Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana menggelar sosialisasi pemanfaatan sampah sebagai sumber daya di Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) Kelurahan Poea, Rabu (28/5/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana yang bertujuan mempercepat gerakan peduli lingkungan serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber daya.

Sosialisasi tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, yang dalam kesempatan itu tidak hanya memberikan sambutan, tetapi juga ikut langsung mempraktikkan proses pengolahan sampah di TPS 3R. Fatmawati menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.

“Pengelolaan sampah bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa sampah bisa menjadi berkah bila dikelola dengan benar,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana, Sitti Arnidar, S.Hut., MM, menambahkan bahwa sosialisasi ini adalah langkah awal dari rangkaian gerakan lingkungan berkelanjutan yang akan dijalankan secara bertahap di seluruh wilayah Bombana. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dan peran strategis PKK dalam menggerakkan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, untuk aktif dalam pengelolaan sampah sejak tingkat rumah tangga.

“Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama melalui peran aktif PKK, akan menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Ibu rumah tangga berperan penting dalam memilah dan mengolah sampah di rumah masing-masing,” jelas Sitti.

Selain sosialisasi, kegiatan ini juga diisi dengan praktik langsung pembuatan kompos dari sampah organik, pemanfaatan kembali sampah plastik, serta pengenalan sistem bank sampah yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat melihat sampah bukan sebagai beban, melainkan peluang usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan.

TPS 3R Kelurahan Poea sendiri menjadi model pengelolaan sampah berbasis sumber daya yang inovatif. Dengan memanfaatkan prinsip reduce (mengurangi), reuse (menggunakan kembali), dan recycle (mendaur ulang), tempat pengolahan ini mampu mengubah sampah rumah tangga menjadi produk bernilai ekonomis dan ramah lingkungan.

Inisiatif ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, sekaligus mendukung program pembangunan berkelanjutan. Melalui sosialisasi dan praktek langsung ini, masyarakat diharapkan makin sadar dan tergerak untuk aktif berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Ketua Tim Penggerak PKK, Fatmawati, secara khusus mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan mengelola sampah dengan baik. “Mari kita ubah pola pikir tentang sampah. Jika dikelola dengan benar, sampah justru bisa menjadi berkah yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga lingkungan kita tetap lestari,” tuturnya.

Dengan langkah konkret seperti ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap dapat membangun kesadaran kolektif yang kuat, sehingga pengelolaan sampah tidak lagi menjadi persoalan, tetapi menjadi solusi untuk kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan di masa depan.

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan komitmennya untuk menghidupkan kembali kejayaan Gerakan Pramuka di daerah. Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka yang juga menjabat Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Sultra, melalui Wakil Gubernur Ir. Hugua, M.Ling, menyampaikan bahwa pendidikan kepramukaan merupakan salah satu pilar penting dalam membentuk karakter dan keterampilan generasi muda.

“Pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran yang jauh lebih besar di tahun 2025 untuk mendukung program pembinaan pramuka. Ini sebagai bentuk komitmen kami bahwa membina generasi bangsa bisa ditempuh melalui jalur kepramukaan,” kata Wakil Gubernur saat menyampaikan sambutan Gubernur dalam pelantikan Mabida dan Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sultra periode 2024–2029 di Kendari, Sabtu, 3 Mei 2025.

Acara pelantikan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Komjen Pol (Purn) Drs. Budi Waseso dan Sekretaris Jenderal Kwarnas Mayjen TNI (Purn) DR. Bachtiar, S.I.P., M.A.P. Turut hadir pula para bupati dan wali kota se-Sultra sebagai Ketua Mabicab, serta jajaran Forkopimda Sultra.

Dalam sambutannya, Wagub Hugua menyampaikan salam hangat Gubernur kepada Ketua Kwarnas, seraya mengingatkan kembali bahwa pemilihan Kak Budi Waseso sebagai Ketua Kwarnas dilakukan di Kendari dalam Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 2018.

“Saya meyakini Kakak Budi Waseso akan selalu mengingat Kendari sebagai kota penuh kesan. Di sinilah beliau dipercaya memimpin gerakan pramuka secara nasional,” ujar Hugua.

Gerakan Pramuka, kata dia, menjadi harapan pemerintah di tengah tantangan globalisasi dan potensi disintegrasi bangsa. Ia menegaskan, pendidikan kepramukaan bukan hanya tanggung jawab moral, melainkan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010.

Namun demikian, Wagub menyoroti masih rendahnya kepedulian sejumlah kepala daerah terhadap pentingnya gerakan pramuka. Karena itu, Pemprov Sultra menargetkan kebangkitan gerakan pramuka sebagai salah satu prioritas kepemimpinan saat ini.

“Saya meminta bupati dan wali kota memberi perhatian serius terhadap kwartir cabang di daerah masing-masing, termasuk mendukung gugus depan di satuan pendidikan, karena di situlah anak-anak kita langsung dibina dan dididik,” ujarnya menegaskan.

Gubernur juga meminta agar OPD dan instansi vertikal berperan aktif membina satuan karya pramuka di lingkungan masing-masing. Tak hanya dukungan anggaran, peningkatan kapasitas SDM pembina dan pelatih juga menjadi fokus.

“Saya berharap para pelatih dan pengurus pramuka memiliki profesionalisme dan rasa tanggung jawab yang tinggi, karena di tangan kakak-kakaklah akan lahir generasi pramuka yang unggul,” ujar Wagub.

Lebih jauh, Pemprov Sultra juga menyatakan kesiapan untuk menjadi tuan rumah kegiatan nasional kepramukaan. “Saya meminta Kakak Ketua Kwarda Asrun Lio untuk berkoordinasi lebih teknis dengan Kwarnas guna mempersiapkan kegiatan nasional yang bisa digelar di Sultra. Insyaallah gubernur akan beri dukungan maksimal,” katanya.

Sementara itu, Ketua Kwarda Sultra Kakak Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D. dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sultra atas dukungan nyata terhadap kegiatan pramuka. Ia mengatakan, dukungan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memandang pramuka sebagai jalan strategis membina generasi bangsa.

“Gerakan kepanduan telah eksis sejak 1912. Filosofi pramuka digali dari budaya Indonesia. Bung Karno bahkan menyatukan seluruh organisasi kepanduan menjadi gerakan pramuka melalui Keppres Nomor 238 Tahun 1961,” kata Asrun Lio.

Ia juga menyampaikan sejarah panjang pramuka, termasuk perannya dalam perjuangan kemerdekaan hingga menjadi rumah besar pembinaan karakter generasi muda Indonesia.

“Gerakan pramuka mampu menyatukan bangsa ini di tengah banyaknya perbedaan kepentingan. Ini potensi besar. Jaringan kita kuat, struktur organisasi kita sistematis, dan anggota tersebar hingga ke pelosok,” ujarnya.

Kwarda Sultra, kata dia, siap melaksanakan program pembinaan yang selaras dengan agenda nasional dan daerah. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kwarnas atas perhatian dan bimbingan yang telah diberikan.

“Untuk kakak-kakak pengurus Kwarda yang baru dilantik, mari kita jalankan tanggung jawab ini dengan penuh dedikasi. Mari bangkitkan kembali pendidikan kepanduan di Bumi Anoa,” tutup Asrun Lio.

Pelantikan Mabida dan Kwarda Sultra ini turut disempurnakan dengan agenda rapat kerja daerah (Rakerda) yang akan digelar pada 4 Mei 2025, untuk menyusun program kerja tahun 2025 dan 2026. Sebelumnya, telah digelar rapat teknis pembinaan anggota dewasa serta sidang paripurna penegak dan pandega.

KENDARI,sultranet.com – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara kembali menyoroti sejumlah persoalan yang menyelimuti aktivitas PT. Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe.

Sorotan tajam kali ini mengarah pada kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. SCM yang mencapai angka fantastis, yakni 19 juta metrik ton.

Menurut Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, angka ini sangat janggal untuk sebuah perusahaan yang diklaim sebagai pengelola kawasan mega industri.

“Sejak kapan pengelola kawasan industri membutuhkan kuota RKAB sebesar itu?” ujar Hendro saat ditemui media ini pada Rabu (28/5/2025).

Padahal, lanjut Hendro, PT. SCM sebelumnya telah menyampaikan rencana ambisius kepada Pemerintah Daerah Konawe, termasuk pembangunan dua smelter serta Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kecamatan Routa.

Rencana tersebut disampaikan langsung dalam pertemuan resmi yang dipimpin oleh Sekda Konawe.

Dalam presentasinya, manajemen PT. SCM menjabarkan rencana pembangunan smelter untuk pengolahan limonit dan saprolit di Desa Lalomerui, serta proyek pembangunan PLTS dan smelter milik PT. Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP) di kawasan Matabuangga.

Namun hingga kini, realisasi dari rencana tersebut tak kunjung terlihat.

“Di mana smelter itu? Mana PLTS yang dijanjikan? Semua belum terealisasi,” kata Hendro yang juga dikenal dengan sapaan Egis.

Ia menilai, janji-janji pembangunan tersebut akan sulit terealisasi selama PT. SCM hanya fokus pada kegiatan penambangan dan penjualan ore nikel mentah, tanpa ada progres nyata terhadap pengembangan infrastruktur industri yang dijanjikan.

Lebih lanjut, Hendro menyebut masyarakat Konawe dan Sulawesi Tenggara secara umum sangat menantikan pengembangan kawasan industri di Routa. Selain membuka lapangan kerja bagi puluhan ribu orang, kehadiran smelter juga akan memberikan nilai tambah bagi daerah.

“Kalau benar dibangun, ini bisa jadi peluang besar untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” katanya.

Sayangnya, harapan tersebut justru berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. PT. SCM disebut lebih fokus pada penjualan ore nikel mentah, bahkan hingga ke Morowali, Sulawesi Tengah.

Aktivitas pengiriman dilakukan melalui dua metode: hauling darat dan pipa besar.

“Ini menunjukkan bahwa orientasi perusahaan lebih ke eksploitasi tambang daripada pengembangan kawasan industri,” ujar Hendro.

Ia juga menyinggung dampak lingkungan yang ditimbulkan, seperti banjir yang sempat melanda Kelurahan Routa, yang diduga kuat sebagai akibat dari aktivitas tambang PT. SCM.

“Kalau seperti ini, masyarakat yang dirugikan. Smelter tidak ada, banjir pun datang,” keluhnya.

Atas dasar itu, Ampuh Sultra mendesak PT. SCM untuk menghentikan praktik yang mereka sebut sebagai “simbiosis parasitisme” di Kecamatan Routa.

“PT. SCM jangan hanya mengambil manfaat, sementara masyarakat menanggung dampaknya. Jangan hanya perusahaan yang merdeka, sementara masyarakat berduka,” tegas Hendro.

Sebagai penutup, pihaknya meminta agar pemerintah mengevaluasi ulang pemberian kuota RKAB yang dinilai tidak masuk akal bagi perusahaan yang disebut sebagai pengelola kawasan industri. Ia juga mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memperjelas status PT. SCM.

“Pemerintah harus memastikan, apakah PT. SCM ini perusahaan tambang biasa atau benar-benar pengelola kawasan industri. Ini menyangkut nasib ribuan tenaga kerja yang berharap pada pembangunan smelter di Routa,” tutup Hendro.

Muna, sultranet.com – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Raha kembali mengambil langkah penting dalam pembinaan warga binaan dengan memberikan program asimilasi kepada La Ode Gomberto, seorang narapidana yang telah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan perilaku. Asimilasi ini mulai berlaku Rabu, 28 Mei 2025, dan menjadi bagian dari proses menuju reintegrasi sosial yang lebih humanis dan bertanggung jawab.

Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Raha, Asril Yasin, mengatakan bahwa keputusan pemberian asimilasi kepada La Ode Gomberto tidak diambil secara sembarangan, melainkan melalui proses seleksi ketat yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pemasyarakatan daerah hingga Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI.

“Asimilasi ini diawali dengan usulan dari lapas, lalu dikaji di tingkat provinsi, kemudian disidangkan di tingkat pusat. Keputusan akhir berada di tangan Dirjen Pemasyarakatan,” ujar Asril saat dikonfirmasi di Raha.

La Ode Gomberto akan menjalani asimilasi di luar lapas selama sembilan jam kerja setiap harinya, dan kembali ke rumah tahanan pada sore hari. Perusahaan yang bersedia mempekerjakannya juga menjadi bagian penting dari keberlanjutan program ini.

“Yang bersangkutan menunjukkan sikap dan perilaku yang baik selama menjalani masa tahanan. Ia juga sudah mendapatkan dukungan dari perusahaan yang bersedia menerima dan membimbing selama masa asimilasi,” jelas Asril.

Menurutnya, setiap warga binaan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pembinaan berupa remisi, asimilasi, maupun pembebasan bersyarat, selama memenuhi kriteria yang ditetapkan undang-undang.

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir atau curiga terhadap proses pemberian asimilasi ini, karena seluruh prosedur dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

“Tidak ada istilah main mata. Semua keputusan diambil berdasarkan hasil sidang dan proses verifikasi ketat dari pusat. Kami hanya menjalankan tugas sebagai fasilitator pembinaan,” tegas Asril.

Asimilasi menjadi salah satu bentuk pembinaan yang mendorong narapidana untuk kembali ke tengah masyarakat secara bertahap. Proses ini penting agar mereka mampu menyesuaikan diri, membangun kembali kepercayaan, serta menjadi bagian aktif dalam lingkungan sosialnya.

Asril berharap, langkah ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi warga binaan lain untuk menunjukkan perubahan sikap positif selama masa pembinaan.

“Kami ingin tunjukkan bahwa pemasyarakatan bukan hanya tempat menghukum, tapi juga ruang untuk memperbaiki diri. Jika mereka bersungguh-sungguh, maka hak mereka tetap kami fasilitasi,” pungkasnya.

Program asimilasi ini sejalan dengan upaya nasional dalam mendorong sistem pemasyarakatan yang berbasis pada pendekatan keadilan restoratif, di mana pembinaan warga binaan difokuskan pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pribadi, dan pemberdayaan pasca-hukuman.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana resmi memulai salah satu program andalan Bupati dan Wakil Bupati Bombana, H. Burhanudin dan Ahmad Yani yaitu “Satu Desa Satu Hafidz” yaitu program yang bertujuan melahirkan satu penghafal Al-Quran setiap Desa. Tahap awal program ini, Pemkab bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ibnu Mas’ud Bombana.

Kerja sama yang dibangun ini merupakan upaya mewujudkan masyarakat Qurani dan membentuk generasi penghafal Al-Qur’an yang tersebar di seluruh desa di Bombana.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Bombana dan Ponpes Ibnu Mas’ud digelar pada 26 Mei 2025, bertempat di Pendopo Rujab Bupati Bombana.

Bupati Bombana, H. Burhanuddin menjelaskan Program ini ditargetkan melahirkan satu hafidz 30 juz di setiap desa dalam waktu tiga tahun kedepan.

Untuk tahap awal, pendataan dan survei telah dilakukan, dan pendaftaran calon tahfidz akan dibuka pada awal penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025 ini.

Suami H. Fatmawati Kasim Marewa itu berharap program ini mampu mengubah pola pikir masyarakat terhadap pendidikan pesantren.

Ia menegaskan bahwa pondok pesantren modern perlu disiapkan di Bombana agar anak-anak tidak harus merantau ke luar daerah untuk menimba ilmu agama.

“Selama ini banyak santri dari Bombana yang mondok di Kendari atau luar daerah. Ke depan kita ingin menghadirkan pesantren berkualitas di daerah sendiri, dengan fasilitas yang memadai dan lingkungan yang mendukung,” tegas Burhanudin.

Ia juga mengingatkan pentingnya dukungan berkelanjutan bagi para penghafal Al-Qur’an. Menurutnya, perhatian dari pemerintah dan masyarakat harus terus diberikan, tidak hanya saat proses belajar, tapi juga ketika para hafidz telah kembali ke desa masing-masing.

“Ketika anak-anak ini telah menyelesaikan hafalannya, jangan biarkan mereka kesulitan bahkan untuk makan. Ini tanggung jawab kita semua. Mereka adalah aset umat, pembawa cahaya Al-Qur’an untuk masyarakat,” ungkap Burhanudin

Ia menegaskan komitmen Pemkab dalam memperkuat peran pesantren dalam membentuk karakter generasi muda.

“Kami ingin menjadikan Bombana sebagai Kota Santri di Sultra. Hadirnya hafidz di setiap desa akan membawa pengaruh positif, menjadi panutan bagi masyarakat, dan memperkuat nilai-nilai religius di tengah kehidupan sosial kita,” ucap Burhanuddin.

Ia menekankan bahwa peran pesantren tidak hanya mencetak hafidz, tetapi juga membentuk manusia yang cerdas secara spiritual, emosional, dan intelektual.

Bupati juga menegaskan pentingnya menjadikan pesantren sebagai tempat pendidikan yang berkualitas dan layak bagi generasi penerus.

“Zaman dulu orang tua memasukkan anak ke pesantren dengan niat untuk menguatkan mental, meski dalam keterbatasan. Tapi sekarang, kita harus menyiapkan yang terbaik. Gedung yang layak, fasilitas yang baik, dan lingkungan yang mendukung agar pesantren bisa menjadi pilihan utama masyarakat,” jelasnya.

Burhanuddin juga mengajak semua pihak, dari pemerintah desa hingga tokoh masyarakat, untuk ambil bagian dalam mendukung program ini, baik secara pribadi maupun kelembagaan.

“Program ini tidak akan berhasil tanpa dukungan kita semua. Mari ulurkan tangan, bantu mereka yang belajar agama. Ini bagian dari amal jariyah kita. Mereka adalah generasi penerus yang akan membimbing masyarakat dengan ilmu dan akhlak Qurani,” tuturnya.

Ia berharap agar langkah awal ini menjadi pintu gerbang lahirnya lebih banyak kerja sama serupa dengan pesantren-pesantren lainnya di Bombana.

”Ke depan, kita berharap tidak hanya satu, tapi banyak lembaga yang menjadi pusat penghafal Al-Qur’an di Bombana ini.” tandasnya.

Ditempat yang sama, Pimpinan Ponpes Ibnu Mas’ud, Surahmat, S.Pd.I, menyampaikan rasa syukurnya atas sinergi antara lembaganya dan Pemkab Bombana. Ia menyebut kerja sama ini sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap pendidikan agama.

“Kami tahu bahwa kami tidak sendiri. Ada banyak anak-anak kita di Bombana yang punya semangat belajar agama dan menghafal Al-Qur’an. Program ini adalah bukti bahwa pemerintah hadir bersama kami, mendukung niat baik ini,” ujarnya.

Ia mengapresiasi komitmen dan perhatian Pemkab Bombana terhadap Pondok Pesantren dan mempercayakan salah satu program mulia ini.

“Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan segala niatan baik ini, agar terlaksana dengan baik,” tandasnya.

Bombana, Sultranet.com – Sebanyak 123 jemaah haji asal Kabupaten Bombana secara resmi dilepas keberangkatannya oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dalam sebuah acara penuh haru yang digelar di pelataran Masjid Agung Nurul Iman, Kasipute, Selasa pagi, 27 Mei 2025.

Dalam momen pelepasan yang dihadiri ratusan keluarga dan kerabat, Bupati Burhanuddin menyampaikan rasa syukur karena tahun ini kembali ada warga Bombana yang mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji. Ia mengingatkan bahwa ibadah haji adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan lahir dan batin.

“Ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual. Jaga niat, jaga kekhusyukan, dan jangan lupa mendoakan daerah kita tercinta Bombana agar selalu dalam lindungan Allah SWT,” ujar Burhanuddin saat memberikan sambutan di hadapan para jemaah dan keluarga yang memadati halaman masjid.

Keberangkatan jemaah haji Bombana tahun ini tergabung dalam kloter 38 bersama jemaah dari Kabupaten Wakatobi, Buton Tengah, dan Kota Baubau. Data dari Kementerian Agama Kabupaten Bombana menyebutkan, total jemaah yang diberangkatkan mencapai 123 orang, terdiri dari 75 jemaah perempuan dan 48 jemaah laki-laki.

Pelepasan yang berlangsung khidmat tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan harapan agar para jemaah diberi kelancaran dalam menjalankan setiap rangkaian ibadah di tanah suci.

“Semoga semua jemaah diberikan kekuatan, kesabaran, dan kesehatan selama menjalankan ibadah. Kami semua mendoakan agar kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, sebagai haji yang mabrur,” ucap Fatmawati dengan penuh haru.

Prosesi seremonial turut dirangkaikan dengan pembacaan doa bersama, pemberian bingkisan simbolis serta perlengkapan haji oleh Pemerintah Kabupaten Bombana kepada perwakilan jemaah. Wajah haru tampak menyelimuti para keluarga yang mengantar, sebagian tak kuasa menahan air mata saat melepas orang terkasih menuju tanah suci.

Selain doa-doa yang mengiringi, suasana semakin hangat dengan pelukan, tangis dan lambaian tangan perpisahan dari keluarga. Banyak yang berharap jemaah tak hanya pulang dalam keadaan sehat, namun juga membawa perubahan positif setelah menunaikan rukun Islam kelima.

Bupati Bombana juga berpesan agar para jemaah tetap menjaga kekompakan selama berada di tanah suci, serta mematuhi seluruh aturan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah Indonesia maupun otoritas Arab Saudi. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sepanjang rangkaian ibadah berlangsung.

“Saling membantu dan menjaga satu sama lain itu penting. Kita ini satu keluarga besar, berangkat bersama, pulang pun harus bersama. Jangan lupa, ibadah ini adalah amanah, mari kita tunaikan dengan sebaik-baiknya,” tegas Burhanuddin.

Di akhir sambutannya, ia juga meminta agar seluruh jemaah mendoakan Bombana agar senantiasa dilimpahi berkah dan dijauhkan dari segala bencana.

Suasana haru, hangat dan penuh doa menjadi penanda kuat bahwa momen keberangkatan ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan juga refleksi atas kerinduan mendalam masyarakat Bombana untuk bertamu ke Baitullah. Harapan besar pun mengiringi langkah para jemaah — menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih bijak, dan membawa keberkahan sepulang dari tanah suci.

Konsel, Sultranet.com — Sebanyak 1.145 jamaah haji asal Provinsi Sulawesi Tenggara diberangkatkan secara bertahap ke Tanah Suci sejak 22 Mei 2025. Pemberangkatan melalui Bandara Haluoleo Kendari akan berakhir pada 28 Mei 2025, sebagai penutup rangkaian keberangkatan tahun ini.

Pemberangkatan dilakukan menggunakan dua maskapai, yakni Lion Air dan Garuda Indonesia, berdasarkan jadwal yang telah disusun sesuai kabupaten/kota asal jamaah. Total ada sembilan daerah pengirim jamaah: Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Konawe Utara, Bombana, Buton Utara, Wakatobi, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, dan Kolaka Timur.

Kota Kendari tercatat sebagai daerah dengan jumlah jamaah terbanyak, yakni 561 orang. Mereka diberangkatkan dalam empat gelombang menggunakan maskapai Lion Air pada 22 dan 25 Mei 2025. Di hari-hari berikutnya, kabupaten/kota lain menyusul sesuai slot dan ketersediaan penerbangan.

Kabupaten Bombana sendiri terbagi dalam dua kloter: Kloter 35 dan Kloter 38. Ketua Kloter asal Bombana, Surahman, mengonfirmasi bahwa “Alhamdulillah, Kloter 35 diberangkatkan dari Bandara Haluoleo pada Sabtu, 24 Mei 2025, sebanyak 4 orang. Hari ini, Selasa (27/5), Kloter 38 yang membawa 123 jamaah dan 1 petugas kembali diberangkatkan dari Bandara Haluoleo.”

Adapun Kabupaten Konawe memberangkatkan 146 jamaah pada 24 Mei melalui penerbangan tambahan (extra flight) maskapai Garuda Indonesia. Sementara itu, Kabupaten Konawe Utara mengirimkan 37 jamaah, Wakatobi 85 jamaah, dan Buton Utara 7 jamaah, yang semuanya telah diberangkatkan sesuai jadwal.

Pemberangkatan akan ditutup besok, Rabu 28 Mei 2025, dengan keberangkatan jamaah dari tiga kabupaten terakhir: Kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 19 jamaah, Konawe Selatan sebanyak 73 jamaah, dan Kolaka Timur sebanyak 90 jamaah. Ketiganya dijadwalkan terbang menggunakan Lion Air pada pukul 14.30 WITA.

Untuk mendukung kelancaran proses, fasilitas pelayanan disiapkan oleh pemerintah, termasuk 58 unit kursi roda bagi jamaah lansia serta 16 unit bus pengantar dari masing-masing kabupaten/kota ke Bandara Haluoleo. Sebagian jamaah lainnya tiba menggunakan kendaraan pribadi yang difasilitasi oleh keluarga dan kerabat.

Keberangkatan jamaah haji tahun ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Sultra setelah beberapa tahun terakhir menghadapi pembatasan kuota akibat pandemi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui dinas terkait dan Kementerian Agama berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, mulai dari persiapan di daerah hingga keberangkatan ke Arab Saudi.

“Kami bekerja sama dengan seluruh pihak, baik dari Pemprov, kabupaten/kota, maskapai penerbangan, hingga Kementerian Agama untuk memastikan proses keberangkatan berjalan lancar dan jamaah dapat beribadah dengan khusyuk,” kata salah satu pejabat Haji Daerah, yang turut memantau jalannya proses pemberangkatan di Bandara Haluoleo.

Para jamaah terlihat antusias dan haru saat hendak memasuki ruang tunggu bandara. Suasana penuh doa dan harapan menyelimuti setiap keberangkatan. Keluarga yang mengantar pun tampak tulus melepas orang tercinta dengan pelukan dan linangan air mata.

Pemberangkatan kali ini juga menjadi simbol pulihnya semangat ibadah haji di Sulawesi Tenggara. Setelah jeda panjang akibat pandemi, masyarakat kembali diberikan kesempatan untuk menunaikan rukun Islam kelima dengan perasaan syukur dan harapan besar untuk meraih haji yang mabrur.

“Semoga seluruh jamaah diberikan kelancaran, kesehatan, dan kekuatan selama menjalankan ibadah haji. Dan semoga kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur,” tutur seorang petugas haji saat memberangkatkan kloter terakhir hari ini.

Dengan semangat kebersamaan dan kerja sama lintas lembaga, proses pemberangkatan tahun ini menjadi bukti kesiapan dan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Doa dan dukungan dari masyarakat Sultra turut mengiringi perjalanan suci para tamu Allah ini.

KENDARI, sultranet.com – Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD I AMPI) Sulawesi Tenggara menyatakan komitmennya mendukung penuh digitalisasi Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dicanangkan secara nasional oleh DPP AMPI. Program ini menargetkan satu juta anggota terdata secara digital se-Indonesia dan menjadi bagian dari transformasi organisasi kepemudaan di era modern.

Pernyataan ini disampaikan Sekretaris DPD I AMPI Sultra, Khalid Al Hadring Smith, saat ditemui usai rapat internal jelang pelaksanaan Musda DPD I Partai Golkar Sultra, di Kendari, Minggu, 25 Mei 2025.

“KTA digital ini adalah pintu masuk konsolidasi yang sesungguhnya. Bukan hanya soal kartu, ini soal identitas dan militansi kader,” ujar Ismith, sapaan akrabnya.

Ia menegaskan bahwa digitalisasi KTA bukan sekadar inovasi teknis, melainkan strategi organisasi untuk membangun kekuatan pemuda yang solid, terorganisir, dan siap berkontribusi aktif dalam dinamika politik kebangsaan.

Program ini juga bersamaan dengan persiapan peluncuran AMPI Media Center pada 28 Mei 2025 mendatang. Media center tersebut diharapkan menjadi pusat informasi, komunikasi, dan kolaborasi antar kader AMPI di seluruh Indonesia.

Meski begitu, Ismith mengingatkan bahwa digitalisasi tidak akan berarti tanpa konsolidasi organisasi secara menyeluruh, khususnya di tingkat daerah. Ia mendorong DPP AMPI agar segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) bagi kepengurusan daerah yang telah melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda).

“Sudah waktunya kita tinggalkan cara-cara lama yang lamban dan birokratis. Daerah yang sudah musda, harus segera disahkan SK-nya. Jangan sampai semangat kader di bawah justru padam karena pusat lamban bergerak,” katanya.

Dorongan percepatan SK ini menurutnya sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai Golkar yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina DPP AMPI, Bahlil Lahadalia. Dalam forum Rakernas, Rapimnas, dan Halal Bi Halal DPP AMPI yang digelar 1 Mei 2025 lalu, Bahlil menekankan pentingnya konsolidasi organisasi hingga ke akar rumput.

“Kalau AMPI ingin menjadi kekuatan pemuda masa depan, jangan terjebak hanya di Pusat. Hidupkan AMPI di daerah, konsolidasikan dari bawah,” ucap Bahlil dalam pidatonya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, DPD I AMPI Sultra menyatakan kesiapannya untuk menjadi barisan terdepan dalam menyukseskan program konsolidasi nasional. Ismith menyebut pihaknya terus mendorong pembentukan dan pengaktifan kepengurusan AMPI di 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

“Ini era baru. Kalau kita tidak siap berubah, kita akan ditinggalkan zaman. Digitalisasi KTA, percepatan SK, konsolidasi daerah—itu bukan slogan, itu kerja nyata,” tegasnya.

Ia menambahkan, AMPI Sultra tidak ingin sekadar menjadi penonton dalam transformasi organisasi, melainkan menjadi pelaku aktif yang menggerakkan perubahan dari daerah. Ia pun berharap peluncuran media center nanti bukan hanya simbol, melainkan momentum kebangkitan organisasi pemuda berbasis data, digitalisasi, dan dedikasi.

Dengan langkah-langkah konkret ini, AMPI Sultra ingin menunjukkan bahwa perubahan bisa dimulai dari bawah. Mereka ingin menjadi contoh bahwa organisasi kepemudaan bisa beradaptasi dengan zaman, tanpa kehilangan semangat perjuangan dan loyalitas terhadap bangsa dan negara.

Kendari, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 13 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra). Proses pelantikan berlangsung khidmat di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin (26/5/2025), dan merupakan bagian dari rotasi serta penyegaran birokrasi demi memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Sultra Nomor 10073.3.1/142 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 23 Mei 2025 di Kendari. Selain 13 pejabat yang dilantik, satu pejabat lainnya memilih mengundurkan diri dari jabatannya, dan sejumlah pejabat ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada beberapa perangkat daerah yang mengalami kekosongan jabatan.

Gubernur Andi Sumangerukka dalam sambutannya menekankan bahwa rotasi jabatan bukanlah hal luar biasa dalam pemerintahan. Ia menegaskan bahwa jabatan tidak boleh dipandang sebagai hadiah, melainkan sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Jabatan itu bukan hak apalagi untuk disombongkan. Ini adalah kepercayaan dan tanggung jawab besar. Saya berharap semuanya bekerja dengan tulus dan ikhlas untuk kepentingan rakyat,” ujar Gubernur saat memberikan arahan kepada pejabat yang dilantik.

Ia juga menegaskan bahwa evaluasi kinerja akan dilakukan setiap tiga bulan. “Saya tidak melihat siapa Anda atau dari mana asalnya. Saya hanya melihat kerja nyata dan integritas. Jika tidak mampu menjalankan tugas, maka akan diganti,” katanya tegas.

Para pejabat yang dilantik menduduki posisi strategis di lingkup Pemprov Sultra. Di antaranya Laode Butolo sebagai Sekretaris DPRD Sultra, Dr. Sukanto Toding sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, La Haruna sebagai Asisten Administrasi Umum, dan La Ode Rusdin Jaya sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura.

Beberapa jabatan lainnya yang mengalami perubahan termasuk Kepala BKD, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, hingga Kepala BPBD Sultra. Di sisi lain, Drs. La Ode Saifuddin ditunjuk sebagai Kepala BPBD menggantikan Muhammad Yusuf yang kini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Selain pelantikan definitif, Gubernur juga menyerahkan surat perintah tugas kepada sejumlah pejabat yang ditunjuk sebagai Plt kepala perangkat daerah. Tercatat ada 13 pejabat Plt yang diberi kepercayaan untuk mengisi kekosongan sementara, seperti Prof. Dr. Andi Khaeruni R sebagai Plt Kepala BKD, Prof. Dr. Muhammad Taufik sebagai Plt Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan, serta Prof. Dr. Aris Badara sebagai Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan.

Beberapa kepala perangkat daerah juga melakukan penugasan internal dengan menunjuk pejabat sebagai Plt, antara lain dr. Asridah sebagai Plt Kadis Kesehatan, dr. Muchammad Saiful sebagai Plt Direktur RSUD Bahteramas, serta Andi Syahrir sebagai Plt Kepala Biro Administrasi Pimpinan.

Dalam pidatonya, Gubernur mengingatkan seluruh pejabat untuk tidak berkecil hati jika mengalami rotasi atau penugasan sementara. Menurutnya, kesempatan untuk mengabdi tetap terbuka bagi siapa saja yang memiliki kapasitas dan integritas.

“Bagi yang digeser, jadikan ini sebagai bahan introspeksi. Jangan putus asa, saya tetap membuka peluang bagi siapa pun yang mampu dan layak. Mari kita bekerja dengan hati, saling mendukung demi Sulawesi Tenggara yang lebih maju, sejahtera dan religius,” ujar Gubernur dengan penuh harap.

Acara pelantikan dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Sultra, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta para pejabat tinggi pratama lainnya di lingkup Pemerintah Provinsi Sultra. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari agenda strategis pemerintahan untuk mempercepat realisasi program pembangunan serta memastikan keberlanjutan pelayanan publik di daerah.

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan strategi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Rakor ini digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan diikuti secara rutin oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Pemprov Sultra mengikuti kegiatan ini dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sultra, Senin, 26 Mei 2025.

Rakor mingguan ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing. Ia menekankan bahwa indikator keberhasilan kerja kepala daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik semata, tetapi dari bagaimana pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut terjaga dengan baik.

“Angka pertumbuhan ekonomi harus menjadi perhatian dari seluruh kepala daerah, karena kerja kepala daerah itu yang paling utama dari angka pertumbuhan ekonomi,” ujar Tito dalam arahannya.

Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kenaikan pertumbuhan ekonomi sekecil apa pun akan memberikan manfaat besar jika disertai dengan pemerataan.

“Kalau angka pertumbuhan ekonominya minus, daerah itu mundur. Yang miskin makin miskin, nanti jangan berpikirlah untuk menangani kemiskinan ekstrem kalau ekonomi tidak tumbuh,” tegasnya.

Tito juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 4,87 persen secara year-on-year (yoy). Pemerintah pusat, kata dia, menargetkan angka pertumbuhan nasional mencapai 8 persen pada tahun 2029, sebuah target ambisius yang membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kita berusaha membuat rumus baru meniru keberhasilan inflasi, dari daerah-daerah kita minta juga bergerak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing,” tambahnya.

Dalam rakor tersebut, turut hadir sejumlah pejabat penting dari kementerian dan lembaga negara, seperti Kepala Bappenas Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi.

Dari jajaran Pemprov Sultra, hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sultra Asrun Lio, Asisten II Setda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Biro Perekonomian, serta perwakilan dari Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan sejumlah OPD terkait.

Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam paparannya menekankan bahwa menjaga inflasi tetap rendah merupakan pilar penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan. “Menjaga inflasi adalah pilar penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan, juga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi,” kata Rachmat.

Ia mengingatkan bahwa inflasi yang tinggi tidak hanya berdampak pada kenaikan harga barang, tetapi juga menurunkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berisiko meningkatkan jumlah penduduk miskin. Ia mengajak pemerintah daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga inflasi tetap terkendali sesuai dengan karakteristik ekonomi lokal.

Sementara itu, Deputi BPS Pudji Ismartini memaparkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) M4 Mei 2025. Berdasarkan hasil pemantauan hingga 23 Mei, tercatat 33 provinsi mengalami penurunan IPH, sementara lima provinsi lainnya mengalami kenaikan, termasuk Sulawesi Tenggara.

“Khusus di Kabupaten Kolaka Timur, tercatat kenaikan IPH sebesar 1,83 persen. Komoditas penyumbang utama kenaikan adalah beras, cabai merah, dan cabai rawit,” jelas Pudji.

Menanggapi hasil rakor, Sekda Sultra Asrun Lio menyatakan bahwa pihaknya akan terus memperkuat sistem pelaporan dan pemantauan harga di pasar. Hal ini, menurutnya, sangat penting terlebih menjelang momentum hari besar keagamaan seperti Iduladha.

“Pemantauan harga kebutuhan pokok menjadi bagian dari upaya kami menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Kami juga rutin menyusun laporan mingguan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut di lapangan,” ujar Asrun.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus bekerja sama dengan instansi vertikal dan pelaku usaha untuk menjaga keseimbangan suplai dan permintaan barang, terutama komoditas pangan strategis yang rentan mengalami fluktuasi harga.

Melalui keikutsertaan dalam rakor nasional ini, Pemprov Sultra menunjukkan komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam upaya nasional menekan inflasi sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.