Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus memperkuat tata kelola data pembangunan daerah melalui kegiatan sosialisasi dan penginputan data statistik sektoral pada Aplikasi e-Walidata SIPD-RI dan Aplikasi Satu Data OPD. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Rapat Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bombana pada Kamis, 10 Juli 2025.

Sosialisasi tersebut diikuti oleh seluruh admin perangkat daerah selaku produsen data, dan secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo Bombana, Abdul Muslikh, S.Pd., M.P.W. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peran data sektoral dalam mendukung kebijakan pembangunan berbasis digital dan berkelanjutan.

“Data menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan. Kita harus memastikan data yang dikumpulkan dari setiap OPD akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Abdul Muslikh.

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bombana, Afrizal, S.St., serta Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfo, Nasriadi, S.IP. Kehadiran BPS sebagai pembina data menunjukkan sinergi yang dibangun lintas instansi dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Aplikasi e-Walidata SIPD-RI dan Aplikasi Satu Data OPD dirancang untuk meningkatkan efisiensi, keterpaduan, dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Melalui platform ini, pengumpulan dan validasi data sektoral dilakukan secara sistematis dan digital, sehingga mampu menjadi bukti dukung dalam sistem evaluasi kinerja daerah, baik di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional.

“Dengan satu data yang terintegrasi, kita tidak hanya memudahkan proses administrasi, tapi juga membangun kepercayaan publik terhadap transparansi informasi pemerintah,” terang Afrizal dari BPS.

Sebagai Walidata daerah, Dinas Kominfo bertugas mengelola proses integrasi data dari seluruh perangkat daerah. Sementara itu, Bappeda berperan sebagai Ketua Forum Satu Data, dan BPS hadir sebagai pembina dalam hal metodologi dan standar data.

Sosialisasi ini bertujuan agar para admin data di setiap instansi memahami cara kerja aplikasi serta urgensi penginputan data sektoral secara akurat dan tepat waktu. Pemahaman yang baik dari para produsen data diharapkan mempercepat proses pengisian data dan meningkatkan kualitas indeks pembangunan statistik (IPS) Kabupaten Bombana.

“Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan seluruh perangkat daerah dapat beradaptasi dengan cepat terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik,” kata Nasriadi.

Pemerintah Kabupaten Bombana menargetkan peningkatan skor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta indeks keterpaduan data lintas sektor. Dengan sinergi antar-OPD dan pembinaan yang berkelanjutan dari BPS, Bombana optimistis dapat menjadi daerah percontohan dalam implementasi Satu Data Indonesia di Sulawesi Tenggara.

Sosialisasi ini juga menjadi bagian dari strategi memperkuat transparansi dan akuntabilitas data publik. Dalam waktu dekat, hasil input data akan dievaluasi dan dianalisis sebagai dasar perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy) yang lebih terarah dan berkeadilan.

Abdul Muslikh menambahkan, “Kami mengapresiasi komitmen semua perangkat daerah dalam mendukung sistem ini. Harapannya, ke depan tidak ada lagi data yang tumpang tindih atau saling bertentangan. Semua bersumber dari satu pintu, satu standar, dan satu sistem.”

Dengan semangat kolaboratif dan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, Kabupaten Bombana terus berbenah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan terbuka.

Jakarta, Sultranet.com – Kodim 1431/Bombana yang berada di bawah Korem 143/Halu Oleo, Kodam XIV/Hasanuddin, berhasil meraih Juara III dalam Lomba Karya Jurnalistik (LKJ) tingkat Nasional pada program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-124 Tahun Anggaran 2025 pada Kategori Media Cetak. Penghargaan tersebut diumumkan pada acara penganugerahan di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta Pusat, Kamis (10/07/2025).

Penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., Diserahkan langsung Brigjen TNI Taufik Sobri, M. Han, Waaster Kasad Bidang Tahwil, Komsos dan Bhakti TNI kepada Dandim 1431/Bombana, Letnan Kolonel Inf Andi Irfandi, S.I.P., M.I.P., bersama Wartawan Media Cetak Sriwijaya Express.

Letnan Kolonel Inf Andi Irfandi, S.I.P., M.I.P., selaku Komandan Kodim 1431/Bombana menerima penghargaan tersebut dengan penuh rasa syukur dan bangga.

“Alhamdulillah, kami bersyukur dan bangga atas pencapaian ini. Ini adalah buah dari kerja keras semua pihak, khususnya para wartawan yang terlibat dalam peliputan TMMD ke-124 di Kab. Bombana,” ujarnya usai menerima penghargaan.

Letkol Andi menjelaskan, penghargaan ini terasa istimewa karena merupakan partisipasi perdana Kodim Bombana dalam program TMMD. “Meski baru pertama kali ikut, kami mampu bersaing dengan Kodim-Kodim yang lebih dulu dab berpengalaman. Ini bukti bahwa kerja sama yang baik antara TNI dan media dapat menghasilkan karya yang luar biasa,” katanya.

Menurutnya, peran wartawan sangat vital dalam mendukung kesuksesan program TMMD. “Mereka bukan hanya melaporkan, tetapi juga membangun narasi kebersamaan antara TNI dan rakyat. Hal ini sejalan dengan tujuan TMMD untuk memperkuat kemanunggalan TNI dan masyarakat dalam mensukseska program pembangunan daerah,” tuturnya.

Ia pun berharap, raihan ini dapat menjadi motivasi untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.

“Semoga pencapaian ini menjadi pemicu semangat untuk lebih baik lagi di TMMD berikutnya ke depan,” tambahnya.

Sementara itu, La Ode Haliqfat wartawan Media Cetak yang karyanya turut mengantarkan Kodim 1431/Bombana meraih juara, mengungkapkan rasa bangganya bisa hadir langsung di Mabesad.

“Saya tidak menyangka bisa menginjakkan kaki di sini berkat karya jurnalistik. Ini pengalaman yang luar biasa,” ujarnya dengan penuh haru.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Dandim dan jajaran Kodim Bombana yang telah banyak membantu selama proses peliputan di lapangan.

“Terima kasih kepada Dandim dan seluruh personel Kodim 1431/Bombana atas bantuan dan dukungannya selama pelaksanaan TMMD. Tanpa mereka, karya ini tidak akan lahir,” katanya.

Penghargaan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara TNI dan media dapat membawa dampak besar, tidak hanya dalam pembangunan fisik di daerah, tetapi juga dalam membangun kesadaran publik tentang pentingnya kebersamaan.

TMMD ke-124 tahun 2025 sendiri dilaksanakan secara serentak oleh 50 Kodim di berbagai wilayah Indonesia dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk media, dalam mendukung pembangunan di daerah tertinggal dan memperkuat sinergi TNI-rakyat. (Pen)

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pencapaian Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Semester I. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Rabu (9/7/2025), dan dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K.

Rapat yang dihadiri oleh seluruh kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana ini menjadi forum penting untuk meninjau sejauh mana program dan kegiatan yang dirancang sejak awal tahun berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup dua aspek utama, yakni capaian fisik serta realisasi keuangan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Evaluasi ini penting agar kita tahu posisi kita sekarang. Dari situ kita bisa susun langkah yang lebih terarah dan efisien untuk triwulan selanjutnya,” kata Ir. Syahrun dalam arahannya di hadapan peserta rapat.

Setiap OPD diberikan kesempatan untuk menyampaikan progres pelaksanaan program, termasuk memaparkan hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan. Mulai dari keterlambatan proses pengadaan, kendala teknis di lapangan, hingga faktor-faktor administratif yang memperlambat penyerapan anggaran.

Menurut Syahrun, proses monitoring bukan hanya soal memastikan serapan anggaran tinggi, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat.

“Serapan anggaran tinggi tapi tidak berdampak pada masyarakat, itu bukan indikator keberhasilan. Kita harus pastikan bahwa setiap rupiah yang kita kelola membawa manfaat nyata untuk warga,” tegasnya.

Dalam suasana yang terbuka dan konstruktif, diskusi antar-OPD berlangsung dinamis. Sejumlah kepala dinas mengungkapkan upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala teknis maupun administratif. Ada juga yang menyampaikan perlunya koordinasi lintas sektor agar program pembangunan bisa lebih terpadu dan efisien.

Rapat ini juga dijadikan sebagai bahan untuk menyusun langkah-langkah strategis ke depan, agar pelaksanaan program pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal. Pemkab Bombana menargetkan agar pada akhir tahun anggaran 2025, seluruh program prioritas dapat terselesaikan dengan capaian maksimal.

Selain itu, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan transparansi anggaran. Dengan pengawasan internal yang ketat, diharapkan setiap perangkat daerah dapat mengelola anggaran dengan lebih efektif dan bertanggung jawab.

“Transparansi dan akuntabilitas itu bukan cuma tuntutan sistem, tapi juga bagian dari komitmen moral kita sebagai pelayan masyarakat,” ujar Syahrun.

Ia juga menambahkan bahwa penting bagi setiap perangkat daerah untuk menjaga komunikasi yang baik, tidak hanya secara vertikal antara pimpinan dan staf, tetapi juga secara horizontal antar instansi.

Pemkab Bombana berharap hasil evaluasi ini tidak hanya menjadi catatan administratif semata, tetapi juga menjadi refleksi dan pijakan dalam menyusun kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan menitikberatkan pada prinsip pembangunan yang merata dan berdampak langsung bagi warga, kegiatan evaluasi semacam ini menjadi instrumen penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Rapat monev semester I ini merupakan bagian dari mekanisme tahunan untuk menjamin efektivitas penggunaan anggaran daerah, serta memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Bombana yang lebih maju, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Bombana, sultranet.com — Suasana haru dan bahagia menyelimuti Masjid Raya Nurul Iman Kasipute, Rabu (9/7/2025), saat ratusan jemaah haji asal Kabupaten Bombana tiba kembali ke tanah air setelah menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Namun, kepulangan rombongan tahun ini juga diiringi kabar duka, setelah satu jemaah asal Kasipute, H. Muhammad Idris Abdullah, wafat di Mekkah usai menjalani wukuf di Arafah.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama Ketua TP PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos hadir langsung menyambut kepulangan para jemaah. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan rasa duka cita atas kepergian almarhum yang merupakan bagian dari rombongan haji asal Bombana.

“Di antara kita ada satu saudara yang telah berpulang lebih dahulu. Mari kita doakan bersama agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT,” kata Burhanuddin di hadapan keluarga jemaah dan masyarakat yang turut hadir.

Kedatangan jemaah haji disambut antusias oleh keluarga dan masyarakat. Wajah-wajah penuh syukur tampak menghiasi halaman masjid. Namun, di tengah kegembiraan itu, kekhawatiran juga menyelimuti sebagian keluarga karena satu jemaah lainnya, H. Musliin Adam, masih menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Madinah akibat kondisi kesehatan yang menurun.

Bupati Bombana juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi. Ia mengimbau keluarga agar memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para jemaah dan memperhatikan asupan gizi serta cairan tubuh.

“Jangan memaksakan diri. Konsumsi makanan hangat, perbanyak minum air putih, dan istirahat yang cukup adalah bagian dari ibadah setelah ibadah,” ujar Burhanuddin.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bombana, H. Adnan Saufi, yang turut mendampingi pemulangan jemaah, menyatakan bahwa seluruh jemaah yang kembali telah dinyatakan sehat dan layak terbang oleh tim medis yang bertugas. Ia juga memastikan bahwa proses pemulangan berjalan aman dan tertib berkat kerja sama lintas sektor.

“Pemulangan jemaah adalah tanggung jawab bersama. Kami di Kemenag bersama Pemda dan seluruh mitra kerja telah memastikan semua proses berjalan aman dan lancar, mulai dari Makassar hingga tiba di Bombana,” ungkap Adnan.

Ia menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan tim di Arab Saudi terkait kondisi H. Musliin Adam dan berharap yang bersangkutan segera pulih. “Kami terus memantau dan mendoakan agar beliau bisa segera kembali ke tanah air dalam keadaan sehat,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Adnan juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada tim medis yang selama proses haji selalu berada di garda depan dalam menangani berbagai kondisi darurat. Ia menyebut mereka sebagai “tim gas” karena kesigapan dan ketepatan dalam bertindak di tengah berbagai tantangan.

“Masalah bisa muncul kapan saja, tapi tim medis kita mampu menyelesaikan semuanya dalam hitungan detik. Mereka luar biasa,” puji Adnan.

Menurutnya, keberhasilan pemulangan jemaah haji tahun ini adalah buah dari kolaborasi yang kuat antara semua pihak yang terlibat. Ia menekankan bahwa pelayanan terhadap jemaah bukan sekadar urusan teknis, tetapi juga merupakan amanah umat yang harus dijalankan dengan tulus dan tuntas.

“Ini bukan soal siapa yang paling menonjol, tapi bagaimana semua pihak menjalankan amanah bersama. Ini kerja kolaboratif yang patut diapresiasi,” tegas Adnan.

Penyambutan jemaah haji tahun ini bukan hanya menjadi momentum spiritual, tetapi juga refleksi atas pentingnya pelayanan publik yang berbasis kemanusiaan. Kepedulian terhadap kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan para jemaah menjadi pesan utama yang disampaikan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses haji tahun ini.

Keharuan tampak di wajah keluarga yang menyambut, sekaligus menjadi penanda bahwa haji bukan hanya soal ibadah individu, tapi juga ikatan sosial dan spiritual yang menguatkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia olahraga daerah melalui penyelenggaraan Kursus Wasit Sepak Bola C3 yang ditutup secara resmi oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si, Rabu, 9 Juli 2025 di Aula Sapta Pesona Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Bombana.

Pelatihan yang berlangsung sejak 5 Juli ini diikuti oleh 30 peserta dari sejumlah kecamatan se-Kabupaten Bombana. Kegiatan difokuskan pada penguatan teknis kepemimpinan pertandingan, pemahaman aturan permainan, hingga simulasi pengambilan keputusan di lapangan. Para peserta dibimbing oleh instruktur berpengalaman yang didatangkan dari luar daerah, dengan metode pelatihan intensif yang menggabungkan teori dan praktik langsung.

Bupati Burhanuddin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kursus ini. Ia menilai kegiatan tersebut sebagai bukti bahwa Bombana mampu menggelar pelatihan olahraga secara mandiri, tanpa bergantung pada fasilitas kota besar.

“Ternyata kita bisa lakukan di daerah sendiri. Ini harus menjadi contoh bagi dinas-dinas lain. Kita ingin wasit-wasit Bombana dikenal secara nasional dan membawa nama baik daerah,” ujar Bupati.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan potensi promosi daerah melalui kegiatan pelatihan olahraga. Menurutnya, pengembangan SDM lokal akan berdampak langsung pada ekosistem olahraga yang sehat dan berdaya saing.

“Mulailah dari pertandingan antar kampung atau turnamen internal. Dengan begitu, kalian akan terbiasa dan tidak gugup saat diberi kepercayaan di event yang lebih besar,” pesan Bupati kepada para peserta.

Kepala Disparpora Bombana, Anisa Sri Prihatin, S.Sos., M.Si, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pembinaan olahraga di Bombana. Ia menyebut wasit sebagai elemen kunci dalam menciptakan pertandingan yang adil, sportif, dan mendukung prestasi atlet.

“Wasit adalah garda depan pembinaan olahraga yang bersih. Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pemahaman tentang aturan permainan, kemampuan mengambil keputusan, dan keterampilan mengelola pertandingan secara profesional,” ujar Anisa.

Ia menambahkan, pendekatan pelatihan dilakukan secara intensif dan interaktif. Peserta tidak hanya menerima materi di ruang kelas, tetapi juga melakukan praktik di lapangan guna mengasah kemampuan teknis dan mental dalam menghadapi tekanan pertandingan.

Pelatihan ini mendapat respon positif dari peserta, yang menyambut baik kesempatan untuk meningkatkan kapasitas secara langsung di daerah. Selain menambah ilmu, kursus ini juga membuka jalan bagi para peserta untuk menjadi wasit bersertifikat yang dapat berkiprah di tingkat lokal hingga nasional.

Penutupan kegiatan ditandai dengan penyerahan sertifikat kepada seluruh peserta. Momentum ini menjadi penguat semangat Pemerintah Kabupaten Bombana dalam membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan dan berdaya saing, dimulai dari pembinaan perangkat pertandingan hingga penguatan infrastruktur olahraga.

Kursus Wasit C3 ini bukan hanya sekadar pelatihan teknis, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam upaya mewujudkan tata kelola olahraga yang bersih dan profesional. Pemerintah daerah berharap para peserta dapat menjadi pionir perubahan dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola di tingkat lokal, yang lebih transparan, adil, dan menjunjung tinggi sportivitas.

Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana ingin menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM olahraga bisa dimulai dari daerah, dengan semangat kemandirian dan kolaborasi lintas sektor.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian. Rabu pagi (9/7/2025), digelar Penanaman Jagung Serentak Kuartal III Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan penanaman jagung di lahan Perhutanan Sosial, terpusat di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program strategis daerah yang sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam mendukung pengembangan sektor pertanian berkelanjutan. Pemanfaatan lahan Perhutanan Sosial menjadi langkah konkret dalam menciptakan pertanian produktif berbasis masyarakat.

Penanaman ini juga tersambung secara nasional melalui zoom meeting bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Kehutanan, serta Menteri Pertanian. Acara utama dipusatkan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dan berlangsung secara serentak di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Bombana.

“Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan lahan hutan yang telah diberikan izin kelola kepada masyarakat. Kita ingin memastikan lahan-lahan tersebut tidak lagi tidur, tapi produktif dan memberikan nilai ekonomi,” kata seorang pejabat Pemerintah Kabupaten Bombana di lokasi kegiatan.

Lahan yang digunakan untuk penanaman di Bombana sebagian besar merupakan area perhutanan sosial yang telah dialokasikan kepada kelompok tani setempat. Luas lahan yang ditanami jagung diperkirakan mencapai ratusan hektar, tersebar di beberapa titik strategis, dengan Kelurahan Poea sebagai lokasi percontohan.

Acara berlangsung meriah dengan nuansa kebersamaan. Para petani bersama tokoh masyarakat, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta perwakilan Kecamatan Rumbia Tengah bergotong royong dalam proses penanaman. Mereka tampak antusias dan optimis terhadap hasil panen yang akan datang.

“Jagung ini bukan hanya sekadar tanaman. Ini harapan kami sebagai petani untuk hidup lebih baik dan mandiri secara ekonomi,” ujar salah satu petani yang ikut menanam, sambil tersenyum sembari memegang bibit jagung yang siap ditanam.

Langkah ini juga menjadi bagian penting dari upaya Kabupaten Bombana untuk mengokohkan posisinya sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara. Pemerintah daerah menargetkan produksi jagung meningkat secara signifikan dalam beberapa musim tanam ke depan, seiring dengan makin luasnya pemanfaatan lahan perhutanan sosial.

Selain menjadi solusi untuk ketahanan pangan, pemanfaatan lahan Perhutanan Sosial juga diharapkan mendorong pemerataan ekonomi, terutama bagi masyarakat di wilayah sekitar hutan yang selama ini akses terhadap sumber ekonomi masih terbatas.

“Melalui kegiatan seperti ini, kita ingin memberikan akses dan peluang kepada masyarakat untuk berdaya dari bawah. Petani bisa menanam, panen, hingga mengelola hasilnya sendiri dengan dukungan dari pemerintah,” terang salah satu kepala dinas terkait di sela kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan bahwa program ini tidak berhenti di seremoni penanaman. Pendampingan teknis, distribusi benih unggul, serta akses pasar akan terus dikawal agar hasil pertanian bisa benar-benar menjadi tumpuan ekonomi masyarakat.

Dengan semangat gotong royong dan kerja sama lintas sektor, Bombana berharap menjadi contoh praktik terbaik pemanfaatan lahan perhutanan sosial yang mampu membawa perubahan nyata di sektor pangan dan ekonomi pedesaan.

Penanaman Jagung Serentak Kuartal III ini menjadi penanda kuat bahwa pertanian bukan sekadar urusan tanam dan panen, melainkan strategi pembangunan jangka panjang yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

BOMBANA, Sultranet.com – Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan daerah, Dinas Pertanian Kabupaten Bombana menggelar pertemuan penting bersama para pemangku kepentingan, Senin (07/07/2025). Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) cetak sawah yang akan dilaksanakan tahun ini.

Pertemuan berlangsung di Kantor Dinas Pertanian Bombana dan dihadiri oleh sejumlah kepala desa dari berbagai kecamatan yang wilayahnya akan menjadi lokasi program cetak sawah. Hadir pula tim konsultan dari Universitas Haluoleo (UHO) Kendari, dipimpin oleh Dr. Samsu Alam, SP., MP., serta jajaran pejabat teknis Dinas Pertanian.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Syarif, SH, dalam arahannya menekankan bahwa percepatan pelaksanaan SID harus sejalan dengan kualitas desain yang matang agar hasilnya benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program ini membutuhkan sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, tim teknis, hingga masyarakat desa.

“Percepatan SID ini harus kita kawal bersama. Kualitas desain menjadi kunci agar cetak sawah benar-benar memberikan dampak nyata,” ujarnya tegas.

Sarif juga mengajak seluruh kepala desa yang hadir untuk aktif mendukung proses percepatan SID, termasuk dalam hal koordinasi di lapangan dan pengumpulan data awal. Dukungan pemerintah desa dinilai sangat penting untuk memperlancar proses di wilayah masing-masing.

Hal senada disampaikan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Rahmatia, SP., MP. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan SID cetak sawah tahun 2025 merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendukung program Kementerian Pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan.

“Kami berharap semua kepala desa dapat berperan aktif. Ini bukan hanya proyek pertanian, tapi langkah bersama membangun ketahanan pangan daerah,” katanya.

Program cetak sawah ini direncanakan akan membuka lahan baru seluas 750 hektar pada tahun 2025. Lahan tersebut tersebar di beberapa kecamatan, antara lain Rarowatu Utara, Lantari Jaya, Rarowatu, Mataoleo, Poleang Utara, Tontonunu, dan Poleang Tenggara. Potensi lahan yang luas dan dukungan masyarakat menjadi modal besar untuk keberhasilan program ini.

Sekretaris Dinas Pertanian Bombana, Harno, SKM., M.Kes, turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ia menambahkan bahwa kerja sama lintas sektor dan partisipasi masyarakat akan menjadi faktor utama dalam mempercepat realisasi cetak sawah. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mendampingi dan memfasilitasi setiap tahapan agar program berjalan lancar.

Dengan dukungan semua pihak, diharapkan program cetak sawah ini dapat segera terealisasi dan memberi manfaat langsung bagi petani. Kehadiran lahan baru ini tidak hanya menambah luas tanam, tetapi juga membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bombana. (adv)

Bombana, sultranet.com – Manajemen Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Oputa Yi Koo, PT Dharma Dwipa Utama (DDU) menyampaikan klarifikasi atas perubahan rute keberangkatan kapal yang sempat menimbulkan ketidaknyamanan penumpang di Pelabuhan Kasipute, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara pada Minggu, 6 Juli 2025 kemarin.

Dikonfirmasi awak media sultranet.com, Menejer Cabang PT Dharma Dwipa Utama (DDU), Taufik Purnamawijaya menjelaskan bahwa Perubahan jadwal tersebut merupakan dampak dari kendala operasional perawatan mesin yang tidak bisa dihindari demi menjamin keselamatan pelayaran.

“Perubahan jadwal ini bukan dilakukan tanpa dasar. Ada proses perawatan kapal yang harus kami utamakan, dan itu sangat penting untuk keselamatan pelayaran,” ujar Taufik Purnamawijaya

Menurutnya, untuk alasan keselamatan pelayaran, KMP Oputa Yii Koo melakukan perawatan mesin setelah pelayaran dari Tondasi pada tanggal 3 Juli 2025 hingga Sabtu Malam tanggal 5, Kapal baru bisa dipastikan siap beroperasi kembali.

“Kami tidak berani memberi informasi sebelum ada kepastian. Barulah Sabtu malam sekitar pukul 10, pihak teknis menyatakan bahwa kapal siap beroperasi kembali,” jelasnya.

Dengan kapal yang baru bisa dipastikan beroperasi kembali pada malam hari, manajemen pun memutuskan untuk melakukan penyesuaian jadwal pelayaran pada hari Minggu. Rute yang semula direncanakan menuju Tondasi, dialihkan ke Tanjung Pising yang jadwal sebelumnya tidak dilayani karena kendala perbaikan mesin kapal dimaksud..

“Keputusan ini kami ambil dengan mempertimbangkan arus penumpang. Terakhir kami melayani rute Tanjung Pising pada Rabu, 2 Juli. Jika menunggu hingga Rabu berikutnya tanggal 9, itu akan terlalu lama dan berdampak pada penumpukan penumpang di Kabaena dan Kasipute,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga mempertimbangkan situasi yang terjadi di rute Kabaena, di mana kapal Tondoharu yang biasa melayani lintasan tersebut sedang menjalani dok tahunan dan dipastikan tidak beroperasi selama satu bulan penuh. Dalam kondisi tersebut, KMP Oputa menjadi satu-satunya kapal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabaena.

“Karena situasi darurat itu, kami merasa perlu menyesuaikan rute untuk membantu kebutuhan masyarakat Kabaena,” tambahnya.

Pihak manajemen menegaskan bahwa informasi perubahan jadwal sudah disampaikan melalui berbagai saluran, antara lain melalui grup WhatsApp pelanggan, pengumuman resmi di pelabuhan, dan pemberitahuan langsung ke UPTD Kasipute, UPTD Tondasi, serta UPTD Tanjung Pising.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Tapi perlu kami sampaikan bahwa keputusan ini juga kami ambil agar jumlah trip kami tetap sesuai dengan nilai kontrak yang telah disepakati. Jika tidak sesuai, maka kami bisa dikenakan penalti atau sanksi,” ujarnya.

Manajemen KMP Oputa menegaskan bahwa ke depan pihaknya akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan memperbaiki sistem penyampaian informasi agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kami sangat memahami kekecewaan pelanggan, dan ini menjadi bahan evaluasi kami. Keselamatan pelayaran tetap yang utama, tapi komunikasi dengan penumpang juga penting untuk kami perbaiki,” tutupnya.

Akibat perubahan jadwal ini, Pelayaran KMP Oputa Yi Koo dari tanggal 7–12 Juli 2025 mengalami penyesuaian.

• Senin, 7 Juli 2025
  Rute: Kasipute – Dongkala → Dongkala – Bau-Bau
• Selasa, 8 Juli 2025
  Rute: Bau-Bau – Dongkala → Dongkala – Kasipute
• Rabu, 9 Juli 2025
  Rute: Kasipute – Tondasi → Tondasi – Kasipute
• Kamis, 10 Juli 2025
  Rute: Kasipute – Tanjung Pising → Tanjung Pising – Kasipute
• Jumat, 11 Juli 2025
  Rute: Kasipute – Tondasi → Tondasi – Kasipute
• Sabtu, 12 Juli 2025
  Kembali ke jadwal normal sesuai rencana operasional bulan Juli 2025

Pewarta: Azuli 

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menegaskan komitmennya menjadikan komoditas kakao sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Penegasan itu disampaikan langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH dalam momentum peringatan Hari Kakao Sedunia yang dirangkaikan dengan HUT ke-25 PT Syngenta Indonesia, di Kecamatan Ranteangin. Senin 7 Juli 2025

Dalam kegiatan bertema “Manisnya Masa Depan Kakao, Semanis Rasanya”, Bupati Nurrahman mengatakan bahwa kakao bukan sekadar hasil pertanian, melainkan bagian dari identitas dan masa depan ekonomi Kolaka Utara.

“Jangan kita menipu diri dengan melihat pembangunan hanya dari sisi fisik seperti jalan atau bangunan. Kalau masyarakat susah membelanjakan kebutuhan pokok, maka pembangunan itu tidak berhasil. Revitalisasi kakao adalah upaya membangun kesejahteraan masyarakat secara nyata,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa dari 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, Kolaka Utara menjadi satu-satunya daerah yang konsisten dalam merealisasikan program revitalisasi kakao secara serius, termasuk dengan mengalokasikan anggaran daerah.

“Banyak yang hanya menyuruh petani merevitalisasi tanpa diikuti anggaran. Kolaka Utara tidak seperti itu. Kami konsisten dan serius,” ujarnya.

Sebagai bentuk keberlanjutan, Bupati juga menyampaikan rencana pemerintah untuk membuat regulasi larangan ekspor kakao dalam bentuk basah guna meningkatkan nilai tambah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ke depan tidak boleh lagi ada kakao basah yang keluar dari Kolaka Utara. Kita akan buat regulasinya. Kita ingin petani untung, daerah juga mendapat manfaat,” tegas Bupati.

Kegiatan yang dipusatkan di Lapangan Abd Hamid Tomakkeda ini turut dihadiri oleh Asisten II Setda Kolut, H. Syamsuddin, Kepala Dinas Perkebunan Kamal Mustafa, Kepala Dinas Pendidikan M. Idrus, anggota DPRD Kolut Natsir Banna, camat dan lurah setempat, serta perwakilan manajemen Syngenta Indonesia, termasuk Presiden Direktur Syngenta, Eryanto dan Mr. Handoko.

Dalam sambutannya, Presiden Direktur PT Syngenta Indonesia, Eryanto, mengapresiasi potensi kakao Kolaka Utara dan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor ini.

“Kolaka Utara adalah daerah potensial untuk menghasilkan kakao berkualitas tinggi. Kami akan terus bersinergi, tidak hanya dalam mendampingi petani, tapi juga meningkatkan kualitas pendidikan,” katanya.

Syngenta juga menyerahkan 500 tas sekolah kepada siswa SD dan SMP di Ranteangin sebagai bagian dari program “Kakao Care” yang digelar pada hari pertama peringatan. Sementara hari kedua akan difokuskan pada pelatihan budidaya kakao untuk para petani.

Kepala Dinas Pendidikan Kolaka Utara, M. Idrus, menyampaikan apresiasinya atas perhatian yang diberikan Syngenta terhadap sektor pendidikan.

“Kami sangat berterima kasih. Bantuan ini bukan hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga mempererat kemitraan dengan dunia usaha,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan bibit kakao kepada petani dan penanaman pohon kakao secara simbolis oleh Bupati dan manajemen Syngenta.

Tak hanya itu, pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Syngenta untuk pengembangan kakao secara berkelanjutan.

Kepala Dinas Perkebunan Kolaka Utara, Kamal Mustafa, menyebut kerja sama ini sebagai bagian dari strategi memperkuat hulu-hilir sektor kakao.

“Kami ingin agar petani punya akses teknologi dan pendampingan yang memadai. Kerja sama ini sangat strategis,” katanya.

Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, menilai bahwa kolaborasi seperti ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam membangun sektor pertanian yang berdampak langsung ke masyarakat.

“Pemerintah daerah dan pihak swasta harus bersinergi dalam pembangunan berkelanjutan. Kakao adalah salah satu sektor unggulan kita. Lewat kemitraan seperti ini, kesejahteraan petani akan lebih mudah tercapai,” ucapnya.

Pemerintah juga akan mendorong permodalan petani melalui sinergi dengan lembaga keuangan. Tujuannya agar petani tidak kesulitan mengakses dana untuk peremajaan atau peningkatan kualitas budidaya.

Sementara itu, Syngenta Indonesia berkomitmen akan terus mendampingi petani di Kolaka Utara agar memiliki sertifikasi dan kemampuan teknis yang terstandar dalam budidaya kakao. Perusahaan juga akan memperluas jangkauan program edukasi kepada petani dan keluarga mereka.

Kegiatan peringatan Hari Kakao Sedunia tingkat Kabupaten Kolaka Utara akan berlangsung selama dua hari, 7–8 Juli 2025, dengan berbagai rangkaian kegiatan edukatif dan inspiratif bagi masyarakat, petani, dan pelajar.

Bombana, sultranet.com – Menteri Dalam Negeri RI Jenderal (Purn.) Prof. Drs. Muhammad Tito Karnavian kembali menegaskan pentingnya peran aktif sektor swasta dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual melalui Zoom Meeting, yang digelar Kementerian Dalam Negeri pada Senin, 7 Juli 2025 pukul 09.00 WITA.

Rakor tersebut diikuti oleh seluruh jajaran pemerintah daerah se-Indonesia, termasuk Pemerintah Kabupaten Bombana. Hadir dalam kegiatan ini Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, ST, M.P.W.K, didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait beserta jajarannya.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa dijadikan satu-satunya tumpuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Jangan terlalu berharap pada APBN untuk mendongkrak ekonomi. Justru sektor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, yang paling berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian,” tegas Tito dalam sambungan Zoom dari ruang rapat Kemendagri.

Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang ramah dan berkelanjutan. Menurutnya, regulasi dan kebijakan yang berpihak pada kemudahan investasi akan menjadi kunci dalam membangun daya saing daerah serta menumbuhkan kepercayaan dunia usaha terhadap potensi lokal.

“Sektor swasta akan bergerak kalau daerah memberikan jaminan kepastian hukum, kemudahan birokrasi, dan keamanan berusaha. Pemerintah daerah harus bisa menjadi fasilitator, bukan penghambat,” lanjutnya.

Dalam rakor tersebut, hadir pula Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.Si., sebagai narasumber utama. Ia memaparkan sejumlah strategi konkret dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk langkah-langkah evaluasi atas kontribusi pemerintah daerah dalam mendukung program nasional, salah satunya Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pembangunan saat ini.

Prof. Rachmat menyoroti bahwa sinergi antara pusat dan daerah tidak cukup hanya pada tataran administratif, namun harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang aplikatif di lapangan. Ia menekankan bahwa pembukaan ruang investasi harus diiringi dengan tata kelola lahan yang baik, kepastian perizinan, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

“Saat daerah proaktif membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha, maka lapangan kerja tercipta, pendapatan masyarakat meningkat, dan angka inflasi dapat ditekan secara alamiah,” ungkapnya dalam presentasi daring.

Merespon arahan Mendagri, Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan kesiapan untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Pj. Sekda Bombana Ir. Syahrun mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam memperkuat peran sektor swasta di daerah.

“Kami terus mendorong kemudahan berusaha melalui sistem perizinan terpadu dan penyederhanaan regulasi. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk membuka ruang investasi seluas-luasnya tanpa mengorbankan prinsip transparansi,” ujar Syahrun usai mengikuti rakor.

Selain fokus pada pengendalian inflasi, rapat koordinasi ini juga menjadi wadah evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembangunan di daerah, termasuk realisasi program prioritas nasional. Pemerintah pusat berharap agar seluruh pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok, dan keseimbangan antara konsumsi dan produksi daerah.

Pesan penting dari rakor ini adalah bahwa sektor swasta bukan sekadar pelengkap, melainkan elemen vital dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi syarat mutlak untuk memastikan setiap daerah mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.