Jakarta, sultranet.com – Organisasi Pers Pro Jurnalismedia Siber (PJS) resmi menyerahkan dokumen persyaratan awal untuk mendaftarkan diri sebagai calon konstituen Dewan Pers tahun 2025. Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, kepada Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Organisasi Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto, MH, di Kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih No. 32–34, Jakarta, Selasa, 29 Juli 2025.

Dalam agenda penyerahan dokumen itu, Mahmud didampingi Ketua Divisi Humas dan Komunikasi DPP PJS, Muhammad Yasir, serta Ketua Divisi Pemberdayaan Perempuan DPP PJS, Wina Alfianti.

Mahmud mengatakan, penyerahan dokumen tersebut merupakan bagian dari komitmen PJS untuk mengambil peran dalam pembenahan ekosistem pers nasional secara legal dan profesional.

“Kami merujuk pada Peraturan Dewan Pers Nomor 07/Peraturan-DP/V/2008 tentang Standar Organisasi Wartawan sebagai dasar pendaftaran. Prinsipnya, kami menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota Dewan Pers,” ujar Mahmud.

Surat resmi DPP PJS bernomor 13/EKS/PJS/DPP/VII/2025 tertanggal 28 Juli 2025 menjadi pengantar dalam proses pendaftaran tersebut. Dokumen awal yang diserahkan meliputi fotokopi akta notaris pendirian PJS, salinan SK Kementerian Hukum dan HAM RI, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PJS, struktur organisasi Dewan Pimpinan Pusat, serta surat keputusan pembentukan 16 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PJS.

Yogi Hadi Ismanto menyambut baik proses yang dilakukan PJS dan menyatakan bahwa langkah itu adalah hak setiap organisasi pers.

“Secara pribadi, saya mendukung rencana pendaftaran ini. Selanjutnya, keputusan akhir ada di tangan anggota Dewan Pers,” kata Yogi kepada Ketua Divisi Humas dan Komunikasi DPP PJS usai menerima dokumen.

PJS saat ini telah memiliki jaringan di 27 provinsi dengan jumlah anggota aktif mencapai 1.200 wartawan yang bekerja di media siber. Dari jumlah tersebut, sebanyak 164 wartawan telah mengantongi Sertifikat Kompetensi Wartawan melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diinisiasi oleh PJS.

Mahmud menegaskan bahwa PJS terus berupaya menghadirkan wartawan yang profesional, berintegritas, dan kompeten.

“Kami terus mendorong lahirnya jurnalis yang berintegritas, kompeten, dan profesional, sesuai visi organisasi dengan menggelar UKW di setiap daerah yang dilakukan oleh Lembaga Uji Kompetensi Wartawan dalam naungan Dewan Pers,” pungkasnya. (IS)

Bontomatinggi sultranet.com – Mahasiswa Politeknik Bombana yang tergabung dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan ke-XIII melaksanakan kegiatan sosialisasi dan implementasi program “Gemar Menabung” di Dusun Pattenea, Desa Bontomatinggi, Kaupaten Maros 29 Juli 2025.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja utama yang dirancang oleh mahasiswa sebagai bentuk kontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan sejak usia dini. Sosialisasi diikuti dengan antusias oleh anak-anak Dusun Pattenea yang tampak semangat dan aktif selama kegiatan berlangsung.

Dengan mengusung tema “Menanamkan Kebiasaan Menabung Sejak Dini, Membangun Masa Depan yang Lebih Baik”, para mahasiswa memperkenalkan konsep dasar menabung melalui metode interaktif seperti permainan edukatif, kuis, serta kegiatan mewarnai celengan dari bahan daur ulang.

“Kami ingin menumbuhkan kesadaran kepada anak-anak bahwa menabung itu penting, bukan hanya untuk membeli sesuatu, tapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dan perencanaan masa depan,” ungkap Sri Kustia, salah satu mahasiswa Politeknik Bombana yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Selain sosialisasi, mahasiswa juga membagikan celengan kreatif kepada peserta sebagai media praktik menabung di rumah. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi awal kebiasaan baik yang terus dilanjutkan oleh anak-anak dan didukung oleh orang tua di rumah.

Program ini mendapat sambutan positif dari aparat dusun dan masyarakat sekitar. “Kami sangat senang dan bangga anak-anak kami bisa belajar menabung. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi mereka untuk lebih bijak dalam menggunakan uang sejak kecil,” ujar salah satu warga setempat.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa KKN Kebangsaan tidak hanya berkontribusi dalam pembangunan sosial, tetapi juga membawa semangat perubahan positif dalam masyarakat, khususnya dalam membentuk karakter generasi muda yang hemat, disiplin, dan berorientasi masa depan.

Wakatobi, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Wakatobi mewanti-wanti masyarakat agar tidak melakukan reklamasi di pesisir laut tanpa izin resmi. Peringatan ini mencuat setelah ditemukan beberapa titik reklamasi baru yang diduga dilakukan secara ilegal oleh warga setempat.

Hasil penelusuran media ini menemukan sedikitnya tiga titik reklamasi yang tengah dikerjakan. Satu titik berada di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, sementara dua lainnya di wilayah Kecamatan Wangi-Wangi.

Berdasarkan pantauan di lapangan, timbunan batu dan material lainnya tampak masih baru, menjulur ke arah laut dan diduga telah merusak ekosistem pesisir.

Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Wakatobi, Arizal, mengatakan bahwa pihaknya telah menyurati instansi yang memiliki kewenangan untuk menindak reklamasi ilegal tersebut.

“Kami sudah laporkan ke PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), dengan tembusan ke BSPL Makassar wilayah Kendari dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi untuk turun langsung meninjau lokasi reklamasi, karena itu adalah wilayah kerja mereka,” ujarnya.

Arizal menjelaskan bahwa pihaknya hanya bertugas melakukan pemantauan dan pendokumentasian aktivitas reklamasi, untuk kemudian dilaporkan ke instansi teknis yang berwenang melakukan penindakan.

“Kami tidak memiliki kewenangan untuk menegur secara langsung. Tugas kami sebatas mendata dan menyampaikan informasi ke pihak terkait,” tambahnya.

Sebagai informasi, reklamasi tanpa izin melanggar sejumlah regulasi nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pelaku reklamasi ilegal dapat dikenai pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar.

Selain itu, jika reklamasi menyebabkan kerusakan lingkungan, pelaku juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana tambahan hingga 3 tahun penjara dan denda maksimal Rp3 miliar.

Kendari, sultranet.com – Pendaftaran calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara resmi ditutup pada Jumat malam, 26 Juli 2025 pukul 24.00 WITA. Tiga kader terbaik Hanura dinyatakan resmi mendaftar dan akan bersaing memperebutkan posisi Ketua DPD Partai Hanura Sultra periode 2025–2030.

Ketua Panitia Musyawarah Daerah (Musda), Ahmad Muhaimin, menyampaikan bahwa dari lima orang yang mengambil formulir pendaftaran, hanya tiga yang mengembalikan dokumen secara lengkap hingga batas waktu yang ditentukan.

“Jadi hanya tiga kandidat yang kami nyatakan resmi mendaftar karena sampai penutupan tadi malam, hanya tiga orang yang mengembalikan dokumen pendaftaran,” ujar Ahmad Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin, Sabtu, 27 Juli 2025 di Kendari.

Ketiga kandidat tersebut adalah Dr (C) H. Fajar Ishak Daeng Jaya, SE, MH yang saat ini menjabat anggota DPRD Provinsi Sultra, Muhamad Rum, SE yang merupakan Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Sultra, dan Ali Kamar Halim, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Wakatobi.

Sementara dua tokoh lainnya, yakni La Baso, S.Pd, M.Pd (mantan Sekretaris DPC Hanura Muna Barat) dan La Ode Muh. Al Fajir (non kader) tidak mengembalikan formulir pendaftaran hingga tenggat waktu.

Panitia Musda selanjutnya akan menyusun berita acara resmi yang memuat ketiga nama pendaftar dan melaporkannya ke Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua DPD Partai Hanura Sultra, Patrice Rio Capella, untuk diteruskan ke Tim Musda Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura.

“Panitia hanya mengakui tiga pendaftar yang mengembalikan berkas. Ketiganya akan dimasukkan dalam berita acara dan diusulkan ke DPP sebagai calon Ketua DPD Partai Hanura Sultra,” jelas Cak Imin, yang juga anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan dua periode.

Proses Musda selanjutnya akan dilanjutkan dengan tahapan verifikasi, pemaparan visi-misi, hingga pemilihan calon ketua oleh forum Musda dan DPP. Panitia berharap seluruh proses berlangsung demokratis dan menjaga soliditas partai.

Musda Hanura Sultra tahun ini menjadi momentum strategis untuk memilih pemimpin baru yang mampu memperkuat konsolidasi dan membawa partai semakin diterima masyarakat.

Tag:
Frasa kunci:
Topik:

Kolaka Utara, sultranet.com – Kegiatan pemusatan pendidikan dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Kabupaten Kolaka Utara tahun 2025 resmi dimulai. Upacara pembukaan berlangsung khidmat di salah satu hotel di Lasusua, dipimpin langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH. Minggu (27/7)

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kolaka Utara ini diikuti 70 pelajar terpilih, terdiri dari 35 putra dan 35 putri hasil seleksi ketat dari berbagai sekolah se-Kabupaten Kolaka Utara. Mereka akan menjalani pelatihan hingga 17 Agustus 2025 dalam rangka persiapan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, Bupati Kolaka Utara menekankan bahwa pelatihan ini bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi bagian penting dari proses pembentukan karakter generasi muda yang cinta tanah air dan bangsa.

“Kegiatan ini adalah salah satu bentuk pembangunan karakter bangsa. Kita ingin nilai-nilai patriotisme dan semangat kebangsaan tertanam kuat dalam diri anak-anak kita,” ucap Nurrahman.

Ia juga mengingatkan para peserta agar mengikuti seluruh proses dengan semangat dan tanggung jawab. “Dari sekian banyak pelajar di Kolaka Utara, kalianlah yang terpilih. Jalani amanah ini dengan kedisiplinan dan kebanggaan. Ini kepercayaan dari negara dan masyarakat,” tegasnya.

Pelatihan ini turut dihadiri oleh Plh. Sekda H. Muhammad Idrus, S.Sos., M.Si., unsur Forkopimda, serta kepala OPD lingkup Pemkab Kolaka Utara. Bupati juga berharap kolaborasi yang solid antara pelatih, panitia, dan peserta menjadi kunci kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.

Menariknya, selain 70 peserta tingkat kabupaten, dua pelajar terbaik Kolaka Utara juga diberangkatkan sebagai perwakilan untuk mengikuti pelatihan Paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari.

Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. Ia menilai pemusatan latihan Paskibraka bukan hanya simbolik, tetapi sarat makna strategis dalam membentuk jati diri generasi muda.

“Paskibraka adalah wadah pembinaan mental dan nasionalisme yang nyata. Mereka tidak hanya belajar baris-berbaris, tapi juga belajar tentang tanggung jawab, disiplin, dan mencintai bangsa. Ini adalah bentuk nyata dari investasi sumber daya manusia yang berkualitas,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa publikasi kegiatan semacam ini sangat penting untuk menumbuhkan inspirasi dan semangat kebangsaan di tengah masyarakat.

“Anak-anak kita harus punya kebanggaan dan rasa cinta terhadap tanah air. Melalui pelatihan ini, kita semua diajak untuk kembali menyemai nilai-nilai itu,” pungkas Syahlan. (IS)

Kolaka Utara, sultranet.com – Pj. Sekretaris Daerah Kolaka Utara (Kolut) H. Muh. Idrus, S.Sos., M.Si. kembali terpilih sebagai Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kolaka Utara untuk periode 2025–2030 dalam Konferensi Kabupaten yang digelar di Aula Puri Yasmin Lasusua, Sabtu, 26 Juli 2025.

Konferensi ini dibuka langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH, dan turut dihadiri oleh perwakilan PGRI Sulawesi Tenggara, Dr. Kasmawati, S.Pd., M.Pd., pengurus PGRI Kolaka Utara, serta guru-guru dari berbagai jenjang pendidikan.

Dalam sambutannya, Bupati Kolaka Utara menyampaikan bahwa PGRI merupakan kekuatan positif dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya sektor pendidikan.

“Kehadiran PGRI ini untuk menghimpun kekuatan. Ketika para guru bersatu dalam organisasi ini, akan tercipta kekuatan besar untuk mendukung program pemerintah dan masyarakat dalam mengisi pembangunan,” kata Nur Rahman.

Sementara itu, Dr. Kasmawati yang hadir mewakili Ketua PGRI Sultra mengungkapkan apresiasinya terhadap capaian PGRI Kolaka Utara yang dinilai menjadi salah satu organisasi terbaik di provinsi.

“PGRI Kolaka Utara menjadi satu dari sedikit cabang yang mampu mengangkat Bupatinya hingga dianugerahi Wija Praja Nugraha. Itu pencapaian luar biasa,” ucap Kasmawati.

Ia menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh pengurus. “Orang hebat bukan yang bekerja sendiri, tetapi yang mampu menggerakkan orang-orang hebat di sekitarnya,” tambahnya.

Setelah penetapan, Kasmawati langsung melantik Idrus sebagai Ketua PGRI Kolaka Utara di lokasi dan hari yang sama. Usai pelantikan, Idrus menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin kembali organisasi guru tertua ini.

“Kita harus belajar dari masa lalu. Yang kurang akan kita benahi, yang baik akan kita lanjutkan dan tingkatkan. Terima kasih atas amanah yang kembali diberikan kepada saya,” ujarnya.

Idrus yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan juga Penjabat Sekda Kolaka Utara menyatakan siap mendorong sinergi yang lebih kuat antara guru dan pemerintah daerah demi kemajuan pendidikan.

Konferensi ini juga mendapatkan perhatian dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka Utara. Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo, Syahlan Launu, SH, menyebut keberlanjutan kepemimpinan Idrus akan memperkuat kolaborasi pendidikan dan komunikasi publik.

“PGRI adalah mitra strategis. Kepemimpinan Pak Idrus yang sudah terbukti mampu menyatukan para guru akan terus kami dukung. Ini menjadi modal besar untuk memperkuat literasi publik di bidang pendidikan,” ucap Syahlan.

Konferensi Kabupaten ini menjadi momen konsolidasi organisasi sekaligus semangat baru bagi insan pendidik di Kolaka Utara dalam membangun generasi yang cerdas dan berkarakter. (IS)

Bombana, sultranet.com – Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Kabupaten Bombana resmi dibuka pada Sabtu, 26 Juli 2025, di halaman Kantor Bupati Bombana. Sebanyak 76 siswa yang terdiri dari 50 putra dan 26 putri diterima secara resmi dalam upacara pembukaan, dihadiri pejabat daerah, unsur TNI/Polri, purna paskibraka, tenaga kesehatan, serta para pelatih.

Mereka berasal dari SMA/SMK/MA sederajat yang tersebar di 22 kecamatan se-Kabupaten Bombana, terpilih melalui proses seleksi ketat. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., yang membacakan amanat Bupati Bombana, menegaskan bahwa Paskibraka bukan sekadar baris-berbaris. “Paskibraka adalah simbol kedisiplinan, semangat kebangsaan, kepemimpinan, dan jiwa nasionalisme generasi muda Indonesia. Ini kesempatan untuk mengasah diri dan memperkuat karakter berlandaskan Pancasila,” ujarnya.

Ia berharap para peserta mampu menjadi teladan di sekolah maupun di masyarakat. “Jadilah contoh bagi teman sebaya dalam berprestasi dan mengabdi kepada negara,” tambahnya. Menurutnya, pusdiklat ini adalah ajang untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan generasi muda Bombana.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana, dr. Sunandar, M.M.Kes., juga hadir bersama Kabid Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Hj. Suarni, SP., MP., Kabid Politik dalam Negeri, Asdar, S.Sos., perwakilan Komandan Kodim 14/31/Bombana, perwakilan Kapolres Bombana, serta jajaran pelatih dari TNI/Polri. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan penuh terhadap pembinaan generasi penerus.

Kegiatan pusdiklat ini mencakup latihan fisik, pembentukan mental, pelatihan kepemimpinan, dan materi kebangsaan. Para peserta akan menjalani rutinitas disiplin tinggi selama masa pelatihan, dibimbing langsung oleh pelatih profesional dan purna Paskibraka yang telah berpengalaman.

Purna Paskibraka turut hadir memberi motivasi. Mereka mengingatkan bahwa tugas mengibarkan bendera pada peringatan Hari Kemerdekaan adalah kehormatan besar. Para peserta pun diharapkan menjaga kesehatan, kekompakan, dan integritas selama mengikuti pelatihan.

Selain pelatihan teknis, kegiatan ini juga dirancang untuk memperkuat rasa kebersamaan dan kerja sama antarpeserta. Latihan lapangan, pembekalan wawasan kebangsaan, hingga kegiatan pembentukan karakter menjadi menu harian. Harapannya, kelak mereka tidak hanya sukses menjalankan tugas upacara, tetapi juga membawa nilai-nilai yang diperoleh ke kehidupan sehari-hari.

Dengan semangat yang terpancar dari wajah para peserta, Pusdiklat Paskibraka Bombana 2025 menjadi momentum penting untuk mencetak generasi yang siap mengemban tugas negara. Mereka adalah calon-calon pengibar bendera yang akan menjadi simbol persatuan dan kebanggaan di puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang.

Bombana, sultranet.com – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes, mengambil langkah nyata dalam melestarikan budaya lokal dengan memperkenalkan motif rapa dara kepada generasi muda. Upaya ini diwujudkan melalui penggunaan seragam olahraga bermotif rapa dara oleh seluruh peserta Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2025. Kegiatan ini berlangsung selama 24 hari, mulai 25 Juli hingga 17 Agustus 2025.

Pembukaan pusdiklat yang digelar di Halaman Kantor Bupati Bombana pada Sabtu, 26 Juli 2025, diikuti oleh 76 siswa SMA/SMK/MA sederajat dari 22 kecamatan se-Kabupaten Bombana. Tidak hanya peserta, pelatih, tenaga kesehatan, pamong, dan panitia juga mengenakan seragam bermotif rapa dara, menciptakan suasana yang penuh semangat dan kebanggaan budaya.

Menurut dr. Sunandar, langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk mempopulerkan motif rapa dara di kalangan generasi muda. “Kita semua berkewajiban untuk mempopulerkan motif rapa dara lebih luas ke masyarakat, terlebih ke generasi muda saat ini,” ujarnya. Ia menegaskan, memperkenalkan budaya lokal bukan hanya tentang estetika, tetapi juga tentang membangun identitas daerah.

Motif rapa dara sendiri merupakan gagasan dari Ibu Bupati Bombana, Hj. Kasmawati Kasim Marewa, yang kini menjadi simbol kebanggaan masyarakat Moronene. Motif ini menggambarkan kepala kuda yang sarat makna—melambangkan kekuatan, ketahanan, dan semangat pantang menyerah—nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bombana, baik di pesisir maupun di pegunungan.

“Selama pelaksanaan pusdiklat paskibraka kami akan senantiasa memperkenalkan arti dari motif rapa dara yang termuat di seragam peserta. Sehingga mereka tidak hanya memakai seragam, tetapi juga memahami makna dari motif tersebut,” kata Sunandar.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus menyebarluaskan penggunaan motif rapa dara di berbagai kesempatan, sehingga semakin banyak masyarakat yang mengenal dan mencintainya. “Insya Allah, dalam setiap kesempatan kami berkomitmen untuk menyebarluaskan motif rapa dara ini,” ucapnya penuh semangat.

Inisiatif ini menjadikan Pusdiklat Paskibraka tidak hanya sebagai ajang pembinaan fisik dan mental calon pengibar bendera, tetapi juga sebagai media edukasi budaya. Peserta diharapkan tidak sekadar menghafal gerakan baris-berbaris, melainkan juga memahami filosofi budaya yang mereka kenakan.

Dengan cara ini, Kesbangpol Bombana berupaya menanamkan rasa bangga terhadap warisan budaya daerah sekaligus membangun karakter generasi muda yang kuat, tangguh, dan berakar pada nilai-nilai luhur. Harapannya, semangat yang terkandung dalam motif rapa dara akan terus hidup, menjadi inspirasi, dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Kendari, sultranet.com – Balai Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian (BRMP) Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya mempercepat program cetak sawah dan Luas Tambah Tanam (LTT) di wilayah tersebut. Upaya ini dibahas dalam rapat koordinasi di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Sultra, Sabtu, 26 Juli 2025, yang dihadiri berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah hingga perguruan tinggi.

Rapat ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program cetak sawah rakyat berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. Hadir dalam pertemuan itu Kepala Dinas Kabupaten penerima program Cetak Sawah Rakyat (CSR), Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Tim Survei Investigasi Desain (SID) dari Universitas Halu Oleo, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana Sarif, SH, dan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Rahmatia, SP, MP.

Kepala BRMP Sultra, Budi Darma Putra, mengatakan percepatan program ini penting untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produksi padi di Sulawesi Tenggara. “Kami tidak hanya menargetkan pencetakan sawah baru, tetapi juga memastikan petani mendapatkan pendampingan dan teknologi yang tepat agar lahan yang dicetak bisa produktif secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan petani menjadi kunci keberhasilan. “Dengan kerja sama yang solid, proses cetak sawah dapat lebih cepat, efisien, dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” tambahnya.

Direktur Jenderal PSP Kementerian Pertanian yang hadir dalam rapat itu menyampaikan bahwa program cetak sawah dan LTT di Sultra juga menjadi bagian dari target nasional untuk memastikan ketersediaan pangan. “Kami memandang Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar, sehingga perlu dukungan maksimal agar setiap hektare yang dicetak memberi hasil optimal,” katanya.

Sementara itu, Tim SID dari Universitas Halu Oleo menyampaikan hasil kajian teknis terkait lokasi dan desain lahan yang akan dicetak. Kajian ini menjadi acuan pelaksanaan konstruksi agar lahan baru dapat langsung diolah dengan sistem irigasi yang memadai.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, SH, menilai program ini akan menjadi dorongan besar bagi petani di daerahnya. “Bombana memiliki lahan yang siap dicetak, dan kami siap mendukung penuh agar program ini berjalan sesuai rencana,” ungkapnya.

BRMP Sultra memastikan bahwa percepatan LTT akan menjadi fokus utama selain pencetakan sawah. Dengan begitu, target produksi nasional bisa tercapai, dan ketersediaan pangan di tingkat lokal dapat terjaga. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah lahan produktif, tetapi juga membawa manfaat jangka panjang melalui sistem pertanian berkelanjutan.

Dengan agenda besar ini, Sulawesi Tenggara diharapkan mampu menjadi salah satu lumbung pangan andalan di Indonesia timur, sekaligus memberi kontribusi nyata pada ketahanan pangan nasional.

Kendari, sultranet.com – Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) secara resmi menunjuk Dr (C) H. Fajar Ishak Daeng Jaya, S.E., M.H., sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pengurus Wilayah IPHI Provinsi Sulawesi Tenggara (PW-IPHI Sultra) untuk masa bakti 2025–2030.

Keputusan tersebut tertuang dalam SK Nomor: 3.355/Skep/PP-IPHI/VII/2025 yang ditandatangani di Jakarta pada 24 Juli 2025 oleh Ketua Umum IPHI, Dr. Ir. H. Erman Suparno, MBA, M.Si., bersama Sekretaris Jenderal Ir. H. A. Bambang Irianto.

Penunjukan ini dilakukan sehubungan dengan berakhirnya masa kepengurusan sebelumnya serta untuk menjaga keberlanjutan program dan konsolidasi organisasi hingga terselenggaranya Musyawarah Wilayah (Muswil) IPHI Sultra.

Fajar Ishak akan memimpin organisasi secara kolektif dan bertanggung jawab penuh selama masa transisi, paling lama 45 hari kerja atau hingga Muswil digelar.

“Penetapan ini merupakan langkah strategis demi kesinambungan organisasi dan penguatan nilai ukhuwah yang menjadi ruh gerakan IPHI,” ujar Erman Suparno. Jumat (25/7)

Penetapan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dua periode itu sebagai Plt Ketua IPHI, telah melalui mekanisme internal organisasi dan hasil koordinasi langsung antara Sekretaris Jenderal IPHI dan dirinya pada 10 Juli 2025 di Kendari.

Sosok Fajar dipandang memiliki kapasitas, jejaring, dan integritas untuk mengonsolidasikan kembali semangat persaudaraan haji di Bumi Anoa.

Dalam pernyataannya, Fajar Ishak menyampaikan terima kasih atas amanah yang dipercayakan kepadanya.

Ia menegaskan siap mengemban tugas tersebut dengan prinsip kolektif kolegial serta menjadikan IPHI sebagai rumah besar para haji Sultra yang inklusif dan produktif.

“Saya akan rangkul semua elemen IPHI di daerah, termasuk yang ada di kabupaten/kota. Kita ingin IPHI Sultra tumbuh menjadi organisasi yang tidak hanya membina ukhuwah, tetapi juga hadir memberi manfaat sosial bagi masyarakat luas,” tegasnya.

Penunjukan Fajar Ishak juga mempertegas posisi hukum dan legalitas IPHI berdasarkan hasil Muktamar VII tahun 2021 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, serta dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 480 K/TUN/2022.

Dengan kepemimpinan transisional ini, IPHI Sultra diharapkan mampu menjaga kekompakan dan menata kembali sistem organisasi hingga terpilihnya kepengurusan definitif melalui Muswil mendatang.