Bombana, Sultranet.com – Memasuki hari kesepuluh pelaksanaan TMMD ke-124, personel Satgas dari Kodim 1431/Bombana mulai merakit besi untuk plat jembatan di Desa Morengke, Kecamatan Matausu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Jumat (16/5/2025). Pekerjaan ini menjadi bagian dari sasaran fisik utama dalam program TMMD untuk meningkatkan infrastruktur desa.

Jembatan yang sebelumnya rusak dan kondisinya miring kini menjadi prioritas perbaikan karena mengganggu mobilitas warga. Melalui pengerjaan plat besi yang akan dicor, jembatan tersebut diharapkan menjadi lebih kokoh dan aman untuk dilintasi masyarakat.

Sakka, salah satu warga Desa Morengke yang turut terlibat dalam proses pembangunan, mengatakan bahwa kondisi jembatan yang lama membuat warga merasa khawatir saat melintasinya.

“Sebelumnya jembatan ini miring, jadi kami takut kalau mau lewat, apalagi kalau bawa barang berat,” ujarnya.

Perwira Seksi Teritorial Kodim 1431/Bombana menyampaikan bahwa pembangunan jembatan ini adalah bukti nyata sinergi antara TNI dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi agar pembangunan berjalan cepat dan hasilnya optimal untuk warga.

Sementara itu, Dansatgas TMMD ke-124 Tahun 2025 Kodim 1431/Bombana, Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P., menjelaskan bahwa jembatan tersebut sebelumnya hanya dilapisi papan dan sangat rawan.

“Jembatan yang tadinya miring dan di atasnya hanya papan akan kita perbaiki, dan kita plat cor di atasnya agar lebih kuat dan tahan lama,” pungkasnya.

Pembangunan infrastruktur ini mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat setempat yang selama ini mengandalkan jembatan tersebut sebagai jalur utama. Dengan adanya perbaikan permanen, diharapkan akses ekonomi dan sosial warga Desa Morengke semakin lancar dan aman.

Bombana, Sultranet.com – Memasuki hari kesepuluh pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124, Satgas TMMD Kodim 1431/Bombana terus melanjutkan pembangunan MCK di Desa Morengke, Kecamatan Matausu, Kabupaten Bombana. Pembangunan fasilitas sanitasi ini merupakan salah satu sasaran fisik utama yang ditargetkan dalam program TMMD tahun ini, Jumat (16/5/2025).

Progres pembangunan MCK telah menunjukkan perkembangan signifikan. Serda Abdul Azis, personel Satgas TMMD ke-124, mengungkapkan bahwa pekerjaan fisik tersebut telah mencapai 37 persen.

“Kami terus bekerja maksimal bersama warga dan aparat untuk mengejar target penyelesaian sesuai jadwal,” ujarnya.

Sementara itu, Kapten Inf Sulistianto selaku Pasi Teritorial Kodim 1431/Bombana menyampaikan bahwa sinergi antara TNI-Polri dan masyarakat menjadi kunci dalam percepatan pembangunan.

“Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk nyata kemanunggalan TNI bersama rakyat demi kemajuan desa,” katanya.

Letkol Inf Andi Irfani, S.I.P., Dansatgas TMMD ke-124 Kodim 1431/Bombana, berharap pembangunan MCK tersebut dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Desa Morengke. “Kami ingin fasilitas ini meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat ke depan,” tutupnya.

Dengan pencapaian yang terus meningkat, pembangunan MCK diharapkan tuntas tepat waktu dan menjadi salah satu warisan berharga dari kegiatan TMMD ke-124 bagi warga setempat.

Bombana, Sultranet.com – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 Kodim 1431/Bombana menggelar penyuluhan bahaya narkoba sebagai bagian dari kegiatan nonfisik di Balai Desa Kolombi Kecamatan Matausu, Kabupaten Bombana, Kamis (15/05/2025). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk penyalahgunaan narkoba.

Penyuluhan dipimpin langsung oleh Ipda Bahar, KBO Sat Narkoba Polres Bombana, yang juga tergabung dalam Satgas TMMD dari unsur Kepolisian. Ia menjelaskan bahwa penanganan narkoba terbagi dalam empat bagian utama, yakni pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi bagi para pecandu.

Menurut Ipda Bahar, pecandu narkoba harus menjalani proses pemulihan yang mencakup pemeriksaan, detoksifikasi, stabilisasi, dan pengelolaan aktivitas. Ia juga menegaskan bahwa narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan mental dalam jangka panjang.

“Penggunaan narkoba dapat mengubah fungsi dan struktur otak, memengaruhi kognitif seseorang seperti kesulitan berkonsentrasi, kehilangan motivasi, hingga perubahan perilaku yang ekstrem,” jelas Ipda Bahar dalam pemaparannya di hadapan peserta penyuluhan.

Lebih lanjut, ia menyoroti faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yang paling umum, yaitu pergaulan yang salah dan kurangnya perhatian serta kasih sayang dari keluarga. Oleh karena itu, ia mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.

Penyuluhan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat yang hadir, termasuk tokoh masyarakat dan pemuda desa. Mereka menyampaikan apresiasi kepada Satgas TMMD yang tak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga peduli pada persoalan sosial yang mengancam generasi muda.

Perwira Seksi Teritorial Kodim 1431/Bombana, Kapten Inf Sulistianto, berharap kegiatan penyuluhan ini dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya Narkoba.

“Kami harap setelah mengikuti sosialisasi ini, warga bisa lebih memahami dan menjauhi narkoba demi masa depan yang lebih baik,” tutup Kapten Sulis.

Bombana, Sultranet.com – Personel Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 bersama masyarakat berjibaku melaksanakan pengecoran dekker di jalan penghubung Desa Lamuru, Kecamatan Matausu, Kabupaten Bombana, Jumat (16/5/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari sasaran fisik utama dalam program TMMD tahun ini.

Semangat gotong royong tampak jelas antara Satgas TMMD dan warga setempat. Mereka bekerja sama dengan penuh antusias di bawah koordinasi langsung dari Kodim 1431/Bombana. Pengecoran dekker ini diharapkan dapat memperlancar akses transportasi masyarakat desa yang selama ini terkendala akibat kondisi jalan yang rusak.

“Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk tahap pengecoran. Semoga cuaca terus mendukung agar pekerjaan ini bisa cepat rampung,” ujar Serda Yasin, salah satu personel Satgas TMMD ke-124, saat ditemui di lokasi kegiatan.

Salah satu warga, Aksan, mengungkapkan rasa senangnya bisa terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan ini.

“Kami sangat bersyukur dan bangga bisa ikut membantu TNI. Jalan ini sangat penting bagi kami,” katanya.

Sementara itu, Kapten Cba Heri Iswanto selaku Koordinator Lapangan TMMD menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat sangat membantu dalam mempercepat pekerjaan. “Sinergi antara TNI dan warga sangat luar biasa. Semoga semua target bisa tercapai tepat waktu,” ungkapnya.

Muna Barat, sultanet.com – Bupati Muna Barat La Ode Darwin resmi me-launcing program petani keren sekaligus penanaman jagung secara serentak di lahan 1500 hektare, di Desa Marobea Kecamatan Sawerigadi, Kamis (15 5/2025).

Langkah ini dilakukan sebagai salah satu bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Muna Barat di bawah kepemimpinan La Ode Darwin-Ali Basa, untuk mensejehaterakan masyarakan dan menyukseskan program ketahanan pangan yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Darwin menyampaikan, pihaknya akan terus mendampingi dan memperkuat peran petani, yang mencakup pemberian bantuan bantuan bibit dan pupuk, bantuan sarana produksi pertanian serta kemudahan akses pasar terhadap hasil panen.

Untuk memaksimalkan program penanaman jagung, pihaknya telah menyiapkan bibit jagung berkualitas jenis bisi dua sebanyak 22,5 ton, untuk dibagikan secara gratis kepada seluruh petani.

Selain itu, Darwin juga bakal memberikan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada petani jagung, seperti konser dan mesin pengering.

“Salah satu kendala yang dialami para petani jagung kita selama ini adalah tidak adanya mesin pengering. Mesin pengering jagung ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas jagung dan efisiensi proses pasca panen,” ujarnya.

Darwin bilang, mesin pengering jagung ini akan diupayakan tahun ini atau paling lambat tahun depan. Mesin yang akan diadakan nanti berkapasitas 10 ton dengan harga per unitnya sekitar Rp600 juta hingga Rp700 juta.

“Untuk untuk kesejahteraan para petani, saya siap mengorbankan anggaran perjalanan dinas saya dan anggaran rumah tangga untuk mengadakan mesin pengering jagung,” katanya.

Darwin meyakini, program ketahanan pangan di Muna Barat akan berjalan sukses dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, Muna Barat memiliki potensi pertanian yang sangat besar.

“Dengan komitmen dan perhatian kami yang begitu besar kepada petani, saya berharap program ketahanan pangan ini dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Muna Barat, dalam masa kepemimpinan kami selama lima tahun ke depan,” tuturnya.

Darwin juga berharap pemerintah pusat dapat memberikan bantuan yang maksimal dalam mewujudkan program ketahanan pangan di Muna Barat.

Sementara itu, Kepala Desa Marobea Muslimin Salim menyambut baik dan mengapresiasi langkah Bupati La Ode Darwin yang terus berkomitmen memberikan perhatian kepada para petani.

Menurutnya, selama kurang lebih 11 tahun Muna Barat mekar, baru kali ini para petani mendapat perhatian khusus dari Bupati.

“Selama ini bantuan yang diterima para petani, khususnya di desa kami ini hanya bersumber dari APBN. Tidak ada dari APBD kabupaten,” tandasnya.

Pada kesempatan ini juga, Muslimin menyampaikan beberapa keluhan para petani petani jagung selama ini. Salah satunya adalah tidak adanya bantuan alat pertanian, seperti jonder serta tidak adanya bantuan bibit jagung berkualitas.

“Di masa pak bipati kita bapak La Ode Darwin, alhamdulillah para petani selalu mendapatkan perhatian yang maksimal,” tuntasnya. (*)

Kendari, Sultranet.com – Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Hj. Waode Munanah Asrun Lio, resmi dilantik bersama jajaran pengurus masa bakti 2024–2029 oleh Ketua Umum DWP Pusat, Ny. Ida Budi Gunadi Sadikin, dalam sebuah prosesi virtual yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia, Kamis, 15 Mei 2025.

Pelantikan ini dipusatkan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra dan diikuti oleh jajaran DWP dari 38 provinsi dan 513 kabupaten/kota secara daring. Hadir langsung dalam acara ini, Penasehat DWP Sultra H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., Asisten II Setda Sultra Dra. Hj. Yuni Nurmalawati, M.Si, serta para pengurus DWP Provinsi Sultra.

Momen pelantikan ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan Ketua Umum DWP Pusat Nomor 174 Tahun 2025 tentang pengesahan pengurus baru. Pembacaan SK dilakukan oleh tim Sekretariat DWP Pusat yang terdiri dari Ny. Lies Supranawa Yusuf, Ny. Sri Hartanti Azhar, Ny. Retno E.P. Setya Utama, Ny. Nena Bachtiar, dan Ny. Teti Aminuddin Azis.

Dalam sambutannya, Ny. Ida Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab pengurus DWP dalam menjalankan roda organisasi. “Kepengurusan ini bukan sekadar formalitas, tapi amanah yang harus dijalankan sesuai AD/ART. Mari kita jaga kekompakan dan bekerja dengan semangat kebersamaan,” ujarnya.

Lebih jauh, Ketua Umum DWP Pusat juga memperkenalkan batik resmi baru hasil rancangan desainer nasional Didit Maulana. Batik berwarna dasar peach dengan motif bunga ini, menurutnya, merepresentasikan karakter perempuan Indonesia yang aktif, mandiri, dan menjunjung nilai budaya. “Batik ini menjadi simbol kekuatan perempuan dalam membangun keluarga dan bangsa,” ucapnya.

Selain pelantikan, DWP Pusat juga meluncurkan Kartu Identitas Anggota DWP hasil kerja sama dengan Bank Mandiri. ID Card ini menjadi langkah konkret dalam mendigitalisasi pendataan anggota dari tingkat pusat hingga daerah. Pihak Bank Mandiri turut memberikan sosialisasi teknis penggunaannya secara daring kepada seluruh peserta pelantikan.

Sebagai penasehat DWP Sultra, H. Asrun Lio dalam sambutannya mengajak seluruh pengurus untuk terus melakukan reformasi organisasi secara berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya pembaruan data anggota secara rutin serta penguatan peran DWP sebagai mitra strategis pemerintah daerah. “DWP harus mampu menjadi kontrol sosial sekaligus motor kemajuan, terutama dalam mendukung tugas para suami di pemerintahan,” tegasnya.

Tak kalah penting, pada pelantikan ini juga dikukuhkan tagline baru “DWP Sehat, Berdaya” sebagai arah gerak organisasi ke depan. Tagline ini mencerminkan visi besar DWP dalam membentuk perempuan yang kuat secara fisik, mental, ekonomi, dan sosial. Menurut Ny. Ida, dari perempuan yang sehat dan berdaya akan lahir keluarga yang kokoh dan generasi hebat menuju Indonesia Emas 2045.

Acara ditutup dengan doa bersama serta penyampaian komitmen dari seluruh peserta, baik yang hadir secara langsung maupun virtual, untuk membawa DWP menjadi organisasi perempuan yang adaptif, progresif, dan relevan dalam menjawab tantangan pembangunan nasional.

Kendari, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, secara resmi melepas 2.018 jamaah calon haji (JCH) asal Sulawesi Tenggara untuk menunaikan ibadah haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi. Acara pelepasan berlangsung khidmat di Aula Asrama Haji Kendari, Kamis, 15 Mei 2025, disertai istighotsah dan doa bersama.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka atau yang akrab disapa ASR menyampaikan rasa syukur atas keberangkatan para calon jamaah haji. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sultra dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji, termasuk bantuan langsung berupa uang saku.

“Ada uang saku untuk jamaah haji Sultra 2025. Rp1 juta per jamaah. Bagi yang lansia, saya tambahkan menjadi Rp1,5 juta,” ujar ASR yang disambut gemuruh tepuk tangan dari ribuan jamaah dan keluarga yang hadir.

Gubernur menegaskan bahwa bantuan tersebut berasal dari sedekah pribadinya yang diniatkan untuk meringankan beban para jamaah, terutama mengingat masa tunggu haji yang panjang di Sultra, mencapai 27 tahun. Ia juga menambahkan bahwa Pemprov Sultra siap menanggung biaya pengobatan jamaah selama di Tanah Suci jika diperlukan.

“Ini sebagai bentuk keikhlasan. Kalau ada jamaah yang sakit di sana dan butuh pengobatan, kita siap bantu,” ujarnya.

Gubernur juga berpesan kepada para calon jamaah untuk menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Ia mengingatkan pentingnya menjaga lisan, perilaku, dan membersihkan hati serta jiwa sebelum berangkat.

“Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Perlu menjaga lisan dan perilaku serta bersihkan hati dan jiwa sebelum menunaikan ibadah haji,” pesannya.

Tak hanya itu, Gubernur ASR juga menitipkan pesan khusus agar para jamaah turut menjaga nama baik daerah.

“Terakhir saya pesan, jaga nama baik Sulawesi Tenggara,” tegasnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. H. Muhammad Saleh, M.Ag, selaku Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Provinsi Sultra, dalam laporannya menyampaikan rincian penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Total 2.018 jamaah terbagi dalam 1.900 jamaah reguler, dengan 1.001 di antaranya merupakan jamaah lanjut usia (lansia), serta 15 petugas PPIH.

Jamaah diberangkatkan dalam enam kloter, lima di antaranya merupakan kloter utuh (UPG 33, 35, 36, 38, dan 39) masing-masing berisi 393 orang, sementara satu kloter gabungan UPG 31 berjumlah 55 orang bergabung dengan jamaah asal Sulawesi Selatan dan Papua. Kloter pertama dijadwalkan masuk asrama pada 22 Mei dan berangkat menuju Jeddah melalui embarkasi Makassar pada 23 Mei 2025.

Setiap kloter akan didampingi oleh tujuh petugas, terdiri atas satu Ketua Kloter (TPHI), satu Pembimbing Ibadah (TPIHI), tiga Petugas Haji Daerah (PHD), serta dua tenaga kesehatan (TKHI).

“Alhamdulillah seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Petugas PPIH juga sudah lebih dahulu diberangkatkan untuk menyiapkan akomodasi dan konsumsi jamaah di Tanah Suci,” jelas Muhammad Saleh.

Jamaah termuda tahun ini tercatat berusia 19 tahun dari Kota Kendari, sementara jamaah tertua berusia 101 tahun berasal dari Kabupaten Kolaka. Mereka berasal dari 17 kabupaten/kota di Sultra, dan menempuh perjalanan dengan berbagai moda transportasi seperti darat, laut, dan udara. Sebagian besar diberangkatkan dari Bandara Haluoleo Kendari, sementara lainnya dari Bandara Betoambari Baubau.

Acara pelepasan ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Sultra, unsur Forkopimda, Danrem, Danlanud, perwakilan Danlanal, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala BIN Daerah, pimpinan instansi vertikal, serta para tokoh agama dan masyarakat.

Suasana haru menyelimuti akhir acara saat doa bersama digelar. Para calon jamaah tampak meneteskan air mata, memeluk keluarga mereka dengan penuh haru dan syukur, siap menunaikan rukun Islam kelima dengan hati yang bersih dan penuh keikhlasan.

Bombana, Sultranet.com — Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) dari Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad) mengunjungi lokasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 di wilayah Kodim 1431/Bombana, Kecamatan Matausu, Kabupaten Bombana, Kamis (15/05/2025).

Rombongan Tim Wasev dipimpin oleh Kolonel Inf Marthen Pasunda, S.Sos, M.H. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau secara langsung progres dan efektivitas pelaksanaan program TMMD yang sedang berlangsung di wilayah tersebut.

Kolonel Marthen Pasunda mengungkapkan bahwa hasil paparan dari Dansatgas TMMD serta temuan di lapangan menunjukkan pelaksanaan TMMD ke-124 oleh Kodim 1431/Bombana sudah berjalan sangat baik dan maksimal. Ia menekankan pentingnya kesinambungan dan perawatan hasil pembangunan.

“Kami berharap masyarakat dapat menjaga dan merawat hasil pembangunan ini agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” ujar Kolonel Marthen yang kini menjabat Irut-VI/Wanwil Itter Itum Itjenad.

Adapun sasaran fisik TMMD di Bombana meliputi pembangunan dan perbaikan badan jalan usaha tani di Desa Wia-wia dan Desa Lamuru, rehabilitasi jembatan di Desa Morengke dan Kolombi, rehab rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Totole dan Wia-wia, pembangunan serta rehab duiker jembatan, rehab tribun desa, hingga renovasi masjid di dua desa.

Selain sasaran fisik, program TMMD juga mencakup kegiatan nonfisik seperti penyuluhan tentang bahaya narkoba, bela negara, wawasan kebangsaan, penyuluhan lingkungan hidup, dan kesehatan keluarga berencana (KB).

Antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan TMMD di Kecamatan Matausu juga diapresiasi oleh tim. Warga ikut bergotong-royong dalam pengerjaan sasaran fisik, mencerminkan semangat kebersamaan antara TNI dan rakyat.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan masyarakat. Semoga hasil dari program ini bisa mendorong kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di wilayah ini,” tambah Kolonel Marthen.

Pihak Mabesad juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bombana yang tetap menganggarkan dana untuk pelaksanaan TMMD, meski dalam situasi efisiensi anggaran.

“Dukungan pemerintah daerah sangat penting agar masyarakat Bombana makin maju. Kami berharap program TMMD dapat terus hadir setiap tahun,” pungkasnya.

Dalam kunjungan ini, Tim Wasev turut didampingi sejumlah pejabat daerah dan TNI di antaranya Kasi Teritorial Korem 143/HO, Letkol Inf Muhammad Jafar, Ketua DPRD Bombana, Iskandar, S.P, Pj. Sekda Bombana, dr. H. Sunandar, M.MKes, yang mewakili Kapolres Bombana AKP Nur Sultan, SH, Danpos TNI AL Bombana, Letda Laut (E) Firman Afianto, Camat Matausu, Rimbu, S.P, serta Para Kepala Desa se-Kecamatan Matausu

Kegiatan kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen TNI AD dalam memastikan program TMMD berjalan sesuai tujuan, yakni membantu percepatan pembangunan desa serta mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat.

Kendar, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama DPRD Sultra resmi menandatangani Nota Kesepakatan Bersama atas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029. Penandatanganan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Kamis, 15 Mei 2025.

Dalam rapat yang dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, para anggota dewan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kesepakatan ini menandai dimulainya proses penyusunan dokumen strategis pembangunan lima tahun ke depan.

Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan arah kebijakan utama yang akan menjadi panduan penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah daerah. Menurutnya, RPJMD adalah cerminan janji politik kepala daerah kepada masyarakat Sultra.

“Sebagai pemegang amanah rakyat, kita berkewajiban mewujudkan pembangunan yang nyata dan pelayanan publik yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Andi Sumangerukka dalam sambutannya. “Itu semua demi meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.”

Gubernur juga menekankan pentingnya proses penyusunan RPJMD yang partisipatif dan berbasis data. Ia berharap, rancangan awal yang telah dibahas dan disepakati bersama ini mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di Sulawesi Tenggara selama lima tahun ke depan.

“RPJMD ini disusun dengan prinsip kolaboratif dan inklusif. Kita ingin memastikan bahwa seluruh program pembangunan didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan warga Sultra,” ujarnya.

Visi daerah yang diusung dalam RPJMD kali ini adalah “Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius.” Gubernur menegaskan bahwa untuk mencapai visi tersebut, dibutuhkan komitmen dan sinergi antara semua unsur pemerintahan, termasuk dukungan legislatif dan masyarakat.

Penandatanganan Nota Kesepakatan dilakukan langsung oleh Gubernur Andi Sumangerukka dan Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala, serta disaksikan oleh anggota DPRD, Forkopimda, pejabat tinggi pratama Pemprov Sultra, pimpinan instansi vertikal, kementerian/lembaga, hingga perwakilan BUMN.

Gubernur mengungkapkan apresiasi dan rasa terima kasih kepada DPRD Sultra atas kerja sama yang terjalin selama ini. Ia menyebut bahwa saran dan masukan dari legislatif akan menjadi rekomendasi penting dalam penyempurnaan dokumen RPJMD sebelum dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah.

“Saya sangat menghargai sinergi yang telah dibangun bersama DPRD. Semangat kolektif inilah yang menjadi fondasi kuat dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa RPJMD harus ditetapkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah. Hal ini penting untuk menjamin percepatan pelaksanaan program prioritas yang sudah dirancang dalam dokumen tersebut.

Rapat paripurna yang berlangsung penuh keakraban ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Kepala BIN Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi, Danlanal Kendari, Danlanud Haluoleo, serta tokoh-tokoh penting di lingkup pemerintahan dan institusi vertikal lainnya.

Melalui momentum ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama DPRD menunjukkan komitmen bersama dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terarah, inklusif, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Nota Kesepakatan RPJMD menjadi bukti kuat bahwa semangat gotong royong antara eksekutif dan legislatif masih menjadi fondasi utama dalam menggerakkan roda pembangunan Sultra menuju masa depan yang lebih baik.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) E-MTQ dan E-MAQRA dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadist (STQH) ke-XXVIII tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung tahun ini. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Kesra Setda Sultra, Iwan Susanto, di Ballroom Swiss-Belhotel Kendari, pada Kamis, 15 Mei 2025.

Bimtek yang berlangsung selama tiga hari hingga 17 Mei 2025 ini diikuti oleh Satuan Tugas (Satgas) E-MTQ tingkat provinsi serta para admin E-MTQ dari seluruh kabupaten dan kota se-Sultra. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas teknis dan pemahaman operasional seluruh pihak terkait dalam menyelenggarakan STQH yang profesional, tertib, dan akuntabel.

Dalam sambutannya, Iwan Susanto menegaskan bahwa STQH bukan hanya sekadar kompetisi membaca Al-Qur’an dan Hadist, melainkan juga menjadi ajang dakwah dan syiar Islam di tengah masyarakat.

“STQH bukan sekadar ajang seremonial atau kompetisi antar-kafilah, melainkan merupakan sarana dakwah, syiar Islam, serta momentum untuk membumikan nilai-nilai Al-Qur’an dan Hadist dalam kehidupan masyarakat,” ujar Iwan.

Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan seperti STQH. Menurutnya, penerapan sistem berbasis elektronik seperti aplikasi E-MTQ menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan era digital sekaligus memperkuat integritas data serta efektivitas administrasi.

“Transformasi digital adalah keniscayaan. Melalui aplikasi E-MTQ, kita bisa melakukan pendaftaran peserta, verifikasi data, hingga pelaporan secara terintegrasi dan transparan,” jelasnya.

Bimtek ini, lanjut Iwan, menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh pelaksana teknis di lapangan memiliki kemampuan dan pemahaman yang cukup dalam mengoperasikan sistem digital yang digunakan.

“Bimbingan teknis ini adalah wujud komitmen bersama untuk memastikan seluruh pelaksana, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki keterampilan dan pemahaman memadai dalam mengoperasikan sistem E-STQ,” tegasnya.

Ia pun memberikan apresiasi kepada seluruh narasumber, instruktur, dan panitia pelaksana atas kerja keras dan kolaborasi yang solid dalam mendukung terselenggaranya Bimtek ini. Menurutnya, peran serta aktif para peserta sangat penting demi suksesnya pelaksanaan STQH di tahun 2025.

“Saya berharap para peserta dapat memahami kebijakan umum STQH, menguasai teknis penggunaan aplikasi E-STQ, dan menjadi penghubung yang andal di daerah masing-masing,” ucapnya menutup sambutan.

Dalam suasana penuh semangat dan antusiasme, para peserta mengikuti sesi pelatihan teknis yang mencakup pengenalan aplikasi E-MTQ, simulasi penggunaan sistem, serta diskusi mengenai kendala yang mungkin dihadapi di lapangan. Para instruktur memberikan materi secara interaktif agar seluruh peserta benar-benar memahami peran dan tugas mereka.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap kegiatan ini akan membawa dampak positif tidak hanya terhadap pelaksanaan STQH tahun ini, tetapi juga sebagai bagian dari peningkatan kualitas tata kelola kegiatan keagamaan berbasis digital di masa mendatang.

Selain penguatan kapasitas teknis, Bimtek ini juga menjadi sarana mempererat koordinasi antara pemangku kepentingan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka menyukseskan agenda besar STQH yang menjadi kebanggaan masyarakat Sultra.