Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana resmi membentuk Panitia Pelaksana Program Beasiswa Bombana Berani dan Beasiswa Berani Berprestasi tahun 2025. Panitia ini dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor 100.3.2.2-1589 Tahun 2025 tertanggal 23 Juli 2025.

Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bombana, Hj. Suarni, SP., MP. ditunjuk sebagai Ketua Tim Panitia. Ia menegaskan bahwa pembentukan panitia ini merupakan langkah awal untuk memastikan proses seleksi dan penyaluran beasiswa berjalan transparan, adil, dan tepat sasaran.

“Panitia ini akan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, mulai dari seleksi, verifikasi hingga validasi di perguruan tinggi. Kami berkomitmen menjaga integritas agar beasiswa ini benar-benar dinikmati oleh putra-putri Bombana yang berhak,” ungkap Hj. Suarni.

Dalam susunan panitia, Bupati Bombana, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD Kabupaten Bombana ditetapkan sebagai pengarah, sementara Pj. Sekretaris Daerah Bombana bertindak sebagai penanggung jawab. Susunan kepanitiaan juga melibatkan berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah terkait, pejabat teknis, hingga unsur pers.

Tim seleksi terdiri atas Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Sosial, Bagian Hukum Setda, serta Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo setempat. Selain itu, sejumlah wartawan lokal juga dilibatkan dalam kepanitiaan ini.

Lebih lanjut, Pemkab Bombana juga membentuk Tim Administrasi dan Verifikasi Faktual yang dibagi ke dalam tiga wilayah besar, yaitu Rumbia dan pemekarannya, Kabaena dan pemekarannya, serta Poleang dan pemekarannya. Tim ini bertugas memverifikasi data calon penerima dan melakukan validasi ke perguruan tinggi.

“Beasiswa Bombana Berani dan Berani Berprestasi adalah bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap pendidikan. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada anak Bombana yang putus kuliah hanya karena kendala biaya,” tegas Hj. Suarni.

Dengan adanya panitia resmi, Pemkab Bombana berharap program beasiswa tahun 2025 dapat berjalan lebih optimal, terukur, dan memberi manfaat besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Untuk melihat susunan panitia lengkap silahkan klik Link dibawah ini :

[SALINAN-ASLI] SK PEMPENTUKAN PANITIA BEASISWA BOMBANA BERANI DAN BEASISWA BERANI BERPRESTASI TAHUN 2025

Kendari, sultranet.com – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kendari resmi memilih Jans Viktor sebagai Ketua dan Satrianus Taulabi sebagai Sekretaris Cabang untuk masa bakti 2025–2027. Keduanya terpilih dalam Konferensi Cabang (Konfercab) ke-XXIII yang digelar selama empat hari, sejak 21 hingga 24 Juli 2025, di Balai Guru Penggerak, Andonohu, Kota Kendari.

Konfercab ke-XXIII GMKI Kendari tahun ini berlangsung dalam suasana yang demokratis dan penuh kekeluargaan. Mengusung semangat refleksi spiritual dan kebersamaan lintas generasi, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menata arah baru organisasi untuk dua tahun ke depan. Tak hanya menjadi forum pemilihan pengurus, Konfercab juga menjadi ruang pembelajaran dan perenungan bersama untuk menghadapi dinamika pelayanan di tengah masyarakat.

Usai ditetapkan sebagai Ketua Cabang terpilih, Jans Viktor menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan bahwa amanah ini adalah awal dari tanggung jawab besar yang harus dijalankan bersama seluruh kader GMKI Kendari.

“Terpilihnya kami bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab besar yang harus dijalankan bersama. Kami mengajak seluruh kader GMKI Kendari untuk terus bergandengan tangan, bersatu dalam kasih dan karya, serta tetap setia pada nilai-nilai ke-Kristenan dan ke-Indonesiaan,” ujar Jans Viktor saat memberikan sambutan di hadapan peserta Konfercab.

Sementara itu, Satrianus Taulabi yang terpilih sebagai Sekretaris Cabang menyampaikan harapannya agar kepengurusan yang baru dapat melanjutkan semangat pelayanan yang inklusif, terbuka, dan tetap berakar pada nilai-nilai iman, ilmu, dan pengabdian.

“Kami ingin menjadikan GMKI Kendari sebagai ruang pembinaan yang semakin progresif dan kontekstual dengan tantangan zaman, tanpa meninggalkan akar spiritualitas yang menjadi fondasi utama gerakan ini,” ucap Satrianus.

Selain menetapkan struktur kepengurusan baru, Konfercab XXIII juga menghasilkan berbagai rekomendasi strategis dan rumusan program kerja. Beberapa di antaranya mencakup penguatan kaderisasi, peningkatan literasi digital di kalangan anggota, hingga keterlibatan aktif dalam isu-isu sosial dan lingkungan di Sulawesi Tenggara. Keputusan-keputusan ini diambil melalui musyawarah panjang yang melibatkan seluruh peserta dengan semangat partisipatif.

Ketua Panitia Konfercab, Kriatian Abiil Kornelis, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi seluruh kader dan undangan yang hadir. Ia menekankan bahwa Konfercab bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan tonggak sejarah yang menyimpan makna perjuangan lintas generasi.

“Harapan saya dalam pelaksanaan KSL dan Konfercab ke-23 ini, kiranya benar-benar menjadi ruang pembelajaran, perenungan, dan pengambilan keputusan yang strategis bagi masa depan pelayanan dan perjuangan GMKI Kendari. Biarlah ini semua tidak hanya menjadi agenda dua tahunan tingkat cabang, melainkan juga menjadi simbol warisan nilai-nilai Iman, Ilmu, dan Pengabdian,” tuturnya.

Dengan semangat baru yang diusung, GMKI Kendari diharapkan mampu terus hadir sebagai garam dan terang di tengah masyarakat. Organisasi ini tetap memegang teguh misinya sebagai wadah pertumbuhan kader yang berintegritas, kritis, serta peduli terhadap persoalan bangsa dan gereja.

Berakhirnya Konfercab XXIII bukanlah penutupan semangat, melainkan langkah awal menuju babak baru pelayanan dan karya kolektif di bumi Sulawesi Tenggara. GMKI Cabang Kendari, dalam kepemimpinan yang baru, siap menjawab tantangan zaman dengan keteguhan iman, kekayaan ilmu, dan kerendahan hati dalam pengabdian.

Pewarta: Azuli

Bombana, sultranet.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bombana bersama Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Bombana menandatangani Pakta Integritas sekaligus penyerahan Surat Perintah Pengamanan dan Pembangunan Strategis (PPS) dalam sebuah seremoni resmi di Aula Kejaksaan Negeri Bombana, Selasa, 23 Juli 2025.

Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam pelaksanaan program strategis pembangunan pariwisata di wilayah Kabupaten Bombana. Sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah karena diyakini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Kepala Kejaksaan Negeri Bombana, Agung Sugiharto, S.Kom., S.H., M.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa pendampingan hukum yang diberikan melalui PPS bukanlah bentuk intervensi, melainkan dukungan konkret dalam memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

“Kami hadir bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mencegah potensi penyimpangan. Tugas kami adalah mengawal pembangunan agar berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran,” tegas Agung.

Ia juga menyampaikan bahwa Kejaksaan siap membuka ruang konsultasi dan komunikasi yang konstruktif dengan setiap instansi teknis yang membutuhkan pendampingan, termasuk Dinas Pariwisata Bombana.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana, Anisa Sri Prihatin, S.Sos., M.Si., melalui Sekretaris Dinas, Sarwana Amir, Sp., M.Si., menyampaikan apresiasi atas pendampingan hukum dari Kejari. Menurutnya, sinergi ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dalam menjalankan program-program pembangunan.

“Kami siap bekerja secara profesional dan akuntabel. Pendampingan dari Kejari menjadi bekal penting bagi kami untuk melangkah lebih percaya diri, tanpa rasa khawatir, namun tetap patuh pada aturan,” ujarnya.

Sarwana menambahkan bahwa pihaknya akan menjadikan kerja sama ini sebagai momentum refleksi dan penguatan internal di tubuh Disparpora Bombana agar program-program strategis kepariwisataan dapat terlaksana secara maksimal, menyentuh kebutuhan masyarakat, serta mampu mengangkat potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Bombana.

Penandatanganan Pakta Integritas ini juga diharapkan dapat mempererat koordinasi lintas sektor, memperkuat pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran hukum, dan menjadikan pembangunan pariwisata sebagai sektor unggulan yang bersih dan berkualitas.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama antara jajaran Kejari dan Disparpora sebagai simbol sinergitas dan komitmen bersama menuju tata kelola pembangunan yang lebih transparan dan terpercaya di Kabupaten Bombana.

Wakatobi, Sultranet.com – Masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya menjaga transparansi dan ketertiban di kawasan pelabuhan. Salah satu tantangan yang kerap muncul adalah praktik pungutan liar (pungli) yang merugikan pengguna jasa pelabuhan. Fenomena ini menjadi perhatian khusus pihak Sahabandar Kabupaten Wakatobi, khususnya di Pelabuhan Pangulubelo.

Untuk mencegah hal itu, pihak Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Wanci mengimbau masyarakat agar berperan aktif dalam menciptakan lingkungan pelabuhan yang bersih dan bebas dari pungli. Masyarakat diminta tidak memberikan uang lebih kepada siapapun jika tidak disertai karcis resmi.

“Kami dari Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Wanci, kepada masyarakat yang hendak berkunjung di Pelabuhan Pangulubelo dalam aktivitas keberangkatan maupun kedatangan, besar harapan kami untuk saling mendukung dan mensupport agar jangan ada yang memberikan uang yang lebih ketika tidak ada karcisnya,” ujar perwakilan UPP Wanci, Rahman, Selasa (22/07/2025).

Pihaknya menambahkan, jika masyarakat menemukan praktik pungli di lapangan, disarankan untuk langsung merekam dan melaporkannya ke kantor pelabuhan. Menurutnya, pimpinan UPP telah menginstruksikan kepada seluruh petugas untuk bekerja secara profesional dan tidak menyalahgunakan wewenang.

“Kami dengan senang hati terbuka ketika ada laporan. Pimpinan sudah sampaikan ke teman-teman di lapangan untuk bekerja secara profesional. Jika ada pungli, kami harap masyarakat bisa merekam langsung dan melaporkannya,” tegasnya.

Sebagai informasi, tarif resmi masuk ke area pelabuhan telah ditetapkan sebagai berikut:

• Perorangan: Rp2.500
• Kendaraan roda dua (motor): Rp3.500
• Kendaraan roda empat (mobil): Rp4.500

Dengan memahami dan mengikuti tarif yang telah ditentukan, masyarakat dapat membantu mencegah praktik pungli dan menciptakan suasana pelabuhan yang aman, tertib, dan profesional.

Jakarta, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terus menggenjot percepatan pembangunan kawasan industri smelter yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam rapat strategis bersama manajemen PT Kolaka Resource Industrial Park (KRIP) di Jakarta, Senin (21/7/2025), Bupati Kolaka Utara Drs. H. Nurrahman Umar memimpin langsung pembahasan penting tersebut, didampingi jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Direktur PT KRIP, Mr. Kevin.

Pertemuan ini juga dihadiri Pls. Sekretaris Daerah H. Muhammad Idrus, S.Sos., M.Si., bersama para kepala dinas terkait, termasuk Kadis PUPR, Kadis Perumahan, Kadis Perikanan, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kesehatan, Plt. Kadis Perindustrian, Sekretaris Dinas PTSP, dan Sekretaris Bappeda. Fokus utama diskusi adalah menuntaskan seluruh tahapan administrasi dan teknis untuk memastikan proyek pembangunan smelter bisa dimulai pada 2026.

“Kita menyepakati target bersama, yakni tahun 2026 pembangunan smelter sudah on progress. Seluruh kelengkapan administrasi dan kesiapan lainnya kita dorong untuk dituntaskan di tahun ini,” ujar Pls. Sekda Kolaka Utara, H. Idrus. Ia menegaskan, pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap proyek ini karena menyangkut harapan besar masyarakat.

Menurut Idrus, kehadiran industri smelter bukan hanya soal investasi, tetapi juga menyentuh langsung masalah-masalah fundamental daerah, seperti keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal. “Fenomena lapangan kerja di Kolaka Utara menjadi tantangan utama. Maka, kehadiran smelter ini harus mampu menjawab itu. Dan tadi sudah disepakati, PT KRIP mengutamakan tenaga kerja lokal Kolaka Utara dalam proses rekrutmen,” tegasnya.

Di sisi lain, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi harapan besar dari pemerintah daerah. Idrus mengatakan, dengan beroperasinya smelter, geliat ekonomi lokal di berbagai sektor akan terdongkrak. “Proyek ini juga diharapkan mendongkrak PAD dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar,” tambahnya.

Pihak PT KRIP dalam pertemuan itu juga menyampaikan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam mempermudah proses perizinan dan menjaga stabilitas iklim investasi di Kolaka Utara. Perusahaan yang menggandeng investor asing seperti Huayu Group ini menekankan bahwa keamanan dan kepastian hukum menjadi pertimbangan utama dalam merealisasikan investasi besar tersebut.

“Stabilitas daerah adalah syarat mutlak dalam menarik investasi. Karena itu kami juga memberikan garansi keamanan untuk menghadirkan investor luar negeri untuk mendukung realisasi proyek ini,” tutup Idrus.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, menyatakan bahwa pihaknya siap mengawal penyebarluasan informasi positif mengenai pembangunan smelter ini kepada masyarakat. “Kami akan aktif menyampaikan perkembangan proyek ini agar masyarakat tahu dan turut mendukung. Ini momentum besar bagi Kolaka Utara untuk maju bersama,” ujarnya.

Syahlan juga menambahkan bahwa kolaborasi pemerintah daerah dengan investor seperti PT KRIP menjadi bukti bahwa Kolaka Utara serius menciptakan iklim investasi yang ramah dan terbuka. “Transparansi dan komunikasi menjadi kunci utama. Kami pastikan keterbukaan informasi kepada publik terus kami jaga,” pungkasnya.

Bombana, Sultranet.com — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bombana menyatakan komitmennya mendukung percepatan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia dini. Langkah ini merupakan bagian dari program nasional Three Zeros yang digagas oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN). Kegiatan ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting pada Senin, 21 Juli 2025.

Program Three Zeros merupakan inisiatif strategis BKKBN yang berfokus pada penguatan ketahanan keluarga Indonesia melalui tiga indikator utama, yaitu: Zero Akta Kelahiran, Zero Tidak Punya Jaminan Kesehatan, dan Zero Tidak Memiliki Rumah Layak Huni. Dalam pertemuan kali ini, tema utama yang diangkat adalah percepatan kepemilikan akta kelahiran anak usia dini.

Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos memimpin partisipasi Bombana dalam kegiatan ini secara virtual dari lokasi berbeda. Sementara sejumlah pengurus TP PKK mengikuti kegiatan dari Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana.

“Akta kelahiran bukan sekadar dokumen, ini adalah jaminan identitas dan masa depan setiap anak. TP PKK Bombana siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan para kader di lapangan untuk memastikan semua anak di Bombana memiliki akta kelahiran,” tegas Fatmawati dalam sambutannya.

Menurut Fatmawati, dokumen kependudukan merupakan dasar penting dalam menjamin akses anak terhadap pendidikan, perlindungan sosial, serta layanan kesehatan. Karena itu, ia menilai pentingnya edukasi masyarakat yang berkelanjutan mengenai urgensi kepemilikan akta kelahiran, khususnya bagi anak-anak di usia dini.

Kegiatan Best Practice Three Zeros yang digelar BKKBN juga menjadi ruang berbagi pengalaman antar-TP PKK seluruh Indonesia terkait strategi percepatan program di daerah masing-masing. Beberapa inisiatif yang dibagikan antara lain model pelayanan jemput bola, integrasi program PKK dengan dinas kependudukan, hingga kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan dan lintas sektor.

TP PKK Kabupaten Bombana dalam hal ini juga menyampaikan sejumlah langkah konkret yang telah dan akan dilakukan, seperti memperkuat edukasi melalui posyandu dan dasawisma, mendampingi proses pengurusan dokumen oleh keluarga kurang mampu, serta menjalin kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperluas cakupan layanan.

“Kami tidak hanya fokus pada akta kelahiran, tetapi juga terus mendorong partisipasi keluarga dalam program jaminan kesehatan dan peningkatan akses terhadap rumah layak huni. Semua ini adalah bagian dari visi kami mewujudkan keluarga Bombana yang sejahtera dan berkualitas,” ujar Fatmawati.

Dalam kesempatan yang sama, dua narasumber utama dari BKKBN—Direktur Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak serta Deputi Bidang KSPK—menyampaikan bahwa capaian program Three Zeros membutuhkan sinergi dan keberlanjutan. Pemerintah pusat mendorong agar praktik baik dari daerah-daerah yang aktif dan inovatif seperti Bombana dapat direplikasi ke wilayah lain.

Bagi TP PKK Bombana, kegiatan ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan titik tolak untuk memperkuat gerakan nyata di tengah masyarakat. Dengan pendekatan yang humanis dan kolaboratif, mereka menargetkan tidak ada lagi anak di Bombana yang tumbuh tanpa akta kelahiran dan jaminan legalitas yang layak sebagai warga negara.

Melalui semangat gotong royong dan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan keluarga, TP PKK Bombana optimis dapat menjadi motor penggerak utama dalam mendukung kebijakan pembangunan keluarga yang berkelanjutan dan inklusif.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan kepeduliannya kepada korban bencana alam angin puting beliung di Desa Lora, Kecamatan Mataoleo, dengan menyerahkan bantuan tali asih, bantuan perlindungan sosial, serta penyaluran pangan secara langsung kepada warga terdampak, Senin (21/7/2025).

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si yang hadir langsung di Gedung Serbaguna Desa Lora bersama Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, menyampaikan rasa duka dan empati kepada para korban. “Kami datang bukan hanya membawa bantuan, tetapi juga membawa harapan, semangat, dan bukti bahwa pemerintah tidak pernah abai terhadap warganya yang sedang tertimpa musibah,” kata Burhanuddin dalam sambutannya.

Acara penyerahan bantuan turut dihadiri Forkopimda Kabupaten Bombana, anggota DPRD, staf ahli Bupati, kepala perangkat daerah terkait, Camat Mataoleo, serta masyarakat setempat. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menandakan keseriusan pemerintah daerah dalam menanggapi dan menangani dampak bencana.

Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan dasar seperti pangan dan sandang, perlindungan sosial untuk anak-anak terlantar dari keluarga kurang mampu, serta jaminan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas terlantar. Bantuan ini merupakan bagian dari upaya tanggap darurat sekaligus langkah awal pemulihan pasca bencana bagi keluarga yang terdampak.

“Pemerintah daerah akan selalu hadir dalam situasi seperti ini. Tidak hanya hari ini, kami juga sedang menyiapkan langkah-langkah lanjutan untuk membantu pemulihan kondisi warga,” ujar Bupati Burhanuddin usai menyerahkan bantuan secara simbolis.

Selain memberikan bantuan fisik, Bupati juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana yang bisa terjadi kapan saja. Ia menekankan bahwa solidaritas sosial antarwarga adalah kekuatan utama dalam menghadapi musibah.

“Kita harus saling menjaga dan membantu satu sama lain. Bencana alam sering datang tiba-tiba, tapi jika kita saling peduli dan siap siaga, kita bisa melewatinya bersama-sama,” tambahnya.

Masyarakat Desa Lora yang hadir dalam kegiatan ini mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah daerah. Beberapa warga bahkan terlihat meneteskan air mata saat menerima bantuan, merasa tidak sendirian dalam menghadapi cobaan yang mereka alami.

Seorang warga, Nurmawati, mengatakan bahwa bantuan ini sangat berarti bagi keluarganya yang kehilangan tempat tinggal akibat angin puting beliung. “Kami sangat berterima kasih. Saat kami merasa putus asa, kehadiran pemerintah memberi kami semangat baru,” ucapnya dengan suara bergetar.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Bombana dalam membangun daerah yang tidak hanya tanggap bencana tetapi juga mengedepankan sisi kemanusiaan dan empati sosial. Dengan semangat kebersamaan, pemerintah berharap masyarakat bisa kembali bangkit dan menjalani kehidupan dengan lebih baik.

Bupati Burhanuddin juga menyampaikan bahwa program bantuan seperti ini akan terus dilanjutkan dan dikembangkan, tidak hanya saat terjadi bencana tetapi juga sebagai bagian dari agenda perlindungan sosial jangka panjang.

“Perhatian terhadap warga miskin, lansia, anak-anak, dan kelompok rentan adalah prioritas kami. Mereka harus merasa dilindungi dan diperhatikan oleh negara,” tutup Burhanuddin.

Dengan pendekatan humanis dan menyentuh, Pemkab Bombana tak hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga kehadiran moral dan semangat untuk bangkit dari keterpurukan. Upaya ini memperkuat ikatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Apel Akbar Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Senin pagi di Halaman Kantor Bupati Bombana. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, ini diikuti oleh para Asisten, Staf Ahli Setda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ratusan ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Pemkab Bombana.

Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya kedisiplinan dan etos kerja tinggi sebagai pondasi utama birokrasi yang efektif dan mampu melayani masyarakat secara maksimal.

“Kadang-kadang terlalu banyak menuntut hak, tetapi mengabaikan kewajiban. Banyak laporan yang masuk bahwa ada rekan-rekan ASN yang hanya datang untuk absen, lalu pulang, dan sore harinya kembali hanya untuk absen lagi,” ujar Burhanuddin dengan nada serius.

Pernyataan tersebut menggarisbawahi kekhawatiran kepala daerah terhadap menurunnya kualitas pelayanan publik akibat rendahnya integritas kerja sebagian aparatur. Menurutnya, keberadaan ASN dan P3K seharusnya menjadi garda depan dalam menciptakan pemerintahan yang hadir dan dirasakan masyarakat.

“Kalau tidak ada semangat pelayanan, maka keberadaan pemerintah tidak akan terasa di tengah masyarakat. Tugas utama kita adalah melayani. ASN dan P3K adalah pelayan publik, bukan sekadar pencari gaji,” tegas Bupati.

Secara khusus, ia juga memberikan perhatian kepada para pegawai P3K, dengan mengingatkan bahwa status kepegawaian mereka menuntut komitmen kerja yang nyata dan terukur.

“Saya minta kepada saudara-saudara P3K agar menyadari bahwa kalian memiliki keterbatasan. Kinerja kalian dievaluasi setiap tahun. Maka dari itu, perlu diketahui bahwa status kalian bisa saja diberhentikan kapan saja jika tidak menunjukkan kinerja yang baik,” katanya tanpa basa-basi.

Burhanuddin mengajak seluruh aparatur untuk membangun semangat kolektif dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Menurutnya, kemajuan Bombana sangat bergantung pada kinerja seluruh elemen pemerintahan, khususnya ASN dan P3K sebagai pelaksana kebijakan di lapangan.

“Mari kita benahi diri dan kota. Lima tahun ke depan, kemajuan Kabupaten Bombana berada di tangan kita. Kalau kita tidak kompak, tidak bekerjasama dan tidak berkolaborasi, maka saya yakin hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan,” tutup Bupati dengan penuh harap.

Apel akbar ini berlangsung dengan tertib dan penuh kekhidmatan. Suasana yang tercipta mencerminkan keseriusan para ASN dan P3K dalam menerima arahan serta ajakan membangun daerah secara bersama. Momentum ini diharapkan menjadi pengingat dan penyemangat bagi seluruh aparatur untuk kembali meneguhkan integritas dan semangat pelayanan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi penegasan sikap Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menciptakan budaya kerja yang disiplin, produktif, dan berpihak pada masyarakat. Dengan sinergi seluruh pihak, Bombana diyakini mampu melangkah lebih cepat menuju arah pembangunan yang lebih inklusif dan merata.

Jakarta, sultranet.com – Presiden Prabowo Subianto meresmikan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), Senin (21/7), sebagai bagian dari program nasional pengentasan kemiskinan melalui penguatan ekonomi lokal di tingkat akar rumput.

Koperasi ini merupakan bagian dari Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, yang menempatkan pengembangan ekonomi desa sebagai kunci pemerataan kesejahteraan. Kopdes Merah Putih juga menjadi bagian dari trisula pengentasan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah sepanjang Juli 2025, bersama dua program lainnya: Cek Kesehatan Gratis Sekolah dan Sekolah Rakyat.

“Senjata pertama adalah kesehatan, senjata kedua adalah pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial-ekonomi,” ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, saat memberi keterangan di Jakarta, Minggu (20/7).

Trisula ini dirancang sebagai strategi terpadu untuk mengatasi akar persoalan kemiskinan yang masih menghantui jutaan warga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per September 2024 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,06 juta jiwa atau 8,57 persen, dengan 3,17 juta di antaranya masuk kategori miskin ekstrem.

Pendirian Kopdes Merah Putih merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diteken pada 27 Maret 2025. Inpres ini menggerakkan 13 kementerian dan dua lembaga untuk bersinergi, bersama para gubernur, bupati/wali kota, hingga kepala desa di seluruh Indonesia.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, menyampaikan bahwa pada peluncuran perdana ini akan diresmikan sebanyak 80.000 Kopdes secara kelembagaan, dengan 103 di antaranya menjadi model percontohan.

“Sebanyak 103 Kopdes Merah Putih ini akan dilihat operasionalisasinya. Yang lainnya menyusul secara bertahap. Ini untuk memastikan bukan hanya berdiri, tapi benar-benar berfungsi dan memberi manfaat optimal,” ucap Adita.

Kopdes Merah Putih mengusung prinsip inklusif, modern, dan berbasis gotong royong. Koperasi ini bukan sekadar wadah ekonomi, melainkan juga solusi konkret atas persoalan struktural yang selama ini menjerat masyarakat desa. Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap tak ada lagi warga desa yang terjebak pinjaman online ilegal, rentenir, maupun tengkulak.

“Fasilitas yang terdapat di Kopdes Merah Putih diharapkan bisa mempermudah masyarakat mengakses kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Masyarakat juga bisa meminjam modal usaha tanpa melalui rentenir. Layanan kesehatan lebih dekat, dan hasil tani atau laut dapat disimpan dengan aman,” ujar Adita.

Model koperasi ini tidak hanya fokus pada aktivitas jual beli dan simpan pinjam. Kopdes Merah Putih juga akan dilengkapi dengan gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, cold storage, serta layanan distribusi logistik. Dengan fasilitas tersebut, hasil pertanian dan kelautan dari masyarakat desa akan memiliki nilai tambah dan daya tahan, serta rantai pasok yang lebih efisien.

Menurut Adita, pendekatan pembangunan koperasi ini dilakukan melalui tiga jalur: membangun koperasi baru, mengembangkan koperasi yang sudah ada, dan merevitalisasi koperasi yang sempat vakum. Strategi ini dirancang agar seluruh elemen masyarakat desa dapat terlibat aktif dalam roda ekonomi, tidak hanya sebagai pengguna tetapi juga sebagai pengelola dan pemilik koperasi.

Pemerintah menargetkan seluruh koperasi ini bisa beroperasi penuh pada 28 Oktober 2025. “Kita ingin hasilnya terasa langsung oleh masyarakat, tidak berhenti di seremoni, tapi benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” pungkas Adita.

Kopdes Merah Putih membawa harapan baru. Dari desa, Indonesia membangun. Dari koperasi, kesejahteraan dirajut kembali.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya terhadap pelestarian budaya lokal melalui kehadiran langsung Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dalam prosesi adat Montewehi Wonua yang digelar di Raha Mpu’u, Rumah Adat Moronene, Kelurahan Taubonto, Kecamatan Rarowatu, Sabtu, 19 Juli 2025.

Didampingi Ketua TP PKK Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, dan Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Bupati Burhanuddin hadir dalam perhelatan adat yang mengusung tema pelestarian nilai-nilai persatuan, kebersamaan, dan gotong royong sebagai pondasi kehidupan masyarakat Moronene Bombana.

“Acara ini adalah momentum penting untuk menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap budaya kita dan warisannya. Budaya bukan hanya identitas, tapi juga kekuatan pemersatu,” kata Burhanuddin di hadapan para tokoh adat dan masyarakat yang memadati lokasi kegiatan.

Montewehi Wonua merupakan tradisi adat yang sarat dengan makna simbolik tentang bagaimana sebuah wilayah (Wonua) dijaga secara lahir batin oleh masyarakatnya, dengan semangat kolektif dan nilai-nilai spiritual yang kuat. Prosesi ini diadakan oleh Lembaga Adat Suku Moronene Poleang sebagai bentuk pelestarian kearifan lokal sekaligus perekat harmoni sosial.

Acara dibuka dengan tarian Momani yang menjadi bentuk penyambutan khas Moronene bagi tamu kehormatan dan rombongan pejabat. Setelah itu, seekor sapi disembelih sebagai simbol pengorbanan dan permohonan berkah untuk masyarakat. Prosesi sakral ini mengalir khidmat, mengandung pesan mendalam tentang pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pentingnya hidup berdampingan secara damai.

Sejumlah tokoh adat dan raja dari berbagai daerah turut hadir, seperti Raja Moronene-Pauno Rumbia VII PYM Apua Mokole Alfian Pimpie bersama Ibu Suri, Ketua DPRD Bombana Iskandar, SP, serta tamu kehormatan Sultan Buton ke-41 Ir. H. La Ode Muhammad Sjamsul Qamar, M.T., IPU. Hadir pula Ketua MAKN Muna La Ode Riago, Raja Kulisusu La Ode Ahlul Musafi, SP, serta perwakilan Lembaga Adat Tolaki dan Rukun Keluarga Moronene Sultra.

Puncak kegiatan ditandai dengan pelantikan pengurus baru Lembaga Adat Kesatuan Masyarakat Moronene–Keuwia (LAKMOR-KEUWIA), sebagai lembaga adat yang berperan menjaga nilai-nilai budaya Moronene agar tetap hidup di tengah masyarakat modern.

Bupati Burhanuddin juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan tanpa memandang perbedaan. “Saya berharap, tidak ada sekat di antara kita. Persatuan adalah modal utama kita dalam membangun Wonua Bombana,” tegasnya.

Dalam momen penutupan, para raja dan tokoh adat saling memberikan cinderamata sebagai bentuk penghargaan dan ikatan emosional antardaerah, simbol bahwa budaya dapat menjadi jembatan silaturahmi dan kerja sama.

Burhanuddin pun mengusulkan agar Montewehi Wonua dijadikan sebagai agenda rutin tahunan Pemerintah Kabupaten Bombana. Menurutnya, pelestarian budaya tidak hanya sekadar seremoni, tetapi menjadi ruang ekspresi dan pembentukan identitas kolektif masyarakat.

“Wonua Bombana adalah rumah kita bersama. Mari kita jaga dan rawat dengan budaya yang kita cintai ini, agar menjadi surga yang damai bagi generasi kita kelak,” tutupnya.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi refleksi atas kekayaan budaya lokal, tetapi juga sarana mempererat integrasi sosial dan menyatukan kembali nilai-nilai kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.