Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., mendorong aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana mempersiapkan kondisi keuangan dan keterampilan sejak masih aktif bekerja sebagai bekal menghadapi masa purna bakti. Pesan tersebut disampaikan saat membuka Sosialisasi Taspen Group dan Literasi Keuangan bagi ASN Kabupaten Bombana di Auditorium Tanduale Kantor Bupati Bombana, Senin (7/9/2026).

Kegiatan tersebut digelar untuk memberikan pemahaman kepada ASN mengenai hak dan manfaat kepesertaan program Taspen sekaligus meningkatkan literasi keuangan. Pembekalan tersebut dinilai penting agar ASN tidak hanya memahami manfaat yang akan diterima ketika memasuki masa pensiun, tetapi juga mampu merencanakan kondisi keuangan secara lebih matang sejak masih aktif bekerja.

Bupati Bombana mengatakan masa pensiun merupakan bagian dari perjalanan pengabdian seorang ASN. Karena itu, persiapan menghadapi masa tersebut tidak seharusnya dilakukan ketika seseorang sudah memasuki masa purna bakti, tetapi perlu direncanakan sejak jauh hari.

Menurut Burhanuddin, kesiapan menghadapi pensiun tidak cukup hanya dengan mengandalkan penghasilan atau uang pensiun. ASN juga perlu memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan produktif setelah tidak lagi menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah.

“Jangan sampai kita hanya bergantung pada uang pensiun. Uang pensiun jangan hanya dijadikan modal tanpa dibarengi dengan keterampilan,” ujar Burhanuddin.

Ia menilai, keterampilan menjadi salah satu modal penting bagi ASN ketika memasuki fase kehidupan setelah masa pengabdian. Dengan keterampilan yang dimiliki, ASN dapat tetap menjalankan kegiatan produktif dan memiliki sumber aktivitas maupun penghasilan tambahan sesuai kemampuan masing-masing.

Karena itu, Bupati mendorong agar ASN yang mulai mendekati masa pensiun mendapatkan pembekalan yang lebih terarah. Pelatihan tersebut dapat mencakup keterampilan praktis maupun kewirausahaan yang memungkinkan ASN memanfaatkan potensi dan pengalaman yang dimiliki untuk menjalankan aktivitas baru setelah pensiun.

Menurutnya, masa purna bakti seharusnya tidak dipandang sebagai akhir dari produktivitas. Sebaliknya, masa tersebut dapat menjadi tahap baru bagi ASN untuk mengembangkan pengalaman dan kemampuan yang selama ini diperoleh selama menjalankan tugas pemerintahan.

Literasi keuangan juga menjadi bagian penting dalam persiapan tersebut. ASN perlu memahami bagaimana mengelola pendapatan, menyusun kebutuhan, menyiapkan tabungan, serta merencanakan penggunaan dana secara bijak agar kondisi keuangan tetap terjaga setelah memasuki masa pensiun.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap ASN dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya perencanaan keuangan. Pemahaman tersebut diharapkan mendorong ASN untuk mulai mempersiapkan masa depan secara lebih terencana, termasuk mempertimbangkan kebutuhan setelah tidak lagi menerima penghasilan sebagai ASN aktif.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Branch Kantor Cabang Kendari PT Taspen, Ilmiah Rezki, memberikan pemaparan mengenai berbagai program perlindungan dan manfaat yang diberikan Taspen kepada ASN.

Ilmiah menjelaskan bahwa program Taspen Group mencakup sejumlah manfaat yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan peserta. Program tersebut antara lain Tabungan Hari Tua (THT), Program Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).

Penjelasan tersebut diberikan agar ASN memahami hak dan manfaat yang melekat pada kepesertaan mereka. Dengan mengetahui program yang tersedia, peserta diharapkan dapat memanfaatkan layanan Taspen sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Selain menjelaskan manfaat program, Ilmiah juga memperkenalkan sejumlah layanan digital Taspen yang dapat digunakan untuk mempermudah akses peserta terhadap layanan. Di antaranya Taspen Online Services (TOS) dan Andal by Taspen yang diperuntukkan bagi peserta pensiun.

Pemanfaatan layanan digital tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada peserta dalam memperoleh informasi dan mengakses layanan Taspen. Digitalisasi layanan juga menjadi bagian dari upaya memberikan pelayanan yang lebih praktis dan mudah dijangkau oleh peserta.

Sosialisasi Taspen Group dan literasi keuangan ini sekaligus menjadi ruang bagi ASN untuk memahami bahwa persiapan masa pensiun memiliki dua sisi yang saling berkaitan. Di satu sisi, ASN perlu mengetahui hak dan manfaat yang akan diperoleh melalui program Taspen. Di sisi lain, ASN perlu memiliki kemampuan mengelola keuangan dan mempersiapkan aktivitas produktif setelah memasuki masa purna bakti.

Bupati Burhanuddin menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan ASN, baik selama menjalankan tugas maupun setelah menyelesaikan masa pengabdiannya.

Menurutnya, kesejahteraan ASN tidak hanya berkaitan dengan kondisi ketika masih aktif bekerja. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap kesiapan ASN menghadapi masa pensiun sebagai bagian dari penghargaan atas pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas pemerintahan.

“Melalui kerja sama dalam sosialisasi ini, kita menuntaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan ASN Bombana, baik selama aktif bertugas maupun ketika memasuki masa purna bakti,” tuturnya.

Komitmen tersebut kemudian diperkuat melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan PT Taspen (Persero). Kesepakatan tersebut berkaitan dengan peningkatan layanan dan kepesertaan Program Taspen Group bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan kepada ASN sekaligus memastikan informasi mengenai program Taspen dapat diterima dengan baik oleh peserta. Dengan pemahaman yang lebih baik, ASN diharapkan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam mempersiapkan masa depan.

Bagi ASN yang masih aktif bertugas, kegiatan tersebut menjadi pengingat bahwa persiapan pensiun perlu dimulai sejak dini. Perencanaan keuangan yang baik, pemahaman terhadap hak kepesertaan, serta pengembangan keterampilan dapat menjadi modal penting untuk menjalani masa purna bakti secara lebih mandiri.

Sementara bagi ASN yang mendekati masa pensiun, pembekalan keterampilan dan kewirausahaan dapat menjadi pilihan untuk tetap produktif setelah menyelesaikan masa pengabdian. Pengalaman yang diperoleh selama bertahun-tahun bekerja di pemerintahan dapat menjadi modal untuk mengembangkan kegiatan baru sesuai minat dan kemampuan.

Dengan adanya sosialisasi dan kerja sama tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap ASN tidak hanya mengetahui manfaat program Taspen, tetapi juga memiliki kesadaran untuk mengelola keuangan dan mempersiapkan masa depan secara lebih baik.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesejahteraan ASN yang berkelanjutan. Perlindungan selama masa kerja, kesiapan menghadapi pensiun, serta kesempatan untuk tetap produktif setelah purna bakti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penghargaan terhadap pengabdian ASN kepada pemerintah dan masyarakat.

Bombana, sultranet.com — Kebakaran kembali terjadi di kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW), Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana bersama TNI, Polri, dan Manggala Agni langsung melakukan penanganan untuk mengendalikan kobaran api agar tidak meluas ke kawasan konservasi di sekitarnya, Minggu (6/9/2026).

Kebakaran diketahui terjadi sekitar pukul 11.54 WITA. Setelah menerima informasi mengenai adanya kobaran api di kawasan TNRAW, BPBD Bombana segera mengerahkan personel menuju lokasi untuk melakukan upaya pemadaman dan pengendalian.

Langkah cepat tersebut dilakukan untuk mencegah api menjalar ke area yang lebih luas. Kondisi kawasan TNRAW yang memiliki ekosistem penting membuat setiap kejadian kebakaran perlu mendapat penanganan secara cepat dan terkoordinasi.

Kepala BPBD Bombana Hasdin Ratta, M.Si., mengatakan penanganan kebakaran dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan sejumlah unsur yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan kebakaran dan bencana.

“Sinergi antara BPBD, TNI, Polri, dan Manggala Agni dilakukan untuk mempercepat penanganan di lapangan, mengingat kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai merupakan wilayah yang memiliki ekosistem penting dan perlu mendapat perlindungan dari ancaman kebakaran,” ujar Hasdin Ratta.

Menurut dia, keterlibatan lintas instansi menjadi bagian penting dalam menghadapi kebakaran di kawasan TNRAW. Penanganan tidak hanya diarahkan untuk memadamkan titik api, tetapi juga mengendalikan pergerakan kobaran agar tidak berkembang dan mengancam wilayah lainnya.

BPBD Bombana menurunkan personel untuk melakukan penanganan langsung di lokasi. Dalam pelaksanaannya, personel BPBD berkoordinasi dengan TNI dan Polri yang turut dikerahkan untuk membantu proses pemadaman.

Manggala Agni juga terlibat dalam operasi tersebut. Kehadiran personel yang memiliki pengalaman dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan diharapkan dapat memperkuat upaya pengendalian api di kawasan konservasi.

Tim gabungan bergerak melakukan pemadaman pada area yang terdampak kebakaran. Upaya tersebut dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi di lapangan, terutama untuk memastikan kobaran api tidak menjalar ke kawasan lain.

Penanganan kebakaran di kawasan TNRAW memiliki tantangan tersendiri. Kawasan konservasi memiliki kondisi lingkungan yang harus diperhatikan selama proses pemadaman. Karena itu, koordinasi antarpersonel menjadi penting agar penanganan berjalan efektif sekaligus tetap memperhatikan keselamatan petugas dan kelestarian kawasan.

BPBD Bombana terus memantau perkembangan kondisi di lokasi bersama unsur yang terlibat dalam penanganan. Pemantauan diperlukan untuk memastikan titik api yang telah ditangani tidak kembali membesar atau menyebar ke area lain.

Kebakaran di kawasan taman nasional juga menjadi perhatian karena ancamannya tidak hanya berkaitan dengan kerusakan vegetasi. Api yang menyebar dapat mengganggu habitat satwa serta mengancam keseimbangan ekosistem yang berada di dalam kawasan konservasi.

Karena itu, setiap upaya pemadaman dilakukan dengan tujuan menekan dampak kebakaran sejak awal. Respons cepat menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah kebakaran berkembang menjadi lebih besar dan membutuhkan penanganan yang lebih luas.

Keterlibatan TNI dan Polri juga memperlihatkan pentingnya dukungan lintas sektor dalam penanggulangan bencana. Selain membantu tenaga di lapangan, koordinasi antarinstansi memungkinkan penanganan dilakukan secara lebih terorganisasi.

Begitu pula dengan keterlibatan Manggala Agni yang memperkuat kapasitas teknis dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga kawasan TNRAW dari ancaman kebakaran.

BPBD Bombana menempatkan penanganan kebakaran sebagai langkah prioritas ketika ditemukan adanya titik api. Respons tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko meluasnya kebakaran sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak yang lebih besar.

Tim gabungan juga terus melakukan pengendalian di lokasi untuk memastikan kobaran api dapat ditekan. Setiap perkembangan di lapangan menjadi bagian dari evaluasi penanganan, terutama untuk menentukan langkah lanjutan apabila masih ditemukan titik api atau potensi penyebaran.

Hasdin menegaskan bahwa perlindungan terhadap kawasan konservasi membutuhkan kerja bersama. BPBD tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi kebakaran di wilayah yang memiliki karakteristik khusus seperti TNRAW.

Kolaborasi dengan TNI, Polri, Manggala Agni dan unsur terkait lainnya menjadi bagian penting dalam mempercepat respons ketika terjadi kebakaran. Dengan koordinasi yang baik, penanganan diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat.

Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, kewaspadaan terhadap potensi kebakaran juga perlu terus ditingkatkan. Kawasan konservasi membutuhkan perhatian bersama karena memiliki fungsi ekologis yang penting bagi lingkungan dan masyarakat.

Kebakaran yang terjadi di TNRAW menjadi pengingat bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan membutuhkan respons yang cepat serta dukungan berbagai pihak. Upaya pemadaman bukan hanya untuk menghentikan api, tetapi juga mencegah kerusakan yang lebih luas terhadap kawasan konservasi.

Dengan bergeraknya tim gabungan sejak awal kejadian, BPBD Bombana berharap kobaran api dapat segera dikendalikan dan tidak berkembang ke wilayah yang lebih luas. Penanganan di lapangan terus dilakukan dengan mengutamakan koordinasi dan keselamatan personel.

Pemerintah daerah melalui BPBD juga terus mendorong penguatan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Penanganan kebakaran menjadi salah satu bentuk kesiapan tersebut, terutama ketika kejadian berlangsung di kawasan yang memiliki nilai ekologis penting.

Upaya bersama BPBD, TNI, Polri, dan Manggala Agni diharapkan dapat mempercepat pemadaman sekaligus meminimalkan dampak kebakaran terhadap lingkungan. Perlindungan TNRAW menjadi tanggung jawab bersama agar fungsi kawasan konservasi tetap terjaga untuk generasi mendatang.

Konkep, Sultranet.com- Gemuruh sorak penonton di pinggir lapangan bola voli di Desa Lamoluo Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) bukan sekadar dukungan bagi tim kesayangan. Di balik setiap bola yang melambung dan tepuk tangan yang bergema, ada semangat baru yang sedang tumbuh olahraga menjadi jembatan yang menghubungkan kebersamaan warga dengan geliat ekonomi desa.Turnamen di desa Lamoluo mempertandingkan  bola voli putra maupun putri, telah bertransformasi menjadi kegiatan yang maknanya jauh melampaui kompetisi. Area di sekitar lokasi pertandingan kini berubah menjadi ruang hidup bagi puluhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) warga setempat. Mulai dari makanan dan minuman, jajanan kesukaan penonton, semua laku terjual seiring ramainya warga dari berbagai desa yang hadir menyaksikan pertandingan.Kepala Desa Lamoluo, Irda Sahwida, S.Kep., NS., menyambut baik semangat warga dan melihat turnamen ini bukan hanya ajang adu bakat, melainkan momentum kebangkitan bersama.

“Ini dampak nyata yang kami harapkan. Setiap kali ada kegiatan, warga yang berdagang harus ikut merasakan manfaatnya. Turnamen Lamoluo bukan hanya ajang adu kemampuan di lapangan, tapi juga panggung bagi UMKM kita untuk tumbuh. Keramaian yang ada di lapangan ini harus bisa menembus hingga ke dapur warga agar setiap sen yang berputar di sini ikut mengangkat perekonomian desa,” ujar Irda Sahwida.

Lebih jauh, Irda berharap pola sinergi ini terus berlanjut dan menjadi tradisi setiap kegiatan besar di desa, ekonomi warga yang harus tumbuh pertama kali. “Semoga ke depannya Turnamen Lamoluo menjadi ikon yang menyatukan olahraga, persaudaraan, dan kemajuan ekonomi masyarakat Desa Lamoluo secara berkelanjutan,” tambahnya.

Para pelaku UMKM pun mengaku sangat terbantu. Dagangan yang biasanya butuh waktu lama habis, kini laku dalam hitungan jam. Sinergi antara semangat olahraga dan semangat berusaha ini membuktikan kekuatan kebersamaan warga bisa diubah menjadi energi yang menghidupkan banyak hal di lapangan maupun di luar lapangan.

Laporan: Aldi Dermawan

Bombana, sultranet.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana bersama TNI, Polri, Pemadam Kebakaran (Damkar), dan Manggala Agni menggelar show of force sekaligus sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kepada masyarakat dan pengguna jalan di kawasan padang savana Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) atau kawasan PPA. Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau, Jumat (4/9/2026).

Sosialisasi menyasar pengguna kendaraan yang melintas di jalur Bombana-Kendari dan sebaliknya. Kawasan padang savana yang berada di sepanjang jalur tersebut menjadi salah satu titik perhatian karena kondisi vegetasi yang mengering selama musim kemarau dapat meningkatkan risiko kebakaran apabila terkena sumber api.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala BPBD Kabupaten Bombana bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Darlog) serta personel BPBD yang tergabung dalam Satgas Karhutla turun langsung ke lapangan. Petugas membagikan brosur bertuliskan “Stop Karhutla” kepada pengendara yang melintas sekaligus menyampaikan imbauan agar masyarakat ikut menjaga kawasan dari ancaman kebakaran.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan. BPBD tidak hanya menyiapkan personel untuk merespons ketika kebakaran terjadi, tetapi juga meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar potensi kebakaran dapat ditekan sejak awal.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bombana, Awang, S.Pd., M.Pd., mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan ketika melintasi kawasan padang savana PPA, terutama selama kondisi cuaca kering.

“Masyarakat kami imbau agar lebih berhati-hati ketika melintas di kawasan padang savana PPA. Jangan melakukan aktivitas yang dapat memicu timbulnya percikan api, karena kondisi cuaca saat ini sedang mengalami kemarau sehingga sangat rawan terjadi kebakaran,” ujar Awang.

Menurut Awang, kondisi kawasan yang kering membuat sumber api sekecil apa pun berpotensi menimbulkan kebakaran. Karena itu, masyarakat yang melintas maupun melakukan aktivitas di sekitar kawasan tersebut diminta tidak melakukan tindakan yang dapat memicu munculnya api.

Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada pengguna jalan agar tidak membuang benda yang berpotensi menjadi sumber api. Kebiasaan sederhana seperti membuang puntung rokok sembarangan dapat menimbulkan risiko ketika berada di kawasan dengan vegetasi yang kering.

Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran terbuka di sekitar kawasan rawan. Api yang awalnya kecil dapat dengan cepat menyebar apabila bertemu dengan vegetasi kering dan kondisi angin yang mendukung.

Kegiatan show of force tersebut menjadi bagian dari upaya memperlihatkan kesiapan pemerintah daerah bersama unsur terkait dalam menghadapi ancaman Karhutla. Namun, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penanganan, melainkan juga mengedepankan pencegahan melalui keterlibatan masyarakat.

BPBD Bombana menilai masyarakat memiliki posisi penting dalam upaya mengurangi risiko kebakaran. Sebab, masyarakat merupakan pihak yang berada paling dekat dengan lingkungan dan dapat menjadi sumber informasi awal apabila menemukan adanya asap atau titik api.

Karena itu, kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan potensi kebakaran menjadi bagian penting dari sistem kesiapsiagaan. Informasi yang diterima lebih awal dapat membantu petugas menentukan langkah penanganan sebelum api berkembang menjadi lebih besar.

Dalam pelaksanaan sosialisasi, personel BPBD juga berkoordinasi dengan unsur TNI, Polri, Damkar, dan Manggala Agni. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa pencegahan Karhutla membutuhkan kerja bersama, terutama ketika ancaman kebakaran berada di kawasan yang memiliki nilai ekologis penting.

Kawasan TNRAW merupakan salah satu kawasan konservasi yang memiliki ekosistem penting. Karena itu, ancaman kebakaran di wilayah tersebut tidak hanya berkaitan dengan kerusakan vegetasi, tetapi juga dapat berdampak pada habitat satwa dan keberlangsungan ekosistem.

Jalur Bombana-Kendari yang melewati kawasan padang savana juga memiliki aktivitas lalu lintas masyarakat yang cukup tinggi. Kondisi tersebut membuat edukasi kepada pengguna jalan menjadi salah satu pendekatan yang dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko kebakaran.

Melalui pembagian brosur “Stop Karhutla”, petugas menyampaikan pesan sederhana agar masyarakat lebih berhati-hati selama musim kemarau. Pesan tersebut diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat, khususnya dalam menjaga lingkungan ketika berada di kawasan rawan kebakaran.

Menurut BPBD, pencegahan tidak akan berjalan maksimal apabila hanya dilakukan oleh petugas. Upaya tersebut membutuhkan partisipasi masyarakat untuk menjaga lingkungan, menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan api, serta segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda kebakaran.

Kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi petugas untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Edukasi secara tatap muka diharapkan membuat pesan pencegahan lebih mudah diterima dibandingkan hanya melalui imbauan tertulis atau informasi yang disampaikan melalui media.

Awang mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa menjaga kawasan dari kebakaran merupakan kepentingan bersama. Kebakaran yang terjadi di kawasan konservasi dapat memberikan dampak yang luas dan membutuhkan penanganan lebih besar apabila terlambat diketahui.

Karena itu, kewaspadaan harus dimulai dari hal-hal sederhana. Pengguna jalan diimbau tidak membuang benda yang dapat memicu api, sementara masyarakat yang melakukan aktivitas di sekitar kawasan harus memastikan tidak meninggalkan sumber api yang berpotensi menimbulkan kebakaran.

Selain pencegahan, keberadaan personel gabungan juga menjadi bagian dari kesiapan menghadapi kemungkinan terjadinya Karhutla. BPBD bersama unsur terkait dapat bergerak apabila ditemukan kondisi yang membutuhkan penanganan di lapangan.

Sinergi tersebut menjadi penting mengingat penanganan kebakaran membutuhkan sumber daya manusia, peralatan, serta koordinasi yang baik. Setiap unsur memiliki peran dalam mendukung upaya pencegahan maupun penanganan apabila kebakaran terjadi.

Keterlibatan Manggala Agni, misalnya, memperkuat dukungan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sementara TNI dan Polri turut mendukung kegiatan lapangan, sedangkan Damkar memiliki kapasitas dalam penanganan kebakaran.

BPBD sendiri memiliki peran dalam koordinasi penanggulangan bencana, termasuk meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan langkah pencegahan terhadap berbagai potensi bencana yang dapat terjadi di wilayah Bombana.

Melalui kegiatan show of force ini, pemerintah daerah ingin memastikan pesan pencegahan Karhutla sampai langsung kepada masyarakat. Sosialisasi di kawasan padang savana juga menjadi pengingat bahwa musim kemarau membutuhkan kewaspadaan yang lebih tinggi dari semua pihak.

Masyarakat yang melintasi jalur Bombana-Kendari maupun sebaliknya diharapkan dapat ikut menjaga kawasan tersebut. Kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan api dan segera melaporkan apabila menemukan kejadian yang mencurigakan.

Upaya pencegahan menjadi semakin penting karena penanganan kebakaran setelah api meluas membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Sebaliknya, kebakaran yang diketahui sejak awal memiliki peluang lebih besar untuk dikendalikan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.

BPBD Bombana berharap kegiatan sosialisasi tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat selama musim kemarau. Pesan “Stop Karhutla” diharapkan tidak berhenti pada pembagian brosur, tetapi menjadi bagian dari kesadaran masyarakat dalam menjaga kawasan hutan dan lahan.

Pada akhirnya, pencegahan Karhutla bukan hanya menjadi tugas pemerintah dan petugas. Masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya dalam menjaga kawasan dari ancaman kebakaran, terutama melalui perilaku yang lebih berhati-hati dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Dengan sinergi BPBD, TNI, Polri, Damkar, Manggala Agni, dan masyarakat, potensi Karhutla di Kabupaten Bombana diharapkan dapat ditekan. Kesiapsiagaan bersama menjadi kunci untuk melindungi kawasan TNRAW dan lingkungan sekitarnya dari ancaman kebakaran selama musim kemarau.

Bombana, sultranet.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana bersama TNI, Polri, Pemadam Kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Manggala Agni memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kekeringan selama musim kemarau. Kesiapan personel dan sarana pendukung dipastikan melalui apel bersama sebelum pelaksanaan Show of Force Penanganan Karhutla di sejumlah wilayah rawan, Jumat (4/9/2026).

Apel yang berlangsung di halaman Polres Bombana tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum personel gabungan turun ke lapangan. Kegiatan Show of Force akan menyasar kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) atau kawasan PPA serta sejumlah wilayah lain yang memiliki potensi terdampak kebakaran hutan dan lahan maupun kekeringan.

Dalam apel tersebut, seluruh personel mendapat pengecekan kesiapan, baik dari sisi jumlah personel maupun kelengkapan peralatan yang akan digunakan di lapangan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh unsur yang terlibat dapat bergerak secara cepat ketika menghadapi kondisi darurat.

Kesiapan tersebut menjadi penting karena musim kemarau dapat meningkatkan risiko kebakaran, terutama di kawasan dengan vegetasi yang mudah terbakar. Kondisi kering juga dapat memperbesar potensi meluasnya api apabila tidak segera ditangani.

Kepala BPBD Kabupaten Bombana, Drs. Hasdin Ratta, M.Si., mengatakan kegiatan Show of Force tidak hanya diarahkan untuk menunjukkan kesiapan personel dan peralatan. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya Karhutla sekaligus memperkenalkan akses layanan darurat yang dapat digunakan ketika terjadi kejadian yang membutuhkan penanganan cepat.

“Kegiatan Show of Force yang akan kita lakukan ini bukan hanya mengedukasi masyarakat tentang kebakaran hutan dan lahan. Di kesempatan ini, kita juga bisa mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat bahwa di Kabupaten Bombana terdapat beberapa nomor layanan darurat yang bisa dihubungi kapan saja, 24 jam, untuk pengaduan maupun layanan informasi apabila terjadi keadaan darurat,” jelas Hasdin Ratta.

Menurut Hasdin, informasi mengenai layanan darurat perlu diketahui masyarakat secara luas. Kecepatan laporan menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan bencana karena informasi yang diterima lebih awal dapat membantu petugas menentukan langkah penanganan di lapangan.

Karena itu, kegiatan Show of Force akan diisi dengan edukasi dan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Petugas akan menyampaikan imbauan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama selama musim kemarau.

Petugas juga akan membagikan brosur bertuliskan “Stop Karhutla” kepada masyarakat dan pengguna jalan. Materi tersebut diharapkan dapat menjadi pengingat agar masyarakat tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, khususnya di sekitar kawasan hutan dan lahan yang berada dalam kondisi kering.

Selain imbauan pencegahan, masyarakat juga akan diperkenalkan dengan sejumlah nomor layanan yang dapat digunakan ketika membutuhkan bantuan. Informasi tersebut dinilai penting karena dalam situasi darurat masyarakat membutuhkan akses komunikasi yang cepat dan mudah.

Nomor layanan darurat yang disosialisasikan meliputi layanan darurat Polisi 110, layanan darurat Kabupaten Bombana 112, Call Center BPBD Bombana 0813 3366 2022, serta Call Center Damkar Bombana 0823 4796 0011.

Hasdin menjelaskan, keberadaan sejumlah saluran komunikasi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat menentukan pihak yang harus dihubungi ketika menghadapi kondisi darurat. Masyarakat dapat melaporkan kejadian sedini mungkin agar petugas terkait dapat segera memberikan respons sesuai jenis kejadian.

“Nomor layanan ini penting untuk diketahui masyarakat, sehingga ketika terjadi keadaan yang membutuhkan penanganan cepat, masyarakat tidak bingung harus menghubungi siapa,” kata Hasdin.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Aktivitas yang dapat memicu api, termasuk pembakaran terbuka yang tidak terkendali, perlu dihindari karena kondisi lingkungan yang kering dapat membuat api mudah menyebar.

Menurutnya, pencegahan Karhutla tidak dapat hanya mengandalkan petugas. Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan sekitar dan segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kondisi yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran.

Keterlibatan masyarakat sejak tahap pencegahan dinilai dapat membantu mengurangi risiko kebakaran. Semakin cepat potensi kebakaran diketahui, semakin besar peluang petugas melakukan penanganan sebelum api meluas.

Dalam pelaksanaan Show of Force, personel gabungan juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat di lokasi yang menjadi sasaran kegiatan. Pendekatan tersebut diharapkan membuat pesan pencegahan lebih mudah dipahami karena disampaikan langsung kepada warga dan pengguna jalan.

Kegiatan ini sekaligus memperlihatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat dalam menghadapi ancaman bencana. BPBD, TNI, Polri, Damkar, Satpol PP, dan Manggala Agni memiliki peran masing-masing dalam mendukung kesiapsiagaan dan penanganan di lapangan.

Kesiapan personel menjadi salah satu bagian penting dari strategi tersebut. Dengan melakukan pengecekan sebelum kegiatan, setiap unsur diharapkan memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga koordinasi dapat berjalan lebih efektif ketika berada di lapangan.

Begitu pula dengan kesiapan sarana dan peralatan. Peralatan yang tersedia harus dipastikan dapat digunakan ketika dibutuhkan, terutama untuk mendukung respons awal terhadap kebakaran yang terjadi di kawasan rawan.

Kawasan TNRAW menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan tersebut karena merupakan kawasan konservasi yang memiliki ekosistem penting. Ancaman kebakaran di kawasan tersebut tidak hanya berdampak pada vegetasi, tetapi juga dapat mengganggu habitat satwa dan keseimbangan lingkungan.

Karena itu, langkah pencegahan menjadi bagian penting dalam perlindungan kawasan. Edukasi kepada masyarakat di sekitar kawasan rawan diharapkan dapat mengurangi aktivitas yang berpotensi menjadi sumber kebakaran.

Selain Karhutla, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari kesiapsiagaan menghadapi dampak kekeringan. Musim kemarau dapat memunculkan berbagai persoalan, termasuk berkurangnya ketersediaan air di sejumlah wilayah.

Dengan kesiapan lintas instansi, pemerintah daerah berharap potensi dampak kekeringan dapat diantisipasi lebih awal. Pemantauan kondisi wilayah dan komunikasi dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan setiap perkembangan dapat segera diketahui.

Hasdin menekankan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Petugas pemerintah dan aparat dapat melakukan penanganan, tetapi pencegahan akan lebih efektif apabila masyarakat turut menjaga lingkungan dan memahami langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi kondisi darurat.

“Yang paling penting adalah masyarakat mengetahui bagaimana mencegah kebakaran dan ke mana harus melapor ketika menemukan kejadian. Jangan menunggu api membesar baru melapor,” ujarnya.

Melalui kegiatan Show of Force tersebut, pemerintah daerah ingin memastikan kesiapan petugas sekaligus membangun kesadaran masyarakat. Pesan yang disampaikan tidak hanya mengenai bahaya Karhutla, tetapi juga pentingnya respons cepat ketika terjadi keadaan darurat.

Pengenalan nomor layanan darurat menjadi bagian dari upaya memperpendek jalur komunikasi antara masyarakat dan petugas. Dengan informasi yang jelas, masyarakat dapat segera menyampaikan laporan dan petugas dapat menentukan langkah penanganan berdasarkan informasi yang diterima.

Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan terus diperkuat selama musim kemarau. Kesiapsiagaan tidak hanya dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi dimulai dari pencegahan, edukasi, pemantauan, hingga kesiapan personel dan peralatan.

Pemerintah Kabupaten Bombana bersama seluruh unsur yang terlibat juga mengajak masyarakat menjadi bagian dari upaya pencegahan Karhutla. Kesadaran untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran dan keberanian untuk segera melapor menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan dampak besar.

Dengan kesiapan personel, dukungan peralatan, koordinasi lintas instansi, serta partisipasi masyarakat, potensi kebakaran hutan dan lahan di Bombana diharapkan dapat ditekan. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya melindungi kawasan konservasi, permukiman, lahan masyarakat, dan lingkungan dari dampak kebakaran dan kekeringan.

Konkep, Sultranet.com— Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (BKD- Konkep) melaksanakan kegiatan pembinaan dan edukasi perpajakan yang ditujukan khusus kepada para bendahara serta pengelola keuangan di seluruh lingkup Pemerintah Daerah, mulai dari tingkat desa hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman sekaligus menegaskan kewajiban-kewajiban perpajakan dalam pengelolaan anggaran daerah.

Peningkatan pemahaman dan pembinaan perpajakan ini berfokus pada tata cara pendaftaran wajib pajak, pemotongan dan/atau pemungutan pajak, penyetoran, hingga pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Materi juga mencakup kewajiban bendahara dalam proses pertanggungjawaban belanja, yang menjadi bagian krusial dari tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Kepala BKD Konkep Mahmud mengatakan, bahwa kegiatan ini lahir dari kebutuhan nyata untuk menyamakan pemahaman sekaligus menutup celah ketidakpahaman yang sering menjadi penghambat administrasi, termasuk dalam penyaluran anggaran.

“Kepatuhan perpajakan bukan sekadar kewajiban formal ia adalah fondasi kelancaran penyaluran anggaran dan pertanggungjawaban belanja daerah. Baik di tingkat desa maupun di OPD, bendahara memegang peranan sangat vital. Jika pemahaman tentang cara memotong, menyetor, dan melaporkan pajak tidak sama di semua lini, maka proses pencairan maupun pelaporan bisa tertunda,” ujarnya, Kamis (03/9/2026).

Dalam kegiatan ini, peserta dibekali pemahaman tentang kelas pajak pengelompokan yang menentukan besaran tarif dan kewajiban masing-masing objek pajak serta bagaimana menerapkannya secara konsisten dalam pelaporan. Peserta juga diajak memahami alur dokumen dari pemotongan hingga pelaporan, lengkap dengan tenggat waktu dan konsekuensi jika tidak dipenuhi sesuai ketentuan.

Para bendahara dari 89 desa di Konawe Kepulauan beserta perwakilan OPD se-Konkep hadir dan mengikuti kegiatan dengan antusias. Mereka menyambut baik pembinaan ini karena dirasa sangat membantu menyelesaikan kendala administrasi yang selama ini dihadapi, termasuk masalah kelengkapan dokumen seperti bukti lunas PBB dan laporan pajak yang menjadi syarat pencairan anggaran.

Tujuan kelas edukasi pajak juga agar tata kelola keuangan daerah semakin kokoh, pendapatan berjalan lancar, dan penyaluran anggaran termasuk Alokasi Dana Desa dapat berjalan tepat waktu tanpa terkendala masalah administrasi.

“Dengan pembinaan ini, semuanya menjadi jelas. Para bendahara bisa bekerja lebih cepat dan tepat,”jelasnya.

Laporan: Aldi Dermawan

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., meminta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana memberikan dukungan penuh terhadap pemeriksaan kinerja pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas tata kelola RSUD Kabupaten Bombana. Pemeriksaan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki kualitas pengelolaan rumah sakit dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Kamis (3/9/2026).

Permintaan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri rapat persiapan pemeriksaan kinerja pendahuluan BPK RI atas tata kelola RSUD Kabupaten Bombana yang berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana.

Pemeriksaan kinerja tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan tematik yang dilaksanakan secara nasional. Untuk RSUD Kabupaten Bombana, pemeriksaan berlangsung selama 30 hari, terhitung mulai 2 September hingga 1 Oktober 2026.

Pemeriksaan kinerja dilakukan untuk menilai sekaligus mendorong perbaikan tata kelola rumah sakit. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian mencakup pelayanan kesehatan, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, serta tata kelola operasional rumah sakit.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, pemeriksaan tersebut tidak hanya dipandang sebagai proses pengawasan. Bupati Burhanuddin menilai pemeriksaan BPK RI dapat menjadi bahan evaluasi untuk melihat bagian-bagian yang sudah berjalan baik sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih membutuhkan pembenahan.

“Kami memandang pemeriksaan ini sebagai bagian yang sangat berharga sekaligus menjadi cermin bagi kami untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap hal-hal yang masih perlu dibenahi,” ujar Burhanuddin.

Dalam tahap pendahuluan, tim pemeriksa akan melakukan pemahaman terhadap proses bisnis RSUD Kabupaten Bombana. Pemeriksaan juga diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai risiko serta melihat sistem pengendalian internal yang telah diterapkan dalam pengelolaan rumah sakit.

Hasil dari pemeriksaan pendahuluan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar bagi tim pemeriksa dalam menentukan area kunci yang akan menjadi fokus pada pemeriksaan terinci. Dengan tahapan tersebut, pemeriksaan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas tata kelola RSUD.

Sejumlah aspek utama menjadi sasaran pemeriksaan. Di antaranya tata kelola keuangan, pelayanan medis, sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, serta tata kelola operasional.

Pada aspek keuangan, pemeriksaan akan melihat bagaimana pengelolaan sumber daya keuangan rumah sakit dilaksanakan. Pengelolaan keuangan menjadi salah satu bagian penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan rumah sakit dalam menjalankan pelayanan secara efektif dan berkelanjutan.

Sementara pada aspek pelayanan medis, pemeriksaan diarahkan untuk melihat bagaimana tata kelola rumah sakit mendukung pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan menjadi salah satu indikator penting dalam melihat sejauh mana pengelolaan rumah sakit mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Aspek sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Ketersediaan dan pengelolaan tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan rumah sakit dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, pendidikan dan pelatihan juga menjadi bagian yang diperiksa. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia diperlukan agar tenaga yang bekerja di lingkungan rumah sakit memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan pelayanan kesehatan.

Pada sisi operasional, pemeriksaan mencakup penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMRS. Pemanfaatan sistem informasi menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan data, administrasi, pelayanan, dan pengambilan keputusan di lingkungan rumah sakit.

Pengelolaan sarana dan prasarana juga menjadi bagian dari pemeriksaan. Ketersediaan fasilitas yang memadai serta pengelolaan yang baik diperlukan untuk mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Begitu pula dengan pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai. Aspek tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan keberlangsungan pelayanan medis sehingga membutuhkan tata kelola yang efektif, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemeriksaan BPK RI juga diarahkan untuk melihat sejauh mana tata kelola RSUD Bombana mendukung transformasi sistem kesehatan. Hal tersebut mencakup penerapan prinsip good governance dan good clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit.

Selain itu, pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta pemanfaatan teknologi dan data kesehatan turut menjadi bagian yang diperhatikan dalam pemeriksaan.

Penerapan tata kelola yang baik diharapkan mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta kualitas pelayanan RSUD. Dengan pengelolaan yang semakin baik, rumah sakit diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Bupati Burhanuddin meminta seluruh perangkat daerah dan jajaran RSUD yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk memberikan dukungan secara maksimal. Dukungan tersebut antara lain dilakukan dengan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa secara terbuka dan tepat waktu.

“Seluruh informasi yang dibutuhkan dalam pemeriksaan harus diberikan secara terbuka dan tepat waktu,” tegas Bupati.

Menurut Burhanuddin, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan. Kelengkapan data dan informasi akan membantu tim pemeriksa memahami kondisi tata kelola RSUD secara lebih utuh.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan tim pemeriksa selama seluruh rangkaian pemeriksaan berlangsung. Pemerintah daerah, kata dia, siap memberikan dukungan yang diperlukan sesuai ketentuan dalam proses pemeriksaan.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana memandang pengawasan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pemerintahan. Hasil pemeriksaan tidak hanya menjadi dokumen administrasi, tetapi diharapkan dapat menjadi dasar untuk melakukan pembenahan secara nyata.

Bupati menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bombana terbuka terhadap proses pengawasan dan evaluasi yang dilakukan BPK RI. Menurutnya, pengawasan diperlukan agar pengelolaan pelayanan publik, termasuk sektor kesehatan, dapat terus diperbaiki.

“Kami siap dikawal, kami siap diawasi, dan kami siap bersinergi dengan BPK RI agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat ke depannya menjadi semakin baik dan semakin maksimal,” pungkasnya.

Pemeriksaan tersebut menjadi penting bagi RSUD Bombana karena rumah sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Kualitas tata kelola rumah sakit akan berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan yang diterima masyarakat.

Karena itu, evaluasi terhadap tata kelola tidak hanya menyangkut aspek administrasi dan keuangan. Pemeriksaan juga melihat bagaimana berbagai sumber daya yang dimiliki rumah sakit digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan.

Dengan pemeriksaan secara tematik, BPK RI diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih terukur mengenai tata kelola RSUD Bombana. Temuan dan hasil evaluasi nantinya dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah perbaikan.

Bagi jajaran RSUD, proses pemeriksaan juga menjadi kesempatan untuk melihat kembali pelaksanaan berbagai prosedur yang selama ini berjalan. Bagian yang sudah baik dapat dipertahankan, sementara kelemahan yang ditemukan dapat segera diperbaiki sesuai rekomendasi dan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap proses pemeriksaan berlangsung lancar dengan dukungan seluruh pihak. Koordinasi antara tim pemeriksa, pemerintah daerah, dan jajaran RSUD menjadi penting agar seluruh kebutuhan pemeriksaan dapat dipenuhi secara tepat.

Pemeriksaan selama 30 hari tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan rumah sakit yang lebih akuntabel. Dengan adanya evaluasi secara menyeluruh, berbagai risiko dalam tata kelola dapat diidentifikasi dan ditangani lebih awal.

Pada akhirnya, tujuan utama dari proses tersebut adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Pengelolaan keuangan yang baik, sumber daya manusia yang kompeten, sistem informasi yang berjalan efektif, fasilitas yang memadai, serta pengelolaan obat dan bahan medis yang tertib merupakan bagian yang saling berkaitan dalam membangun pelayanan rumah sakit yang berkualitas.

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk menjadikan hasil pemeriksaan BPK RI sebagai bahan pembenahan. Evaluasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada proses pemeriksaan, tetapi diterjemahkan menjadi langkah perbaikan yang dapat dirasakan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang semakin baik, transparan, dan responsif.

Konkep, Sultranet.com— Masjid Agung Al-Amal, bangunan yang baru saja rampung dibangun dan kini tegak megah menjadi ikon religi Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) , menjadi saksi kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam satu rangkaian ibadah dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang penuh kehangatan serta kedamaian.

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan secara resmi menggelar peringatan Maulid Nabi 1448 H / 2026, Rabu (02/9/2026) di masjid tersebut, bertepatan dengan bangunan yang baru tuntas dibangun. Acara yang berlangsung khidmat itu dihadiri oleh Bupati, jajaran Forkopimda, pejabat daerah, tokoh agama, serta warga yang memadati ruang ibadah.

Berhadapan langsung dengan hamparan laut, masjid ini bukan sekadar bangunan ibadah yang megah, melainkan simbol kebanggaan sekaligus rumah bersama bagi seluruh warga pulau ini. Peringatan Maulid Nabi tahun ini menjadi kegiatan keagamaan besar pertama yang digelar di tempat ini, melahirkan suasana yang menyatukan hati tanpa batas.

Dalam sambutannya, Bupati Konawe Kepulauan, Rifqi Saifullah Razak, S.T. menyampaikan bahwa momen ini bukan sekadar tradisi, melainkan langkah awal menghidupkan masjid ini sebagai pusat penyebaran nilai-nilai luhur Rasulullah SAW.

“Masjid Agung Al-Amal ini berdiri bukan hanya sebagai bangunan, melainkan sebagai rumah kebaikan. Peringatan Maulid Nabi di sini adalah awal yang indah kita berkumpul, bersatu, dan meneladani akhlak Rasulullah untuk melayani rakyat dengan tulus,” ujar Rifqi di hadapan jamaah.

Rangkaian kegiatan diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, shalawat Nabi, pembacaan Barzanji, tausiyah keagamaan, hingga doa bersama demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Konawe Kepulauan. Warga tampak antusias dan tersentuh, merasa bangga sekaligus bahagia bisa merayakan kebesaran Nabi di masjid baru yang kini menjadi kebanggaan bersama.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan Masjid Agung Al-Amal senantiasa menjadi pusat cahaya, tempat ibadah, ilmu, dan persatuan yang memperkokoh kebersamaan seluruh elemen masyarakat di wilayah Konawe Kepulauan.

Laporan: Aldi Dermawan

Bombana, sultranet.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana bersama TNI, Polri, dan warga berhasil memadamkan sejumlah titik api yang membakar area perkebunan jati di Desa Tahiite, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Senin (31/8/2026).

Kebakaran tersebut diperkirakan menghanguskan area perkebunan seluas sekitar 10 hektare. Sejumlah titik api ditemukan tersebar di kawasan perkebunan sehingga petugas harus bergerak cepat untuk mengendalikan api agar tidak menjalar ke area lainnya.

Penanganan dilakukan setelah adanya informasi mengenai kebakaran lahan di wilayah Desa Tahiite. Personel BPBD Bombana bersama aparat TNI dan Polri serta masyarakat setempat langsung melakukan upaya pemadaman di sejumlah titik yang terbakar.

Petugas tidak hanya berupaya memadamkan api, tetapi juga melakukan pengendalian terhadap area yang berpotensi menjadi jalur penyebaran api. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kobaran kembali meluas, terutama pada bagian lahan yang masih memiliki potensi terbakar.

Kondisi kebakaran lahan menjadi perhatian karena area yang terdampak cukup luas. Dengan perkiraan mencapai 10 hektare, penanganan membutuhkan koordinasi dan kerja sama dari berbagai unsur di lapangan.

Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam proses penanganan. Warga membantu petugas dalam melakukan pemadaman sekaligus memberikan informasi mengenai kondisi dan titik-titik api yang ditemukan di sekitar kawasan perkebunan.

Sinergi antara BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat tersebut mempercepat proses pengendalian kebakaran. Kolaborasi lintas unsur juga membantu petugas menjangkau dan memantau sejumlah lokasi yang memiliki potensi munculnya kembali titik api.

Setelah sejumlah titik api berhasil dipadamkan, petugas BPBD Bombana tetap melakukan pemantauan di sekitar lokasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada bara atau titik api baru yang dapat kembali memicu kebakaran.

Pemantauan pascapemadaman menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran lahan. Api yang terlihat sudah padam dapat kembali muncul apabila masih terdapat bara atau bagian lahan yang memiliki suhu tinggi dan belum sepenuhnya aman.

Karena itu, petugas memastikan kondisi di lokasi benar-benar terkendali sebelum penanganan dinyatakan selesai. Pengawasan juga dilakukan terhadap area yang berada di sekitar titik kebakaran untuk mengantisipasi kemungkinan api kembali menyebar.

Kepala BPBD Kabupaten Bombana Hasdin Ratta, M.Si., mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan. Menurutnya, kondisi cuaca dan lahan yang mudah terbakar dapat meningkatkan risiko kebakaran apabila tidak disertai kewaspadaan masyarakat.

“Masyarakat kami imbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, terutama pada kondisi cuaca yang membuat lahan mudah terbakar,” ujar Hasdin.

Ia meminta masyarakat tidak menganggap remeh munculnya api di kawasan perkebunan maupun lahan terbuka. Api yang awalnya berada pada satu titik dapat dengan cepat meluas apabila kondisi lingkungan mendukung penyebaran kebakaran.

Hasdin juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik api atau tanda-tanda kebakaran lahan. Pelaporan lebih awal dinilai dapat membantu petugas melakukan penanganan sebelum kebakaran berkembang menjadi lebih besar.

“Jika masyarakat menemukan titik api atau indikasi kebakaran lahan, segera laporkan kepada petugas agar dapat ditangani sedini mungkin dan tidak meluas ke wilayah lainnya,” katanya.

Menurutnya, pencegahan kebakaran lahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petugas penanggulangan bencana. Peran masyarakat sangat diperlukan, terutama karena masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan lokasi perkebunan dan lahan yang berpotensi mengalami kebakaran.

Kewaspadaan masyarakat juga diperlukan dalam aktivitas sehari-hari di sekitar lahan perkebunan. Penggunaan api yang tidak terkendali dapat menjadi salah satu faktor yang memicu kebakaran, terutama ketika kondisi lingkungan sedang kering.

BPBD Bombana terus mendorong masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan dan segera berkoordinasi dengan petugas apabila menemukan kondisi yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan dan respons cepat terhadap bencana kebakaran lahan.

Kebakaran di Desa Tahiite menjadi pengingat bahwa penanganan kebakaran lahan membutuhkan respons cepat sejak api pertama kali ditemukan. Semakin cepat informasi diterima dan tindakan dilakukan, semakin besar peluang api dapat dikendalikan sebelum menjangkau area yang lebih luas.

Selain pemadaman, pemantauan secara berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan kondisi lahan benar-benar aman. Petugas perlu memastikan tidak ada titik api yang tersisa maupun potensi munculnya kembali kobaran di lokasi yang sebelumnya terbakar.

Kerja sama antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi salah satu kekuatan penting dalam menghadapi ancaman kebakaran lahan di Bombana. Kolaborasi tersebut tidak hanya dibutuhkan saat kebakaran terjadi, tetapi juga dalam upaya pencegahan dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Dengan berhasil dikendalikannya sejumlah titik api di Desa Tahiite, BPBD Bombana mengingatkan masyarakat agar tidak lengah. Kewaspadaan dan pelaporan cepat menjadi langkah sederhana yang dapat membantu mencegah kebakaran berkembang dan mengurangi risiko kerugian yang lebih besar.

Pemerintah daerah melalui BPBD juga mengajak masyarakat menjadikan keselamatan dan kelestarian lingkungan sebagai tanggung jawab bersama. Pencegahan sejak dini dinilai jauh lebih efektif dibandingkan menunggu kebakaran meluas dan membutuhkan penanganan yang lebih besar.

Konkep, Sultranet.com— Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), La Ode Izart J. Zubairi, menegaskan bahwa pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) merupakan langkah penting untuk menata pengelolaan sampah di pulau Wawonii yang selama ini belum memiliki fasilitas pengolahan akhir yang layak.

Selama ini, pengelolaan sampah di daerah tersebut masih mengandalkan sistem penumpukan terbuka atau open dumping. Praktik ini, menurut La Ode Izart, sangat tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kedua aturan tersebut bahkan mengatur sanksi hukum bagi kepala daerah yang tidak mengelola sampah dengan baik hingga menimbulkan pencemaran lingkungan.

“Kondisi kita saat ini dan kendala yang kita hadapi selama ini adalah belum memiliki tempat pengelolaan akhir sampah yang memadai, yang dikenal sebagai TPST. Selama ini sampah hanya ditumpuk secara terbuka,” ujar La Ode Izart, Rabu (26/8/2026).

Dengan adanya TPST nantinya, pengelolaan sampah tidak lagi sekadar dibuang atau ditumpuk, melainkan melalui proses pemilahan dan penyortiran menjadi sampah organik dan anorganik sebelum diolah lebih lanjut.

La Ode Izart menjelaskan bahwa pembangunan TPST baru dapat dilaksanakan saat ini karena keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah daerah. Proyek ini pun akhirnya diusulkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Cipta Karya.

“Perlu diketahui, program ini sudah kami usulkan sejak tahun 2020, terealisasi pada tahun 2025, dan proses pembangunannya berjalan pada tahun 2026,” ungkapnya.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya mewujudkan wajah kota yang indah dan bersih, seiring bertambahnya jumlah penduduk di Pulau Wawonii dari tahun ke tahun.

Selain itu kata dia, dua harapan utama dengan berdirinya fasilitas senilai puluhan miliar itu diantaranya pengelolaan sampah yang sesuai aturan, serta pengolah sampah bernilai ekonomi

Pengelolaan sesuai aturan yang dimaksud, adalah dalam hal pengelolaan sampah di Konkep pemerintah daerah tidak lagi menumpuk sampah di lokasi yang bukan seharusnya, melainkan menempatkannya di tempat yang telah memenuhi standar dan regulasi yang berlaku.

Sementara Sampah bernilai ekonomi yakni Melalui pemilahan sampah organik dan anorganik, sampah dapat diolah kembali menjadi barang yang bernilai guna maupun nilai ekonomi. Mulai dari pembuatan pupuk kompos, budidaya maggot, hingga kerajinan tangan dari sampah anorganik, sehingga sampah tidak lagi sekadar beban lingkungan.

“Kami berharap dengan adanya TPST, pengelolaan sampah di Konawe Kepulauan dapat berjalan tertib, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas La Ode Izart J. Zubairi.

Laporan: Aldi Dermawan