Bombana, sultranet.com — Upaya mempercepat hadirnya lembaga peradilan di Kabupaten Bombana kembali menguat. Lembaga Bantuan Hukum Rakyat (LBHR) Sulawesi Tenggara bersama anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad, menemui Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si  di Rujab Bupati untuk mendorong percepatan pendirian Pengadilan Negeri di wilayah tersebut, Senin (20/4/2026).

Pertemuan tersebut membahas urgensi kehadiran Pengadilan Negeri sebagai bagian dari pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat. Direktur LBHR Sultra, Muhammad Basri Tahir, SH, menegaskan bahwa kebutuhan tersebut sudah sangat mendesak, mengingat Kabupaten Bombana telah berdiri sejak tahun 2003 namun hingga kini belum memiliki pengadilan sendiri.

“Bombana ini sudah mekar sejak 2003, tetapi sampai hari ini belum memiliki Pengadilan Negeri. Sementara daerah lain yang dimekarkan pada periode yang sama sudah lebih dulu memilikinya,” kata Basri.

Ia menjelaskan, secara administratif maupun kesiapan fisik, rencana pendirian Pengadilan Negeri Bombana sebenarnya telah lama rampung. Lahan untuk pembangunan gedung telah tersedia, sementara seluruh dokumen persyaratan disebut sudah lengkap dan berada di Kementerian Sekretariat Negara.

“Kami sudah bertemu dengan sekretariat Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada Februari 2025. Informasi yang kami terima, semua kelengkapan berkas sudah lama selesai dan sudah ada di Kementerian Sekretariat Negara. Tinggal menunggu Keputusan Presiden untuk bisa dieksekusi,” ujarnya.

Basri menilai, kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pembentukan Pengadilan Negeri Bombana kini hanya bergantung pada percepatan keputusan di tingkat pusat. Ia berharap pemerintah pusat segera memberikan perhatian agar kebutuhan dasar masyarakat dalam mengakses keadilan dapat terpenuhi.

Sementara itu, Yudi Utama Arsyad yang juga Ketua DPC Partai Bulan Bintang Bombana menyoroti dampak langsung yang dirasakan masyarakat akibat belum adanya Pengadilan Negeri di daerah tersebut. Selama ini, warga Bombana yang berperkara harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Pasarwajo, Kabupaten Buton.

“Selama ini masyarakat harus menyeberang ke Baubau, lalu melanjutkan perjalanan darat ke Buton untuk mengikuti sidang di PN Pasarwajo. Ini membutuhkan energi, waktu, dan biaya yang tidak sedikit,” kata Yudi.

Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak hanya membebani masyarakat, tetapi juga menyulitkan aparat penegak hukum yang harus menjalankan proses peradilan di luar wilayah. Karena itu, ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.

“Kami berharap ini segera menjadi atensi bersama. Kehadiran Pengadilan Negeri di Bombana akan sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan akses keadilan yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menyatakan komitmennya untuk mengawal langsung proses percepatan pembentukan Pengadilan Negeri Bombana. Ia mengaku prihatin dengan kondisi yang dihadapi masyarakat selama ini.

“Saya prihatin masyarakat harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mencari keadilan. Ini tentu tidak ideal,” kata Burhanuddin.

Ia menegaskan akan segera melakukan koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara guna mendorong percepatan penerbitan Keputusan Presiden terkait pembentukan Pengadilan Negeri Bombana.

“Kami siap mengawal ini. Kami akan berkoordinasi langsung dengan Mensesneg agar pembentukan Pengadilan Negeri Bombana bisa menjadi prioritas dan segera direalisasikan,” tegasnya.

Bombana, Sultranet.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana terus memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait sistem pelayanan kesehatan dasar melalui kegiatan sosialisasi tentang fungsi dan perbedaan Puskesmas rawat inap dan non rawat inap. Kegiatan tersebut digelar di Kelurahan Taubonto, Kecamatan Rarowatu, dan diikuti oleh masyarakat umum serta tokoh masyarakat setempat sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan kesehatan yang tersedia di wilayah mereka, Jumat, 17 April 2026.

Kegiatan sosialisasi itu dihadiri sekitar 35 peserta yang terdiri dari warga dan tokoh masyarakat di Kecamatan Rarowatu. Dalam kegiatan tersebut, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, S.ST., M.Kes., hadir sebagai narasumber utama.

Sosialisasi tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai status pelayanan kesehatan di Puskesmas Rarowatu, termasuk perbedaan fungsi antara puskesmas rawat inap dan puskesmas non rawat inap sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dalam pemaparannya, Fatmiati menjelaskan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh perbedaan jenis layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana memandang penting dilakukannya edukasi langsung kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas.

“Melalui sosialisasi ini, kami ingin masyarakat memahami fungsi serta jenis layanan yang tersedia di puskesmas, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan secara tepat sesuai kebutuhan,” ujar Fatmiati.

Ia menjelaskan, puskesmas rawat inap memiliki fasilitas pelayanan yang memungkinkan pasien mendapatkan perawatan sementara dengan pengawasan tenaga medis dalam kondisi tertentu. Sementara puskesmas non rawat inap lebih berfokus pada pelayanan kesehatan dasar, promotif, preventif, pemeriksaan umum, dan tindakan medis ringan tanpa layanan perawatan inap.

Menurut Fatmiati, pemahaman masyarakat mengenai sistem pelayanan kesehatan sangat penting karena berkaitan langsung dengan efektivitas pelayanan di lapangan. Dengan mengetahui jenis layanan yang tersedia, masyarakat dapat lebih mudah menentukan langkah penanganan kesehatan yang tepat sesuai kondisi pasien.

Selain menjelaskan regulasi terbaru tentang penyelenggaraan puskesmas, kegiatan tersebut juga menjadi wadah dialog antara masyarakat dan pemerintah daerah terkait pelayanan kesehatan di Kecamatan Rarowatu. Sejumlah peserta tampak aktif menyampaikan pertanyaan dan masukan mengenai layanan kesehatan yang selama ini mereka terima.

Fatmiati menegaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar, termasuk memperkuat komunikasi dan edukasi kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan dapat dipahami secara menyeluruh.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya datang berobat ketika sakit, tetapi juga memahami bagaimana sistem pelayanan kesehatan bekerja dan bagaimana memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal,” katanya.

Ia menambahkan, sosialisasi tersebut juga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan kesehatan dasar yang mudah diakses, berkualitas, dan sesuai standar pelayanan kesehatan nasional.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam memahami sistem kesehatan akan membantu meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat lebih aktif menjaga kesehatan diri dan keluarga melalui pola hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

Dalam kegiatan itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah dengan menjaga komunikasi yang baik bersama tenaga kesehatan dan pemerintah setempat.

Kehadiran tokoh masyarakat dalam kegiatan tersebut dinilai penting karena dapat membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas terkait jenis layanan kesehatan yang tersedia di puskesmas.

Melalui sosialisasi itu, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap masyarakat semakin memahami hak dan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

“Edukasi kepada masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun pelayanan kesehatan yang efektif. Ketika masyarakat memahami sistem layanan kesehatan, maka pelayanan juga akan berjalan lebih optimal,” tambah Fatmiati.

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Kesehatan memastikan kegiatan edukasi dan sosialisasi serupa akan terus dilakukan di berbagai wilayah sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh. (adv)

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menunjukkan keseriusan dalam menyongsong ajang Harmoni Sultra 2026 dengan menggelar rapat koordinasi persiapan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kolaka Utara, H. Muh. Idrus, S.Sos., M.Si., di Aula Kantor Bupati, Kamis (16/4/2026).

Rapat tersebut digelar sebagai langkah konkret memastikan kesiapan daerah dalam berpartisipasi pada event tahunan tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan berlangsung pada 24–27 April 2026 di Kota Kendari.

Dalam arahannya, Sekda menekankan pentingnya kerja sama dan sinergi lintas sektor agar seluruh rangkaian persiapan dapat berjalan maksimal dan tepat waktu. Ia menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Kolaka Utara untuk mengambil peran aktif sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“Koordinasi yang solid menjadi kunci keberhasilan kita. Semua perangkat daerah harus terlibat aktif agar Kolaka Utara dapat tampil maksimal dan memberikan kesan terbaik,” tegasnya.

Selain itu, Sekda juga menekankan target kesiapan seluruh aspek teknis sebelum pembukaan kegiatan pada 24 April mendatang. Hal ini penting agar partisipasi Kolaka Utara tidak hanya sekadar hadir, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata dalam memeriahkan kegiatan tersebut.

Momentum Harmoni Sultra 2026 juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai ajang strategis untuk mempromosikan potensi daerah, mulai dari produk unggulan UMKM, kekayaan budaya, hingga sektor pariwisata.

Dalam rapat tersebut, dibahas pula sejumlah agenda kegiatan yang akan diikuti oleh Kabupaten Kolaka Utara, di antaranya pameran UMKM yang dikoordinatori oleh Dinas PUPR, pawai budaya di bawah koordinasi Dinas Pariwisata, serta kegiatan bersepeda eksekutif yang akan diikuti oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda.

Selain itu, Bupati Kolaka Utara juga dijadwalkan turut ambil bagian dalam lomba menyanyi lagu daerah sebagai bentuk partisipasi dan dukungan terhadap pelestarian budaya lokal.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh seluruh jajaran Kepala OPD se-Kabupaten Kolaka Utara yang menyatakan komitmennya untuk mendukung dan menyukseskan keikutsertaan daerah dalam Harmoni Sultra 2026.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) serta Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, menyampaikan bahwa persiapan terus dimatangkan secara bertahap dan terkoordinasi.

“Seluruh OPD telah diberikan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kami optimistis Kolaka Utara dapat tampil optimal dan memberikan kontribusi terbaik dalam event ini,” ujarnya.

Dengan persiapan yang matang dan dukungan lintas sektor, Pemkab Kolaka Utara optimistis dapat memanfaatkan ajang Harmoni Sultra 2026 sebagai momentum memperkenalkan potensi daerah sekaligus memperkuat identitas budaya di tingkat provinsi. (IS)

Wakatobi, sultranet.com – Angin laut berembus pelan di pesisir Wakatobi. Di tanah yang sederhana itu, seorang anak kecil pernah menyusuri hari-harinya dengan menjajakan kasoami, makanan khas yang akrab di meja makan masyarakat setempat. Dari langkah-langkah kecil itulah, kisah panjang Ir. Alwan, ST., M.S.P., bermula.

Tak banyak yang menyangka, anak pesisir yang tumbuh dalam keterbatasan itu kelak berdiri menyandang gelar doktor dengan predikat cum laude.

Alwan lahir di Bira, Kabupaten Wakatobi pada 3 April 1991 silam. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana, tanpa kemewahan, bahkan dengan akses pendidikan yang terbatas. Namun, justru dari ruang hidup yang sempit itulah tekadnya menempa diri. Sejak kecil, ia telah mengenal arti kerja keras, menjual kasoami bukan sekadar membantu orang tua, tetapi menjadi sekolah kehidupan yang mengajarinya tentang tanggung jawab dan keteguhan.

Di bawah terik matahari dan kelelahan yang kerap datang lebih awal, Alwan belajar satu hal penting: masa depan tidak diberikan, tetapi diperjuangkan.

Langkah pendidikannya dimulai dari SDN Antapia di Wangi-wangi, kemudian berlanjut ke SMP Negeri 1 Wangi-wangi dan SMA Negeri 1 Wangi-wangi. Lulus pada 2010, ia tidak memilih tinggal dalam zona nyaman. Dengan keberanian yang tumbuh dari keterbatasan, Alwan merantau ke Makassar membawa mimpi besar yang belum tentu dipahami banyak orang.

Di Universitas Bosowa, ia menapaki perjalanan panjang yang tidak selalu mudah. Tahun 2015, ia menyelesaikan pendidikan S1 di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota. Perjalanan itu berlanjut hingga ia meraih gelar magister pada 2020.

Namun bagi Alwan, capaian bukanlah titik akhir. Ia terus menantang dirinya. Tahun 2021, ia menyelesaikan pendidikan profesi insinyur di Universitas Muslim Indonesia.

Puncak dari perjalanan sunyi itu datang ketika ia kembali ke Universitas Bosowa untuk menempuh program doktoral. Di sanalah ia mencatatkan capaian luar biasa menyelesaikan S3 hanya dalam waktu 2,5 tahun, dengan predikat cum laude.

Sebuah prestasi yang bukan sekadar angka, melainkan akumulasi dari kerja keras yang tak pernah berhenti sejak masa kecilnya.

Kini, Alwan berdiri sebagai akademisi sekaligus praktisi yang diperhitungkan. Ia mengabdikan diri sebagai dosen, serta dipercaya mengemban sejumlah posisi strategis. Sejak 2026, ia menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Teknik di Universitas Sulawesi Tenggara. Ia juga dipercaya sebagai Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) Sulawesi Tenggara periode 2024–2027, serta Koordinator Wilayah Sulawesi pada Perkumpulan Ahli Informasi Geospasial Indonesia.

Prestasinya diperkuat dengan berbagai sertifikasi profesional di bidang perencanaan wilayah dan kota serta geospasial yang diraihnya pada 2023. Dalam karier akademik, ia terus menunjukkan perkembangan dengan capaian pangkat Asisten Ahli (III/b) pada 2025.

Namun di balik semua pencapaian itu, Alwan tetap menjaga kesederhanaannya. Ia adalah anak dari La Wali (almarhum) dan Wa Isi, orang tua yang mungkin tak mewariskan kemewahan, tetapi mewariskan nilai keteguhan. Dalam perjalanan hidupnya, ia juga didampingi oleh sang istri, Siti Suciati, S.Pd, yang menjadi penopang di setiap langkah.

Bagi Alwan, keberhasilan bukan hanya tentang dirinya. Ia melihatnya sebagai harapan bagi banyak anak muda dari daerah.

“Perjalanan ini bukan hanya tentang saya, tetapi tentang harapan bagi banyak anak muda dari daerah bahwa mereka juga bisa,” ujarnya. (15/4)

Kisah Alwan bukan sekadar cerita sukses. Ini adalah potret tentang keberanian menantang nasib. Tentang seorang anak pesisir yang menolak tunduk pada keterbatasan. Tentang mimpi yang tetap hidup, bahkan ketika dunia terasa sempit.

Hari ini, nama Alwan bukan hanya dikenal sebagai akademisi. Ia telah menjadi simbol bahwa dari kesederhanaan, bisa lahir kekuatan besar. Bahwa dari pesisir yang jauh, bisa tumbuh mimpi yang menjangkau dunia.

Dan bahwa, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, selama ada keberanian untuk memperjuangkannya.

Penulis: Samidin

Wakatobi, Sultranet.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Wakatobi resmi memiliki nahkoda baru setelah Sahwan ditetapkan sebagai Ketua Umum melalui forum Konferensi Cabang (Konfercab) I. Penetapan tersebut menjadi titik awal peralihan kepemimpinan sekaligus penanda arah baru gerakan organisasi mahasiswa Islam tersebut di daerah, Selasa, 14 April 2026.

Keputusan itu dihasilkan dalam forum Konfercab I yang berlangsung sejak 11 hingga 14 April 2026. Agenda tersebut menjadi momentum penting dalam perjalanan HMI Cabang Wakatobi, karena untuk pertama kalinya cabang ini menggelar konferensi tingkat cabang secara penuh dan menentukan kepemimpinan baru secara demokratis.

Proses persidangan berlangsung dinamis dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip organisasi. Forum dipimpin oleh dua pimpinan sidang, Tina Saputri dan Wa Tiara, yang memastikan jalannya sidang berjalan tertib, terarah, dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Ketua Panitia Konfercab I, Delan Putri Setiawan, menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Ia menyebut keberhasilan penyelenggaraan konferensi tidak lepas dari kerja sama seluruh elemen kader.

“Kami memastikan seluruh proses konferensi berjalan sesuai mekanisme organisasi, sehingga hasil yang ditetapkan memiliki legitimasi yang kuat,” ujar Delan dalam keterangannya.

Forum Konfercab turut dihadiri oleh dua komisariat penuh, yakni Komisariat Lafran Pane dan Komisariat Hijau Hitam. Kedua komisariat tersebut memiliki hak suara dalam forum, serta berperan aktif dalam setiap tahapan pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam proses pemilihan ketua umum.

Terpilihnya Sahwan diharapkan mampu membawa energi baru bagi HMI Cabang Wakatobi. Selain memperkuat konsolidasi internal, kepemimpinan baru ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kaderisasi serta memperluas kontribusi organisasi dalam merespons dinamika sosial, keumatan, dan kebangsaan di wilayah Wakatobi.

Pergantian kepemimpinan ini sekaligus menandai berakhirnya masa kepengurusan sebelumnya dan membuka ruang bagi inovasi gerakan yang lebih progresif. Sejumlah kader menyambut hasil konferensi dengan optimisme, seraya berharap kepemimpinan baru mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks.

Dengan legitimasi yang kuat dari forum tertinggi di tingkat cabang, Sahwan kini memikul tanggung jawab besar untuk menjaga marwah organisasi serta mengakselerasi peran HMI sebagai wadah kaderisasi intelektual dan sosial di daerah.

Ke depan, HMI Cabang Wakatobi diharapkan tidak hanya menjadi ruang pembinaan kader, tetapi juga tampil sebagai mitra kritis dan konstruktif dalam pembangunan daerah, serta mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat.

Pewarta: Samidin

Kendari, sultranet.com – Empat kandidat calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bombana resmi menjalani tahapan asesmen dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), sebagai proses penentu untuk mengisi posisi Jendral Aparatur Sipil Negara di wilayah penghasil emas itu, bertempat di Hotel Qubah 9, Selasa (14/4/2026).

Tahapan ini menjadi bagian penting dalam rangka menilai kompetensi para peserta secara menyeluruh, mulai dari kemampuan manajerial, teknis, hingga aspek kepemimpinan. Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara objektif, profesional, dan transparan.

Kepala BKPSDM Bombana, Abdul Muslikh, mengatakan bahwa seluruh tahapan seleksi dirancang untuk menjaring figur terbaik yang mampu menjalankan peran strategis sebagai Sekda.

“Proses seleksi Pejabat Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Bombana dilaksanakan secara profesional dan transparan,” ujar Muslikh.

Ia menjelaskan, asesmen dilaksanakan selama dua hari, yakni 14 hingga 15 April 2026, dengan rangkaian kegiatan yang terstruktur dan komprehensif. Pada hari pertama, peserta mengikuti registrasi, pembukaan serta pengarahan dari ketua tim penilai, kemudian dilanjutkan dengan simulasi analisis kasus.

Selanjutnya, peserta menjalani simulasi in-tray untuk menguji kemampuan dalam menangani berbagai persoalan administratif dan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Setelah jeda istirahat, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi leaderless group discussion (LGD) guna menilai kemampuan komunikasi, kerja sama tim, serta kepemimpinan tanpa struktur formal.

Hari pertama asesmen ditutup dengan wawancara berbasis kompetensi yang bertujuan menggali lebih dalam pengalaman, integritas, serta kesiapan peserta dalam mengemban tugas sebagai Sekda.

Pada hari kedua, peserta kembali mengikuti registrasi sebelum menjalani psikotes untuk mengukur aspek kepribadian, kecerdasan, dan stabilitas emosi. Rangkaian asesmen kemudian diakhiri dengan sesi monitoring dan evaluasi.

Empat peserta yang mengikuti tahapan ini merupakan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, yakni Drs. Hasdin Ratta, M.Si, Darwin, SE, Sadli Sirajuddin, S.Kom., M.A.P, dan Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K. Keempatnya telah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan rekam jejak sebelumnya.

Menurut Muslikh, tahapan asesmen menjadi salah satu penentu utama dalam proses seleksi karena memberikan gambaran komprehensif mengenai kapasitas dan kesiapan peserta.

“Semoga Sekretaris Daerah yang dinyatakan lulus pada seleksi ini dapat menjadi motor penggerak birokrasi, menjaga stabilitas kebijakan pemerintahan, serta menjadi jembatan yang baik dengan kepala daerah dan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bombana,” katanya.

Ia menambahkan, seleksi terbuka ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk menghadirkan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.

Posisi Sekretaris Daerah memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan jalannya pemerintahan serta memastikan sinkronisasi kebijakan antara kepala daerah dan seluruh perangkat daerah. Karena itu, proses seleksi dilakukan secara ketat untuk memastikan hanya kandidat terbaik yang terpilih. (IS)

Pewarta : Tasya

Bombana, sultranet.com – Anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Bombana untuk segera mengalokasikan anggaran penggajian bagi sekitar 2.000 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi paruh waktu (PW) yang hingga kini belum menerima hak mereka, dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bersama DPRD Bombana, Senin (13/4/2026).

Dalam forum resmi tersebut, Yudi yang akrab disapa Bintang Parlemen itu menyuarakan tuntutan secara tegas di hadapan jajaran pemerintah daerah. Ia menilai persoalan keterlambatan gaji PPPK PW bukan sekadar isu administratif, melainkan sudah masuk kategori darurat karena menyangkut keberlangsungan hidup ribuan tenaga kerja dan keluarganya.

“Kita bicara soal lebih dari 2.000 orang yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan ini. Ini bukan hal sepele, ini darurat. Mereka sudah bekerja sejak dilantik, tetapi hingga hari ini belum menerima gaji, bahkan kontrak kerja pun belum mereka pegang,” tegas Yudi dalam rapat tersebut.

Ia mengakui kondisi keuangan daerah mungkin menjadi tantangan, namun menurutnya hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak dasar para tenaga PPPK PW. Apalagi, kata dia, peran mereka sangat vital dalam mendukung operasional organisasi perangkat daerah (OPD), terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Guru dan tenaga kesehatan adalah ujung tombak pelayanan masyarakat. Mereka sudah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, tapi haknya belum diberikan. Ini harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Yudi juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan nasib para PPPK PW selama dirinya masih menjabat sebagai anggota DPRD Bombana. Ia menyebut perjuangan ini telah dimulai sejak awal, termasuk saat mendorong pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK.

“Saya sampaikan kepada seluruh PPPK PW, selama saya masih di DPRD, saya akan terus berada di barisan terdepan memperjuangkan hak-hak kalian,” katanya kepada wartawan.

Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Bombana itu juga mengungkapkan bahwa perjuangan belum selesai. Ia meminta dukungan dari semua pihak, baik DPRD maupun pemerintah daerah, agar persoalan ini segera mendapat perhatian serius dan solusi konkret.

“Ini tanggung jawab kita bersama. Saya berharap pemerintah daerah dan seluruh anggota DPRD dapat memberikan atensi penuh. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut,” ujarnya.

Meski demikian, Yudi mengajak para PPPK PW untuk tetap menjalankan tugas dengan baik dan menunjukkan dedikasi kepada daerah. Ia percaya bahwa kinerja yang baik akan menjadi bagian penting dalam memperkuat posisi mereka dalam memperjuangkan hak.

“Saya minta tetap bekerja dengan baik, tunjukkan pengabdian terbaik untuk daerah. Kita perjuangkan bersama hak-hak kalian,” ucapnya.

Ia juga menyatakan keyakinannya terhadap kepemimpinan Bupati Bombana, H. Burhanuddin, yang dinilainya memiliki kepedulian terhadap nasib para PPPK PW. Menurutnya, saat ini pemerintah daerah tengah berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Saya yakin Bupati sangat peduli dan sedang mencari jalan keluar. Kita semua berharap ada solusi cepat agar hak mereka segera terpenuhi,” tuturnya.

Di akhir pernyataannya, Yudi menegaskan bahwa dirinya akan terus bersama rakyat dalam memperjuangkan kepentingan publik, termasuk memastikan kesejahteraan tenaga PPPK di Bombana.

“Jangan ragu, saya akan selalu bersama rakyat untuk memperjuangkan kepentingan mereka,” pungkasnya.

Pewarta: Azuli

Jakarta, sultranet.com – PT BPR Bahteramas sukses menorehkan prestasi nasional dengan meraih tiga penghargaan bergengsi dalam ajang Top BUMD Awards 2026 yang digelar di Hotel Raffles Jakarta, Senin (13/4/2026).

Tiga penghargaan tersebut meliputi TOP BUMD Bintang 4 untuk kinerja perusahaan, Top CEO BUMD 2026 yang diraih Direktur Utama Yusrianti Mansur, serta TOP Pembina BUMD 2026 yang diberikan kepada Bupati Bombana Burhanuddin dan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka.

Capaian ini menegaskan keberhasilan BPR Bahteramas Bombana dalam menjaga kinerja bisnis, memperkuat tata kelola perusahaan, serta meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan dan pembinaan dari pemerintah daerah, khususnya Bupati Bombana, dinilai menjadi faktor penting di balik keberhasilan tersebut.

Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa prestasi ini merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah daerah dan manajemen BUMD dalam membangun sistem yang profesional dan berdaya saing.

“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa BUMD kita mampu berdaya saing dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah. Pemerintah daerah akan terus mendukung agar kinerja PT BPR Bahteramas Bombana semakin optimal,” ujar Burhanuddin.

Ia menambahkan, penguatan tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG), peningkatan profesionalisme, serta inovasi berkelanjutan akan terus didorong agar BUMD mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, turut mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan yang diraih tidak hanya menjadi simbol prestasi, tetapi juga bukti nyata dari kerja keras dan kolaborasi yang solid antara BUMD dan pemerintah daerah.

“Penghargaan ini bukan sekadar pencapaian, tetapi bukti kerja nyata BUMD di Sulawesi Tenggara yang mampu berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Sementara itu, Komisaris Utama PT BPR Bahteramas, Dr. Sofyan, menyebut penghargaan tersebut sebagai hasil kerja kolektif seluruh jajaran perusahaan.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat kinerja bisnis, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Direktur Utama Yusrianti Mansur juga menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menilai keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antara manajemen perusahaan, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, transformasi dan inovasi menjadi kunci dalam menjaga daya saing BPR di tengah dinamika sektor keuangan yang terus berkembang.

“Ajang TOP BUMD Awards merupakan salah satu corporate rating terbesar dan paling bergengsi di Indonesia dalam menilai kinerja BUMD,” kata Yusrianti.

Ajang ini diselenggarakan oleh Majalah Top Business yang diterbitkan oleh PT Madani Solusi Internasional, bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah serta sejumlah lembaga dan konsultan bisnis nasional.

Penilaian penghargaan dilakukan secara independen oleh dewan juri yang terdiri dari akademisi, praktisi bisnis, dan konsultan profesional dengan mempertimbangkan tiga indikator utama, yakni achievement (prestasi), improvement (perbaikan), dan contribution (kontribusi) terhadap bisnis, pelayanan publik, serta pembangunan ekonomi daerah.

Penghargaan TOP Pembina BUMD sendiri diberikan kepada kepala daerah yang dinilai memiliki peran strategis dalam membina dan mendorong peningkatan kinerja BUMD hingga mencapai predikat terbaik. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan BUMD tidak terlepas dari dukungan kebijakan dan pembinaan pemerintah daerah.

Ketua Penyelenggara Top BUMD Awards 2026, M. Lutfi Handayani, mengatakan BUMD diharapkan menjadi pemain utama dalam perekonomian daerah sekaligus penyedia layanan publik.

“BUMD harus menjadi kebanggaan daerah dan bangsa,” ujar Lutfi

Ia menjelaskan, untuk meraih penghargaan tersebut, setiap BUMD harus melalui proses penilaian oleh dewan juri yang mencakup pengisian kuesioner, wawancara, hingga sidang pleno.

Pada tahun ini, sebanyak 248 BUMD dan BLUD mengikuti ajang tersebut, meningkat 4,2 persen dibandingkan tahun 2025. Dari jumlah itu, 218 BUMD dinyatakan mengikuti seluruh tahapan penilaian secara lengkap.

Menurut Lutfi, kegiatan ini tidak hanya memberikan penghargaan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran melalui pemberian masukan dari dewan juri kepada peserta.

“Peserta mendapatkan rekomendasi langsung sebagai panduan untuk meningkatkan kinerja ke depan,” katanya.

Top BUMD Awards yang telah digelar sejak 2016 ini juga disebut sebagai bagian dari upaya mendorong BUMD agar lebih profesional, inovatif, dan berdaya saing di tingkat nasional.

Pewarta: Hardyawan

Bombana, sultranet.com – Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Yudi Utama Arsyad atau YUA, menyambut optimistis kepemimpinan baru partai di tingkat pusat di bawah komando Yuri Kemal Fadlullah sebagai Ketua Umum dan Ruksamin sebagai Sekretaris Jenderal DPP PBB, yang ditetapkan melalui Sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) pada Rabu (11/3/2026).

YUA yang juga anggota DPRD Bombana menilai, duet Yuri–Ruksamin menghadirkan energi baru yang diyakini mampu mendorong percepatan kerja organisasi secara menyeluruh. Menurutnya, kepemimpinan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi partai hingga ke tingkat daerah.

“Di bawah komando beliau, kami yakin roda organisasi akan bergerak dengan kecepatan maksimal. Ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi awal dari lompatan besar Partai Bulan Bintang,” ujar YUA. Sabtu (11/4)

Penunjukan Yuri Kemal Fadlullah, yang merupakan putra Pendiri PBB Yusril Ihza Mahendra, menandai babak baru dalam perjalanan PBB. Ia dipercaya memimpin hingga Muktamar VII pada 2030. Keputusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa PBB tetap konsisten dengan mekanisme internal tanpa melalui Muktamar Luar Biasa.

Sementara itu, kehadiran Ruksamin sebagai Sekjen dinilai menjadi kekuatan tersendiri bagi partai. Dua periode menjabat sebagai Bupati Konawe Utara serta pengalaman memimpin DPW PBB Sulawesi Tenggara menjadikannya figur dengan rekam jejak organisasi yang solid. Pada pemilu sebelumnya, ia berhasil mengantarkan PBB meraih empat kursi DPRD Provinsi dan menjadikan partai sebagai pemenang pemilu di Kabupaten Konawe Utara.

YUA menegaskan, capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa PBB memiliki fondasi kuat untuk berkembang lebih besar. Ia menyebut pengalaman dan kapasitas kedua pemimpin tersebut sebagai kombinasi ideal untuk memperkuat posisi partai, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Kami di tingkat DPC tentu akan mendukung penuh dengan segala upaya untuk membesarkan partai ini. Konsolidasi akan kami perkuat hingga ke tingkat bawah, karena kekuatan partai sesungguhnya ada pada kerja kolektif kader di daerah,” tegas pria yang akrab disapa Bintang Parlemen itu.

Lebih jauh, YUA mengungkapkan harapannya agar PBB mampu tampil lebih kompetitif pada pemilu mendatang. Ia menekankan pentingnya soliditas internal, kerja nyata, dan kedekatan dengan masyarakat sebagai kunci utama meraih kepercayaan publik.

“Kami berharap PBB semakin besar di pemilu yang akan datang. Kader harus solid, kerja nyata harus ditunjukkan, dan kepercayaan masyarakat harus terus dijaga. Dengan kepemimpinan Yuri–Ruksamin, kami optimistis itu bisa terwujud,” ucapnya.

Menurut YUA, momentum pergantian kepemimpinan ini harus dimanfaatkan sebagai titik balik untuk mempercepat gerak partai. Ia mengajak seluruh kader dan simpatisan menjadikan semangat baru ini sebagai bahan bakar untuk memperkuat posisi PBB di berbagai daerah, termasuk di Bombana.

Dengan struktur kepemimpinan yang dinilai solid dan berpengalaman, PBB kini menghadapi fase penting dalam membangun kembali kekuatan politiknya. Konsolidasi yang terarah, strategi yang matang, serta kepemimpinan yang adaptif diyakini akan menjadi faktor penentu dalam menghadapi dinamika politik menuju pemilu mendatang.

Pewarta : Aldi.L

Bombana, Sultranet.com – Ombudsman Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Rumbia, Kabupaten Bombana, dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap standar kepatuhan pelayanan publik di fasilitas pelayanan kesehatan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan prinsip pelayanan publik yang baik, yang berlangsung di Puskesmas Rumbia, Rabu, 8 April 2026.

Kunjungan itu turut didampingi Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, S.ST., M.Kes., bersama Kepala Bidang Pelayanan dan SDMK Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Tarzan, SKM., M.Sc.

Dalam kegiatan tersebut, tim Ombudsman RI melakukan peninjauan langsung terhadap berbagai aspek pelayanan kesehatan di Puskesmas Rumbia. Pemeriksaan dilakukan mulai dari alur pelayanan pasien, sistem administrasi pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, hingga penerapan standar operasional prosedur (SOP) oleh tenaga kesehatan di lapangan.

Selain melakukan peninjauan fasilitas, tim Ombudsman juga menggelar dialog interaktif bersama tenaga kesehatan guna menggali informasi terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan, kendala yang dihadapi petugas, serta praktik-praktik baik yang telah diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, mengatakan kunjungan Ombudsman RI menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan, khususnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Menurut Fatmiati, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Ombudsman merupakan bentuk sinergi positif antara lembaga pengawas pelayanan publik dan pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional, dan sesuai standar.

“Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, khususnya di puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat,” ujar Fatmiati.

Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana terus berupaya memperkuat standar pelayanan kesehatan melalui pembinaan tenaga kesehatan, peningkatan sarana prasarana, hingga penguatan sistem pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Fatmiati menambahkan, pelayanan kesehatan yang baik tidak hanya ditentukan oleh fasilitas yang memadai, tetapi juga oleh sikap profesional, kedisiplinan, dan komitmen tenaga kesehatan dalam melayani masyarakat dengan humanis.

“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang nyaman, mudah diakses, dan sesuai dengan standar pelayanan publik yang berlaku,” katanya.

Sementara itu, dialog antara tim Ombudsman dan tenaga kesehatan berlangsung aktif dan terbuka. Sejumlah tenaga kesehatan menyampaikan berbagai pengalaman di lapangan, termasuk tantangan dalam pelayanan kesehatan dasar, kebutuhan peningkatan fasilitas pendukung, serta upaya yang selama ini dilakukan untuk menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut juga menjadi ruang evaluasi terhadap implementasi standar pelayanan publik di fasilitas kesehatan. Ombudsman RI menilai pengawasan secara berkala penting dilakukan agar pelayanan publik di sektor kesehatan terus mengalami perbaikan dan peningkatan kualitas.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana menyambut baik kegiatan tersebut karena dinilai mampu memberikan masukan konstruktif bagi peningkatan pelayanan kesehatan di daerah. Pemerintah daerah berharap sinergi antara Ombudsman dan fasilitas pelayanan kesehatan dapat terus terjalin dalam mendorong budaya pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Selain memastikan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, kunjungan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan pemerintah, khususnya di tingkat puskesmas.

Fatmiati menegaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan layanan kesehatan secara berkelanjutan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang semakin baik dari waktu ke waktu.

“Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, kami berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan dengan mengedepankan profesionalitas, keterbukaan, dan kepentingan masyarakat,” tambahnya. (adv)