Bombana, sultranet.com – Dinas Sosial Kabupaten Bombana bersama para pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) memperkuat koordinasi pelaksanaan verifikasi komitmen bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH sebagai bagian dari upaya memastikan bantuan sosial berjalan tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, Kamis (5/3/2026).

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait pelaksanaan verifikasi komitmen KPM PKH Triwulan I Tahun 2026. Proses ini menjadi tahapan penting dalam pelaksanaan PKH sebagai program bantuan sosial bersyarat atau Conditional Cash Transfer (CCT).

Dalam pelaksanaannya, pendamping sosial PKH melakukan pengecekan serta pencocokan data anggota keluarga penerima manfaat berdasarkan komponen yang dimiliki setiap keluarga. Verifikasi ini mencakup pemanfaatan layanan dasar seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, serta layanan kesejahteraan sosial.

Langkah tersebut bertujuan memastikan bahwa bantuan yang disalurkan benar-benar sesuai dengan kondisi keluarga penerima serta mendorong anggota keluarga KPM untuk aktif mengakses layanan publik yang tersedia.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Sadli Sirajuddin, mengatakan koordinasi antara pemerintah daerah dan pendamping sosial PKH menjadi kunci penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan program di lapangan.

“PKH bukan sekadar bantuan tunai, tetapi program yang mendorong keluarga penerima untuk aktif memanfaatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Karena itu, melalui verifikasi komitmen ini kita ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar memberikan dampak bagi peningkatan kualitas hidup keluarga penerima,” kata Sadli.

Menurutnya, verifikasi komitmen juga menjadi instrumen penting untuk menjaga akurasi data penerima manfaat sekaligus memastikan bahwa keluarga penerima memenuhi kewajiban yang menjadi syarat dalam program PKH.

Dalam prosesnya, pendamping PKH melakukan pendataan serta konfirmasi langsung terhadap kondisi keluarga penerima, termasuk memastikan kehadiran anak dalam kegiatan pendidikan, pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita, serta pemanfaatan layanan sosial lainnya yang telah ditetapkan dalam komponen program.

Sadli menambahkan, keberhasilan pelaksanaan verifikasi komitmen tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang terlibat dalam penyediaan layanan dasar bagi masyarakat.

“Kerja sama lintas sektor sangat diperlukan, terutama dari fasilitas kesehatan, satuan pendidikan, serta lembaga kesejahteraan sosial yang menjadi tempat layanan bagi KPM PKH. Dengan sinergi ini, kita berharap pelaksanaan program bisa berjalan lebih efektif,” ujarnya.

Melalui koordinasi yang terus diperkuat serta pelaksanaan verifikasi komitmen secara berkala, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap Program Keluarga Harapan dapat terus berjalan optimal, transparan, dan tepat sasaran.

Program ini diharapkan tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi keluarga penerima, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang lebih baik bagi masyarakat.

BOMBANA, sultranet.com – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bombana, Hamlin, S.Pd., M.Si., langsung gerak cepat (Gaspol) usai dipercaya Bupati untuk jadi pelaksana tugas kepala dinas yang mengurusi urusan desa di wonua Bombana tersebut.

Pada rapat internal evaluasi program kerja di Aula DPMD Bombana. Rabu (25/2/2026), Hamlin menekankan bahwa rapat tersebut harus menjadi momentum penting untuk memperkuat kinerja organisasi sekaligus memastikan seluruh program pembangunan desa berjalan fokus, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, kegiatan ini tidak sekadar rapat rutin, tetapi menjadi forum strategis untuk membedah secara rinci setiap program dan kegiatan melalui matriks rasionalisasi anggaran. Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan program benar-benar efektif, tepat sasaran, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Dalam arahannya, Hamlin menegaskan bahwa seluruh jajaran DPMD Bombana harus bekerja lebih disiplin, profesional, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya sebagai perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam pembangunan desa.

“Evaluasi ini penting agar setiap bidang memahami tugas dan tanggung jawabnya. Semua program harus berjalan terarah, terukur, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa,” ujar Hamlin

Salah satu fokus utama yang ditekankan dalam rapat tersebut adalah percepatan penyelesaian regulasi desa. DPMD Bombana diminta untuk terus memperkuat pendampingan kepada pemerintah desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) agar dapat diselesaikan tepat waktu.

Selain itu, pengaturan teknis tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serta Pergantian Antar Waktu (PAW) juga menjadi perhatian penting guna memastikan proses pemerintahan desa berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hamlin juga menekankan pentingnya penataan administrasi aparatur desa sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Di sektor pemberdayaan masyarakat, DPMD Bombana terus mendorong penguatan ekonomi desa melalui berbagai program strategis. Salah satunya adalah pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi di tingkat desa.

Melalui pendampingan yang intensif, BUMDes diharapkan dapat memiliki badan hukum yang jelas serta mampu mengembangkan unit usaha yang produktif dan berkelanjutan.

Selain BUMDes, pengembangan program One Village One Product (OVOP) juga menjadi prioritas penting. Program ini mendorong setiap desa untuk memiliki produk unggulan yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi lokal.

“Potensi desa harus kita dorong agar bisa menjadi sumber ekonomi masyarakat. Melalui OVOP, setiap desa diharapkan mampu mengembangkan produk unggulan yang memiliki nilai jual,” jelas Hamlin.

Dalam rapat tersebut juga dibahas program strategis daerah yakni “1 OPD 1 Hektar”. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif dalam rangka mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi internal organisasi, Hamlin juga mengingatkan pentingnya menjaga kedisiplinan kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang tertib dan nyaman. Ia meminta seluruh pegawai untuk mematuhi jadwal kerja, menjaga kebersihan kantor, serta memperkuat budaya kerja yang profesional.

Selain itu, penguatan komunikasi publik melalui pemanfaatan media sosial dinas juga menjadi perhatian penting. Menurut Hamlin, media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan berbagai program dan kegiatan dinas kepada masyarakat secara terbuka.

“Publik harus tahu apa yang kita kerjakan. Karena itu, media sosial dinas harus dimanfaatkan secara aktif untuk menyampaikan informasi program dan kegiatan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh pegawai untuk membangun suasana kerja yang religius dan harmonis, termasuk melaksanakan salat berjamaah tepat waktu sebagai bagian dari pembinaan moral dan spiritual di lingkungan kerja.

Melalui rapat evaluasi ini, DPMD Bombana berkomitmen memperkuat koordinasi internal serta meningkatkan kualitas pendampingan kepada pemerintah desa.

Hamlin berharap seluruh jajaran DPMD Bombana dapat bekerja lebih solid, inovatif, dan profesional dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan di Kabupaten Bombana.

“Pada akhirnya, tujuan dari semua program ini adalah memastikan desa-desa di Bombana semakin maju, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” pungkasnya. (IS)

Bombana, sultranet.com – Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melakukan kunjungan verifikasi kehadiran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di fasilitas kesehatan Posyandu Desa Tajuncu, Kecamatan Mataoleo, sebagai upaya memastikan penerima bantuan benar-benar memanfaatkan layanan kesehatan dasar yang menjadi bagian dari komitmen program, Kamis (5/3/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pemantauan komitmen penerima manfaat dalam Program Keluarga Harapan yang menekankan pentingnya akses dan pemanfaatan layanan kesehatan, khususnya bagi ibu hamil, balita, serta anak yang masuk dalam komponen kesehatan program PKH.

Dalam pelaksanaannya, pendamping PKH melakukan pengecekan data kehadiran KPM di Posyandu dan mencocokkannya dengan catatan pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh kader kesehatan setempat. Proses ini bertujuan memastikan bahwa keluarga penerima bantuan benar-benar hadir dan mengikuti pelayanan kesehatan yang disediakan.

Selain melakukan pencocokan data, pendamping juga melakukan koordinasi dengan kader Posyandu untuk memperoleh informasi terkait kehadiran KPM serta kondisi kesehatan ibu dan anak yang tercatat dalam kegiatan layanan kesehatan masyarakat tersebut.

Pendamping PKH Kecamatan Mataoleo, Kaswandi, mengatakan bahwa verifikasi kehadiran di Posyandu menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa program bantuan sosial tidak hanya diterima dalam bentuk bantuan tunai, tetapi juga diikuti dengan komitmen keluarga penerima untuk menjaga kesehatan anggota keluarga.

“Melalui verifikasi ini kami memastikan bahwa KPM PKH benar-benar hadir dan memanfaatkan layanan kesehatan di Posyandu. Ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong kesadaran keluarga penerima manfaat untuk rutin memeriksakan kesehatan ibu dan anak,” kata Kaswandi.

Menurutnya, kegiatan Posyandu memiliki peran penting dalam memantau tumbuh kembang anak sekaligus menjadi sarana deteksi dini terhadap berbagai permasalahan kesehatan yang mungkin terjadi pada ibu hamil maupun balita.

Ia menambahkan, keterlibatan aktif KPM dalam kegiatan Posyandu sangat diperlukan agar pemantauan kesehatan keluarga dapat dilakukan secara berkelanjutan, sekaligus mendukung tujuan program PKH dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, pendamping PKH juga memberikan edukasi kepada para KPM agar terus aktif mengikuti kegiatan Posyandu setiap bulan. Edukasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran keluarga penerima manfaat mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin, khususnya bagi ibu dan anak.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana bagi pendamping untuk memperkuat komunikasi dengan para KPM serta memastikan bahwa mereka memahami kewajiban yang harus dipenuhi sebagai penerima manfaat program PKH.

Dengan adanya verifikasi kehadiran secara langsung di Posyandu, diharapkan pemantauan terhadap pelaksanaan komitmen KPM dapat berjalan lebih optimal. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas program bantuan sosial agar benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan.

Melalui kegiatan ini, Program Keluarga Harapan diharapkan dapat terus mendorong perubahan perilaku keluarga penerima manfaat menuju kehidupan yang lebih sehat, mandiri, dan sejahtera.

Bombana, sultranet.com. – Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., bersama Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Ir. Hugua M.Ling. melaksanakan salat Isya dan tarawih berjamaah bersama masyarakat sebagai bagian dari rangkaian Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini menjadi ajang mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus memperkuat nilai keagamaan di bulan suci Ramadan, yang berlangsung di Masjid Nurul Iman, Kabupaten Bombana, Rabu (04/03/2026).

Kegiatan diawali dengan pelaksanaan salat Isya berjamaah yang diikuti oleh masyarakat setempat, tokoh agama, serta jajaran pemerintah daerah. Suasana khidmat dan kebersamaan tampak mewarnai pelaksanaan ibadah yang menjadi bagian penting dalam rangkaian Safari Ramadan tersebut.

Usai salat Isya, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, menyampaikan sambutan di hadapan jamaah. Dalam pesannya, ia mengajak masyarakat untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat nilai kerendahan hati, kebersamaan, serta kepedulian sosial.

“Dalam bulan Ramadan ini kita diingatkan untuk tidak bersikap sombong terhadap harta maupun jabatan yang kita miliki. Mari kita bersama-sama menjaga negeri ini agar tetap aman dan damai serta saling mendoakan agar para pemimpin diberikan kekuatan dan kelancaran dalam menjalankan amanah untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah kehidupan bermasyarakat, terlebih di bulan yang penuh berkah ini. Menurutnya, nilai-nilai spiritual yang diperoleh selama Ramadan harus mampu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan salat tarawih berjamaah yang diikuti dengan penuh kekhusyukan oleh seluruh jamaah. Momen tersebut sekaligus menjadi simbol kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan ibadah.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, turut menyambut baik pelaksanaan Safari Ramadan ini. Ia menilai kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi juga mempererat hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dengan masyarakat.

Menurutnya, kehadiran langsung pimpinan daerah di tengah masyarakat menjadi bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini diharapkan dapat terus memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat serta menjadi wadah untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah kehidupan sosial.

Bombana, sultranet.com. – Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., mendampingi Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, meninjau langsung Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) milik Dinas Kelautan dan Perikanan di Desa Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah. Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus upaya melihat secara langsung kondisi fasilitas perikanan yang menjadi penopang ekonomi masyarakat pesisir, yang berlangsung pada Rabu (4/3/2026).

Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat berbagai fasilitas yang ada di PPI Tapuahi, yang selama ini menjadi pusat aktivitas nelayan setempat. PPI tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung distribusi hasil tangkapan ikan serta meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan di wilayah Kabupaten Bombana.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, menegaskan pentingnya keberadaan PPI sebagai salah satu infrastruktur penunjang sektor perikanan daerah. Ia berharap fasilitas tersebut dapat terus ditingkatkan agar mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Pangkalan Pendaratan Ikan ini memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya nelayan. Ke depan, kita berharap fasilitas ini dapat terus dikembangkan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, menyampaikan komitmen pemerintah provinsi untuk terus mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan di daerah. Menurutnya, sektor ini memiliki potensi besar yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pemerintah provinsi berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Potensi yang dimiliki daerah pesisir seperti Bombana sangat besar dan harus dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Selain melakukan peninjauan, kegiatan Safari Ramadan ini juga dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam suasana penuh keakraban, rombongan berdialog langsung dengan warga dan nelayan setempat untuk mendengarkan berbagai aspirasi terkait pembangunan daerah, khususnya di sektor perikanan.

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah nyata dalam memastikan bahwa program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Dengan adanya perhatian dari pemerintah, sektor perikanan di Kabupaten Bombana diharapkan mampu berkembang lebih optimal dan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah, khususnya bagi masyarakat pesisir.

Bombana, sultranet.com – Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani mendampingi Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua meninjau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) milik Dinas Kelautan dan Perikanan di Desa Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi fasilitas yang menjadi pusat aktivitas nelayan sekaligus bagian dari rangkaian Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Bombana, Rabu (4/3/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan provinsi untuk memastikan fasilitas perikanan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat pesisir. Rombongan meninjau sejumlah sarana yang digunakan nelayan, mulai dari area pendaratan ikan hingga fasilitas penunjang aktivitas perikanan di kawasan tersebut.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani mengatakan keberadaan Pangkalan Pendaratan Ikan di Desa Tapuahi memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya bagi para nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil laut.

“PPI ini menjadi salah satu titik penting bagi aktivitas nelayan di Bombana. Kami berharap fasilitas yang ada dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat pesisir,” ujar Ahmad Yani.

Menurutnya, peningkatan fasilitas perikanan akan berdampak langsung pada produktivitas nelayan, sekaligus memperkuat sektor ekonomi lokal. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Bombana.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk terus mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan di daerah. Ia menilai potensi sumber daya laut di Sulawesi Tenggara sangat besar dan dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Sektor perikanan memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu pemerintah provinsi akan terus mendorong penguatan fasilitas, pengelolaan, serta dukungan terhadap aktivitas nelayan di daerah,” kata Hugua.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam mengembangkan infrastruktur perikanan. Dengan dukungan fasilitas yang memadai, menurutnya nelayan dapat meningkatkan kualitas dan nilai jual hasil tangkapan.

Selain melakukan peninjauan fasilitas PPI, rombongan pemerintah provinsi dan daerah juga memanfaatkan momentum Safari Ramadan untuk bersilaturahmi dengan masyarakat setempat. Dalam suasana penuh kehangatan, pemerintah berdialog dengan warga serta mendengarkan berbagai aspirasi terkait pembangunan daerah, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, terutama di bulan Ramadan, diharapkan dapat mempererat hubungan antara pemerintah dan warga sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam mendorong pembangunan daerah.

Melalui kunjungan ini, pemerintah berharap pengembangan fasilitas perikanan di Bombana dapat terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.

BOMBANA, sultranet.com — Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana melalui Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pangan siap saji berupa takjil yang dijual di sekitar gerai jajanan Ramadhan di kawasan Alun-alun Masjid Raya Bombana. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan makanan yang dikonsumsi masyarakat saat berbuka puasa aman, higienis, dan layak dikonsumsi. Pengawasan tersebut juga bertujuan mencegah potensi gangguan kesehatan seperti diare, keracunan makanan, maupun penyakit lain yang dapat timbul akibat konsumsi makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 03 Maret 2026.

Pengawasan dilakukan langsung oleh Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Andi Ira Angraeny Rahman, SKM, M.Kes, bersama tim yang terdiri dari programer Penyehatan Lingkungan, programer Surveilans, serta programer Kesehatan Lingkungan. Tim tersebut juga didukung oleh tenaga kesehatan lingkungan dari Puskesmas Rumbia.

Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pemeriksaan terhadap bahan baku makanan, proses pengolahan, kebersihan peralatan, hingga cara penyajian takjil yang dijual para pedagang. Selain itu, petugas juga memberikan edukasi kepada para penjual agar lebih memperhatikan standar kebersihan dan keamanan pangan selama proses produksi maupun penjualan.

Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Bombana, Andi Ira Angraeny Rahman, mengatakan pengawasan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk melindungi kesehatan masyarakat selama bulan suci Ramadhan, ketika aktivitas konsumsi makanan siap saji meningkat secara signifikan.

“Kami ingin memastikan bahwa takjil yang dijual kepada masyarakat benar-benar aman dan sehat, baik dari bahan yang digunakan maupun dari proses pengolahannya. Melalui pembinaan ini, kami juga memberikan edukasi kepada para pedagang agar selalu menjaga kebersihan dan kualitas makanan yang mereka jual,” kata Andi Ira.

Menurutnya, makanan siap saji yang tidak diolah secara higienis berpotensi menimbulkan berbagai penyakit. Karena itu, langkah pengawasan dan pembinaan menjadi penting agar masyarakat dapat menikmati takjil dengan rasa aman dan nyaman.

Selain melakukan pemeriksaan, tim kesehatan juga memberikan imbauan kepada para pedagang untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat berjualan, menggunakan bahan pangan yang aman, serta memastikan makanan yang dijual tidak terkontaminasi bahan berbahaya.

Andi Ira menambahkan, kegiatan pembinaan ini tidak hanya berfokus pada pengawasan semata, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi para pelaku usaha kecil yang menjual makanan di pusat-pusat keramaian selama Ramadhan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran para pedagang tentang pentingnya keamanan pangan. Jika makanan yang dijual bersih dan sehat, tentu masyarakat juga merasa lebih nyaman untuk membeli,” ujarnya.

Di sisi lain, masyarakat juga diingatkan agar lebih selektif dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi, terutama makanan yang dijual di tempat terbuka. Kebiasaan memilih makanan yang higienis menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah puasa.

Dinas Kesehatan Bombana menegaskan bahwa upaya pencegahan jauh lebih baik dibandingkan pengobatan. Karena itu, menjaga kualitas makanan sejak dari proses pengolahan hingga konsumsi menjadi kunci penting dalam mencegah berbagai penyakit yang dapat muncul akibat makanan yang tidak aman.

Melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan ini, pemerintah daerah berharap keamanan pangan di Kabupaten Bombana dapat terus meningkat, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang berburu takjil setiap sore selama bulan Ramadhan. (adv)

Bombana, sultranet.com – Anggota legislatif (Aleg) DPRD Kabupaten Bombana, Yudi Utama Arsyad (YUA), membawa langsung aspirasi masyarakat Desa Biru, Kecamatan Poleang Timur, ke Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari terkait kondisi tanggul Sungai Poleang yang rusak dan membutuhkan penanganan segera. Selasa (3/3/2026)

Langkah itu dilakukan menyusul kekhawatiran warga terhadap tanggul sungai di wilayah Desa Biru yang roboh dan tergerus arus. Saat debit air meningkat, terutama pada musim hujan, ratusan hektare lahan persawahan terancam terendam banjir yang berpotensi menyebabkan gagal panen.

Dalam kunjungannya ke kantor BWS di Kendari, Ketua DPC Partai Bulan Bintang Bombana tersebut diterima langsung oleh Bidang Operasional. Dalam pertemuan itu, pihak BWS menyampaikan bahwa perbaikan tanggul Sungai Poleang di Desa Biru diperkirakan akan mulai dikerjakan setelah Lebaran melalui dukungan biaya operasional Balai Wilayah Sungai.

“Alhamdulillah aspirasi masyarakat Desa Biru direspons dengan baik. Insya Allah setelah Lebaran akan mulai dikerjakan melalui anggaran operasional BWS,” ujar Yudi Utama Arsyad usai pertemuan.

Ia menjelaskan, kondisi tanggul yang roboh saat ini sangat mengkhawatirkan. Setiap kali hujan deras dan debit Sungai Poleang meningkat, air meluap ke area persawahan warga. Jika dibiarkan, hal ini tidak hanya merugikan petani secara ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Menurutnya, Desa Biru merupakan salah satu sentra pertanian di Kecamatan Poleang Timur. Ratusan hektare sawah yang dikelola petani menjadi sumber utama penghidupan masyarakat setempat. Karena itu, perbaikan tanggul menjadi kebutuhan mendesak.

“Kalau air naik dan tanggul tidak mampu menahan arus, maka sawah-sawah warga terendam. Ini bukan sekadar soal infrastruktur, tapi menyangkut nasib petani dan keberlangsungan produksi pangan,” tegasnya.

Yudi menambahkan, sebagai wakil rakyat, dirinya berkewajiban memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga ke tingkat provinsi maupun pusat jika diperlukan. Ia mengaku menerima banyak keluhan dari petani Desa Biru yang khawatir akan ancaman banjir saat musim penghujan.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada pihak Balai Wilayah Sungai yang telah merespons cepat laporan dan aspirasi warga. Ia berharap komitmen yang telah disampaikan dapat segera direalisasikan sesuai rencana.

“Kami sangat mengapresiasi BWS yang terbuka dan responsif. Harapan kami, pekerjaan ini benar-benar bisa terlaksana setelah Lebaran agar masyarakat tidak lagi dihantui kekhawatiran setiap kali hujan turun,” katanya.

Lebih jauh, Yudi menegaskan bahwa penguatan tanggul Sungai Poleang bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga bagian dari upaya mitigasi bencana banjir di wilayah tersebut. Ia berharap ke depan ada perencanaan yang lebih komprehensif untuk pengelolaan sungai agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Masyarakat Desa Biru pun kini menaruh harapan besar terhadap realisasi perbaikan tersebut. Mereka berharap pemerintah melalui Balai Wilayah Sungai dapat segera menurunkan tim teknis untuk melakukan penanganan sehingga aktivitas pertanian kembali aman dan produktif. (IS)

Bombana, sultranet.com – Tim gabungan Pemerintah Kabupaten Bombana bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polres Bombana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan LPG 3 kilogram setelah muncul keluhan warga terkait sulitnya memperoleh gas bersubsidi di beberapa wilayah.

Sidak dilakukan untuk memastikan penyebab kelangkaan serta memantau langsung distribusi LPG bersubsidi di tingkat pangkalan. Pemeriksaan menyasar sejumlah titik distribusi yang dianggap krusial di wilayah Rumbia, Rumbia Tengah hingga Kecamatan Lantari Jaya.

Dalam pemantauan di lapangan, tim gabungan menemukan bahwa sebagian pangkalan mengalami kekosongan stok LPG 3 kg akibat keterlambatan pasokan dari pihak agen. Kondisi tersebut sempat memicu keluhan masyarakat karena gas subsidi yang biasa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil menjadi sulit didapatkan.

Meski demikian, pemerintah daerah memastikan pasokan mulai kembali bergerak pada hari yang sama. Beberapa agen, termasuk Agen Cahaya Gas Lestari dan Agen Cahaya Poleang, telah mulai mendistribusikan kembali LPG ke pangkalan-pangkalan yang sebelumnya mengalami kekosongan.

Pemerintah Kabupaten Bombana menjelaskan bahwa kelangkaan tersebut bukan semata-mata karena berkurangnya jatah distribusi, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terjadi secara bersamaan dalam beberapa waktu terakhir.

Dari hasil evaluasi sementara, terdapat tiga faktor utama yang memicu meningkatnya permintaan dan terganggunya distribusi LPG 3 kg di masyarakat.

Pertama adalah meningkatnya konsumsi selama bulan suci Ramadhan. Pada periode ini, kebutuhan rumah tangga maupun pelaku usaha mikro dan kecil, khususnya di sektor kuliner, mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan hari-hari biasa.

Faktor kedua berasal dari meningkatnya aktivitas pertanian di wilayah Lantari Jaya. Musim tanam yang berlangsung di sejumlah desa membuat kebutuhan energi untuk kegiatan masyarakat ikut meningkat, termasuk penggunaan gas LPG.

Sementara faktor ketiga berkaitan dengan kendala logistik distribusi. Banyaknya hari libur sepanjang Februari membuat jadwal pengiriman dari agen ke pangkalan mengalami keterlambatan. Jika biasanya distribusi dilakukan setiap tujuh hari sekali, pada periode tersebut pengiriman bergeser hingga sekitar sepuluh hari sekali.

Saat ini, berdasarkan data lapangan, setiap pangkalan menerima pasokan LPG dengan jumlah bervariasi, yakni sekitar 100 hingga 185 tabung dalam satu kali pengiriman.

Selain melakukan pengecekan distribusi, tim gabungan juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar penggunaan LPG bersubsidi benar-benar sesuai dengan peruntukannya, yakni bagi rumah tangga kurang mampu dan pelaku usaha mikro.

Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Bombana, Ferawati, menegaskan bahwa LPG 3 kg merupakan energi bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Kami mengimbau kepada pejabat daerah maupun pegawai negeri agar tidak menggunakan LPG bersubsidi. Kami berharap mereka menggunakan LPG non-subsidi seperti ukuran 5,5 kilogram atau 12 kilogram,” ujar Ferawati saat ditemui di lokasi sidak.

Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan penggunaan LPG bersubsidi sangat penting agar stok yang tersedia dapat dinikmati oleh masyarakat yang memang menjadi sasaran program subsidi pemerintah.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus memantau distribusi LPG di lapangan serta berkoordinasi dengan pihak agen dan pangkalan untuk memastikan pasokan tetap stabil selama bulan Ramadhan.

Melalui sidak tersebut, pemerintah berharap distribusi LPG bersubsidi di Kabupaten Bombana dapat kembali berjalan normal serta tepat sasaran, sehingga kebutuhan energi masyarakat, khususnya selama bulan Ramadhan, tetap terpenuhi tanpa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menyerahkan kendaraan dinas roda dua kepada Kepala UPTD Balai Penyuluh KB Kecamatan Rumbia dan Sub Koordinator Pelayanan KB guna memperkuat pelayanan program keluarga berencana di tingkat lapangan.

Penyerahan kendaraan operasional tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan sarana dan prasarana kerja bagi penyuluh keluarga berencana, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau wilayah yang lebih luas.

Kegiatan serah terima kendaraan berlangsung di Kantor DPPKB Kabupaten Bombana dan dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. Budiman, M.M. Penyerahan dilakukan kepada Kepala UPTD Balai Penyuluh KB Kecamatan Rumbia serta Sub Koordinator Pelayanan KB, didampingi oleh Sekretaris DPPKB Kabupaten Bombana dan Bendahara Barang DPPKB. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 3 Maret 2026.

Dalam kesempatan itu, Budiman mengatakan bahwa kendaraan operasional tersebut diharapkan mampu meningkatkan mobilitas para penyuluh dan petugas KB dalam menjalankan tugas pelayanan, pembinaan, serta pendataan keluarga di tingkat kecamatan.

“Penyerahan kendaraan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kinerja penyuluh KB di lapangan. Kami berharap kendaraan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan program keluarga berencana kepada masyarakat,” ujar Budiman.

Ia menegaskan bahwa kendaraan dinas merupakan aset negara yang harus dikelola dengan baik dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kendaraan dinas ini adalah aset negara yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Penggunaannya harus benar-benar untuk kepentingan kedinasan, bukan untuk keperluan pribadi,” tegasnya.

Menurutnya, keberadaan kendaraan operasional menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terutama di wilayah yang membutuhkan pendampingan langsung dari penyuluh KB.

Sementara itu, Sekretaris DPPKB Kabupaten Bombana, Irna Rochatiningrum, STP., M.M, menjelaskan bahwa proses penyerahan kendaraan tersebut telah melalui tahapan administrasi yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan aset daerah.

Ia menyebutkan bahwa kendaraan tersebut telah dicatat secara resmi oleh Bendahara Barang sebagai bagian dari barang milik daerah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana di tingkat kecamatan.

“Penyerahan kendaraan ini telah melalui proses administrasi dan pencatatan aset daerah, sehingga penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Irna.

Dengan adanya dukungan kendaraan operasional tersebut, diharapkan para penyuluh KB dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas di lapangan, mulai dari kegiatan penyuluhan, pelayanan KB, hingga pendataan keluarga yang menjadi bagian penting dari program pengendalian penduduk.

Selain itu, kendaraan ini juga diharapkan dapat membantu para petugas dalam menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses pelayanan, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan keluarga berencana secara lebih merata.

Kegiatan serah terima kendaraan dinas tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara serah terima sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, sekaligus komitmen DPPKB Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kualitas pelayanan program keluarga berencana bagi masyarakat.