Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) secara resmi menyerahkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sultra, Senin, 23 Juni 2025.

Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna Gedung A Sekretariat DPRD Provinsi Sultra tersebut, Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, untuk menyampaikan pidato pengantar dan menyerahkan dokumen Ranperda secara simbolis kepada Ketua DPRD.

Ketidakhadiran Gubernur disampaikan secara resmi melalui surat mandat yang dibacakan Sekretaris DPRD di awal sidang. Dalam surat itu disebutkan bahwa Gubernur tengah menjalankan tugas kedinasan di Jakarta, dan memberikan mandat kepada Sekda untuk menyampaikan penjelasan atas Ranperda tersebut.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sultra dan dihadiri oleh unsur pimpinan serta seluruh anggota DPRD, Forkopimda Sultra, pejabat instansi vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD, serta seluruh pejabat eselon II lingkup Pemprov Sultra.

Dalam sambutannya, Sekda Asrun Lio menyampaikan bahwa Ranperda ini merupakan tahapan akhir dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Ranperda ini disusun berdasarkan laporan keuangan daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), dan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Opini WTP dari BPK adalah bentuk apresiasi atas tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Tapi ini juga menjadi tantangan agar kita terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah secara efektif, efisien, dan transparan,” ujar Asrun Lio saat membacakan pidato pengantar.

Ia memaparkan, target pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2024 ditetapkan sebesar Rp5,329 triliun dengan realisasi mencapai Rp4,918 triliun atau 92,29 persen. Komponen terbesar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp1,644 triliun atau 92,67 persen dari target. Pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp3,272 triliun dari target Rp3,553 triliun. Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar Rp1,370 miliar atau 100,07 persen dari target.

Sementara itu, belanja daerah pada tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp5,256 triliun dengan realisasi sebesar Rp4,776 triliun atau 90,87 persen. Rinciannya, belanja operasional mencapai Rp3,238 triliun atau 94,65 persen, belanja modal sebesar Rp929,6 miliar atau 85,60 persen, belanja tidak terduga Rp2,878 miliar atau 15,29 persen, serta belanja transfer Rp605,6 miliar atau 83 persen dari target.

Dengan perbandingan pendapatan dan belanja tersebut, realisasi APBD Tahun 2024 mencatat surplus sebesar Rp141,558 miliar.

Dalam dokumen Ranperda juga disertakan laporan-laporan penting seperti Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Perubahan Ekuitas, Neraca, Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang telah diaudit.

Penyerahan Ranperda ini menjadi awal pembahasan lebih lanjut di tingkat legislatif. Ketua DPRD Sultra menerima langsung dokumen tersebut dari Sekda untuk selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

Di akhir sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi kepada DPRD Sultra atas kerja sama dalam pelaksanaan APBD 2024 dan berharap kemitraan antara eksekutif dan legislatif terus terjalin erat untuk mendukung pembangunan daerah.

“Semoga Allah SWT senantiasa memberi kekuatan dan perlindungan bagi kita semua dalam menjalankan pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sulawesi Tenggara,” tutup Asrun Lio.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang dirangkaikan dengan sosialisasi Surat Edaran (SE) Menteri Pariwisata tentang penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman dan nyaman selama libur sekolah. Rakor ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) secara hybrid pada Senin, 23 Juni 2025.

Pemprov Sultra mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra di Kendari. Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi dari berbagai kementerian dan lembaga.

Turut hadir secara virtual, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Deputi Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP), Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, serta sejumlah pejabat dari Bappenas dan Kementerian Pertanian.

Sementara itu, mewakili Pemprov Sultra, hadir Sekretaris Daerah Sultra, Asisten II Setda, Kepala Biro Perekonomian, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Perdagangan dan Perindustrian, serta perwakilan dari BPS, Bulog, Inspektorat dan organisasi perangkat daerah terkait lainnya.

Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan bahwa Rakor kali ini menitikberatkan pada dua hal penting: pengendalian inflasi serta kesiapan daerah dalam menyambut masa libur sekolah yang berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat.

“Inflasi bukan hanya sekadar angka statistik. Ketika harga naik, masyarakat langsung merasakannya. Oleh karena itu, daerah dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tinggi harus bekerja ekstra keras untuk menekan lonjakan harga,” ujar Tomsi.

Ia menyoroti Kabupaten Bombana dan Buton sebagai dua wilayah di Sultra yang masuk lima besar IPH tertinggi nasional pada pekan keempat Juni 2025, masing-masing 3,77 persen dan 2,87 persen.

Adapun data inflasi nasional year-on-year (yoy) per Mei 2025 mencatat Papua Pegunungan sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi sebesar 5,75 persen, disusul Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan DKI Jakarta. Hanya Papua Pegunungan yang inflasinya melampaui target nasional.

Pada sesi sosialisasi, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengimbau pemerintah daerah dan pelaku usaha wisata untuk meningkatkan kesiapan menghadapi libur sekolah, terutama dalam menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung.

“Libur sekolah adalah momen lonjakan wisatawan. Ini peluang ekonomi yang besar, tapi juga penuh risiko. Pemerintah daerah harus siaga agar wisata tetap aman dan berkesan,” kata Menteri Pariwisata.

Ia menegaskan, SE Nomor SE/3/HK.01.03/MP/2025 mengatur tujuh langkah strategis bagi pengelola destinasi wisata dan pemerintah daerah, antara lain penerapan prinsip CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability), pelaksanaan standar usaha pariwisata berbasis risiko, serta penyediaan rest area bagi pengemudi di sekitar destinasi wisata.

Selain itu, disarankan pula peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan SOP pariwisata, jaminan transportasi aman, serta pengawasan ketat pada lokasi wisata yang berpotensi padat pengunjung.

“Semua pihak harus bergerak bersama, dari pusat hingga daerah, agar wisata kita benar-benar ramah keluarga dan anak-anak, tanpa mengabaikan aspek keselamatan,” tegasnya.

Rakor ini menjadi upaya konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus menciptakan pengalaman wisata yang positif selama musim libur. Kolaborasi antarinstansi diharapkan dapat mengantisipasi lonjakan permintaan dan mobilitas yang biasanya terjadi saat liburan berlangsung.

Bagi Pemprov Sultra, keikutsertaan dalam Rakor ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi sekaligus menyiapkan sektor pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Kendari, sultranet.com– Sebanyak tiga angkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Gelombang XV, yakni Angkatan 69, 70, dan 71 lingkup Pemerintah Provinsi serta Kabupaten se-Sulawesi Tenggara, mengikuti orientasi penanaman nilai dan etika Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk pembahasan isu-isu prioritas nasional tahun 2025.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sultra ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, pada Senin, 23 Juni 2025, di Kendari.

Dalam sambutannya, Sekda Sultra menyampaikan apresiasi kepada BPSDM Provinsi Sultra yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia menegaskan bahwa orientasi ini merupakan langkah awal yang sangat penting bagi PPPK yang baru bergabung dengan instansi pemerintah.

“Orientasi ini adalah bentuk percepatan penyesuaian diri bagi PPPK agar mereka memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab sebagai bagian dari ASN. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PPPK adalah bagian dari ASN yang memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung pemerintahan dan pembangunan,” kata Asrun Lio dalam sambutannya.

Ia menambahkan bahwa pengembangan kompetensi ASN merupakan kebutuhan mutlak, terutama dalam menghadapi tantangan birokrasi modern yang menuntut profesionalisme, integritas, dan dedikasi tinggi.

“Kita ingin para PPPK mampu menunjukkan kinerja terbaiknya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ASN seperti kejujuran, tanggung jawab, transparansi, keadilan, dan integritas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Asrun Lio menjelaskan bahwa orientasi ini juga menjadi wadah pengenalan core values ASN, yakni ber-AKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif) serta employed branding ‘Bangga Melayani Bangsa’.

“Nilai-nilai ini bukan hanya menjadi slogan, tapi harus menjadi panduan nyata dalam perilaku dan pengambilan keputusan sehari-hari dalam bekerja sebagai ASN,” jelasnya.

Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya memahami dan menanggapi isu-isu nasional yang menjadi prioritas pemerintah di tahun 2025. Di antaranya penguatan ideologi Pancasila, penguatan sistem pertahanan dan keamanan negara, serta kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan pengembangan ekonomi digital.

“Kita harus siap berkontribusi aktif dalam menyukseskan agenda-agenda nasional tersebut. ASN bukan hanya pelayan publik, tapi juga agen perubahan yang harus mampu mendorong kemajuan bangsa,” kata Asrun Lio di hadapan ratusan peserta orientasi.

Sebelum menutup sambutannya, ia menyampaikan harapan agar para peserta dapat mengambil manfaat maksimal dari orientasi tersebut.

“Mari jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat kapasitas diri. Saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta dan penghargaan kepada para pemateri serta penyelenggara. Semoga pengabdian kita membawa manfaat besar, baik untuk institusi maupun masyarakat luas,” tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kepala BPSDM Provinsi Sultra, Kepala BKD Provinsi Sultra, Kepala BKPSDM Kabupaten Buton, Kepala BKPSDM Kabupaten Muna Barat, serta Koordinator Widyaiswara dan para pejabat fungsional lainnya dari instansi terkait.

Orientasi ini menjadi awal dari pembentukan karakter ASN yang adaptif, kompeten, dan siap mendukung kebijakan pemerintah pusat serta daerah secara sinergis demi tercapainya pelayanan publik yang berkualitas.

Kolaka Utara,  sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana. Salah satunya diwujudkan lewat peresmian tiga unit mobil pemadam kebakaran (damkar) baru oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H., dalam sebuah seremoni sederhana namun penuh makna di pelataran Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Minggu (22/6)

Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati, sebagai simbol dimulainya operasional tiga armada baru yang akan ditempatkan di wilayah strategis: Kecamatan Poorehu, Batu Putih, dan Pakue. Penempatan tersebut dipilih agar kehadiran damkar bisa lebih dekat dengan titik-titik rawan kebakaran dan mempercepat respons saat terjadi bencana.

“Tambahan armada ini adalah komitmen kami untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah. Ini bukan sekadar alat, tapi simbol keseriusan kami melindungi masyarakat dari risiko kebakaran,” ujar Bupati Nur Rahman.

Ia menekankan, kesiapan personel menjadi kunci dalam mendukung peran armada baru ini. Menurutnya, tak hanya alat yang canggih, namun petugas di lapangan juga harus siap fisik dan mental.

“Kedisiplinan yang tinggi amat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pemadaman api dan penyelamatan. Jadi, orang yang bertugas haruslah siap secara fisik dan mental,” tegasnya di hadapan jajaran Damkar dan undangan yang hadir.

Keberadaan tiga mobil damkar ini diharapkan bisa mempercepat proses evakuasi dan pemadaman saat terjadi kebakaran, sekaligus meminimalisir kerugian harta benda maupun risiko korban jiwa.

“Tiga unit mobil ini akan selalu siap digunakan apabila terjadi bencana kebakaran di wilayah masing-masing,” kata Bupati.

Menanggapi peresmian armada damkar tersebut, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, menyampaikan bahwa penambahan fasilitas ini merupakan bagian dari pembangunan sistem pelayanan publik yang lebih tanggap dan berpihak pada keselamatan warga.

“Ini adalah bentuk kehadiran negara yang nyata di tengah masyarakat. Pemerintah hadir bukan hanya dalam bentuk kebijakan, tapi juga melalui langkah konkret seperti ini. Kita patut mengapresiasi komitmen ini,” ujar Syahlan.

Syahlan juga berharap agar masyarakat semakin sadar dan tanggap terhadap potensi bahaya kebakaran, serta mendukung petugas damkar dalam menjalankan tugas kemanusiaan mereka.

“Armada sudah disiapkan, personel dilatih, tapi yang juga penting adalah sinergi dari masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan tetap aman dan bebas dari potensi kebakaran,” tambahnya.

Bombana, Sultranet.com – Dalam upaya mendukung program nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Pemerintah Kabupaten Bombana melalui tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) bersama Dinas Perikanan melakukan survei lapangan di Desa Terapung, Kecamatan Poleang Tenggara, pada Minggu (22/6/2025).

Survei ini merupakan tindak lanjut dari surat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia terkait permohonan bantuan rekomendasi teknis untuk analisa kebutuhan pembiayaan bangunan sederhana pada program KNMP.

Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi secara langsung kondisi eksisting di lapangan dan menyusun rekomendasi teknis yang akurat sebagai dasar perencanaan serta penganggaran sarana dan prasarana pendukung nelayan di lokasi tersebut.

Tim gabungan melakukan peninjauan ke sejumlah titik, antara lain area pemukiman nelayan, lokasi yang diusulkan untuk pembangunan fasilitas pengolahan hasil perikanan, serta kebutuhan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan akses jalan. Semua temuan lapangan akan dirangkum dalam dokumen rekomendasi teknis yang akan disampaikan ke KKP.

“KNMP adalah program yang sangat ditunggu oleh masyarakat Desa Terapung. Dengan fasilitas yang memadai, kami berharap aktivitas perikanan warga bisa semakin berkembang dan berkelanjutan,” kata Anis Julyadi, salah satu anggota tim teknis dari Dinas PU Bombana.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran fasilitas pengolahan, perbaikan pemukiman, dan akses pendukung lainnya akan berdampak besar terhadap produktivitas dan kesejahteraan nelayan.

Pelaksanaan survei ini juga melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Langkah ini diambil agar proses penyusunan perencanaan berjalan partisipatif dan benar-benar berdasarkan kebutuhan riil masyarakat nelayan.

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui kedua dinas tersebut menyatakan komitmennya untuk terus mendukung kelancaran program KNMP, termasuk memastikan semua proses berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.

Dengan kerja sama lintas sektor dan pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat, program Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas hidup nelayan serta menggerakkan ekonomi pesisir secara berkelanjutan.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) tengah menjajaki peluang kerja sama pembangunan internasional dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), lembaga independen milik Pemerintah Jepang yang bergerak dalam bidang bantuan pembangunan bagi negara berkembang.

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, memimpin rapat persiapan secara virtual bersama para asisten Sekda dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis lingkup Pemprov Sultra, Jumat malam, 22 Juni 2025. Rapat tersebut digelar menjelang pertemuan resmi antara Pemprov Sultra dan JICA yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (23/6/2025).

Dalam rapat itu, Ir. Hugua menjelaskan bahwa JICA memiliki tiga skema utama dalam mendukung pembangunan di negara-negara mitra, yaitu bantuan pinjaman lunak (loan), hibah murni (grant), dan kerja sama teknis (technical cooperation).

“JICA adalah lembaga milik Pemerintah Jepang yang bekerja secara independen di bawah naungan Kementerian Luar Negeri Jepang. Mereka tidak berada di bawah struktur kedutaan dan fokus pada kerja sama pembangunan untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia,” jelas Ir. Hugua dalam arahannya.

Menurutnya, kehadiran JICA dapat menjadi peluang strategis bagi Sultra untuk mendapatkan pendanaan proyek pembangunan, terutama melalui skema kerja sama teknis yang memungkinkan keterlibatan langsung tenaga ahli dari Jepang.

“Dengan adanya pertemuan malam ini, saya berharap besok kita bisa menyampaikan pandangan strategis mewakili Pemprov Sultra. Siapa tahu ada program-program pendanaan dari JICA yang bisa kita akses, terutama melalui kerja sama teknis atau skema hibah,” kata Hugua.

Wagub juga menekankan pentingnya kontribusi dan masukan dari setiap kepala OPD teknis agar kebutuhan riil daerah dapat diidentifikasi secara akurat. Ia menyebutkan bahwa JICA selama ini tertarik mendukung sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, transportasi, kesehatan, dan perencanaan wilayah.

“Jepang, melalui JICA, sangat terbuka untuk mendukung daerah-daerah yang memiliki perencanaan pembangunan yang matang. Oleh karena itu, saya berharap masing-masing OPD menyampaikan kebutuhan sektor yang selama ini belum maksimal tertangani hanya dengan APBD,” tegasnya.

Hugua menambahkan bahwa kerja sama dengan JICA juga sejalan dengan semangat Pemprov Sultra dalam memperluas jejaring pembangunan internasional yang berbasis pada kebutuhan lokal dan keberlanjutan. Ia berharap agar inisiasi awal ini bisa membuka jalan bagi Sultra menjadi daerah percontohan kerja sama pembangunan luar negeri di kawasan timur Indonesia.

Sejumlah OPD turut aktif menyampaikan pandangan dan usulan proyek potensial, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Mereka mengidentifikasi beberapa program yang membutuhkan dukungan teknis maupun pendanaan jangka menengah hingga panjang.

“Ini momentum penting. Kita tidak hanya bicara soal anggaran, tapi juga bagaimana menghadirkan transfer pengetahuan dan teknologi dari Jepang yang bisa mempercepat pembangunan daerah,” ungkap salah satu kepala OPD yang ikut dalam rapat.

Pertemuan dengan JICA dijadwalkan berlangsung secara daring dengan melibatkan perwakilan resmi JICA Indonesia. Pemprov Sultra akan mempresentasikan potensi kerja sama yang relevan dan memaparkan kebutuhan pembangunan berbasis data dan kajian sektoral.

Langkah ini sejalan dengan visi Pemprov Sultra dalam memperkuat diplomasi daerah melalui pendekatan kolaboratif bersama mitra-mitra internasional, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan yang memerlukan solusi lintas sektor dan lintas negara.

JICA sendiri dikenal aktif berkontribusi dalam berbagai program pembangunan di Indonesia, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, sistem transportasi perkotaan, peningkatan layanan kesehatan masyarakat, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Dengan penjajakan awal ini, Pemprov Sultra optimis kerja sama dengan JICA bisa menjadi jembatan baru dalam mempercepat pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan. Wagub berharap, pertemuan lanjutan bisa segera terwujud dengan hasil konkret untuk masyarakat Sultra.

Kendari, sultranet.com —Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka secara resmi membuka Seleksi Tilawatil Qur’an dan Musabaqah Al Hadis (STQH) ke-28 tingkat Provinsi Sultra, Sabtu malam (21/6/2025), di Ballroom Hotel Azizah Syahriah, Kendari. Acara pembukaan berlangsung khidmat dan dihadiri berbagai tokoh penting daerah, mulai dari pejabat pemerintah, tokoh agama, hingga pimpinan lembaga pendidikan Islam.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa pelaksanaan STQH bukan sekadar ajang lomba, tetapi menjadi upaya kolektif membentuk generasi Qur’ani yang unggul dan berakhlak mulia. “Al-Qur’an dan Hadis adalah warisan agung Rasulullah SAW. Keduanya merupakan pedoman hidup umat Islam sepanjang zaman. Siapa yang berpegang pada Al-Qur’an dan Sunnah, tidak akan tersesat,” ujarnya di hadapan para undangan.

Ia menekankan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadis mencerminkan prinsip kejujuran, kasih sayang, kesabaran, kepedulian, hingga ilmu pengetahuan. “Kita berharap STQH ini menjadi ruang pembinaan mental spiritual generasi muda yang membawa manfaat bagi umat,” kata Gubernur.

STQH ke-28 tahun ini mengusung tema “Melalui STQH Prov. Sultra Kita Tingkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Al-Qur’an dalam Mewujudkan Generasi Qur’ani yang Unggul untuk Sulawesi Tenggara Maju Menuju Masyarakat Aman, Sejahtera dan Religius.” Menurut Gubernur, tema ini mencerminkan semangat kuat membentuk pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan moral.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas penggunaan platform digital E-MTQ dalam proses pendaftaran dan pelaksanaan lomba. “Transformasi digital ini harus terus didorong. Saya minta seluruh kabupaten/kota ikut memanfaatkan teknologi demi transparansi dan efisiensi pelaksanaan STQH,” ungkapnya.

Terkait pelaksanaan STQH Nasional 2025 yang akan digelar di Kendari, Gubernur berharap bukan hanya sukses secara teknis, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat. “Akan hadir sekitar 4.000 peserta dan pendamping. Ini peluang bagi sektor UMKM dan pariwisata lokal,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan kepada seluruh dewan hakim agar menjunjung tinggi kejujuran dan integritas dalam proses penilaian. “Hasil penilaian adalah cerminan prestasi peserta. Jika kita lalai dalam kejujuran, maka kita gagal membentuk generasi Qur’ani yang sejati,” tegasnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sultra, H. Muhammad Saleh, menambahkan bahwa STQH adalah momentum penguatan nilai-nilai Qur’ani di tengah masyarakat. “Ini bukan hanya perlombaan. Ini adalah ikhtiar membentuk akhlak mulia. Kita bangga, Sultra kembali dipercaya menjadi tuan rumah STQH Nasional, setelah terakhir kali menjadi tuan rumah pada tahun 1992,” ujarnya.

Ketua Panitia Penyelenggara sekaligus Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sultra, Nur Saleh, dalam laporannya menyebutkan sebanyak 278 peserta dari 17 kabupaten/kota se-Sultra telah terdaftar secara daring melalui aplikasi E-MTQ. Kegiatan ini digelar selama sembilan hari, mulai 19 hingga 27 Juni 2025.

Adapun cabang yang dilombakan antara lain Tilawatil Qur’an (golongan anak-anak dan dewasa), hafalan Al-Qur’an (1, 5, 10, 20, dan 30 juz), tafsir Al-Qur’an berbahasa Arab, hafalan 100 dan 500 hadis, serta karya tulis ilmiah hadis.

Dalam acara pembukaan juga dilakukan pelantikan resmi para dewan hakim dan panitera STQH, yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sultra. Prosesi diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Gubernur oleh Sekretaris LPTQ Sultra.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua DPRD Sultra, Forkopimda, Ketua TP-PKK Sultra, Sekda Provinsi selaku Ketua Umum LPTQ, Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Danlanal Kendari, Danlanud Haluoleo, Kepala Kanwil Kemenag Sultra, para bupati/wali kota beserta wakilnya, serta perwakilan instansi vertikal dan ormas Islam.

Pembukaan STQH ke-28 ini menjadi awal dari rangkaian seleksi menuju STQH Nasional, sekaligus tonggak pembinaan karakter Qur’ani bagi generasi muda Sultra. Kolaborasi seluruh elemen diharapkan mampu membawa Sultra sebagai tuan rumah yang sukses, tidak hanya secara teknis tetapi juga dalam pencapaian prestasi dan kebermanfaatan sosial yang luas.

Kolaka Utara, sultranet.com – Sebanyak 20 peserta dari Kabupaten Kolaka Utara yang akan berlaga dalam ajang Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) XXVIII tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara resmi dilepas oleh Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE., dalam sebuah acara penuh kekhidmatan di Lapangan Aspirasi, Lasusua. Jumat, 20 Juni 2025

Pelepasan tersebut menjadi momentum penting dan sarat makna, menandai dimulainya perjuangan para kafilah dalam mengharumkan nama daerah melalui lantunan ayat suci Al-Qur’an dan pemahaman hadis.

“Kami menaruh harapan besar kepada seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik. Jika Kolaka Utara berhasil meraih juara umum, kami telah menyiapkan reward khusus sebagai bentuk apresiasi dan motivasi,” kata Wakil Bupati Kolaka Utara dalam sambutannya.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kekompakan, sportivitas, kedisiplinan, dan akhlak mulia selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Nilai-nilai itu, menurutnya, merupakan cerminan dari ajaran Al-Qur’an yang harus selalu dijunjung tinggi oleh setiap peserta.

Sebagai tanda dukungan penuh dari pemerintah daerah, Wakil Bupati menyerahkan langsung bendera daerah kepada perwakilan kafilah. Simbol itu menjadi lambang semangat dan restu masyarakat Kolaka Utara yang menyertai langkah para peserta menuju arena STQH di Kendari.

Kafilah Kolaka Utara terdiri dari 20 peserta, didampingi oleh 7 pelatih, 9 pendamping, serta 20 orang panitia. Mereka akan mengikuti empat cabang lomba, yakni Tilawah Al-Qur’an untuk anak-anak dan dewasa, Musabaqah Hifdzil Qur’an (MHQ), Musabaqah Tafsir Al-Qur’an dan Hifdzil Hadis, serta penulisan makalah hadis.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Kominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., turut menyampaikan dukungan dan apresiasinya kepada seluruh rombongan.

“Para kafilah ini tidak hanya membawa nama Kolaka Utara, tetapi juga membawa misi dakwah yang mulia. Kami dari Diskominfo mendukung penuh perjuangan ini dan siap menyampaikan kabar baik mereka ke seluruh masyarakat,” ujar Syahlan.

Ia juga berharap para peserta dapat tampil dengan penuh percaya diri, menunjukkan kualitas terbaik, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman selama berada di arena lomba.

sultranet.com, Kendari – Koordinator Pusat (Korpus) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi melaporkan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha Kolaka (AUK) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra atas dugaan tindak pidana korupsi dan pungutan liar (pungli), Kamis (19/6/2025).

Diketahui, laporan tersebut ditujukan kepada Direktur Perumda AUK yang berinisial A, terkait dugaan praktik korupsi dan pungli terhadap puluhan perusahaan tambang di Kolaka yang menjalin kontrak kerja sama operasional (KSO) dengan Perumda tersebut.

Koordinator Pusat BEM Se-Sultra, Ashabul Akram, menyatakan bahwa pihaknya telah menggelar aksi unjuk rasa dan melaporkan dugaan praktik korupsi, nepotisme, serta pungli yang disebut dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh Direktur Perumda AUK sejak tahun 2024.

“Kami telah melakukan aksi unjuk rasa sekaligus melaporkan dugaan praktik korupsi, nepotisme, dan pungli yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh Direktur Perumda Aneka Usaha Kolaka pada tahun 2024 lalu,” ujarnya kepada awak media, Kamis (19/6/2025).

Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi sebelum pelaporan tersebut dan menemukan bukti-bukti autentik yang menguatkan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Perumda AUK.

“Sebelum pelaporan, kami juga telah melakukan investigasi dan berhasil menemukan bukti autentik atas dugaan korupsi tersebut,” tambahnya.

Dirinya pun menegaskan bahwa laporan resmi telah diterima oleh pihak Kejati Sultra pada hari yang sama.

“Hari ini kami secara resmi telah melaporkan Direktur Perumda Aneka Usaha Kolaka ke Kejati Sultra,” tegas Ashabul.

Ia berharap pihak Kejati Sultra segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan mendalam dan menetapkan tersangka.

“Kami mendesak Kejati Sultra segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan menetapkan Direktur Perumda AUK sebagai tersangka,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sultra, Abdul Rahman Morra, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut dan akan segera menindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

“Laporan ini kami akan lanjutkan ke pimpinan sekaligus menunggu perintah pimpinan untuk proses selanjutnya,”Jelasnya.

Ia juga menyatakan bahwa laporan tersebut dinilai objektif dan didukung indikasi kecurangan.

“Namu bagi saya ini hal yang murni objektif adanya indikasi-indikasi kecurangan yang diduga dilakukan oleh perumda Aneka Usaha Kolaka, “tambahnya.

Sebagai penutup, ia mengatakan bahwa Kejati Sultra akan mulai menghimpun data dan informasi terkait setelah ada arahan dari pimpinan.

“Yang jelas kami akan mengumpulkan data-data kalau memang sudah ada tindak lanjut dari pimpinan”, Pungkasnya.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah melaksanakan audit kearsipan internal di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Kegiatan ini menjadi bagian dari pengawasan kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang tertib dan akuntabel. Rabu, 18 Juni 2025

Audit dilakukan dengan memeriksa sejumlah dokumen penting seperti sampel naskah dinas, daftar arsip aktif, buku agenda surat menyurat, buku peminjam arsip (out indicator), serta sertifikat pembinaan kearsipan.

Sekretaris Dinas PUPR Bombana, Ir. Abdul Rahmat. ZT, ST., MT, menilai audit ini merupakan langkah positif untuk memperbaiki manajemen arsip di instansinya.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Pengelolaan arsip yang baik adalah bagian dari pelayanan publik yang berkualitas dan transparan,” ungkapnya.

Ia menyebut, selama ini penanganan arsip kerap dianggap urusan sepele, padahal arsip merupakan instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas kerja pemerintahan.

Senada dengan itu, Kasubag Umum Dinas PUPR, Husrana, S.Si, menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya menyiapkan seluruh kelengkapan dokumen kearsipan, baik manual maupun digital.

“Kami menyusun dan menata semua arsip dengan rapi. Harapannya, audit ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk semakin baik dalam pengelolaan arsip ke depan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Bombana, Sawal, SE., M.A.P, menegaskan bahwa kegiatan audit ini merupakan bentuk pengawasan rutin yang bertujuan untuk memastikan setiap perangkat daerah memahami dan menerapkan standar pengelolaan arsip dengan benar.

“Audit ini tidak untuk mencari kesalahan, tetapi untuk membina dan mendorong setiap OPD agar lebih peduli terhadap pentingnya arsip sebagai dokumen negara yang bernilai guna,” jelas Sawal.

Menurutnya, arsip yang tertata rapi tidak hanya mendukung kerja birokrasi, tetapi juga menjadi bukti sah dalam proses administrasi pemerintahan di masa kini maupun mendatang.