WAKATOBI, Sultranet.com – Polemik internal di STAI Wakatobi kembali memasuki babak baru. Setelah memenangkan perkara gugatan di Pengadilan Negeri Wangi-Wangi, Pengurus Yayasan Hasanah Wakatobi kini mempertimbangkan untuk menempuh langkah hukum balik terhadap eks pengelola kampus. Hal tersebut disampaikan Ketua Yayasan Hasanah Wakatobi, H. Arhawi, dalam konferensi pers yang digelar di kampus STAI Wakatobi, Kamis (21/5/2026), didampingi Sekretaris Yayasan La Umuri serta Ketua STAI Wakatobi Sarni, SH., MH.

Arhawi mengungkapkan, pihak yayasan menghormati seluruh proses hukum yang telah berjalan hingga keluarnya putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi pada 20 Mei 2026 dengan nomor perkara 19/Pdt.G/2025/PN Wangi-wangi yang menolak seluruh gugatan eks pengurus lama.

“Selama proses berjalan kami taat terhadap hukum, dan Alhamdulillah pengadilan telah memutuskan menolak gugatan pihak eks pengelola,” ujar Arhawi.

Menurutnya, hasil putusan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bersama tim kuasa hukum yayasan untuk mengambil langkah hukum lanjutan terhadap pengurus lama yang sebelumnya dipimpin Dr. Suruddin dkk.

“Setelah kami berkonsultasi dengan pendamping hukum, insyaallah kami juga mempertimbangkan melakukan gugatan balik terkait berbagai hal, terutama menyangkut pengelolaan kampus yang selama ini terkesan tidak terkontrol oleh yayasan,” katanya.

Arhawi menilai, selama kepengurusan sebelumnya, terdapat sejumlah persoalan administrasi dan tata kelola yang perlu dievaluasi. Bahkan, pihak yayasan juga menyoroti dugaan persoalan pengelolaan dana KIP-K mahasiswa hingga penarikan dana kampus sebesar Rp38 juta setelah pergantian pengurus.

“Jika ditemukan unsur melawan hukum, tentu langkah hukum akan kami tempuh demi mengembalikan nama baik dan citra STAI Wakatobi di mata publik,” tegas mantan Bupati Wakatobi itu.

Selain itu, Arhawi menyebut pihaknya kini fokus melakukan pembenahan internal kampus, termasuk memperbaiki tata kelola administrasi dan meningkatkan profesionalisme lembaga pendidikan tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan peluang program pemerintah bagi perguruan tinggi, termasuk akses beasiswa untuk mahasiswa.

Sementara itu, Ketua STAI Wakatobi Sarni menyebut putusan pengadilan menjadi penegasan bahwa kebijakan yayasan dalam melakukan pergantian pengurus telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Langkah hukum ini pada dasarnya sudah jelas. Kecuali jika pihak penggugat menempuh upaya banding, maka perkara yang sama sulit untuk dipersoalkan kembali,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, eks pengurus STAI Wakatobi menggugat Yayasan Hasanah Wakatobi terkait pemberhentian pengurus lama dan pengangkatan pengurus baru. Selain menggugat di Pengadilan Negeri Wangi-Wangi, pihak eks pengurus juga sempat mengajukan gugatan di PTUN, namun seluruh gugatan tersebut ditolak.

WAKATOBI, sultranet.com | Polemik internal STAI Wakatobi hingga kini terus bergulir dan semakin melebar. Setelah dilaporkan mahasiswa terkait dugaan penyalahgunaan dana Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), mantan Ketua STAI Wakatobi, Dr. Suruddin, kembali menjadi sorotan usai menggelar wisuda mahasiswa dengan mengatasnamakan kampus berbeda.

Prosesi wisuda tersebut diketahui dilaksanakan secara daring di kediaman pribadi Dr. Suruddin menggunakan nama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) At-Taqwa Gegerkalong Bandung. Sementara sebagian mahasiswa yang mengikuti wisuda disebut masih tercatat sebagai mahasiswa STAI Wakatobi.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat terkait legalitas akademik, status administrasi mahasiswa, hingga kewenangan penyelenggaraan wisuda di tengah konflik kepemimpinan kampus yang belum sepenuhnya selesai.

Sebelumnya, Forum Mahasiswa STAI Wakatobi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana KIP-K ke Kejaksaan Negeri dan Polres Wakatobi. Dalam laporan tersebut, mahasiswa menyebut nama Dr. Suruddin bersama sejumlah mantan pengelola kampus lainnya.

Mahasiswa menyoroti dugaan pemotongan dana KIP-K sebesar Rp2,4 juta hingga Rp3 juta setiap pencairan semester. Dana itu disebut digunakan untuk pembayaran SPP dan tabungan wisuda mahasiswa.

Menanggapi laporan tersebut, Dr. Suruddin justru mengaku siap diperiksa aparat penegak hukum. Ia menegaskan seluruh dokumen pengelolaan dana KIP-K lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya sebenarnya butuh dipanggil oleh polisi dan kejaksaan, dokumen saya lengkap,” ujar Dr. Suruddin saat ditemui di kediamannya, usai menobatkan Wisudawan, Rabu (20/05/2026).

Ia membantah tuduhan bahwa dana tersebut merupakan tabungan wisuda semata. Menurutnya, dana yang dipotong dari beasiswa mahasiswa digunakan untuk kebutuhan pendidikan seperti pembayaran SPP, seminar, hingga program praktik lapangan (PPL).

“Itu bukan biaya tabungan wisuda. Ada biaya SPP, seminar dan PPL yang digunakan untuk kebutuhan mahasiswa,” katanya.

Selain dugaan pengelolaan dana KIP-K, polemik STAI Wakatobi juga dipicu sengketa kepengurusan Yayasan Hasanah Wakatobi yang berujung pada pergantian pimpinan kampus.

Dr. Suruddin sebelumnya sempat menggugat pergantian tersebut melalui jalur hukum. Namun, gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Pengadilan Negeri (PN) dikabarkan ditolak.

Meski demikian, pihak Dr. Suruddin tetap mengklaim langkah-langkah yang dilakukan, termasuk perpindahan mahasiswa dan pelaksanaan wisuda, bertujuan menyelamatkan mahasiswa agar tidak dirugikan akibat konflik internal kampus.

Suruddin mengaku mahasiswa STAI Wakatobi yang mengikuti wisuda di kampus berbeda merupakan keputusan mahasiswa itu sendiri. Ia menyebut sejumlah mahasiswa datang ke rumahnya meminta solusi agar tetap dapat melanjutkan proses akademik mereka.
Awalnya, kata dia, semua mahasiswa direncanakan dialihkan ke STAI YPIQ Baubau. Namun ada perbedaan jurusan sehingga akhirnya sebagian diarahkan ke STIT At-Taqwa Gegerkalong Bandung.

Ia juga mengaku sempat dihubungi pihak Kopertais untuk membantu menyelamatkan mahasiswa agar tidak menjadi korban konflik internal kampus yang berkepanjangan. (ADM)

Bombana, Sulranet.com – Ketua Kelompok Duta Nelayan Bombana, H. Sarif, mengimbau Nelayan agar tetap tenang dan tidak mudah terpancing isu terkait kenaikan maupun kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang belakangan ramai diperbincangkan. Imbauan itu disampaikan saat ditemui awak media di kediamannya di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Rabu (20/5/2026).

Menurut H. Sarif, Nelayan perlu menyikapi informasi yang beredar dengan bijak dan tidak langsung mempercayai kabar yang belum memiliki kejelasan resmi dari pemerintah. Ia menilai penyebaran informasi yang belum terverifikasi dapat memicu keresahan di tengah masyarakat, khususnya para nelayan yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM untuk melaut.

“Kami mengajak para nelayan di Kabupaten Bombana, untuk tetap tenang dan bijak dalam menyikapi isu kenaikan harga BBM. Jangan mudah terprovokasi oleh isu yang belum tentu benar,” ujar H. Sarif.

Ia juga mengingatkan warga agar tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Menurutnya, tindakan panic buying justru dapat memicu kelangkaan dan berdampak pada masyarakat lain yang juga membutuhkan pasokan BBM untuk aktivitas sehari-hari maupun kebutuhan melaut.

Selain itu, H. Sarif mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar kondisi di wilayah pesisir tetap kondusif. Ia berharap aktivitas masyarakat, terutama nelayan, dapat berjalan normal tanpa terganggu oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya.

“Kita semua harus bersama-sama menjaga kondusivitas daerah. Jangan sampai isu yang belum pasti malah menimbulkan kepanikan dan menghambat aktivitas masyarakat nelayan,” katanya.

Di akhir penyampaiannya, Ketua Duta Nelayan Kabupaten Bombana itu berharap pemerintah terus memastikan ketersediaan serta ketercukupan BBM bagi nelayan. Menurutnya, dukungan pasokan BBM yang stabil sangat penting untuk menjaga keberlangsungan aktivitas melaut dan perekonomian masyarakat pesisir di Kabupaten Bombana.

WAKATOBI,sultranet.com | Dugaan penyalahgunaan dana Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di STAI Wakatobi resmi dilaporkan oleh Forum Mahasiswa STAI Wakatobi kepada aparat penegak hukum. Laporan tersebut dilayangkan ke Kejaksaan Negeri Wakatobi terkait dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor), serta ke Polres Wakatobi terkait dugaan penggelapan dan penipuan dana beasiswa mahasiswa.

Dalam laporan itu, mahasiswa menyoroti pengelolaan dana KIP-K Tahun Anggaran 2022 hingga 2025 yang diduga tidak transparan dan berpotensi merugikan mahasiswa penerima bantuan pendidikan dari negara.

Sejumlah nama turut disebut dalam laporan tersebut, di antaranya mantan Ketua STAI Wakatobi Dr. Suruddin, S.Pd., M.Pd., mantan Bendahara STAI Wakatobi H. La Dao, S.Pd., M.M., serta mantan Pembantu Bendahara Bahasana, S.E., yang diduga memiliki keterkaitan dalam pengelolaan dana KIP-K di lingkungan kampus.

Jenderal Lapangan (Jendlap) Forum Mahasiswa STAI Wakatobi, Risal, menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuh mahasiswa merupakan bentuk kepedulian terhadap transparansi pengelolaan dana pendidikan.

“Mahasiswa hanya meminta kejelasan terkait dana tabungan dan penggunaan dana yang selama ini dipotong dari beasiswa penerima KIP-K. Kami berharap aparat penegak hukum dapat bekerja profesional, objektif, dan transparan dalam mengusut laporan ini,” tegas Risal.

Berdasarkan data yang dihimpun mahasiswa, pada Tahun 2022 tercatat sebanyak 43 mahasiswa STAI Wakatobi menerima beasiswa KIP-K dengan nominal Rp6.600.000 per mahasiswa. Dana tersebut dicairkan melalui rekening pribadi masing-masing penerima.

Namun, usai pencairan setiap semester, pihak kampus melalui bendahara disebut melakukan pemotongan dana berkisar Rp2.400.000 hingga Rp3.000.000. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1.250.000 disebut digunakan untuk pembayaran SPP, sementara sisanya diklaim sebagai dana tabungan persiapan wisuda mahasiswa.

Mahasiswa mempertanyakan mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban dana tabungan tersebut karena dinilai tidak pernah dijelaskan secara rinci kepada penerima beasiswa.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti dugaan penarikan dana sebesar Rp38 juta dari rekening yayasan oleh mantan pembantu bendahara pada 24 September 2025, atau hanya berselang beberapa hari setelah pergantian kepengurusan yayasan pada 12 September 2025. Penarikan dana tersebut diduga dilakukan tanpa penjelasan terbuka kepada mahasiswa maupun pihak terkait lainnya.

Korlap II Forum Mahasiswa STAI Wakatobi, Musdaliva, menegaskan bahwa pelaporan tersebut bukan bertujuan menjatuhkan nama baik institusi kampus, melainkan untuk menjaga integritas lembaga pendidikan dan memastikan hak mahasiswa terlindungi.

“Kami datang bukan untuk mencemarkan nama baik kampus, tetapi meminta adanya keterbukaan dan kepastian hukum. Dana KIP-K merupakan hak mahasiswa yang bersumber dari negara sehingga pengelolaannya harus jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Musdaliva.

Forum Mahasiswa STAI Wakatobi mendesak aparat penegak hukum di Kabupaten Wakatobi segera melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang terkait guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana beasiswa tersebut. Mahasiswa berharap proses hukum berjalan profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. (ADM)

SULTRANET.COM, KONKEP— Pemerintah Desa Mata Buranga kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada masyarakat penerima manfaat. Penyaluran bantuan tersebut berlangsung di kantor desa dengan suasana tertib dan lancar.

Sebanyak 16 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan BLT Dana Desa yang dibayarkan sekaligus untuk periode enam bulan. Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan, sehingga total yang diterima masing-masing warga mencapai Rp1,8 juta.

Adapun total anggaran BLT Dana Desa yang disalurkan Pemerintah Desa Mata Buranga pada tahap tersebut mencapai Rp28,8 juta.

Kepala Desa Mata Buranga Rusmal, S.Sos mengatakan, mayoritas penerima bantuan merupakan warga lanjut usia (lansia) yang dinilai membutuhkan perhatian dan bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Penyaluran BLT ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah desa kepada masyarakat, khususnya para lansia dan warga kurang mampu agar dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok,” ujar Rusmal, Selasa (19/05/2026).

Ia menambahkan, penetapan penerima bantuan telah melalui proses pendataan dan musyawarah desa sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan transparan.

Warga penerima bantuan pun mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan pemerintah desa. Menurut mereka, bantuan tersebut sangat membantu di tengah meningkatnya kebutuhan hidup.

“Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu kami, terutama untuk kebutuhan sehari-hari,” ungkap salah seorang penerima manfaat.

Melalui program BLT Dana Desa, Pemerintah Desa Mata Buranga berharap kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat serta hubungan antara pemerintah desa dan warga tetap terjalin dengan baik.

Laporan: Aldi Dermawan

Sultranet, Bombana – Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di sektor pertanian kembali menunjukkan hasil nyata. Petani di Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, berhasil melaksanakan panen perdana padi sawah dari lahan yang dikembangkan melalui program CSR. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan produksi beras lokal, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat, Sabtu, 16 Mei 2026.

Panen perdana tersebut melibatkan kelompok tani penerima manfaat program CSR yang selama ini mendapatkan pendampingan teknis dan dukungan pengembangan lahan pertanian. Kegiatan panen juga dihadiri Camat Rarowatu Utara, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bombana Harno, SKM., M.Kes., Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Rahmatia, SP., MP., tim kerja teknis, serta para penyuluh pertanian yang mendampingi petani sejak tahap persiapan lahan, penanaman hingga masa panen.

Keberhasilan panen ini menjadi indikator positif bahwa sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat petani mampu mendorong peningkatan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Selain menghasilkan tambahan produksi beras bagi daerah, program tersebut juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan petani melalui hasil panen yang lebih baik.

Lahan yang dipanen merupakan bagian dari program pengembangan sawah yang didukung melalui skema CSR dan didampingi secara intensif oleh tenaga penyuluh pertanian. Pendampingan tersebut meliputi pengolahan lahan, penggunaan benih unggul, pengaturan pola tanam, hingga pengendalian organisme pengganggu tanaman.

Hasilnya, petani mampu menerapkan teknik budidaya yang lebih efektif sehingga produktivitas tanaman meningkat dibandingkan musim tanam sebelumnya. Kondisi tersebut memberikan optimisme baru bagi petani untuk terus mengembangkan usaha tani padi sebagai salah satu sumber pendapatan utama masyarakat di wilayah tersebut.

Camat Rarowatu Utara menyampaikan bahwa keberhasilan panen perdana ini memiliki arti penting bagi daerah, terutama dalam menjaga ketersediaan stok beras dan menekan potensi gejolak harga di pasar.

“Kalau produksi dalam negeri lancar, pasokan aman, maka harga di pasar juga lebih stabil. Ini langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, peningkatan produksi pangan lokal merupakan salah satu kunci menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Ketika kebutuhan beras dapat dipenuhi dari hasil produksi sendiri, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi sehingga distribusi pangan menjadi lebih efisien.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Harno, SKM., M.Kes., menjelaskan bahwa panen perdana tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung target peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Bombana.

Ia mengatakan, keberhasilan panen tidak hanya diukur dari luas lahan yang berhasil ditanami, tetapi juga dari produktivitas yang dicapai petani. Oleh karena itu, setiap hasil panen akan dilakukan pengukuran melalui metode ubinan oleh penyuluh pertanian sebagai dasar evaluasi dan perencanaan musim tanam berikutnya.

Data hasil ubinan nantinya akan menjadi bahan penting dalam penyusunan strategi peningkatan produksi padi, termasuk menentukan kebutuhan sarana produksi, pola tanam yang tepat, hingga langkah-langkah penguatan kapasitas petani di lapangan.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, SH, memberikan apresiasi terhadap keberhasilan kelompok tani yang telah memanfaatkan program CSR secara optimal. Menurutnya, keberhasilan tersebut membuktikan bahwa dukungan sarana dan pendampingan yang tepat dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Sarif menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana terus berkomitmen mendorong pembangunan sektor pertanian sebagai salah satu sektor strategis yang menopang perekonomian masyarakat. Selain meningkatkan produksi, pemerintah juga berupaya memastikan petani memperoleh akses pendampingan, teknologi, dan peluang pemasaran yang lebih baik.

Di sisi lain, kelompok tani penerima manfaat mengaku merasakan dampak positif dari program tersebut. Selain mendapatkan hasil panen yang meningkat, mereka juga memperoleh pendampingan teknis yang membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha tani.

Para petani juga mengaku lebih tenang menghadapi musim panen karena adanya kepastian pasar yang membantu menjaga nilai jual hasil produksi. Kondisi tersebut dinilai penting untuk memberikan motivasi kepada petani agar terus meningkatkan produktivitas dan memperluas areal tanam.

Keberhasilan panen perdana ini diharapkan menjadi model pengembangan pertanian yang dapat diterapkan di wilayah lain di Kabupaten Bombana. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, penyuluh pertanian, dan kelompok tani dinilai menjadi faktor utama yang mendorong keberhasilan program.

Dengan meningkatnya produksi beras lokal, Kabupaten Bombana diharapkan semakin mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, serta menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen.

Panen perdana padi sawah program CSR di Kecamatan Rarowatu Utara ini sekaligus menjadi bukti bahwa kolaborasi yang terbangun antara berbagai pihak mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak hanya meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga memperkuat fondasi ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan di tengah tantangan sektor pertanian yang terus berkembang. (adv)

Bombana, sultranet.com – Anggota DPRD Kabupaten Bombana, Suryadi, meninjau langsung pemukiman warga yang terdampak banjir di Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Selasa (12/5/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan di sela kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2026 yang dilaksanakannya di Kecamatan Poleang dan Kecamatan Poleang Barat sejak 11 hingga 16 Mei 2026. Kehadiran Suryadi di lokasi banjir merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana akibat tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir.

Saat berada di lokasi, Suryadi menyempatkan diri berdialog dan mendengarkan langsung keluhan warga terkait kondisi pemukiman yang terendam air. Sejumlah warga mengeluhkan buruknya saluran drainase yang dinilai belum mampu menampung debit air saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut.

Menurut Suryadi, banjir yang terjadi dipicu oleh tingginya intensitas curah hujan serta kondisi drainase yang belum optimal sehingga menyebabkan air meluap ke area pemukiman warga.

“Persoalan ini perlu segera mendapatkan perhatian bersama agar masyarakat tidak terus-menerus terdampak ketika musim hujan tiba,” ujar Politisi Partai Gerindra itu saat meninjau lokasi banjir.

Pada sore harinya, Suryadi kembali melakukan peninjauan bersama pihak Balai Pekerjaan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Desa Rakadua, staf Kecamatan Poleang Barat, serta sejumlah tokoh masyarakat. Peninjauan lanjutan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi aliran drainase dan titik-titik yang menjadi penyebab genangan air.

Ia berharap adanya langkah penanganan yang cepat dan terkoordinasi antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan masyarakat guna meminimalisasi dampak banjir di wilayah tersebut.

Selain meninjau kondisi pemukiman, Suryadi juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama di daerah rawan genangan dan bantaran saluran air. (JS)

Sultranet.com, Bombana – Dinas Pertanian Kabupaten Bombana terus mematangkan berbagai persiapan menghadapi musim tanam padi sawah tahun 2026. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi dengan Depot Pertamina Bombana guna memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi operasional alat dan mesin pertanian (alsintan) yang digunakan petani di berbagai sentra produksi pangan daerah.

Koordinasi tersebut dilakukan oleh Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian Kabupaten Bombana bersama Katimker Bombana dan jajaran Depot Pertamina Bombana. Pertemuan itu membahas kesiapan stok BBM jenis solar dan pertalite yang menjadi kebutuhan utama untuk mengoperasikan traktor, pompa air, alat tanam mekanis, serta berbagai peralatan pertanian modern lainnya menjelang musim tanam padi sawah tahun 2026, di Kabupaten Bombana.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, SH, mengatakan bahwa ketersediaan BBM merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan program peningkatan produksi pangan yang saat ini menjadi prioritas pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Menurutnya, penggunaan alsintan yang semakin luas di Kabupaten Bombana membutuhkan dukungan pasokan BBM yang memadai agar seluruh tahapan budidaya pertanian dapat berjalan sesuai jadwal tanam yang telah ditetapkan.

“Kami ingin memastikan seluruh kebutuhan petani, termasuk pasokan BBM untuk alsintan, tersedia dengan baik. Ketika bahan bakar aman, maka pengolahan lahan, penanaman hingga pemeliharaan tanaman dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Ini penting untuk mendukung target peningkatan produksi padi dan ketahanan pangan daerah,” ujar Sarif. (14/5)

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bombana saat ini terus mendorong modernisasi pertanian melalui pemanfaatan alsintan guna mempercepat pengolahan lahan, menekan biaya produksi, dan meningkatkan produktivitas petani. Karena itu, dukungan pasokan energi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan program tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Rahmatia, SP., MP, menegaskan bahwa koordinasi dengan pihak Pertamina telah menjadi agenda rutin yang dilakukan menjelang musim tanam.

“BBM adalah nyawa bagi alsintan kita. Kalau stok aman, penanaman padi sawah bisa berjalan tepat waktu sesuai kalender tanam. Kami ingin petani tidak terganggu karena faktor teknis di luar kendali mereka,” kata Rahmatia.

Menurutnya, kebutuhan BBM akan meningkat seiring dimulainya aktivitas pengolahan lahan di sejumlah sentra produksi padi di Kabupaten Bombana. Oleh karena itu, pihaknya melakukan pendataan lebih awal untuk memastikan kebutuhan bahan bakar dapat dipenuhi secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Dalam pertemuan tersebut, Depot Pertamina Bombana menyampaikan komitmennya untuk mendukung kebutuhan BBM sektor pertanian. Pasokan solar dan pertalite dipastikan tetap tersedia guna menunjang operasional alsintan yang digunakan kelompok tani, terutama penerima bantuan pemerintah.

Selain memastikan ketersediaan stok, pertemuan juga membahas mekanisme distribusi BBM agar dapat menjangkau kelompok tani secara lebih efektif. Perhatian khusus diberikan kepada wilayah sentra produksi padi sawah seperti Kecamatan Poleang, Rumbia, Rarowatu Utara, Lantari Jaya, dan Kabaena yang menjadi kawasan strategis pengembangan pertanian pangan di Kabupaten Bombana.

Rahmatia menjelaskan bahwa kelancaran distribusi BBM akan berpengaruh langsung terhadap percepatan tanam dan peningkatan indeks pertanaman. Dengan tersedianya bahan bakar yang cukup, alsintan dapat beroperasi secara maksimal sehingga pengolahan lahan dan penanaman dapat dilakukan lebih cepat.

Koordinasi antara Dinas Pertanian Bombana dan Pertamina ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan nasional serta percepatan pengembangan areal sawah baru yang terus didorong pemerintah.

Dinas Pertanian Bombana menilai keberhasilan sektor pertanian tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan benih unggul, pupuk, dan sarana produksi lainnya, tetapi juga oleh dukungan logistik yang memadai, termasuk pasokan BBM yang stabil dan mudah diakses petani.

Untuk itu, Dinas Pertanian Kabupaten Bombana mengimbau seluruh kelompok tani agar segera melaporkan kebutuhan BBM alsintan melalui UPTD dan penyuluh pertanian di wilayah masing-masing. Langkah tersebut diperlukan agar pendataan kebutuhan dapat dilakukan secara akurat sehingga alokasi dan distribusi BBM dapat disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. (adv)

BOMBANA, sultranet.Com – Anggota Legislatif (Aleg) DPRD Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara dari Partai Bulan Bintang (PBB), Kusmardin, SH bergerak cepat membantu warga Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, yang terdampak banjir akibat hujan deras. Belasan rumah warga dilaporkan terendam setelah curah hujan tinggi mengguyur wilayah tersebut, Rabu (13/5/2026).

Kusmardin yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PBB Bombana mengatakan, banjir mulai terjadi sekitar pukul 13.00 WITA. Saat itu dirinya masih menjalankan agenda reses di Desa Matabundu sebelum akhirnya menuju lokasi terdampak banjir.

“Banjir mulai sekitar jam satu siang. Saya saat itu masih reses di Desa Matabundu. Sekitar jam tiga sore saya tiba di lokasi dan langsung menghubungi Kepala BPBD Bombana,” kata Kusmardin.

Setelah menerima laporan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bombana turun ke lokasi sekitar pukul 19.00 WITA dengan membawa dua unit mesin alkon untuk membantu menyedot genangan air di rumah warga.

Kusmardin bersama personel BPBD, aparat kepolisian dari Polsek Poleang Barat, serta Dinas PMD turut membantu warga hingga proses penanganan selesai sekitar pukul 22.00 WITA.

“BPBD datang membawa dua mesin alkon. Kami bersama pihak kepolisian dan dinas terkait membantu warga sampai sekitar jam sepuluh malam baru selesai,” ujarnya.

Ia menambahkan, dua unit mesin alkon tersebut untuk sementara masih disiagakan di Desa Rakadua guna mengantisipasi banjir susulan. Menurutnya, wilayah tersebut cukup rawan tergenang ketika hujan deras turun dalam waktu singkat.

“Dua alkon itu masih disimpan sementara di lokasi untuk antisipasi kalau banjir kembali terjadi. Karena kalau hujan deras sekitar tiga puluh menit saja, air sudah mulai meluap,” jelasnya.

Kusmardin berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan sistem drainase di kawasan tersebut agar persoalan banjir tidak terus berulang dan merugikan masyarakat.

“Ke depan kami berharap ada perbaikan drainase supaya banjir seperti ini bisa diminimalisir,” tutupnya. (IS)

Sultranet.com, Kendari – Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat upaya penyelarasan data sektor perkebunan melalui Pertemuan Sinkronisasi Data Statistik Perkebunan Angka Sementara (ASEM) Tahun 2025. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh data perkebunan dari kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara tersaji secara valid, akurat, dan terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan perkebunan yang tepat sasaran, berlangsung di Hotel Claro Kendari selama tiga hari, 11 hingga 13 Mei 2026.

Pertemuan tersebut mempertemukan pengelola data statistik perkebunan dari seluruh kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara bersama tim teknis Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara. Forum ini difokuskan pada penyamaan persepsi dalam proses pengumpulan, verifikasi, validasi, dan pelaporan data statistik perkebunan yang menjadi acuan pembangunan sektor perkebunan di daerah.

Data yang dibahas meliputi luas areal tanaman perkebunan, jumlah produksi, tingkat produktivitas, serta jumlah petani pada berbagai komoditas unggulan Sulawesi Tenggara seperti kakao, kelapa sawit, jambu mete, lada, kelapa, dan sejumlah komoditas strategis lainnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menilai sinkronisasi data menjadi kebutuhan mendesak mengingat data statistik merupakan fondasi utama dalam merumuskan program pembangunan, menyusun alokasi anggaran, hingga menentukan arah kebijakan yang berdampak langsung terhadap petani dan pelaku usaha perkebunan.

Dalam kegiatan tersebut, masing-masing daerah diberikan kesempatan untuk memaparkan perkembangan data perkebunan di wilayahnya. Selanjutnya, data yang disampaikan dilakukan pencocokan dan pembahasan bersama guna menghindari perbedaan angka yang berpotensi memengaruhi kualitas perencanaan pembangunan.

Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa kualitas data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan program pembangunan perkebunan.

“Sinergi yang kuat hari ini menjadi langkah penting untuk mendukung kebijakan yang lebih tepat, efektif, dan berkelanjutan di masa mendatang. Tanpa data yang akurat, program bantuan bibit, pupuk, hingga infrastruktur kebun bisa tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan sektor perkebunan tidak hanya membutuhkan dukungan anggaran dan program yang besar, tetapi juga harus didasarkan pada data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan data yang valid, pemerintah dapat mengetahui kondisi riil di lapangan sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan petani.

Ia menjelaskan, data statistik perkebunan memiliki peran penting dalam menentukan berbagai kebijakan strategis, mulai dari pengembangan kawasan perkebunan, distribusi bantuan sarana produksi, peningkatan kapasitas petani, hingga pembangunan infrastruktur pendukung sektor perkebunan.

Selain itu, data yang akurat juga menjadi dasar dalam melakukan evaluasi terhadap capaian program pembangunan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Dengan demikian, pemerintah dapat mengukur efektivitas program sekaligus melakukan perbaikan terhadap berbagai kendala yang ditemukan di lapangan.

Dalam forum tersebut, peserta juga membahas sejumlah tantangan yang selama ini dihadapi dalam pengelolaan data statistik perkebunan, seperti perbedaan metode pendataan, keterbatasan sumber daya manusia, hingga dinamika perubahan luas areal dan produksi yang terjadi di masing-masing daerah.

Melalui sinkronisasi ini, seluruh daerah diharapkan memiliki standar yang sama dalam melakukan pendataan sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat dan dapat digunakan sebagai rujukan bersama. Kesamaan persepsi tersebut dinilai penting agar tidak terjadi perbedaan data antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi.

Hasil sinkronisasi Data Statistik Perkebunan Angka Sementara Tahun 2025 nantinya akan menjadi salah satu dokumen penting dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026. Selain itu, data tersebut juga akan digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pembangunan sektor perkebunan di Sulawesi Tenggara.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap kegiatan ini mampu memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan data statistik perkebunan. Dengan data yang semakin kredibel dan berkualitas, berbagai program pembangunan di sektor perkebunan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di tengah tantangan sektor perkebunan yang terus berkembang, mulai dari perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, hingga tuntutan peningkatan produktivitas, keberadaan data yang akurat menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan daya saing komoditas perkebunan Sulawesi Tenggara.

Melalui sinergi yang terbangun dalam pertemuan ini, pemerintah optimistis sektor perkebunan Sulawesi Tenggara akan semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani yang menjadi pelaku utama pembangunan perkebunan. (adv)