Bombana, Sultranet.com – Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIV/Hassanudin, Mayjen TNI Windiyatno, melakukan kunjungan kerja perdananya di wilayah Kodim 1431/Bombana, Sulawesi Tenggara, Selasa (3/6/2025).

Kunjungan ini dirangkaikan dengan agenda penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 serta berbagai kegiatan sosial dan pembinaan satuan.

Setibanya di Makodim 1431/Bombana Pangdam disambut dengan pengalungan bunga, tarian adat, dan laporan resmi dari Dandim 1431/Bombana, Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P

Pangdam hadir bersama Ketua Persit KCK PD XIV/Hassanudin, Ny. Infita Windiyatno, dan rombongan dari jajaran Kodam dan Korem.

Dalam arahannya kepada seluruh personel Kodim, Mayjen Windiyatno menekankan pentingnya keharmonisan dalam rumah tangga prajurit.

“Sayangi keluarga dan jaga komunikasi yang baik antara suami dan istri agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa berujung perceraian,” ujar Pangdam.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan, menjauhi judi, mendampingi anak-anak dalam meraih cita-cita, serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat.

“Jalankan tugas dengan niat ibadah, dan jangan ada gesekan dengan masyarakat maupun instansi lain. Hindari sifat iri hati dan jangan membandingkan hidup dengan orang lain,” pesannya.

Usai pengarahan, Pangdam menyerahkan satu ekor sapi kurban secara simbolis kepada Kodim 1431/Bombana.

Kegiatan dilanjutkan dengan penanaman pohon, peninjauan lahan pembangunan rumah SBSN, serta penandatanganan kesan dan pesan.

Kunjungan ini disambut antusias oleh jajaran Forkopimda Bombana. Turut hadir Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, Kapolres AKBP Wisnu Hadi, Kajari Agung Sugiharto, serta para perwira Kodim dan OPD Kabupaten Bombana.

Sementara Ketua Persit KCK PD XIV/Hasanuddin juga melakukan pembinaan terhadap anggota Persit Kodim 1431/Bombana dan menyempatkan meninjau hasil pertanian serta budidaya ikan di lingkungan pangkalan Kodim.

Rombongan yang mendampingi Pangdam XIV/Hassanudin dalam kunjungan ini terdiri dari Brigjen TNI R. Wahyu Sugiarto, S.I.P., M.Han. (Danrem 143/HO) beserta ibu, Kolonel Inf Dody Triyo Hadi, S.Sos., M.Si., M.Han. (Plh. Asops Kasdam XIV/Hsn) beserta ibu, Kolonel Kav Eko Saptono, S.E., M.M. (Aster Kasdam XIV/Hsn) beserta ibu Letkol Inf Erwinsyah Taupan, S.H., M.Si. (Kasi Ops Kasrem 143/HO), Letkol Inf Muhamad Jafar (Kasi Ter Kasrem 143/HO) beserta ibu, Kolonel Arm Gatot Awan Febrianto, S.Sos., M.Han. (Kapen Dam XIV/Hsn) beserta ibu

Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi TNI dan Pemda Kabupaten Bombana, sekaligus penguatan internal Kodim dalam membina wilayah teritorialnya ke depannya.

Bombana, Sultranet.com – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pertanian menggelar pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha) di Grand Hotel Lampusui, Selasa pagi, 3 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Ir. Burhanuddin, M.Si, dan Ahmad Yani, S.Pd, M.Si.

Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Pemerintahan Setda Bombana, Rusdiamin, dan diikuti oleh 32 peserta dari berbagai kecamatan di wilayah Bombana. Dalam sambutannya, Rusdiamin menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bagi para juru sembelih, khususnya dalam menjamin kehalalan dan kelayakan daging kurban yang dikonsumsi masyarakat.

“Kegiatan ini selain untuk menghadapi Hari Raya Idul Adha 2025, juga menjadi upaya peningkatan kompetensi dan kemampuan para juru sembelih di Bombana. Kita ingin memastikan bahwa proses penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai standar halal dan memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan,” ujarnya.

Dinas Pertanian Bombana menginisiasi pelatihan ini tidak hanya sebagai bagian dari agenda keagamaan tahunan, namun juga sebagai respons atas tantangan kesehatan hewan, seperti ancaman Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang sempat merebak pada ternak.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Surianto Wedda, menjelaskan bahwa pelatihan Juleha tahun ini dirancang menyeluruh, mencakup materi teori dan praktik. Pemaparan materi berlangsung di Grand Hotel Lampusui, sementara praktik dilakukan di lapangan oleh masing-masing peserta di lokasi asalnya.

“Tujuan utama pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan standarisasi juru sembelih halal, dari proses pemilihan hewan, teknik penyembelihan, hingga distribusi daging. Kami juga menekankan pentingnya kesejahteraan hewan, seperti perebahan yang thoyibban, satu kali sayatan, darah keluar tuntas, dan hewan benar-benar mati sebelum dikuliti,” jelas Surianto.

Ia menambahkan bahwa pelatihan juga dirangkaikan dengan pretest dan posttest untuk mengukur tingkat pemahaman peserta. Materi disampaikan langsung oleh narasumber dari Halal Institut.

“Dengan adanya pelatihan ini, kami berharap daging kurban yang beredar benar-benar aman, sehat, utuh, dan halal. Ini juga menjadi langkah penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat atas produk hewan yang sesuai syariat Islam,” lanjutnya.

Menurut Surianto, pelatihan Juleha juga memiliki sejumlah tujuan strategis, seperti menjamin kehalalan daging bagi konsumen, meningkatkan kapasitas juru sembelih, memenuhi standar pemotongan hewan baik ruminansia maupun unggas, serta menyediakan tenaga penyembelih bersertifikat di setiap kecamatan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bombana, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak dalam menyukseskan kegiatan ini. Semoga membawa berkah dan manfaat bagi masyarakat serta menjadi langkah kecil menuju kebaikan besar,” tutupnya.

Pelatihan ini diikuti oleh peserta dari berbagai wilayah seperti Rumbia, Rumbia Tengah, Rarowatu, Mataoleo, Poleang, Poleang Selatan, Poleang Barat, Poleang Timur, Poleang Utara, Tontonunu, Rarowatu Utara, Lantari Jaya, dan Kabaena. Pemerintah daerah menargetkan pelatihan semacam ini akan terus berkelanjutan dan menjadi bagian penting dalam pelayanan publik sektor keagamaan dan kesehatan hewan di Bombana.

Bombana, Sultranet.com – Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana menggelar Gerakan Pangan Murah Keliling (GAUL) di Aula Pertemuan Kantor Kecamatan Poleang Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta menekan laju inflasi jelang hari besar keagamaan nasional.

Acara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bombana, Binnuraeni AS, S.E., S.Pd., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan, khususnya menjelang Idul Adha. Ia menyampaikan bahwa program GAUL tidak hanya sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, namun juga strategi konkret dalam pengendalian inflasi daerah.

“Melalui GAUL, kami hadir lebih dekat ke masyarakat. Kami ingin memastikan mereka mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar. Ini adalah langkah strategis agar masyarakat bisa tetap tenang dalam memenuhi kebutuhan jelang Idul Adha,” ujar Binnuraeni saat memberikan sambutan di hadapan warga dan peserta kegiatan.

Kegiatan GAUL di Poleang Selatan melibatkan sejumlah pelaku usaha lokal, distributor pangan, serta Perum Bulog. Mereka menyediakan berbagai komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, hingga daging ayam segar dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga di pasar tradisional. Kehadiran mereka memberikan warna tersendiri dalam kegiatan tersebut, menciptakan ruang interaksi langsung antara penyedia dan masyarakat.

Pantauan di lapangan menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat Poleang Selatan. Sejak pagi, warga telah memadati halaman aula pertemuan kecamatan, mengantre dengan tertib demi mendapatkan bahan pangan dengan harga bersahabat. Beberapa warga menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat membantu, terutama di tengah kenaikan harga yang biasa terjadi menjelang hari raya.

“Kami sangat terbantu dengan adanya pasar murah seperti ini. Harga minyak dan beras di sini jauh lebih murah. Semoga kegiatan ini bisa terus berlanjut,” ungkap Nurlaela, seorang ibu rumah tangga warga setempat.

Dinas Ketahanan Pangan Bombana menjelaskan bahwa GAUL bukan hanya kegiatan insidental menjelang hari besar, melainkan bagian dari agenda rutin yang akan menyasar beberapa kecamatan lain di wilayah Bombana. Tujuannya adalah menjangkau masyarakat lebih luas, sekaligus menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan pangan di daerah.

Program ini juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Melalui keterlibatan distributor dan pelaku usaha lokal, distribusi bahan pangan dapat dilakukan secara merata dan efisien. Selain itu, partisipasi Bulog memperkuat posisi strategis kegiatan dengan memastikan stok dan kualitas komoditas tetap terjaga.

Dalam pelaksanaannya, GAUL juga memberi ruang promosi bagi produk pangan lokal hasil pertanian dan peternakan warga Bombana. Hal ini menjadi nilai tambah dari program, mendorong perputaran ekonomi di tingkat desa dan kecamatan. Pemerintah daerah berharap, inisiatif semacam ini dapat menciptakan efek ganda: membantu masyarakat secara langsung dan menggerakkan ekonomi lokal.

“Kami ingin GAUL tidak hanya dikenal sebagai gerakan pangan murah, tapi juga sebagai simbol kehadiran pemerintah dalam kondisi sulit. Kami ingin menunjukkan bahwa negara tidak tinggal diam menghadapi gejolak harga pangan,” kata Binnuraeni dalam sesi wawancara usai pembukaan kegiatan.

Rencananya, kegiatan GAUL akan berlanjut ke sejumlah kecamatan lainnya di Bombana, termasuk Poleang Tenggara, Rarowatu Utara, dan Kabaena. Dinas Ketahanan Pangan telah menyusun jadwal keliling dan menyiapkan logistik agar pelaksanaan berjalan lancar dan tepat sasaran. Masyarakat diimbau untuk terus mengikuti informasi dari kecamatan masing-masing terkait jadwal dan lokasi pelaksanaan.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap dapat menjaga daya beli masyarakat, menekan laju inflasi pangan, dan menciptakan suasana yang kondusif menjelang Hari Raya Idul Adha.

KENDARI, Sultranet.com – Suasana panas terasa di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta Pusat pada Senin siang, ketika puluhan aktivis dari Perhimpunan Aktivis Nusantara (PERANTARA) kembali turun ke jalan, Senin 2 Juni 2025.

Mereka menuntut pemerintah mengambil langkah tegas terhadap aktivitas pertambangan nikel oleh PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM), anak usaha PT Merdeka Battery Mineral Tbk, yang beroperasi di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Aksi unjuk rasa ini tak hanya diwarnai orasi lantang. Para demonstran juga membakar ban bekas sebagai simbol perlawanan, memicu ketegangan dengan petugas keamanan yang berjaga.

Seruan Evaluasi Total dan Cabut Izin
Dalam tuntutannya, PERANTARA meminta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri ESDM untuk segera melakukan evaluasi total terhadap izin tambang PT SCM. Mereka menuding perusahaan telah melanggar berbagai ketentuan hukum dan merugikan masyarakat sekitar tambang.

“PT SCM diduga kuat menjadi penyebab kerusakan ekologis yang menyebabkan banjir serta mengganggu aliran sungai di Konawe dan Konawe Utara. Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi soal hak hidup masyarakat,” ujar Eghy Seftian, penanggung jawab aksi.

Ia menekankan bahwa aktivitas tambang yang merusak lingkungan tersebut telah melanggar Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang mengatur kewajiban perusahaan tambang dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dugaan Penyerobotan Lahan dan Smelter Fiktif Tak hanya persoalan lingkungan, PERANTARA juga menyoroti dugaan penyerobotan lahan milik masyarakat tanpa proses musyawarah atau ganti rugi yang layak.

“Ini bukan hanya persoalan hukum, tapi persoalan moral dan keadilan sosial. PT SCM mencederai prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak masyarakat lokal sebagaimana diatur dalam Pasal 134 UU Minerba,” lanjut Eghy, yang juga merupakan mantan Ketua Umum HIMA SULTRA-Jakarta.

Sementara itu, Muhammad Rahim, Koordinator Aksi, menyoroti janji pembangunan smelter oleh PT SCM yang dinilai hanya sebagai alat manipulasi demi memperoleh kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari pemerintah.

“Smelter itu kami duga hanya kedok. Dengan dalih pembangunan smelter, mereka mendapat kuota RKAB hingga 19 juta metrik ton—angka yang sangat besar dan patut dipertanyakan,” ungkap Rahim.

Ancaman Aksi Lebih Besar
Menutup aksi, PERANTARA menegaskan bahwa protes ini adalah awal dari gerakan yang lebih besar jika pemerintah tidak segera bertindak.

“Negara tidak boleh tunduk pada kekuatan modal. Jika tidak ada tindakan tegas, kami akan lanjutkan tekanan dengan aksi massa yang lebih masif di seluruh kementerian terkait,” tegas Eghy.

Mereka menyerukan penyelamatan Tanah Routa dan meminta agar investasi tambang tidak menjadi kedok untuk merampas hak rakyat dan merusak ruang hidup.

“Kami tidak anti investasi. Tapi jika investasi datang dengan cara merampas tanah adat dan mengancam keberlangsungan masyarakat, maka kami akan berdiri di barisan perlawanan,” tutupnya.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah nyata membentuk generasi unggul dan sehat.

Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR), memimpin langsung rapat koordinasi percepatan pelaksanaan program tersebut di Ruang Pola Kantor Gubernur, Selasa, 3 Juni 2025.

“Program ini bukan sekadar urusan makan, ini tentang menyelamatkan masa depan anak-anak kita. Saya sendiri yang akan memantau langsung progres pelaksanaannya,” jelas Gubernur Andi Sumangerukka.

Dalam arahannya di hadapan Forkopimda, kepala OPD, perwakilan 17 kabupaten/kota, dan Deputi Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Ia menegaskan komitmennya menjadikan Sultra sebagai contoh sukses nasional, sekaligus pilot project kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah.

Program MBG di Sultra menyasar anak-anak PAUD hingga SMA/SMK/MA, santri, siswa SLB, ibu hamil, menyusui, dan balita. Target penerima manfaat tercatat sebanyak 705.478 jiwa.

Gubernur memerintahkan agar seluruh laporan progres pembangunan dan operasional Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) dari seluruh daerah dikirimkan ke meja kerjanya setiap pekan.

“Tidak boleh ada kabupaten atau kota yang ketinggalan. Ini kerja cepat dan terstruktur,” tegasnya.

Ia juga meminta Satgas MBG Provinsi segera memetakan lokasi pembangunan SPPG secara teknis dan menyelaraskan data pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih.

Terkait logistik pangan, Gubernur memerintahkan instansi terkait menjalin komunikasi intensif dengan Koperasi Merah Putih, mitra strategis pengadaan pangan bergizi.

“Kita punya potensi pangan lokal dan semangat gotong royong. Mari kita buktikan bahwa Sultra bisa bersinergi,” ucapnya penuh semangat.

Pada kesempatan itu, Gubernur memberi apresiasi atas kesiapan Lanud Haluoleo menyediakan lahan SPPG untuk ribuan siswa.

Ia juga mendukung penuh rencana Kadin Sultra membangun 51 titik SPPG, delapan di antaranya sudah disetujui.

Kepada Kanwil Kemenag, Gubernur meminta kepastian dukungan agar tidak ada pihak ketiga yang menarik diri.

Ia juga menginstruksikan BKKBN melibatkan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk menyempurnakan data penerima manfaat kelompok rentan non-peserta didik.

Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan program ini mencerminkan kinerja seluruh elemen pemerintahan di Sulawesi Tenggara.

“Saya tidak ingin program ini jalan lambat. Ini adalah warisan terbaik kita bagi anak-anak Sultra,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN RI, Dr. Nyoto Suwigno, menjelaskan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak, tetapi juga mendongkrak prestasi belajar, kesejahteraan petani dan UMKM, serta memperkuat ekonomi daerah.

“Setiap SPPG akan dikelola secara profesional. Satu kepala SPPG, satu akuntan, satu ahli gizi, dan 47 tenaga penjamah makanan lokal. Semua diberi pelatihan sesuai standar nasional,” singkat Dr. Nyoto.

Kendari, sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir. Hugua, M.Ling, mendorong perempuan untuk mengambil peran strategis sebagai pilar perubahan bangsa. Hal itu disampaikannya dalam acara Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perempuan Indonesia Maju (PIM) Sultra masa bakti 2025–2030, di Ballroom Phinisi, Hotel Claro Kendari, Senin, 2 Juni 2025.

Dalam sambutannya, Hugua menegaskan bahwa perempuan memiliki kontribusi besar dalam perjalanan sejarah dan kemajuan peradaban. Ia menyebut perempuan bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi penentu arah sejarah itu sendiri.

“Revolusi pertanian yang jadi awal peradaban modern justru lahir dari tangan perempuan pertama yang menyimpan dan menanam benih. Maka perempuan adalah penemu peradaban,” katanya yang disambut tepuk tangan hadirin.

Ia menambahkan, “Perempuan adalah tiang negara. Sejauh mana perempuan diberi ruang dan kepercayaan, akan menentukan maju tidaknya suatu bangsa.”

Hugua memastikan Pemprov Sultra siap bekerja sama dengan organisasi perempuan, termasuk PIM, dalam mendorong program strategis di bidang sosial, pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan masyarakat.

Acara pelantikan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Sultra, Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Staf Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Ketua Umum DPP PIM, para kepala daerah, Ketua Dekranasda dan Ketua PKK se-Sultra, serta pimpinan organisasi perempuan dan komunitas lainnya.

Ketua Umum DPP PIM, Lana Koentjoro Togas, S.H., M.H, melantik langsung pengurus DPD PIM Sultra. Dalam prosesi tersebut, ia menyerahkan bendera pataka kepada Ketua terlantik, Ir. Yusniar Asrina Afdhal, ST, sebagai simbol dimulainya masa pengabdian.

Lana mengatakan pelantikan ini adalah bagian dari konsolidasi nasional untuk memperkuat peran perempuan. Ia berharap DPD PIM Sultra bisa menjadi contoh nasional dalam memberdayakan perempuan dari berbagai sektor.

“Kami ingin PIM Sultra jadi teladan nasional. Perempuan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dari rumah tangga hingga kebijakan pemerintahan,” ujar Lana.

Ia menambahkan, DPD PIM Sultra didominasi oleh perempuan muda. “Ini adalah investasi penting untuk estafet kepemimpinan di masa depan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD PIM Sultra yang baru dilantik, Ir. Yusniar Asrina Afdhal, ST, menyatakan bahwa organisasinya siap langsung bekerja dan menyentuh isu-isu prioritas, seperti pemberdayaan ekonomi perempuan, perlindungan perempuan dan anak, hingga pendidikan dan kesehatan ibu.

“PIM Sultra akan jadi rumah besar bagi semua perempuan yang ingin maju bersama. Kami siap bergerak, bersinergi, dan berkontribusi,” kata Yusniar.

Dari sisi ekonomi kreatif, Staf Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Septriana Tangkary, S.E., M.M, mengajak para pengurus PIM untuk mendorong perempuan menjadi pelaku utama di sektor tersebut. Ia menyoroti potensi lokal seperti tenun, kuliner, dan seni pertunjukan sebagai kekuatan ekonomi baru.

“Perempuan punya peran besar. Tidak hanya di rumah, tapi juga di ruang publik dan ekonomi kreatif. PIM harus jadi motor penggerak,” ucapnya.

Ketua Panitia, Riski E.R. Putri Tombili, S.Si, menambahkan bahwa pelantikan ini adalah puncak dari perjalanan panjang organisasi. “Hari ini adalah titik awal baru bagi perempuan Sultra untuk bergerak bersama dalam satu wadah yang solid,” ujarnya.

Pelantikan DPD PIM Sultra periode 2025–2030 menjadi momentum penting untuk memperkuat kiprah perempuan dalam pembangunan daerah, sekaligus menyambut visi Indonesia Emas 2045 dengan kontribusi nyata dari perempuan yang tangguh, cerdas, dan berdaya saing.

Bombana, Sultranet.com – Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 di Kabupaten Bombana digelar penuh khidmat pada Senin pagi, 2 Juni 2025, di Halaman Kantor Bupati Bombana. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanudin, M.Si, bertindak langsung sebagai inspektur upacara dalam peringatan yang semula dijadwalkan berlangsung sehari sebelumnya namun diubah menyusul surat susulan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP-RI).

Perubahan waktu pelaksanaan ini berdasarkan surat BPIP-RI Nomor 144/PK.00.00/05/2025/Ka. BPIP tertanggal 30 Mei 2025, yang meminta agar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila digelar serentak pada Senin, 2 Juni 2025. Di Bombana, pelaksanaan upacara ini dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana, di bawah pimpinan Kepala Badan Kesbangpol, dr. Sunandar, MM.Kes.

Upacara berlangsung dengan tertib dan lancar, mencerminkan keseriusan seluruh elemen daerah dalam memperingati hari bersejarah lahirnya ideologi negara. Hadir dalam upacara tersebut Ketua DPRD Kabupaten Bombana, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pasukan TNI/Polri, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana beserta pengurus, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama staf, para camat, lurah, kepala desa dari wilayah Kecamatan Rumbia dan Rumbia Tengah, hingga guru-guru dari jenjang SD hingga SMA/sederajat di wilayah yang sama.

Momen istimewa dalam upacara tersebut adalah saat bendera merah putih dikibarkan oleh tiga anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Bombana Tahun 2024, yakni Ld. Muh. Yuslan Yodyatma Amin, Salman, dan Nurul Izzatul Misdha. Pengibaran ini sekaligus menandai bahwa ketiganya resmi menyandang status sebagai Purnapaskibraka.

Dalam amanatnya, Bupati Bombana menegaskan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Pancasila bukan sekadar dokumen historis atau teks normatif dalam pembukaan UUD 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” ujar Bupati Burhanudin dalam pidatonya di hadapan peserta upacara.

Ia juga menekankan agar peringatan Hari Lahir Pancasila tidak sekadar dimaknai sebagai rutinitas tahunan yang bersifat seremonial. Lebih dari itu, menurutnya, momen ini harus menjadi ruang untuk refleksi nilai-nilai kebangsaan dan pemersatu bangsa di tengah kemajemukan masyarakat.

“Mari kita jadikan Hari Lahir Pancasila ini bukan sekadar seremoni, tetapi momen untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Jadikan setiap langkah, kebijakan, ucapan, dan tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila,” imbuhnya tegas.

Peringatan Hari Lahir Pancasila kali ini juga menjadi ruang penguatan nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan zaman yang kian kompleks. Pemerintah Kabupaten Bombana melalui berbagai lini terus berupaya menjaga semangat kolektif kebhinekaan dan persatuan bangsa sebagai dasar utama dalam proses pembangunan daerah.

Di tengah dinamika sosial dan tantangan globalisasi, peringatan Hari Lahir Pancasila mengingatkan kembali seluruh lapisan masyarakat Bombana untuk terus menjadikan Pancasila sebagai fondasi dalam setiap kebijakan dan tindakan kolektif. Upacara ini pun menjadi simbol kuat komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat ideologi bangsa di tengah masyarakat.

Dengan semangat yang digelorakan dari Halaman Kantor Bupati Bombana, peringatan ini tidak hanya mengingatkan akan sejarah kelahiran dasar negara, tetapi juga menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila terus hidup dalam denyut nadi masyarakat Bombana, dari aparatur pemerintah hingga generasi muda.

Bombana, Sultranet.com – Pembekuan gelar adat Alfian Pimpie sebagai Pauno Rumbia ke-VII atau Raja Moronene ke-VII oleh kelompok yang mengatasnamakan Rumpun Keluarga Besar Kerajaan Moronene Keuwia memicu kontroversi dan dinilai tidak sah menurut hukum adat yang berlaku. Sejumlah tokoh adat dan masyarakat Moronene menilai keputusan tersebut cacat prosedur dan berpotensi menciptakan perpecahan di tengah masyarakat adat. Minggu, 1 Juni 2025.

Langkah pencopotan yang dilakukan tanpa musyawarah resmi lembaga adat dinilai sebagai bentuk penyimpangan dari tatanan dan marwah adat Moronene. Sejumlah tokoh menilai bahwa keputusan tersebut dilakukan secara sepihak oleh kelompok yang bahkan tidak lagi diakui keberadaannya oleh struktur resmi kerajaan.

Penasihat Kerajaan Moronene Keuwia, Agustinus Powatu, menegaskan bahwa pencopotan seorang raja hanya bisa dilakukan jika memenuhi syarat adat tertentu seperti pelanggaran berat, tindakan kriminal, kasus asusila, mengundurkan diri atau wafat. Ia menyayangkan tindakan sepihak tersebut yang dianggap tidak menghormati prosedur adat yang ketat.

“Gelar raja itu bukan seperti jabatan biasa yang bisa dicopot begitu saja. Ada aturan adat yang jelas dan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan adat Moronene. Proses yang terjadi ini tidak mencerminkan penghormatan terhadap hukum adat kami,” kata Agustinus kepada wartawan.

Ia mengingatkan, jika tindakan sepihak semacam ini dibiarkan, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk yang mengancam kelestarian tatanan adat Moronene. Agustinus mengibaratkan, nantinya siapapun bisa mengatasnamakan kelompok adat, memasang spanduk, lalu mencopot atau mengangkat raja baru tanpa dasar yang sah.

“Kalau ini diteruskan, besok-besok siapa saja bisa mendirikan kelompok sendiri, lalu membuat kegiatan adat sendiri dan mencopot raja seenaknya. Ini berbahaya bagi kelangsungan budaya kita,” ujarnya.

Agustinus menegaskan bahwa hingga saat ini gelar Pauno Rumbia ke-VII secara sah masih melekat kepada Alfian Pimpie. Menurutnya, pembekuan tersebut tidak memiliki legitimasi hukum adat karena tidak melibatkan lembaga adat resmi maupun majelis tinggi adat Moronene.

Sikap serupa disampaikan Abdul Haris Bere, Penasihat Rumpun Keluarga Moronene (RKM) Konawe Selatan. Ia menilai, pencopotan Alfian Pimpie tidak memiliki kekuatan adat karena tidak melalui musyawarah besar adat yang mewakili seluruh unsur masyarakat adat Moronene.

“Ini bukan hanya soal prosedur, tapi soal menghormati tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Keputusan seperti ini tidak boleh dibuat oleh segelintir orang tanpa restu adat,” kata Haris.

Sementara itu, Tokoh Masyarakat Moronene, Ramsi Salo, secara tegas menolak pengakuan terhadap keputusan pembekuan tersebut. Ia menilai, tindakan ini justru bisa menjadi pemicu konflik horizontal di kalangan masyarakat adat Moronene, terutama jika disusupi kepentingan politik atau perebutan pengaruh.

“Pembekuan ini tidak berdasarkan musyawarah adat yang sah. Jangan sampai ini jadi alat politik. Kita ingin menjaga keharmonisan, bukan menciptakan perpecahan,” ujar Ramsi.

Ia juga menegaskan, dugaan pelanggaran hukum berupa penipuan dan penjualan tanah adat yang dialamatkan kepada Alfian Pimpie belum terbukti secara hukum. Oleh karena itu, tudingan tersebut dinilai sebagai alasan yang mengada-ada dan tidak layak dijadikan dasar pencopotan raja.

“Hingga kini tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan beliau bersalah. Beliau tidak pernah dipenjara atau divonis atas dugaan itu. Maka, tudingan itu hanya wacana yang tidak bisa digunakan sebagai dasar pembekuan,” tegas Ramsi.

Para tokoh adat sepakat bahwa polemik ini harus diselesaikan melalui musyawarah adat yang sah, dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Moronene, termasuk pemangku adat dan perwakilan marga. Mereka berharap masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.

“Untuk menjaga keharmonisan dan martabat adat Moronene, mari kita kembalikan segala keputusan kepada mekanisme adat yang sah dan transparan,” pungkas Ramsi.

Polemik ini menjadi pelajaran penting akan perlunya penghormatan terhadap hukum adat, serta kehati-hatian dalam mengambil keputusan yang menyangkut marwah masyarakat adat. Banyak pihak berharap agar kisruh ini tidak berlarut-larut dan segera diselesaikan dengan cara-cara yang mengedepankan nilai kebudayaan serta persatuan masyarakat Moronene.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dengan khidmat di halaman Kantor Bupati Bombana, Senin, 2 Juni 2025. Mengusung tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya,” kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dan diikuti oleh unsur Forkopimda, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), serta personel TNI dan Polri.

Upacara berlangsung dalam suasana penuh semangat kebangsaan. Dalam kesempatan itu, Bupati Burhanuddin membacakan sambutan resmi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Prof. Yudian Wahyudi.

“Pancasila bukan sekadar dokumen historis atau teks normatif dalam Pembukaan UUD 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup, sekaligus bintang panutan dalam mewujudkan cita-cita Indonesia,” ucap Bupati Burhanuddin dengan lantang di hadapan peserta upacara.

Menurut sambutan tersebut, Hari Lahir Pancasila tidak hanya menjadi momen mengenang sejarah, tetapi juga sarana memperkuat komitmen kolektif seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Dalam semangat memperkokoh ideologi Pancasila, izinkan saya mengajak kita semua merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Dari sila pertama hingga sila kelima, terkandung prinsip-prinsip yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong royong,” ujarnya menambahkan.

Peringatan ini juga menjadi refleksi bahwa Indonesia dibangun atas dasar kebinekaan. Bupati Burhanuddin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sebagai pondasi bersama dalam membangun masa depan bangsa yang berdaulat dan berkeadilan.

“Peringatan Hari Pancasila harus jadi pengingat bahwa masa depan bangsa ada di tangan warga Indonesia. Jika ingin mewujudkan Indonesia Raya, maka tidak ada jalan lain selain memastikan Pancasila adalah jiwa di setiap denyut nadi pembangunan,” katanya dengan penuh penekanan.

Ia juga menambahkan bahwa gotong royong, penghargaan atas perbedaan, dan semangat persatuan adalah nilai-nilai utama yang harus terus dirawat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurutnya, keutuhan dan kemajuan Indonesia sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat mampu memegang teguh nilai-nilai dasar Pancasila.

“Pancasila bukan milik satu kelompok, bukan milik satu agama atau suku. Pancasila adalah milik semua anak bangsa, tanpa terkecuali. Ia adalah tali pengikat, penopang persatuan, sekaligus cahaya bagi arah pembangunan kita ke depan,” tuturnya.

Sebagai penutup, Burhanuddin berharap momentum Hari Lahir Pancasila dapat menjadi penggerak semangat kolektif untuk terus membangun Indonesia dari daerah, dengan menempatkan ideologi Pancasila sebagai roh di setiap langkah kebijakan, pelayanan publik, serta hubungan sosial di tengah masyarakat.

“Kita harus menjaga Pancasila, tidak hanya dalam pidato, tetapi dalam tindakan nyata. Kita buktikan bahwa nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan hidup di tengah kita, dalam sikap dan kerja kita sehari-hari,” pungkasnya.

Upacara tersebut menjadi simbol penguatan komitmen pemerintah daerah terhadap pelestarian nilai-nilai dasar kebangsaan, sekaligus mendorong generasi muda untuk tidak melupakan jati diri bangsa di tengah perubahan zaman yang begitu cepat.

Kendari, sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) bukan sekadar pengelola administrasi, tetapi penggerak pembangunan bangsa. Hal itu ia sampaikan saat memimpin apel gabungan ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sultra di Lapangan Kantor Gubernur, Senin (2/6/2025).

Apel diikuti oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, dan ribuan ASN dari berbagai instansi. Dalam arahannya, Hugua menyampaikan bahwa apel gabungan adalah momentum penting untuk memperkuat semangat kebangsaan serta menyamakan persepsi dalam pembangunan.

“Apel seperti ini bukan hanya sekadar berkumpul, tapi sarana menyampaikan nilai-nilai kebangsaan dan arah pembangunan. Ini bukan rutinitas, ini momen yang bermakna,” ujar Hugua di hadapan peserta apel.

Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni, menurut Hugua, harus menjadi pengingat bagi ASN akan pentingnya memahami sejarah dan dasar ideologi bangsa. Ia menyebut momen bersejarah ketika Bung Karno memperkenalkan Pancasila dalam sidang BPUPKI pada 1945 sebagai titik awal yang harus selalu dikenang.

“Kalau kita tidak paham sejarah, kita hanya akan kerja administrasi tanpa ruh kebangsaan. ASN itu bukan hanya pekerja kantor, tapi bagian dari pembangunan bangsa,” tegasnya.

Hugua juga menekankan pentingnya seluruh ASN memahami visi dan misi kepemimpinan daerah saat ini, yakni ASR-Hugua. Menurutnya, pembangunan daerah harus berpijak pada arah yang jelas agar tidak berjalan tanpa tujuan.

“Mulai dari kepala OPD sampai petugas kebersihan, semua harus tahu visi ASR-Hugua. Kalau tidak, kita hanya sibuk kerja tapi tidak tahu arahnya ke mana,” ucapnya.

Menyoroti kinerja anggaran, Hugua mengaku prihatin dengan rendahnya realisasi anggaran bulan lalu yang baru mencapai 9 persen. Ia meminta seluruh OPD bergerak cepat mengeksekusi program dan tidak terjebak pada teori.

“Pemerintahan itu bukan soal teori, tapi soal eksekusi. APBD itu harus menggerakkan ekonomi masyarakat. Kalau uangnya hanya disimpan di bank, pasar kita lesu, konsumsi juga menurun,” katanya.

Ia menargetkan serapan anggaran bisa mencapai 20 hingga 30 persen pada evaluasi bulan Juni mendatang. Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya menunggu, tetapi harus proaktif dalam menjalankan program.

“Kepala OPD harus segera evaluasi dan jalankan program yang bisa dieksekusi. Masyarakat butuh kita bergerak cepat,” ujarnya menekankan.

Di akhir sambutannya, Hugua berharap nilai-nilai Pancasila tidak hanya dihafal, tetapi diterjemahkan dalam kerja nyata. Ia ingin seluruh ASN bekerja dengan hati dan rasa tanggung jawab demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.