Kendari, Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan komitmennya dalam mempererat hubungan lintas wilayah dengan menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-194 Kota Kendari yang digelar di Balai Kantor Wali Kota Kendari, Jumat, 9 Mei 2025.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., hadir langsung dalam upacara tersebut. Kehadiran keduanya menjadi simbol kuat dukungan nyata dari Pemkab Bombana terhadap Pemerintah Kota Kendari, sekaligus mencerminkan semangat kolaborasi antar daerah di Sulawesi Tenggara.

Mengenakan busana adat khas Bombana berwarna hijau, Burhanuddin dan Fatmawati tampil serasi dan mencuri perhatian tamu undangan. Warna hijau yang mereka kenakan melambangkan harmoni, semangat kebersamaan, dan cinta terhadap budaya lokal.

“Kami hadir sebagai bentuk penghormatan sekaligus dukungan kepada Kota Kendari yang telah berusia 194 tahun. Kota ini memiliki peran penting dalam perkembangan Sulawesi Tenggara, dan kami dari Bombana ingin terus bersinergi untuk kemajuan bersama,” ujar Burhanuddin usai upacara.

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh berbagai tokoh, termasuk para kepala daerah, pimpinan lembaga vertikal, tokoh masyarakat, serta elemen masyarakat dari seluruh penjuru Sulawesi Tenggara. Momen ini bukan hanya sebagai seremoni tahunan, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi strategis yang memperkuat hubungan antarpemerintah daerah.

Fatmawati Kasim Marewa turut menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan kegiatan yang berlangsung penuh keakraban dan kekeluargaan. Ia menilai acara ini sebagai wujud nyata semangat kebersamaan lintas kabupaten/kota yang semakin kuat.

“Sinergi ini penting agar kita bisa saling belajar, saling mendukung, dan memperkuat peran perempuan serta keluarga dalam pembangunan daerah,” ujarnya.

Peringatan HUT ke-194 Kendari mengusung tema “Kendari Berdaya Saing, Adil, Sejahtera, dan Semakin Maju.” Tema ini menggambarkan semangat kolektif untuk mendorong Kota Kendari menjadi pusat pertumbuhan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif.

Wali Kota Kendari, H. Sulkarnain Kadir, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah untuk mempercepat kemajuan Sulawesi Tenggara.

“Tidak ada daerah yang bisa berjalan sendiri. Kemajuan Kendari juga harus sejalan dengan kemajuan daerah-daerah sekitarnya. Oleh karena itu, kami sangat menghargai kehadiran para kepala daerah, termasuk Bupati Bombana, dalam perayaan ini,” ujarnya.

Selain memperingati hari jadi Kota Kendari, kegiatan ini juga menjadi ruang diplomasi kultural dan pembangunan. Kebersamaan para pemimpin daerah yang hadir memberi sinyal positif bagi penguatan agenda bersama dalam membangun Sultra yang inklusif dan maju.

Pemerintah Kabupaten Bombana secara konsisten menunjukkan peran aktifnya dalam berbagai forum pembangunan regional. Bupati Burhanuddin, yang dikenal visioner dan terbuka terhadap kerja sama lintas sektor, kerap menekankan pentingnya membangun sinergi antar kabupaten/kota.

“Kita tidak bisa membangun daerah secara eksklusif. Butuh keterbukaan dan kerja sama agar semua daerah di Sultra bisa tumbuh bersama. Kota Kendari adalah mitra penting Bombana dalam menggerakkan roda ekonomi dan sosial,” tambahnya.

Acara juga dimeriahkan dengan pertunjukan budaya, persembahan seni daerah, serta ramah tamah antar kepala daerah dan tokoh masyarakat. Suasana akrab dan hangat membalut seluruh rangkaian kegiatan.

Dengan semangat yang ditunjukkan dalam peringatan HUT ke-194 Kota Kendari, diharapkan semangat persatuan dan kerja sama antardaerah di Sultra semakin kuat dan berkelanjutan. Pemerintah Bombana berkomitmen untuk terus terlibat aktif dalam berbagai agenda pembangunan yang menyentuh kepentingan luas masyarakat Sulawesi Tenggara.

Bombana, Sultranet.com – Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia bersama aparat Desa Pasare Apua dan masyarakat setempat melaksanakan kerja bakti membersihkan kanan kiri jalan dan parit di Dusun 3, Desa Pasare Apua, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, Jum’at (09/05/2025). Kegiatan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat menjelang musim penghujan.

Kerja bakti ini melibatkan berbagai elemen masyarakat dan aparat desa, di antaranya Kepala Desa Pasare Apua, Mustajab; tiga personel Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia yaitu Serka Hambarin, Serka Wahab, dan Sertu LD Masrun; Kepala Dusun 1 Suba R; serta sekitar 17 orang warga Desa Pasare Apua yang turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia, Serka Wahab, mengatakan kegiatan kerja bakti ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kebersihan lingkungan dan ajang mempererat hubungan antara aparat dengan warga. “Melalui kegiatan gotong royong ini, kita ingin menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk peduli lingkungan serta memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Pasare Apua, Mustajab, menyampaikan apresiasi atas keterlibatan Babinsa dalam kerja bakti bersama masyarakat. “Kami sangat terbantu dengan kehadiran Babinsa yang turut memotivasi warga dalam menjaga kebersihan lingkungan desa,” ucapnya.

Danramil 1431-01/Rumbia melalui Bati Tuud-nya, Pelda La Ulo, menegaskan bahwa kegiatan kerja bakti seperti ini merupakan bagian dari upaya Koramil dalam mendorong terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

“Kami akan terus mendukung kegiatan yang melibatkan sinergi antara TNI, pemerintah desa, dan masyarakat,” tutup La Ulo.

Kendari, Sultranet.com — Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar pelatihan Training of Trainers (TOT) Pengembangan Etika Kepribadian yang diikuti oleh para pengurus PKK provinsi, guru SMA dan SMK se-Sultra, serta pengurus PKK kabupaten dan kota secara daring. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua TP PKK Sultra, Ny. Arinta Andi Sumangerukka, di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Rabu, 8 Mei 2025.

Pelatihan yang diinisiasi Pokja I TP PKK Provinsi Sultra ini menjadi bagian dari program kerja tahun 2025 yang berfokus pada pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai etika. Dalam sambutannya, Ny. Arinta menekankan pentingnya pelatihan ini sebagai upaya strategis dalam memperkuat sumber daya manusia yang berkarakter, percaya diri, dan mampu menjadi teladan di berbagai lingkungan.

“Pelatihan ini menjadi langkah penting untuk membentuk pribadi yang berempati, sopan santun, dan memiliki etika baik dalam keluarga, masyarakat, maupun tugas profesi. Kader dan guru adalah ujung tombak dalam mewujudkan generasi yang beretika dan berkepribadian kuat,” ujar Ny. Arinta.

Ia juga menegaskan bahwa kepribadian yang dibentuk melalui pelatihan ini harus disertai dengan integritas yang tinggi. “Orang yang memiliki integritas, patuh terhadap aturan dan etika organisasi, akan menjadi pribadi profesional yang mampu memberi dampak positif, bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi lingkungan sekitarnya,” lanjutnya.

TOT ini menghadirkan tiga narasumber yang kompeten di bidang etika dan psikologi, yakni Ibu Reny Emilda Susana, S.Sos., MM; Ibu Herniwati Joko, S.E.; serta Ibu Nurhaerani Haeba, S.Psi., M.Si., M.Psi., Psikolog. Mereka membawakan materi terkait etika di ruang publik, etika berpenampilan, serta pengelolaan emosi dan kesehatan mental dalam berkomunikasi.

Materi-materi tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas peserta sebagai pelatih yang nantinya diharapkan bisa menggandakan pelatihan serupa di lingkungan masing-masing. Tak hanya ditujukan kepada kader PKK, pelatihan ini juga menyasar tenaga pendidik sebagai agen perubahan yang berperan besar dalam pembentukan karakter generasi muda.

Ketua Panitia Penyelenggara, Prof. Dr. Sri Wahyuni, M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program nasional Pokja I PKK yang berfokus pada pembinaan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila. Ia menambahkan bahwa keterlibatan para guru dan dosen diharapkan mampu memperluas dampak pelatihan.

“Nilai-nilai positif dari pelatihan ini bisa ditransformasikan kepada anak didik di sekolah. Selain itu, kader PKK juga diharapkan dapat mengimplementasikan materi pelatihan hingga ke tingkat kecamatan dan desa,” jelas Prof. Sri Wahyuni.

Antusiasme peserta terlihat sejak pagi. Acara diawali dengan registrasi dan pembukaan yang diiringi lagu Indonesia Raya dan Mars PKK, sebelum masuk ke sesi inti pelatihan yang berlangsung sepanjang hari. Para peserta aktif berdiskusi dan menggali materi yang disampaikan oleh para narasumber.

Mengakhiri sambutannya, Ketua TP PKK Sultra menyampaikan harapannya agar pelatihan ini tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi benar-benar membekas dalam praktik kehidupan peserta. “Mari kita jadikan pelatihan ini sebagai momentum untuk memperkuat karakter, memperbaiki etika publik, dan membangun masyarakat yang lebih beradab dan berempati,” tutup Ny. Arinta.

Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen PKK Sultra dalam memperkuat kapasitas SDM daerah melalui pendekatan pembinaan kepribadian dan etika yang berkelanjutan.

Kendari, Sultranet.com – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Arinta Andi Sumangerukka, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh peran Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan pengembangan UMKM di Sultra. Hal tersebut disampaikan Arinta saat menerima kunjungan silaturahmi Ketua DPD IWAPI Sultra, Rinna Diazella, SM., MM, bersama jajaran pengurus di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Kamis, 8 Mei 2025.

Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban itu menjadi ajang untuk mempererat sinergi antara pemerintah daerah, Tim PKK, dan organisasi perempuan dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Dalam suasana penuh semangat, Arinta mengapresiasi kiprah IWAPI Sultra yang dinilainya konsisten dalam mendampingi perempuan agar mandiri secara ekonomi melalui UMKM.

“Saya sangat senang dengan kegiatan yang dilakukan oleh IWAPI, terutama dalam bidang pemberdayaan perempuan dan pengembangan UMKM. Ini adalah langkah nyata yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian daerah kita,” kata Arinta.

Menurut Arinta, keterlibatan organisasi perempuan seperti IWAPI sangat strategis dalam menggerakkan potensi perempuan di daerah. Ia menyebut kerja sama antara IWAPI dan Tim PKK menjadi kolaborasi penting dalam menghadirkan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan pelaku usaha kecil.

“Kami dari Tim PKK selalu siap untuk mendukung dan bekerja sama dengan IWAPI, apalagi dalam pemberdayaan perempuan dan UMKM. Ibu Wakil Gubernur Sultra, yang juga Wakil Ketua Tim PKK, turut memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah positif ini,” ungkapnya.

Kunjungan silaturahmi ini juga menjadi ruang diskusi antara dua organisasi perempuan tersebut, yang saling berbagi pandangan dan strategi dalam mengembangkan ekonomi keluarga. Rinna Diazella sebagai Ketua DPD IWAPI Sultra menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari Tim PKK dan apresiasi dari Arinta Andi Sumangerukka.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Ibu Ketua Tim PKK. Sinergi seperti ini sangat kami butuhkan agar kegiatan kami bisa menjangkau lebih banyak perempuan, khususnya yang berada di pelosok daerah,” ujar Rinna.

Ia menambahkan, IWAPI Sultra akan terus mendorong pelatihan, pendampingan usaha, dan akses pasar bagi pelaku UMKM perempuan. Menurutnya, banyak perempuan di Sultra yang memiliki potensi besar namun masih menghadapi keterbatasan akses dan pengetahuan usaha.

“IWAPI berkomitmen untuk menjembatani kebutuhan pelaku UMKM perempuan, dari pelatihan hingga pemasaran produk. Dengan dukungan PKK dan pemerintah provinsi, kami percaya program-program ini bisa berjalan lebih maksimal,” kata Rinna.

Arinta pun menyambut baik program-program tersebut. Ia menilai penguatan kapasitas pelaku UMKM perempuan bukan hanya berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat di Sultra.

“Perempuan adalah tulang punggung keluarga. Ketika mereka diberdayakan, maka akan lahir keluarga yang lebih kuat, anak-anak yang lebih sejahtera, dan masyarakat yang lebih mandiri,” tutur Arinta.

Pertemuan ini ditutup dengan kesepahaman untuk terus mempererat kerja sama yang lebih konkret antara PKK dan IWAPI Sultra. Arinta berharap IWAPI bisa terus menjadi ruang bagi perempuan untuk saling menguatkan dan berkembang bersama.

“Saya berharap IWAPI bisa terus menjadi wadah yang memberdayakan dan membangun solidaritas antarperempuan di Sultra. Mari kita terus berjalan bersama untuk kemajuan daerah ini,” pungkas Arinta.

Dengan adanya kolaborasi antara IWAPI dan Tim PKK, diharapkan upaya-upaya pemberdayaan perempuan tidak hanya berhenti pada pendampingan usaha, tetapi juga membuka akses perempuan pada ruang-ruang strategis pembangunan daerah. Kehadiran Arinta Andi Sumangerukka sebagai figur sentral dalam pemberdayaan perempuan di Sultra turut memperkuat semangat bahwa perubahan sosial bisa dimulai dari pertemuan-pertemuan sederhana namun bermakna.

Kendari, Sultranet.com – Sebanyak 1.000 santri tahfidz resmi diwisuda dalam momen Milad ke-16 Pondok Pesantren Tahfidz Baitul Qur’an Al Askar Kendari yang digelar penuh khidmat di Aula Ponpes, Kamis, 8 Mei 2025. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diwakili Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Karo Kesra) Setda Sultra, Iwan Susanto, hadir dan menyampaikan apresiasi atas pencapaian lembaga pendidikan Islam ini dalam mencetak generasi Qur’ani yang tangguh.

Acara ini juga dihadiri tokoh-tokoh nasional dan daerah, termasuk Ketua Majelis Ulama Internasional Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri yang juga mantan Menteri Sosial RI, Dewan Majelis Ulama Indonesia Prof. Dr. KH. Didin Hafidhudin, serta Syekh Kamal Al Khattami dari Madinah. Turut hadir juga perwakilan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, para pimpinan yayasan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutan Gubernur Sultra yang dibacakan Karo Kesra, pemerintah provinsi menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dari luar daerah serta rasa bangga atas terselenggaranya wisuda akbar santri tahfidz.

“Semoga selama berada di Bumi Anoa, para tamu mendapat kesan yang menyenangkan dan penuh keberkahan,” ujar Iwan Susanto.

Ia juga menyampaikan selamat kepada seluruh santri yang diwisuda serta pimpinan dan pengurus pondok pesantren yang telah kembali melahirkan para hafizh dan hafizhah tahun ini. Pemerintah berharap momentum ini semakin memotivasi santri untuk terus belajar dan menjadi generasi unggul berkarakter Qur’ani.

“Kepada para santri, teruslah menjaga semangat belajar. Kalian adalah masa depan daerah dan bangsa,” kata Iwan, menegaskan peran penting generasi muda dalam pembangunan bangsa yang beradab dan religius.

Ia mengingatkan bahwa di tengah kemajuan teknologi informasi saat ini, tantangan bagi generasi muda semakin kompleks. Pornografi, narkoba, pergaulan bebas, dan radikalisme menjadi ancaman serius. Oleh karena itu, pendidikan agama yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis harus dijadikan benteng utama dalam membentuk karakter generasi muda.

“Peran sinergis antara pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam membina generasi muda yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sultra, lanjut Iwan, menyambut baik kehadiran pondok-pondok pesantren yang konsisten membina dan mencetak kader bangsa yang cinta Al-Qur’an.

“Kami menyampaikan terima kasih atas ketulusan dan keikhlasan seluruh jajaran pondok pesantren dalam mendidik santri yang tidak hanya menghafal, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan,” ujarnya.

Selain rangkaian wisuda dan milad, acara ini juga menjadi momentum penting dengan dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Santri Putri dan Sport Center Baitul Qur’an Al Askar Kendari. Kehadiran fasilitas baru ini diharapkan dapat semakin menunjang aktivitas pendidikan dan pembinaan santri di lingkungan pesantren.

Dengan semangat kolaborasi, Iwan mengajak seluruh elemen untuk terus membangun Sultra yang religius, aman, sejahtera, dan maju dalam semangat menuju Indonesia Emas 2045.

“Sinergi semua pihak menjadi kunci. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung generasi muda yang produktif dan berlandaskan nilai-nilai luhur,” pungkasnya.

Kegiatan Milad ke-16 dan Wisuda Akbar 1.000 Santri Tahfidz ini tak hanya menjadi bukti keberhasilan pendidikan Islam, tetapi juga cerminan tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya membina karakter melalui Al-Qur’an. Ponpes Baitul Qur’an Al Askar Kendari kembali menunjukkan eksistensinya sebagai pusat pendidikan Islam yang mencerahkan dan membumi.

Kendari, Sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., secara resmi menyerahkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029 kepada DPRD Sultra dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Sultra, Kamis, 8 Mei 2025.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, tersebut memuat tiga agenda penting: penetapan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025, penyerahan dan penjelasan Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, serta penyerahan dokumen Ranperda perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sultra dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Hugua menegaskan bahwa penyusunan dokumen RPJMD menjadi kewajiban konstitusional yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, yang mengharuskan RPJMD disusun dan ditetapkan paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dilantik.

“Rancangan awal RPJMD ini kami susun dengan pendekatan holistik, partisipatif, dan akuntabel. Harapannya, dokumen ini mampu menjawab tantangan pembangunan, baik dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan, maupun tata kelola pemerintahan,” kata Hugua dalam pidatonya.

Hugua mengungkapkan bahwa Sulawesi Tenggara tengah menghadapi sejumlah tantangan struktural dan dinamika global, seperti ketimpangan sosial dan antarwilayah, perubahan iklim, serta transformasi digital dan industri. Tak kalah penting, masyarakat kini menuntut layanan publik yang cepat, inklusif, dan berkeadilan.

Untuk itu, RPJMD 2025–2029 mengusung visi pembangunan: “Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius.” Visi tersebut diturunkan ke dalam tiga misi pembangunan utama.

“Misi pertama adalah mewujudkan masyarakat yang terjamin hak dan perlindungan sosialnya. Kedua, menumbuhkan perekonomian melalui konektivitas serta penguatan sektor pertanian dalam arti luas, kemaritiman, dan dunia usaha. Dan yang ketiga adalah menguatkan birokrasi yang akuntabel dan berintegritas dengan nilai budaya dan religiusitas,” jelas Hugua.

Ia menambahkan, penyerahan dokumen RPJMD ini bukanlah akhir, melainkan awal dari proses kolaboratif antara eksekutif dan legislatif.

“Kami berharap dokumen ini akan dibahas secara konstruktif bersama DPRD agar dapat disempurnakan dan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, DPRD Provinsi Sultra juga menetapkan Propemperda 2025 yang mencakup 21 Rancangan Peraturan Daerah. Ketua Komisi I DPRD, La Isra, menyatakan bahwa penyusunan Propemperda harus disusun secara sistematis dan mendukung prioritas pembangunan daerah.

“Propemperda adalah alat perencanaan hukum yang wajib mematuhi aturan perundang-undangan dan bersinergi dengan arah pembangunan daerah,” ucap La Isra dalam laporannya.

Selain itu, turut diserahkan Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 mengenai perubahan status hukum Bank Pembangunan Daerah Sultra dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas. Perubahan ini didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2020 yang mengatur modal inti minimum perbankan sebesar Rp3 triliun.

“Perubahan status badan hukum ini langkah strategis untuk memperkuat struktur permodalan, memperluas jaringan usaha, dan meningkatkan peran BPD dalam pembangunan daerah,” ujar Hugua.

Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Forkopimda Sultra, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama, Kabinda, Kepala BNNP, Danlanal Kendari, Danlanud Haluoleo, Kepala Kanwil Kemenkumham, Sekda Provinsi Sultra, pimpinan instansi vertikal, dan seluruh kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sultra.

Acara ditutup dengan penyerahan dokumen Rancangan Awal RPJMD 2025–2029 yang dilakukan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Hugua kepada Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, didampingi Wakil Ketua DPRD Sultra, Hj. Hasmawati.

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menjajaki kerjasama strategis dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam rangka memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan Lumbung Pangan Daerah. Langkah ini ditandai dengan pelaksanaan rapat virtual yang diikuti langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si pada Kamis, 8 Mei 2025, dari Kantor Penghubung Pemda Bombana di Kota Kendari.

Rapat yang berlangsung melalui Zoom ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi yang disampaikan Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB kepada Pemkab Bombana. Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah pihak penting, mulai dari kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Bombana hingga para pakar dari IPB.

Fokus utama rapat ini adalah menyusun langkah awal kolaborasi dalam pengembangan sistem ketahanan pangan berbasis riset dan teknologi. Pemerintah Kabupaten Bombana menilai, kemitraan ini bukan hanya bentuk sinergi institusional, tetapi juga upaya menjawab tantangan nyata yang dihadapi sektor pertanian dan pangan daerah.

“Kerjasama ini sangat penting bagi kami. Ini adalah langkah strategis untuk membangun ketahanan pangan berbasis pengetahuan dan teknologi. IPB memiliki kapasitas riset yang luar biasa dan kami ingin menjadikan itu sebagai fondasi untuk mendorong produktivitas pangan di Bombana,” kata Bupati Burhanuddin saat memimpin rapat secara daring.

Bupati menegaskan bahwa kemitraan ini sejalan dengan visi pembangunan daerah, khususnya dalam program unggulan “Satu Desa Satu Produk” yang menjadi prioritas kepemimpinannya. Ia meyakini, melalui pendekatan ilmiah dan teknologi, potensi Sumber Daya Alam (SDA) di Bombana dapat dikelola secara berkelanjutan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan bahwa Bombana tidak lagi hanya mengandalkan SDA, tapi juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan hasil pertanian dan memastikan ketahanan pangan jangka panjang,” ujarnya.

Rapat tersebut juga menjadi forum pertukaran gagasan antara Pemda Bombana dan IPB, khususnya terkait pemanfaatan inovasi pertanian, pengelolaan sumber pangan lokal, dan strategi peningkatan kapasitas petani. IPB sendiri menyampaikan komitmennya untuk mendampingi Bombana dalam menyusun roadmap Lumbung Pangan Daerah yang terukur, efisien, dan berorientasi jangka panjang.

Menurut Bupati Burhanuddin, upaya ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi, tetapi juga menciptakan sistem pengelolaan pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika pasar. Dengan pendekatan ilmiah yang tepat, Pemkab Bombana berharap bisa mendorong sektor pertanian menjadi lebih modern, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

“Lumbung pangan bukan sekadar gudang, tapi sistem yang mencakup produksi, distribusi, dan keberlanjutan. Kami ingin menjadikan Bombana sebagai contoh daerah yang mampu berdikari dalam pemenuhan kebutuhan pangannya,” ujarnya.

Dalam jangka panjang, kerjasama ini juga diharapkan dapat membuka peluang baru bagi masyarakat, seperti terbukanya lapangan kerja, peningkatan kapasitas petani lokal, dan penguatan ekonomi desa. Pemda Bombana berkomitmen untuk terus mendukung proses ini dengan langkah-langkah konkret, termasuk penganggaran, pendampingan teknis, dan sinergi antarinstansi.

Kemitraan ini dinilai sebagai babak baru pembangunan pangan daerah, yang mengedepankan kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Pemkab Bombana optimistis, dengan dukungan IPB, sektor pertanian di daerah ini akan mengalami transformasi yang signifikan dalam waktu dekat.

Bombana, Sultranet.com – Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si secara resmi membuka Seminar Pendidikan Indonesia Moronene yang mengangkat tema “Adaptasi Pendidikan Ramah Lingkungan untuk Masa Depan yang Berkelanjutan,” Kamis, 8 Mei 2025, di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana.

Seminar ini digagas oleh Organisasi Indonesia Moronene (IM) sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendorong sistem pendidikan yang adaptif terhadap tantangan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Bombana, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Bombana, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pariwisata, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas Pendidikan, akademisi, guru, pelajar, hingga aktivis lingkungan.

Seminar ini menjadi ruang strategis untuk membahas pentingnya integrasi nilai keberlanjutan dalam sistem pendidikan, sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap pelestarian lingkungan hidup sejak usia dini.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan seminar tersebut. Ia menilai kegiatan ini sangat relevan di tengah meningkatnya krisis lingkungan global, yang membutuhkan respons aktif dari semua lapisan masyarakat, termasuk dunia pendidikan.

“Kita membutuhkan sistem pendidikan yang tidak hanya mengedepankan prestasi akademik, tapi juga menanamkan kepedulian terhadap alam dan masa depan bumi. Tema seminar ini sangat relevan dan patut diapresiasi,” ujarnya.

Ahmad Yani menekankan, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sekitar.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah dan kebersihan, bukan lagi isu lokal, melainkan sudah menjadi perhatian global. Ia mengajak semua pihak untuk menjadikan pendidikan sebagai pintu masuk perubahan perilaku masyarakat terhadap isu-isu lingkungan.

“Lingkungan yang bersih bukan hanya isu lokal, melainkan sudah menjadi perhatian dunia. Jika kita mampu mengatasi persoalan sampah, manfaatnya tidak hanya akan dirasakan secara global, tetapi juga oleh masyarakat kita di Bombana,” ungkapnya.

Ia juga mengajak generasi muda Bombana untuk menggali kembali nilai-nilai budaya lokal yang selama ini mengajarkan tentang hubungan harmonis antara manusia dan alam. Menurutnya, kearifan lokal bisa menjadi fondasi kuat dalam membangun kesadaran lingkungan secara berkelanjutan.

“Nilai-nilai budaya kita banyak mengajarkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan hidup. Ini bisa menjadi modal besar dalam menghadapi krisis lingkungan saat ini,” katanya.

Sementara itu, Ketua Organisasi Indonesia Moronene dalam sambutannya mengatakan, seminar ini merupakan bagian dari komitmen IM untuk mendorong transformasi pendidikan lokal agar lebih responsif terhadap persoalan lingkungan dan perubahan iklim.

“Pendidikan harus menjadi bagian dari solusi. Kita tidak bisa lagi mengabaikan isu lingkungan dalam kurikulum. Seminar ini adalah langkah awal untuk membangun kerja sama lintas sektor demi pendidikan yang berpihak pada masa depan lingkungan,” tuturnya.

Ia berharap, dari forum ini lahir gagasan konkret dan kerja kolaboratif yang mampu mendorong pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang lebih ramah lingkungan, serta membuka ruang partisipasi bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun dunia pendidikan.

Seminar ini juga dirangkaikan dengan sesi diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, mulai dari praktisi pendidikan, pegiat lingkungan, hingga perwakilan pemerintah daerah. Peserta seminar terlihat antusias mengikuti diskusi, yang banyak menyoroti praktik-praktik pendidikan hijau dan strategi penerapannya di lingkungan sekolah.

Semangat kolaboratif yang tercipta dalam seminar ini diharapkan menjadi pemantik gerakan nyata di tingkat komunitas, sekolah, dan kebijakan publik, yang menempatkan pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun kesadaran ekologis dan tanggung jawab bersama terhadap bumi.

Bombana, Sultranet.com – Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, Bati Tuud Koramil 1431-03/Poleang Serka Zainal memimpin kegiatan karya bakti penanaman pohon yang dilaksanakan di Desa Pusuea, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Kamis,(08/05).

Kegiatan tersebut melibatkan puluhan peserta yang terdiri dari unsur TNI, pemerintah desa, dan masyarakat. Selain anggota Koramil Poleang, hadir pula Kepala Desa Pusuea Abdul Hakim S.Pd.I, Sekretaris Desa Sukirman, para kepala dusun setempat, serta sekitar 15 warga yang turut ambil bagian dalam kegiatan penanaman pohon di sekitar wilayah rawan longsor dan banjir.

Serka Zainal mengatakan bahwa kegiatan penanaman pohon ini merupakan bagian dari wujud kepedulian TNI terhadap lingkungan hidup.

“Kegiatan ini merupakan langkah preventif guna mengurangi risiko bencana alam, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap kelestarian alam,” ungkapnya.

Kepala Desa Pusuea, Abdul Hakim S.Pd.I, menyambut baik kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasinya kepada Koramil Poleang atas inisiatif positif ini. “Kami berterima kasih atas kepedulian TNI yang terus bersinergi dengan masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tetap hijau dan aman dari bencana,” ucapnya.

Selain manfaat ekologis, kegiatan ini juga mempererat hubungan antara aparat TNI dengan masyarakat desa. Penanaman pohon dinilai sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan.

Danramil 1431-03/Poleang, Kapten Inf Dahlan, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program Koramil dalam mendukung pelestarian alam. “Penanaman pohon ini bertujuan menciptakan lingkungan yang hijau, asri, dan bebas dari ancaman bencana. Semoga menjadi langkah kecil yang berdampak besar bagi generasi mendatang,” tutup Kapten Dahlan.

Bombana, sultranet.com – Perjuangan panjang masyarakat, aktivis, pemerintah daerah, dan berbagai pihak dalam mendorong penggantian Jembatan Langkowala di Kabupaten Bombana akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI resmi mengalokasikan anggaran sebesar Rp15.306.445.009 dari APBN 2025 untuk pembangunan ulang jembatan penghubung vital tersebut. Proyek ini dikerjakan oleh PT Mekongga Mina Mandiri dengan waktu pelaksanaan selama 240 hari kalender.

Proyek penggantian Jembatan Langkowala merupakan respons atas aspirasi masyarakat Bombana yang disuarakan secara konsisten oleh Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) Sultra sejak 9 Agustus 2024 hingga 14 Januari 2025. Aksi mereka tidak hanya berlangsung di Bombana, tetapi juga merambah hingga ke pusat pemerintahan di Kota Kendari.

“Ini bukan kemenangan LKPD semata, ini adalah kemenangan rakyat Bombana. Kami hanya wadah yang mempertemukan suara-suara kecil menjadi gema yang besar,” ujar Direktur LKPD Sultra, Muh. Arham. Kamis (8/5/2025)

Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil gotong royong dari berbagai elemen masyarakat yang bergerak dengan satu tujuan: memperjuangkan hak dasar atas infrastruktur yang layak.

“Kami bergerak bukan karena benci, tetapi karena cinta pada daerah ini. Setiap langkah kami adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap rakyat,” tambahnya.

Ia juga menyebut peran penting jajaran BPJN Wilayah I Sultra, DPRD Provinsi Sultra, dan Pemerintah Kabupaten Bombana yang saat itu diwakili oleh Sekda almarhum Man Arfa.

Sosok almarhum Man Arfa dikenang sebagai birokrat yang setia pada rakyat. Ia bahkan turut turun ke jalan bersama massa aksi LKPD di bawah terik matahari.

“Semoga menjadi amal jariyah bagi almarhum. Beliau adalah birokrat tulus yang tidak banyak bicara, tapi bergerak nyata,” ujar Arham mengenang.

Kepala Dinas PU Bombana, Sofian Baco, dan Inspektur Inspektorat, Ridwan, juga disebut sebagai pihak yang setia mendampingi aksi masyarakat. Di belakang layar, ada tokoh-tokoh sederhana yang memilih untuk tidak tampil ke depan namun bekerja senyap memperkuat jaringan advokasi.

Menurut Arham terdapat dua figur penting yang turut mengawal isu ini hingga ke tingkat pusat adalah Arfa (Bang Rambo) dan Ketua DPD Golkar Bombana, Heryanto. Keduanya bahkan melakukan audiensi langsung dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR RI untuk meyakinkan mendesaknya pergantian jembatan Langkowala.

“Jembatan Langkowala ini adalah urat nadi penghubung utama menuju dan keluar dari Wonua Bombana melalui jalur Konsel. Ketika rusak, bukan hanya kendaraan yang terganggu, tapi roda ekonomi masyarakat juga tersendat,” tegas Arham.

Para jurnalis lokal yang konsisten mengangkat isu ini juga mendapat apresiasi dari LKPD. Mereka dianggap sebagai bagian penting dari mata rantai perubahan.

Kapolres Bombana dan jajaran serta Satpol PP Kabupaten Bombana pun mendapat ucapan terima kasih atas peran mereka yang menjaga ketertiban dengan pendekatan persuasif selama berlangsungnya aksi.

Muh. Arham menutup pernyataannya dengan refleksi perjuangan yang penuh makna. “Jembatan ini adalah simbol. Di atasnya nanti bukan hanya kendaraan yang melintas, tapi juga harapan dan masa depan rakyat Bombana. Perjuangan belum selesai, tapi ini adalah tonggak penting yang harus kita rayakan dengan terus menjaga semangat kolektif,” tandasnya.

Kepala Satuan Kerja BPJN Wilayah I Sultra, Marlin Ramli, bersama PPK 1.4 Langkowala, Sandi Prima Yudha, turut menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam mendorong segera dilakukan pekerjaan di jembatan tersebut.

“Terima kasih atas kerja keras dan ketulusan semua pihak yang mengawal isu ini hingga terealisasi dalam bentuk proyek nyata,” kata Marlin saat menerima audiensi LKPD Sultra.

Gerakan ini bukan hanya mencatatkan hasil berupa pembangunan fisik, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan kesadaran bersama tentang pentingnya hak rakyat atas infrastruktur yang layak dan pemerintahan yang responsif.