Bombana, Sultranet.com – Rapat pembahasan rancangan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bombana yang digelar di ruang sidang DPRD Bombana, Senin (4/8/2025), berakhir tanpa hasil.

Sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana yang diundang tidak hadir, sehingga rapat strategis tersebut terpaksa ditunda.

Ketidakhadiran pejabat dari instansi teknis dan bagian hukum membuat forum pembahasan yang sedianya dimulai pukul 10.00 Wita itu menjadi tidak efektif.

Setelah menunggu lebih dari satu jam tanpa kejelasan, pimpinan rapat memutuskan untuk menunda pembahasan hingga penjadwalan ulang.

Kemarahan pun muncul dari kalangan legislatif. Salah satunya disampaikan oleh anggota DPRD Bombana dari Fraksi PDI Perjuangan, Johan Salim, yang juga mantan Wakil Bupati Bombana periode sebelumnya.

Ia menilai absennya sejumlah pejabat menunjukkan lemahnya komitmen Pemkab terhadap rencana pembangunan jangka panjang.

“Poin yang ingin saya sampaikan hari ini adalah bahwa pembahasan RTRW tertunda karena Pemkab tidak hadir. Jangan nanti dewan dikambinghitamkan seolah-olah menjadi penyebab keterlambatan,” tegas Johan.

Ia juga menyesalkan sikap Pemkab yang hanya mengutus staf atau asisten dalam forum penting, padahal rapat tersebut membutuhkan kehadiran pejabat teknis yang paham substansi seperti kepala dinas dan Kabag Hukum.

“Banyak pertanyaan dari anggota dewan yang butuh dijawab secara teknis dan mendalam. Tapi yang hadir bukan orang yang berkompeten, sehingga rapat menjadi sia-sia,” tambahnya.

Diketahui, Pemkab Bombana mengajukan revisi dokumen RTRW yang sebelumnya tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013.

Revisi ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika pembangunan wilayah, pertumbuhan penduduk, dan proyek strategis daerah.

Namun, ketidakhadiran pihak eksekutif dalam forum resmi pembahasan bersama DPRD justru memicu tanda tanya besar terhadap keseriusan pemerintah daerah.

Pemkab Beri Teguran, Pastikan Tidak Terulang

Dikonfirmasi secara terpisah, Penjabat Sekda Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W, angkat bicara soal ketidakhadiran sejumlah pejabat dalam rapat tersebut.

Ia menegaskan bahwa Pemkab Bombana tetap memandang serius agenda pembahasan RTRW dan akan mengambil langkah tegas terhadap kepala OPD yang tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami akan memberikan teguran kepada kepala dinas yang tidak menghadiri undangan rapat DPRD. Ini hal penting dan tidak boleh diabaikan. Kami pastikan ini tidak akan terulang lagi,” tegas Pj. Sekda.

Terkait ketidakhadiran Kabag Hukum yang sempat disorot dewan, Sekda menyampaikan bahwa yang bersangkutan saat ini sedang menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci.

Sementara Kepala Dinas PUPR, yang juga sempat dipertanyakan, ternyata tidak tercantum dalam daftar undangan resmi yang dikirimkan DPRD.

“Pada dasarnya, Pemkab sangat serius terhadap pembahasan RTRW ini. Kami akan memastikan seluruh instansi teknis hadir secara lengkap pada pertemuan selanjutnya. Ini adalah bagian dari tanggung jawab bersama dalam membangun Bombana,” tandasnya. (IS)

Bombana, sultranet.com | Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Sabtu, 2 Agustus 2025. Forum strategis ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, yang hadir mewakili Bupati Bombana.

Musrenbang RPJMD bertujuan menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD, sekaligus memastikan rencana pembangunan lima tahun mendatang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara J Robert, S.T., M.T., para kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, akademisi, serta tokoh masyarakat.

Penyelenggaraan Musrenbang kali ini menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Dokumen RPJMD ini nantinya menjadi pedoman arah pembangunan Bombana lima tahun ke depan, sejalan dengan kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Mengusung tema “Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan”, rancangan pembangunan daerah ini difokuskan pada lima misi utama. Pertama, meningkatkan daya saing sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri kreatif. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, memperkuat keterhubungan desa-kota dan konektivitas antarwilayah. Keempat, mengembangkan kearifan lokal. Kelima, meningkatkan tata kelola pemerintahan.

Forum ini menghadirkan presentasi rancangan pembangunan sekaligus sesi tanya jawab terbuka bagi peserta. Meski rincian teknis belum dipaparkan secara mendalam, suasana Musrenbang berlangsung partisipatif, memberi ruang luas bagi usulan strategis dari berbagai elemen masyarakat.

Dalam sambutannya, Ahmad Yani menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai momentum krusial dalam penyusunan RPJMD.

“Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kabupaten Bombana ini merupakan momentum yang sangat strategis bagi kita sebagai rangkaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode lima tahun mendatang. Kegiatan ini menjadi penting bagi seluruh elemen untuk memberikan kontribusi positif demi mewujudkan pembangunan yang tepat, terarah, dan berkelanjutan, serta mendukung target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa partisipasi semua pihak dalam forum ini akan memperkuat kualitas RPJMD, sehingga arah pembangunan Bombana dapat disusun lebih adaptif terhadap tantangan global sekaligus responsif terhadap kebutuhan lokal.

Hasil Musrenbang RPJMD 2025–2029 akan digunakan sebagai bahan finalisasi dokumen sebelum ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Dengan begitu, RPJMD diharapkan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar menjadi kompas pembangunan Bombana menuju daerah yang lebih maju, berdaya saing, dan inklusif.

Konsel, Sultranet.com – Semangat gotong royong dan kekompakan warga Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, patut diacungi jempol. Warga secara sukarela bahu-membahu membangun Kebun Dasawisma di masing-masing lingkungan kelurahan, Sabtu (2/8/2025).

Kegiatan ini menjadi bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan lokal sekaligus mempererat kebersamaan antarwarga. Mulai dari menyiapkan lahan, menanam aneka tanaman pangan, hingga perawatan kebun dilakukan secara bergilir oleh warga.

Lurah Potoro, Eriawan Magidi, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga atas inisiatif dan kekompakan yang terus terjaga.

“Kami sangat mengapresiasi kekompakan warga Potoro. Ini bukti nyata bahwa kebersamaan masih menjadi kekuatan utama kita dalam membangun kampung. Semoga semangat ini terus tumbuh dan menjadi budaya yang ditanamkan dalam diri setiap warga,” ujarnya.

Menurutnya, gerakan membangun Kebun Dasawisma ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis komunitas dan rumah tangga. Selain itu, keberadaan kebun juga diyakini dapat menjadi ruang edukasi dan rekreasi yang sehat bagi masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh warga untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur, menjaga lingkungan, dan mempertahankan semangat gotong royong demi kemajuan bersama di Kelurahan Potoro.

“Semangat kebersamaan seperti inilah yang perlu terus dijaga. Kami berharap kebun ini dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun sosial,” tambah Eriawan.

Pemerintah kelurahan akan terus mendampingi dan memberikan dukungan terhadap inisiatif warga yang bermanfaat bagi kemaslahatan umum. (HL)

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Sabtu (2/8/2025). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk merumuskan arah pembangunan lima tahun ke depan, dengan menghimpun masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si yang membuka acara mewakili Bupati Bombana, menegaskan bahwa Musrenbang RPJMD adalah momentum penting untuk memastikan rencana pembangunan daerah berpijak pada kebutuhan riil masyarakat. “RPJMD ini bukan hanya dokumen, tetapi komitmen kita bersama untuk membangun Bombana yang lebih maju, adil, dan sejahtera,” ujarnya dalam sambutan.

Musrenbang RPJMD dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, camat, tokoh masyarakat, akademisi, perwakilan organisasi pemuda dan perempuan, serta unsur swasta. Forum ini membahas berbagai prioritas pembangunan yang meliputi peningkatan infrastruktur, pemerataan pendidikan, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Ahmad Yani menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Ia menyebut partisipasi aktif masyarakat sebagai kunci dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. “Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu mendengar dan melibatkan semua pihak agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab tantangan dan harapan warga,” katanya.

Dalam forum tersebut, peserta Musrenbang menyampaikan sejumlah usulan, mulai dari pembangunan akses jalan antarwilayah, peningkatan fasilitas kesehatan, pemberdayaan UMKM, hingga penguatan sektor pertanian dan perikanan. Usulan-usulan ini akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD sebelum disahkan menjadi dokumen resmi.

Kepala Bappeda Bombana menjelaskan, RPJMD 2025–2029 disusun berdasarkan hasil evaluasi program sebelumnya, analisis kondisi daerah, serta arahan pembangunan nasional dan provinsi. “Kita berupaya menyusun RPJMD yang adaptif terhadap perubahan, termasuk perkembangan teknologi dan tantangan global, namun tetap berakar pada potensi dan kearifan lokal,” ungkapnya.

Musrenbang RPJMD ini juga menjadi wadah membangun komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Selain membahas program strategis, kegiatan ini diharapkan memperkuat transparansi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan di Bombana.

Dengan selesainya Musrenbang ini, pemerintah daerah akan merampungkan dokumen RPJMD yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program kerja selama lima tahun ke depan. Dokumen tersebut akan memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta indikator capaian yang terukur, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi progres pelaksanaannya.

Melalui Musrenbang RPJMD, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, mengedepankan pemerataan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing.

Bombana, sultranet.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bombana, Abdul Rahman, menegaskan komitmen penuh dalam mendukung program anti korupsi yang digalakkan pemerintah daerah. Pernyataan itu ia sampaikan sebagai ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang selama ini menjadi penghambat utama pembangunan. Pernyataan ini disampaikan di Bombana, Senin (11/8/2025).

Abdul Rahman menilai KKN sebagai musuh besar bangsa Indonesia yang harus diberantas hingga ke akar-akarnya.
“Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah akar dari ketimpangan sosial dan kemunduran pelayanan publik. Ini adalah musuh bersama seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa khusus di Kabupaten Bombana, praktik semacam itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“KKN di Kabupaten Bombana harus ditindak dan diberantas hingga ke akar-akarnya. Tidak ada kompromi terhadap perilaku yang merugikan kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.

Dalam mendukung upaya tersebut, Abdul Rahman mengajak seluruh warga terlibat aktif mencegah dan melawan penyimpangan yang merugikan publik.
“Masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan dan pencegahan KKN, baik di lingkungan pemerintahan maupun kehidupan sehari-hari,” ucapnya.

Menurutnya, penegakan aturan secara konsisten adalah langkah awal membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Kita harus menegakkan aturan dengan benar, tanpa pandang bulu. Hukum harus menjadi panglima dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.

Selain penegakan hukum, ia menekankan disiplin sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik.
“Tanpa kedisiplinan, semua aturan akan sia-sia. Kita harus konsisten dan berintegritas,” jelasnya.

Abdul Rahman juga mengingatkan agar tidak terlibat dalam perampasan hak orang lain, yang kerap menjadi bagian dari praktik KKN. Menurutnya, keadilan sosial harus dijaga demi menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Melalui seruan ini, DP3A Bombana berharap masyarakat dan pemerintah daerah dapat bersinergi mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan akuntabel. Program anti korupsi menjadi bagian dari visi besar Kabupaten Bombana untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik-praktik yang merugikan rakyat.

KENDARI, sultranet.com – Bupati Kolaka Utara, Drs. Nur Rahman Umar, MH, menghadiri Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis (31/7/2025).

Rakor ini diikuti seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tenggara beserta pejabat pendukung, dalam upaya bersinergi membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kesadaran kolektif semua unsur pemerintah daerah dalam memberantas korupsi yang masih menjadi tantangan serius di berbagai wilayah.

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, dalam sambutannya menegaskan bahwa korupsi merupakan pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan hambatan utama pembangunan nasional maupun daerah.

“Korupsi merampas hak dasar masyarakat dan menghancurkan masa depan generasi,” ujar Gubernur singkat namun penuh makna.

Ia juga menegaskan pentingnya langkah pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas di setiap lini birokrasi.

Gubernur Andi Sumangerukka juga menguraikan empat langkah konkret yang dijalankan Pemprov Sultra guna mencegah korupsi, yaitu memperkuat pengawasan internal, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan transparansi pengelolaan aset daerah dan sektor strategis seperti tambang dan hutan, serta pembinaan etika dan integritas ASN dan kepala daerah.

Gubernur mengingatkan, “Pencegahan korupsi adalah tanggung jawab kita bersama.” Dia mengajak semua elemen masyarakat, tak terkecuali dunia usaha dan media, untuk ambil bagian dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Ditempat yang sama, Bupati Nur Rahman Umar dari Kolaka Utara menegaskan komitmen daerahnya dalam mendukung upaya tersebut.

“Kami berkomitmen membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” katanya tegas.

Ia menyebutkan bahwa peningkatan pengawasan internal dan penerapan whistleblowing system merupakan fokus utama Pemkab Kolaka Utara untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, Bupati juga menjelaskan pentingnya digitalisasi dalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah. Dengan penggunaan teknologi, transparansi dapat ditingkatkan sehingga masyarakat bisa lebih mudah mengawasi setiap proses pelayanan dan pengelolaan anggaran.

Kehadiran dan komitmen kuat Bupati Kolaka Utara dalam rakor ini menjadi sinyal positif bahwa daerahnya siap menjadi bagian kunci dalam perjuangan bersama membangun berdemokrasi yang bebas dari korupsi dan mengedepankan kesejahteraan rakyat Sulawesi Tenggara.

Rakor ini juga menjadi momen penandatanganan Internal Audit Charter oleh Gubernur Sultra, serta komitmen bersama Kepala Daerah dan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara dalam pencegahan korupsi. Lima Organisasi Perangkat Daerah dengan aset terbesar juga menandatangani fakta integritas sebagai bentuk nyata kesungguhan dalam menjaga amanah dan aset daerah.

Kegiatan ini mendapat apresiasi langsung dari Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Wibowo, yang menyatakan dukungannya terhadap upaya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan KPK dalam memperkuat pencegahan korupsi.

Bombana, sultranet.com – Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Bombana memasuki hari ketujuh. Sebanyak 76 siswa SMA/SMK/MA dari berbagai wilayah di Bombana mengikuti pelatihan intensif di Lapangan Eks MTQ Kabupaten Bombana sebagai persiapan untuk pengibaran bendera pada peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2025 mendatang, Kamis (31/7/2025).

Pusdiklat ini untuk tahun kedua dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana. Kepala Badan Kesbangpol, dr. Sunandar, MM.Kes, mengatakan pihaknya menargetkan pelaksanaan tahun ini berjalan lebih baik dari sebelumnya.

“Kami berharap tahun ini Pusdiklat bisa lebih baik, lebih terarah, dan hasilnya semakin membanggakan. Tujuan utamanya tentu agar pengibaran Bendera Merah Putih pada HUT RI ke-80 nanti berlangsung sukses, khidmat, dan penuh makna,” ujarnya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada para pelatih dari TNI Kodim 1431/Bombana dan Polres Bombana yang berperan penting membentuk karakter peserta, mulai dari penguasaan baris-berbaris, disiplin, hingga ketahanan mental. Menurutnya, sinergi lintas instansi ini menjadi faktor kunci keberhasilan pembinaan Paskibraka.

“Kami juga sangat menghargai dukungan dari tim medis PSC 119 Kabupaten Bombana yang senantiasa sigap siang dan malam memberikan layanan kesehatan. Latihan yang padat memang membuat peserta kerap kelelahan, pegal, atau kram. Kehadiran tenaga medis sangat membantu kelancaran kegiatan,” tambahnya.

Tak hanya pelatih dan tim medis, peran pamong dari Purna Paskibraka juga mendapat sorotan. Mereka mendampingi peserta sejak pagi hingga malam, memastikan setiap kegiatan berjalan positif.

“Setiap pagi dan malam, para pamong memastikan anak-anak ini melaksanakan ibadah, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengikuti rutinitas sebelum serta sesudah latihan,” kata Sunandar.

Pusdiklat akan terus berlangsung hingga menjelang hari pelaksanaan upacara kemerdekaan. Panitia berharap semangat dan antusiasme peserta tetap terjaga hingga momen puncak 17 Agustus nanti. Bagi mereka, menjadi pengibar Sang Saka Merah Putih bukan sekadar tugas, tetapi sebuah kehormatan dan pengabdian bagi bangsa.

Kendari, sultranet.com – Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 yang digelar oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Pola, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis (31/7/2025). Ia hadir mewakili Bupati Bombana dalam forum strategis tersebut.

Rakor ini digelar untuk memperkuat sinergi antara KPK dan pemerintah daerah dalam menekan potensi praktik korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan tersebut berlandaskan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang mengamanatkan KPK melakukan koordinasi dengan instansi berwenang memberantas korupsi dan penyelenggara pelayanan publik.

Acara dihadiri Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, para bupati dan wali kota se-Sultra, serta jajaran pejabat terkait. Pertemuan ini menjadi ruang bertukar informasi, menyamakan persepsi, dan menyusun langkah bersama untuk mengawal tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

Ahmad Yani menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus menjadi gerakan bersama, tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat. “Kita perlu memastikan setiap kebijakan dan pelayanan publik di Bombana berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya di sela kegiatan.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen menjalankan program-program pencegahan korupsi yang telah direkomendasikan KPK, termasuk penguatan sistem pengadaan barang dan jasa, penertiban aset daerah, peningkatan kualitas SDM, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Langkah ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya nyata membangun kepercayaan publik,” kata Ahmad Yani.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka mengapresiasi kehadiran kepala daerah dan wakil kepala daerah di forum tersebut. Ia menilai, partisipasi aktif pemerintah daerah menjadi modal penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. “Pencegahan korupsi adalah investasi jangka panjang untuk daerah kita. Tidak ada daerah yang bisa berkembang jika masih dibayangi praktik korupsi,” tegasnya.

Melalui Rakor ini, KPK mendorong daerah untuk terus memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran, memperkuat manajemen aset, meningkatkan keterbukaan informasi publik, serta memastikan seluruh proses administrasi dan pelayanan berlangsung efisien dan bebas dari pungutan liar.

Bagi Bombana, keikutsertaan dalam agenda ini diharapkan memperkokoh langkah-langkah yang telah diambil sebelumnya dalam membangun pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Forum ini juga menjadi momentum memperluas jaringan koordinasi dengan pemerintah provinsi, KPK, dan sesama pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.

Dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas, Pemerintah Kabupaten Bombana bertekad menjadikan pencegahan korupsi sebagai budaya kerja di semua lini. Harapannya, tata kelola yang baik akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mengusulkan dua event unggulan dan tiga destinasi pulau wisata dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2026 yang digelar oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara bersama seluruh kabupaten/kota se-provinsi. (30/7)

Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara itu juga dihadiri Kepala Bidang Pemasaran dan Kepala Bidang Destinasi, serta diikuti oleh perwakilan 17 kabupaten/kota. Pertemuan ini fokus membahas sinkronisasi pelaksanaan event daerah tahun 2026, mulai dari nama kegiatan, jumlah event, tanggal pelaksanaan, hingga penyesuaian dengan peringatan Hari Ulang Tahun kabupaten/kota maupun provinsi.

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana, Anisa Sri Prihatin, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa Bombana mengusulkan dua event pariwisata tahunan yakni Festival Kampung Adat Moronene Hukae Laea yang direncanakan berlangsung pada bulan Maret, serta Festival Tangkeno yang diagendakan di bulan September.

“Festival Kampung Adat Moronene Hukae Laea kami usulkan sebagai bagian dari promosi budaya lokal Bombana. Ini bukan hanya agenda wisata, tetapi bentuk pelestarian warisan leluhur,” ujar Anisa Sri Prihatin saat ditemui usai rapat.

Dalam forum tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi juga membuka ruang bagi daerah untuk mengusulkan destinasi pulau yang dinilai berpotensi dikembangkan menjadi kawasan resort eksklusif bagi wisatawan yang menginginkan suasana tenang dan privat.

Menanggapi hal tersebut, Kabupaten Bombana mengajukan tiga nama pulau, yakni Pulau Sagori, Pulau Motaha, dan Pulau Damalawa. Ketiganya dinilai memiliki keunikan alam, ketenangan, dan daya tarik ekowisata yang dapat menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara.

“Pulau-pulau ini masih alami dan cocok untuk wisata eksklusif. Kami harap bisa menjadi perhatian dalam rencana pengembangan ke depan,” ucap Anisa.

Semua usulan dari masing-masing daerah akan dikompilasi dan disinkronkan lebih lanjut dalam pertemuan koordinasi lanjutan guna memastikan tidak ada tumpang tindih jadwal dan potensi kolaborasi antar daerah dapat dimaksimalkan.

Rapat ini menjadi langkah awal penting dalam menyatukan visi promosi wisata daerah yang lebih terstruktur dan kolaboratif di Sulawesi Tenggara.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar penyambutan dan ramah tamah untuk Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bombana yang baru, Andi Helmi Adam, S.H., M.H., menggantikan Agung Sugiharto, S.Kom., S.H., M.H. Bertempat di Rumah Jabatan Bupati Bombana, Selasa malam, 29 Juli 2025.

Penyambutan ini menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian Kajari sebelumnya, sekaligus pengantar tugas bagi pejabat baru dalam menjalankan peran penegakan hukum di wilayah Bombana.

Kajari Andi Helmi Adam menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan kepadanya. Ia juga memperkenalkan perjalanan kariernya yang panjang di institusi kejaksaan, mulai dari Kalimantan, Sulawesi Selatan, hingga terakhir di Sumatera.

“Saya datang ke Bombana dengan niat baik dan semangat pengabdian. Saya berharap dapat diterima dengan tangan terbuka, dan saya siap mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” ucapnya.

Suami Rahmawati A. Helmi itu menegaskan bahwa peran kejaksaan tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawasi dan mengawal program pembangunan, terutama proyek strategis daerah.

“Kami hadir bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan dan memberi rasa aman bagi para pelaksana,” tuturnya.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. yang mewakili Bupati H. Burhanuddin karena sedang melaksanakan ibadah umrah, menyampaikan terima kasih atas dedikasi Kajari sebelumnya dan menyambut kehadiran Kajari baru dengan penuh optimisme.

“Selamat datang di Bombana, Pak Kajari. Kami siap bersinergi dan mendukung tugas-tugas kejaksaan demi kemajuan daerah ini. Bombana dikenal sebagai daerah yang aman dan masyarakatnya hidup rukun. Kami percaya, dengan kolaborasi yang baik, penegakan hukum dan pembangunan akan berjalan seiring,” ujar Ahmad Yani.

Ia juga menambahkan bahwa Kejari sebelumnya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Pemkab Bombana dan hampir tidak pernah absen dalam kegiatan pemerintahan.

“Semoga semangat kebersamaan ini dapat diteruskan bahkan ditingkatkan oleh Pak Helmi Adam,” imbuhnya.

Ia berharap sinergi antara Kejaksaan dan Pemerintah Kabupaten Bombana semakin kuat dalam menjaga stabilitas dan membangun daerah ke arah yang lebih baik.

Nampak hadir dalam acara tersebut Jajaran Forkopimda, Ketua dan anggota DPRD, Pj. Sekda, asisten dan staf ahli bupati, kepala OPD, camat, dan jajaran Kejaksaan Negeri Bombana, serta tamu undangan lainnya. (IS)