Bombana, sultranet.com | Pemerintah Kabupaten Bombana resmi meluncurkan Aplikasi SMART SAKIP Bombana sebagai alat bantu digital pemantauan kinerja instansi pemerintah. Inovasi ini dihadirkan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebelumnya. Launching aplikasi tersebut dipusatkan di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana dan dibuka langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, Selasa, 5 Agustus 2025.

Dalam sambutannya, Syahrun menekankan bahwa hadirnya aplikasi ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Bombana dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data. Ia menyebutkan bahwa SMART SAKIP menjadi langkah nyata menuju birokrasi modern.

“Dengan aplikasi SMART SAKIP ini, proses perencanaan hingga pelaporan kinerja dapat dipantau secara digital, sehingga kualitas birokrasi dan pelayanan publik dapat terus meningkat seiring tuntutan era digitalisasi,” ujar Syahrun.

Peluncuran ini dirangkaikan dengan sosialisasi teknis penggunaan aplikasi kepada perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tim dari Smart ID sebagai mitra kerja Pemkab Bombana memaparkan berbagai fitur utama aplikasi, seperti sistem perencanaan kinerja, monitoring capaian indikator, hingga pelaporan yang terintegrasi. Setiap fitur dirancang untuk memastikan pengendalian kinerja berjalan lebih akurat, real time, dan mudah diakses lintas OPD.

SMART SAKIP Bombana juga dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas evaluasi AKIP yang setiap tahun dilakukan oleh pemerintah pusat. Melalui aplikasi ini, hasil kinerja perangkat daerah dapat ditampilkan lebih transparan dan berbasis data aktual, sehingga mempermudah pengambilan keputusan strategis.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap aplikasi ini tidak hanya menjadi alat administrasi, melainkan juga sarana perubahan budaya kerja birokrasi. Dengan sistem yang terdigitalisasi, potensi terjadinya tumpang tindih data maupun keterlambatan laporan bisa diminimalisasi.

Selain itu, Pemkab Bombana optimis inovasi ini mampu mempercepat reformasi birokrasi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan. Transparansi yang lahir dari keterbukaan data kinerja diharapkan membawa dampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Peluncuran SMART SAKIP Bombana menjadi momentum penting bagi perjalanan reformasi birokrasi di daerah. Dengan pemanfaatan teknologi digital, Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi demi menghadirkan pemerintahan yang efektif, modern, dan responsif terhadap kebutuhan warganya.

Bombana, sulltranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi meluncurkan Aplikasi SMART SAKIP sebagai inovasi untuk memperkuat pemantauan kinerja instansi pemerintahan sekaligus meningkatkan akuntabilitas tata kelola. Aplikasi ini diluncurkan di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Selasa (5/8/2025), oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K.

Peluncuran ini menjadi langkah nyata Pemkab Bombana dalam menindaklanjuti hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang selama ini menjadi tolok ukur kinerja birokrasi. Melalui kerja sama antara Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan perusahaan teknologi Smart ID, aplikasi ini dirancang sebagai alat bantu (tools) digital yang memungkinkan proses monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.

Pj. Sekda Bombana, Syahrun, dalam sambutannya menyebut kehadiran SMART SAKIP merupakan bagian dari komitmen Pemkab untuk terus berbenah dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. “Aplikasi ini akan memudahkan seluruh perangkat daerah dalam menyusun laporan kinerja, sekaligus memastikan setiap target yang direncanakan dapat tercapai sesuai indikator yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, aplikasi ini bukan hanya sekadar inovasi teknologi, tetapi juga bentuk transformasi budaya kerja di lingkungan pemerintah daerah. Dengan adanya sistem yang terukur dan real time, diharapkan setiap aparatur dapat bekerja lebih fokus dan terarah. “Kita ingin membangun budaya kerja yang berbasis kinerja, bukan sekadar rutinitas administrasi,” tambah Syahrun.

Perwakilan dari Smart ID menjelaskan bahwa SMART SAKIP dirancang dengan fitur yang mudah digunakan, aman, dan kompatibel dengan sistem manajemen kinerja yang berlaku di pemerintah daerah. Fitur-fitur tersebut mencakup pemantauan capaian kinerja, pengelolaan indikator, hingga analisis data yang dapat membantu pengambilan keputusan berbasis fakta.

Kepala Bagian Organisasi Setda Bombana menyampaikan bahwa aplikasi ini akan mulai diimplementasikan di seluruh perangkat daerah setelah tahap sosialisasi dan pelatihan selesai. “Kami akan memberikan pendampingan teknis agar seluruh OPD dapat memanfaatkan aplikasi ini secara optimal,” jelasnya.

Dengan SMART SAKIP, Pemkab Bombana berharap proses evaluasi kinerja tidak lagi menjadi beban administrasi yang memakan waktu, melainkan menjadi proses yang produktif untuk mendorong pencapaian visi daerah. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Bombana dalam penilaian AKIP di tingkat provinsi maupun nasional.

Peluncuran SMART SAKIP menjadi bukti keseriusan Pemkab Bombana untuk mengadopsi teknologi dalam tata kelola pemerintahan. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi role model bagi daerah lain dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif, transparan, dan akuntabel di era digital.

Bombana, sultranet.com – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bombana menggelar sosialisasi Memory Kolektif Bangsa (MKB) untuk memperkuat perlindungan arsip sebagai warisan bangsa. Kegiatan berlangsung di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bombana dan dibuka resmi oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Bombana, Ir. Rusdiamin, Selasa (5/8/2025).

Sosialisasi ini menjadi bagian dari implementasi kebijakan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang mendorong pemerintah daerah melakukan registrasi arsip penting agar tercatat sebagai bagian dari Memory Kolektif Bangsa. Program ini menekankan pentingnya melindungi, melestarikan, dan mewariskan arsip yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan kebangsaan.

“Aspek kearsipan tidak hanya bicara tentang menyimpan dokumen, tetapi bagaimana kita memastikan dokumen itu terpelihara dan bisa menjadi sumber informasi yang berharga bagi generasi mendatang,” kata Rusdiamin saat memberikan sambutan.

Ia menambahkan, arsip yang dikelola dengan baik akan menjadi bukti autentik perjalanan sejarah bangsa dan daerah. Menurutnya, setiap dokumen penting adalah saksi bisu yang dapat memperkuat identitas, memori kolektif, dan jati diri masyarakat.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bombana, melalui tim kearsipan, memaparkan materi yang mencakup definisi Memory Kolektif Bangsa, tata cara registrasi arsip, serta kriteria arsip yang layak dicatatkan. Peserta kegiatan terdiri dari perwakilan perangkat daerah, lembaga pendidikan, hingga organisasi kemasyarakatan yang memiliki arsip dengan nilai penting.

“Banyak arsip yang kita miliki di tingkat daerah sebenarnya masuk kategori layak daftar MKB, tapi masih banyak yang belum memahami prosesnya. Karena itu, kami hadir untuk memberikan panduan langsung,” ujar salah satu pemateri dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Dalam kegiatan ini, peserta juga mendapatkan bimbingan teknis terkait prosedur digitalisasi arsip dan penyimpanan berbasis teknologi, agar keamanan dokumen dapat terjamin dari kerusakan fisik maupun kehilangan. Pendekatan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk di bidang kearsipan.

Selain materi, forum diskusi interaktif digelar untuk menampung masukan dan tantangan yang dihadapi peserta dalam mengelola arsip di instansinya masing-masing. Sejumlah peserta mengapresiasi kegiatan ini karena memberikan pemahaman yang lebih jelas dan praktis terkait pentingnya peran arsip dalam membangun memori bersama bangsa.

Sosialisasi Memory Kolektif Bangsa di Bombana diharapkan menjadi langkah awal membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga arsip sebagai aset nasional. Dengan keterlibatan semua pihak, warisan sejarah dan budaya dapat terjaga, bukan hanya untuk kepentingan hari ini, tetapi juga sebagai bekal pengetahuan di masa depan.

Bombana, Sultranet.com – Rapat pembahasan rancangan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bombana yang digelar di ruang sidang DPRD Bombana, Senin (4/8/2025), berakhir tanpa hasil.

Sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana yang diundang tidak hadir, sehingga rapat strategis tersebut terpaksa ditunda.

Ketidakhadiran pejabat dari instansi teknis dan bagian hukum membuat forum pembahasan yang sedianya dimulai pukul 10.00 Wita itu menjadi tidak efektif.

Setelah menunggu lebih dari satu jam tanpa kejelasan, pimpinan rapat memutuskan untuk menunda pembahasan hingga penjadwalan ulang.

Kemarahan pun muncul dari kalangan legislatif. Salah satunya disampaikan oleh anggota DPRD Bombana dari Fraksi PDI Perjuangan, Johan Salim, yang juga mantan Wakil Bupati Bombana periode sebelumnya.

Ia menilai absennya sejumlah pejabat menunjukkan lemahnya komitmen Pemkab terhadap rencana pembangunan jangka panjang.

“Poin yang ingin saya sampaikan hari ini adalah bahwa pembahasan RTRW tertunda karena Pemkab tidak hadir. Jangan nanti dewan dikambinghitamkan seolah-olah menjadi penyebab keterlambatan,” tegas Johan.

Ia juga menyesalkan sikap Pemkab yang hanya mengutus staf atau asisten dalam forum penting, padahal rapat tersebut membutuhkan kehadiran pejabat teknis yang paham substansi seperti kepala dinas dan Kabag Hukum.

“Banyak pertanyaan dari anggota dewan yang butuh dijawab secara teknis dan mendalam. Tapi yang hadir bukan orang yang berkompeten, sehingga rapat menjadi sia-sia,” tambahnya.

Diketahui, Pemkab Bombana mengajukan revisi dokumen RTRW yang sebelumnya tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013.

Revisi ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika pembangunan wilayah, pertumbuhan penduduk, dan proyek strategis daerah.

Namun, ketidakhadiran pihak eksekutif dalam forum resmi pembahasan bersama DPRD justru memicu tanda tanya besar terhadap keseriusan pemerintah daerah.

Pemkab Beri Teguran, Pastikan Tidak Terulang

Dikonfirmasi secara terpisah, Penjabat Sekda Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W, angkat bicara soal ketidakhadiran sejumlah pejabat dalam rapat tersebut.

Ia menegaskan bahwa Pemkab Bombana tetap memandang serius agenda pembahasan RTRW dan akan mengambil langkah tegas terhadap kepala OPD yang tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami akan memberikan teguran kepada kepala dinas yang tidak menghadiri undangan rapat DPRD. Ini hal penting dan tidak boleh diabaikan. Kami pastikan ini tidak akan terulang lagi,” tegas Pj. Sekda.

Terkait ketidakhadiran Kabag Hukum yang sempat disorot dewan, Sekda menyampaikan bahwa yang bersangkutan saat ini sedang menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci.

Sementara Kepala Dinas PUPR, yang juga sempat dipertanyakan, ternyata tidak tercantum dalam daftar undangan resmi yang dikirimkan DPRD.

“Pada dasarnya, Pemkab sangat serius terhadap pembahasan RTRW ini. Kami akan memastikan seluruh instansi teknis hadir secara lengkap pada pertemuan selanjutnya. Ini adalah bagian dari tanggung jawab bersama dalam membangun Bombana,” tandasnya. (IS)

Bombana, sultranet.com | Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Sabtu, 2 Agustus 2025. Forum strategis ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, yang hadir mewakili Bupati Bombana.

Musrenbang RPJMD bertujuan menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD, sekaligus memastikan rencana pembangunan lima tahun mendatang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara J Robert, S.T., M.T., para kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, akademisi, serta tokoh masyarakat.

Penyelenggaraan Musrenbang kali ini menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Dokumen RPJMD ini nantinya menjadi pedoman arah pembangunan Bombana lima tahun ke depan, sejalan dengan kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Mengusung tema “Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan”, rancangan pembangunan daerah ini difokuskan pada lima misi utama. Pertama, meningkatkan daya saing sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri kreatif. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, memperkuat keterhubungan desa-kota dan konektivitas antarwilayah. Keempat, mengembangkan kearifan lokal. Kelima, meningkatkan tata kelola pemerintahan.

Forum ini menghadirkan presentasi rancangan pembangunan sekaligus sesi tanya jawab terbuka bagi peserta. Meski rincian teknis belum dipaparkan secara mendalam, suasana Musrenbang berlangsung partisipatif, memberi ruang luas bagi usulan strategis dari berbagai elemen masyarakat.

Dalam sambutannya, Ahmad Yani menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai momentum krusial dalam penyusunan RPJMD.

“Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kabupaten Bombana ini merupakan momentum yang sangat strategis bagi kita sebagai rangkaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode lima tahun mendatang. Kegiatan ini menjadi penting bagi seluruh elemen untuk memberikan kontribusi positif demi mewujudkan pembangunan yang tepat, terarah, dan berkelanjutan, serta mendukung target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa partisipasi semua pihak dalam forum ini akan memperkuat kualitas RPJMD, sehingga arah pembangunan Bombana dapat disusun lebih adaptif terhadap tantangan global sekaligus responsif terhadap kebutuhan lokal.

Hasil Musrenbang RPJMD 2025–2029 akan digunakan sebagai bahan finalisasi dokumen sebelum ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Dengan begitu, RPJMD diharapkan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar menjadi kompas pembangunan Bombana menuju daerah yang lebih maju, berdaya saing, dan inklusif.

Konsel, Sultranet.com – Semangat gotong royong dan kekompakan warga Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, patut diacungi jempol. Warga secara sukarela bahu-membahu membangun Kebun Dasawisma di masing-masing lingkungan kelurahan, Sabtu (2/8/2025).

Kegiatan ini menjadi bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan lokal sekaligus mempererat kebersamaan antarwarga. Mulai dari menyiapkan lahan, menanam aneka tanaman pangan, hingga perawatan kebun dilakukan secara bergilir oleh warga.

Lurah Potoro, Eriawan Magidi, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga atas inisiatif dan kekompakan yang terus terjaga.

“Kami sangat mengapresiasi kekompakan warga Potoro. Ini bukti nyata bahwa kebersamaan masih menjadi kekuatan utama kita dalam membangun kampung. Semoga semangat ini terus tumbuh dan menjadi budaya yang ditanamkan dalam diri setiap warga,” ujarnya.

Menurutnya, gerakan membangun Kebun Dasawisma ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis komunitas dan rumah tangga. Selain itu, keberadaan kebun juga diyakini dapat menjadi ruang edukasi dan rekreasi yang sehat bagi masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh warga untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur, menjaga lingkungan, dan mempertahankan semangat gotong royong demi kemajuan bersama di Kelurahan Potoro.

“Semangat kebersamaan seperti inilah yang perlu terus dijaga. Kami berharap kebun ini dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun sosial,” tambah Eriawan.

Pemerintah kelurahan akan terus mendampingi dan memberikan dukungan terhadap inisiatif warga yang bermanfaat bagi kemaslahatan umum. (HL)

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Sabtu (2/8/2025). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk merumuskan arah pembangunan lima tahun ke depan, dengan menghimpun masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si yang membuka acara mewakili Bupati Bombana, menegaskan bahwa Musrenbang RPJMD adalah momentum penting untuk memastikan rencana pembangunan daerah berpijak pada kebutuhan riil masyarakat. “RPJMD ini bukan hanya dokumen, tetapi komitmen kita bersama untuk membangun Bombana yang lebih maju, adil, dan sejahtera,” ujarnya dalam sambutan.

Musrenbang RPJMD dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, camat, tokoh masyarakat, akademisi, perwakilan organisasi pemuda dan perempuan, serta unsur swasta. Forum ini membahas berbagai prioritas pembangunan yang meliputi peningkatan infrastruktur, pemerataan pendidikan, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Ahmad Yani menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Ia menyebut partisipasi aktif masyarakat sebagai kunci dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. “Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu mendengar dan melibatkan semua pihak agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab tantangan dan harapan warga,” katanya.

Dalam forum tersebut, peserta Musrenbang menyampaikan sejumlah usulan, mulai dari pembangunan akses jalan antarwilayah, peningkatan fasilitas kesehatan, pemberdayaan UMKM, hingga penguatan sektor pertanian dan perikanan. Usulan-usulan ini akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD sebelum disahkan menjadi dokumen resmi.

Kepala Bappeda Bombana menjelaskan, RPJMD 2025–2029 disusun berdasarkan hasil evaluasi program sebelumnya, analisis kondisi daerah, serta arahan pembangunan nasional dan provinsi. “Kita berupaya menyusun RPJMD yang adaptif terhadap perubahan, termasuk perkembangan teknologi dan tantangan global, namun tetap berakar pada potensi dan kearifan lokal,” ungkapnya.

Musrenbang RPJMD ini juga menjadi wadah membangun komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Selain membahas program strategis, kegiatan ini diharapkan memperkuat transparansi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan di Bombana.

Dengan selesainya Musrenbang ini, pemerintah daerah akan merampungkan dokumen RPJMD yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program kerja selama lima tahun ke depan. Dokumen tersebut akan memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta indikator capaian yang terukur, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi progres pelaksanaannya.

Melalui Musrenbang RPJMD, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, mengedepankan pemerataan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing.

Bombana, sultranet.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bombana, Abdul Rahman, menegaskan komitmen penuh dalam mendukung program anti korupsi yang digalakkan pemerintah daerah. Pernyataan itu ia sampaikan sebagai ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang selama ini menjadi penghambat utama pembangunan. Pernyataan ini disampaikan di Bombana, Senin (11/8/2025).

Abdul Rahman menilai KKN sebagai musuh besar bangsa Indonesia yang harus diberantas hingga ke akar-akarnya.
“Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah akar dari ketimpangan sosial dan kemunduran pelayanan publik. Ini adalah musuh bersama seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa khusus di Kabupaten Bombana, praktik semacam itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“KKN di Kabupaten Bombana harus ditindak dan diberantas hingga ke akar-akarnya. Tidak ada kompromi terhadap perilaku yang merugikan kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.

Dalam mendukung upaya tersebut, Abdul Rahman mengajak seluruh warga terlibat aktif mencegah dan melawan penyimpangan yang merugikan publik.
“Masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan dan pencegahan KKN, baik di lingkungan pemerintahan maupun kehidupan sehari-hari,” ucapnya.

Menurutnya, penegakan aturan secara konsisten adalah langkah awal membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Kita harus menegakkan aturan dengan benar, tanpa pandang bulu. Hukum harus menjadi panglima dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.

Selain penegakan hukum, ia menekankan disiplin sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik.
“Tanpa kedisiplinan, semua aturan akan sia-sia. Kita harus konsisten dan berintegritas,” jelasnya.

Abdul Rahman juga mengingatkan agar tidak terlibat dalam perampasan hak orang lain, yang kerap menjadi bagian dari praktik KKN. Menurutnya, keadilan sosial harus dijaga demi menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Melalui seruan ini, DP3A Bombana berharap masyarakat dan pemerintah daerah dapat bersinergi mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan akuntabel. Program anti korupsi menjadi bagian dari visi besar Kabupaten Bombana untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik-praktik yang merugikan rakyat.

KENDARI, sultranet.com – Bupati Kolaka Utara, Drs. Nur Rahman Umar, MH, menghadiri Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis (31/7/2025).

Rakor ini diikuti seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tenggara beserta pejabat pendukung, dalam upaya bersinergi membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kesadaran kolektif semua unsur pemerintah daerah dalam memberantas korupsi yang masih menjadi tantangan serius di berbagai wilayah.

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, dalam sambutannya menegaskan bahwa korupsi merupakan pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan hambatan utama pembangunan nasional maupun daerah.

“Korupsi merampas hak dasar masyarakat dan menghancurkan masa depan generasi,” ujar Gubernur singkat namun penuh makna.

Ia juga menegaskan pentingnya langkah pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas di setiap lini birokrasi.

Gubernur Andi Sumangerukka juga menguraikan empat langkah konkret yang dijalankan Pemprov Sultra guna mencegah korupsi, yaitu memperkuat pengawasan internal, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan transparansi pengelolaan aset daerah dan sektor strategis seperti tambang dan hutan, serta pembinaan etika dan integritas ASN dan kepala daerah.

Gubernur mengingatkan, “Pencegahan korupsi adalah tanggung jawab kita bersama.” Dia mengajak semua elemen masyarakat, tak terkecuali dunia usaha dan media, untuk ambil bagian dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Ditempat yang sama, Bupati Nur Rahman Umar dari Kolaka Utara menegaskan komitmen daerahnya dalam mendukung upaya tersebut.

“Kami berkomitmen membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” katanya tegas.

Ia menyebutkan bahwa peningkatan pengawasan internal dan penerapan whistleblowing system merupakan fokus utama Pemkab Kolaka Utara untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, Bupati juga menjelaskan pentingnya digitalisasi dalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah. Dengan penggunaan teknologi, transparansi dapat ditingkatkan sehingga masyarakat bisa lebih mudah mengawasi setiap proses pelayanan dan pengelolaan anggaran.

Kehadiran dan komitmen kuat Bupati Kolaka Utara dalam rakor ini menjadi sinyal positif bahwa daerahnya siap menjadi bagian kunci dalam perjuangan bersama membangun berdemokrasi yang bebas dari korupsi dan mengedepankan kesejahteraan rakyat Sulawesi Tenggara.

Rakor ini juga menjadi momen penandatanganan Internal Audit Charter oleh Gubernur Sultra, serta komitmen bersama Kepala Daerah dan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara dalam pencegahan korupsi. Lima Organisasi Perangkat Daerah dengan aset terbesar juga menandatangani fakta integritas sebagai bentuk nyata kesungguhan dalam menjaga amanah dan aset daerah.

Kegiatan ini mendapat apresiasi langsung dari Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Wibowo, yang menyatakan dukungannya terhadap upaya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan KPK dalam memperkuat pencegahan korupsi.

Bombana, sultranet.com – Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Bombana memasuki hari ketujuh. Sebanyak 76 siswa SMA/SMK/MA dari berbagai wilayah di Bombana mengikuti pelatihan intensif di Lapangan Eks MTQ Kabupaten Bombana sebagai persiapan untuk pengibaran bendera pada peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2025 mendatang, Kamis (31/7/2025).

Pusdiklat ini untuk tahun kedua dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana. Kepala Badan Kesbangpol, dr. Sunandar, MM.Kes, mengatakan pihaknya menargetkan pelaksanaan tahun ini berjalan lebih baik dari sebelumnya.

“Kami berharap tahun ini Pusdiklat bisa lebih baik, lebih terarah, dan hasilnya semakin membanggakan. Tujuan utamanya tentu agar pengibaran Bendera Merah Putih pada HUT RI ke-80 nanti berlangsung sukses, khidmat, dan penuh makna,” ujarnya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada para pelatih dari TNI Kodim 1431/Bombana dan Polres Bombana yang berperan penting membentuk karakter peserta, mulai dari penguasaan baris-berbaris, disiplin, hingga ketahanan mental. Menurutnya, sinergi lintas instansi ini menjadi faktor kunci keberhasilan pembinaan Paskibraka.

“Kami juga sangat menghargai dukungan dari tim medis PSC 119 Kabupaten Bombana yang senantiasa sigap siang dan malam memberikan layanan kesehatan. Latihan yang padat memang membuat peserta kerap kelelahan, pegal, atau kram. Kehadiran tenaga medis sangat membantu kelancaran kegiatan,” tambahnya.

Tak hanya pelatih dan tim medis, peran pamong dari Purna Paskibraka juga mendapat sorotan. Mereka mendampingi peserta sejak pagi hingga malam, memastikan setiap kegiatan berjalan positif.

“Setiap pagi dan malam, para pamong memastikan anak-anak ini melaksanakan ibadah, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengikuti rutinitas sebelum serta sesudah latihan,” kata Sunandar.

Pusdiklat akan terus berlangsung hingga menjelang hari pelaksanaan upacara kemerdekaan. Panitia berharap semangat dan antusiasme peserta tetap terjaga hingga momen puncak 17 Agustus nanti. Bagi mereka, menjadi pengibar Sang Saka Merah Putih bukan sekadar tugas, tetapi sebuah kehormatan dan pengabdian bagi bangsa.