Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR), menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, kolaboratif, dan berkelanjutan di wilayahnya. Hal tersebut disampaikan saat membuka Sultra Investment Summit 2025 yang digelar di salah satu hotel di Kendari, Selasa 24 Juji 2025.

Acara tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sultra itu menghadirkan 250 peserta, terdiri dari investor lokal maupun asing, pimpinan lembaga vertikal, perbankan, dan unsur Forkopimda, termasuk Ketua DPRD Sultra, Laode Tariala.

Dalam sambutannya, Gubernur ASR menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sultra memiliki tanggung jawab penuh dalam membangun ekosistem investasi yang kondusif. Ia menekankan pentingnya sinergi, bukan hanya menuntut kewajiban investor, tetapi juga memberi jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional.

“Saya harap kepada para OPD untuk benar-benar paham bahwa iklim investasi adalah tanggung jawab bersama. Jangan hanya menuntut kewajiban investor, sementara kita tidak menghadirkan suasana yang mendukung bagi mereka,” ujarnya.

Gubernur juga mendorong peningkatan edukasi publik terkait manfaat investasi yang masuk ke Sultra. Menurutnya, investasi bukan semata urusan modal, tetapi motor penggerak ekonomi daerah, pencipta lapangan kerja, dan peningkat kesejahteraan masyarakat.

Data DPMPTSP menunjukkan realisasi investasi Sultra pada triwulan I tahun 2025 mencapai Rp 4,46 triliun, atau 34 persen dari target tahunan sebesar Rp 13,28 triliun. Gubernur optimistis angka itu akan terus naik, seiring potensi besar sektor pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, dan jasa yang dimiliki daerah ini.

“Dengan potensi besar dan proyek strategis nasional yang ada di Sultra, kita ingin para pelaku usaha benar-benar hadir untuk membangun daerah, bukan hanya mengambil keuntungan,” tegas ASR.

Polisi Siap Kawal Stabilitas PSN, Meski Ada Gejolak Lapangan

Sejalan dengan semangat Gubernur menciptakan ekosistem investasi yang sehat, Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko menegaskan kesiapan jajarannya dalam menjaga keamanan aktivitas Proyek Strategis Nasional (PSN), yang saat ini tengah menjadi sasaran demonstrasi di beberapa titik di Sultra.

“Kalau mereka (perusahaan) meminta, kita akan siapkan untuk pengamanan. Bagaimanapun itu harus kita lindungi, agar operasionalnya tidak terganggu,” kata Kapolda, Jum’at 27 Juni 2025.

Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah aksi unjuk rasa terjadi di sekitar kawasan pertambangan, termasuk di wilayah operasi PT Ceria Nugraha Indotama di Kabupaten Kolaka.

Isu yang diangkat mulai dari ketenagakerjaan, lingkungan, hingga transparansi manajemen. Meski demikian, Polda Sultra menegaskan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan hak masyarakat, dan kelancaran aktivitas dunia usaha.

Kapolda menegaskan bahwa setiap aksi unjuk rasa yang dilakukan secara damai tetap akan dilindungi. Namun, aparat juga berkewajiban memastikan agar kegiatan usaha yang legal tidak terganggu dan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan sinergi antara pemerintah dan aparat keamanan, Sultra terus menguatkan posisinya sebagai daerah tujuan investasi unggulan di kawasan timur Indonesia. Pemerintah daerah berharap, para investor tidak hanya datang membawa modal, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

KOLAKA, sultranet.com – Forum Masyarakat Ulu Wolo Lalonggopi (Formula) mengaggap PT Ceria Nugraha Indotama sebagai aset bangsa yang mesti dijaga dan didukung. Hal ini disampaikan saat perayaan tahun baru Islam 1 Muharram 1447 H, Jumat (27/06/2025).

“Kehadiran PT Ceria di Kecamatan Wolo merupakan aset bangsa yang mesti kita jaga dan dukung,” kata Ketua umum Formula, Kasnuddin Arif pada acara di Masjid Raya Nurul Yaqin Kelurahan Ulu Wolo.

Bang Udin sapaan akrab Kasnuddin berharap keberadaan Formula yang merupakan wadah aspirasi dan diskusi warga Kelurahan Ulu Wolo dan Desa Lalonggopi. Forum ini juga menjadi wadah pemersatu perbedaan, juga mitra yang baik bagi masyarakat, organisasi pemuda dan Pemerintah. Sekaligus menjadi mitra perusahaan yang berinvestasi di Kecamatan Wolo, tentunya juga mereka akan memberikan lingkungan yang kondusif di daerahnya.

“Kami berterima kasih kepada PT Ceria Nugraha Indotama yang telah mensupport kegiatan kami, sekaligus berharap kepada management PT Ceria agar tidak bosan membuka pintu bagi kami untuk selalu berdiskusi dan berkoordinasi,” harap Bang Udin.

Terkait tahun baru Islam, Bang Udin berharap menjadi awal lahirnya sinergi baru antara semua pihak, baik itu pihak pemerintah dan masyarakat maupun ormas, serta antara pihak perusahaan dengan pemerintah dan masyarakat.

Sementara Lurah Ulu Wolo Abdul Karim dalam sambutannya, juga menyampaikan perlunya mendukung dan menyukseskan keberadaan smelter merah putih yang merupakan milik anak bangsa, sebab PT Ceria bukan hanya aset bangsa, tapi lebih dari itu PT Ceria merupakan bagian dari Kecamatan Wolo.

“Selama ini PT Ceria telah banyak membantu dan bekerjasama dengan Pemerintah dan masyarakat Kecamatan Wolo. Karena itu kita mesti mendukungnya,” katanya.

Abdul Karim juga memberikan apresiasi pada Formula, PHBI dan Majelis taklim yang memperingati tahun baru Islam, sebagai upaya menghidupkan nilai keagamaan dan menginggat perjuangan Rasulullah SAW saat melakukan perjalanan hijrah dari Mekkah ke Madinah.

“Hubungan antara Kelurahan Ulu Wolo dan Desa Lalonggopi perlu ditata lebih baik lagi, sehingga sinergi dan jalinan komunikasi senantiasa berjalan baik. Ini yang dilakukan Formula dan perlu kita berikan apresiasi,” kata Abdul Karim.

Jakarta, sultranet.com 28 Juni 2025 —Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, melakukan kunjungan kerja ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta dalam rangka koordinasi pelaksanaan program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025. Didampingi oleh 31 kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Sultra, pertemuan berlangsung selama tiga jam dan membahas penguatan sistem pencegahan korupsi di daerah.

Dalam keterangan pers usai pertemuan, Gubernur menyampaikan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya serius sejak awal masa kepemimpinannya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi.

“Pagi ini saya hadir bersama seluruh kepala OPD untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dengan KPK. Kami ingin memastikan bahwa sejak dini setiap kebijakan yang dijalankan berada dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Gubernur Andi Sumangerukka.

Ia menegaskan bahwa pencegahan akan lebih efektif bila dimulai sebelum ada indikasi pelanggaran. Oleh karena itu, pihaknya meminta KPK turut memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan proyek strategis daerah.

“Kami ingin ada sinergi dalam pengawasan. Pendampingan KPK akan sangat membantu agar tidak terjadi kekeliruan kebijakan yang dapat merugikan publik maupun pemerintah,” katanya.

Gubernur juga menyebut bahwa langkah ini sejalan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik, terutama di sektor pelayanan dan pembangunan daerah.

“Saya melihat pemerintah pusat sudah memulai langkah-langkah pencegahan korupsi dengan baik. Kami di daerah harus selaras agar pelaksanaan program bisa berjalan optimal dan akuntabel,” jelasnya.

Menurutnya, pendekatan pencegahan tidak boleh hanya bersifat administratif. Pemerintah daerah juga harus memperkuat pemahaman hukum di internal birokrasi, melibatkan pengawasan KPK sejak tahap perencanaan proyek, serta membangun sistem pengawasan internal yang andal.

“Kami tidak ingin terjebak pada pola lama. Pencegahan harus menjadi budaya kerja, bukan hanya instruksi,” ucapnya.

Gubernur menekankan bahwa komitmen ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi menjadi arah utama pemerintahannya dalam membangun Sultra yang bersih dan profesional.

Dalam kunjungan itu, Gubernur turut didampingi oleh Ketua DPRD Provinsi Sultra, Sekda Provinsi Sultra, para Asisten Gubernur, Staf Ahli, serta kepala dinas dari berbagai sektor strategis seperti Bappeda, BPKAD, BKD, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PUPR, hingga Direktur RS Bahteramas, RS Jiwa, RS Jantung Oputa Yi Koo, dan Dirut PT Bank Sultra.

Selain itu, hadir pula para kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah seperti Biro Hukum, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Umum, Biro Organisasi, dan Biro Pembangunan. Komposisi lengkap kehadiran ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan transformasi tata kelola secara menyeluruh.

Kunjungan tersebut tidak hanya menjadi ajang koordinasi teknis, tetapi juga momentum membangun kolaborasi jangka panjang antara pemerintah daerah dan lembaga antirasuah.

“Ini bukan kunjungan seremonial. Kami datang untuk belajar dan menyelaraskan langkah dengan KPK, demi terciptanya pemerintahan yang tidak hanya bersih, tetapi juga dipercaya oleh rakyat,” tegas Gubernur.

Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk menjadikan pencegahan korupsi sebagai nilai utama dalam merancang dan menjalankan program, bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi.

Dengan sinergi dan komitmen kuat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya efisien, tapi juga bebas dari korupsi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kendari, sultranet.com — Ribuan warga dari berbagai kalangan tumpah ruah memadati pelataran Eks MTQ Kota Kendari pada Sabtu pagi dalam rangka mengikuti jalan sehat dan senam bersama yang digelar Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara untuk memperingati Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-79.

Acara ini secara resmi dilepas oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, didampingi Ketua DPRD Provinsi Sultra La Ode Tariala dan Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko. Turut hadir pula Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Juli Buana, sejumlah pejabat utama Polda, unsur Forkopimda, serta Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra.

Peserta jalan sehat berasal dari berbagai unsur masyarakat, termasuk anggota Polri, TNI, ASN, keluarga besar institusi keamanan, hingga masyarakat umum. Mereka terlihat antusias mengikuti rangkaian kegiatan sejak pagi hari, dengan semangat kebersamaan yang hangat.

Dalam sambutannya, Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko menekankan bahwa peringatan Hari Bhayangkara bukan hanya seremoni tahunan, tetapi momen untuk memperkuat ikatan antara kepolisian dan masyarakat.

“Hari Bhayangkara bukan sekadar peringatan seremonial. Ini adalah bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan dan mitra masyarakat,” ujar Kapolda.

Ia menambahkan bahwa kegiatan seperti ini penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, serta menumbuhkan semangat kolaborasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta membangun lingkungan yang sehat dan harmonis.

Sementara itu, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan kegiatan yang mampu mempererat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat Sultra. Ia menilai jalan sehat ini menjadi simbol bahwa keamanan dan kesehatan adalah dua pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan daerah.

“Kegiatan seperti ini sangat positif. Selain untuk kesehatan fisik, juga menjadi momen kebersamaan yang menyatukan kita semua dalam semangat Bhayangkara,” kata Gubernur di hadapan para peserta.

Setelah senam dan jalan sehat selesai, kemeriahan berlanjut dengan pembagian door prize menarik serta hiburan rakyat. Keceriaan terlihat jelas dari wajah-wajah peserta yang memenuhi lokasi acara. Anak-anak, remaja, orang dewasa hingga lansia ikut menikmati suasana penuh keakraban tersebut.

Acara ini menjadi gambaran nyata kedekatan Polri dengan masyarakat Sultra, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Polda Sultra melalui momentum ini menunjukkan bahwa tugas kepolisian tak hanya berfokus pada aspek hukum, namun juga menyentuh sisi kemanusiaan dan sosial masyarakat.

Hari Bhayangkara ke-79 tahun ini mengangkat tema “Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas,” dengan semangat membangun institusi kepolisian yang lebih responsif, adaptif, dan dekat dengan rakyat.

Dengan dukungan berbagai elemen masyarakat, peringatan HUT Bhayangkara kali ini menjadi bukti bahwa semangat gotong royong masih menjadi kekuatan utama dalam menjaga harmoni dan stabilitas di daerah. Polda Sultra pun berkomitmen menjadikan kebersamaan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik dan menciptakan keamanan yang inklusif.

Kendari, sultranet.com – Ribuan masyarakat Sulawesi Tenggara antusias mengikuti jalan sehat dan senam bersama dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 yang digelar Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara di pelataran Eks MTQ Kota Kendari, Sabtu pagi, 28 Juni 2025.

Kegiatan ini dilepas secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, didampingi Ketua DPRD Provinsi Sultra La Ode Tariala, dan Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari semarak perayaan HUT Bhayangkara tahun ini yang mengusung semangat kebersamaan, sinergi, dan kedekatan Polri dengan masyarakat.

Tampak hadir pula Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Juli Buana, S.H., M.H., serta jajaran pejabat utama Polda Sultra, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, personel TNI, dan keluarga besar Polri. Ribuan peserta dari berbagai latar belakang – mulai dari aparat keamanan, ASN, pelajar hingga warga umum – tumpah ruah memenuhi kawasan MTQ dengan penuh semangat.

Kapolda Sultra, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko dalam sambutannya mengatakan bahwa peringatan HUT Bhayangkara bukan hanya seremoni belaka, tetapi menjadi momentum penting untuk mempererat kehadiran dan keterlibatan Polri di tengah masyarakat.

“Hari Bhayangkara bukan sekadar peringatan seremonial. Ini adalah bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan dan mitra masyarakat,” ujar Didik.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, sekaligus membangun semangat kebersamaan dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, juga menyampaikan apresiasi atas keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan ini. Ia menyebut, momentum HUT Bhayangkara dapat menjadi refleksi bagi semua pihak untuk terus menjaga keharmonisan, keamanan, dan kesehatan masyarakat secara kolektif.

“Kegiatan seperti ini memperlihatkan bahwa Sulawesi Tenggara adalah rumah kita bersama. Di sinilah kita bertemu, berjalan bersama, dan membangun harapan. Semoga semangat Bhayangkara semakin memperkuat sinergi antara masyarakat dan aparat,” tutur Gubernur.

Jalan sehat dan senam bersama ini tidak hanya menjadi ajang olahraga massal, tetapi juga sarana memperkuat kedekatan emosional antara institusi keamanan dengan rakyat. Keceriaan dan keakraban tampak jelas dari raut para peserta yang menikmati setiap momen.

Di akhir acara, panitia membagikan door prize dengan beragam hadiah menarik seperti sepeda, alat elektronik, dan paket sembako. Hiburan rakyat turut memeriahkan suasana, menambah semangat dan tawa ceria warga yang datang sejak pagi hari.

Rangkaian kegiatan HUT Bhayangkara ke-79 ini tidak hanya menekankan nilai-nilai kebugaran fisik, tetapi juga mengusung makna mendalam tentang pentingnya kolaborasi lintas sektor demi terciptanya lingkungan yang aman, sehat, dan harmonis di Sulawesi Tenggara.

Kendari, sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Acara yang digelar di Hotel Claro Kendari ini dirangkaikan dengan penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sultra.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien. Ia menekankan bahwa pengadaan bukan hanya sekadar transaksi pembelian barang atau jasa, melainkan proses panjang yang meliputi identifikasi kebutuhan, perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima hasil pekerjaan. “Pengadaan bukan hanya soal membeli barang atau jasa. Ini adalah proses strategis yang harus dirancang dengan penuh tanggung jawab sejak awal,” tegas Andi Sumangerukka. Ia juga menambahkan bahwa prinsip “value for money” harus menjadi pedoman utama dalam setiap proses pengadaan, yaitu bagaimana keseimbangan antara biaya, kualitas, dan manfaat benar-benar diperhitungkan demi hasil yang optimal.

Penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi untuk PDH dan ATK menjadi bagian dari strategi efisiensi yang diadopsi oleh Pemprov Sultra. Dalam skema ini, seluruh satuan kerja akan mengakses produk melalui sistem satu produk satu harga yang ditayangkan di Katalog Elektronik Provinsi Sultra hingga 31 Desember 2026. Menurut Gubernur, ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan sistem pengadaan yang transparan dan efisien, sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi. Salah satu fitur yang menjadi sorotan adalah integrasi pembayaran Katalog Versi 6 melalui Bank Sultra, di mana penyedia jasa dibebaskan dari biaya transaksi. “Ini bukan hanya efisien, tapi juga adil dan ramah bagi penyedia lokal,” ujarnya.

Gubernur juga mengingatkan pentingnya integritas sebagai landasan dalam setiap proses pengadaan. Ia menegaskan bahwa zona integritas tidak cukup hanya menjadi label di kantor atau bangunan, tetapi harus benar-benar hidup dalam pribadi setiap pelaksana pengadaan. “Kalau orangnya berintegritas, maka di mana pun dia bekerja, di situlah zona integritas berada,” kata Gubernur dengan tegas. Ia juga memperingatkan bahwa kesalahan dalam pengadaan sering kali terjadi sejak awal karena lemahnya komitmen. “Kalau rotan sudah jadi kursi, tidak bisa lagi dikembalikan ke bentuk semula. Maka jangan salah sejak awal,” tambahnya sebagai perumpamaan pentingnya memulai proses dengan benar.

Di hadapan para peserta yang terdiri dari kepala OPD, kepala unit pengadaan, penyedia jasa, dan jajaran Forkopimda, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk menjadikan regulasi bukan sebagai beban, melainkan pedoman kerja. “Jangan pernah menganggap aturan sebagai penghambat. Justru aturan hadir untuk menjamin setiap proses pengadaan berjalan sesuai hukum dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya.

Sosialisasi ini juga dihadiri oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Ketua DPRD Sultra, Direktur Kebijakan Pengadaan LKPP RI, para Sekda serta kepala UKPBJ kabupaten/kota se-Sultra. Melalui kehadiran para pemangku kepentingan ini, Pemerintah Provinsi Sultra berharap dapat menciptakan sistem pengadaan yang lebih baik, modern, dan akuntabel, serta mampu menciptakan nilai tambah bagi pembangunan daerah secara menyeluruh.

Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh peserta untuk mengikuti sosialisasi dengan serius agar memahami secara menyeluruh isi Perpres yang baru dan mampu menerapkannya di unit kerja masing-masing. “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Sosialisasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 secara resmi saya buka. Mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menghadirkan pengadaan yang berintegritas, sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkualitas, bermartabat, dan berkeadilan,” tutupnya dengan penuh semangat.

Kendari, sultranet.com – Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) ke-28 Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara resmi ditutup oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Ling, yang mewakili Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka. Penutupan yang berlangsung di Ballroom Hotel Sahid Aziza Syahriah, Kota Kendari, pada Kamis malam ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Kakanwil Kemenag Sultra beserta pejabatnya, para kepala daerah, unsur OPD Pemprov, pimpinan ormas dan perguruan tinggi, hingga seluruh peserta kafilah dari 17 kabupaten dan kota. Dalam pengumuman resmi Dewan Hakim, Kabupaten Kolaka berhasil keluar sebagai juara umum, disusul Kota Kendari dengan total nilai 181, Kabupaten Buton Tengah (173), Kolaka Timur (101), dan Baubau (79). Lima posisi selanjutnya ditempati oleh Bombana, Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, dan Kabupaten Konawe. Di luar lomba utama, kategori Pawai Ta’aruf dimenangkan Kabupaten Buton Selatan, sementara kategori ormas keagamaan dimenangkan oleh BKMT Wua-Wua.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur membacakan pesan Gubernur bahwa STQH bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan wadah memperkuat silaturahim, menanamkan nilai ukhuwah islamiyah, dan menyemai semangat fastabiqul khairat di kalangan umat. “Kegiatan ini telah melalui proses panjang mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Kami berharap, silaturahim yang terjalin selama STQH ini tetap dipertahankan dan bahkan diperkuat,” ucapnya. Ia juga menegaskan pentingnya menjunjung nilai keadilan dan sportivitas melalui penggunaan sistem digital e-MTQ yang telah diterapkan sejak 2019 hasil kerja sama dengan Kementerian Agama, sebagai bagian dari transformasi digital dalam penyelenggaraan musabaqah yang adil dan akuntabel.

Kepada peserta terbaik, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi dan mengajak mereka bersiap menghadapi STQH tingkat nasional yang akan digelar pada Oktober 2025, di mana Sulawesi Tenggara juga ditetapkan sebagai tuan rumah. “Berikan hasil terbaik untuk mengharumkan nama daerah. Kami percaya kalian adalah yang terbaik, dan kini saatnya membawa nama Sultra bersaing di tingkat nasional,” tegasnya. Ia juga menyemangati peserta yang belum menang, seraya mengingatkan bahwa mereka adalah insan terpilih yang diberi amanah menjaga nilai-nilai suci Al-Qur’an dan Hadis. “Kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari proses pembelajaran menuju keberhasilan hakiki,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Sultra menyampaikan terima kasih atas profesionalitas dan objektivitas dewan hakim selama perlombaan berlangsung. Ia juga menegaskan bahwa STQH adalah bagian dari upaya mencetak generasi Qur’ani yang tangguh dan berakhlak mulia. “Para peserta terbaik malam ini akan menjalani seleksi lanjutan untuk mewakili Sulawesi Tenggara pada STQH tingkat nasional. Kami berharap Sultra tidak hanya sukses menjadi tuan rumah, tetapi juga sukses meraih prestasi nasional,” ujarnya. Di sisi lain, Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sultra sekaligus Ketua Panitia, Nursaleh, dalam laporannya menyampaikan bahwa STQH telah berlangsung tertib dan lancar sejak 19 hingga 26 Juni 2025 dengan melibatkan 278 peserta dari seluruh daerah. Para peserta berkompetisi dalam berbagai cabang musabaqah mulai dari Tilawah, Hafalan Al-Qur’an, Tafsir, Hafalan Hadis, hingga Karya Tulis Ilmiah Hadis. Panitia juga mengadakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) STQH pada 26 Juni sebagai bagian dari upaya evaluasi dan perencanaan strategis LPTQ ke depan.

Untuk memberikan penghargaan atas prestasi yang diraih, panitia menyiapkan hadiah pembinaan, termasuk hadiah utama sebesar Rp20 juta untuk juara umum. Penyerahan hadiah diberikan secara langsung oleh Wakil Gubernur Sultra, Kepala Kanwil Kemenag Sultra, dan Plt. Kepala Biro Kesra Pemprov Sultra. Menutup acara, Wakil Gubernur kembali mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk bersatu menyukseskan STQH tingkat nasional di Bumi Anoa. “Mari kita tunjukkan bahwa Sulawesi Tenggara mampu menjadi tuan rumah yang baik, sukses dalam penyelenggaraan, sukses dalam prestasi, dan sukses dalam pertanggungjawaban. Semua ini demi mewujudkan generasi Qur’ani yang unggul, dan Sultra yang maju, aman, sejahtera, dan religius,” pungkasnya.

Kendari, sultranet.com — Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang digelar di Hotel Claro Kendari, Kamis (26/6/2025). Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Alat Tulis Kantor (ATK) lingkup Pemprov Sultra.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa bukan sekadar soal transaksi pembelian, tetapi sebuah proses menyeluruh yang dimulai dari perencanaan hingga serah terima hasil. “Pengadaan bukan hanya soal membeli barang atau jasa. Ia merupakan proses panjang mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima hasil pekerjaan,” ujarnya di hadapan peserta sosialisasi.

Ia menegaskan, pengadaan yang efektif bukan hanya berorientasi pada harga termurah, namun harus mempertimbangkan prinsip value for money. “Kita bicara soal keseimbangan antara biaya, kualitas, dan manfaat. Jadi tidak bisa hanya berpatokan pada siapa yang paling murah,” tegasnya.

Kegiatan ini diawali dengan penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi untuk PDH dan ATK yang berlaku hingga 31 Desember 2026. Dalam kontrak tersebut, setiap produk akan memiliki satu harga satu produk yang tercantum di Katalog Elektronik Provinsi Sultra, sebagai upaya mendorong efisiensi sekaligus transparansi dalam pengadaan.

Tak hanya itu, Pemprov Sultra juga meluncurkan interkoneksi pembayaran Katalog Versi 6 melalui Bank Sultra. Gubernur menjelaskan, skema pembayaran ini tidak membebani penyedia jasa dengan biaya transaksi. “0 rupiah. Ini bentuk dukungan pemerintah terhadap penyedia lokal. Kita ingin ciptakan ekosistem pengadaan yang adil dan ramah,” ucapnya.

Dalam arahannya, Gubernur Sumangerukka juga mengingatkan bahwa regulasi bukanlah hambatan, melainkan pedoman yang harus dipatuhi. “Jangan melihat aturan sebagai penghalang. Justru aturan hadir untuk memastikan proses berjalan sesuai hukum,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya integritas dalam pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, zona integritas tidak cukup ditentukan oleh gedung atau institusi, tetapi dimulai dari sikap pribadi. “Kalau orangnya berintegritas, maka di mana pun dia berada akan menjadi zona integritas. Ini bukan sekadar label di dinding kantor,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan bahwa perbaikan dalam sistem pengadaan harus dimulai sejak awal, bukan ketika kesalahan telah terjadi. “Kalau rotan sudah jadi kursi, tidak bisa dikembalikan ke bentuk asal. Maka jangan biarkan kesalahan dimulai sejak perencanaan,” tuturnya dengan perumpamaan yang mudah dipahami.

Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh peserta dari berbagai unit kerja pemerintah se-Sultra untuk mengikuti sosialisasi ini secara serius. Ia berharap, pemahaman mendalam terhadap perubahan regulasi ini bisa memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan, efisien, dan berintegritas. “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Sosialisasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka,” ucapnya menandai dimulainya kegiatan secara resmi.

Hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Ketua DPRD Sultra, unsur Forkopimda, para kepala OPD Pemprov Sultra, Direktur Kebijakan Pengadaan LKPP, serta para Kepala UKPBJ dari kabupaten dan kota se-Sultra. Turut hadir pula para penyedia jasa dan mitra kerja yang akan mendukung pelaksanaan pengadaan berbasis katalog elektronik di daerah.

Kegiatan ini menjadi langkah awal penting dalam menyelaraskan pemahaman serta praktik pengadaan yang lebih modern dan akuntabel di lingkup pemerintahan daerah, sejalan dengan upaya mewujudkan Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius.

Kendari, sultranet.com – Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tahun 2025 sebagai langkah strategis memperkuat kelembagaan dan menyusun arah program pembinaan Al-Qur’an di daerah. Rakerda yang berlangsung di Hotel Sahid Aziza Syahriah, Kendari, Kamis (26/6/2025), resmi dibuka oleh Kepala Bidang Bina Mental dan Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Sultra, DR. KH. Abu Ubaedah, S.Ag, M.Pd, mewakili Sekretaris Daerah Provinsi.

Dalam forum tahunan yang mengangkat tema “Penguatan Kelembagaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025” ini, disepakati bahwa Kabupaten Konawe akan menjadi tuan rumah Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2026.

“Sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan program LPTQ. Kami harap semua pihak memberikan dukungan penuh demi kelancaran agenda besar ke depan,” kata KH. Abu Ubaedah dalam sambutannya.

Rakerda ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan, mulai dari jajaran pengurus LPTQ provinsi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sultra, Kepala Biro Kesra Setda Sultra, hingga para Kepala Kantor Kemenag dari kabupaten dan kota se-Sultra. Kebersamaan ini dinilai penting untuk memperkuat komitmen lintas sektor dalam pembinaan tilawah dan nilai-nilai Al-Qur’an di tengah masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sultra, H. Muhammad Saleh, S.Ag, M.Pd, turut memberikan pandangan kritis. Ia menekankan bahwa peran LPTQ tidak hanya sebagai penyelenggara musabaqah, namun juga sebagai penggerak pembinaan Al-Qur’an di daerah.

“LPTQ harus menjadi ruang pembinaan yang hidup, bukan sekadar pelaksana lomba. Karena itu, sinergi program LPTQ dengan visi misi pemerintah harus menjadi perhatian,” ujarnya.

Muhammad Saleh juga menyoroti perlunya perhatian serius dari pemerintah daerah dalam hal dukungan anggaran. Ia menyebut bahwa masih ada beberapa daerah yang belum optimal dalam mengalokasikan anggaran untuk kegiatan LPTQ, sehingga menghambat kualitas pelaksanaan program.

“Kalau kita ingin pelaksanaan kegiatan berjalan baik, tentu harus didukung dengan anggaran yang memadai. Sultra pernah menjadi tuan rumah STQ nasional tahun 1992, dan itu menjadi semangat untuk bisa dipercaya kembali ke depan,” tambahnya.

Dalam forum Rakerda tersebut, peserta juga membahas tantangan aktual dalam pengelolaan LPTQ, termasuk perlunya sistem pelatihan terpadu bagi qari dan qariah muda, peningkatan kapasitas pelatih dan dewan hakim, hingga penyesuaian program kerja dengan dinamika masyarakat digital saat ini.

Salah satu hasil penting yang disepakati adalah pembentukan tim kerja kecil lintas sektor yang bertugas menyusun strategi penguatan kelembagaan dan rencana kerja jangka menengah LPTQ Sultra. Tim ini akan berperan sebagai penghubung antara LPTQ provinsi dengan unit-unit kerja kabupaten/kota, serta menjadi motor koordinasi dalam menyusun kalender kegiatan keislaman yang lebih efektif.

Rakerda LPTQ Sultra 2025 juga menjadi momen evaluatif dari pelaksanaan STQH ke-28 tingkat provinsi yang baru saja digelar. Diharapkan, hasil dari pertemuan ini mampu memperbaiki sejumlah aspek teknis dan manajerial untuk menghadirkan penyelenggaraan STQH 2026 di Konawe yang lebih baik, terorganisir, dan meriah, sekaligus menjadi ajang dakwah yang menyentuh masyarakat luas.

“Dengan komitmen bersama seperti ini, kami optimistis LPTQ akan terus tumbuh sebagai lembaga yang bukan hanya fokus pada lomba, tapi juga pembinaan karakter dan spiritual masyarakat,” ujar salah satu peserta dari Kemenag daerah.

Seluruh rangkaian kegiatan Rakerda ditutup dengan penandatanganan berita acara penetapan Konawe sebagai tuan rumah STQH 2026 serta komitmen kerja sama lintas daerah untuk menyukseskan program-program LPTQ yang berkelanjutan. Momentum ini diyakini akan memperkuat fondasi kelembagaan LPTQ Sultra di masa mendatang.

Kendari, sultranet.com – Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) ke-28 Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara resmi ditutup Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Ling, mewakili Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dalam sebuah seremoni khidmat yang digelar di Ballroom Hotel Sahid Aziza Syahriah, Kota Kendari, Kamis malam.

Dalam pengumuman resmi Dewan Hakim, Kabupaten Kolaka ditetapkan sebagai juara umum STQH 2025. Menyusul di peringkat kedua adalah Kota Kendari dengan total nilai 181, dan posisi ketiga ditempati Kabupaten Buton Tengah dengan nilai 173.

“STQH bukan hanya soal perlombaan. Ini ruang kebersamaan, memperkuat ukhuwah, dan upaya membumikan Al-Qur’an serta Hadis dalam kehidupan,” kata Wakil Gubernur Hugua dalam sambutannya.

Pada kategori Pawai Ta’aruf, Kabupaten Buton Selatan keluar sebagai juara pertama, disusul Kota Kendari, Kolaka Utara, Konawe Utara, Kota Baubau, dan Kabupaten Bombana. Untuk kategori ormas keagamaan, BKMT Wua-Wua menjadi yang terbaik, mengungguli PW BKMT Provinsi, Muslimat NU, Aisyiyah, dan Nahdlatul Ulama.

Wakil Gubernur turut memberikan penghargaan kepada para pemenang sekaligus memberi semangat bagi peserta yang belum meraih gelar juara. Ia menegaskan bahwa semua peserta adalah insan terpilih yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga nilai-nilai Al-Qur’an dan Hadis.

“Jangan berkecil hati. Setiap langkah adalah bagian dari proses. Kegagalan hari ini bisa menjadi kemenangan esok hari,” ujar Hugua dengan penuh semangat.

Ajang ini juga menjadi wadah persiapan bagi para peserta terbaik yang akan mewakili Sulawesi Tenggara di STQH Tingkat Nasional pada Oktober 2025 mendatang. Tahun ini, Provinsi Sultra dipercaya menjadi tuan rumah gelaran nasional tersebut.

“Kami berharap kalian membawa nama daerah ini dengan membanggakan. Buktikan bahwa Sultra tak hanya sukses sebagai tuan rumah, tapi juga mampu mencetak prestasi nasional,” katanya.

Gubernur melalui Wagub juga mendorong penerapan sistem digitalisasi dalam penyelenggaraan musabaqah, yakni platform e-MTQ yang telah digunakan sejak 2019 dan menjadi simbol transparansi, keadilan, serta modernisasi dalam penilaian lomba keagamaan. Ia berharap e-MTQ dapat diterapkan juga di seluruh kabupaten/kota di Sultra.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Sultra, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap kesuksesan penyelenggaraan STQH.

“Dewan Hakim telah bekerja secara profesional dan objektif. STQH adalah bentuk nyata kita mencetak generasi Qur’ani yang tangguh dan berakhlak mulia,” ungkapnya.

Sebanyak 278 peserta dari 17 kabupaten/kota turut ambil bagian dalam ajang STQH tahun ini, yang berlangsung dari 19 hingga 26 Juni 2025. Mereka mengikuti berbagai cabang musabaqah, mulai dari Tilawah, Hafalan Al-Qur’an, Tafsir, Hafalan Hadis, hingga Karya Tulis Ilmiah Hadis.

Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, Nursaleh, selaku ketua panitia, menyebut penyelenggaraan STQH berlangsung tertib, aman, dan lancar. Ia menyampaikan terima kasih atas sinergi yang dibangun dengan Kanwil Kemenag serta semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini.

“Rangkaian acara juga mencakup pelaksanaan Rakerda STQH sebagai upaya evaluasi dan peningkatan program LPTQ di masa mendatang,” kata Nursaleh.

Sebagai bentuk penghargaan, panitia memberikan hadiah pembinaan kepada seluruh pemenang, termasuk hadiah utama senilai Rp20 juta kepada Kabupaten Kolaka sebagai juara umum.

Penutupan ditandai dengan penyerahan hadiah secara simbolis oleh Wakil Gubernur, Kepala Kanwil Kemenag, dan Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. Momentum ini menandai berakhirnya satu fase penting dalam pembinaan nilai-nilai keislaman di Bumi Anoa, sembari membuka babak baru menuju pentas nasional.