Kendar, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama DPRD Sultra resmi menandatangani Nota Kesepakatan Bersama atas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029. Penandatanganan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Kamis, 15 Mei 2025.

Dalam rapat yang dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, para anggota dewan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kesepakatan ini menandai dimulainya proses penyusunan dokumen strategis pembangunan lima tahun ke depan.

Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan arah kebijakan utama yang akan menjadi panduan penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah daerah. Menurutnya, RPJMD adalah cerminan janji politik kepala daerah kepada masyarakat Sultra.

“Sebagai pemegang amanah rakyat, kita berkewajiban mewujudkan pembangunan yang nyata dan pelayanan publik yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Andi Sumangerukka dalam sambutannya. “Itu semua demi meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.”

Gubernur juga menekankan pentingnya proses penyusunan RPJMD yang partisipatif dan berbasis data. Ia berharap, rancangan awal yang telah dibahas dan disepakati bersama ini mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di Sulawesi Tenggara selama lima tahun ke depan.

“RPJMD ini disusun dengan prinsip kolaboratif dan inklusif. Kita ingin memastikan bahwa seluruh program pembangunan didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan warga Sultra,” ujarnya.

Visi daerah yang diusung dalam RPJMD kali ini adalah “Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius.” Gubernur menegaskan bahwa untuk mencapai visi tersebut, dibutuhkan komitmen dan sinergi antara semua unsur pemerintahan, termasuk dukungan legislatif dan masyarakat.

Penandatanganan Nota Kesepakatan dilakukan langsung oleh Gubernur Andi Sumangerukka dan Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala, serta disaksikan oleh anggota DPRD, Forkopimda, pejabat tinggi pratama Pemprov Sultra, pimpinan instansi vertikal, kementerian/lembaga, hingga perwakilan BUMN.

Gubernur mengungkapkan apresiasi dan rasa terima kasih kepada DPRD Sultra atas kerja sama yang terjalin selama ini. Ia menyebut bahwa saran dan masukan dari legislatif akan menjadi rekomendasi penting dalam penyempurnaan dokumen RPJMD sebelum dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah.

“Saya sangat menghargai sinergi yang telah dibangun bersama DPRD. Semangat kolektif inilah yang menjadi fondasi kuat dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa RPJMD harus ditetapkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah. Hal ini penting untuk menjamin percepatan pelaksanaan program prioritas yang sudah dirancang dalam dokumen tersebut.

Rapat paripurna yang berlangsung penuh keakraban ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Kepala BIN Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi, Danlanal Kendari, Danlanud Haluoleo, serta tokoh-tokoh penting di lingkup pemerintahan dan institusi vertikal lainnya.

Melalui momentum ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama DPRD menunjukkan komitmen bersama dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terarah, inklusif, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Nota Kesepakatan RPJMD menjadi bukti kuat bahwa semangat gotong royong antara eksekutif dan legislatif masih menjadi fondasi utama dalam menggerakkan roda pembangunan Sultra menuju masa depan yang lebih baik.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) E-MTQ dan E-MAQRA dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadist (STQH) ke-XXVIII tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung tahun ini. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Kesra Setda Sultra, Iwan Susanto, di Ballroom Swiss-Belhotel Kendari, pada Kamis, 15 Mei 2025.

Bimtek yang berlangsung selama tiga hari hingga 17 Mei 2025 ini diikuti oleh Satuan Tugas (Satgas) E-MTQ tingkat provinsi serta para admin E-MTQ dari seluruh kabupaten dan kota se-Sultra. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas teknis dan pemahaman operasional seluruh pihak terkait dalam menyelenggarakan STQH yang profesional, tertib, dan akuntabel.

Dalam sambutannya, Iwan Susanto menegaskan bahwa STQH bukan hanya sekadar kompetisi membaca Al-Qur’an dan Hadist, melainkan juga menjadi ajang dakwah dan syiar Islam di tengah masyarakat.

“STQH bukan sekadar ajang seremonial atau kompetisi antar-kafilah, melainkan merupakan sarana dakwah, syiar Islam, serta momentum untuk membumikan nilai-nilai Al-Qur’an dan Hadist dalam kehidupan masyarakat,” ujar Iwan.

Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan seperti STQH. Menurutnya, penerapan sistem berbasis elektronik seperti aplikasi E-MTQ menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan era digital sekaligus memperkuat integritas data serta efektivitas administrasi.

“Transformasi digital adalah keniscayaan. Melalui aplikasi E-MTQ, kita bisa melakukan pendaftaran peserta, verifikasi data, hingga pelaporan secara terintegrasi dan transparan,” jelasnya.

Bimtek ini, lanjut Iwan, menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh pelaksana teknis di lapangan memiliki kemampuan dan pemahaman yang cukup dalam mengoperasikan sistem digital yang digunakan.

“Bimbingan teknis ini adalah wujud komitmen bersama untuk memastikan seluruh pelaksana, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki keterampilan dan pemahaman memadai dalam mengoperasikan sistem E-STQ,” tegasnya.

Ia pun memberikan apresiasi kepada seluruh narasumber, instruktur, dan panitia pelaksana atas kerja keras dan kolaborasi yang solid dalam mendukung terselenggaranya Bimtek ini. Menurutnya, peran serta aktif para peserta sangat penting demi suksesnya pelaksanaan STQH di tahun 2025.

“Saya berharap para peserta dapat memahami kebijakan umum STQH, menguasai teknis penggunaan aplikasi E-STQ, dan menjadi penghubung yang andal di daerah masing-masing,” ucapnya menutup sambutan.

Dalam suasana penuh semangat dan antusiasme, para peserta mengikuti sesi pelatihan teknis yang mencakup pengenalan aplikasi E-MTQ, simulasi penggunaan sistem, serta diskusi mengenai kendala yang mungkin dihadapi di lapangan. Para instruktur memberikan materi secara interaktif agar seluruh peserta benar-benar memahami peran dan tugas mereka.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap kegiatan ini akan membawa dampak positif tidak hanya terhadap pelaksanaan STQH tahun ini, tetapi juga sebagai bagian dari peningkatan kualitas tata kelola kegiatan keagamaan berbasis digital di masa mendatang.

Selain penguatan kapasitas teknis, Bimtek ini juga menjadi sarana mempererat koordinasi antara pemangku kepentingan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka menyukseskan agenda besar STQH yang menjadi kebanggaan masyarakat Sultra.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Perikanan resmi menggelar Pelatihan Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) sebagai upaya meningkatkan kapasitas, keselamatan, dan profesionalisme para nelayan di wilayah pesisir. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2025–2030, yakni Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan. (15 Mei 2025)

Pelatihan tersebut dibuka secara resmi oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Rusdiamin, yang mewakili Bupati Bombana. Acara berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Rumbia Tengah, Kamis (15/5/2025), dan dihadiri oleh sejumlah pejabat, antara lain Kepala Dinas Perikanan Bombana, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, Komandan Pos Kepolisian Perairan dan Udara Bombana, serta Camat Rumbia Tengah.

Dalam sambutannya, Plh. Sekda Ir. Rusdiamin menekankan pentingnya pelatihan ini sebagai upaya peningkatan kapasitas nelayan di Bombana. Ia menyatakan bahwa pelatihan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil tangkapan, tetapi juga menekankan aspek keselamatan dalam proses penangkapan.

“Sertifikasi keahlian ini diberikan kepada para nakhoda dan awak kapal perikanan yang ada di Bombana. Diharapkan dengan pelatihan dan sosialisasi SKN ini, para nelayan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memahami dan menerapkan standar keselamatan kerja di laut,” kata Ir. Rusdiamin dalam pidatonya.

Ia menambahkan bahwa sertifikasi ini tidak hanya bersifat administratif untuk memenuhi legalitas, namun juga menjadi kebutuhan esensial dalam menjamin keselamatan dan profesionalisme nelayan di tengah tantangan dunia kelautan yang semakin kompleks.

“Melalui pelatihan yang terstruktur, para nelayan akan dibekali keterampilan penting dalam navigasi, teknik penangkapan ramah lingkungan, serta pemahaman hukum kelautan. Ini adalah pondasi untuk meningkatkan daya saing nelayan kita,” ujarnya.

Pelatihan ini diikuti oleh puluhan nelayan dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bombana dan akan berlangsung selama beberapa hari. Mereka akan mendapatkan pembekalan teknis mencakup keselamatan pelayaran, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, hingga tata cara pelaporan aktivitas penangkapan ikan secara legal.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bombana, Ir. Muhammad Siarah dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional yang bertujuan memperkuat legalitas kerja nelayan sekaligus membuka jalan menuju transformasi nelayan tradisional menjadi lebih profesional.

“Sertifikasi ini adalah langkah awal menuju modernisasi nelayan kita. Ini bukan hanya tentang legalitas, tetapi juga perlindungan kerja dan peningkatan kualitas hidup nelayan,” ucapnya.

Ia juga menyebutkan bahwa pelatihan ini akan membuka akses lebih luas bagi nelayan dalam memanfaatkan berbagai program bantuan pemerintah, baik dari pusat maupun daerah. Dengan adanya sertifikasi ini, nelayan akan lebih siap menghadapi era industri perikanan yang semakin kompetitif dan menuntut profesionalisme.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana terhadap pembangunan sektor perikanan ini mendapat sambutan positif dari para peserta. Banyak nelayan yang sebelumnya belum pernah mengikuti pelatihan serupa, menyampaikan antusiasme mereka terhadap materi yang diberikan dan harapan untuk mendapatkan pengakuan resmi atas keahlian mereka.

“Baru kali ini saya ikut pelatihan yang seperti ini. Banyak ilmu baru yang saya dapat, terutama soal keselamatan dan cara kerja yang lebih baik,” ungkap salah seorang peserta dari Kecamatan Poleang Timur.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap nelayan lokal dapat tumbuh menjadi pelaku utama perikanan yang mandiri, kompeten, dan berdaya saing tinggi. Tak hanya meningkatkan taraf hidup nelayan, pelatihan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kelestarian sumber daya laut di Bombana melalui praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Pelatihan Sertifikasi Kecakapan Nelayan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Upaya kolaboratif yang melibatkan instansi pemerintah, aparat keamanan laut, dan pelabuhan perikanan menunjukkan sinergi yang kuat dalam mendorong kemajuan sektor kelautan dan perikanan di Bombana.

Program ini sekaligus menjadi titik awal untuk menciptakan sistem perikanan yang lebih tertib, aman, dan terukur, serta menjadikan nelayan sebagai mitra utama dalam pembangunan daerah berbasis maritim yang berkelanjutan.

Bombana, Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan wilayah pedesaan melalui sinergi lintas sektor. Hal ini ditunjukkan dalam kegiatan Pengawasan dan Evaluasi (WASEV) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 yang digelar Kodim 1431/Bombana di Kecamatan Matausu, Kamis, 15 Mei 2025.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Bombana, dr. H. Sunandar, M.M.Kes., yang hadir mewakili Bupati Bombana, menyampaikan bahwa program TMMD merupakan salah satu bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI dalam membangun desa dari berbagai sisi. Ia menyebut, selain membangun infrastruktur, TMMD juga menjadi sarana memperkuat semangat kebersamaan dan wawasan kebangsaan di tengah masyarakat.

“Kegiatan evaluasi ini juga menjadi momen reflektif bagi kami semua untuk melihat apa yang sudah tercapai, tantangan yang dihadapi, serta upaya perbaikan di masa yang akan datang,” ucap Sunandar saat memberikan sambutan.

Dalam agenda WASEV, Pj. Sekda Bombana bersama jajaran Kodim 1431/Bombana melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik kegiatan fisik, seperti pembukaan dan perintisan jalan desa, rehabilitasi jembatan, serta pembangunan sarana publik lainnya. Ia menilai, TMMD tidak sekadar menyentuh aspek pembangunan fisik, namun juga membangun nilai-nilai sosial dan kebangsaan di tingkat akar rumput.

“Melalui kegiatan TMMD yang pertama kalinya dilaksanakan di Kabupaten Bombana ini, kita tidak hanya melihat jalan dan jembatan yang terbangun, tetapi juga menyaksikan tumbuhnya kesadaran bela negara dan semangat gotong royong masyarakat desa. Ini adalah fondasi penting untuk ketahanan nasional dari bawah,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan TMMD di masa mendatang. “Kami siap mendukung dari sisi anggaran, koordinasi lintas sektor, serta mendorong pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapannya,” katanya.

Kegiatan TMMD ke-124 di Kecamatan Matausu tidak hanya fokus pada infrastruktur. Berbagai kegiatan non-fisik juga dilakukan, seperti penyuluhan wawasan kebangsaan, edukasi kesehatan, dan program pemberdayaan masyarakat. Semua ini sejalan dengan visi pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat kapasitas masyarakat desa.

Kegiatan WASEV ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aparatur kecamatan, tokoh adat, tokoh agama, serta warga setempat. Suasana penuh semangat dan gotong royong tampak menyatu dalam setiap agenda kegiatan.

Dengan semangat kolaborasi yang kuat, diharapkan program TMMD di Kabupaten Bombana tidak hanya berakhir pada pembangunan fisik, tetapi juga meninggalkan dampak jangka panjang berupa penguatan nilai-nilai kebangsaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Pemerintah daerah percaya bahwa pembangunan sejati bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga menyangkut perubahan pola pikir, peningkatan kapasitas, dan kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, setiap kegiatan TMMD ke depan akan terus diarahkan agar tidak hanya membangun desa secara fisik, tetapi juga menumbuhkan jiwa tangguh masyarakat desa dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Dengan pelaksanaan TMMD ke-124 yang berjalan sinergis dan menyentuh banyak sisi kehidupan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap program ini dapat terus dilanjutkan dan menjadi bagian penting dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Bombana, Sultranet. – Sinergitas antara TNI dan POLRI terlihat nyata dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 Kodim 1431/Bombana, yang tengah merehab Masjid Al-Mujahidin di Desa Morengke, Kecamatan Matausu, Kabupaten Bombana, Kamis (15/5/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan sarana ibadah dan mempererat kemanunggalan dengan masyarakat.

Pekerjaan hari ini difokuskan pada plesteran dinding masjid, yang menjadi salah satu sasaran fisik utama dalam pelaksanaan TMMD reguler tahun anggaran 2025. Seluruh proses berlangsung dengan semangat gotong royong, melibatkan TNI, POLRI, serta warga setempat secara langsung.

Serda Heriyanto Tondo, personel Satgas TMMD dari unsur TNI, menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menyukseskan program ini.

“Kami selalu bersinergi dengan Polri dan masyarakat demi kelancaran dan keberhasilan pembangunan,” ujarnya di sela kegiatan.

Sementara itu, Imam Masjid Al-Mujahidin, Ustaz Muh. Umar, mengapresiasi peran Satgas TMMD dalam membantu proses rehabilitasi rumah ibadah tersebut.

“Kami sangat bersyukur dan merasa terbantu. Kehadiran TNI dan POLRI sangat memotivasi warga untuk ikut berpartisipasi,” ungkapnya.

Dansatgas TMMD ke-124 Kodim 1431/Bombana, Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P., menjelaskan bahwa keterlibatan semua pihak merupakan kunci utama suksesnya kegiatan.

“Satgas TMMD selalu melibatkan TNI, Kepolisian, dan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan. Ini adalah bentuk nyata kemanunggalan,” pungkasnya.

Bombana, Sultranet.com – Menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bombana memperketat pengawasan terhadap tempat hiburan malam, pedagang takjil, warung makan, dan titik keramaian lainnya. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban umum serta mendukung kelancaran ibadah puasa masyarakat Muslim. Pengawasan intensif mulai diberlakukan sejak awal pekan ini. Rabu, 14 Mei 2025.

Kepala Satpol PP Bombana, Rusman, mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dan penertiban, khususnya di area publik yang berpotensi menimbulkan gangguan selama Ramadan.

“Menjelang Ramadan ini, kami akan melakukan patroli malam di sekitar Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan menertibkan pedagang takjil yang berjualan di depan Masjid Raya. Tujuannya agar kegiatan jual beli tetap aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas ibadah,” ujar Rusman saat ditemui di kantornya.

Menurutnya, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dari pendekatan yang dilakukan. Ia menegaskan bahwa pengawasan bukan semata penindakan, tetapi juga mengajak semua elemen masyarakat menjaga harmoni dan ketenangan selama bulan puasa.

“Selain penertiban, kami juga mengedukasi masyarakat, terutama para pedagang, agar tetap menghormati bulan suci ini. Kami ingin suasana Ramadan di Bombana berjalan damai, penuh toleransi, dan memberi kenyamanan untuk semua,” lanjutnya.

Satpol PP juga akan menyasar tempat hiburan malam dan pijat tradisional. Rusman menyebut bahwa pihaknya sudah mempersiapkan surat edaran yang akan disampaikan kepada pengelola tempat hiburan. Dalam edaran tersebut, akan diatur batasan operasional selama Ramadan.

“Kami akan berkoordinasi dengan pengelola tempat hiburan malam agar kegiatan mereka tidak mengganggu masyarakat yang beribadah. Untuk tempat pijat tradisional, akan dilarang beroperasi selama Ramadan. Itu sudah menjadi ketentuan yang harus dihormati,” kata Rusman menegaskan.

Selain fokus pada kawasan perkotaan, Satpol PP Bombana juga akan menyebar petugas ke wilayah-wilayah kecamatan guna memastikan seluruh titik di daerah tetap dalam kondisi aman dan tertib.

“Kami turunkan anggota ke seluruh wilayah, tidak hanya di ibukota. Semua titik akan kami pantau. Kalau ada pelanggaran ringan, kami beri teguran. Tapi kalau sudah masuk kategori berat, bisa saja kami lakukan penutupan usaha,” jelasnya.

Pengawasan terhadap rumah makan juga menjadi perhatian khusus. Menurut Rusman, pemerintah akan tetap memberikan ruang toleransi bagi rumah makan yang buka di siang hari, terutama yang menyasar konsumen non-Muslim, tetapi tetap harus mengikuti aturan teknis yang ditetapkan.

“Rumah makan boleh buka, tapi harus menyesuaikan. Ada mekanisme dan etika yang harus dipatuhi. Ini penting agar tidak memicu gesekan sosial. Pemerintah sangat hati-hati dalam membuat kebijakan ini,” ujarnya.

Untuk mendukung pengamanan di lapangan, Satpol PP akan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas. Kolaborasi ini diharapkan mampu mengurai potensi kemacetan, terutama pada jam-jam rawan saat berbuka puasa di kawasan ramai.

Rusman juga mengajak seluruh elemen masyarakat Bombana untuk saling menghormati dan menjaga ketertiban bersama, terutama di momen penuh berkah ini. Ia berharap semangat toleransi dan persaudaraan tetap menjadi nafas masyarakat Bombana.

“Kami mengimbau masyarakat yang menjalankan puasa dan yang tidak berpuasa agar saling menghargai. Satpol PP tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus ikut menjaga agar suasana Ramadan benar-benar terasa damai dan penuh makna,” tutup Rusman.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus memperkuat komitmennya dalam mendukung program swasembada pangan daerah. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda), dr. H. Sunandar, M.M.Kes, dalam kegiatan Panen Raya Jagung yang digelar di Desa Lomba Kasih, Kecamatan Lantari Jaya, Rabu (14/5/2025).

Acara yang diinisiasi oleh Polres Bombana ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan berbasis kemitraan dengan kelompok tani setempat. Kegiatan ini menjadi penanda keberhasilan kerja sama yang sinergis antara aparat kepolisian dan para petani dalam membangun ketahanan pangan di wilayah Bombana.

Dalam sambutannya, Pj. Sekda Sunandar menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas inisiatif Polres Bombana yang turut aktif mendukung pembangunan sektor pertanian di luar tugas utamanya dalam menjaga keamanan.

“Pada kesempatan ini, saya mewakili Pemerintah Kabupaten Bombana mengucapkan terima kasih kepada Kapolres dan seluruh jajaran yang telah membimbing dan membina kelompok tani hingga kita dapat melaksanakan panen raya. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal yang berkesinambungan dalam mendukung ketahanan pangan daerah,” ujar Sunandar.

Ia menekankan bahwa sektor pertanian, khususnya komoditas jagung, memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama di kawasan pedesaan. Pemerintah, lanjutnya, akan terus memberikan dukungan melalui penyediaan sarana produksi pertanian, pembinaan terhadap petani, serta membuka akses pasar yang lebih luas untuk hasil pertanian.

Panen raya ini merupakan puncak dari program penanaman jagung hasil kolaborasi antara Polres Bombana dan kelompok tani binaan. Program tersebut telah melalui proses pendampingan sejak masa tanam hingga masa panen. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Camat Lantari Jaya, kepala desa, para penyuluh pertanian, tokoh masyarakat, dan warga Desa Lomba Kasih.

Suasana panen berlangsung semarak dan penuh antusias. Kegiatan panen dilakukan secara simbolis oleh Pj. Sekda Bombana dan Kapolres Bombana bersama sejumlah petani. Momen tersebut menjadi gambaran kuatnya kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, mengatakan bahwa program ketahanan pangan ini merupakan salah satu wujud nyata peran Polri dalam membantu masyarakat, terutama di sektor pertanian. “Kami ingin menunjukkan bahwa tugas Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk membantu peningkatan kesejahteraan mereka,” ucap Wisnu.

Lebih lanjut, ia menyampaikan harapannya agar kolaborasi ini bisa terus ditingkatkan dan menjadi model kerja sama antara institusi dan masyarakat di bidang lain, utamanya yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga.

Masyarakat dan petani Desa Lomba Kasih mengaku senang dengan hasil panen jagung yang memuaskan. Mereka merasa diperhatikan dan didukung, baik oleh pemerintah daerah maupun Polres Bombana, yang terlibat langsung sejak proses awal penanaman.

“Terima kasih atas perhatian dan bantuan selama ini. Kami berharap program ini terus berlanjut agar petani di desa kami semakin semangat,” ujar salah seorang petani yang ikut hadir dalam panen raya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi tonggak awal dalam menggerakkan petani dan masyarakat Bombana untuk lebih giat dalam mengelola sektor pertanian. Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan akan terus mengawal program-program pemberdayaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sebagai bentuk nyata dari pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Bombana, Sultranet.com – Memasuki pekan kedua pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124, personel Satgas TMMD Kodim 1431/Bombana bersama warga Desa Totole, Kecamatan Matausu, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, melanjutkan pekerjaan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Ibu Tina dengan pemasangan batu bata, Rabu (14/5/2025). Sebelumnya, proses pemasangan atap telah rampung dikerjakan.

Kegiatan hari ini difokuskan pada penyusunan dinding menggunakan material batu bata untuk mempercepat tahapan pembangunan RTLH. Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari sasaran fisik TMMD ke-124 yang bertujuan meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat kurang mampu di wilayah pedesaan.

Saat dikonfirmasi, Serma Salasi menyampaikan bahwa progres pembangunan RTLH terus menunjukkan hasil signifikan berkat semangat gotong-royong antara TNI, Polri dan warga.

“Kami sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat Desa Totole yang terus membantu tanpa kenal lelah dalam kegiatan ini,” ujarnya.

Kepala Desa Totole, Bapak Rauke, turut menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan. “Kami merasa sangat terbantu dengan adanya program TMMD ini. Kehadiran Satgas TNI benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan warga kami,” tuturnya.

Sementara itu, Dansatgas TMMD ke-124 Tahun Anggaran 2025, Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P, berharap semangat kebersamaan antara TNI dan masyarakat dapat terus terjaga hingga seluruh program rampung. “Kami akan terus berupaya menyelesaikan seluruh sasaran fisik dan non-fisik tepat waktu, dengan kualitas yang baik dan manfaat jangka panjang bagi warga,” tutup Andi Irfandi.

Bombana, Sultranet.com — Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menjadi salah satu sasaran fisik Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 Kodim 1431/Bombana di Dusun 1, Desa Wia-wia, Kecamatan Matausu, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, hari ini Satgas TMMD bersama masyarakat setempat mulai memasang ring balok dan kuda-kuda rumah milik Ibu Hasneni. Rabu (14/5/2025).

Kegiatan ini merupakan salah satu sasaran utama TMMD ke-124 yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas hunian masyarakat kurang mampu di wilayah terisolir. Progres pembangunan rumah Ibu Hasneni menunjukkan sinergi nyata antara TNI dan warga demi menciptakan kehidupan yang lebih layak dan sehat.

Salah seorang personel Satgas TMMD, Serda Nursan, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut mendapat dukungan penuh dari warga sekitar.

“Kami bersama masyarakat saling bahu-membahu. Gotong royong seperti ini adalah cerminan kemanunggalan TNI dengan rakyat,” ujarnya.

Danramil 1431-01/Rumbia, Kapten Inf Syafaruddin, menjelaskan bahwa pembangunan RTLH ini ditargetkan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam program TMMD.

“Kami memprioritaskan kualitas bangunan agar benar-benar layak huni dan tahan lama. Proses pengerjaan dilakukan dengan penuh semangat dan tanggung jawab,” ungkapnya.

Dansatgas TMMD ke-124, Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P., mengungkapkan harapannya agar program ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami berharap program ini tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga memberikan semangat baru bagi warga untuk lebih maju dan mandiri,” harapnya.

Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Dandim 1431/Bombana ini menambahkan bahwa pelaksanaan TMMD bukan sekadar pembangunan infrastruktur.

“TMMD adalah bukti nyata kehadiran TNI di tengah masyarakat. Kami ingin membangun wilayah dari pinggiran, sekaligus mempererat tali silaturahmi antara aparat dan warga,” pungkas Dandim.

Program TMMD ke-124 di Bombana ini mendapat sambutan positif dari warga Desa Wia-wia. Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan menunjukkan kesadaran kolektif untuk menciptakan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik.

Bombana, Sultranet.com – Memasuki pekan kedua pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124, Satgas TMMD Kodim 1431/Bombana mempercepat pengerjaan pondasi jembatan yang berada di Desa Kolombi, Kecamatan Matausu, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Rabu (14/05/2025). Pembangunan jembatan ini menjadi salah satu sasaran fisik utama TMMD demi menunjang akses masyarakat.

Koordinator pembangunan jembatan Kolombi, Lettu Inf Nyoman Admika, mengatakan bahwa percepatan pekerjaan dilakukan dengan tetap mengedepankan kualitas konstruksi.

“Kami menargetkan pondasi jembatan ini selesai sesuai jadwal agar tahap selanjutnya bisa segera dilakukan. Ini juga bagian dari bentuk pengabdian TNI kepada masyarakat,” ujarnya.

Warga setempat turut dilibatkan dalam pengerjaan. Usman, salah satu warga Desa Morengke yang ikut dalam kegiatan tersebut, mengaku senang bisa ambil bagian.

“Kami merasa terbantu dengan adanya TMMD ini. Selain membuka akses desa, kami juga jadi belajar teknik membangun yang baik,” ucapnya.

Dansatgas TMMD ke-124 Kodim 1431/Bombana, Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P., menjelaskan bahwa pembangunan jembatan di Kolombi merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan infrastruktur pedesaan. “Jembatan ini nantinya akan menghubungkan beberapa dusun, mempermudah mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian,” terangnya.

Lebih lanjut, Letkol Andi menyebut bahwa sinergi antara TNI dan warga sangat penting dalam menyukseskan program ini

“Semangat gotong royong masih menjadi kekuatan utama. Kita harap jembatan ini segera rampung agar manfaatnya cepat dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.

Dengan keterlibatan aktif prajurit dan warga, pembangunan pondasi jembatan Kolombi diproyeksikan selesai tepat waktu. TMMD ke-124 ini diharapkan membawa dampak positif, tak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat.