Kendari sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual. Kegiatan yang berlangsung pada Senin, 16 Juni 2025 itu dipusatkan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, dan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menjaga kestabilan harga serta mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional.

Rakor ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dan turut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, hingga Kantor Staf Presiden (KSP). Hadir pula para narasumber yang memaparkan strategi dan data terkini, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta perwakilan dari Kementan dan KSP.

Dari Pemprov Sultra, Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten II Setda, serta perwakilan dari BPS, Bank Indonesia, Bulog, Inspektorat, dan sejumlah OPD teknis turut berpartisipasi dalam rapat yang berlangsung interaktif itu.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya peran strategis pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, terutama menjelang dan setelah momen besar seperti hari raya keagamaan. Ia juga meminta agar seluruh kepala daerah memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional yang telah ditetapkan Presiden RI.

“Kami mohon atensinya. Ini program prioritas Bapak Presiden dan memiliki konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang tidak melaksanakannya. Kita akan undang secara khusus kepala daerah yang belum mengusulkan untuk mempertanggungjawabkannya,” ujar Tomsi tegas.

Beberapa program nasional yang menjadi sorotan dalam rakor ini antara lain penyediaan lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung penurunan angka stunting, percepatan pembangunan tiga juta rumah layak huni, pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai wadah penguatan UMKM, serta pelaksanaan layanan kesehatan dan pendidikan gratis.

Tomsi juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat sedang memfokuskan langkah konkret untuk menurunkan harga komoditas utama yang belakangan mengalami lonjakan, seperti beras, minyak goreng, cabai merah, dan cabai rawit. Namun, ia menyebut harga telur dan daging ayam ras masih dalam kategori wajar.

Sementara itu, Deputi BPS Pudji Ismartini mengungkapkan tren inflasi nasional selama momen Idul Adha dalam kurun 2021 hingga 2024. Menurutnya, inflasi saat Idul Adha umumnya lebih rendah dibandingkan Ramadan dan Idul Fitri, kecuali pada tahun 2022.

“Komoditas yang dominan memicu inflasi saat Idul Adha adalah cabai merah dan cabai rawit. Data Indeks Perkembangan Harga minggu kedua Juni 2025 menunjukkan ada 14 provinsi yang mengalami kenaikan, 1 provinsi stabil, dan 23 provinsi mengalami penurunan,” paparnya.

Data BPS juga menyebutkan bahwa pada Mei 2025, beberapa komoditas yang paling berpengaruh terhadap inflasi di antaranya adalah tomat, beras, dan ketimun. Informasi ini menjadi rujukan penting bagi daerah untuk menentukan langkah pengendalian yang lebih tepat sasaran.

Rakor ini bukan hanya soal pengendalian harga, tetapi juga menjadi panggung untuk mempercepat realisasi agenda-agenda strategis pemerintah pusat. Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, terutama dalam situasi ekonomi yang terus bergerak dinamis.

Bagi Pemprov Sultra, rakor ini menjadi kesempatan memperkuat koordinasi, menyusun langkah taktis menghadapi tantangan inflasi, serta memastikan program-program nasional bisa dijalankan secara konkret dan terukur di daerah.

KOLAKA – Aksi demonstrasi sekelompok massa saat kunjungan investor asal Jepang ke kawasan IUP PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, menuai sorotan tajam. Direktur Eksekutif Indonesia Government Watch (IGW), Risal Hidayatullah, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menjamin keamanan dan kenyamanan iklim investasi, khususnya di kawasan industri strategis nasional.

“Pemda dan aparat keamanan wajib memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan kemudahan berinvestasi,” tegas Risal dalam keterangannya, Senin (16/6/2025).

Ia menegaskan, demonstrasi adalah hak setiap warga selama dilakukan dengan tujuan yang murni. Namun, aksi yang mengatasnamakan kelompok Masyarakat Lingkar Tambang (MATA) saat kunjungan investor dinilai mencurigakan dan berpotensi mengarah pada praktik premanisme berkedok organisasi masyarakat.

“Meski pihak perusahaan terbuka terhadap aspirasi, tindakan yang mengarah ke premanisme harus diproses secara hukum secara adil dan transparan,” ujarnya.

Risal meminta pemerintah daerah dan aparat hukum segera menstabilkan situasi serta memastikan keamanan kawasan investasi, terlebih di lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti milik PT CNI. Ia menyebut gangguan terhadap agenda strategis negara tidak bisa dianggap remeh.

“Mereka (investor) adalah tamu negara. Kedatangan mereka membawa harapan bagi masyarakat dan pemerintah. Maka segala bentuk gangguan harus ditanggapi serius,” tambahnya.

Aktivis nasional yang dikenal vokal dalam isu lingkungan dan pertambangan ini juga menekankan pentingnya menjaga harmoni sosial masyarakat sekitar tambang demi mendukung keberhasilan investasi asing yang tengah didorong pemerintah.

“Presiden Prabowo telah menegaskan pentingnya iklim investasi yang kondusif. Jika dibiarkan, insiden seperti ini bisa menjadi kontraproduktif terhadap semangat tersebut,” ungkapnya.

Menurut Risal, organisasi masyarakat seharusnya menjadi perekat sosial, bukan sumber konflik. “Ormas seharusnya membawa cahaya, bukan api,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai keberadaan PT CNI, yang telah membangun fasilitas smelter dan termasuk dalam PSN, merupakan bagian penting dari transformasi energi nasional. Karena itu, semua pihak diharapkan mendukung proses pembangunan demi kesejahteraan bersama.

Sementara itu, sumber internal yang dekat dengan proses investigasi menyebutkan, salah satu kendaraan yang digunakan dalam aksi penghadangan merupakan milik Asbar, vendor dari Kalla Beton. Asbar diketahui merupakan kerabat dari inisial HS, pengusaha penyedia kendaraan operasional dan vendor resmi PT CNI.

“Keterlibatan ini membuka potensi adanya konflik kepentingan dan kebocoran informasi internal perusahaan kepada jejaring aksi,” beber sumber tersebut.

Diketahui, kelompok MATA Wolo memiliki hubungan dekat dengan sejumlah warga pengklaim lahan dan beberapa karyawan lokal. Dua tokoh utama aksi ini, Mallapiang dan Fasil Wahyudi, disebut sebagai penggerak mobilisasi massa yang menentang perusahaan.

Keduanya juga diduga terlibat dalam kasus pendudukan lahan Hutan Produksi Terbatas (HPT) bersama tersangka Rustam, yang saat ini sedang ditangani Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polda Sultra. Proses hukum kasus ini masih berlangsung.

“Kami berharap Kapolda Sultra memberikan kepastian hukum dan menindak tegas pihak-pihak yang mengganggu stabilitas daerah serta menghambat investasi, terlebih di kawasan PSN dan Objek Vital Nasional,” tutup Risal.

Kolaka Utara, sultranet.com – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Kolaka Utara resmi memulai persiapan untuk mengikuti perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Dekranas yang akan digelar di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 9–11 Juli 2025 mendatang. Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Dekranasda Kolaka Utara, Dra. Hj. Andi Nurhayani Nur Rahman, Sabtu 14 Juni 2025, ditetapkan bahwa tenunan khas Kolaka Utara akan menjadi produk utama yang dibawa mewakili daerah.

“Keikutsertaan kita tahun ini adalah kesempatan berharga untuk memperkenalkan tenunan khas Kolaka Utara ke panggung nasional. Produk ini bukan sekadar kerajinan, tapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat kita,” ujar Hj. Andi Nurhayani dalam rapat yang dihadiri pengurus Dekranasda, dinas teknis, dan perajin lokal.

Rapat tersebut membahas secara detail sejumlah aspek penting, mulai dari kurasi produk, desain stan pameran, hingga penyiapan narasi budaya yang menyertai setiap produk yang akan dibawa. Produk tenun dipilih bukan hanya karena nilai estetikanya, tapi juga karena kekuatan sejarah dan filosofi yang terkandung dalam setiap helai kain yang ditenun oleh perajin lokal.

Tenunan khas Kolaka Utara dikenal memiliki motif yang kaya dan unik, mencerminkan lanskap alam, kehidupan sosial, hingga nilai-nilai kearifan lokal. Dalam event berskala nasional ini, Dekranasda menargetkan untuk menampilkan beberapa motif unggulan hasil kurasi dari pengrajin-pengrajin di kecamatan yang selama ini menjadi sentra produksi tenun.

“Kita ingin tampil tidak hanya indah, tapi juga bermakna. Setiap motif harus bisa bercerita. Kita akan siapkan materi naratif yang menjelaskan filosofi dari tiap produk agar pengunjung bisa lebih memahami keunikan budaya kita,” kata Andi Nurhayani.

Kolaka Utara akan bergabung bersama sejumlah kabupaten/kota lain dari Sulawesi Tenggara dalam event yang akan menghadirkan pameran kerajinan tangan dari seluruh Indonesia. Acara ini juga menjadi ajang strategis bagi daerah untuk membangun jejaring usaha, memperluas pasar, serta menjalin kerja sama promosi produk kerajinan.

Menurut Ketua Dekranasda, tim teknis telah mulai menginventarisasi produk tenun yang memenuhi kriteria kualitas dan representasi budaya. Selain pemilihan produk, pelatihan intensif juga akan diberikan kepada perajin agar dapat menyiapkan karya terbaik mereka dalam waktu yang tersisa.

“Kami ingin memastikan bahwa produk yang ditampilkan nanti benar-benar membawa ciri khas Kolaka Utara. Tenun kita punya potensi besar jika dipromosikan secara tepat,” tegasnya.

Dekranasda Kolaka Utara juga akan menyertakan media visual dan katalog digital sederhana agar pengunjung pameran dapat mengenal lebih dalam proses pembuatan dan makna dari setiap tenun yang dipamerkan. Ini menjadi salah satu strategi agar tenun lokal dapat lebih mudah diterima pasar modern tanpa kehilangan nilai tradisinya.

Kendari, sultranet.com – Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik Sulawesi Tenggara (LPKP-Sultra) menyatakan dukungan terhadap langkah Kapolres Bombana dalam menindak tegas aktivitas penambangan ilegal yang marak terjadi di wilayah tersebut. Pernyataan ini muncul menyusul polemik laporan sejumlah organisasi masyarakat ke Mabes Polri terkait dugaan keterlibatan aparat dalam membekingi tambang ilegal. Sabtu (14/6/2025)

Ketua LPKP-Sultra, Laode Tuangge, menegaskan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada Kapolres dan Kasat Reskrim Bombana sebagai pihak yang membackup aktivitas tambang ilegal oleh dua perusahaan, PT PLN dan PT AAB, perlu diuji kebenarannya.

“Kalau memang benar, silakan buktikan dan sebutkan Kapolres yang dimaksud. Dalam rilis berita yang beredar, tidak ada satu pun nama Kapolres yang disebut secara jelas,” ujar Laode Tuangge saat dikonfirmasi.

Ia menilai bahwa laporan yang ditujukan ke Mabes Polri lebih sebagai ungkapan kekecewaan dari pihak-pihak yang terganggu oleh tindakan tegas aparat terhadap aktivitas tambang ilegal di Bombana. Bahkan, lanjutnya, ada kemungkinan bahwa pelaporan tersebut ditunggangi oleh kepentingan para pelaku tambang ilegal itu sendiri.

Menurutnya, tindakan Kapolres Bombana saat ini justru merupakan bentuk nyata dari komitmen untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan jangka panjang akibat aktivitas pertambangan ilegal yang tak terkendali.

“Langkah Kapolres Bombana ini selaras dengan komitmen Kapolda Sulawesi Tenggara untuk menuntaskan kasus-kasus tambang ilegal maupun tindak pidana korupsi di wilayah ini. Kami mendukung penuh upaya tersebut,” tegas Laode.

LPKP-Sultra, kata Laode, juga menegaskan posisi lembaga mereka yang siap menjadi mitra kritis sekaligus pendukung aparat penegak hukum dalam mengawal penyelesaian persoalan pertambangan ilegal yang selama ini merusak ekosistem dan merugikan masyarakat secara luas.

Ia menambahkan, dukungan dari masyarakat sipil sangat penting agar aparat kepolisian tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya, tanpa terpengaruh oleh tekanan atau opini dari pihak-pihak yang berkepentingan.

“Yang pasti, kami di LPKP-Sultra akan terus mengawal dan memberikan dukungan terhadap aparat yang bekerja untuk kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan,” tutup Laode Tuangge.

Bombana, sultranet.com – Puluhan peternak sapi di SP 7 Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, mendatangi Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura Bombana, Kamis (12/6/2025). Mereka menyampaikan keresahan atas pembukaan lahan yang diduga mengganggu areal penggembalaan ternak yang selama ini mereka gunakan.

Ardi, perwakilan kelompok peternak, menyebutkan bahwa lokasi tersebut telah menjadi tempat penggembalaan jauh sebelum ditemukannya kandungan emas di wilayah itu pada 2008 silam. Bahkan sejak 2019, berdasarkan petunjukan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tina Orima, daerah itu diarahkan sebagai wilayah pengembalaan atau peternakan sapi.

Namun kini, kata dia, kawasan itu mulai digarap untuk kegiatan lain seperti percetakan sawah dan perkebunan.

“Dulu kami diarahkan ke SP 7 ini sebagai pengganti lahan yang kami kehilangan karena konflik dengan PT Jhonlin. Tapi sekarang tiba-tiba muncul sawah dan kebun di situ tanpa seizin kami. Kami tidak ingin ribut di lapangan, jadi kami pilih jalur pemerintah, makanya kami ke Dinas Pertanian,” ujar Ardi kepada wartawan usai menemui pejabat dinas.

Ia menegaskan bahwa kelompok peternak memiliki dasar hukum berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) atas lahan yang mereka tempati.

“Kami datang bukan hanya mengaku, kami punya SKT dan tanah itu kami beli. Tapi kami juga bingung, siapa yang mengukur, siapa yang izinkan? Katanya perintah Raja, Pak Alfian, bahkan disebut-sebut akan mengelola 4 sampai 5 ribu hektare, tapi sudah diambil perusahaan seribu hektare, jadi sisa beberapa ribu hektare,” ungkap Ardi.

Kelompok peternak, yang terdiri dari delapan kelompok dengan sekitar 3.000 ekor sapi, menyebut lahan itu sangat vital, terlebih saat musim kemarau. Mereka meminta pemerintah bertindak cepat agar konflik ini tidak melebar.

“Kalau tidak dituntaskan, kami akan kembali turun dengan massa lebih besar. Jangan anggap remeh masalah ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Bombana, Supriyanto Wedda, membenarkan adanya aduan dari kelompok peternak. Ia menjelaskan bahwa kedatangan para peternak di kantornya karena mengira percetakan sawah di Wumbubangka merupakan proyek pemerintah.

“Ada informasi dari mereka bahwa lahan penggembalaan mereka telah dicetak menjadi sawah, dan mereka mengira itu atas sepengetahuan dari Dinas Pertanian, makanya mereka kemari. Padahal jika itu masuk areal hutan produksi, jelas kami tidak masuk untuk proyek percetakan sawah. Jadi, itu bukan proyek pemerintah,” jelas Supriyanto.

Ia menambahkan, kawasan itu sebelumnya memang dimanfaatkan sebagai lahan peternakan berdasarkan rencana pengelolaan hutan. Namun karena lahan itu termasuk kawasan hutan produksi, maka untuk program seperti percetakan sawah, statusnya tidak bisa ditetapkan dengan keputusan bupati.

“Kalau digunakan masyarakat untuk penggembalaan, boleh saja. Itu pun kami hanya masuk dalam hal pelayanan kesehatan hewan,” tandasnya.

Menanggapi tudingan terhadap dirinya, Raja Moronene Keuwia Rumbia, Alfian Pimpie, membantah terlibat dalam aktivitas pencetakan sawah di wilayah itu. Ia menyebut justru pihaknya yang mencegah aktivitas tersebut karena lokasi itu masih dalam proses hukum.

“Saya tidak pernah perintahkan siapa pun cetak sawah di situ. Itu bisa jadi dari pihak lain yang ngaku-ngaku atas perintah saya. Terkait masalah lahan itu, saya sudah laporkan ke Polda,” tegas Alfian.

Ia juga menepis tuduhan bahwa dirinya membagi-bagikan lahan kepada pihak lain.

“Saya tidak pernah suruh atau izinkan siapa pun. Termasuk peternak yang mengaku memiliki SKT, tolong tanyakan kepada mereka, sama siapa dia beli lahan itu,” tegasnya.

Alfian meminta semua pihak menahan diri dan tidak mudah terhasut. Ia menilai ada pihak-pihak yang ingin merusak namanya dan merongrong kepemimpinannya sebagai Raja Moronene.

“Status lahan kami itu masih proses hukum. Jadi kalau peternak itu merasa sudah membeli, harusnya datang ke kami,” tandasnya.

Dukungan terhadap peternak juga datang dari Anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad (YUA), yang menyatakan akan terus mengawal hak-hak rakyat, khususnya peternak di Wumbubangka.

“Mereka harus dilindungi, karena mereka adalah pejuang ekonomi keluarga mereka yang ada di rumah. Sebagai wakil rakyat, saya akan terus mengawal dan mendampingi rakyat kami,” ujar Yudi.

Ia menekankan pentingnya memberikan keleluasaan bagi rakyat dalam memanfaatkan lahan hutan produksi secara bijak, selama tidak merusak fungsi ekologisnya.

“Di hutan-hutan produksi dan kawasan lain yang secara aturan tidak bisa diubah bentuknya, kenapa kita tidak beri keleluasaan kepada rakyat kita untuk menggembalakan ternaknya? Mereka cuma ingin sapi-sapinya bisa hidup,” ucapnya.

Terkait adanya oknum yang mengatasnamakan lembaga pemerintahan maupun adat untuk membuka sawah di kawasan hutan produksi, Yudi menilai hal itu perlu diluruskan.

“Itu harus diberi pemahaman. Karena jika dibiarkan terus-menerus, para penggembala akan kehilangan sumber air dan wilayah penggembalaan. Kalau terus digerus seperti ini, saya yakin harga daging sapi akan melonjak tinggi. Kita hanya akan mendengar cerita dongeng bahwa dulu kita punya padang dan hutan tempat masyarakat bahagia menggembala sapi dan kerbau, tapi sekarang semua itu sudah digusur oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya. (IS)

Jakarta, sultranet.com – Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH, menghadiri ajang bergengsi Indonesia Construction and Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar di Jakarta Convention Center. Kehadiran kepala daerah dari Sulawesi Tenggara ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur nasional yang inklusif dan ramah lingkungan.

Dalam forum yang mempertemukan berbagai kepala daerah dan pelaku industri konstruksi dari seluruh Indonesia itu, Bupati Nurrahman menegaskan pentingnya inovasi dan keberlanjutan dalam setiap kebijakan pembangunan infrastruktur. Ia menyampaikan bahwa pembangunan tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan lama yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan generasi masa depan.

“Kita tidak bisa membangun dengan cara lama. Infrastruktur hari ini harus menjawab tantangan masa depan: perubahan iklim, ketahanan energi, dan keberlanjutan,” ujar Nurrahman saat ditemui usai menghadiri sesi diskusi panel, Rabu (11/6).

Selama masa kepemimpinannya, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara telah menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas strategis. Program-program seperti peningkatan jalan produksi pertanian, pembangunan infrastruktur sanitasi desa, hingga pengembangan sistem irigasi ramah lingkungan terus digenjot demi mendukung ketahanan pangan dan menjaga kelestarian sumber daya alam di wilayahnya.

Di sela-sela rangkaian kegiatan ICI 2025, Bupati Nurrahman menyempatkan diri mengunjungi sejumlah booth pameran teknologi konstruksi. Ia tampak antusias saat meninjau langsung beragam inovasi teknologi ramah lingkungan yang dipamerkan, mulai dari material bangunan berkelanjutan, sistem drainase berbasis ekosistem, hingga perangkat digital untuk efisiensi proyek konstruksi.

Menurutnya, pameran seperti ICI 2025 membuka ruang dialog yang sangat penting antara pemerintah daerah dan pelaku industri untuk saling belajar dan berbagi pengalaman. “Apa yang kami lihat di sini bukan hanya soal kecanggihan teknologi, tapi juga soal bagaimana kita bisa mengadaptasinya sesuai dengan karakteristik daerah, terutama daerah pinggiran seperti Kolaka Utara,” jelasnya.

Bupati Nurrahman juga menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam forum tersebut menjadi bagian dari misi ketiga Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, yaitu memperluas pembangunan infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kota-kota besar, melainkan harus menyentuh wilayah-wilayah terpencil dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem.

“Kami terus berupaya memastikan bahwa setiap pembangunan infrastruktur di Kolaka Utara tidak hanya menjangkau wilayah perkotaan, tetapi juga menyentuh daerah-daerah terpencil dengan memperhatikan kelestarian lingkungan,” katanya.

Bupati juga menambahkan bahwa pihaknya terbuka terhadap kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan para pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif. Ia menilai bahwa partisipasi aktif seluruh pihak menjadi kunci suksesnya pembangunan infrastruktur yang tidak hanya fungsional, tetapi juga berdaya tahan dan berkelanjutan.

ICI 2025 sendiri menjadi momentum penting dalam menyatukan semangat dan visi pembangunan dari berbagai wilayah di Indonesia. Mengusung tema besar pembangunan berkelanjutan, forum ini menjadi ajang strategis untuk membahas tantangan global seperti perubahan iklim, urbanisasi, hingga pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam konstruksi.

Dengan kehadiran Bupati Kolaka Utara dalam forum tersebut, daerah ini menunjukkan kesiapannya untuk menjadi bagian dari transformasi pembangunan nasional yang lebih hijau dan inklusif. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berharap, dari ajang ini akan terjalin kolaborasi yang konkret dengan pihak-pihak strategis yang dapat membantu mempercepat pembangunan infrastruktur yang tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga menjaga masa depan lingkungan hidup di Bumi Patowonua.

Bombana, Sultranet.com – Dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, Babinsa Koramil 1431-03/Poleang bersama aparat desa dan warga Dusun 1 Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, melaksanakan kerja bakti pembersihan Pasar Rakyat Desa Toburi, Rabu (11/06/2025). Kegiatan ini juga bertujuan untuk mencegah penumpukan sampah yang dapat menimbulkan risiko banjir.

Serka Zainal menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kebersihan lingkungan.

“Pembersihan pasar ini merupakan wujud kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Kami berharap lingkungan yang bersih dapat mengurangi risiko banjir dan menciptakan suasana yang nyaman,” ujarnya.

Danramil 1431-03/Poleang, Kapten Inf Dahlan, juga memberikan apresiasi atas partisipasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa kegiatan semacam ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan.

“Kerja bakti ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan menjadi tanggung jawab bersama antara aparat dan warga,” katanya.

Kepala Desa Toburi, Rahman, mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut.

“Kami sangat terbantu dengan kehadiran Babinsa yang selalu aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Semoga kerja sama ini terus terjalin demi kemajuan desa,” tutupnya.

Kegiatan gotong royong ini menjadi bukti nyata sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup warga Desa Toburi.

Kendari, sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka bersama Wakil Gubernur Ir. Hugua secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029. Kegiatan yang dirangkaikan dengan ekspose capaian 100 hari kerja ASR-Hugua ini digelar di Hotel Azizah Syariah, Kota Kendari, Selasa, 10 Juni 2025.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka (ASR) menyebut Musrenbang RPJMD kali ini sebagai momentum penting untuk menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan yang berpihak pada masyarakat.

“RPJMD ini bukan hanya sekadar dokumen, tapi panduan utama pembangunan. Semua program harus menjawab janji politik dan kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.

ASR menegaskan bahwa seluruh anggaran pembangunan berasal dari rakyat, sehingga harus dikelola secara tepat sasaran, akuntabel, dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia juga meminta agar seluruh usulan program dari perangkat daerah disaring dengan pendekatan yang komprehensif, berorientasi solusi, dan memberi efek berganda bagi pembangunan daerah.

Kepala Bappeda Sultra, J. Rober, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini tidak hanya merumuskan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan, tetapi juga menjadi ruang klarifikasi dan sinergi antara rencana pembangunan nasional dan daerah. “RPJMD dan laporan 100 hari kerja adalah satu kesatuan. Ini bentuk pertanggungjawaban publik sekaligus peta jalan lima tahun ke depan,” katanya.

Selama 100 hari pertama pemerintahan ASR-Hugua, empat sektor dijadikan prioritas utama: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan agromaritim berbasis ketahanan pangan. Delapan program unggulan telah dijalankan, di antaranya Samudra, Mantu, Jamaah, Satria Kepulauan, Laris, Penggaris, Setara, dan Sportika.

Pada misi pembangunan pertama, yakni menjamin hak dan perlindungan sosial, Pemprov telah merealisasikan sejumlah program pendidikan seperti Penggaris (Perlengkapan Gratis untuk Siswa), pemberian beasiswa daerah, serta pengembangan sekolah unggulan di SMA Negeri 1 Kendari. Di sektor kesehatan, layanan Sultra Health Service (SHS) diperkuat, termasuk pelaksanaan operasi aneurisma pertama di Sultra dan dimulainya pembangunan tiga rumah sakit di Buton Tengah, Konawe Kepulauan, dan Kolaka Timur.

Untuk misi kedua, yaitu penguatan ekonomi melalui konektivitas dan pengembangan sektor unggulan, Pemprov Sultra menjalankan program JAMAAH untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan antarwilayah, pembangunan dermaga, Terminal Tipe B Lacararia di Kolaka Utara, program mudik gratis, hingga perbaikan rumah korban gempa. Pemerintah juga mendorong ekonomi perempuan lewat Program MANTU, dan menekan inflasi daerah yang per April 2025 tercatat hanya 1,71 persen—masih dalam rentang aman nasional.

Pada misi ketiga, yaitu penguatan birokrasi, ASR menekankan pentingnya reformasi tata kelola pemerintahan melalui manajemen talenta ASN, sertifikasi kompetensi, hingga seleksi PPPK untuk tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan. “Kami ingin birokrasi yang bukan hanya bekerja, tapi juga melayani dengan integritas,” ujarnya.

Pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi perhatian utama. Dari total 1.076,94 km jalan provinsi, sebanyak 66,57 persen sudah dalam kondisi baik. Targetnya, 95 persen jalan dalam kondisi mantap pada 2030. Di sektor pendidikan, ASR-Hugua juga menggulirkan beasiswa lima tahun untuk 1.000 siswa berprestasi dan kurang mampu sebagai langkah pemerataan kualitas SDM.

Pada sektor ketahanan pangan berbasis agromaritim, Pemprov Sultra menargetkan pencetakan sawah baru seluas 6.750 hektar selama periode RPJMD 2025–2029. Kebijakan ini menjadi fondasi untuk mencapai swasembada dan ketahanan pangan yang kuat.

Menutup pemaparannya, ASR mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus berinovasi dan menggali potensi lokal demi mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kami berdua berkomitmen membangun Sultra yang adil, merata, dan berkelanjutan di semua sektor. Kami ingin rakyat benar-benar merasakan hasil pembangunan,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri secara daring oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, serta secara langsung oleh Ketua DPRD Sultra, Forkopimda, Sekda, para Bupati dan Wali Kota se-Sultra atau perwakilannya, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, akademisi, tokoh agama, dan masyarakat sipil.

Kendari, sultraner.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga inflasi dan stabilitas harga pangan dengan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa, 4 Juni 2025.

Rapat rutin mingguan ini dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dan menghadirkan sejumlah pejabat penting dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Statistik Harga BPS, serta perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kantor Staf Presiden.

Dari Sulawesi Tenggara, rakor diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten II Setda, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas ESDM, perwakilan Kadin, Bank Indonesia serta sejumlah pimpinan OPD terkait lainnya.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program prioritas nasional untuk mendukung stabilitas ekonomi dan penguatan daya beli masyarakat.

“Pemda diminta siapkan minimal tiga lokasi dapur umum untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang akan dikelola Badan Gizi Nasional. Lahannya bisa dari aset pemda maupun desa,” jelas Tomsi.

Ia juga mengingatkan pentingnya percepatan penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk mendukung percepatan pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Tomsi turut menyoroti pendirian Koperasi Merah Putih yang harus memiliki legalitas notaris agar dapat berpartisipasi dalam program bantuan. “Launching nasional koperasi ini dijadwalkan 12 Juli. Koperasi tanpa akta notaris tidak akan diakui,” tegasnya.

Rakor juga membahas perkembangan inflasi nasional. Direktur Statistik Harga BPS, Windhiarso Ponco Adi P., melaporkan deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025. Inflasi tahunan pun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Sebanyak 31 provinsi mengalami deflasi, dan hanya tujuh provinsi yang mengalami inflasi. Faktor utama perubahan harga antara lain kenaikan harga bawang merah, realisasi impor bawang putih yang masih rendah, serta tren kenaikan harga emas dunia,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyoroti fluktuasi harga pangan. Komoditas seperti ayam ras pedaging, kedelai lokal, dan gabah kering giling (GKG) berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP), sementara bawang putih, daging kerbau impor, dan sejumlah beras melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Badan Pangan Nasional merespons dengan sejumlah langkah strategis, di antaranya Gerakan Pangan Murah (GPM), fasilitasi distribusi pangan (FDP), pengadaan Kios Pangan, serta penyaluran bantuan pangan seperti SPHP beras dan jagung.

Rakor ditutup dengan penekanan kembali dari Sekjen Kemendagri agar kepala daerah tidak hanya menunggu data dari pusat, tetapi turun langsung ke pasar dan menyentuh persoalan masyarakat.

“Stabilitas harga bukan hasil kebetulan, tapi hasil kerja nyata dan kolaborasi. Pemda harus aktif, cepat, dan responsif,” pungkas Tomsi.

Partisipasi aktif Pemprov Sultra dalam rakor ini menjadi cermin kepedulian dan keseriusan daerah dalam menyukseskan program pemerintah pusat, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan lokal secara berkelanjutan.

LAWORO, Sultranet.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional semakin nyata. Pada Selasa (3/6/2025), Pemkab Muna Barat menggelar penanaman padi serentak di lahan seluas 866 hektare yang dipusatkan di Desa Lawada Jaya, Kecamatan Sawerigadi.

Tak hanya itu, Pemkab juga menyalurkan bantuan 39 ton bibit padi unggul jenis Inpari 42 kepada para petani. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu poin utama astacita Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR RI Komisi IV, Jaelani, turut menyerahkan berbagai jenis alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani. Bantuan yang diberikan antara lain berupa mesin panen (combine harvester), traktor roda dua, traktor tangan, mesin pompa air, serta alat semprot (handsprayer).

“Kami menargetkan pada akhir 2026, Muna Barat sudah mampu mencapai swasembada beras. Ini adalah wujud nyata dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan pangan,” ujar Bupati Muna Barat, La Ode Darwin.

Ia menambahkan, dengan bantuan alsintan, pupuk bersubsidi, dan bibit unggul, hasil panen diharapkan mencapai 7–8 ton per hektare. Penanaman serentak ini, kata Darwin, bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk keseriusan pemerintah dalam mendukung petani dan menjamin ketersediaan pangan.

“Pemerintah daerah bersama penyuluh pertanian akan terus mendampingi petani agar produksi optimal. Kami siap bersinergi dengan pemerintah pusat demi mewujudkan swasembada beras, baik di Muna Barat maupun secara nasional,” tegasnya.

Sementara itu, Jaelani yang juga Ketua DPW PKB Sultra, menyampaikan bahwa potensi pertanian di Muna Barat, terutama komoditas padi dan jagung, sangat besar. Ia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebutuhan petani melalui distribusi bibit dan alsintan.

“Saya akan terus berkolaborasi dengan pak Bupati. Kita alokasikan bibit sesuai kebutuhan, seperti Inpari 42 untuk padi dan Bisi 2 untuk jagung,” ungkap pria yang akrab disapa Bang Jay ini.

Ia juga mengapresiasi langkah Bupati La Ode Darwin yang dinilainya sangat serius dalam upaya mendorong swasembada beras sebagai bagian dari mendukung program strategis Presiden Prabowo.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kapolres Muna AKBP Indra Sandy Purnama, Kepala Perum Bulog Raha Hendra Dionisius, para penyuluh pertanian, kepala desa, camat, hingga para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).