Kolaka Utara, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Internasional dengan menggelar aksi lingkungan di Pantai Berova, Kecamatan Lasusua, Jumat 23 Mei 2025.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kolaka Utara itu diawali dengan apel siaga yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE. Dalam apel tersebut, Jumarding mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan peringatan Hari Keanekaragaman Hayati sebagai momentum refleksi atas pentingnya menjaga alam.

“Ini bukan hanya seremonial. Ini pengingat untuk kita semua bahwa kekayaan hayati adalah penyangga kehidupan. Kalau kita abai, maka dampaknya akan kembali ke kita juga,” ujar Jumarding di hadapan para peserta apel.

Wakil Bupati menekankan bahwa menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari hal besar. Justru, menurutnya, perubahan dimulai dari tindakan sederhana namun konsisten. “Mari kita mulai dari hal kecil: menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, memakai produk ramah lingkungan, dan sadar akan pentingnya konservasi. Semua ini bisa kita lakukan bersama,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap ajakan tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan aksi tanam pohon di sekitar area Pantai Berova. Wakil Bupati bersama peserta kegiatan—yang terdiri dari aparatur sipil negara, pelajar, aktivis lingkungan, dan masyarakat umum—secara simbolis menanam bibit pohon yang telah disiapkan oleh panitia.

Pantai Berova dipilih sebagai lokasi kegiatan karena kawasan ini merupakan salah satu pesisir yang memiliki potensi keanekaragaman hayati laut dan darat yang masih terjaga. Dengan penanaman pohon di area tersebut, Pemkab Kolaka Utara berharap dapat mendorong peningkatan kualitas ekosistem sekaligus meningkatkan kesadaran warga untuk ikut menjaga kawasan pesisir dari kerusakan lingkungan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kolaka Utara, Suhardi, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program strategis pemulihan lingkungan yang telah dicanangkan pemerintah daerah. Ia menilai, partisipasi publik dalam kegiatan seperti ini sangat penting karena pelestarian alam tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata.

“Kami butuh kolaborasi dari semua pihak. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan ini, kami berharap ada rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan,” jelas Suhardi.

Dalam kesempatan itu, para pelajar juga diberikan edukasi singkat tentang pentingnya keanekaragaman hayati dan peran mereka dalam menjaga lingkungan sejak usia dini. Materi disampaikan dengan pendekatan interaktif agar mudah dipahami, sekaligus membangun kesadaran ekologis generasi muda.

Selain penanaman pohon, acara juga diisi dengan pameran produk daur ulang dari sampah plastik, yang diprakarsai oleh kelompok-kelompok sadar lingkungan dari berbagai desa di Kolaka Utara. Produk-produk ini menunjukkan bahwa sampah bisa memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan benar, sekaligus menjadi solusi pengurangan sampah plastik di masyarakat.

Kegiatan ini diakhiri dengan penyerahan bibit pohon secara simbolis kepada perwakilan masyarakat dan sekolah, sebagai dorongan agar gerakan menanam pohon dapat terus berlanjut di luar kegiatan peringatan ini.

Pemkab Kolaka Utara berharap, melalui peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional ini, tumbuh kesadaran kolektif untuk menjaga alam sebagai warisan yang tidak ternilai bagi generasi mendatang.

Bombana, Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana memulai langkah nyata menuju lingkungan yang bersih dan tertata dengan meluncurkan program “Berani Bersih Wonuaku”, Jumat, 23 Mei 2025. Program ini merupakan bagian dari 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2025–2030, yang diawali dengan aksi bersih-bersih serentak di berbagai kecamatan.

Bupati Bombana, Ir. Burhanuddin, M.Si, turun langsung ke lapangan untuk meninjau pelaksanaan kegiatan yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, serta warga setempat. Aksi ini mencakup pembersihan saluran air, pengangkutan sampah, hingga penataan ruang publik. Masyarakat terlihat antusias bergotong royong bersama aparat pemerintah demi mewujudkan lingkungan yang nyaman dan sehat.

Dalam keterangannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar seremonial, melainkan awal dari upaya kolektif membangun kesadaran lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Bombana.

“Kami ingin menanamkan semangat gotong royong dan tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang layak huni. Ini bukan hanya program pemerintah, tapi gerakan seluruh masyarakat Bombana,” kata Burhanuddin saat ditemui di lokasi kegiatan.

Program “Berani Bersih Wonuaku” dirancang sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola lingkungan sekaligus mengubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya kebersihan. Sejak hari pertama peluncuran, program ini telah menjadi penggerak semangat baru di tengah warga.

Kegiatan bersih-bersih dilakukan secara masif di pusat kota maupun wilayah kecamatan. Di beberapa titik, warga terlihat bergandengan tangan bersama petugas kebersihan dan aparat desa membersihkan sampah dan merapikan fasilitas umum. Bupati menyebut, partisipasi aktif masyarakat menjadi indikator utama kesuksesan program ini.

“Kalau semua orang terlibat, maka perubahan akan lebih mudah dan terasa. Kami tidak ingin ini berhenti di 100 hari kerja, tapi menjadi budaya hidup bersih yang terus tumbuh,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya, inisiatif ini juga dirancang untuk membentuk karakter masyarakat yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan tempat tinggal mereka. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bombana akan mengintegrasikan program ini dengan kegiatan rutin pemerintahan, termasuk melalui pelibatan sekolah, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal.

Program ini juga diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam membangun pendekatan pembangunan yang dimulai dari hal-hal mendasar. Burhanuddin meyakini, pembangunan fisik dan sosial akan berjalan beriringan jika kebersihan dan kerapian lingkungan dijadikan fondasi awal.

“Perubahan itu harus dimulai dari sesuatu yang sederhana, dan membersihkan lingkungan adalah salah satunya. Ini tentang keberanian untuk peduli, keberanian untuk memulai,” ungkapnya.

Pemerintah daerah juga telah menginstruksikan agar seluruh OPD tidak hanya melibatkan diri dalam kegiatan fisik, tetapi turut menyosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan kepada warga di setiap kesempatan. Upaya ini dinilai sebagai bentuk sinergi antara pelayanan publik dan partisipasi warga dalam pembangunan.

Sejumlah warga yang ikut serta dalam kegiatan tersebut mengaku senang dan merasa dilibatkan secara langsung oleh pemerintah. Mereka berharap kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut dan tidak berhenti hanya karena target 100 hari kerja.

“Kalau bisa rutin seperti ini. Kami jadi lebih merasa memiliki tanggung jawab. Apalagi kalau Bupati sendiri datang lihat langsung, itu membuat kami lebih semangat,” kata Arif, warga Kecamatan Rumbia.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan bahwa pembangunan tidak harus dimulai dari proyek besar, melainkan dari niat kolektif dan keberanian untuk bersih.

Bombana, sultranet.com – Komitmen mendukung program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana melalui Bidang Tata Ruang mulai melakukan pemasangan papan Informasi garis sempadan jalan dan larangan pembangunan di kawasan sempadan sungai. Jumat, 23 Mei 2025.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bombana, Sofian Baco, ST., M.P.W, menegaskan bahwa langkah tersebut menjadi bagian penting dari upaya awal pemerintah daerah dalam menata wajah kota agar lebih rapi, tertib, dan sesuai dengan peraturan tata ruang.

“Ini adalah bentuk komitmen kami dalam menindaklanjuti visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana untuk menciptakan tata kota yang lebih baik dan berkelanjutan. Salah satu prioritasnya adalah penataan ruang publik yang selama ini kerap luput dari perhatian,” ujar Sofian.

Sofian menambahkan bahwa papan informasi tersebut bukan semata simbol larangan, tapi juga sarana edukasi bagi masyarakat agar memahami pentingnya menjaga ruang publik.

“Ini bagian dari proses penataan kota yang bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi juga perubahan perilaku dan kesadaran kolektif,” katanya.

Program ini, lanjutnya, akan terus diperluas ke titik-titik strategis lain di wilayah Bombana, sejalan dengan upaya menyusun revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang lebih adaptif terhadap perkembangan daerah dan tantangan lingkungan.

Dinas PUPR juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam upaya ini, termasuk melibatkan tokoh masyarakat dan pelaku usaha lokal agar penataan ruang dapat berjalan selaras dengan kebutuhan sosial dan ekonomi warga.

“Kami berharap masyarakat mendukung langkah ini. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang taat aturan dan tidak mengorbankan ruang hidup bersama,” tegas Sofian.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bombana, Rafid, ST, menjelaskan bahwa penataan dilakukan dengan memasang papan informasi larangan membangun di area sempadan sungai dan garis sempadan jalan yang telah ditetapkan.

“Papan informasi ini sebagai penanda batas yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat maupun pengembang. Ini penting demi menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi ruang kota,” jelas Rafid saat ditemui di lokasi pemasangan.

Salah satu titik yang menjadi prioritas adalah kawasan sempadan sungai di RTH 2 Rumbia, Gerbang Lameroro dan sempadan jalan di samping Alfamidi, yang selama ini dinilai rawan terjadi pelanggaran tata ruang.

Menurut Rafid, kawasan sempadan sungai harus tetap terbuka sebagai ruang hijau publik sekaligus sebagai area resapan air yang vital dalam menghadapi potensi banjir.

“Jika dibiarkan dibangun tanpa pengawasan, dampaknya bukan hanya soal estetika kota, tapi juga bencana ekologis,” tandasnya

Pemasangan papan informasi ini menjadi langkah awal yang konkret dari pemerintahan Burhanuddin–Ahmad Yani dalam membangun Bombana yang lebih tertata, humanis, dan berkelanjutan sejak hari pertama mereka menjabat.

tata ruang kota, program 100 hari kerja, PUPR Bombana, larangan bangun di sempadan sungai.

Kendari, sultranet.com – Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Tenggara, Arinta Andi Sumangerukka, secara resmi membuka Seminar Public Speaking Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sultra yang digelar di Hotel Claro Kendari, Jumat (23/5/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk memperkuat kapasitas perempuan dalam berorganisasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi aktif di tengah masyarakat.

Seminar ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Penasehat DWP Provinsi Sultra, Ratna Lada Hugua, Ketua DWP Provinsi Sultra, Hj. Wa Ode Munanah Asrun Lio, serta para ketua dan anggota DWP dari kabupaten/kota se-Sultra dan organisasi perangkat daerah lingkup Pemprov Sultra. Hadir sebagai narasumber dari Jakarta, Linda Nur Lestari, yang menyampaikan materi bertajuk Effective Presentation & Public Speaking.

“Perempuan adalah pemimpin utama dalam keluarga, terutama dalam hal pendidikan. Maka dari itu, kita harus terus meng-upgrade diri dengan pengetahuan dan kemampuan baru,” kata Arinta dalam sambutannya.

Ia menekankan bahwa tantangan perempuan ke depan semakin kompleks. Oleh sebab itu, organisasi seperti Dharma Wanita Persatuan harus menjadi ruang yang berkualitas, produktif, dan berdaya guna dalam mendukung program pembangunan daerah dan nasional.

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus DWP Sultra atas terselenggaranya seminar ini. Ini adalah bentuk kontribusi nyata terhadap kemajuan perempuan dan pembangunan daerah,” ujarnya sebelum secara resmi membuka kegiatan dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim”.

Ketua Panitia, Iffah Insyirah Mukty Parinringi, dalam laporannya menjelaskan bahwa tema Public Speaking dipilih dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota DWP, baik dalam organisasi maupun kontribusi eksternal terhadap masyarakat.

Ada tiga fokus utama dari seminar ini. Pertama, meningkatkan kemampuan komunikasi serta kepercayaan diri. Kedua, membekali peserta dengan keterampilan berbicara di depan umum secara efektif. Ketiga, memperkuat sinergi dan kolaborasi antaranggota DWP se-Sultra agar organisasi lebih solid dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Sementara itu, Ketua DWP Provinsi Sultra, Hj. Wa Ode Munanah Asrun Lio, dalam sambutannya menyebutkan bahwa anggota DWP merupakan salah satu pilar penting dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Ia menekankan pentingnya semangat belajar yang tidak mengenal usia.

“Kita ini madrasah pertama bagi anak-anak kita. Ilmu yang kita pelajari hari ini, meskipun tampak sederhana, akan sangat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bahkan diri sendiri,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh anggota untuk memahami struktur dan administrasi organisasi, termasuk pentingnya kartu anggota sebagai identitas resmi. Menurutnya, kolaborasi antara DWP provinsi, kabupaten/kota, dan OPD harus terus diperkuat agar program-program yang dijalankan selaras dengan visi pembangunan Sultra.

Dalam aspek kelembagaan, Munanah menekankan pentingnya menjaga etika organisasi. Hal ini mencakup kedisiplinan dalam penggunaan seragam, penyusunan dokumen kegiatan, hingga pelaporan administrasi secara sistematis dan profesional.

“Organisasi kita harus tertata rapi agar mampu berjalan sesuai arah kebijakan nasional dan tetap dipercaya publik,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi antusiasme seluruh peserta dan berharap agar materi yang disampaikan dalam seminar bisa diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun dalam kontribusi sosial kemasyarakatan.

Kegiatan seminar ini menjadi langkah nyata DWP Provinsi Sultra dalam mendorong anggotanya agar lebih percaya diri berbicara di depan umum serta memperkuat peran mereka sebagai perempuan aktif, komunikatif, dan inspiratif. Melalui penguatan kapasitas komunikasi ini, DWP Sultra diharapkan dapat tampil sebagai organisasi yang lebih tangguh, berdaya saing, dan relevan dalam setiap lini pembangunan, baik daerah maupun nasional.

Dengan semangat kolaboratif dan tekad meningkatkan kualitas sumber daya perempuan, Dharma Wanita Persatuan Sultra melangkah lebih jauh untuk menciptakan perubahan yang bermakna, bukan hanya di ranah domestik, tapi juga dalam peran publik yang semakin luas.

Kolaka Utara, Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kembali menggelar Lomba Perpustakaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten tahun 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat budaya baca dan mengembangkan literasi masyarakat di wilayah pedesaan.

Kegiatan penilaian lapangan dimulai pada Kamis, 22 Mei 2025, dengan melibatkan langsung Bunda Literasi Kabupaten Kolaka Utara, Dra. Hj. Andi Nurhayani Nur Rahman, yang hadir sebagai salah satu anggota dewan juri. Kehadirannya memberikan semangat tersendiri bagi para pengelola perpustakaan desa dalam menumbuhkan inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan layanan literasi.

Dua desa yang menjadi lokasi awal penilaian lapangan adalah Desa Totallang dan Desa Woitombo. Tim juri yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan pegiat literasi melakukan kunjungan langsung untuk menilai manajemen perpustakaan, koleksi buku, pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan literasi.

“Perpustakaan desa bukan hanya tempat membaca buku, tetapi juga ruang edukasi, pemberdayaan, dan inovasi. Saya bangga melihat geliat literasi yang terus tumbuh di desa-desa kita,” ujar Dra. Hj. Andi Nurhayani Nur Rahman saat memberikan sambutan di sela-sela penilaian.

Di Desa Woitombo, Kepala Desa Muh. Akbar menjelaskan bahwa pihaknya menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat dengan pendekatan inklusif. “Alhamdulillah, perpustakaan desa sekarang sudah menjadi tempat berkumpulnya anak-anak, ibu-ibu PKK, komunitas, dan kelompok warga lainnya. Mereka membaca, berdiskusi, hingga mengikuti pelatihan keterampilan dasar,” katanya.

Sementara itu, di Desa Totallang, Kepala Desa mengungkapkan bahwa pembangunan perpustakaan dilakukan secara bertahap melalui Dana Desa. Selain membangun fisik gedung, mereka juga membentuk relawan literasi dari kalangan warga dan menjalin kerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk pelatihan pengelola dan penambahan koleksi buku.

“Partisipasi warga sangat tinggi. Mereka merasa memiliki dan ikut menjaga serta memanfaatkan perpustakaan desa sebagai ruang bersama,” ujarnya.

Lomba Perpustakaan Desa dan Kelurahan ini merupakan bagian dari program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang telah diterapkan secara konsisten di Kolaka Utara. Program ini mendukung visi Kabupaten Kolaka Utara sebagai daerah yang Madani, Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan, dengan mendorong peran strategis perpustakaan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Aspek penilaian dalam lomba ini mencakup berbagai indikator penting, mulai dari ketersediaan dan keberagaman koleksi buku, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, tingkat kunjungan dan keterlibatan masyarakat, hingga dampaknya terhadap peningkatan literasi dan pemberdayaan warga.

Dialog langsung dengan pengelola perpustakaan, perangkat desa, dan masyarakat menjadi bagian penting dari proses penilaian, untuk melihat sejauh mana perpustakaan mampu menjawab kebutuhan informasi dan menjadi pusat aktivitas warga.

Kegiatan penilaian ini akan terus berlangsung dalam beberapa hari ke depan dengan mengunjungi desa-desa lainnya. Diharapkan, melalui lomba ini, semakin banyak desa yang terinspirasi untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan literasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemkab Kolaka Utara berharap lomba ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang apresiasi terhadap kerja keras pengelola perpustakaan desa yang telah berkontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang melek informasi, kreatif, dan berdaya saing.

BOMBANA, sultranet.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Bombana sukses menggelar seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS2N) tingkat kabupaten tahun 2025. Kegiatan yang dipusatkan di Kecamatan Rumbia ini tidak hanya menampilkan bakat olahraga dan seni para pelajar, tetapi juga menonjolkan kreativitas dan kepedulian terhadap lingkungan.

Salah satu yang paling menarik perhatian adalah lomba fashion show tingkat sekolah dasar yang digelar pada Rabu malam, 21 Mei 2025. Lomba ini mewajibkan seluruh peserta menggunakan bahan daur ulang dengan tema etnik nusantara. Anak-anak tampil percaya diri di atas panggung mengenakan busana hasil kreasi bersama guru dan orang tua, mulai dari kantong plastik yang disulap menjadi gaun, hingga botol bekas yang dijadikan rok etnik elegan.

Ketua Dekranasda sekaligus Ketua TP PKK Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, hadir sebagai juri kehormatan dalam lomba tersebut. Istri Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin itu menyampaikan apresiasinya atas semangat anak-anak yang mampu mengolah sampah menjadi karya seni bernilai.

“Anak-anak tidak hanya belajar percaya diri, tapi juga belajar memanfaatkan limbah menjadi sesuatu yang berguna. Ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga soal pendidikan karakter dan kepedulian terhadap lingkungan,” ujar Fatmawati.

Ia menilai kegiatan ini sejalan dengan misi Dekranasda dan TP PKK dalam mendorong kreativitas, inovasi, dan kesadaran lingkungan sejak dini. Fatmawati bahkan memberikan hadiah uang tunai dari dana pribadinya kepada para pemenang sebagai bentuk dukungan langsung.

Tiga peserta terbaik dalam lomba fashion show tersebut yakni:

• Juara I: Noren Muhrinsani Powatu dari SDN 08 Kasipute, Kecamatan Rumbia
• Juara II: Fatina Morini Poni dari SDN 52 Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara
• Juara III: Shafira Luna Elfan dari SDN 151 Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah

Selain fashion show, seleksi O2SN dan FLS2N juga mempertandingkan berbagai cabang lomba lainnya, seperti pencak silat (SD dan SMP), karate (SD dan SMP), senam (SD), menyanyi solo (SD dan SMP), tari kreasi (SMP), menulis cerita (SD dan SMP), serta mendongeng (SD dan SMP).

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bombana, Kandamang, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjaring bibit unggul di bidang seni dan olahraga yang akan mewakili Bombana ke tingkat provinsi. Terkait Lomba Dongeng, Ia menyebut bahwa lomba dongeng ini juga bertujuan menghidupkan kembali tradisi bertutur yang hampir punah di era digital.

“Melalui O2SN ini, kami ingin memperkenalkan kembali nilai-nilai budaya lokal kepada generasi muda. Diharapkan kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan untuk melestarikan budaya lokal yang hampir tidak pernah lagi ditemukan saat ini,” ujar Kandamang, Kamis (22/5/2025).

Sebelumnya, kegiatan ini resmi dibuka oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, pada Selasa, 20 Mei 2025, di Lapangan AA Rifai, Kelurahan Kasipute. Dalam sambutannya, Burhanuddin mengapresiasi peran sekolah, guru, dan orang tua yang turut membina potensi siswa sejak dini.

“Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak untuk tumbuh dengan karakter, bakat, dan semangat gotong royong. Kita bangga, Bombana punya generasi muda yang kreatif dan peduli lingkungan,” ujar Burhanuddin.

Melalui ajang ini, Dikbud Bombana tak hanya menyaring siswa berprestasi, tapi juga mendorong pendidikan karakter, budaya, dan kepedulian lingkungan sebagai bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

Dengan semangat kolaborasi, kegiatan ini ditutup meriah dan penuh apresiasi, meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh peserta, pendamping, dan masyarakat yang hadir. Bombana membuktikan bahwa pendidikan bukan hanya soal prestasi, tapi juga soal nilai dan kepedulian sejak dini. (adv)

Bombana, Sultranet.com – Warga Desa Kolombi bersama Satgas TMMD ke-124 Kodim 1431/Bombana tampak antusias dan kompak saat melaksanakan pengecoran Jembatan Kolombi di Kecamatan Matausu, Kabupaten Bombana, Kamis (22/5/2025). Kegiatan ini menandai progres penting pembangunan infrastruktur dalam program TMMD yang memasuki pekan ketiga pelaksanaan.

Dengan penuh semangat gotong royong, warga dan personel TNI saling bahu membahu mengangkat serta menuangkan material cor ke konstruksi jembatan yang sudah disiapkan. Suasana keceriaan dan semangat kebersamaan begitu terasa di lokasi kegiatan.

Kepala Desa Kolombi, Risrahayu, S.Kom, yang turut hadir langsung di tengah kegiatan, menyampaikan apresiasi atas semangat warganya dan kekompakan yang terjalin bersama Satgas. “Saya sangat mengapresiasi partisipasi aktif warga dan prajurit. Ini bukan sekadar pengecoran, tapi simbol persatuan dan kemajuan desa,” ungkapnya.

Koordinator pembangunan jembatan, Lettu Inf Nyoman Admika, menegaskan pentingnya tahap pengecoran ini sebagai kunci keberhasilan struktur jembatan. “Kami memastikan kualitas material dan pelaksanaan teknisnya agar jembatan ini bisa bertahan lama dan bermanfaat besar bagi masyarakat,” jelasnya.

Dansatgas TMMD ke-124 Kodim 1431/Bombana, Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P., menyampaikan rasa bangganya atas sinergi yang terjalin. “Kegiatan ini menjadi cerminan semangat kolektif yang luar biasa. Sasaran ini diharapkan menjadi akses strategis bagi kegiatan warga sehari-hari, baik sosial maupun ekonomi,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, program TMMD tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Pengecoran Jembatan Kolombi menjadi simbol nyata kerja sama demi kemajuan desa.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus mendorong kemajuan sektor pertanian melalui penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada para petani. Rabu, 21 Mei 2025, sebanyak 19 kelompok tani dari berbagai kecamatan menerima bantuan tersebut secara langsung dari Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dalam seremoni yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati.

Acara penyerahan ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, jajaran Dinas Pertanian Bombana, serta para penerima manfaat. Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa bantuan alsintan ini bukan sekadar pengadaan alat pertanian, tetapi bentuk nyata dari keberpihakan pemerintah daerah terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

“Bantuan ini harus digunakan sebagaimana mestinya. Tidak boleh dijual, tidak boleh ada pungutan atau bayaran sebelum alat digunakan. Ini murni untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kalau ada yang menyalahgunakan, kami akan proses secara hukum,” tegas Bupati dengan nada serius di hadapan para hadirin. (21/5)

Adapun jenis alsintan yang dibagikan meliputi traktor roda dua, traktor roda empat, serta handsprayer. Berbagai alat ini diharapkan mampu mempercepat proses tanam dan panen, serta meningkatkan efisiensi kerja kelompok tani di lapangan. Dengan teknologi pertanian yang tepat guna, pemerintah berharap produktivitas hasil tani masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

Bupati Burhanuddin juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan alsintan tersebut. Ia meminta Dinas Pertanian bersama pihak terkait untuk rutin melakukan pengecekan terhadap alat-alat yang sudah disalurkan.

“Saya minta Dinas Pertanian dan semua pihak untuk melakukan evaluasi minimal tiga bulan sekali. Pemerintah itu bukan hanya sekadar memberi lalu pergi. Kita harus tahu apakah alat-alat ini masih layak digunakan, dimanfaatkan dengan baik, dan apakah benar-benar berdampak pada peningkatan hasil panen masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pemberian bantuan harus disertai tanggung jawab untuk memastikan alat-alat pertanian itu memberi manfaat nyata bagi petani. Pemerintah tidak ingin bantuan ini hanya menjadi seremonial tanpa efek positif di lapangan. Oleh karena itu, evaluasi berkala menjadi instrumen penting untuk mengukur dampak bantuan terhadap kesejahteraan petani.

Para kelompok tani penerima bantuan menyambut baik program ini. Mereka menyatakan siap menjaga dan memanfaatkan alsintan yang diterima untuk kepentingan bersama. Bantuan ini menurut mereka sangat dibutuhkan, terutama di tengah tantangan produktivitas dan akses terhadap alat pertanian modern yang masih terbatas.

“Kami sangat bersyukur atas perhatian pemerintah daerah. Bantuan ini akan kami gunakan secara maksimal, dan akan kami rawat dengan baik karena sangat membantu meringankan kerja kami di sawah,” ujar salah satu perwakilan kelompok tani usai menerima bantuan.

Langkah Pemerintah Kabupaten Bombana ini merupakan bagian dari strategi besar untuk membangun ketahanan pangan dan meningkatkan kemandirian sektor pertanian. Sejalan dengan itu, Bupati Burhanuddin terus mendorong pendekatan pembangunan berbasis potensi lokal yang salah satunya adalah sektor pertanian.

Penyerahan bantuan alsintan ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi kelompok tani lainnya untuk terus berinovasi dan membangun solidaritas antar petani dalam mengelola sumber daya secara efektif. Pemerintah berharap kelompok-kelompok tani penerima bantuan dapat menjadi contoh praktik pertanian modern yang efisien dan produktif.

Dengan semangat kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat tani, Kabupaten Bombana optimistis mampu mewujudkan sektor pertanian yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Pemerintah juga memastikan akan terus memperluas jangkauan program serupa di masa mendatang guna menjangkau lebih banyak kelompok tani yang membutuhkan.

Langkah ini bukan hanya menjadi bentuk kepedulian, tetapi juga investasi jangka panjang pemerintah daerah dalam membangun perekonomian masyarakat dari akar rumput.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyelesaikan program pemasangan papan informasi penataan ruang sebagai bagian dari implementasi 100 hari kerja Bupati H. Burhanuddin dan Wakil Bupati Ahmad Yani. Dua unit papan telah dipasang di kawasan sempadan pantai, sungai, jalan, dan bangunan, sebagai bentuk edukasi dan penegasan komitmen menjaga tertib ruang. Program ini selesai lebih awal dari target pada akhir Mei 2025.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST., M.PW., menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk membentuk kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya menjaga garis sempadan dalam pembangunan.

“Kita ingin masyarakat tahu bahwa membangun tidak bisa sembarangan, ada aturan ruang yang harus ditaati, terutama di kawasan sempadan pantai, sungai, dan jalan. Papan ini menjadi pengingat bagi semua,” ujar Sofian di Rumbia, Rabu, 21 Mei 2025.

Papan informasi pertama dipasang di kawasan sempadan pantai dan sungai, sementara papan kedua terletak di lokasi strategis dekat permukiman dan akses jalan. Keduanya memuat larangan dan ketentuan sesuai dengan regulasi tata ruang nasional dan daerah. Progres pekerjaan tercatat 100 persen dan selesai tepat waktu.

Menurut Sofian, kawasan sempadan adalah ruang vital yang harus dijaga dari aktivitas pembangunan tanpa izin. Pelanggaran terhadap kawasan ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak langsung terhadap kelestarian lingkungan dan keselamatan warga.

“Jika garis sempadan dilanggar, dampaknya bisa sangat serius. Risiko banjir meningkat, degradasi lingkungan makin cepat, dan masyarakat yang paling dirugikan,” kata Sofian.

Ia juga menegaskan bahwa papan informasi bukan satu-satunya upaya. Edukasi langsung dan pengawasan akan terus dilakukan oleh tim teknis dinas, khususnya di wilayah yang rawan terjadi pelanggaran tata ruang.

“Kami akan lakukan pendekatan humanis kepada masyarakat. Tapi jika ada pembangunan yang tetap melanggar garis sempadan, kami tak segan memberi tindakan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Pemasangan papan informasi ini merupakan bagian dari program Penyelenggaraan Penataan Ruang, salah satu dari lima program utama Dinas PUPR dalam 100 hari kerja kepala daerah. Program ini diharapkan memperkuat landasan hukum dalam pelaksanaan pembangunan yang tertib dan berkelanjutan.

Sofian menambahkan, kerja-kerja awal ini akan dilanjutkan dengan penyusunan zonasi ruang yang lebih rinci dan pendampingan teknis bagi desa dan kelurahan agar seluruh wilayah di Bombana memiliki peta penataan ruang yang legal dan operasional.

“Kami berharap masyarakat bisa lebih peduli terhadap tata ruang. Kota yang tertata bukan hasil pembangunan semata, tapi buah dari kesadaran bersama untuk taat aturan,” pungkasnya.

Melalui pendekatan yang informatif dan kolaboratif, Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen menjadikan tata ruang sebagai dasar pembangunan yang tidak hanya cepat, tetapi juga aman, legal, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Sidang Terpadu Isbat Nikah Tingkat Kabupaten Bombana Tahun 2025 sebagai bagian dari program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Kegiatan ini berlangsung di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, pada Rabu, 21 Mei 2025.

Sebanyak 51 pasangan suami istri dari berbagai desa se-Kabupaten Bombana mengikuti sidang terpadu tersebut. Mereka adalah pasangan yang telah menikah secara agama, namun belum memiliki legalitas hukum dalam bentuk akta nikah yang tercatat oleh negara.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, secara resmi membuka kegiatan ini. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa sidang isbat nikah bukan hanya soal administrasi, tetapi berkaitan erat dengan hak-hak dasar masyarakat, khususnya perlindungan terhadap status hukum keluarga dan masa depan anak-anak mereka.

“Program ini bukan hanya terkait status hukum, tetapi juga berhubungan dengan masa depan anak-anak serta akses mereka terhadap layanan umum, seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, kegiatan ini akan kami lakukan secara teratur sepanjang masa kepemimpinan saya,” ujar Bupati Burhanuddin di hadapan peserta dan tamu undangan.

Ia menambahkan, pasangan yang belum memiliki surat nikah kerap menghadapi kesulitan dalam mengakses berbagai layanan publik, mulai dari pembuatan akta kelahiran anak, registrasi kartu keluarga, hingga layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan adanya sidang terpadu ini, pemerintah hadir memberikan solusi menyeluruh melalui satu layanan terintegrasi yang efisien dan mudah diakses.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Pengadilan Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, unsur Forkopimda, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Bombana, jajaran Pengadilan Negeri Bombana, Penjabat Sekda, kepala OPD, camat dan kepala desa se-Kabupaten Bombana, serta tokoh pemuda dan tokoh agama.

Program sidang terpadu ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bombana, Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melalui kerja sama ini, masyarakat mendapatkan kemudahan mulai dari pengesahan pernikahan hingga penerbitan akta nikah dan dokumen kependudukan lainnya.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bombana, H. Adnan Saufi, S.Pd., M.Si., menyampaikan bahwa pelaksanaan sidang terpadu akan terus dikembangkan. “Kami akan terus memperluas cakupannya. Tidak hanya dari sisi jumlah peserta, tetapi juga jangkauan wilayahnya. Tujuannya agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan, selain memberikan perlindungan hukum, program ini turut memperkuat tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Bombana, serta mendukung akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial dan publik secara lebih luas.

Antusiasme peserta sidang terpadu kali ini menjadi cerminan bahwa masih banyak masyarakat yang membutuhkan dukungan dari pemerintah dalam hal legalisasi pernikahan. Dengan legalitas yang jelas, anak-anak dari pasangan tersebut juga akan lebih mudah memperoleh dokumen identitas diri yang penting bagi kelangsungan hidup dan pendidikan mereka.

Kegiatan ini menjadi bukti konkret komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana di bawah kepemimpinan Ir. H. Burhanuddin dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. Mereka bertekad membangun Bombana yang lebih tertib secara administrasi, inklusif dalam layanan publik, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan pelaksanaan sidang terpadu yang akan dilakukan secara berkala, Pemkab Bombana berharap semakin banyak keluarga di daerah ini yang memperoleh kepastian hukum dan perlindungan sosial yang layak, sekaligus memperkuat sendi-sendi pembangunan masyarakat yang berdaya dan bermartabat.