Kendari, Sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan dukungan penuh terhadap peran strategis Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) dalam melestarikan seni budaya wayang sebagai warisan luhur bangsa. Hal ini ditegaskan saat acara pengukuhan Pengurus Daerah Pepadi Sultra masa bakti 2024–2029 yang digelar di Ballroom Sahid Azizah Syariah Kendari, Sabtu malam, 10 Mei 2025.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara, Adrian Nursalam, hadir mewakili Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka yang berhalangan hadir karena menghadiri agenda lain yang tidak dapat diwakilkan. Dalam sambutannya, Adrian membacakan pesan Gubernur kepada pengurus yang baru saja dikukuhkan agar bekerja dengan penuh tanggung jawab, semangat kebersamaan, dan dedikasi tinggi.

“Saya menyampaikan selamat atas pengukuhan seluruh jajaran Pengurus Daerah Pepadi Sultra masa bakti 2024–2029. Pemerintah Provinsi berharap agar Pepadi semakin aktif dalam pelestarian seni budaya, khususnya seni pedalangan, di tengah gempuran budaya asing yang mempengaruhi generasi muda,” kata Adrian.

Menurutnya, dalang bukan hanya sekadar seniman, tetapi juga agen transformasi budaya yang mampu menyampaikan pesan-pesan moral dan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat melalui media pertunjukan wayang. Ia juga menekankan bahwa agenda pengukuhan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat eksistensi Pepadi Sultra sebagai organisasi seni budaya.

Acara tersebut dihadiri berbagai tokoh penting daerah, termasuk Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, akademisi, ketua organisasi masyarakat, tokoh agama, pemuda, hingga perempuan. Turut hadir pula Sekretaris Jenderal DPP Pepadi Pusat, Ragil Radyo, bersama jajaran pengurus pusat.

Dalam sambutannya, Ragil menyebut bahwa seni wayang kini telah menjadi bagian dari diplomasi budaya Indonesia di dunia internasional. “Di Amerika Serikat, gamelan dan wayang bahkan telah diajarkan sebagai mata kuliah di sejumlah universitas,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa UNESCO telah menetapkan wayang sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity sejak 2003. Karena itu, Pepadi diharapkan mampu menjawab tantangan zaman, khususnya dalam menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi dan budaya digital.

“Regenerasi dalang adalah kunci. Kita tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga membentuk identitas kebangsaan yang kuat di tengah era globalisasi,” ujar Ragil.

Mendukung hal itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa pelestarian budaya telah menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan daerah periode 2025–2030. Visi pembangunan “Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius menuju Indonesia Emas 2045” menempatkan seni dan budaya sebagai pilar penting dalam pembangunan karakter masyarakat.

Gubernur juga mendorong agar Pepadi Sultra menjadi wadah pembinaan bagi calon dalang dari kalangan milenial dan Gen Z. “Wayang bukan sekadar tontonan, tapi juga tuntunan. Cerita-ceritanya mengandung nilai moral, sosial, bahkan spiritual yang penting bagi generasi muda,” ucap Adrian.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersinergi menjaga seni pedalangan sebagai identitas budaya yang tidak ternilai harganya. Pemprov Sultra, lanjutnya, siap memfasilitasi pagelaran wayang sebagai media sosialisasi program pembangunan agar lebih dekat dengan masyarakat.

Acara pengukuhan ditandai dengan pembacaan SK Ketua Umum DPP Pepadi Pusat Nomor 006/SK/DPP-PEPADI/X/2024 tentang Pengangkatan Pengurus Pepadi Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Bakti 2024–2029. Dengan kepengurusan baru ini, diharapkan gairah seni pedalangan di Sultra semakin hidup dan mampu memberi kontribusi nyata dalam pembangunan kebudayaan nasional.

Pepadi sendiri merupakan organisasi profesi seni pedalangan yang didirikan pada 14 April 1971 oleh Suryono. Pada tahun 1975, Pepadi resmi menjadi organisasi nasional tunggal bagi para dalang di Indonesia.

Melalui semangat kolaboratif antara pemerintah dan komunitas budaya, masa depan wayang di Sulawesi Tenggara diyakini akan tetap terjaga dan terus berkembang. Seni pedalangan bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi juga bagian dari narasi kebangsaan yang terus relevan hingga masa depan.

Bombana, Sultranet.com — Dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si secara resmi mengukuhkan Pengurus Kerukunan Keluarga Wuna (KKW) Kabupaten Bombana untuk masa bakti 2025–2028. Pengukuhan berlangsung di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana pada Sabtu, 10 Mei 2025, menjadi momen penting dalam memperkuat jalinan sosial dan budaya masyarakat Wuna yang merantau di Kabupaten Bombana.

Acara pengukuhan dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Anggota DPR RI Komisi IV Jaelani, S.IP., M.Si, Anggota DPD RI La Ode Umar Bonte, SH., Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Bupati Muna, Bupati Muna Barat, Wakil Bupati Bombana, jajaran Forkopimda dan OPD Kabupaten Bombana, serta Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Bombana.

Bupati Bombana dalam sambutannya menegaskan bahwa pengukuhan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sebagai momentum penting untuk membangun sinergi dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat.

“Hari ini saya merasa bangga dapat mengukuhkan langsung saudara-saudara saya sebagai pengurus baru Kerukunan Keluarga Wuna Bombana. Saya yakin, di bawah kepemimpinan yang baru ini, KKW akan menjadi motor penggerak persatuan, pelestarian budaya, serta menjadi mitra strategis dalam pembangunan daerah,” ujar Burhanuddin.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana senantiasa membuka ruang untuk kolaborasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan, khususnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan gotong royong.

“Pemerintah daerah selalu hadir mendukung upaya pelestarian budaya. KKW ini adalah bagian dari kekuatan sosial yang tak ternilai dalam membangun peradaban lokal,” tambahnya.

Anggota DPR RI Komisi IV, Jaelani, dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasinya terhadap semangat kekeluargaan yang ditunjukkan oleh masyarakat Wuna di Bombana. Menurutnya, organisasi kekerabatan seperti KKW memiliki peran yang strategis dalam menjaga solidaritas dan membangun daerah.

“Solidaritas seperti ini adalah fondasi kuat bangsa. KKW tidak hanya menjaga hubungan kekeluargaan, tapi juga bisa menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat,” kata Jaelani.

Senada dengan itu, La Ode Umar Bonte yang merupakan anggota DPD RI dan juga putra daerah Wuna, mengajak seluruh pengurus KKW untuk terus menjaga dan merawat budaya di tengah tantangan modernisasi.

“Budaya Wuna adalah kekayaan yang harus kita jaga bersama. Organisasi ini punya peran penting dalam merawat nilai-nilai luhur sekaligus menyatukan semangat masyarakat Wuna yang tersebar di berbagai wilayah,” ucap Umar Bonte.

Bupati Muna yang turut hadir dalam acara tersebut juga memberikan apresiasi terhadap kekompakan dan semangat masyarakat Wuna di Bombana. Ia berharap kebersamaan itu bisa menjadi jembatan untuk memperkuat hubungan antarwilayah.

“Kami sangat bangga melihat masyarakat Wuna tetap menjaga budaya dan kebersamaan meski berada di luar kampung halaman. Mari terus jalin sinergi lintas daerah untuk membangun daerah kita bersama,” ungkap Bupati Muna.

Sementara itu, Ketua KKW Bombana terpilih menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia berkomitmen menjadikan KKW sebagai wadah silaturahmi yang aktif, solid, dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat dan pemerintah.

“Kami siap bekerja, melayani, dan menjaga kehormatan organisasi ini. Bersama-sama, mari kita jadikan KKW sebagai kekuatan sosial yang aktif membangun dan menjadi mitra pemerintah,” kata Ketua KKW.

Acara pengukuhan ditutup dengan penampilan seni budaya khas Wuna yang memukau para tamu undangan. Momen ramah tamah antarwarga dan tokoh yang hadir turut menambah kehangatan suasana, memperlihatkan betapa kuatnya ikatan kekeluargaan masyarakat Wuna meski berada di tanah rantau.

Kehadiran para tokoh penting dan suasana penuh kekeluargaan dalam acara ini mempertegas bahwa Kerukunan Keluarga Wuna bukan sekadar organisasi, melainkan rumah bersama untuk menjaga jati diri, merawat budaya, dan memperkuat solidaritas antardaerah. Pemerintah dan masyarakat sepakat, sinergi lintas sektor inilah yang akan menjadi modal sosial dalam membangun daerah yang lebih maju dan berbudaya.

JAKARTA, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Muna Barat bakal memperoleh bantuan fasilitas penanganan sampah dari pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI.

Bantuan ini mencakup dump truck pengangkut sampah sampah, kontainer atau bak sampah, motor viar pengangkutan sampah, tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS-3R), dan pembangunan tempat pengolahan akhir (TPA) sampah.

Sederet bantuan tersebut diperoleh setelah Bupati Muna Barat La Ode Darwin bertemu Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, di Kantor KLH Jakarta pada Jumat (9/5/2025).

“Alhamdulillah dalam audiensi kami ini, pak menteri merespons positif apa yang kami sampaikan tentang penanganan sampah. Sehingga, pak menteri memberikan dukungan konkret dengan memberikan bantuan sejumlah fasilitas dan sarana penunjang pengeloaan sampah,” kata Bupati Muna Barat La Ode Darwin, Sabtu (10/5/2025).

Darwin menyampaikan, audiensi ke KLH dilakukan sebagai bagian dari komitmen Pemkab Muna Barat dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan menjaga kebersihan lingkungan.

“Dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup akan sangat membantu kami dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi, dan berbasis partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Dijelaskan, penanganan sampah berwawasan lingkungan merupakan bagian penting dari visi pembangunan daerah yang mengacu pada konsep Liwu Mokesa (kampung keren). Sehingga, penanganan sampah bukan hanya soal kebersihan, tapi bagian dari cara untuk membangun Muna Barat yang sehat, tertib, dan berkelanjutan.

Darwin menegaskan, visi Liwu Mokesa bukan sekadar slogan, melainkan arah pembangunan yang ingin menjadikan desa-desa di Muna Barat bersih, ramah lingkungan, dan berdaya saing tinggi.

“Kami berharap, melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, pengelolaan lingkungan di Muna Barat akan semakin baik dan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, serta pelestarian sumber daya alam.

Bombana, Sultranet.com – Warga Dusun 1 Desa Totole, Kecamatan Matausu, Kabupaten Bombana, menunjukkan antusiasme tinggi saat bergotong-royong bersama Satgas TMMD ke-124 Kodim 1431/Bombana memperbaiki dekker penghubung antar dusun, Sabtu (10/05). Dekker ini menjadi salah satu sasaran fisik program TMMD reguler tahun anggaran 2025.

Kondisi dekker sebelumnya sudah rusak dan menghambat aktivitas warga, khususnya saat musim hujan. Perbaikan ini diharapkan dapat memperlancar akses dan mobilitas masyarakat, sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Sersan Mayor (Serma) Salasi, personel Satgas TMMD, mengungkapkan bahwa gotong royong ini mencerminkan semangat kebersamaan antara TNI dan rakyat.

“Kami bekerja bersama tanpa sekat. Ini adalah bukti kemanunggalan TNI dengan rakyat,” katanya.

Rauke, Kepala Desa Totole, turut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada TNI atas perhatian terhadap infrastruktur desa.

“Kami sangat terbantu. Perbaikan dekker ini sudah lama dinantikan warga,” ujarnya.

Pasiter Kodim 1431/Bombana Kapten Inf Sulistianto menjelaskan bahwa TMMD tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat.

“Keterlibatan warga menjadi kunci keberhasilan TMMD dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Bombana, Sultranet.com – Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Salmawati, warga Desa Wia-wia, Kecamatan Matausu, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, kini memasuki tahap pemasangan slop dan tiang. Pengerjaan ini merupakan bagian dari program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124. Sabtu, 10/05/2025.

Personel Satgas TMMD bersama masyarakat setempat terlihat aktif bekerja di lokasi, dengan harapan proyek ini dapat rampung sesuai target waktu. Salah satu personel Satgas, Serda Nurswandi, mengatakan bahwa pemasangan slop dan tiang merupakan fase penting dalam pembangunan RTLH. “Kami terus mempercepat pengerjaan agar rumah ini segera bisa ditempati oleh Ibu Salmawati,” ujarnya.

Kepala Dusun 1 Desa Wia-wia, Muh. Safar, memberikan apresiasi atas semangat gotong royong yang ditunjukkan warga dan TNI. “Kehadiran Satgas TMMD sangat membantu masyarakat, bukan hanya membangun rumah, tetapi juga mempererat hubungan antara warga dan aparat,” tuturnya.

Sementara itu, Danramil 1431-01/Rumbia Kapten Inf Syafarudin menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kondisi sosial masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat, terutama yang kurang mampu, mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman,” pungkasnya.

Dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, diharapkan pembangunan RTLH ini dapat selesai tepat waktu dan memberi manfaat nyata bagi warga penerima bantuan.

Bombana, Sultranet.com – Memasuki hari keempat pelaksanaan TMMD ke-124, Satgas TNI Manunggal Membangun Desa bersama masyarakat Desa Totole, Kecamatan Matausu, Kabupaten Bombana, melanjutkan pembangunan fisik dengan memasang batu bata di teras Masjid Al-Mukmin, Sabtu (10/05/2025). Masjid ini menjadi salah satu target utama dalam program TMMD Reguler 124 Kodim 1431/Bombana Tahun Anggaran 2025.

Koordinator TMMD di Desa Totole, Kapten Inf Bahar, menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat sangat mempercepat proses pekerjaan. “Kami apresiasi semangat warga yang ikut terlibat. Ini bentuk nyata kemanunggalan TNI dan rakyat,” ujarnya.

Kehadiran TMMD disambut antusias oleh warga. Iwan, salah satu warga Desa Totole, mengaku senang bisa berpartisipasi langsung dalam pembangunan tempat ibadah desanya. “Kami merasa sangat terbantu dengan adanya program TMMD ini. Masjid kami yang dulu belum selesai, sekarang bisa kami benahi bersama-sama,” tuturnya.

Pasiter Kodim 1431/Bombana, Kapten Inf Sulistianto, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan di wilayah. “Kami tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga hasil pembangunan,” jelasnya.

Proses pemasangan batu bata di teras masjid ini direncanakan rampung dalam beberapa hari ke depan sebelum dilanjutkan ke tahapan pekerjaan lainnya. Satgas TMMD dan masyarakat terus bahu-membahu demi mempercepat penyelesaian target sasaran fisik.

Program TMMD Reguler 124 di Kabupaten Bombana ini mendapat respons positif dari masyarakat karena terbukti membawa perubahan nyata dalam peningkatan fasilitas umum dan semangat gotong royong warga desa.

Bombana, Sultranet.com — Personel Satuan Tugas (Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-124 Kodim 1431/Bombana melaksanakan Sholat Magrib berjamaah bersama warga di Masjid Al-Mujahidin Desa Morengke Kecamatan Matausu Kabupaten Bombana, Jumat petang (9/05/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari sasaran nonfisik TMMD guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kehadiran para personel TNI disambut hangat oleh warga sekitar. Imam Masjid Nurul Imam, Ustaz Muh. Umar, mengungkapkan rasa syukurnya atas kebersamaan tersebut.

“Kami sangat senang dengan kehadiran Satgas TMMD, karena membuat masjid menjadi lebih ramai jamaahnya,” ujar Ustaz Umar.

Kapten Inf Sulistianto selaku Pasiter Kodim 1431/Bombana menyampaikan bahwa kegiatan spiritual seperti ini menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dan rakyat.

“Selain membangun infrastruktur, kami juga ingin membangun nilai-nilai spiritual di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Komandan Satgas TMMD ke-124 Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P yang juga menjabat sebagai Dandim 1431/Bombana menegaskan bahwa kegiatan keagamaan merupakan prioritas dalam mendekatkan TNI dengan masyarakat.

“Kegiatan ini membuktikan bahwa TMMD tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh aspek rohani masyarakat,” pungkas Irfandi.

TMMD Reguler ke-124 Kodim 1431/Bombana Tahun Anggaran 2025 ini terus menunjukkan kontribusinya secara menyeluruh, baik secara fisik maupun nonfisik, demi mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat di wilayah Kabupaten Bombana.

Bombana, Sultranet.com – Satuan Tugas (Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-124 Kodim 1431/Bombana mulai membongkar jembatan penghubung antar dusun di Desa Morengke, Kecamatan Matausu, Kabupaten Bombana, Sabtu (10/5/2025). Pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat dan disertai pembangunan jalan alternatif guna memastikan mobilitas warga tetap berjalan selama proses berlangsung.

Kepala Desa Morengke, Abd. Kadir, menyambut baik langkah Satgas TMMD dan menyebut bahwa jembatan ini memang sudah lama membutuhkan perbaikan.

“Kami sangat bersyukur, karena pembangunan ini merupakan harapan warga selama bertahun-tahun. Jalan alternatif yang disiapkan juga sangat membantu aktivitas masyarakat sehari-hari,” ungkapnya.

Kapten Inf Sulistianto selaku Pasiter Kodim 1431/Bombana menjelaskan bahwa pembongkaran dilakukan secara bertahap dan sesuai standar keamanan.

“Kami pastikan keselamatan menjadi prioritas utama selama pengerjaan. Jalan alternatif juga dirancang agar layak dan aman dilalui,” ujar Sulistianto.

Sementara itu, Dansatgas TMMD ke-124 Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P. menekankan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan salah satu sasaran fisik utama TMMD di tahun 2025.

“Kami tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun semangat kebersamaan antara TNI dan masyarakat,” pungkas Irfandi.

Program TMMD ke-124 ini melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, serta masyarakat setempat, dengan tujuan mempercepat pembangunan di desa-desa terpencil serta mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat.

JAKARTA, sultranet.com – Komitmen kuat ditunjukkan Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, dalam memajukan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bertempat di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Kamis (8/5/2025), Bupati Darwin menemui langsung Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, guna memperjuangkan dukungan konkret dari pemerintah pusat bagi pelaku UMKM di wilayahnya.

Dalam pertemuan strategis itu, Darwin mengusulkan bantuan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik untuk mempercepat pengembangan UMKM di Muna Barat. Ia menegaskan bahwa sektor ini telah menjadi tulang punggung perekonomian daerah dan berperan vital dalam mendorong kemandirian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

“Harapan kami, dukungan dari pusat dapat memperkuat kapasitas pelaku UMKM, baik dari segi permodalan, daya saing, maupun produksi. Ini penting agar ekonomi lokal terus tumbuh dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Darwin.

Data terbaru mencatat, ada 6.174 pelaku UMKM di Muna Barat yang tersebar di 11 kecamatan. Sebagian besar merupakan usaha mikro (6.116), disusul usaha kecil (49), dan usaha menengah (9). Kondisi ini menurut Darwin membutuhkan sentuhan kebijakan dan pembinaan yang terarah agar UMKM lokal mampu naik kelas.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, merespons positif inisiatif tersebut. Ia menegaskan komitmen kementeriannya untuk memberikan perhatian khusus kepada Muna Barat, termasuk melalui penambahan kuota Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program KUR padat karya yang tahun ini dialokasikan sebesar Rp20 triliun secara nasional.

“Kami mengapresiasi langkah cepat Bupati Muna Barat. Daerah ini akan masuk dalam prioritas penerima program KUR padat karya, meski saat ini kita sedang menghadapi keterbatasan anggaran. Kami akan terus mendorong agar pelaku UMKM di Muna Barat mendapat akses pendanaan dan pembinaan yang lebih luas,” kata Maman.

Langkah proaktif Bupati Darwin ini menandai keseriusan Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam membangun ekosistem UMKM yang tangguh dan berkelanjutan, demi menciptakan ekonomi daerah yang inklusif dan mandiri.

Kendari, Sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M bagi 2.018 jamaah asal Sultra. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pemberangkatan Jamaah Haji yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Agama Sultra, Jumat (9/5), di Aula Kanwil Kemenag Sultra, Kendari.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenag Sultra, H. Muhammad Saleh, dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Sultra, Wakapolda, Danlanal, pimpinan OPD terkait, para kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota, perwakilan Imigrasi, otoritas Bandara Haluoleo, serta para bupati dan wali kota atau yang mewakili.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Sultra melalui Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), H. Musdar, menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung penuh seluruh proses penyelenggaraan haji, termasuk dari sisi fasilitas, transportasi, serta koordinasi lintas instansi.

“Kami siap mendukung penuh pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Semua kebutuhan logistik dan koordinasi teknis terus kami persiapkan agar para jamaah bisa berangkat dan pulang dalam keadaan aman, nyaman, dan khusyuk beribadah,” ujar H. Musdar.

Sementara itu, Kakanwil Kemenag Sultra, H. Muhammad Saleh, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor demi menjamin pelayanan optimal kepada jamaah haji asal Sultra.

“Ini adalah amanah besar. Pelayanan terbaik kepada tamu-tamu Allah menjadi prioritas utama kita. Karenanya, sinergi antara Kementerian Agama, pemerintah daerah, serta unsur Forkopimda sangat diperlukan untuk memastikan semua proses berjalan baik,” kata H. Muhammad Saleh.

Ia juga menjelaskan bahwa pembinaan dan manasik haji telah dilakukan sebanyak 10 kali di seluruh kabupaten dan kota sebagai bagian dari persiapan spiritual dan teknis para calon jamaah. Di sisi lain, kebijakan pemerintah pusat terkait penurunan biaya haji tahun ini turut diapresiasi karena menunjukkan peningkatan kualitas layanan ibadah haji.

Tahun ini, sebanyak 2.018 jamaah asal 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara akan diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Embarkasi Makassar (UPG). Jamaah akan dibagi dalam enam kelompok terbang (kloter), yakni kloter 31, 33, 35, 36, 38, dan 39. Jadwal keberangkatan dimulai pada 22 Mei hingga 28 Mei 2025.

Jamaah akan diberangkatkan melalui Bandara Haluoleo Kendari menggunakan beberapa maskapai, seperti Lion Air, Wings Air, dan Super Air Jet. Untuk jamaah dari daerah terpencil atau kepulauan seperti Wakatobi dan Buton Utara, transportasi laut menggunakan Ferry New Rose akan digunakan untuk menuju Kendari sebelum terbang ke Makassar.

Kemenag Sultra juga mengatur skema pemberangkatan yang memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan, termasuk pengaturan bagasi, pemeriksaan kesehatan, hingga validasi dokumen perjalanan.

Seremonial pelepasan jamaah calon haji akan dilaksanakan pada 15 Mei 2025 secara luring di Kendari dan daring untuk kabupaten/kota lainnya. Acara ini diharapkan menjadi simbol penguatan spiritual dan momentum pengantar para jamaah menuju ibadah suci.

“Kita ingin setiap jamaah merasa didampingi sejak dari kampung halaman hingga kembali ke tanah air. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab moral kita bersama,” tutur H. Muhammad Saleh.

Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap seluruh proses penyelenggaraan haji tahun ini berjalan lancar dan seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan kembali ke daerah masing-masing dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur.