarakat dan memperluas budaya membaca.

Bimtek ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mengembangkan layanan perpustakaan yang lebih modern, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pemerintah daerah berharap kegiatan ini mampu menciptakan ekosistem literasi yang kuat, di mana perpustakaan tidak sekadar menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi pusat pembelajaran yang dinamis dan mudah diakses oleh semua kalangan.

Di tengah arus perubahan digital yang semakin cepat, inisiatif seperti Bimtek Otomasi Perpustakaan menjadi investasi penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang literasi dan dokumentasi layanan publik. Dengan kompetensi yang semakin baik, para pengelola perpustakaan diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kendari, sultranet.com – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong percepatan transformasi layanan publik berbasis digital melalui optimalisasi pemanfaatan data kependudukan. Hal itu ditegaskan Kepala Disdukcapil Sultra, Muhammad Fadlansyah, saat membuka Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan di Hotel Zahra Syariah Kendari, Rabu (6/8/2025).

Kegiatan yang digelar selama dua hari ini diikuti pejabat administrator Disdukcapil Sultra, kepala Disdukcapil kabupaten/kota se-Sultra, serta kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kabupaten/kota atau perwakilannya. Tujuannya, memperkuat sinergi Dukcapil dan Kominfo dalam memanfaatkan data kependudukan untuk layanan publik, mulai dari verifikasi penerima bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, hingga penerapan identitas digital berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Rakor ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama replikasi inovasi aplikasi SI ANOA (Sistem Layanan Pengaduan Online Data Kependudukan) yang menjadi salah satu inovasi terbaik di Sultra. Aplikasi ini memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan data kependudukan secara cepat, transparan, dan terintegrasi.

“Rapat koordinasi ini menjadi momentum strategis untuk membangun fondasi transformasi digital pelayanan publik di Sulawesi Tenggara. Kami berharap Kominfo dapat memberi dukungan optimal dalam pemanfaatan data Dukcapil untuk semua layanan publik,” kata Fadlansyah.

Ia menegaskan, data kependudukan memegang peran kunci dalam pelaksanaan delapan program prioritas nasional atau Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, data yang akurat dan mutakhir memungkinkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemerintah berjalan tepat sasaran.

“Data kependudukan bukan sekadar angka, tetapi fondasi utama perencanaan pembangunan nasional untuk memastikan setiap program benar-benar menjangkau rakyat yang membutuhkan,” ujarnya.

Fadlansyah mengingatkan, sejak 2024, sektor pelayanan publik berorientasi profit dikenakan biaya untuk pemanfaatan data Dukcapil, kecuali instansi pemerintah. Kebijakan ini untuk menjaga keberlangsungan layanan dan integritas data. Ia juga menekankan pentingnya sinergi Dukcapil sebagai penyedia data dan Kominfo sebagai penyedia jaringan komunikasi data.

“Pemanfaatan data tidak akan optimal tanpa dukungan infrastruktur jaringan yang memadai,” tambahnya.

Selain penandatanganan kerja sama, peserta rakor juga mendapatkan materi kebijakan percepatan pemanfaatan data kependudukan untuk optimalisasi pelayanan publik. Materi ini diharapkan menjadi acuan daerah dalam memperkuat integrasi layanan publik digital.

Melalui kolaborasi antara Dukcapil dan Kominfo, Sulawesi Tenggara menargetkan layanan administrasi kependudukan yang lebih mudah diakses, cepat, dan dekat dengan masyarakat.

Bombana, sultranet.com | Pemerintah Kabupaten Bombana resmi meluncurkan Aplikasi SMART SAKIP Bombana sebagai alat bantu digital pemantauan kinerja instansi pemerintah. Inovasi ini dihadirkan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebelumnya. Launching aplikasi tersebut dipusatkan di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana dan dibuka langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, Selasa, 5 Agustus 2025.

Dalam sambutannya, Syahrun menekankan bahwa hadirnya aplikasi ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Bombana dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data. Ia menyebutkan bahwa SMART SAKIP menjadi langkah nyata menuju birokrasi modern.

“Dengan aplikasi SMART SAKIP ini, proses perencanaan hingga pelaporan kinerja dapat dipantau secara digital, sehingga kualitas birokrasi dan pelayanan publik dapat terus meningkat seiring tuntutan era digitalisasi,” ujar Syahrun.

Peluncuran ini dirangkaikan dengan sosialisasi teknis penggunaan aplikasi kepada perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tim dari Smart ID sebagai mitra kerja Pemkab Bombana memaparkan berbagai fitur utama aplikasi, seperti sistem perencanaan kinerja, monitoring capaian indikator, hingga pelaporan yang terintegrasi. Setiap fitur dirancang untuk memastikan pengendalian kinerja berjalan lebih akurat, real time, dan mudah diakses lintas OPD.

SMART SAKIP Bombana juga dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas evaluasi AKIP yang setiap tahun dilakukan oleh pemerintah pusat. Melalui aplikasi ini, hasil kinerja perangkat daerah dapat ditampilkan lebih transparan dan berbasis data aktual, sehingga mempermudah pengambilan keputusan strategis.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap aplikasi ini tidak hanya menjadi alat administrasi, melainkan juga sarana perubahan budaya kerja birokrasi. Dengan sistem yang terdigitalisasi, potensi terjadinya tumpang tindih data maupun keterlambatan laporan bisa diminimalisasi.

Selain itu, Pemkab Bombana optimis inovasi ini mampu mempercepat reformasi birokrasi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan. Transparansi yang lahir dari keterbukaan data kinerja diharapkan membawa dampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Peluncuran SMART SAKIP Bombana menjadi momentum penting bagi perjalanan reformasi birokrasi di daerah. Dengan pemanfaatan teknologi digital, Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi demi menghadirkan pemerintahan yang efektif, modern, dan responsif terhadap kebutuhan warganya.

Bombana, sulltranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi meluncurkan Aplikasi SMART SAKIP sebagai inovasi untuk memperkuat pemantauan kinerja instansi pemerintahan sekaligus meningkatkan akuntabilitas tata kelola. Aplikasi ini diluncurkan di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Selasa (5/8/2025), oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K.

Peluncuran ini menjadi langkah nyata Pemkab Bombana dalam menindaklanjuti hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang selama ini menjadi tolok ukur kinerja birokrasi. Melalui kerja sama antara Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan perusahaan teknologi Smart ID, aplikasi ini dirancang sebagai alat bantu (tools) digital yang memungkinkan proses monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.

Pj. Sekda Bombana, Syahrun, dalam sambutannya menyebut kehadiran SMART SAKIP merupakan bagian dari komitmen Pemkab untuk terus berbenah dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. “Aplikasi ini akan memudahkan seluruh perangkat daerah dalam menyusun laporan kinerja, sekaligus memastikan setiap target yang direncanakan dapat tercapai sesuai indikator yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, aplikasi ini bukan hanya sekadar inovasi teknologi, tetapi juga bentuk transformasi budaya kerja di lingkungan pemerintah daerah. Dengan adanya sistem yang terukur dan real time, diharapkan setiap aparatur dapat bekerja lebih fokus dan terarah. “Kita ingin membangun budaya kerja yang berbasis kinerja, bukan sekadar rutinitas administrasi,” tambah Syahrun.

Perwakilan dari Smart ID menjelaskan bahwa SMART SAKIP dirancang dengan fitur yang mudah digunakan, aman, dan kompatibel dengan sistem manajemen kinerja yang berlaku di pemerintah daerah. Fitur-fitur tersebut mencakup pemantauan capaian kinerja, pengelolaan indikator, hingga analisis data yang dapat membantu pengambilan keputusan berbasis fakta.

Kepala Bagian Organisasi Setda Bombana menyampaikan bahwa aplikasi ini akan mulai diimplementasikan di seluruh perangkat daerah setelah tahap sosialisasi dan pelatihan selesai. “Kami akan memberikan pendampingan teknis agar seluruh OPD dapat memanfaatkan aplikasi ini secara optimal,” jelasnya.

Dengan SMART SAKIP, Pemkab Bombana berharap proses evaluasi kinerja tidak lagi menjadi beban administrasi yang memakan waktu, melainkan menjadi proses yang produktif untuk mendorong pencapaian visi daerah. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Bombana dalam penilaian AKIP di tingkat provinsi maupun nasional.

Peluncuran SMART SAKIP menjadi bukti keseriusan Pemkab Bombana untuk mengadopsi teknologi dalam tata kelola pemerintahan. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi role model bagi daerah lain dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif, transparan, dan akuntabel di era digital.

Bombana, sultranet.com – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bombana menggelar sosialisasi Memory Kolektif Bangsa (MKB) untuk memperkuat perlindungan arsip sebagai warisan bangsa. Kegiatan berlangsung di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bombana dan dibuka resmi oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Bombana, Ir. Rusdiamin, Selasa (5/8/2025).

Sosialisasi ini menjadi bagian dari implementasi kebijakan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang mendorong pemerintah daerah melakukan registrasi arsip penting agar tercatat sebagai bagian dari Memory Kolektif Bangsa. Program ini menekankan pentingnya melindungi, melestarikan, dan mewariskan arsip yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan kebangsaan.

“Aspek kearsipan tidak hanya bicara tentang menyimpan dokumen, tetapi bagaimana kita memastikan dokumen itu terpelihara dan bisa menjadi sumber informasi yang berharga bagi generasi mendatang,” kata Rusdiamin saat memberikan sambutan.

Ia menambahkan, arsip yang dikelola dengan baik akan menjadi bukti autentik perjalanan sejarah bangsa dan daerah. Menurutnya, setiap dokumen penting adalah saksi bisu yang dapat memperkuat identitas, memori kolektif, dan jati diri masyarakat.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bombana, melalui tim kearsipan, memaparkan materi yang mencakup definisi Memory Kolektif Bangsa, tata cara registrasi arsip, serta kriteria arsip yang layak dicatatkan. Peserta kegiatan terdiri dari perwakilan perangkat daerah, lembaga pendidikan, hingga organisasi kemasyarakatan yang memiliki arsip dengan nilai penting.

“Banyak arsip yang kita miliki di tingkat daerah sebenarnya masuk kategori layak daftar MKB, tapi masih banyak yang belum memahami prosesnya. Karena itu, kami hadir untuk memberikan panduan langsung,” ujar salah satu pemateri dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Dalam kegiatan ini, peserta juga mendapatkan bimbingan teknis terkait prosedur digitalisasi arsip dan penyimpanan berbasis teknologi, agar keamanan dokumen dapat terjamin dari kerusakan fisik maupun kehilangan. Pendekatan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk di bidang kearsipan.

Selain materi, forum diskusi interaktif digelar untuk menampung masukan dan tantangan yang dihadapi peserta dalam mengelola arsip di instansinya masing-masing. Sejumlah peserta mengapresiasi kegiatan ini karena memberikan pemahaman yang lebih jelas dan praktis terkait pentingnya peran arsip dalam membangun memori bersama bangsa.

Sosialisasi Memory Kolektif Bangsa di Bombana diharapkan menjadi langkah awal membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga arsip sebagai aset nasional. Dengan keterlibatan semua pihak, warisan sejarah dan budaya dapat terjaga, bukan hanya untuk kepentingan hari ini, tetapi juga sebagai bekal pengetahuan di masa depan.

Bombana, Sultranet.com – Rapat pembahasan rancangan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bombana yang digelar di ruang sidang DPRD Bombana, Senin (4/8/2025), berakhir tanpa hasil.

Sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana yang diundang tidak hadir, sehingga rapat strategis tersebut terpaksa ditunda.

Ketidakhadiran pejabat dari instansi teknis dan bagian hukum membuat forum pembahasan yang sedianya dimulai pukul 10.00 Wita itu menjadi tidak efektif.

Setelah menunggu lebih dari satu jam tanpa kejelasan, pimpinan rapat memutuskan untuk menunda pembahasan hingga penjadwalan ulang.

Kemarahan pun muncul dari kalangan legislatif. Salah satunya disampaikan oleh anggota DPRD Bombana dari Fraksi PDI Perjuangan, Johan Salim, yang juga mantan Wakil Bupati Bombana periode sebelumnya.

Ia menilai absennya sejumlah pejabat menunjukkan lemahnya komitmen Pemkab terhadap rencana pembangunan jangka panjang.

“Poin yang ingin saya sampaikan hari ini adalah bahwa pembahasan RTRW tertunda karena Pemkab tidak hadir. Jangan nanti dewan dikambinghitamkan seolah-olah menjadi penyebab keterlambatan,” tegas Johan.

Ia juga menyesalkan sikap Pemkab yang hanya mengutus staf atau asisten dalam forum penting, padahal rapat tersebut membutuhkan kehadiran pejabat teknis yang paham substansi seperti kepala dinas dan Kabag Hukum.

“Banyak pertanyaan dari anggota dewan yang butuh dijawab secara teknis dan mendalam. Tapi yang hadir bukan orang yang berkompeten, sehingga rapat menjadi sia-sia,” tambahnya.

Diketahui, Pemkab Bombana mengajukan revisi dokumen RTRW yang sebelumnya tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013.

Revisi ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika pembangunan wilayah, pertumbuhan penduduk, dan proyek strategis daerah.

Namun, ketidakhadiran pihak eksekutif dalam forum resmi pembahasan bersama DPRD justru memicu tanda tanya besar terhadap keseriusan pemerintah daerah.

Pemkab Beri Teguran, Pastikan Tidak Terulang

Dikonfirmasi secara terpisah, Penjabat Sekda Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W, angkat bicara soal ketidakhadiran sejumlah pejabat dalam rapat tersebut.

Ia menegaskan bahwa Pemkab Bombana tetap memandang serius agenda pembahasan RTRW dan akan mengambil langkah tegas terhadap kepala OPD yang tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami akan memberikan teguran kepada kepala dinas yang tidak menghadiri undangan rapat DPRD. Ini hal penting dan tidak boleh diabaikan. Kami pastikan ini tidak akan terulang lagi,” tegas Pj. Sekda.

Terkait ketidakhadiran Kabag Hukum yang sempat disorot dewan, Sekda menyampaikan bahwa yang bersangkutan saat ini sedang menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci.

Sementara Kepala Dinas PUPR, yang juga sempat dipertanyakan, ternyata tidak tercantum dalam daftar undangan resmi yang dikirimkan DPRD.

“Pada dasarnya, Pemkab sangat serius terhadap pembahasan RTRW ini. Kami akan memastikan seluruh instansi teknis hadir secara lengkap pada pertemuan selanjutnya. Ini adalah bagian dari tanggung jawab bersama dalam membangun Bombana,” tandasnya. (IS)