Bombana, Sultranet.com — Menyambut HUT ke-80 Kemerdekaan RI, sinergi TNI, Polri, pemerintah kecamatan, dan masyarakat terlihat nyata dalam kerja bakti membersihkan drainase di Desa Lombakasih, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, Jumat (8/8).

Kegiatan ini melibatkan Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia, Sertu Abdul Syukur, Sertu La Ode Masrun, dan Serda Harianto, bersama personel Polsek Lantari Jaya dan aparat kecamatan. Mereka bersama puluhan warga bergotong royong membersihkan saluran air yang tersumbat sampah dan endapan tanah.

Camat Lantari Jaya, Amsal, SKM, menyampaikan apresiasi atas kekompakan seluruh pihak. “Ini bukan sekadar bersih-bersih, tetapi cerminan kepedulian dan kebersamaan. Semoga bisa menjadi contoh bagi desa lainnya,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kapolsek Lantari Jaya, Ipda Prasetyo Ninto, SH, Cpm, menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat. “Menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari upaya menciptakan wilayah yang sehat dan aman,” katanya.

Babinsa Sertu Abdul Syukur menambahkan, kegiatan ini juga bagian dari pembinaan teritorial TNI. “Kami hadir untuk dekat dengan masyarakat. Gotong royong adalah kekuatan bangsa yang harus dijaga,” tegasnya.

Kerja bakti ini memperlihatkan semangat kolaboratif lintas sektor di Kecamatan Lantari Jaya, sekaligus menjadi simbol kuat bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. (SBU)

Kendari, sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ir. Hugua, M.Ling., meninjau langsung proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buton Tengah yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Kunjungan ini berlangsung pada Jumat, 8 Agustus 2025, dan turut dihadiri Bupati Buton Tengah bersama jajaran pemerintah daerah serta sejumlah pejabat terkait.

Dalam tinjauannya, Hugua menegaskan pentingnya menjaga kualitas pembangunan sekaligus memastikan pengerjaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Ia menyebut RSUD Buton Tengah merupakan bukti nyata visi Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses layanan kesehatan yang merata hingga ke daerah terpencil.

“Ini kesempatan penting yang harus dimanfaatkan maksimal. Dua hambatan utama yang harus segera diatasi adalah birokrasi dan transportasi. Progres proyek harus dihitung dan dipacu agar selesai tepat waktu,” kata Hugua di lokasi pembangunan.

Menurutnya, dengan sisa waktu sekitar empat bulan hingga akhir tahun, percepatan pekerjaan menjadi kunci. Ia menegaskan bahwa hambatan teknis maupun administratif harus segera diselesaikan agar target pembangunan tidak meleset. “Saya, mewakili Pak Gubernur bersama Pak Bupati, mendorong agar hambatan transportasi dan birokrasi segera diselesaikan sehingga target penyelesaian proyek dapat tercapai,” ujarnya.

Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu RSUD Buton Tengah masuk dalam program Quick Wins Kementerian Kesehatan. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan mutu layanan rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C, sehingga masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, tenaga medis yang memadai, serta layanan spesialis yang selama ini sulit dijangkau.

Di lapangan, pembangunan RSUD ini diproyeksikan tidak hanya menjadi fasilitas kesehatan modern, tetapi juga menjadi pusat rujukan medis di wilayah kepulauan. Dengan peningkatan tipe rumah sakit, masyarakat Buton Tengah tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke daerah lain untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Bupati Buton Tengah menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan dukungan penuh, termasuk koordinasi lintas instansi untuk mengurai hambatan yang ada. “Pembangunan ini tidak hanya soal infrastruktur, tetapi soal hak masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” katanya.

Selain aspek teknis, pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya memastikan kelengkapan alat medis, ketersediaan dokter spesialis, dan sistem manajemen rumah sakit yang profesional. Hal ini dinilai akan memperkuat peran RSUD Buton Tengah sebagai rumah sakit rujukan sekaligus mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Hugua berharap percepatan pembangunan RSUD ini dapat menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam mewujudkan layanan publik yang merata. “Kita ingin proyek ini selesai sesuai target, tepat mutu, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Proyek RSUD Buton Tengah menjadi salah satu fokus pembangunan di sektor kesehatan di Sulawesi Tenggara, sejalan dengan program strategis pemerintah pusat untuk memperkuat layanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.

Bombana, sultranet.com | Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Badan Keuangan Daerah menggelar Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 dengan fokus pada capaian realisasi dan pemanfaatan kanal digitalisasi. Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si di Ruang Rapat LPTQ, Kamis, 7 Agustus 2025.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan penerimaan PAD dari berbagai sektor serta tantangan yang dihadapi perangkat daerah dalam pengelolaan pendapatan. Selain evaluasi, rapat juga menjadi ruang koordinasi untuk memperkuat strategi optimalisasi PAD melalui digitalisasi layanan publik, mulai dari retribusi hingga pajak daerah.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menegaskan bahwa PAD merupakan kekuatan fundamental bagi kemandirian fiskal daerah. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PAD agar bekerja lebih sinergis dan konsisten dalam menggali potensi lokal.

“PAD adalah salah satu sumber kekuatan keuangan daerah yang harus dikelola secara akuntabel dan inovatif. Kita perlu memastikan setiap potensi yang ada dapat dioptimalkan dengan strategi yang tepat dan pendekatan teknologi yang efisien,” ujar Ahmad Yani.

Menurutnya, digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga meningkatkan transparansi, akurasi data, serta meminimalisasi kebocoran penerimaan. Ia menambahkan, percepatan reformasi birokrasi di bidang keuangan daerah harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia di setiap OPD.

Rapat evaluasi ini juga dihadiri oleh Penjabat Sekda Bombana, para kepala perangkat daerah, serta perwakilan pengelola retribusi daerah. Diskusi berjalan dinamis dengan berbagai masukan terkait kendala lapangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi hingga tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah daerah menargetkan agar capaian PAD tahun 2025 tidak hanya memenuhi proyeksi anggaran, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Optimalisasi PAD melalui digitalisasi diharapkan dapat memperkuat fondasi fiskal daerah, sekaligus membuka ruang inovasi bagi pelayanan publik yang lebih efektif.

Bagi masyarakat Bombana, kebijakan ini diharapkan menghadirkan layanan pembayaran pajak dan retribusi yang lebih mudah diakses, efisien, serta transparan. Dengan demikian, kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah dapat berjalan selaras dengan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara modern dan berintegritas.

Kendari, sultranet.com – Faried Arasy Ahmadinejad Arham, siswa MAN Insan Cendekia (IC) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berhasil lolos dalam Program Madrasah Goes Abroad 2025, sebuah program strategis dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang mempersiapkan siswa madrasah unggulan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi luar negeri.

Faried menjadi satu dari 100 siswa madrasah se-Indonesia yang dinyatakan lulus seleksi nasional. Ia juga menjadi satu dari dua siswa asal Sulawesi Tenggara yang lolos, dan satu-satunya putra daerah Bombana yang berhasil menembus program bergengsi ini.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari program ini. Ini adalah mimpi yang menjadi nyata,” ujar Faried

Faried merupakan Remaja yang lahir pada 7 Agustus 2008, kini berusia 17 tahun, dan merupakan putra dari pasangan Muh. Arham dan Sutinawaty.

Faried menegaskan dirinya siap mengikuti seluruh tahapan pelatihan dan pembinaan demi bisa mewujudkan cita-citanya kuliah di luar negeri. “Ini bukan akhir, tapi awal perjalanan. Saya ingin membuktikan bahwa anak daerah pun bisa bersaing dan berprestasi,” katanya.

Program Madrasah Goes Abroad merupakan inisiatif dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Melalui program ini, para siswa akan mengikuti pelatihan intensif selama dua minggu atau 360 jam pelajaran. Setelah itu, mereka akan dibagi ke dalam kelompok sesuai tujuan negara studi seperti Amerika, Australia, Asia, dan Timur Tengah.

Dalam kelompok tersebut, para siswa akan mendapatkan bimbingan dari para instruktur berpengalaman untuk membantu memperoleh Letter of Acceptance (LoA) dari universitas tujuan. LoA adalah surat resmi yang menyatakan bahwa seseorang telah diterima dalam program studi di universitas luar negeri.

Kelulusan Faried tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B-125/Dt.I.I/HM.01/08/2025 tertanggal 4 Agustus 2025, yang ditandatangani Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah, Nyayu Khodijah. Dalam surat tersebut, MAN IC Kota Kendari meloloskan dua siswa untuk mengikuti program tersebut.

“Program ini bukan hanya tentang belajar ke luar negeri, tetapi juga tentang membuka cakrawala berpikir, memperluas jaringan internasional, dan membuktikan bahwa siswa madrasah punya daya saing global,” ujar Nyayu Khodijah dalam keterangannya. (IS)

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mendorong transformasi digital layanan perpustakaan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Otomasi Pengolahan Buku dan Pelayanan Perpustakaan yang digelar di Aula Gedung Layanan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bombana, Kamis (7/8/2025).

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.P, ini diikuti para pustakawan dan pengelola perpustakaan dari sekolah maupun komunitas di seluruh wilayah Bombana.

Dalam sambutannya, Syahrun menekankan bahwa pemanfaatan teknologi menjadi langkah tak terelakkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. “Transformasi digital dalam dunia perpustakaan adalah sebuah keniscayaan. Sistem otomasi seperti Inlislite akan sangat membantu efisiensi dan akurasi pengolahan data koleksi buku,” ujarnya.

Bimtek ini bertujuan meningkatkan kemampuan teknis pengelola perpustakaan dalam mengelola data bibliografi, klasifikasi, dan sirkulasi buku secara digital. Melalui aplikasi Inlislite, peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang tata kelola perpustakaan berbasis teknologi, mulai dari penginputan koleksi hingga manajemen sirkulasi buku.

Suasana pelatihan berlangsung interaktif. Para peserta tidak hanya mendapatkan materi teoritis, tetapi juga praktik langsung agar mampu mengaplikasikan sistem otomasi secara mandiri di tempat tugas masing-masing.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bombana, Alfian, SH., M.A.P, yang menutup kegiatan, memberikan apresiasi atas semangat para peserta. “Semoga kegiatan ini menjadi pemantik semangat untuk terus memajukan dunia perpustakaan di daerah kita,” katanya.

Alfian juga berharap, ilmu yang diperoleh segera diimplementasikan sehingga layanan perpustakaan menjadi lebih modern, inklusif, dan mudah diakses masyarakat. “Kami ingin seluruh perpustakaan di Bombana, baik di sekolah maupun komunitas, memiliki standar layanan digital yang memudahkan siapa saja mencari informasi,” tambahnya.

Bimtek ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemkab Bombana untuk mendorong peningkatan literasi dan memastikan pelayanan perpustakaan sejalan dengan perkembangan zaman. Dengan adopsi teknologi, pemerintah daerah berharap literasi masyarakat dapat meningkat dan akses informasi semakin terbuka.

Di tengah gencarnya arus digitalisasi di berbagai sektor, transformasi perpustakaan menjadi salah satu prioritas agar generasi muda memiliki akses pengetahuan yang cepat, akurat, dan relevan. Pemerintah juga mengajak semua pihak untuk berkolaborasi memperkuat ekosistem literasi yang berkelanjutan.

Kendari, sultranet.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memperkuat sinergi pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik berbasis digital. Kesepakatan ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan di Hotel Zahra Syariah Kendari, Kamis, 7 Agustus 2025.

Rapat yang mengusung tema “Sinergi Dukcapil dan Kominfo melalui Fasilitasi Jaringan Komunikasi Data dalam Mendukung Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik Berbasis Digital” ini dihadiri jajaran pejabat Disdukcapil Provinsi Sultra, Kepala Dinas Dukcapil dan Kominfo kabupaten/kota se-Sultra, serta para perwakilan instansi terkait.

Kepala Dinas Kominfo Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, menegaskan pentingnya kolaborasi dua instansi ini dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia, sesuai amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019. “Kominfo menjaga, merawat, dan memastikan data tetap aman dan dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.

Ridwan menjelaskan, Kominfo berperan sebagai penanggung jawab pemanfaatan data kependudukan, mulai dari pengelolaan, pemeliharaan, hingga keamanan data. Sementara Dukcapil menjadi pengguna data sekaligus pengelola dan pendistribusi paket data kependudukan kepada instansi yang membutuhkan melalui jaringan aman VPN-IP.

Ia menilai transformasi digital menjadi kunci reformasi birokrasi, sejalan dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, ASR-HUGUA, untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan berintegritas. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital menjadi landasan penguatan integrasi layanan publik.

Menurutnya, pemerintah perlu menghapus tumpang tindih aplikasi dan membangun satu platform terintegrasi yang dapat melayani seluruh kebutuhan publik. Ridwan juga menyoroti pentingnya pengelolaan pengaduan digital melalui SP4N-LAPOR, serta penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap daerah.

Salah satu fokus pembahasan adalah penguatan jaringan intra-pemerintah berbasis VPN-IP. Ridwan mengibaratkan sistem ini sebagai “jalan tol” khusus antarinstansi yang aman dan efisien. “VPN-IP ini seperti iPhone, datanya terenkripsi. Aman, berbeda dengan sistem terbuka yang mudah disusupi,” jelasnya.

Sejak 2023, Pemprov Sultra telah membangun jaringan ini untuk membackup seluruh OPD dengan infrastruktur kabel dan suplai internet hingga 50 Mbps. Ia mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk memperkuat VPN-IP, dengan opsi cadangan seperti Starlink di wilayah yang belum terjangkau fiber optik.

Ridwan menekankan, data kependudukan yang dikelola Dukcapil bersifat mutakhir dan digunakan untuk berbagai keperluan strategis, mulai dari perencanaan pembangunan, penanggulangan stunting, verifikasi identitas, hingga pencegahan pemalsuan data. Akses data bersifat terbatas dan dilindungi sistem keamanan yang mencatat setiap aktivitas.

Rapat diakhiri dengan penandatanganan naskah rumusan hasil rapat oleh seluruh perwakilan Dukcapil dan Kominfo kabupaten/kota se-Sultra, disaksikan langsung Kepala Dinas Dukcapil dan Kepala Dinas Kominfo Sultra. “Komitmen kita hari ini adalah untuk membangun pondasi kuat demi mewujudkan pelayanan publik yang efisien, terintegrasi, dan terpercaya berbasis pemanfaatan data kependudukan,” tutup Ridwan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar rapat evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 untuk memperkuat strategi optimalisasi penerimaan daerah. Rapat yang dipimpin langsung Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si itu berlangsung di Ruang Rapat LPTQ pada Kamis, 7 Agustus 2025.

Rapat evaluasi ini menjadi forum penting bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk meninjau capaian realisasi PAD yang bersumber dari berbagai sektor, termasuk retribusi daerah, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan berbasis digitalisasi.

Turut hadir dalam rapat tersebut Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Bombana, para kepala perangkat daerah, dan perwakilan perangkat daerah pengelola PAD. Diskusi mengarah pada upaya memperkuat sinergi antarinstansi guna meningkatkan akurasi perencanaan dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi untuk memaksimalkan potensi PAD. “Kita tidak hanya bicara soal angka, tapi juga kualitas tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pemanfaatan digitalisasi dalam pengelolaan PAD menjadi kunci untuk memastikan setiap rupiah yang masuk tercatat dengan baik,” ujarnya.

Ahmad Yani juga menggarisbawahi bahwa optimalisasi PAD bukan sekadar meningkatkan pemasukan, melainkan memastikan setiap pendapatan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Setiap rupiah dari PAD harus kembali kepada rakyat dalam bentuk layanan publik yang lebih baik. Itu yang menjadi komitmen kita,” tambahnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah Bombana dalam rapat tersebut memaparkan perkembangan realisasi PAD hingga pertengahan tahun 2025, termasuk tantangan di lapangan seperti kepatuhan wajib retribusi, pemutakhiran data objek pajak, serta integrasi sistem pembayaran digital. Ia menilai bahwa dukungan lintas perangkat daerah menjadi faktor penentu dalam mengejar target yang telah ditetapkan.

Pj. Sekda Bombana menyampaikan bahwa langkah evaluasi ini akan dilanjutkan dengan monitoring rutin dan rapat koordinasi teknis. “Kita ingin setiap perangkat daerah memiliki peta jalan yang jelas, sehingga target PAD bisa tercapai tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Rapat yang berlangsung dalam suasana konstruktif itu menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya percepatan integrasi data PAD ke dalam sistem digital daerah, peningkatan kapasitas SDM pengelola PAD, dan penguatan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban pajak dan retribusi.

Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan PAD yang sehat dan berkelanjutan, sehingga mendukung pembiayaan program prioritas daerah, termasuk pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis bahwa kolaborasi dan inovasi menjadi kunci keberhasilan pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.

Dengan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, evaluasi PAD 2025 diharapkan menjadi titik awal peningkatan kinerja penerimaan daerah yang lebih transparan, efektif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan daerah melalui kanal digitalisasi. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, dan berlangsung di Ruang Rapat LPTQ, Kamis (7/8/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Bombana mengevaluasi capaian PAD dari berbagai sektor sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam proses pemungutan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh sumber pendapatan dapat dimaksimalkan, terutama yang berasal dari retribusi dan pajak daerah yang kini mulai diarahkan ke sistem digital.

Wakil Bupati Ahmad Yani menegaskan bahwa optimalisasi PAD memerlukan sinergi seluruh OPD pengelola pendapatan daerah. Ia menilai penerapan digitalisasi harus dipercepat agar proses pemungutan menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. “PAD adalah salah satu sumber kekuatan keuangan daerah yang harus dikelola secara akuntabel dan inovatif. Kita perlu memastikan setiap potensi yang ada dapat dioptimalkan dengan strategi yang tepat dan pendekatan teknologi yang efisien,” ujarnya.

Menurutnya, digitalisasi bukan hanya tuntutan zaman, tetapi juga bagian dari reformasi birokrasi yang wajib didorong agar pelayanan publik semakin modern. Dengan memanfaatkan kanal digital seperti aplikasi retribusi dan pembayaran nontunai, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan realisasi PAD sekaligus meminimalkan kebocoran pendapatan.

Rapat evaluasi ini turut dihadiri Pj. Sekda Bombana, para kepala perangkat daerah, dan perwakilan instansi pengelola retribusi daerah. Mereka memaparkan progres capaian PAD masing-masing sekaligus menyampaikan sejumlah tantangan di lapangan, mulai dari aspek teknis hingga kesiapan sumber daya manusia.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati menekankan pentingnya penyusunan strategi yang berorientasi pada hasil dan terukur. Pemerintah daerah, katanya, harus lebih agresif dalam menggali potensi pendapatan baru tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kenyamanan wajib pajak. Optimalisasi layanan berbasis digital disebut menjadi solusi jangka panjang yang dapat menguatkan kemandirian fiskal daerah.

Pemkab Bombana berharap rapat evaluasi ini mampu memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan PAD ke depan. Peningkatan pendapatan dianggap sebagai langkah penting dalam mendukung pembangunan daerah, terutama untuk pembiayaan layanan publik, infrastruktur, dan program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.

Dengan komitmen bersama dan pemanfaatan teknologi yang lebih masif, pemerintah daerah optimistis capaian PAD Tahun Anggaran 2025 dapat meningkat signifikan dan memberi kontribusi lebih besar terhadap pembangunan Bombana yang berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Otomasi Pengolahan Buku dan Pelayanan Perpustakaan sebagai langkah meningkatkan kapasitas tenaga perpustakaan di daerah tersebut. Kegiatan resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.P, di Aula Gedung Layanan Perpustakaan dan Kearsipan, Kamis (7/8/2025).

Dalam sambutannya, Ir. Syahrun menegaskan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan perpustakaan. “Transformasi digital dalam dunia perpustakaan adalah sebuah keniscayaan. Sistem otomasi seperti Inlislite akan sangat membantu efisiensi dan akurasi pengolahan data koleksi buku,” ujarnya. Ia menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi bukan hanya untuk mempercepat layanan, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang lebih mudah dan akurat.

Bimtek ini dirancang untuk memperkuat keterampilan teknis para pengelola perpustakaan dalam pengolahan data bibliografi, klasifikasi, hingga sirkulasi koleksi secara digital. Peserta berasal dari pustakawan sekolah, komunitas literasi, hingga petugas pengelola perpustakaan di berbagai wilayah Bombana. Mereka dibimbing langsung oleh instruktur yang berpengalaman dalam penerapan sistem Inlislite di institusi layanan publik.

Selama pelatihan, peserta mempelajari dasar-dasar tata kelola perpustakaan berbasis teknologi, mulai dari praktik penginputan koleksi, pengelolaan database, hingga simulasi layanan peminjaman dan pengembalian buku melalui aplikasi otomasi. Materi ini diharapkan mampu meningkatkan mutu layanan perpustakaan, khususnya dalam hal kecepatan, ketertiban, serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bombana, Alfian, SH., M.A.P, menutup kegiatan sekaligus menyampaikan apresiasinya terhadap antusiasme peserta. Ia mendorong agar hasil pelatihan dapat segera diterapkan di masing-masing perpustakaan. “Semoga kegiatan ini menjadi pemantik semangat untuk terus memajukan dunia perpustakaan di daerah kita,” ujarnya. Alfian menambahkan bahwa modernisasi perpustakaan harus dilakukan secara berkelanjutan demi meningkatkan literasi masyarakat dan memperluas budaya membaca.

Bimtek ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mengembangkan layanan perpustakaan yang lebih modern, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pemerintah daerah berharap kegiatan ini mampu menciptakan ekosistem literasi yang kuat, di mana perpustakaan tidak sekadar menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi pusat pembelajaran yang dinamis dan mudah diakses oleh semua kalangan.

Di tengah arus perubahan digital yang semakin cepat, inisiatif seperti Bimtek Otomasi Perpustakaan menjadi investasi penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang literasi dan dokumentasi layanan publik. Dengan kompetensi yang semakin baik, para pengelola perpustakaan diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kendari, sultranet.com – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong percepatan transformasi layanan publik berbasis digital melalui optimalisasi pemanfaatan data kependudukan. Hal itu ditegaskan Kepala Disdukcapil Sultra, Muhammad Fadlansyah, saat membuka Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan di Hotel Zahra Syariah Kendari, Rabu (6/8/2025).

Kegiatan yang digelar selama dua hari ini diikuti pejabat administrator Disdukcapil Sultra, kepala Disdukcapil kabupaten/kota se-Sultra, serta kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kabupaten/kota atau perwakilannya. Tujuannya, memperkuat sinergi Dukcapil dan Kominfo dalam memanfaatkan data kependudukan untuk layanan publik, mulai dari verifikasi penerima bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, hingga penerapan identitas digital berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Rakor ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama replikasi inovasi aplikasi SI ANOA (Sistem Layanan Pengaduan Online Data Kependudukan) yang menjadi salah satu inovasi terbaik di Sultra. Aplikasi ini memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan data kependudukan secara cepat, transparan, dan terintegrasi.

“Rapat koordinasi ini menjadi momentum strategis untuk membangun fondasi transformasi digital pelayanan publik di Sulawesi Tenggara. Kami berharap Kominfo dapat memberi dukungan optimal dalam pemanfaatan data Dukcapil untuk semua layanan publik,” kata Fadlansyah.

Ia menegaskan, data kependudukan memegang peran kunci dalam pelaksanaan delapan program prioritas nasional atau Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, data yang akurat dan mutakhir memungkinkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemerintah berjalan tepat sasaran.

“Data kependudukan bukan sekadar angka, tetapi fondasi utama perencanaan pembangunan nasional untuk memastikan setiap program benar-benar menjangkau rakyat yang membutuhkan,” ujarnya.

Fadlansyah mengingatkan, sejak 2024, sektor pelayanan publik berorientasi profit dikenakan biaya untuk pemanfaatan data Dukcapil, kecuali instansi pemerintah. Kebijakan ini untuk menjaga keberlangsungan layanan dan integritas data. Ia juga menekankan pentingnya sinergi Dukcapil sebagai penyedia data dan Kominfo sebagai penyedia jaringan komunikasi data.

“Pemanfaatan data tidak akan optimal tanpa dukungan infrastruktur jaringan yang memadai,” tambahnya.

Selain penandatanganan kerja sama, peserta rakor juga mendapatkan materi kebijakan percepatan pemanfaatan data kependudukan untuk optimalisasi pelayanan publik. Materi ini diharapkan menjadi acuan daerah dalam memperkuat integrasi layanan publik digital.

Melalui kolaborasi antara Dukcapil dan Kominfo, Sulawesi Tenggara menargetkan layanan administrasi kependudukan yang lebih mudah diakses, cepat, dan dekat dengan masyarakat.