Kolaka Utara, sultranet.com – Ketua TP PKK Kabupaten Kolaka Utara, Dra. Hj. Andi Nurhayani Nurrahman, resmi dikukuhkan sebagai Bunda PAUD sekaligus Bunda Literasi Kabupaten Kolaka Utara. Pengukuhan dilakukan secara serentak bersama 17 Bunda PAUD dan Bunda Literasi dari seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara oleh Gubernur Sultra, dalam sebuah upacara resmi di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur, Kendari.

Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sultra bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuannya, memperkuat sinergi pembangunan sumber daya manusia melalui penguatan budaya baca dan pendidikan anak usia dini yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tenggara menekankan bahwa peran Bunda Literasi dan Bunda PAUD sangat strategis dalam membangun karakter generasi sejak usia dini. “Peran para bunda tidak hanya simbolis, tetapi menjadi ujung tombak penggerak literasi keluarga dan PAUD berkualitas di daerah masing-masing,” ujarnya.

Andi Nurhayani menyampaikan komitmennya untuk berperan aktif dalam mendukung program-program literasi dan PAUD di Kolaka Utara. Ia menilai, sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk menciptakan generasi cerdas dan berkarakter yang dimulai dari usia dini. “Mari secara bersama kita bersinergi untuk menciptakan generasi bangsa dimulai dari usia dini,” tegasnya.

Pengukuhan ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Kolaka Utara dalam mempertegas peran perempuan, khususnya dalam sektor pendidikan dan pengembangan literasi keluarga. Dengan adanya Bunda PAUD dan Bunda Literasi, diharapkan program-program pembinaan anak usia dini serta gerakan membaca di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat bisa lebih terkoordinasi dan efektif.

Selain itu, keberadaan Bunda PAUD dan Bunda Literasi diharapkan mampu menjembatani aspirasi masyarakat hingga ke tingkat desa, serta menjadi motivator dalam menciptakan ekosistem belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Pemerintah daerah juga mendorong agar gerakan literasi tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan, melainkan menyasar daerah pelosok agar akses terhadap pendidikan dasar dan budaya baca dapat merata.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program literasi dan PAUD berjalan secara berkelanjutan dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan semangat kolaborasi dan peran aktif para bunda di lapangan, Kolaka Utara menatap optimistis masa depan generasi muda yang lebih berkualitas, madani, dan siap bersaing secara global. (IS)

Kendari, sultranet.com – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., resmi dikukuhkan sebagai Bunda PAUD dan Bunda Literasi Kabupaten Bombana oleh Bunda PAUD dan Bunda Literasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Arinta Nila Hapsari. Prosesi yang berlangsung khidmat dan penuh makna itu digelar di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Jumat (25/7/2025).

Pengukuhan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan serentak Bunda PAUD dan Bunda Literasi se-Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, Ibu Arinta Nila Hapsari juga telah dikukuhkan oleh Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M., sebagai Bunda PAUD dan Bunda Literasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Agenda ini menjadi momentum penguatan komitmen bersama untuk mendukung Gerakan Nasional Literasi dan meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di daerah.

Acara dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sultra, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi, para bupati dan wali kota se-Sultra, serta Ketua TP PKK kabupaten/kota. Suasana berlangsung meriah, namun tetap sarat pesan mendalam tentang pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam membentuk generasi masa depan.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menekankan pentingnya sinergi seluruh elemen masyarakat untuk memajukan pendidikan dan literasi. “Pendidikan anak usia dini dan literasi adalah pondasi utama untuk menciptakan generasi unggul. Peran Bunda PAUD dan Bunda Literasi di tiap daerah harus menjadi garda terdepan dalam memperkuat ketahanan intelektual anak-anak kita,” ujarnya.

Usai dikukuhkan, Hj. Fatmawati menyampaikan rasa syukur dan tekadnya untuk menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. “Sebagai Bunda PAUD dan Bunda Literasi, saya bertekad untuk hadir di tengah masyarakat, menjangkau setiap desa dan pelosok, membawa semangat membaca, bermain sambil belajar, serta memastikan anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang layak, menyenangkan, dan bermutu sejak usia dini,” kata Fatmawati.

Ia menegaskan bahwa langkah awal yang akan ditempuh adalah menginisiasi Gerakan Literasi Keluarga, mendorong PAUD ramah anak dan inklusif, serta membangun kerja sama dengan dinas terkait, komunitas, dan lembaga pendidikan. Targetnya, akses dan kualitas layanan PAUD di Bombana meningkat, sekaligus menumbuhkan budaya literasi yang merata hingga pelosok desa.

Selain itu, Fatmawati juga berkomitmen untuk menghadirkan kegiatan literasi berbasis keluarga, mendorong keterlibatan orang tua, serta memperkuat peran guru PAUD sebagai pendidik pertama yang membentuk karakter anak. Menurutnya, membangun generasi yang cerdas tidak hanya tugas sekolah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

Momentum ini diharapkan menjadi langkah strategis bagi Kabupaten Bombana dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Dengan pendekatan holistik yang menggabungkan pendidikan, literasi, dan pembinaan karakter, diharapkan pembangunan sumber daya manusia di Bombana semakin kuat dan berkelanjutan.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Muhammadiyah Kolaka Utara (UMKOTA) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada Jumat (25/7/2025).

Kesepakatan ini diteken langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., dan Rektor UMKOTA, H. Muhammad Idrus, S.Sos., M.Si., di hadapan Forkopimda, kepala OPD, dan civitas akademika UMKOTA.

Dalam sambutannya, Bupati Nur Rahman menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Kolaka Utara untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan tinggi lokal, kita mampu menciptakan program pengabdian masyarakat yang benar-benar berdampak positif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara,” ujar Bupati.

Menurutnya, kehadiran perguruan tinggi tidak hanya sebagai tempat belajar dan meneliti, tetapi juga harus menjadi mitra strategis dalam merancang dan mengeksekusi solusi atas berbagai tantangan pembangunan daerah.

Sementara itu, Rektor UMKOTA, H. Muhammad Idrus, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Pemkab Kolaka Utara dalam membangun sinergi berkelanjutan bersama kampus.

Ia menyebut MoU ini akan membuka ruang kolaborasi lintas sektor, mulai dari pendidikan vokasional, penguatan kapasitas SDM, hingga riset-riset kebijakan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

“MoU ini bukan sekadar simbolis, tetapi menjadi tonggak awal UMKOTA hadir lebih dekat dan berperan nyata dalam pembangunan Kolaka Utara,” kata Rektor.

MoU tersebut juga menjadi fondasi penguatan peran UMKOTA sebagai institusi pendidikan tinggi yang berorientasi pada pemberdayaan lokal dan kesejahteraan masyarakat. Dalam waktu dekat, kedua pihak akan menyusun rencana aksi bersama yang melibatkan mahasiswa, dosen, serta perangkat daerah.

Penandatanganan MoU ini disambut antusias oleh berbagai pihak karena dinilai sebagai bentuk kemitraan produktif antara akademisi dan pemerintah. Diharapkan, implementasi dari kerja sama ini akan menghasilkan inovasi kebijakan dan solusi nyata bagi kebutuhan pembangunan di Kolaka Utara.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara mulai mempersiapkan rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Madani, Kantor Bupati Kolaka Utara, Jumat (25/7/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., dan dihadiri oleh Plh. Sekretaris Daerah Kolaka Utara, H. Idrus, S.Sos., M.Si., unsur Forkopimda, pimpinan DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah undangan.

Dalam sambutannya saat membuka rapat, Bupati Nur Rahman menekankan pentingnya memaknai peringatan hari kemerdekaan sebagai momentum kebangsaan yang harus dirayakan secara inklusif oleh seluruh elemen masyarakat.

“Pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT RI merupakan agenda wajib bagi kita semua sebagai wujud kecintaan dan kebanggaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadikan momentum ini sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Bupati.

Tahun ini, peringatan HUT RI ke-80 mengusung tema nasional “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” yang secara resmi diluncurkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, pada Kamis (24/7/2025). Tema ini dinilai sangat relevan dengan semangat Kolaka Utara yang mengedepankan gotong royong dan semangat kolektif dalam pembangunan daerah.

Bupati Kolaka Utara menegaskan bahwa peringatan HUT RI tahun ini tidak hanya berfokus pada kemeriahan semata, tetapi juga menjadi momen reflektif untuk terus menjaga semangat perjuangan para pahlawan dalam mengisi kemerdekaan.

“Mari kita sambut dan rayakan HUT RI ke-80 ini dengan semangat persatuan. Bangkit bersama, bekerja bersama, untuk Indonesia yang lebih maju, khususnya Kolaka Utara yang kita cintai,” pungkas Bupati.

Sementara itu, Plh. Sekda Kolaka Utara, H. Idrus, dalam pemaparan teknisnya menjelaskan bahwa berbagai kegiatan lomba dan pertandingan antar instansi akan digelar sebagai bagian dari perayaan tersebut. Beberapa di antaranya adalah lomba gerak jalan indah tingkat OPD dan sekolah, tarik tambang antar OPD, bola voli antar OPD, dan lomba kebersihan kantor.

“Spirit dalam kegiatan ini adalah semarak dan sederhana. Yang terpenting adalah partisipasi aktif seluruh elemen, bukan sekadar seremonial,” ujar Sekda.

Ia juga menghimbau seluruh warga Kolaka Utara untuk turut menyemarakkan perayaan ini dengan memasang bendera merah putih dan umbul-umbul di kantor, sekolah, dan rumah masing-masing mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2025.

Lebih lanjut, pemerintah daerah menargetkan agar semangat nasionalisme terus diperkuat melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang digelar. Selain itu, peringatan ini juga diharapkan menjadi sarana mempererat tali silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat serta menguatkan rasa persatuan dan kesatuan.

Rangkaian kegiatan HUT RI ke-80 tingkat Kabupaten Kolaka Utara ini akan dimulai pada awal Agustus dan berpuncak pada upacara peringatan kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 2025 mendatang.

Bombana, Sultranet.com – Komandan Kodim 1431/Bombana Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P., M.I.P., menggelar pertemuan silaturahmi dengan para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3 yang berasal dari Kabupaten Bombana. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kodim 1431/Bombana, Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Jum’at (25/7/2025).

Silaturahmi ini bertujuan mempererat hubungan antara TNI dengan para generasi muda intelektual yang memiliki peran penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kabupaten Bombana.

“Selamat datang di Makodim 1431/Bombana. Saya harap kehadiran kalian bisa menjadi katalisator positif dalam mendukung program-program pembangunan nasional di daerah,” kata Dandim Letkol Inf Andi Irfandi saat membuka pertemuan.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan SPPI sangat erat kaitannya dengan program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden RI melalui Asta Cita. Salah satunya adalah program Masyarakat Bergizi (MBG) yang saat ini digulirkan oleh Kementerian Pertahanan.

“Program MBG ini sangat mulia. Kita harus dukung bersama, dan adik-adik SPPI saya harapkan bisa membantu Kodim dalam sosialisasi program ini, termasuk Dapur Sehat di masyarakat,” ujar Dandim.

Dalam arahannya, Dandim juga menekankan pentingnya menjaga semangat dan kedisiplinan yang telah mereka terima selama Pendidikan dan pelatihan. Ia meminta agar nilai-nilai itu tetap terjaga dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Tak hanya itu, Dandim memberikan penekanan khusus terkait tata kelola kerja sama antara sekolah dan mitra program MBG. Ia mengingatkan agar seluruh kepala sekolah di wilayah Bombana tidak menandatangani MoU dengan pihak manapun yang mengatasnamakan programi tersebut.

“Penandatanganan MoU hanya boleh dilakukan oleh Kepala SPPG sebagai perwakilan resmi dari BGN di daerah. Jadi, mohon jangan sembarangan menandatangani surat kerja sama,” tegasnya.

Ia juga mengimbau agar para SPPI berhati-hati dalam memberikan data peserta didik, terutama kepada oknum yang mengaku sebagai mitra yayasan atau BGN. Segala bentuk permintaan data sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada koordinator wilayah.

“Jika ada pihak yang datang meminta data, pastikan dulu apakah mereka betul-betul mitra resmi. Laporkan dan koordinasikan dengan Korwil sebelum memberikan informasi,” jelas Dandim.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa mitra yang sudah masuk tahap survei lapangan adalah mitra sah dan berhak mendapatkan data penerima manfaat. Untuk itu, Dandim berharap SPPI bisa segera melakukan validasi data di wilayah tugas masing-masing.

Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPI Bombana, Santi Siska Pratama, memaparkan rencana kegiatan SPPI Batch 3 di Kabupaten Bombana. Ia menjelaskan bahwa para SPPI akan menjalankan tugas baik di dapur sehat maupun di lapangan.

“Kami diarahkan untuk magang di dapur dan juga melakukan pendataan terhadap penerima manfaat. Selain Mendata Jumlah siswa, kami juga mendata ibu hamil, ibu menyusui, balita, bahkan hingga ke pondok pesantren,” ujar Santi.

Ia juga menyampaikan permintaan dukungan dari Kodim agar para Babinsa bisa mendampingi tim SPPI saat turun ke lapangan. Hal ini penting untuk mendukung kelancaran pendataan dan keamanan kegiatan.

“Kami berharap bisa mendapatkan pendampingan dari Babinsa saat melaksanakan tugas di desa. Pendataan ini sangat penting untuk memetakan sasaran program secara akurat,” tambahnya.

Santi mengungkapkan bahwa sejauh ini baru tiga lokasi di Kabupaten Bombana yang telah mendapatkan survei lapangan. Ia berharap wilayah lain segera menyusul dalam waktu dekat.

“Kami siap menjalankan tugas sebaik mungkin dan berharap sinergi ini terus berjalan agar program-program pemerintah pusat bisa berjalan optimal hingga ke pelosok desa,” pungkasnya.

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam membangun kolaborasi antara unsur TNI dan SPPI dalam mendukung program strategis nasional yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat bawah, khususnya terkait gizi dan kesehatan. (Pen)

Kendari, sultranet.com – Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) resmi menunjuk Dr (C) H. Fajar Ishak Daeng Jaya, SE., MH, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pengurus Wilayah IPHI Provinsi Sulawesi Tenggara (PW-IPHI Sultra) masa bakti 2025–2030. Penunjukan ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 3.355/Skep/PP-IPHI/VII/2025 yang ditetapkan di Jakarta pada 24 Juli 2025.

Penunjukan Fajar Ishak sebagai Plt dilakukan menyusul kekosongan jabatan ketua setelah KH Hasbullah menyatakan pengunduran diri secara resmi melalui surat tertanggal 3 Juni 2025. KH Hisbullah sebelumnya menjabat berdasarkan SK PP IPHI Nomor 3.308/S.Kep/PP-IPHI/XII/2024.

“Penunjukan Plt ini untuk menjaga kesinambungan roda organisasi dan pelaksanaan program kerja, sekaligus menyiapkan Musyawarah Wilayah (Muswil) IPHI Sultra,” ujar Ketua Umum PP IPHI, Dr. Ir. H. Erman Suparno, MBA, M.Si.

Dalam SK tersebut disebutkan bahwa masa tugas Plt akan berlangsung maksimal selama 45 hari kalender atau hingga Muswil IPHI Sultra resmi digelar. Penunjukan ini juga telah melalui koordinasi internal, termasuk diskusi langsung antara Sekjen IPHI Ir. H. A. Bambang Irianto dan Fajar Ishak di Kendari pada 10 Juli 2025.

Penetapan Fajar Ishak sebagai Plt dilakukan secara kolektif kolegial, mencerminkan semangat ukhuwah dan musyawarah yang menjadi landasan gerak IPHI. Ia diharapkan mampu membawa angin segar bagi konsolidasi organisasi dan persiapan regenerasi kepemimpinan IPHI Sulawesi Tenggara ke depan.

Selain sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara 2 Periode dari Partai Hanura, H. Fajar Ishak juga dikenal luas sebagai tokoh haji dan organisatoris dengan rekam jejak panjang di berbagai lembaga keumatan.

Ia menyatakan kesiapannya untuk menjalankan amanah tersebut secara maksimal, sembari merangkul seluruh elemen IPHI di tingkat wilayah dan kabupaten/kota.

“IPHI adalah rumah besar para haji Indonesia. Kita akan terus merawat kebersamaan, memperkuat pelayanan, dan menjaga marwah organisasi agar tetap menjadi teladan dalam membangun ukhuwah islamiyah dan kontribusi sosial,” singkatnya.

Bombana, Sultranet.com – Wujud nyata kepedulian TNI terhadap masyarakat kembali ditunjukkan oleh Kodim 1431/Bombana. Bekerja sama dengan Perum Bulog, Kodim menyalurkan bantuan beras sekaligus mendukung program nasional Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Kamis (24/07/2025). Kegiatan ini dipusatkan di Aula Serbaguna Makodim Bombana dan diselaraskan dengan video conference bersama Menteri Pertahanan Republik Indonesia.

Komandan Kodim 1431/Bombana, Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P., M.I.P., memimpin langsung kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan kemanusiaan TNI dalam membantu meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

“Kegiatan ini tidak hanya tentang menyalurkan beras. Ini tentang menjaga daya beli masyarakat dan memastikan semua warga, terutama yang kurang mampu, tetap bisa makan layak dan sehat,” ujar Letkol Andi Irfandi dengan penuh empati di hadapan para undangan dan penerima bantuan.

Kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat penting daerah, antara lain Pj. Sekda Bombana Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., Wakapolres Bombana Kompol Reda Irfanda, S.H., S.I.K., M.I.K., perwakilan Kejari Bombana Vincen Simanjuntak, S.Hut., serta Pimpinan Cabang Perum Bulog Bombana Aang Fahri Hajad, S.E. Kehadiran Kasdim Mayor Arm Bambang Wardiyanto, Para Perwira Staf, Danramil, Babinsa, dan staf Kodim menambah kesan kuat bahwa program ini benar-benar melibatkan seluruh unsur pemerintahan.

Menurut Kabulog Bombana Aang Fahri Hajad, hingga tanggal 24 Juli 2025, pihaknya telah menyalurkan sebanyak 145.960 kilogram beras kepada 7.298 penerima bantuan di Bombana. Setiap warga menerima 20 kilogram beras sebagai bagian dari program SPHP yang bertujuan menjaga ketersediaan pangan dan harga tetap stabil.

“Ini bukan hanya distribusi logistik, tetapi bentuk kehadiran negara melalui Bulog dan TNI di tengah-tengah masyarakat. Kami pastikan bantuan ini tepat sasaran dan tepat waktu,” jelas Aang Fahri dengan penuh semangat.

Pada kesempatan itu, 56 warga secara simbolis menerima langsung bantuan beras dari Dandim dan Kabulog. Proses penyerahan berlangsung tertib, hangat, dan disaksikan oleh unsur Forkopimda serta para Babinsa yang selama ini aktif mendampingi masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Salah seorang penerima bantuan, Ibu Rukiah (47), warga Kecamatan Rarowatu Utara, menyampaikan rasa syukur dan harunya.

“Bantuan ini sangat berarti bagi kami. Terima kasih kepada TNI dan Bulog. Semoga kegiatan seperti ini terus ada dan makin banyak warga yang terbantu,” ujarnya.

Program SPHP dan penyaluran bantuan beras ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara TNI dan lembaga pemerintah mampu memberikan dampak positif dan langsung dirasakan masyarakat. Harapannya, program ini terus digulirkan secara berkala guna memperkuat ketahanan pangan dan menumbuhkan rasa semangat di tengah tantangan ekonomi saat ini. (Pen)

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana resmi membentuk Panitia Pelaksana Program Beasiswa Bombana Berani dan Beasiswa Berani Berprestasi tahun 2025. Panitia ini dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor 100.3.2.2-1589 Tahun 2025 tertanggal 23 Juli 2025.

Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bombana, Hj. Suarni, SP., MP. ditunjuk sebagai Ketua Tim Panitia. Ia menegaskan bahwa pembentukan panitia ini merupakan langkah awal untuk memastikan proses seleksi dan penyaluran beasiswa berjalan transparan, adil, dan tepat sasaran.

“Panitia ini akan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, mulai dari seleksi, verifikasi hingga validasi di perguruan tinggi. Kami berkomitmen menjaga integritas agar beasiswa ini benar-benar dinikmati oleh putra-putri Bombana yang berhak,” ungkap Hj. Suarni.

Dalam susunan panitia, Bupati Bombana, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD Kabupaten Bombana ditetapkan sebagai pengarah, sementara Pj. Sekretaris Daerah Bombana bertindak sebagai penanggung jawab. Susunan kepanitiaan juga melibatkan berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah terkait, pejabat teknis, hingga unsur pers.

Tim seleksi terdiri atas Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Sosial, Bagian Hukum Setda, serta Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo setempat. Selain itu, sejumlah wartawan lokal juga dilibatkan dalam kepanitiaan ini.

Lebih lanjut, Pemkab Bombana juga membentuk Tim Administrasi dan Verifikasi Faktual yang dibagi ke dalam tiga wilayah besar, yaitu Rumbia dan pemekarannya, Kabaena dan pemekarannya, serta Poleang dan pemekarannya. Tim ini bertugas memverifikasi data calon penerima dan melakukan validasi ke perguruan tinggi.

“Beasiswa Bombana Berani dan Berani Berprestasi adalah bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap pendidikan. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada anak Bombana yang putus kuliah hanya karena kendala biaya,” tegas Hj. Suarni.

Dengan adanya panitia resmi, Pemkab Bombana berharap program beasiswa tahun 2025 dapat berjalan lebih optimal, terukur, dan memberi manfaat besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Untuk melihat susunan panitia lengkap silahkan klik Link dibawah ini :

[SALINAN-ASLI] SK PEMPENTUKAN PANITIA BEASISWA BOMBANA BERANI DAN BEASISWA BERANI BERPRESTASI TAHUN 2025

Kendari, sultranet.com – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kendari resmi memilih Jans Viktor sebagai Ketua dan Satrianus Taulabi sebagai Sekretaris Cabang untuk masa bakti 2025–2027. Keduanya terpilih dalam Konferensi Cabang (Konfercab) ke-XXIII yang digelar selama empat hari, sejak 21 hingga 24 Juli 2025, di Balai Guru Penggerak, Andonohu, Kota Kendari.

Konfercab ke-XXIII GMKI Kendari tahun ini berlangsung dalam suasana yang demokratis dan penuh kekeluargaan. Mengusung semangat refleksi spiritual dan kebersamaan lintas generasi, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menata arah baru organisasi untuk dua tahun ke depan. Tak hanya menjadi forum pemilihan pengurus, Konfercab juga menjadi ruang pembelajaran dan perenungan bersama untuk menghadapi dinamika pelayanan di tengah masyarakat.

Usai ditetapkan sebagai Ketua Cabang terpilih, Jans Viktor menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan bahwa amanah ini adalah awal dari tanggung jawab besar yang harus dijalankan bersama seluruh kader GMKI Kendari.

“Terpilihnya kami bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab besar yang harus dijalankan bersama. Kami mengajak seluruh kader GMKI Kendari untuk terus bergandengan tangan, bersatu dalam kasih dan karya, serta tetap setia pada nilai-nilai ke-Kristenan dan ke-Indonesiaan,” ujar Jans Viktor saat memberikan sambutan di hadapan peserta Konfercab.

Sementara itu, Satrianus Taulabi yang terpilih sebagai Sekretaris Cabang menyampaikan harapannya agar kepengurusan yang baru dapat melanjutkan semangat pelayanan yang inklusif, terbuka, dan tetap berakar pada nilai-nilai iman, ilmu, dan pengabdian.

“Kami ingin menjadikan GMKI Kendari sebagai ruang pembinaan yang semakin progresif dan kontekstual dengan tantangan zaman, tanpa meninggalkan akar spiritualitas yang menjadi fondasi utama gerakan ini,” ucap Satrianus.

Selain menetapkan struktur kepengurusan baru, Konfercab XXIII juga menghasilkan berbagai rekomendasi strategis dan rumusan program kerja. Beberapa di antaranya mencakup penguatan kaderisasi, peningkatan literasi digital di kalangan anggota, hingga keterlibatan aktif dalam isu-isu sosial dan lingkungan di Sulawesi Tenggara. Keputusan-keputusan ini diambil melalui musyawarah panjang yang melibatkan seluruh peserta dengan semangat partisipatif.

Ketua Panitia Konfercab, Kriatian Abiil Kornelis, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi seluruh kader dan undangan yang hadir. Ia menekankan bahwa Konfercab bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan tonggak sejarah yang menyimpan makna perjuangan lintas generasi.

“Harapan saya dalam pelaksanaan KSL dan Konfercab ke-23 ini, kiranya benar-benar menjadi ruang pembelajaran, perenungan, dan pengambilan keputusan yang strategis bagi masa depan pelayanan dan perjuangan GMKI Kendari. Biarlah ini semua tidak hanya menjadi agenda dua tahunan tingkat cabang, melainkan juga menjadi simbol warisan nilai-nilai Iman, Ilmu, dan Pengabdian,” tuturnya.

Dengan semangat baru yang diusung, GMKI Kendari diharapkan mampu terus hadir sebagai garam dan terang di tengah masyarakat. Organisasi ini tetap memegang teguh misinya sebagai wadah pertumbuhan kader yang berintegritas, kritis, serta peduli terhadap persoalan bangsa dan gereja.

Berakhirnya Konfercab XXIII bukanlah penutupan semangat, melainkan langkah awal menuju babak baru pelayanan dan karya kolektif di bumi Sulawesi Tenggara. GMKI Cabang Kendari, dalam kepemimpinan yang baru, siap menjawab tantangan zaman dengan keteguhan iman, kekayaan ilmu, dan kerendahan hati dalam pengabdian.

Pewarta: Azuli

Bombana, sultranet.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bombana bersama Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Bombana menandatangani Pakta Integritas sekaligus penyerahan Surat Perintah Pengamanan dan Pembangunan Strategis (PPS) dalam sebuah seremoni resmi di Aula Kejaksaan Negeri Bombana, Selasa, 23 Juli 2025.

Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam pelaksanaan program strategis pembangunan pariwisata di wilayah Kabupaten Bombana. Sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah karena diyakini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Kepala Kejaksaan Negeri Bombana, Agung Sugiharto, S.Kom., S.H., M.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa pendampingan hukum yang diberikan melalui PPS bukanlah bentuk intervensi, melainkan dukungan konkret dalam memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

“Kami hadir bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mencegah potensi penyimpangan. Tugas kami adalah mengawal pembangunan agar berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran,” tegas Agung.

Ia juga menyampaikan bahwa Kejaksaan siap membuka ruang konsultasi dan komunikasi yang konstruktif dengan setiap instansi teknis yang membutuhkan pendampingan, termasuk Dinas Pariwisata Bombana.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana, Anisa Sri Prihatin, S.Sos., M.Si., melalui Sekretaris Dinas, Sarwana Amir, Sp., M.Si., menyampaikan apresiasi atas pendampingan hukum dari Kejari. Menurutnya, sinergi ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dalam menjalankan program-program pembangunan.

“Kami siap bekerja secara profesional dan akuntabel. Pendampingan dari Kejari menjadi bekal penting bagi kami untuk melangkah lebih percaya diri, tanpa rasa khawatir, namun tetap patuh pada aturan,” ujarnya.

Sarwana menambahkan bahwa pihaknya akan menjadikan kerja sama ini sebagai momentum refleksi dan penguatan internal di tubuh Disparpora Bombana agar program-program strategis kepariwisataan dapat terlaksana secara maksimal, menyentuh kebutuhan masyarakat, serta mampu mengangkat potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Bombana.

Penandatanganan Pakta Integritas ini juga diharapkan dapat mempererat koordinasi lintas sektor, memperkuat pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran hukum, dan menjadikan pembangunan pariwisata sebagai sektor unggulan yang bersih dan berkualitas.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama antara jajaran Kejari dan Disparpora sebagai simbol sinergitas dan komitmen bersama menuju tata kelola pembangunan yang lebih transparan dan terpercaya di Kabupaten Bombana.