Bombana, sultranet.com – Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, mendapat suntikan dana sebesar Rp7,4 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk program penanganan kemiskinan ekstrem. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan akan difokuskan untuk membangun infrastruktur dasar yang langsung menyentuh kebutuhan warga miskin.

Program ini dilaksanakan melalui Ditjen Cipta Karya, dengan PPK Perencanaan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pelaksana teknis. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana juga turut melakukan pendampingan dan pengawalan di lapangan melalui Bidang Cipta Karya.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Boco, ST., M.P.W., mengatakan bahwa kegiatan ini meliputi pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM), instalasi pengolahan air limbah (IPAL) individual untuk rumah penerima BSPS, pembangunan jalan lingkungan, dan saluran drainase.

“Tujuannya adalah agar masyarakat miskin ekstrem memiliki akses terhadap fasilitas dasar yang layak, sehat, dan berkelanjutan,” ujar Sofian, Rabu (18/6/2025).

Pendampingan oleh PUPR Bombana, kata Sofian, bertujuan memastikan kelancaran pelaksanaan teknis di lapangan serta mengawal program ini agar benar-benar tepat sasaran.

Kabid Cipta Karya, Semuel Kadmaerubun, ST., M.PWK., menambahkan bahwa pendekatan kolaboratif antarinstansi menjadi kunci kesuksesan program ini.

“Pemerintah daerah, balai, dan kementerian harus saling mendukung agar hasilnya maksimal dan bermanfaat langsung bagi warga,” jelas Semuel.

Ketua Tim Survei, Ir. Abdul Syawal, ST., menekankan pentingnya akurasi data dan kondisi eksisting dalam perencanaan kegiatan. Menurutnya, survei awal ini dilakukan untuk memastikan bahwa intervensi infrastruktur benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin memastikan data yang digunakan valid dan setiap rencana sesuai kondisi di lapangan,” kata Abdul Syawal.

Desa Tampabulu dipilih karena termasuk dalam wilayah prioritas nasional penanganan kemiskinan ekstrem. Melalui program ini, pemerintah berharap kualitas hidup masyarakat meningkat, terutama dalam hal akses air bersih, sanitasi, dan mobilitas lingkungan.

PUPR Bombana berkomitmen untuk terus terlibat aktif dalam setiap tahapan kegiatan hingga pekerjaan fisik rampung sesuai target yang ditetapkan.

sultranet.com, Kolaka – Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Immanuel Ebenezer Gerungan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke empat perusahaan tambang besar di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Selasa (17/6/2025). Ia menegaskan pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif demi kesejahteraan masyarakat.

Empat perusahaan yang disidak antara lain: PT Vale Indonesia Tbk, PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP), dan PT ANTAM UBP Kolaka.

“Sultra harus jadi contoh nasional. Jangan ada pemerasan, jangan ganggu investor. Kalau iklim investasi kondusif, rakyat pasti sejahtera,” tegas Immanuel.

Ia mengingatkan bahwa investasi yang sehat tidak hanya membawa modal, tetapi juga membuka lapangan kerja. Pemerintah, katanya, tidak akan mentolerir pelanggaran perekrutan, baik diskriminasi terhadap tenaga kerja lokal maupun pelanggaran penggunaan tenaga kerja asing.

“Kalau ada pelanggaran hukum, pasti ada sanksinya. Negara tidak akan tinggal diam,” ujarnya.

Terkait keselamatan kerja, Immanuel menyebut sebagian besar perusahaan telah menerapkan standar K3 dengan baik. Ia juga meminta Dinas Tenaga Kerja aktif melakukan pengawasan di lapangan, bukan hanya berdasarkan laporan dari perusahaan.

Dalam kunjungannya, Wamenaker didampingi Anggota Komisi IX DPR RI, Ahmad Safei, dan berdialog dengan jajaran Pemkab Kolaka di Rumah Jabatan Bupati. Ia mengapresiasi komitmen daerah dalam menjaga transparansi ketenagakerjaan, termasuk memberantas praktik percaloan kerja.

“Tidak boleh ada LSM, ormas, atau tokoh masyarakat yang menarik biaya untuk melamar kerja. Itu harus dilaporkan. Negara harus hadir,” tegasnya.

Bupati Kolaka, Ahmad Safei, menyatakan bahwa daerah menargetkan 70 persen tenaga kerja tambang berasal dari Kolaka. Saat ini, sekitar 2,9 persen dari angkatan kerja usia produktif masih menganggur.

“Kami berkomitmen agar peluang kerja lebih banyak dinikmati warga lokal tanpa mengabaikan kualitas dan kualifikasi,” kata Safei. Ia juga menegaskan kesiapan Pemda bersinergi dengan pemerintah pusat guna memastikan investasi berjalan berkelanjutan dan pro-rakyat.

Sultranet.com, Kolaka — Suara dukungan terhadap keberadaan PT Ceria Nugraha Indotama (Ceria Group) di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, terus mengalir.

Kali ini datang dari Ketua Forum Pemuda Kecamatan Wolo, Syamsuriadi, yang menyebut bahwa investasi perusahaan tersebut menjadi bukti nyata bagaimana anak bangsa mampu mewujudkan hilirisasi industri nikel secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam keterangannya, Syamsuriadi memuji langkah Ceria Group membangun smelter berteknologi Rectangular Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dan mempersiapkan pembangunan High-Pressure Acid Leach (HPAL) di kawasan itu. Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat, khususnya generasi muda Wolo.

“Kami melihat langsung bagaimana Ceria Group bukan hanya bicara soal bisnis, tetapi juga menjawab tantangan nasional di bidang hilirisasi nikel. Ini adalah bentuk nyata partisipasi anak bangsa dalam menciptakan kemandirian ekonomi nasional,” ujarnya, Selasa 17 Juni 2025.

Bukan Sekadar Tambang

Aktivis mahasiswa yang juga Ketua IKAMI, Ady, menambahkan bahwa keberadaan Ceria Group telah memberi warna berbeda dalam pembangunan daerah. Ia menyoroti kontribusi perusahaan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan tenaga kerja lokal, hingga dukungan terhadap sarana ibadah dan pendidikan

“Kita tidak bisa menutup mata. Smelter RKEF yang telah beroperasi bukan hanya simbol kemajuan teknologi, tapi juga penggerak ekonomi lokal. Masjid Raya Kecamatan Wolo yang sekarang tampak megah adalah bukti nyata bahwa Ceria Group peduli terhadap masyarakat,” ujar Ady.

Menurutnya, Ceria Group bukan hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga rutin memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa serta mendukung pengembangan usaha lokal. Kehadiran perusahaan turut mendorong perputaran ekonomi yang semakin terasa di kalangan masyarakat bawah.

Tanggapan terhadap Aksi Demonstrasi

Terkait adanya aksi demonstrasi yang dilakukan kelompok tertentu saat kunjungan investor, Ady menyayangkan cara penyampaian aspirasi yang dinilai kurang tepat.

“Sah-sah saja menyampaikan pendapat. Tapi jangan sampai mengganggu aktivitas produksi, apalagi masuk ke wilayah konsesi perusahaan yang sudah berstatus Objek Vital Nasional. Ini justru berpotensi merusak citra daerah dan merugikan kita semua,” katanya.

Ia menilai bahwa beberapa aspirasi masyarakat yang sering disuarakan, seperti transparansi CSR dan dukungan terhadap pengusaha lokal, sejatinya sudah dijalankan oleh PT Ceria Group melalui berbagai program pemberdayaan.

Diakui Secara Nasional

Bukan hanya di tingkat lokal, PT Ceria Group juga telah mendapat pengakuan di tingkat nasional. Beberapa penghargaan prestisius seperti Good Mining Practice Award 2024, Tamasya Award 2024, serta penghargaan lingkungan PROPER Biru sebanyak lima kali menjadi bukti komitmen perusahaan terhadap praktik pertambangan yang bertanggung jawab.

Teranyar, pada 11 Juni 2025, Ceria Group meraih dua penghargaan bergengsi: TOP CSR Awards 2025 (Star 4) dan TOP Leader on CSR Commitment 2025.

“Ini bukan perusahaan biasa. Ceria Group membuktikan bahwa industri tambang pun bisa humanis, berkelanjutan, dan penuh kontribusi sosial. Kita sebagai masyarakat Wolo sudah merasakan langsung manfaatnya,” jelas Ady.

Seruan Menjaga Iklim Investasi

Di akhir pernyataannya, Syamsuriadi dan Ady kompak menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah Wolo, agar iklim investasi tetap sehat dan terus berkembang.

“Kami tidak setuju jika ada narasi liar yang ingin menghambat aktivitas Ceria Group. Ini investasi yang sehat, berwawasan lingkungan, dan menyentuh masyarakat. Tugas kita adalah mengawal, bukan mengusik,” tegas Syamsuriadi.

“Mari kita realistis. Banyak daerah di Indonesia maju karena mampu memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Wolo punya peluang yang sama. Dan Ceria Group adalah mitra yang tepat,” tutup Ady.

Bombana, sultranet.com – Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana yang kini masih menempati bangunan tua peninggalan era Kabupaten Buton, menuai sorotan dari berbagai kalangan.

Bangunan yang dibangun sekitar tahun 1970-an itu dinilai sudah tidak layak digunakan sebagai pusat pelayanan sektor pendidikan.

Bangunan tersebut dulunya merupakan Kantor Kecamatan Rumbia ketika wilayah Bombana masih menjadi bagian dari Kabupaten Buton.

Setelah pemekaran Bombana pada tahun 2003, kantor itu sempat digunakan sebagai Kantor Bupati, sebelum akhirnya difungsikan sebagai Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bombana hingga kini.

Kondisi bangunan yang tua dan rapuh menjadi kekhawatiran tersendiri, terutama bagi para pegawai dan masyarakat yang datang mengakses layanan.

Plt. Sekretaris Dinas Dikbud Bombana, H. Kandamang, S.Pd., M.Pd., mengaku telah melakukan sejumlah pembenahan ringan seperti memperbaiki taman, menata papan nama, dan menutup bagian terbuka antara dua bangunan untuk dijadikan ruang layanan, ruang tunggu, dan ruang rapat. Namun, ia mengakui upaya tersebut masih sangat terbatas.

“Kami berusaha semaksimal mungkin melayani masyarakat. Tapi dengan kondisi bangunan seperti ini, kami was-was. Tiang-tiang sudah dibungkus ulang, sebagian dinding dari papan yang lapuk kami tambal pakai tripleks. Harapan kami, pemerintah bisa segera membangunkan gedung baru agar pelayanan lebih maksimal,” ujarnya. Rabu (18/6)

Kandamang yang juga Ketua PGRI Bombana menambahkan, peningkatan mutu pendidikan perlu didukung dengan fasilitas yang memadai, terutama dari sisi kenyamanan dan keselamatan kerja para pegawai pendidikan.

Dikonfirmasi terpisah, Anggota DPRD Bombana dari Partai Bulan Bintang, Yudi Utama Arsyad, menyayangkan kondisi bangunan yang dinilai tak lagi sesuai dengan semangat kemajuan pendidikan.

“Sebaiknya kantor Dikbud ini dibangun kembali yang baru. Atau dialihkan saja ke bangunan kantor DPRD ketika DPRD pindah di Gedung baru agar tidak mubazir. Kita tidak bisa bicara kemajuan pendidikan jika para pejuang pendidikan kita harus waspada setiap saat karena bangunan kantornya tidak aman,” tegas Yudi.

Senada dengan itu, pemerhati pendidikan Bombana, Agustamin Saleko, menyebut bahwa renovasi tahunan hanya membuang anggaran jika tidak dibarengi dengan pembangunan baru secara menyeluruh.

“Bangunan ini sudah kadaluarsa. Kalau biaya renovasi tiap tahun dikumpulkan, sebenarnya sudah bisa bangun gedung baru yang lebih layak. Bayangkan, ini adalah bangunan pertama di Kasipute sejak zaman Buton, dan sampai sekarang belum pernah mendapat perhatian serius,” ujarnya.

Ia menilai, bangunan tersebut bahkan layak masuk catatan rekor MURI sebagai gedung tua yang masih digunakan sebagai kantor pemerintahan di Kabupaten Bombana.

“Sedikit lagi bangunan itu bisa di usulkan jadi cagar budaya,” sindir Agustamin

Salah satu warga Poleang, Kurniawan, S.IP berharap agar tempat layanan sektor pendidikan di Bombana itu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten.

“Bagaimana pendidikan kita bisa maju kalau kantor dinasnya saja menimbulkan kehati-hatian saat bekerja? Ini mengganggu fokus dan kinerja. Menurut saya Sudah saatnya Kantor Dinas Pendidikan itu dibangun baru yang lebih layak.” Singkat Kurniawan

Kolaka, Sultranet.com – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kolaka, Ripaldi Rusli, menilai kehadiran PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) di Kecamatan Wolo bukan sekadar proyek industri biasa.

Menurutnya, kehadiran perusahaan nasional itu adalah peluang emas yang harus dijaga dan dikawal demi masa depan Kolaka.

Ripaldi menekankan bahwa pembangunan Smelter Merah Putih oleh PT CNI—yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN)—merupakan investasi besar yang tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan masyarakat lokal, terutama generasi muda.

“Ini bukan ancaman, melainkan berkah. PT CNI adalah aset bangsa yang hadir di Kolaka. Investasi ini tidak bisa kita pandang sebelah mata karena menyangkut masa depan daerah dan rakyat,” ungkapnya, Selasa (17/6/2025).

Ripaldi menambahkan, PT CNI berbeda dari banyak perusahaan tambang lain yang dimiliki asing. Perusahaan ini adalah milik anak bangsa sendiri yang berkomitmen membangun negeri dengan kekuatan sendiri.

“PT Ceria bukan milik asing, ini milik putra terbaik Indonesia. Kami di KNPI Kolaka akan terus mendukung dan mengawal investasi ini agar berjalan sehat, adil, dan memberi manfaat maksimal bagi rakyat,” ujarnya.

Enam Alasan Kenapa PT CNI Harus Didukung

Dalam penjelasannya, Ripaldi memaparkan enam poin utama mengapa kehadiran PT CNI patut mendapatkan dukungan luas:
1. Proyek Strategis Nasional (PSN)
Smelter PT CNI tercatat dalam daftar PSN, menjadikannya prioritas pembangunan nasional. Ini menempatkan Kolaka sebagai salah satu pusat industri nikel nasional.

2. Perusahaan Nasional, Bukan Asing
Kepemilikan penuh oleh Warga Negara Indonesia menunjukkan bahwa sumber daya alam Kolaka dikelola oleh anak negeri, bukan oleh korporasi asing.

3. Penggerak Ekonomi Lokal
PT CNI telah berkontribusi besar terhadap perputaran ekonomi di Kecamatan Wolo dan sekitarnya, dengan investasi bernilai triliunan rupiah yang membuka ribuan lapangan kerja dan menghidupkan UMKM.

4. Peluang untuk Pemuda Lokal
Perusahaan ini membuka akses kerja luas bagi pemuda Kolaka, terutama di sekitar wilayah tambang, yang secara langsung berkontribusi mengurangi angka pengangguran.

5. Dukung Hilirisasi Nasional
Smelter Merah Putih adalah bagian dari kebijakan hilirisasi mineral yang dicanangkan Presiden RI. Artinya, PT CNI juga mengambil peran dalam memperkuat kemandirian industri nasional.

6. Program Sosial Nyata
Melalui CSR, PT CNI telah menjalankan berbagai kegiatan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, hingga pembangunan infrastruktur desa. Ini manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.

Seruan Kolaborasi dan Penolakan Terhadap Provokasi

Ripaldi juga mengingatkan bahwa dalam konteks pembangunan dan investasi, semua pihak harus menciptakan iklim yang aman dan kondusif. Ia mengajak pemuda untuk mengambil peran aktif sebagai pengawal, bukan penghambat.

“Kita butuh investasi yang berpihak pada rakyat. Kalau ada yang coba memprovokasi atau menyebar disinformasi, itu jelas bukan sikap yang mencerminkan semangat membangun Kolaka,” tegasnya.

Sebagai Ketua KNPI Kolaka, Ripaldi menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemuda, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil untuk mendorong Kolaka menjadi kawasan industri strategis berbasis kedaulatan nasional.

“Kami siap berdiri di barisan depan untuk menjaga investasi ini tetap sehat dan berorientasi pada rakyat. Kolaka bisa maju, asal kita satu suara dan satu tujuan,” pungkasnya.

Kendari sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memperkuat integritas, disiplin, dan dedikasi dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Ajakan itu disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang digelar di halaman Kantor Gubernur Sultra, Selasa pagi, 17 Juni 2025.

Dalam sambutannya, Hugua menekankan bahwa kesadaran sebagai abdi negara harus dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan konsisten. Ia menyoroti pentingnya rasa syukur atas fasilitas dan lingkungan kerja yang representatif, namun tetap mengingatkan bahwa kesehatan dan kesadaran pribadi adalah kunci utama dalam menjalankan amanah.

“Kesadaran itu bermula dari diri sendiri. Perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Kita bekerja di tempat yang nyaman, udara sejuk, lingkungan kantor yang rindang. Tapi kalau kita tidak sehat, apa artinya semua itu,” ujar Hugua di hadapan peserta upacara.

Upacara HKN tersebut diikuti oleh jajaran pimpinan tinggi Pemprov Sultra, mulai dari Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga pejabat fungsional dan struktural dari berbagai instansi lingkup pemerintah provinsi.

Wagub juga menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bergabung kepada para ASN baru, baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru menerima Surat Keputusan pengangkatan. Ia menyebut mereka sebagai bagian penting dari “tim kesebelasan” Pemerintah Provinsi Sultra yang akan memperkuat jalannya roda birokrasi.

“Kehadiran Anda adalah penguat tim Sulawesi Tenggara. Pak Gubernur menegaskan bahwa seluruh ASN akan dievaluasi. Maka jadikan hari ini sebagai titik awal perjalanan pengabdian Anda,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hugua menyampaikan bahwa ASN memikul tanggung jawab besar dalam melayani lebih dari 3 juta penduduk Sulawesi Tenggara. Ia mengibaratkan ASN sebagai “khalifah di muka bumi” yang diberi amanah bukan hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk mengabdi dan memberi dampak nyata kepada masyarakat.

“Integritas dan kedisiplinan adalah kunci utama. Anda semua yang hadir di sini telah diberi amanah sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk mengabdi dan melayani masyarakat Sulawesi Tenggara,” ungkapnya penuh semangat.

Wagub juga mengajak seluruh ASN untuk memahami arah dan visi besar kepemimpinan daerah dan nasional. Menurutnya, setiap aparatur negara harus mampu menginternalisasi semangat Asta Cita yang diusung oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta menjalankan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra demi terwujudnya provinsi yang aman, sejahtera, dan religius.

Di akhir arahannya, Hugua memberi motivasi kepada seluruh ASN untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas diri melalui pembelajaran yang berkelanjutan, penguatan karakter, serta penguasaan keterampilan dan perilaku kerja yang positif.

“Selamat datang kepada ASN baru, semoga kehadiran Anda memperkuat tim kesebelasan Sulawesi Tenggara untuk meraih prestasi terbaik, bahkan hingga olimpiade,” pungkasnya dengan penuh harap.

Melalui peringatan Hari Kesadaran Nasional ini, Pemerintah Provinsi Sultra ingin membangun kembali semangat kolektif di kalangan ASN sebagai ujung tombak pelayanan publik. Harapannya, pelayanan kepada masyarakat akan semakin optimal, berlandaskan nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan dedikasi tinggi.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, H. Burhanuddin, M.Si., resmi melantik dua Penjabat (Pj) Kepala Desa, masing-masing untuk Desa Balasari dan Desa Pongkalaero, dalam upacara yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Bombana, Selasa (17/6/2025).

Nurdin, S.IP., M.IP., yang saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Poleang Barat, dilantik sebagai Pj. Kepala Desa Balasari. Sementara Maswar Amdin, Kepala Sub Perencanaan dan Keuangan pada BPBD Bombana, ditunjuk sebagai Pj. Kepala Desa Pongkalaero.

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menekankan pentingnya konsolidasi antara kepala desa dengan seluruh unsur pemerintah desa, pihak kecamatan, dan masyarakat. Ia berharap kedua penjabat yang baru dilantik segera menyatu dan memahami kondisi wilayah yang dipimpinnya.

“Kita patut bersyukur. Menjadi pelayan itu harus memberi contoh yang baik bagi masyarakat. Segera lakukan konsolidasi, pahami permasalahan, dan data kebutuhan masyarakat desa masing-masing,” tegas Burhanuddin.

Bupati juga menyoroti pentingnya menghidupkan kembali Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta mempercepat operasional Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

“Kami minta para penjabat kades sukseskan program Astacita Presiden, tuntaskan persoalan BUMDes, dan percepat pengaktifan Koperasi Merah Putih. Ini tugas utama saudara demi kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Terkait perangkat desa, Burhanuddin memberikan peringatan tegas agar tidak sembarangan melakukan pergantian. Ia menegaskan bahwa setiap perubahan perangkat desa harus berdasarkan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pergantian perangkat desa marak terjadi. Saya mohon jika pun ada pergantian, pastikan sesuai aturan. Kekompakan aparat desa sangat menentukan keberhasilan tugas saudara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati meminta agar kantor desa senantiasa aktif dan menjadi pusat pelayanan masyarakat. Ia juga menekankan agar kepala desa tidak hanya tinggal di kantor, tetapi aktif menyapa dan menyerap aspirasi warga secara langsung.

“Kepala desa harus hadir sebagai perpanjangan tangan negara dan menjadi solusi atas permasalahan rakyat,” tandasnya.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, H. Burhanuddin, memberikan bonus dan piagam penghargaan kepada para atlet muda Bombana yang berhasil mengharumkan nama daerah dalam Kejuaraan Daerah (Kejurda) Atletik se-Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

Penyerahan penghargaan itu digelar di Rumah Jabatan Bupati Bombana, Minggu (16/6/2025), sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi kepada para atlet agar terus meningkatkan prestasi mereka di masa mendatang.

“Alhamdulillah, ada tiga atlet kita yang berhasil naik podium di Kejurda Atletik. Sebagai bentuk penghargaan dan penyemangat, kita berikan bonus dan piagam agar mereka semakin giat berlatih dan terus berprestasi,” ujar Bupati Burhanuddin.

Tiga atlet yang menerima bonus tersebut yaitu Yusuf (juara 3 nomor lari 1.500 meter), Satya Yuda (juara 3 nomor sprint 80 meter), dan Aldania (juara 3 nomor 800 meter). Aldania juga berhasil meraih dua medali dalam ajang tersebut. Secara keseluruhan, Kabupaten Bombana mengirimkan delapan atlet yang bertanding di berbagai nomor. Empat nomor berhasil menyumbangkan medali untuk daerah.

Burhanuddin menegaskan bahwa pemberian bonus ini bukan semata-mata bentuk penghargaan atas pencapaian, namun juga sebagai upaya untuk memotivasi para atlet agar tetap serius menjalani latihan dan siap bersaing di level yang lebih tinggi.

“Kita ingin anak-anak ini terus berkembang dan bisa mewakili Bombana di ajang yang lebih besar seperti Porprov bahkan Kejurnas. Pembinaan harus terus dilakukan sejak dini, dan kita pemerintah tentu akan mendukung sepenuhnya,” tambahnya.

Bupati Bombana juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus PASI Bombana atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam membina atlet-atlet muda.

“Semoga semangat ini terus dijaga. Kejuaraan seperti ini adalah pintu masuk pembinaan atlet jangka panjang. Mari kita jadikan olahraga sebagai sarana membentuk generasi muda yang sehat, disiplin, dan berprestasi,” pungkas Burhanuddin.

Ketua Cabang Olahraga Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Bombana, Andi Muhammad Khaekal Atikurahman, SH., turut mengapresiasi perhatian penuh yang diberikan oleh Bupati Bombana terhadap atlet dan pembinaan olahraga di daerah.

“Kami merasa sangat bersyukur atas dukungan dan perhatian Bupati. Bonus ini menjadi energi positif, bukan hanya bagi atlet, tapi juga bagi seluruh jajaran PASI Bombana untuk terus bekerja keras. Apalagi seluruh atlet yang kita kirim di Kejurda kemarin masih tergolong pemula, dan waktu persiapan kami sangat terbatas kurang dari satu bulan,” ungkap Khaekal.

Menurutnya, Kejurda ini menjadi momen penting untuk menjaring bibit-bibit atlet potensial di Bombana yang ke depan bisa menjadi tumpuan daerah dalam ajang-ajang olahraga tingkat provinsi hingga nasional.

“Kami percaya dengan pembinaan yang tepat dan dukungan yang berkelanjutan, anak-anak Bombana bisa bersaing di tingkat nasional. Ini bukan hanya tentang medali, tapi juga pembentukan karakter, disiplin, dan kebanggaan terhadap daerah,” katanya.

Yusuf, salah satu atlet Bombana peraih medali di Kejurda, mengaku sangat terharu dan bangga mendapat perhatian langsung dari kepala daerah.

“Terima kasih kepada Bupati dan PASI Bombana. Saya tidak menyangka akan mendapatkan bonus dan piagam. Ini membuat saya semakin semangat untuk terus latihan dan berprestasi. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dan bisa mewakili Bombana di tingkat nasional,” ujar Yusuf.

Kejurda Atletik se-Sultra Tahun 2025 digelar oleh PASI Sultra di Lapangan Benu-Benua, Kota Kendari, pada 13–15 Juni 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 11 kabupaten/kota se-Sultra dengan total 257 peserta yang terdiri dari atlet, pelatih, dan ofisial. Selain menjadi ajang kompetisi, Kejurda ini juga menjadi bagian dari proses penjaringan atlet dan pelatih menuju persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. (IS)

Kendari sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual. Kegiatan yang berlangsung pada Senin, 16 Juni 2025 itu dipusatkan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, dan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menjaga kestabilan harga serta mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional.

Rakor ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dan turut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, hingga Kantor Staf Presiden (KSP). Hadir pula para narasumber yang memaparkan strategi dan data terkini, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta perwakilan dari Kementan dan KSP.

Dari Pemprov Sultra, Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten II Setda, serta perwakilan dari BPS, Bank Indonesia, Bulog, Inspektorat, dan sejumlah OPD teknis turut berpartisipasi dalam rapat yang berlangsung interaktif itu.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya peran strategis pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, terutama menjelang dan setelah momen besar seperti hari raya keagamaan. Ia juga meminta agar seluruh kepala daerah memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional yang telah ditetapkan Presiden RI.

“Kami mohon atensinya. Ini program prioritas Bapak Presiden dan memiliki konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang tidak melaksanakannya. Kita akan undang secara khusus kepala daerah yang belum mengusulkan untuk mempertanggungjawabkannya,” ujar Tomsi tegas.

Beberapa program nasional yang menjadi sorotan dalam rakor ini antara lain penyediaan lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung penurunan angka stunting, percepatan pembangunan tiga juta rumah layak huni, pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai wadah penguatan UMKM, serta pelaksanaan layanan kesehatan dan pendidikan gratis.

Tomsi juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat sedang memfokuskan langkah konkret untuk menurunkan harga komoditas utama yang belakangan mengalami lonjakan, seperti beras, minyak goreng, cabai merah, dan cabai rawit. Namun, ia menyebut harga telur dan daging ayam ras masih dalam kategori wajar.

Sementara itu, Deputi BPS Pudji Ismartini mengungkapkan tren inflasi nasional selama momen Idul Adha dalam kurun 2021 hingga 2024. Menurutnya, inflasi saat Idul Adha umumnya lebih rendah dibandingkan Ramadan dan Idul Fitri, kecuali pada tahun 2022.

“Komoditas yang dominan memicu inflasi saat Idul Adha adalah cabai merah dan cabai rawit. Data Indeks Perkembangan Harga minggu kedua Juni 2025 menunjukkan ada 14 provinsi yang mengalami kenaikan, 1 provinsi stabil, dan 23 provinsi mengalami penurunan,” paparnya.

Data BPS juga menyebutkan bahwa pada Mei 2025, beberapa komoditas yang paling berpengaruh terhadap inflasi di antaranya adalah tomat, beras, dan ketimun. Informasi ini menjadi rujukan penting bagi daerah untuk menentukan langkah pengendalian yang lebih tepat sasaran.

Rakor ini bukan hanya soal pengendalian harga, tetapi juga menjadi panggung untuk mempercepat realisasi agenda-agenda strategis pemerintah pusat. Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, terutama dalam situasi ekonomi yang terus bergerak dinamis.

Bagi Pemprov Sultra, rakor ini menjadi kesempatan memperkuat koordinasi, menyusun langkah taktis menghadapi tantangan inflasi, serta memastikan program-program nasional bisa dijalankan secara konkret dan terukur di daerah.

KOLAKA – Aksi demonstrasi sekelompok massa saat kunjungan investor asal Jepang ke kawasan IUP PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, menuai sorotan tajam. Direktur Eksekutif Indonesia Government Watch (IGW), Risal Hidayatullah, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menjamin keamanan dan kenyamanan iklim investasi, khususnya di kawasan industri strategis nasional.

“Pemda dan aparat keamanan wajib memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan kemudahan berinvestasi,” tegas Risal dalam keterangannya, Senin (16/6/2025).

Ia menegaskan, demonstrasi adalah hak setiap warga selama dilakukan dengan tujuan yang murni. Namun, aksi yang mengatasnamakan kelompok Masyarakat Lingkar Tambang (MATA) saat kunjungan investor dinilai mencurigakan dan berpotensi mengarah pada praktik premanisme berkedok organisasi masyarakat.

“Meski pihak perusahaan terbuka terhadap aspirasi, tindakan yang mengarah ke premanisme harus diproses secara hukum secara adil dan transparan,” ujarnya.

Risal meminta pemerintah daerah dan aparat hukum segera menstabilkan situasi serta memastikan keamanan kawasan investasi, terlebih di lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti milik PT CNI. Ia menyebut gangguan terhadap agenda strategis negara tidak bisa dianggap remeh.

“Mereka (investor) adalah tamu negara. Kedatangan mereka membawa harapan bagi masyarakat dan pemerintah. Maka segala bentuk gangguan harus ditanggapi serius,” tambahnya.

Aktivis nasional yang dikenal vokal dalam isu lingkungan dan pertambangan ini juga menekankan pentingnya menjaga harmoni sosial masyarakat sekitar tambang demi mendukung keberhasilan investasi asing yang tengah didorong pemerintah.

“Presiden Prabowo telah menegaskan pentingnya iklim investasi yang kondusif. Jika dibiarkan, insiden seperti ini bisa menjadi kontraproduktif terhadap semangat tersebut,” ungkapnya.

Menurut Risal, organisasi masyarakat seharusnya menjadi perekat sosial, bukan sumber konflik. “Ormas seharusnya membawa cahaya, bukan api,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai keberadaan PT CNI, yang telah membangun fasilitas smelter dan termasuk dalam PSN, merupakan bagian penting dari transformasi energi nasional. Karena itu, semua pihak diharapkan mendukung proses pembangunan demi kesejahteraan bersama.

Sementara itu, sumber internal yang dekat dengan proses investigasi menyebutkan, salah satu kendaraan yang digunakan dalam aksi penghadangan merupakan milik Asbar, vendor dari Kalla Beton. Asbar diketahui merupakan kerabat dari inisial HS, pengusaha penyedia kendaraan operasional dan vendor resmi PT CNI.

“Keterlibatan ini membuka potensi adanya konflik kepentingan dan kebocoran informasi internal perusahaan kepada jejaring aksi,” beber sumber tersebut.

Diketahui, kelompok MATA Wolo memiliki hubungan dekat dengan sejumlah warga pengklaim lahan dan beberapa karyawan lokal. Dua tokoh utama aksi ini, Mallapiang dan Fasil Wahyudi, disebut sebagai penggerak mobilisasi massa yang menentang perusahaan.

Keduanya juga diduga terlibat dalam kasus pendudukan lahan Hutan Produksi Terbatas (HPT) bersama tersangka Rustam, yang saat ini sedang ditangani Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polda Sultra. Proses hukum kasus ini masih berlangsung.

“Kami berharap Kapolda Sultra memberikan kepastian hukum dan menindak tegas pihak-pihak yang mengganggu stabilitas daerah serta menghambat investasi, terlebih di kawasan PSN dan Objek Vital Nasional,” tutup Risal.