Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Rapat Evaluasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2024 yang dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Senin, 19 Mei 2025. Dalam rapat tersebut, Bupati menekankan pentingnya MCSP sebagai instrumen pencegahan dini dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Kita ingin MCSP bukan sekadar dokumen administratif, tapi menjadi alat kendali yang benar-benar hidup dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan serta pengawasan kinerja daerah,” tegas Burhanuddin di hadapan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir.

Evaluasi ini tidak hanya menyoroti capaian dan tantangan pelaksanaan MCSP sepanjang tahun 2024, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong percepatan penyusunan dokumen perubahan MCSP Tahun 2025. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa dokumen tersebut disusun secara responsif dan adaptif terhadap dinamika serta kebutuhan riil masyarakat Bombana.

Dalam arahannya, Burhanuddin menggarisbawahi bahwa MCSP merupakan langkah konkret pemerintah dalam mendeteksi potensi masalah secara dini. Dengan sistem pengawasan yang terukur, MCSP diharapkan mampu memperkuat strategi pencegahan terhadap berbagai risiko dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan.

“Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MCSP 2024 menjadi landasan penting bagi kita dalam melakukan pembenahan. Namun yang lebih penting adalah menyiapkan dokumen MCSP 2025 secara lebih adaptif,” ujarnya.

Rapat ini juga menjadi forum konsolidasi lintas sektor. Bupati meminta seluruh OPD untuk aktif berkontribusi melalui data, analisis, serta usulan program-program inovatif yang dapat memperkuat arah kebijakan berbasis pencegahan. Sinergi dan kolaborasi antar sektor diharapkan melahirkan strategi yang lebih komprehensif dan tepat sasaran.

“MCSP harus dibangun dari informasi yang kuat. Maka saya minta semua OPD menyumbang data dan inovasi. Ini bukan kerja satu lembaga, tapi kerja kolektif kita semua,” lanjutnya.

Hasil monitoring dan evaluasi MCSP 2024 yang dipaparkan dalam rapat mencakup identifikasi sejumlah titik rawan dalam pelaksanaan program pembangunan, tantangan koordinasi antar unit kerja, serta perlunya peningkatan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi informasi. Berbagai rekomendasi strategis juga disampaikan guna meningkatkan efektivitas pengawasan di masa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Bombana terus berkomitmen untuk memperkuat prinsip tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pencegahan. Evaluasi ini merupakan bagian dari proses berkelanjutan yang menekankan pentingnya pembelajaran dari pengalaman dan penguatan kelembagaan secara sistematis.

“Semangat kita adalah pencegahan. Ini bukan hanya soal administratif, ini soal bagaimana kita melindungi masa depan daerah kita,” kata Burhanuddin.

Langkah percepatan penyusunan perubahan dokumen MCSP 2025 akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pakar, akademisi, dan masyarakat sipil. Pemerintah berharap proses ini akan menghasilkan dokumen yang lebih terukur, realistis, dan selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan Kabupaten Bombana.

Rapat yang berlangsung secara kondusif ini ditutup dengan penyusunan agenda tindak lanjut yang akan dikawal secara ketat oleh tim lintas sektor. Evaluasi rutin dan monitoring berkelanjutan dirancang sebagai mekanisme untuk menjaga konsistensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan MCSP ke depan.

Melalui pendekatan ini, Pemkab Bombana kembali menegaskan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang responsif dan tangguh menghadapi tantangan zaman. MCSP menjadi simbol keseriusan daerah dalam memperkuat sistem pencegahan sejak dini—untuk masyarakat yang lebih terlindungi, program yang lebih tepat sasaran, serta tata kelola yang lebih berkualitas.

Kendari, Sultranet.com – Di tengah hujan rintik yang menyelimuti halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, apel gabungan lingkup Pemerintah Provinsi Sultra tetap digelar dengan khidmat dan penuh semangat. Kegiatan yang berlangsung di lobby Kantor Gubernur pada Senin pagi, 19 Mei 2025 itu dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Ling.

Apel dihadiri oleh para staf ahli gubernur, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai instansi. Dalam arahannya, Wakil Gubernur Hugua mengajak seluruh peserta apel untuk merefleksikan makna Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei.

“Bangkitnya Budi Utomo pada tahun 1908 adalah momentum lahirnya kesadaran nasional sebagai bangsa yang merdeka. Ini bukan sekadar tanggal dalam buku sejarah, tapi panggilan jiwa untuk kita semua agar memahami kembali semangat juang para pendahulu bangsa,” kata Hugua dengan suara mantap di hadapan para ASN.

Ia menekankan bahwa kebangkitan nasional bukan hanya tentang perjuangan fisik melawan penjajah, tetapi juga tentang membangun karakter dan kesadaran kolektif sebagai bangsa yang besar. Oleh karena itu, menurutnya, ASN harus bekerja dengan jiwa pelayanan yang berakar dari semangat sejarah dan tanggung jawab sosial.

“Tanpa pemahaman sejarah dan empati terhadap masyarakat, kita hanya akan menjadi manusia robot—bekerja tanpa jiwa, tanpa arah, dan kehilangan makna,” tegas Hugua.

Dalam pidatonya, mantan Bupati Wakatobi dua periode itu juga menyoroti pentingnya kecerdasan emosional dalam dunia birokrasi dan kehidupan sosial. Ia menyebut bahwa keberhasilan seorang pemimpin atau pegawai tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual.

“Delapan puluh persen kesuksesan seseorang berasal dari kecerdasan emosional dan kemampuan membangun hubungan baik. Hanya dua puluh persen yang ditentukan oleh kecerdasan akademik. Seorang dokter, insinyur, atau pejabat bisa saja gagal jika tidak mampu memahami lingkungannya secara emosional,” jelasnya.

Lebih jauh, Hugua mendorong para ASN untuk terus meningkatkan kualitas kerja dan disiplin dalam bertugas. Ia menyampaikan bahwa Pemprov Sultra akan memberikan apresiasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan kinerja terbaik sebagai bentuk motivasi bagi seluruh instansi.

“Besok akan diumumkan SKPD terbaik dan terdisiplin. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi bagian dari budaya kerja kita. Disiplin adalah fondasi utama dalam membangun birokrasi yang kokoh dan dipercaya masyarakat,” ujarnya.

Momentum apel gabungan ini menjadi ruang yang tidak hanya menguatkan semangat nasionalisme, tetapi juga mempererat kebersamaan antar ASN dan memperkuat nilai-nilai pengabdian. Suasana hangat dan penuh semangat di tengah cuaca yang gerimis justru menambah kekhidmatan apel tersebut.

Menurut beberapa peserta apel, pesan-pesan Wakil Gubernur memberi energi baru dalam menghadapi tantangan birokrasi ke depan. “Apa yang disampaikan Pak Wakil Gubernur sangat menyentuh. Kami diingatkan kembali bahwa pelayanan publik harus punya hati, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,” ujar salah satu ASN yang hadir.

Kegiatan apel gabungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam membangun etos kerja yang berlandaskan nilai-nilai sejarah, integritas, dan solidaritas. Dengan semangat kebangkitan nasional, Pemprov Sultra berharap seluruh ASN mampu menjawab tuntutan zaman dengan pelayanan yang lebih manusiawi dan berkualitas.

Kendari, Sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) membuka ruang dialog bagi masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan dan pengelolaan lahan di Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sultra Ir. Hugua, M.Ling saat menerima kunjungan kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin, 19 Mei 2025.

Kunjungan ini merupakan bagian dari kegiatan kerja advokasi DPD RI untuk merespons aspirasi masyarakat, khususnya menyangkut dampak investasi pertambangan dan persoalan lahan yang kian mendapat sorotan publik.

“Kegiatan advokasi ini adalah penyegaran dalam menyampaikan informasi. Saya secara pribadi hanya membuka kegiatan ini karena di saat yang sama saya juga harus menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sultra. Namun saya ingin menekankan bahwa pemerintah provinsi membuka ruang seluas-luasnya untuk dialog, dengan harapan informasi yang disampaikan dapat menyejukkan, bukan memihak satu sisi saja,” kata Wakil Gubernur Hugua dalam sambutannya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. “Kami ingin setiap persoalan diselesaikan dengan baik. Kehadiran DPD RI di sini menjadi bagian penting dari penyelesaian masalah, demi menjaga harmoni pembangunan di daerah,” imbuhnya.

Komite II DPD RI hadir di Sultra dalam rangka menindaklanjuti dua laporan resmi yang diterima dari organisasi masyarakat sipil. Laporan pertama datang dari DPW Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Metal Indonesia (FKSPMI) Provinsi Sultra pada 2 Februari 2025, yang mengadukan dugaan pelanggaran dalam aktivitas investasi pertambangan oleh PT OSS dan PT VPNI di Kabupaten Konawe, serta dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkannya. Laporan kedua berasal dari Serikat Tani Konawe Selatan (STKS) pada 7 Mei 2025, terkait penggusuran lahan pertanian milik warga oleh perusahaan di Kabupaten Konawe Selatan.

“Kami datang untuk mendengarkan dan menjembatani antara masyarakat dan pemerintah daerah maupun pusat. Ini adalah bentuk nyata kehadiran DPD RI sebagai representasi daerah dalam upaya menyelesaikan masalah,” ujar Pimpinan Komite II DPD RI, Abdul Waris Halid.

Ia menambahkan bahwa kegiatan advokasi ini tidak hanya sebagai forum diskusi, tetapi akan menjadi dasar bagi DPD RI dalam menyusun rekomendasi yang akan diteruskan kepada pihak terkait di tingkat nasional maupun daerah. Komite II memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan advokasi dalam bidang pengelolaan sumber daya ekonomi dan kebijakan yang berhubungan langsung dengan masyarakat daerah.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk anggota Komite II DPD RI Laode Umar Bonte, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Bupati Konawe dan Bupati Konawe Selatan beserta jajarannya, serta perwakilan dari sejumlah dinas dan lembaga seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, DPMPTSP, Biro Pemerintahan dan Otda, ATR/BPN, dan Kementerian Investasi dan Lingkungan Hidup.

Selain itu, hadir pula para tokoh masyarakat, pemuda, serikat pekerja seperti Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Nasional, Ketua FKSPMI Sultra, Ketua Serikat Pekerja Konawe Selatan, serta perwakilan perusahaan, di antaranya manajer proyek PT Merbau Jaya Indah dan PT Tiran Indonesia.

Dalam suasana penuh perhatian, masing-masing pihak saling memberi masukan dan pandangan terkait persoalan yang dihadapi. Komite II DPD RI mencatat seluruh masukan yang diberikan untuk dijadikan dasar dalam merumuskan langkah strategis ke depan.

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Pemerintah Provinsi Sultra bersama DPD RI berkomitmen untuk terus mencarikan solusi terbaik, dengan mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Sulawesi Tenggara.

Bombana, Sultranet.com – Komandan Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa (Dansatgas TMMD) ke-124 Kodim 1431/Bombana Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P., melaksanakan pengecekan langsung terhadap sejumlah sasaran fisik yang tengah dikerjakan dalam program TMMD di Kecamatan Matausu, Kabupaten Bombana, Minggu (18/5/2025).

Pengecekan yang dilakukan Dansatgas meliputi berbagai infrastruktur yang dibangun, seperti Pembangunan Jembatan, Rehab RTLH, pemasangan gorong – gorong Dekker, rehab Masjid, Rehab Tribun, Pembuatan MCK dan sumur bor serta Perbaikan Jalan usaha Tani.

Dalam peninjauan tersebut, Dansatgas TMMD ke-124 Kodim 1431/Bombana memastikan bahwa seluruh pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Ia menegaskan bahwa kualitas pekerjaan harus tetap dijaga agar hasilnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. 

“Kami ingin memastikan bahwa setiap sasaran fisik TMMD ini benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan. Ini penting agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian di wilayah ini,” tegas Dansatgas. 

Selain memeriksa kualitas pekerjaan, Letkol Inf Andi Irfandi juga berinteraksi dengan para prajurit dan warga yang turut bergotong royong dalam pengerjaan proyek. Kehadiran warga dalam program TMMD ini menunjukkan sinergi yang kuat antara TNI dan masyarakat dalam membangun desa yang lebih maju. 

Letkol Andi juga menambahkan dengan adanya program TMMD ke-124 ini, diharapkan akses transportasi masyarakat semakin lancar, mobilitas ekonomi meningkat, serta kesejahteraan warga semakin baik. Kodim Bombana berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh sasaran fisik tepat waktu dan dengan kualitas terbaik,” pungkasnya.

Bombana, Sultranet.com – Dalam rangka memperlancar akses masyarakat, Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 Kodim 1431/Bombana terus menggenjot pembangunan jembatan di Desa Morengke, Kecamatan Matausu, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Pada Minggu (18/5/2025), Satgas bersama warga setempat memasang ring balok dan mal pengecoran sebagai bagian dari proses konstruksi yang terus dikebut.

Kepala Desa Morengke, Abd. Kadir, turut hadir di lokasi untuk memberikan semangat kepada masyarakatnya yang terlibat langsung dalam kegiatan ini.

“Kehadiran kami di sini untuk menyemangati warga, agar pembangunan ini dapat segera selesai dan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.

Sertu Syamsudin, personel TNI yang tergabung dalam Satgas TMMD ke-124, menyampaikan apresiasinya atas semangat gotong royong warga.

“Kami sangat bangga dengan antusiasme warga Desa Morengke. Mereka sangat mendukung dan ikut terlibat aktif dalam pengerjaan jembatan ini,” ungkapnya.

Kapten Inf Sulistianto, selaku Perwira Seksi Teritorial dan Koordinator Pembangunan Jembatan, menyatakan bahwa pengerjaan akan terus dipercepat.

“Kami berkomitmen agar pembangunan ini selesai tepat waktu, dan jembatan dapat digunakan dalam jangka panjang oleh masyarakat,” jelasnya.

Dansatgas TMMD ke-124 Tahun 2025 Kodim 1431/Bombana, Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P., menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari wujud kemanunggalan TNI dan rakyat.

“Ini adalah bentuk nyata sinergi TNI dan masyarakat demi meningkatkan infrastruktur desa dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Bombana, Sultrnet.com – Memasuki hari ke-12 pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124, Satgas Kodim 1431/Bombana menuntaskan pemasangan batu bata pada dinding Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Salmawati, warga Dusun 1, Desa Wia-wia, Kecamatan Matausu, Kabupaten Bombana. Progres pembangunan yang berlangsung pada Minggu (18/05/2025) ini menandai tahap akhir struktur bangunan, sebelum masuk pada pemasangan dinding papan.

Pengerjaan RTLH ini merupakan salah satu sasaran fisik TMMD yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Kegiatan dilakukan secara bergotong royong bersama warga, sehingga selain mempercepat pekerjaan juga memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat setempat.

Sertu Sukmar, anggota Satgas TMMD yang memimpin pengerjaan hari itu menyampaikan bahwa pihaknya terus mengupayakan percepatan pembangunan agar selesai tepat waktu.

“Kami berusaha semaksimalmal mungkin dalam setiap hari, dengan harapan rumah ini bisa segera ditempati dan memberikan kenyamanan bagi ibu Salmawati,” ujarnya.

Kepala Desa Wia-wia, Herman, yang turut hadir mendampingi proses pembangunan, menyampaikan dukungannya terhadap program TMMD.

“Kami sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya terus hadir mendampingi warga, agar semangat gotong royong tetap terjaga,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapten Inf Syafarudin selaku koordinator wilayah TMMD Desa Wia-wia mengatakan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras tim dan partisipasi warga.

“Sinergi antara TNI dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Kami optimis seluruh sasaran TMMD dapat diselesaikan tepat waktu,” pungkasnya.

Bombana Sultranet.com – Memasuki hari ke-12 pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124, Satgas TMMD Kodim 1431/Bombana bersama warga Desa Kolombi, Kecamatan Matausu, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, terus menunjukkan kekompakan. Mereka bahu-membahu merakit besi untuk plat jembatan Kolombi. Minggu (18/5/2025), demi mempercepat proses pembangunan infrastruktur yang akan menghubungkan akses vital di desa tersebut.

Kepala Desa Kolombi, Risrahayu, S.Kom, turut hadir di lokasi pembangunan untuk memberi semangat kepada warga yang terlibat langsung dalam pengerjaan jembatan.

“Kehadiran saya di sini sebagai bentuk dukungan dan motivasi bagi masyarakat. Mereka bekerja dengan semangat luar biasa, tanpa kenal lelah,” ungkapnya.

Salah satu personel TNI dalam Satgas TMMD, Serda Sambas, menyampaikan apresiasinya atas antusiasme masyarakat.

“Kami sangat bangga melihat semangat gotong royong warga Kolombi. Ini menunjukkan bahwa semangat membangun negeri bukan hanya tanggung jawab TNI, tapi juga seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Koordinator pembangunan jembatan, Lettu Inf Nyoman Admika, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mempercepat pengerjaan agar selesai tepat waktu.

“Kami menargetkan pembangunan jembatan ini bisa rampung sesuai jadwal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Desa Kolombi,” katanya.

Dansatgas TMMD ke-124, Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P., sebagai penutup Mengatan bahwa kolaborasi antara TNI dan masyarakat adalah kunci keberhasilan program ini.

“Sinergi tanpa batas inilah yang akan mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk kemajuan desa dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali melanjutkan proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 dengan menggelar tes seleksi pada Sabtu, 17 Mei 2025. Ujian berbasis komputer atau Computer Assisted Test (CAT) tersebut dilaksanakan di Hotel Kubah 9 Kendari yang telah ditetapkan sebagai lokasi resmi oleh Panitia Seleksi Daerah.

Ratusan peserta yang mengikuti seleksi ini merupakan calon tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis yang sebelumnya dinyatakan lolos tahapan administrasi. Pelaksanaan seleksi berjalan tertib dan lancar, dengan pengawasan ketat dari panitia serta dukungan teknis yang disiapkan untuk memastikan tidak terjadi kendala berarti selama tes berlangsung.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bombana, Deddy Fan Alva Slamet, ST., MM., menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan tes yang berjalan sesuai harapan.

“Kami sangat bersyukur pelaksanaan seleksi sesi kedua ini berlangsung tanpa kendala. Semua peserta hadir tepat waktu, mengikuti seluruh prosedur dengan baik, dan seluruh perangkat ujian berfungsi sebagaimana mestinya,” kata Deddy saat ditemui usai pelaksanaan sesi tes.

Ia menambahkan, pengawasan dilakukan secara berlapis untuk memastikan integritas seleksi tetap terjaga. Mulai dari kesiapan perangkat komputer, validasi data peserta, hingga pengawasan langsung di dalam ruang ujian.

“Kami berkomitmen penuh untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen ini. Petugas kami terus melakukan monitoring langsung di lokasi agar semua tahapan berjalan sesuai SOP,” jelas Deddy.

Panitia seleksi daerah juga menerapkan protokol ketat untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama proses seleksi berlangsung. Para peserta diwajibkan hadir minimal satu jam sebelum sesi dimulai, menjalani pemeriksaan identitas, serta tidak diperkenankan membawa barang-barang terlarang seperti alat komunikasi dan catatan ke dalam ruang ujian.

Suasana di ruang tes pun berjalan dengan tertib. Petugas sigap memberi arahan, sementara peserta tampak fokus menyelesaikan soal-soal ujian yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat. Panitia juga menyediakan tim teknis yang selalu siaga untuk mengantisipasi kendala teknis, meski pada pelaksanaan sesi ini tak ditemukan hambatan berarti.

Tes seleksi PPPK tahap 2 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui rekrutmen ASN berbasis kompetensi. Pemerintah pusat dan daerah secara konsisten terus mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga profesional yang berkualitas di sektor pelayanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, dan teknis lainnya.

“Dengan adanya seleksi ini, kami berharap formasi yang terisi nantinya benar-benar diisi oleh tenaga profesional yang kompeten dan memiliki integritas tinggi dalam melayani masyarakat,” ujar Deddy.

Lebih lanjut, ia mengimbau seluruh peserta untuk tetap memantau informasi resmi terkait pengumuman hasil seleksi. “Kami minta peserta tidak percaya pada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan. Pengumuman hasil akan disampaikan secara resmi melalui laman BKN dan website BKPSDM Kabupaten Bombana,” tegasnya.

Seleksi PPPK Tahap 2 ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah karena merupakan bagian dari perwujudan reformasi birokrasi, khususnya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Bombana juga terus mendorong terciptanya iklim seleksi yang adil dan menjunjung tinggi nilai meritokrasi.

Dengan terselenggaranya sesi kedua ini, maka proses seleksi PPPK Kabupaten Bombana memasuki tahapan penting yang akan menentukan masa depan para calon aparatur sipil negara. Diharapkan hasil seleksi ini segera diumumkan dalam beberapa pekan ke depan dan membawa manfaat besar bagi pelayanan publik di Bombana.

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan komitmennya dalam menjaga keharmonisan dan toleransi antarumat beragama dengan menghadiri Perayaan Tri Suci Waisak 2569 Buddhis Era (BE) tingkat Provinsi Sultra yang digelar khidmat di Hotel Fortune, Kendari, pada Sabtu malam, 17 Mei 2025.

Acara keagamaan yang sarat makna spiritual ini dihadiri oleh para Bhikkhu Sangha, Ketua DPRD Sultra, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sultra, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), para ketua lembaga keagamaan Buddha, serta tokoh umat Buddha dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.

Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, diwakili oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Karo Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, Iwan Susanto. Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Iwan, ia menyampaikan selamat Hari Raya Tri Suci Waisak kepada seluruh umat Buddha di Sultra maupun di tempat lain.

“Perayaan Tri Suci Waisak adalah momen penting bagi umat Buddha untuk mengenang tiga peristiwa agung dalam kehidupan Sang Buddha, yaitu kelahiran Pangeran Siddharta, pencapaian Penerangan Sempurna, dan Parinibbana,” ucap Iwan saat membacakan sambutan gubernur di hadapan ratusan peserta.

Perayaan Waisak tahun ini mengusung tema “Tingkatkan Pengendalian Diri dan Kebijaksanaan Mewujudkan Perdamaian Dunia.” Tema tersebut dianggap sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini yang membutuhkan lebih banyak keteduhan, introspeksi, dan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan.

Dalam sambutannya, Gubernur juga mengapresiasi semangat umat Buddha di Sultra yang tak hanya merayakan Waisak lewat ritual keagamaan, tetapi juga turut aktif dalam kegiatan sosial. Hal ini, menurutnya, merupakan bentuk nyata dari pengamalan nilai-nilai luhur ajaran Buddha yang patut dijadikan contoh bagi umat beragama lainnya.

“Kegiatan sosial yang dilakukan umat Buddha menunjukkan bahwa nilai keagamaan tidak berhenti di altar sembahyang, tetapi mengalir hingga ke kehidupan sosial. Ini adalah bentuk nyata cinta kasih yang universal,” ujar Iwan.

Ia menekankan pentingnya peran para Bhikkhu dan tokoh agama untuk terus menjadi pelita yang membimbing umatnya mendekatkan diri pada ajaran agama. “Selama umat masih berjarak dengan ajarannya, maka peran para Bhikkhu belumlah selesai. Kehadiran pemuka agama sangat penting untuk menjaga moral dan spiritual masyarakat,” tegasnya.

Sulawesi Tenggara dikenal sebagai daerah yang plural dengan beragam latar belakang etnis, budaya, dan agama. Meski demikian, masyarakatnya dikenal menjunjung tinggi nilai toleransi. Gubernur melalui sambutannya menegaskan bahwa kerukunan ini harus dijaga bersama tanpa terkecuali.

“Sulawesi Tenggara adalah milik kita bersama, bukan milik golongan, suku, atau agama tertentu. Mari kita rawat keberagaman ini dengan cinta dan semangat persaudaraan,” katanya.

Acara Waisak ini tidak hanya menjadi perayaan spiritual, tetapi juga menjadi ajang mempererat tali persaudaraan lintas iman dan budaya di Bumi Anoa. Suasana damai dan kekhidmatan yang tercipta sepanjang acara menjadi bukti nyata bahwa kerukunan bukan sekadar wacana, tetapi sesuatu yang hidup dalam keseharian masyarakat Sultra.

Menutup sambutannya, Gubernur mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada umat Buddha atas kontribusinya dalam pembangunan daerah. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi mewujudkan Sultra yang aman, religius, dan sejahtera.

“Waisak ini menjadi momentum bagi kita semua untuk memperkuat komitmen menjaga persatuan, meneladani nilai-nilai luhur Sang Buddha, serta menebar cinta kasih dan empati kepada sesama,” pungkas Iwan Susanto.

Perayaan Tri Suci Waisak 2569 BE tahun ini menjadi refleksi bahwa kedamaian dunia bukanlah cita-cita yang jauh, melainkan bisa dimulai dari dalam diri, dengan pengendalian emosi, kesadaran spiritual, dan kebijaksanaan dalam bertindak. Inilah pesan yang ingin dibagikan umat Buddha kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara dan dunia.

Muna, Sultranet.com — Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ny. Arinta Andi Sumangerukka, melakukan kunjungan kerja ke Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Sabtu (17/5/2025). Dalam kunjungan tersebut, Arinta menyerahkan bantuan bahan baku berupa benang kepada ibu-ibu perajin tenun sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.

Kehadiran Arinta yang didampingi Wakil Ketua Dekranasda Sultra Ny. Ratna Lada Hugua, Ketua Dekranasda Muna Prof. Dr. Hj. Siti Leomo Bachrun, SE., M.Si, serta sejumlah pejabat terkait, menjadi momen penuh makna. Tidak hanya menyerahkan bantuan, kunjungan ini juga menjadi ruang dialog yang hangat antara Ketua Dekranasda dan para perajin yang selama ini setia melestarikan tradisi menenun di desa mereka.

“Saya merasa sangat senang berada di Desa Masalili, bisa bertemu langsung dengan ibu-ibu perajin yang selama ini hasil karyanya saya pakai ke mana-mana, tanpa tahu siapa pembuatnya. Hari ini, alhamdulillah, saya bisa menyapa langsung para perajin, tahu prosesnya dari benang sampai menjadi kain tenun yang cantik seperti yang saya pakai saat ini,” ujar Arinta dengan penuh semangat.

Dalam percakapan bersama para penenun, Arinta menggali latar belakang para ibu-ibu yang kebanyakan menenun karena dorongan ekonomi, namun juga menyimpan kecintaan terhadap kerajinan warisan leluhur tersebut. Ia memuji ketekunan dan peran penting para perajin perempuan yang mampu menggerakkan roda ekonomi keluarga dari rumah mereka.

“Alhamdulillah, ibu-ibu dikasih jalan oleh Tuhan untuk bisa mengendalikan perekonomian keluarga lewat menenun. Ini luar biasa, karena meskipun ibu-ibu, mereka bisa berkontribusi besar bagi keluarga,” ungkapnya.

Arinta juga menyoroti kualitas tenun Masalili yang menurutnya tidak kalah bersaing dengan tenun dari daerah lain seperti Lombok. Ia menyebut motif dan warna tenun Masalili begitu khas dan ceria, sebuah karakter kuat yang patut dijaga agar tetap eksklusif dan menjadi kebanggaan Sultra.

“Tenun Masalili itu berwarna, ceria, dan motifnya khas. Kita harus jaga kualitasnya agar tetap eksklusif dan membanggakan Sultra,” tambahnya.

Dalam dialog tersebut, Arinta juga menyinggung pentingnya strategi promosi yang lebih luas untuk memperkenalkan tenun Masalili. Ia bahkan mengusulkan agar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna memproduksi video dokumenter pendek tentang perjalanan Desa Masalili sebagai desa tenun.

“Kalau tenun Masalili dipromosikan lebih baik, baik di media sosial maupun pameran nasional, saya yakin pasar akan lebih terbuka. Orang perlu tahu siapa pembuat kain indah ini dan bagaimana proses kreatifnya,” katanya.

Perhatian Arinta juga tertuju pada aspek kesejahteraan perajin. Dari dialog yang berlangsung, diketahui rata-rata perajin bisa menghasilkan tiga lembar kain dalam sebulan, dengan penghasilan antara Rp325 ribu hingga Rp1 juta tergantung tingkat kerumitan motif. Ia menilai, hasil karya yang lahir dari ketekunan dan keterampilan tinggi tersebut seharusnya mendapat apresiasi yang sepadan.

“Pekerjaan ibu-ibu perajin ini membutuhkan ketekunan dan keahlian tinggi. Karya yang luar biasa tentu patut dihargai dengan harga yang sepadan. Saya pribadi merasa sangat bangga bisa memakai produk tenun Masalili yang memiliki karakter khas dan nilai budaya tinggi,” ujar Arinta.

Kegiatan di Desa Masalili merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Dekranasda Provinsi Sultra di Kabupaten Muna yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari. Selain mengunjungi rumah tenun kelompok Musrifah dan menyerahkan bantuan bahan baku, rombongan juga melakukan eksplorasi wisata budaya dan alam di beberapa titik potensial di Muna.

Lokasi yang disambangi antara lain Gua Prasejarah Liangkobori di Desa Liangkobori, tempat para pengrajin nentu di Desa Korihi Kecamatan Lohia, hingga ke destinasi wisata Danau Napabale dan Puncak Wakila di Desa Kondongia.

Rangkaian kegiatan ini menjadi bentuk konkret sinergi antara pelestarian budaya, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pengembangan potensi pariwisata berbasis komunitas. Bagi Arinta, kerja kolaboratif lintas sektor ini penting untuk menjadikan desa seperti Masalili sebagai simbol kemajuan yang tetap berakar kuat pada identitas budaya.

“Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa mendorong semangat ibu-ibu perajin untuk terus berkarya, menjaga warisan budaya, dan menjadikan Desa Masalili sebagai desa mandiri yang mampu bersaing di tingkat nasional,” tutupnya.