Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Perikanan resmi menggelar Pelatihan Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) sebagai upaya meningkatkan kapasitas, keselamatan, dan profesionalisme para nelayan di wilayah pesisir. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2025–2030, yakni Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan. (15 Mei 2025)

Pelatihan tersebut dibuka secara resmi oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Rusdiamin, yang mewakili Bupati Bombana. Acara berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Rumbia Tengah, Kamis (15/5/2025), dan dihadiri oleh sejumlah pejabat, antara lain Kepala Dinas Perikanan Bombana, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, Komandan Pos Kepolisian Perairan dan Udara Bombana, serta Camat Rumbia Tengah.

Dalam sambutannya, Plh. Sekda Ir. Rusdiamin menekankan pentingnya pelatihan ini sebagai upaya peningkatan kapasitas nelayan di Bombana. Ia menyatakan bahwa pelatihan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil tangkapan, tetapi juga menekankan aspek keselamatan dalam proses penangkapan.

“Sertifikasi keahlian ini diberikan kepada para nakhoda dan awak kapal perikanan yang ada di Bombana. Diharapkan dengan pelatihan dan sosialisasi SKN ini, para nelayan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memahami dan menerapkan standar keselamatan kerja di laut,” kata Ir. Rusdiamin dalam pidatonya.

Ia menambahkan bahwa sertifikasi ini tidak hanya bersifat administratif untuk memenuhi legalitas, namun juga menjadi kebutuhan esensial dalam menjamin keselamatan dan profesionalisme nelayan di tengah tantangan dunia kelautan yang semakin kompleks.

“Melalui pelatihan yang terstruktur, para nelayan akan dibekali keterampilan penting dalam navigasi, teknik penangkapan ramah lingkungan, serta pemahaman hukum kelautan. Ini adalah pondasi untuk meningkatkan daya saing nelayan kita,” ujarnya.

Pelatihan ini diikuti oleh puluhan nelayan dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bombana dan akan berlangsung selama beberapa hari. Mereka akan mendapatkan pembekalan teknis mencakup keselamatan pelayaran, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, hingga tata cara pelaporan aktivitas penangkapan ikan secara legal.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bombana, Ir. Muhammad Siarah dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional yang bertujuan memperkuat legalitas kerja nelayan sekaligus membuka jalan menuju transformasi nelayan tradisional menjadi lebih profesional.

“Sertifikasi ini adalah langkah awal menuju modernisasi nelayan kita. Ini bukan hanya tentang legalitas, tetapi juga perlindungan kerja dan peningkatan kualitas hidup nelayan,” ucapnya.

Ia juga menyebutkan bahwa pelatihan ini akan membuka akses lebih luas bagi nelayan dalam memanfaatkan berbagai program bantuan pemerintah, baik dari pusat maupun daerah. Dengan adanya sertifikasi ini, nelayan akan lebih siap menghadapi era industri perikanan yang semakin kompetitif dan menuntut profesionalisme.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana terhadap pembangunan sektor perikanan ini mendapat sambutan positif dari para peserta. Banyak nelayan yang sebelumnya belum pernah mengikuti pelatihan serupa, menyampaikan antusiasme mereka terhadap materi yang diberikan dan harapan untuk mendapatkan pengakuan resmi atas keahlian mereka.

“Baru kali ini saya ikut pelatihan yang seperti ini. Banyak ilmu baru yang saya dapat, terutama soal keselamatan dan cara kerja yang lebih baik,” ungkap salah seorang peserta dari Kecamatan Poleang Timur.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap nelayan lokal dapat tumbuh menjadi pelaku utama perikanan yang mandiri, kompeten, dan berdaya saing tinggi. Tak hanya meningkatkan taraf hidup nelayan, pelatihan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kelestarian sumber daya laut di Bombana melalui praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Pelatihan Sertifikasi Kecakapan Nelayan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Upaya kolaboratif yang melibatkan instansi pemerintah, aparat keamanan laut, dan pelabuhan perikanan menunjukkan sinergi yang kuat dalam mendorong kemajuan sektor kelautan dan perikanan di Bombana.

Program ini sekaligus menjadi titik awal untuk menciptakan sistem perikanan yang lebih tertib, aman, dan terukur, serta menjadikan nelayan sebagai mitra utama dalam pembangunan daerah berbasis maritim yang berkelanjutan.

Bombana, Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan wilayah pedesaan melalui sinergi lintas sektor. Hal ini ditunjukkan dalam kegiatan Pengawasan dan Evaluasi (WASEV) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 yang digelar Kodim 1431/Bombana di Kecamatan Matausu, Kamis, 15 Mei 2025.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Bombana, dr. H. Sunandar, M.M.Kes., yang hadir mewakili Bupati Bombana, menyampaikan bahwa program TMMD merupakan salah satu bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI dalam membangun desa dari berbagai sisi. Ia menyebut, selain membangun infrastruktur, TMMD juga menjadi sarana memperkuat semangat kebersamaan dan wawasan kebangsaan di tengah masyarakat.

“Kegiatan evaluasi ini juga menjadi momen reflektif bagi kami semua untuk melihat apa yang sudah tercapai, tantangan yang dihadapi, serta upaya perbaikan di masa yang akan datang,” ucap Sunandar saat memberikan sambutan.

Dalam agenda WASEV, Pj. Sekda Bombana bersama jajaran Kodim 1431/Bombana melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik kegiatan fisik, seperti pembukaan dan perintisan jalan desa, rehabilitasi jembatan, serta pembangunan sarana publik lainnya. Ia menilai, TMMD tidak sekadar menyentuh aspek pembangunan fisik, namun juga membangun nilai-nilai sosial dan kebangsaan di tingkat akar rumput.

“Melalui kegiatan TMMD yang pertama kalinya dilaksanakan di Kabupaten Bombana ini, kita tidak hanya melihat jalan dan jembatan yang terbangun, tetapi juga menyaksikan tumbuhnya kesadaran bela negara dan semangat gotong royong masyarakat desa. Ini adalah fondasi penting untuk ketahanan nasional dari bawah,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan TMMD di masa mendatang. “Kami siap mendukung dari sisi anggaran, koordinasi lintas sektor, serta mendorong pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapannya,” katanya.

Kegiatan TMMD ke-124 di Kecamatan Matausu tidak hanya fokus pada infrastruktur. Berbagai kegiatan non-fisik juga dilakukan, seperti penyuluhan wawasan kebangsaan, edukasi kesehatan, dan program pemberdayaan masyarakat. Semua ini sejalan dengan visi pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat kapasitas masyarakat desa.

Kegiatan WASEV ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aparatur kecamatan, tokoh adat, tokoh agama, serta warga setempat. Suasana penuh semangat dan gotong royong tampak menyatu dalam setiap agenda kegiatan.

Dengan semangat kolaborasi yang kuat, diharapkan program TMMD di Kabupaten Bombana tidak hanya berakhir pada pembangunan fisik, tetapi juga meninggalkan dampak jangka panjang berupa penguatan nilai-nilai kebangsaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Pemerintah daerah percaya bahwa pembangunan sejati bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga menyangkut perubahan pola pikir, peningkatan kapasitas, dan kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, setiap kegiatan TMMD ke depan akan terus diarahkan agar tidak hanya membangun desa secara fisik, tetapi juga menumbuhkan jiwa tangguh masyarakat desa dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Dengan pelaksanaan TMMD ke-124 yang berjalan sinergis dan menyentuh banyak sisi kehidupan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap program ini dapat terus dilanjutkan dan menjadi bagian penting dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Bombana, Sultranet. – Sinergitas antara TNI dan POLRI terlihat nyata dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 Kodim 1431/Bombana, yang tengah merehab Masjid Al-Mujahidin di Desa Morengke, Kecamatan Matausu, Kabupaten Bombana, Kamis (15/5/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan sarana ibadah dan mempererat kemanunggalan dengan masyarakat.

Pekerjaan hari ini difokuskan pada plesteran dinding masjid, yang menjadi salah satu sasaran fisik utama dalam pelaksanaan TMMD reguler tahun anggaran 2025. Seluruh proses berlangsung dengan semangat gotong royong, melibatkan TNI, POLRI, serta warga setempat secara langsung.

Serda Heriyanto Tondo, personel Satgas TMMD dari unsur TNI, menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menyukseskan program ini.

“Kami selalu bersinergi dengan Polri dan masyarakat demi kelancaran dan keberhasilan pembangunan,” ujarnya di sela kegiatan.

Sementara itu, Imam Masjid Al-Mujahidin, Ustaz Muh. Umar, mengapresiasi peran Satgas TMMD dalam membantu proses rehabilitasi rumah ibadah tersebut.

“Kami sangat bersyukur dan merasa terbantu. Kehadiran TNI dan POLRI sangat memotivasi warga untuk ikut berpartisipasi,” ungkapnya.

Dansatgas TMMD ke-124 Kodim 1431/Bombana, Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P., menjelaskan bahwa keterlibatan semua pihak merupakan kunci utama suksesnya kegiatan.

“Satgas TMMD selalu melibatkan TNI, Kepolisian, dan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan. Ini adalah bentuk nyata kemanunggalan,” pungkasnya.

Bombana, Sultranet.com – Menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bombana memperketat pengawasan terhadap tempat hiburan malam, pedagang takjil, warung makan, dan titik keramaian lainnya. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban umum serta mendukung kelancaran ibadah puasa masyarakat Muslim. Pengawasan intensif mulai diberlakukan sejak awal pekan ini. Rabu, 14 Mei 2025.

Kepala Satpol PP Bombana, Rusman, mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dan penertiban, khususnya di area publik yang berpotensi menimbulkan gangguan selama Ramadan.

“Menjelang Ramadan ini, kami akan melakukan patroli malam di sekitar Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan menertibkan pedagang takjil yang berjualan di depan Masjid Raya. Tujuannya agar kegiatan jual beli tetap aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas ibadah,” ujar Rusman saat ditemui di kantornya.

Menurutnya, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dari pendekatan yang dilakukan. Ia menegaskan bahwa pengawasan bukan semata penindakan, tetapi juga mengajak semua elemen masyarakat menjaga harmoni dan ketenangan selama bulan puasa.

“Selain penertiban, kami juga mengedukasi masyarakat, terutama para pedagang, agar tetap menghormati bulan suci ini. Kami ingin suasana Ramadan di Bombana berjalan damai, penuh toleransi, dan memberi kenyamanan untuk semua,” lanjutnya.

Satpol PP juga akan menyasar tempat hiburan malam dan pijat tradisional. Rusman menyebut bahwa pihaknya sudah mempersiapkan surat edaran yang akan disampaikan kepada pengelola tempat hiburan. Dalam edaran tersebut, akan diatur batasan operasional selama Ramadan.

“Kami akan berkoordinasi dengan pengelola tempat hiburan malam agar kegiatan mereka tidak mengganggu masyarakat yang beribadah. Untuk tempat pijat tradisional, akan dilarang beroperasi selama Ramadan. Itu sudah menjadi ketentuan yang harus dihormati,” kata Rusman menegaskan.

Selain fokus pada kawasan perkotaan, Satpol PP Bombana juga akan menyebar petugas ke wilayah-wilayah kecamatan guna memastikan seluruh titik di daerah tetap dalam kondisi aman dan tertib.

“Kami turunkan anggota ke seluruh wilayah, tidak hanya di ibukota. Semua titik akan kami pantau. Kalau ada pelanggaran ringan, kami beri teguran. Tapi kalau sudah masuk kategori berat, bisa saja kami lakukan penutupan usaha,” jelasnya.

Pengawasan terhadap rumah makan juga menjadi perhatian khusus. Menurut Rusman, pemerintah akan tetap memberikan ruang toleransi bagi rumah makan yang buka di siang hari, terutama yang menyasar konsumen non-Muslim, tetapi tetap harus mengikuti aturan teknis yang ditetapkan.

“Rumah makan boleh buka, tapi harus menyesuaikan. Ada mekanisme dan etika yang harus dipatuhi. Ini penting agar tidak memicu gesekan sosial. Pemerintah sangat hati-hati dalam membuat kebijakan ini,” ujarnya.

Untuk mendukung pengamanan di lapangan, Satpol PP akan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas. Kolaborasi ini diharapkan mampu mengurai potensi kemacetan, terutama pada jam-jam rawan saat berbuka puasa di kawasan ramai.

Rusman juga mengajak seluruh elemen masyarakat Bombana untuk saling menghormati dan menjaga ketertiban bersama, terutama di momen penuh berkah ini. Ia berharap semangat toleransi dan persaudaraan tetap menjadi nafas masyarakat Bombana.

“Kami mengimbau masyarakat yang menjalankan puasa dan yang tidak berpuasa agar saling menghargai. Satpol PP tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus ikut menjaga agar suasana Ramadan benar-benar terasa damai dan penuh makna,” tutup Rusman.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus memperkuat komitmennya dalam mendukung program swasembada pangan daerah. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda), dr. H. Sunandar, M.M.Kes, dalam kegiatan Panen Raya Jagung yang digelar di Desa Lomba Kasih, Kecamatan Lantari Jaya, Rabu (14/5/2025).

Acara yang diinisiasi oleh Polres Bombana ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan berbasis kemitraan dengan kelompok tani setempat. Kegiatan ini menjadi penanda keberhasilan kerja sama yang sinergis antara aparat kepolisian dan para petani dalam membangun ketahanan pangan di wilayah Bombana.

Dalam sambutannya, Pj. Sekda Sunandar menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas inisiatif Polres Bombana yang turut aktif mendukung pembangunan sektor pertanian di luar tugas utamanya dalam menjaga keamanan.

“Pada kesempatan ini, saya mewakili Pemerintah Kabupaten Bombana mengucapkan terima kasih kepada Kapolres dan seluruh jajaran yang telah membimbing dan membina kelompok tani hingga kita dapat melaksanakan panen raya. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal yang berkesinambungan dalam mendukung ketahanan pangan daerah,” ujar Sunandar.

Ia menekankan bahwa sektor pertanian, khususnya komoditas jagung, memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama di kawasan pedesaan. Pemerintah, lanjutnya, akan terus memberikan dukungan melalui penyediaan sarana produksi pertanian, pembinaan terhadap petani, serta membuka akses pasar yang lebih luas untuk hasil pertanian.

Panen raya ini merupakan puncak dari program penanaman jagung hasil kolaborasi antara Polres Bombana dan kelompok tani binaan. Program tersebut telah melalui proses pendampingan sejak masa tanam hingga masa panen. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Camat Lantari Jaya, kepala desa, para penyuluh pertanian, tokoh masyarakat, dan warga Desa Lomba Kasih.

Suasana panen berlangsung semarak dan penuh antusias. Kegiatan panen dilakukan secara simbolis oleh Pj. Sekda Bombana dan Kapolres Bombana bersama sejumlah petani. Momen tersebut menjadi gambaran kuatnya kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, mengatakan bahwa program ketahanan pangan ini merupakan salah satu wujud nyata peran Polri dalam membantu masyarakat, terutama di sektor pertanian. “Kami ingin menunjukkan bahwa tugas Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk membantu peningkatan kesejahteraan mereka,” ucap Wisnu.

Lebih lanjut, ia menyampaikan harapannya agar kolaborasi ini bisa terus ditingkatkan dan menjadi model kerja sama antara institusi dan masyarakat di bidang lain, utamanya yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga.

Masyarakat dan petani Desa Lomba Kasih mengaku senang dengan hasil panen jagung yang memuaskan. Mereka merasa diperhatikan dan didukung, baik oleh pemerintah daerah maupun Polres Bombana, yang terlibat langsung sejak proses awal penanaman.

“Terima kasih atas perhatian dan bantuan selama ini. Kami berharap program ini terus berlanjut agar petani di desa kami semakin semangat,” ujar salah seorang petani yang ikut hadir dalam panen raya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi tonggak awal dalam menggerakkan petani dan masyarakat Bombana untuk lebih giat dalam mengelola sektor pertanian. Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan akan terus mengawal program-program pemberdayaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sebagai bentuk nyata dari pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Bombana, Sultranet.com – Memasuki pekan kedua pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124, personel Satgas TMMD Kodim 1431/Bombana bersama warga Desa Totole, Kecamatan Matausu, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, melanjutkan pekerjaan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Ibu Tina dengan pemasangan batu bata, Rabu (14/5/2025). Sebelumnya, proses pemasangan atap telah rampung dikerjakan.

Kegiatan hari ini difokuskan pada penyusunan dinding menggunakan material batu bata untuk mempercepat tahapan pembangunan RTLH. Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari sasaran fisik TMMD ke-124 yang bertujuan meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat kurang mampu di wilayah pedesaan.

Saat dikonfirmasi, Serma Salasi menyampaikan bahwa progres pembangunan RTLH terus menunjukkan hasil signifikan berkat semangat gotong-royong antara TNI, Polri dan warga.

“Kami sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat Desa Totole yang terus membantu tanpa kenal lelah dalam kegiatan ini,” ujarnya.

Kepala Desa Totole, Bapak Rauke, turut menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan. “Kami merasa sangat terbantu dengan adanya program TMMD ini. Kehadiran Satgas TNI benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan warga kami,” tuturnya.

Sementara itu, Dansatgas TMMD ke-124 Tahun Anggaran 2025, Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P, berharap semangat kebersamaan antara TNI dan masyarakat dapat terus terjaga hingga seluruh program rampung. “Kami akan terus berupaya menyelesaikan seluruh sasaran fisik dan non-fisik tepat waktu, dengan kualitas yang baik dan manfaat jangka panjang bagi warga,” tutup Andi Irfandi.

Bombana, Sultranet.com — Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menjadi salah satu sasaran fisik Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 Kodim 1431/Bombana di Dusun 1, Desa Wia-wia, Kecamatan Matausu, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, hari ini Satgas TMMD bersama masyarakat setempat mulai memasang ring balok dan kuda-kuda rumah milik Ibu Hasneni. Rabu (14/5/2025).

Kegiatan ini merupakan salah satu sasaran utama TMMD ke-124 yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas hunian masyarakat kurang mampu di wilayah terisolir. Progres pembangunan rumah Ibu Hasneni menunjukkan sinergi nyata antara TNI dan warga demi menciptakan kehidupan yang lebih layak dan sehat.

Salah seorang personel Satgas TMMD, Serda Nursan, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut mendapat dukungan penuh dari warga sekitar.

“Kami bersama masyarakat saling bahu-membahu. Gotong royong seperti ini adalah cerminan kemanunggalan TNI dengan rakyat,” ujarnya.

Danramil 1431-01/Rumbia, Kapten Inf Syafaruddin, menjelaskan bahwa pembangunan RTLH ini ditargetkan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam program TMMD.

“Kami memprioritaskan kualitas bangunan agar benar-benar layak huni dan tahan lama. Proses pengerjaan dilakukan dengan penuh semangat dan tanggung jawab,” ungkapnya.

Dansatgas TMMD ke-124, Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P., mengungkapkan harapannya agar program ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami berharap program ini tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga memberikan semangat baru bagi warga untuk lebih maju dan mandiri,” harapnya.

Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Dandim 1431/Bombana ini menambahkan bahwa pelaksanaan TMMD bukan sekadar pembangunan infrastruktur.

“TMMD adalah bukti nyata kehadiran TNI di tengah masyarakat. Kami ingin membangun wilayah dari pinggiran, sekaligus mempererat tali silaturahmi antara aparat dan warga,” pungkas Dandim.

Program TMMD ke-124 di Bombana ini mendapat sambutan positif dari warga Desa Wia-wia. Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan menunjukkan kesadaran kolektif untuk menciptakan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik.

Bombana, Sultranet.com – Memasuki pekan kedua pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124, Satgas TMMD Kodim 1431/Bombana mempercepat pengerjaan pondasi jembatan yang berada di Desa Kolombi, Kecamatan Matausu, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Rabu (14/05/2025). Pembangunan jembatan ini menjadi salah satu sasaran fisik utama TMMD demi menunjang akses masyarakat.

Koordinator pembangunan jembatan Kolombi, Lettu Inf Nyoman Admika, mengatakan bahwa percepatan pekerjaan dilakukan dengan tetap mengedepankan kualitas konstruksi.

“Kami menargetkan pondasi jembatan ini selesai sesuai jadwal agar tahap selanjutnya bisa segera dilakukan. Ini juga bagian dari bentuk pengabdian TNI kepada masyarakat,” ujarnya.

Warga setempat turut dilibatkan dalam pengerjaan. Usman, salah satu warga Desa Morengke yang ikut dalam kegiatan tersebut, mengaku senang bisa ambil bagian.

“Kami merasa terbantu dengan adanya TMMD ini. Selain membuka akses desa, kami juga jadi belajar teknik membangun yang baik,” ucapnya.

Dansatgas TMMD ke-124 Kodim 1431/Bombana, Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P., menjelaskan bahwa pembangunan jembatan di Kolombi merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan infrastruktur pedesaan. “Jembatan ini nantinya akan menghubungkan beberapa dusun, mempermudah mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian,” terangnya.

Lebih lanjut, Letkol Andi menyebut bahwa sinergi antara TNI dan warga sangat penting dalam menyukseskan program ini

“Semangat gotong royong masih menjadi kekuatan utama. Kita harap jembatan ini segera rampung agar manfaatnya cepat dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.

Dengan keterlibatan aktif prajurit dan warga, pembangunan pondasi jembatan Kolombi diproyeksikan selesai tepat waktu. TMMD ke-124 ini diharapkan membawa dampak positif, tak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah nasional. Kali ini, ia dianugerahi penghargaan Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Awards 2025 atas dedikasinya dalam menjaga kemerdekaan pers dan mendukung pertumbuhan media yang independen di daerah. Penghargaan itu diserahkan dalam sebuah seremoni resmi yang berlangsung di Best Western Grand Place Kemayoran, Jakarta, Selasa, 13 Mei 2025.

Penghargaan bergengsi tersebut diberikan oleh organisasi PJS sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang dinilai aktif menjaga iklim keterbukaan informasi dan menjalin hubungan konstruktif dengan insan pers, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Dalam acara yang dihadiri tokoh-tokoh media dan pejabat publik itu, Bupati Bombana hadir didampingi istri tercinta yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos. Kehadirannya menjadi bentuk dukungan moral atas pencapaian penting yang sekaligus membawa nama baik daerah di pentas nasional.

Dalam sambutannya, Burhanuddin mengungkapkan bahwa penghargaan ini adalah pengakuan sekaligus amanah besar bagi pemerintah daerah untuk terus membangun relasi yang sehat dan produktif dengan media. Ia menyebut peran jurnalis sebagai mitra penting dalam pembangunan yang transparan dan partisipatif.

“Kami menyadari betapa pentingnya peran media dalam membentuk masyarakat yang kritis dan berdaya. Pemerintah harus menjadi mitra, bukan pembatas kebebasan pers. Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh masyarakat Bombana dan insan pers yang telah menjadi bagian dari pembangunan daerah,” ujar Burhanuddin dalam sambutannya.

Ia juga menegaskan bahwa media yang bebas dan bertanggung jawab adalah salah satu fondasi demokrasi. Karena itu, pemerintahannya terus membuka ruang dialog dan keterlibatan pers dalam proses pembangunan di Bombana.

PJS Awards merupakan agenda tahunan dari organisasi Pro Jurnalismedia Siber, yang rutin memberikan penghargaan kepada figur publik, kepala daerah, dan tokoh masyarakat yang konsisten mendukung kemerdekaan pers, keberlangsungan media lokal, serta prinsip keterbukaan informasi.

Para penerima penghargaan diseleksi secara ketat oleh dewan juri independen yang terdiri dari praktisi jurnalisme dan pengamat media. Mereka dinilai berdasarkan kontribusi nyata terhadap penguatan ekosistem media di wilayahnya masing-masing.

Penghargaan kepada Burhanuddin dinilai layak, mengingat selama masa kepemimpinannya, Pemerintah Kabupaten Bombana terus berkomitmen terhadap prinsip transparansi, memberikan ruang dialog bagi jurnalis lokal, serta mendukung kegiatan organisasi pers baik di daerah maupun pada forum nasional.

Tak hanya itu, kebijakan komunikasi publik yang inklusif dan terbuka yang dijalankan Burhanuddin juga dinilai sebagai langkah progresif dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat melalui peran media.

Dengan diraihnya PJS Awards 2025 ini, nama Kabupaten Bombana kembali menguat di mata publik nasional sebagai salah satu daerah yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan kebebasan informasi. Pencapaian ini sekaligus menjadi pesan positif bahwa pembangunan daerah tidak hanya soal infrastruktur dan layanan, tetapi juga tentang kebebasan berekspresi, kemerdekaan pers, dan akuntabilitas publik.

Bagi Burhanuddin, penghargaan ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari komitmen yang lebih besar. Ia berharap, sinergi antara pemerintah dan media di Bombana akan semakin erat, saling mendukung, dan memberikan kontribusi nyata untuk kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, Sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., kembali mencatatkan prestasi membanggakan di kancah nasional. Dalam seremoni resmi yang digelar di Best Western Grand Place Kemayoran, Jakarta, Selasa malam, 13 Mei 2025, ia dianugerahi penghargaan bergengsi dari organisasi Pro Jurnalismedia Siber (PJS) melalui ajang PJS Awards 2025.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif Burhanuddin dalam menjaga kemerdekaan pers serta mendukung penuh kegiatan-kegiatan organisasi PJS, baik di tingkat daerah maupun nasional.

PJS Awards merupakan agenda tahunan yang secara konsisten memberikan penghargaan kepada para tokoh yang dinilai memiliki komitmen kuat terhadap kebebasan pers, keterbukaan informasi, dan pengembangan media yang independen. Para penerima dipilih secara selektif oleh tim juri yang menilai kontribusi nyata tokoh-tokoh tersebut terhadap pembangunan demokrasi dan keterbukaan publik di wilayah masing-masing.

Dalam acara tersebut, Bupati Bombana hadir didampingi istri tercinta, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana. Kehadiran pasangan ini menjadi simbol kolaborasi dan dukungan penuh terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ditemui usai menerima penghargaan, Burhanuddin mengaku bersyukur sekaligus terhormat atas penghargaan yang diterimanya. Ia menilai, penghargaan tersebut bukan hanya bentuk pengakuan terhadap dirinya pribadi, melainkan juga kepada seluruh masyarakat Bombana serta insan pers yang terus bekerja menjaga marwah jurnalistik.

“Penghargaan ini menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab moral bagi saya pribadi dan juga Pemerintah Kabupaten Bombana untuk terus membuka ruang kolaborasi yang sehat dengan media. Kami percaya, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang terbuka terhadap kritik dan masukan. Dan itu hanya bisa terjadi jika pers kita sehat, bebas, dan bertanggung jawab,” kata Burhanuddin dalam sambutannya di hadapan para tamu undangan dan insan pers dari berbagai daerah.

Ia menambahkan bahwa media memiliki peran strategis dalam membentuk masyarakat yang kritis, berpengetahuan, dan berdaya. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh memposisikan diri sebagai pihak yang membatasi kebebasan pers, tetapi sebaliknya, menjadi mitra yang mendukung kerja jurnalistik yang profesional dan etis.

“Kami menyadari betul, tanpa dukungan media yang independen, pembangunan daerah tidak akan maksimal. Pers adalah jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus kontrol sosial yang penting dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai harapan rakyat,” lanjutnya.

Bupati Burhanuddin juga menyampaikan dedikasinya atas penghargaan ini kepada seluruh warga Bombana yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan dalam setiap kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan membangun ekosistem demokrasi di daerah tidak bisa dicapai tanpa partisipasi aktif masyarakat dan insan pers.

Sementara itu, Ketua Umum PJS, Mahmud Marhaba, dalam keterangannya menyebut Bupati Bombana sebagai salah satu kepala daerah yang secara konsisten menjalin kemitraan yang sehat dan transparan dengan media. Ia menilai, sikap terbuka dan dukungan nyata terhadap kemerdekaan pers menjadi indikator penting dalam menentukan penerima penghargaan tahun ini.

“Pak Burhanuddin adalah contoh kepala daerah yang memahami peran strategis media dalam pembangunan. Ia tidak hanya mendukung secara moral, tetapi juga secara kebijakan, dalam menciptakan ruang kebebasan pers di daerahnya,” ujar Mahmud.

Penghargaan ini juga menjadi catatan positif dalam perjalanan kepemimpinan Burhanuddin yang selama ini dikenal inklusif dan terbuka terhadap kritik. Di bawah kepemimpinannya, Kabupaten Bombana perlahan menjelma menjadi salah satu daerah yang ramah terhadap jurnalisme bebas dan berintegritas, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

Kehadiran Bupati Bombana dalam ajang nasional ini semakin memperkuat posisi Kabupaten Bombana di mata publik, khususnya dalam hal membangun sinergi antara pemerintah dan media. Dengan penghargaan ini, Burhanuddin berharap semakin banyak daerah yang berani membuka diri dan menjadikan pers sebagai mitra pembangunan, bukan lawan kritik.

“Ini bukan akhir dari perjuangan, justru awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” tutup Burhanuddin.