Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, secara resmi membuka kegiatan Rapat Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 di Aula Bappeda Bombana, Senin, 5 Mei 2025.

Kegiatan ini menjadi langkah awal yang sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menyusun arah pembangunan daerah lima tahun ke depan. Rapat tersebut dihadiri oleh Asisten dan Staf Ahli Bupati, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para perencana perangkat daerah, serta sejumlah stakeholder strategis lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa penyusunan RPJMD dan Renstra bukan hanya rutinitas administratif, tetapi merupakan pondasi penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan di Bombana.

“Rencana pembangunan harus selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Saya berharap melalui rapat ini kita bisa menyusun strategi yang tepat untuk membawa Bombana menuju kemajuan yang berkelanjutan,” kata Bupati Burhanuddin.

Menurutnya, dokumen RPJMD dan Renstra yang sedang disusun harus menjadi acuan utama dalam perencanaan pembangunan lima tahun mendatang, dan mampu menjawab berbagai tantangan sekaligus menjawab kebutuhan riil masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh perangkat daerah secara aktif dan terstruktur dalam proses penyusunan.

“Kita harus memperhatikan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen ini. Jika terlambat, maka akan berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program-program strategis daerah,” tegasnya.

Burhanuddin menambahkan bahwa RPJMD dan Renstra yang dirancang harus menjadi turunan langsung dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2025–2030. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk memahami dengan baik arah kebijakan yang tertuang dalam visi misi tersebut dan mengintegrasikannya ke dalam rencana kerja masing-masing instansi.

“Dokumen ini bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, tapi juga untuk masyarakat luas. Karena itu, kita harus menyusunnya dengan penuh tanggung jawab dan semangat kolaboratif,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bombana, Husrifna Rahim, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari tahapan awal proses perencanaan jangka menengah daerah yang melibatkan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.

“RPJMD dan Renstra yang sedang kita susun ini akan menjadi pedoman strategis dalam menentukan prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Kita ingin pembangunan yang mendukung pemerataan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ungkap Husrifna dalam laporannya.

Ia menambahkan, proses penyusunan RPJMD dan Renstra tahun 2025–2029 akan berlangsung selama beberapa hari ke depan dengan agenda diskusi, sinkronisasi program, serta pemetaan kebutuhan pembangunan di setiap sektor.

Seluruh perangkat daerah diminta untuk menyelaraskan Renstra masing-masing dengan arah kebijakan makro daerah, sehingga semua program yang dihasilkan benar-benar mendukung capaian visi Bombana yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Penyusunan RPJMD ini juga akan mengedepankan prinsip partisipatif, akuntabel, dan transparan. Bappeda Bombana menegaskan bahwa seluruh proses akan melibatkan lintas sektor dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat sebagai bahan dasar perumusan prioritas pembangunan.

Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan aplikatif, serta menjadi dasar hukum dan operasional bagi pelaksanaan program kerja pemerintah daerah ke depan. Dengan dokumen yang tersusun rapi dan terukur, pembangunan di Bombana diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Kehadiran para kepala OPD dan stakeholder strategis juga menjadi cerminan komitmen bersama untuk menjadikan perencanaan pembangunan sebagai instrumen utama penggerak perubahan positif di daerah.

Dengan sinergi dan semangat kolektif ini, Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis dapat merumuskan strategi pembangunan yang bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Rapat Penyusunan RPJMD dan Renstra Bombana 2025–2029 ini merupakan tonggak awal yang akan menentukan arah dan keberhasilan pembangunan daerah selama lima tahun mendatang. Semua pihak yang terlibat diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal demi terwujudnya Bombana yang lebih baik, maju, dan berdaya saing.

Bombana, Sultranet.com- Desa Kolombi, Kecamatan Matausu, Kabupaten Bombana, mulai melakukan berbagai pembenahan guna menyambut rencana kunjungan Bupati Bombana. Kunjungan ini direncanakan dalam rangka membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 Tahun 2025 yang akan dipusatkan di Lapangan Sepak Bola Desa Wia-wia.

Berbagai persiapan dilakukan secara gotong royong oleh pemerintah desa bersama warga, termasuk pengecatan kantor desa, pagar, taman-taman di sekitar area kantor, serta pemasangan umbul-umbul sepanjang jalan utama desa. Aktivitas ini dilakukan untuk menciptakan suasana desa yang lebih bersih, rapi, dan meriah menjelang kunjungan penting tersebut.

Kepala Desa Kolombi, Risrahayu, S.Kom., saat ditemui di sela-sela kegiatan kerja bakti menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan dan tanggung jawab pemerintah desa dalam menyambut tamu kehormatan. “Kegiatan ini dalam rangka menyiapkan kunjungan Bupati Bombana pada pembukaan TMMD ke-124,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya ingin menunjukkan wajah Desa Kolombi yang cerah dan siap menyambut setiap program pembangunan. “Setidaknya kita sebagai pemerintahan desa menyiapkan desa kita agar kelihatan lebih cerah dan tertata,” kata Risrahayu.

Kegiatan pembenahan ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan semangat kebersamaan antarwarga serta membangkitkan rasa memiliki terhadap lingkungan desa. Antusiasme warga terlihat dari keterlibatan mereka dalam seluruh rangkaian kegiatan persiapan.

TMMD ke-124 ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga membawa dampak positif bagi percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah Kecamatan Matausu.

Bombana, Sultranet.com – Kodim 1431/Bombana menggelar gladi upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 Tahun Anggaran 2025 di Lapangan Sepak Bola Desa Wia-wia, Kecamatan Matausu, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, pada Senin (05/05/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapten Inf Mustapa selaku perwira upacara.

Gladi upacara ini bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh personel dan perlengkapan yang akan digunakan dalam pembukaan TMMD. Berbagai unsur seperti TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat turut terlibat aktif dalam kegiatan tersebut demi kelancaran acara utama yang akan berlangsung keesokan harinya.

Upacara pembukaan TMMD ke-124 dijadwalkan digelar pada Selasa (06/05/2025) yang di Buka Oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanudin, M. Si. TMMD merupakan bentuk nyata sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya di sektor infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kapten Inf Mustapa, gladi ini menjadi bagian penting dari rangkaian persiapan teknis dan koordinasi lintas sektor.

“Kami ingin memastikan semua berjalan lancar, tertib, dan sesuai rencana demi suksesnya TMMD ke-124,” ujarnya di sela kegiatan.

Sementara itu, Kepala Desa Wia-wia Herman, mengungkapkan rasa syukurnya atas pelaksanaan TMMD di desanya.

“Kami menyambut baik kegiatan ini. Antusiasme warga sangat tinggi, mereka ikut membantu dalam penyiapan lapangan dan berbagai kebutuhan lainnya,” ucapnya penuh semangat.

Dengan keterlibatan aktif masyarakat dan dukungan berbagai pihak, pelaksanaan TMMD ke-124 diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan warga Desa Wia-wia serta daerah sekitarnya.

Kendari, Sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Lapangan Kantor Gubernur, Senin (5/5/2025). Kegiatan ini menjadi momen reflektif yang sarat makna, sekaligus menyatukan semangat ASN dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional serta hari jadi sejumlah daerah di Sultra.

Dalam apel yang diikuti ribuan ASN dari berbagai instansi itu, hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, para pejabat pimpinan tinggi pratama, staf ahli gubernur, asisten Sekda, kepala OPD, kepala biro, serta pejabat struktural dan fungsional. Hugua membuka sambutan dengan menyampaikan pentingnya momentum ini sebagai ajang refleksi bersama.

“Baru saja kita rayakan 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional, sekaligus Hari Ulang Tahun Sulawesi Tenggara, Konawe Selatan, dan Kota Kendari. Ini momentum penting bagi kita semua untuk merefleksikan makna dari pendidikan dan pembangunan daerah,” kata Hugua.

Ia menekankan bahwa pendidikan tidak semata-mata tentang kecerdasan intelektual, namun lebih luas menyangkut pembentukan karakter, spiritualitas, akhlak, dan kepribadian. “Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hanya satu dari enam tujuan pendidikan yang menyangkut aspek intelektual. Lima lainnya menekankan pembentukan kepribadian, spiritual keagamaan, akhlak mulia, serta kecerdasan emosional,” jelasnya.

Hugua juga menyoroti pentingnya semangat belajar dan sikap pantang menyerah dalam menjalani tugas sebagai ASN. “Dalam pendidikan tidak ada kata gagal, yang ada hanyalah belajar dan sukses. Ini juga harus menjadi prinsip dalam bekerja sebagai ASN,” ujarnya menegaskan.

Salah satu hal yang turut disorot dalam apel tersebut adalah peningkatan signifikan tingkat kedisiplinan ASN sejak Hugua dilantik pada 20 Februari 2025. Menurutnya, angka kehadiran ASN di awal hari kerja pukul 07.45 melonjak dari 8-10 persen menjadi sekitar 50-60 persen dalam dua bulan terakhir.

“Disiplin adalah mahkota ASN, karena di dalamnya ada komitmen dan dedikasi terhadap tugas,” katanya. Hugua menambahkan bahwa kedisiplinan bukan hanya menyangkut kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga berdampak positif pada kondisi psikologis dan fisik ASN. “Disiplin mampu memicu hormon positif seperti endorfin, dopamin, oksitosin, dan serotonin, yang semuanya meningkatkan semangat dan produktivitas,” jelasnya.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap semangat kedisiplinan tersebut, Pemerintah Provinsi Sultra berencana memberikan penghargaan dan evaluasi berkala. “Setiap tanggal 17 bertepatan dengan Hari Kesadaran Nasional, akan diumumkan ASN serta instansi dengan tingkat kehadiran terbaik dan terendah. Penghargaan akan diberikan berdasarkan prestasi masing-masing,” ungkapnya.

Ia berharap, peningkatan disiplin ini tidak hanya bersifat sesaat, tetapi menjadi budaya kerja yang tertanam kuat di lingkungan birokrasi Pemprov Sultra. Hugua menutup sambutannya dengan mengajak seluruh ASN untuk menjadikan disiplin dan semangat belajar sebagai bekal utama dalam membangun daerah yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing.

“Kita adalah pelayan masyarakat. Disiplin dan semangat belajar bukan sekadar kewajiban, tetapi bentuk tanggung jawab kita terhadap pembangunan Sulawesi Tenggara,” pungkas Hugua.

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) kembali ambil bagian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara rutin oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). Rakor ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipusatkan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sultra pada Senin, 5 Mei 2025.

Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) di Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini; Deputi III Kantor Staf Presiden, Edy Priyono; serta Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi.

Pemprov Sultra diwakili oleh Sekretaris Daerah Sultra, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Biro Perekonomian, serta perwakilan dari BPS, Bank Indonesia, dan sejumlah OPD terkait lainnya.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menegaskan bahwa rakor mingguan ini menjadi sarana penting untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan inflasi daerah. Ia meminta pemerintah daerah lebih aktif dalam menangani laju inflasi, terutama di daerah-daerah yang mencatatkan angka tinggi.

“Kami berharap daerah-daerah dengan inflasi tinggi dapat memaparkan langkah-langkah yang sudah dilakukan dan kendala apa saja yang mereka hadapi,” ujar Tomsi.

Ia menambahkan bahwa pada minggu pertama Mei 2025, sejumlah harga komoditas pangan mengalami penurunan. “Bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, gula pasir, daging ayam, dan telur ayam mengalami penurunan harga. Ini merupakan sinyal positif, namun upaya pengendalian tetap harus diperkuat,” kata Tomsi.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk terus menjalin koordinasi dengan BPS setempat, serta merencanakan penanaman komoditas strategis, terutama cabai rawit, untuk pengendalian inflasi jangka menengah. “Daerah harus aktif memantau harga, memperkuat cadangan pangan, dan bergerak cepat mengambil langkah konkret,” tegasnya.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, menurut Tomsi, menjadi kunci keberhasilan dalam menekan inflasi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk Satgas Pangan, Kementerian Perdagangan, Bulog, hingga pelaku usaha di tingkat lokal.

Sementara itu, Deputi BPS Puji Ismartini menyampaikan bahwa inflasi pada April 2025 tercatat sebesar 1,17 persen secara bulanan (month-to-month) dan 1,95 persen secara tahunan (year-on-year). Menurutnya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan kontribusi ketiga terbesar terhadap inflasi, yakni sebesar 0,02 persen.

“Komoditas penyumbang utama inflasi bulan April adalah bawang merah, cabai merah, tomat, bawang putih, dan jeruk. Sedangkan cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras justru menahan laju inflasi,” jelas Puji.

Ia juga memaparkan data penurunan harga pada awal Mei 2025. “Harga bawang merah turun 6,11 persen, cabai merah turun 5,06 persen, dan cabai rawit turun signifikan sebesar 15,30 persen. Minyak goreng merek Minyakita juga turun 0,21 persen, dan gula pasir turun 0,08 persen,” sebutnya.

Dalam forum ini, setiap daerah diberikan kesempatan untuk menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi, serta tantangan yang dihadapi di lapangan. Rakor ini menjadi media strategis untuk mendiskusikan berbagai inisiatif kebijakan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat daya beli masyarakat.

Pemerintah berharap, melalui rakor yang konsisten, setiap daerah dapat memperbaiki koordinasi antarinstansi dan menyusun langkah lebih terukur dalam menghadapi dinamika harga kebutuhan pokok yang cenderung fluktuatif. Termasuk mendorong produktivitas pertanian lokal dan memperkuat sinergi antarsektor.

Rakor ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui peran aktif semua level pemerintahan, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan pokok.

Kendari, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, secara resmi membuka kegiatan Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025, Senin pagi, 5 Mei 2025. Pembukaan kegiatan ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., bertempat di Hotel Qubah 9 Kendari.

Kegiatan seleksi ini diikuti oleh para siswa-siswi terbaik dari 17 kabupaten dan kota se-Sultra yang telah lolos tahapan awal di tingkat daerah. Acara turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra, Danlanal Kendari, Danlanud Halu Oleo, Kepala Badan Kesbangpol kabupaten/kota, panitia seleksi, serta perwakilan instansi dan dinas-dinas terkait.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Sekda Sultra, ditegaskan bahwa menjadi anggota Paskibraka bukan sekadar tugas seremonial, melainkan kehormatan besar dan bentuk pengabdian nyata kepada bangsa dan negara.

“Menjadi anggota Paskibraka adalah sebuah kehormatan. Ini adalah amanah besar untuk mengibarkan Bendera Pusaka Sang Merah Putih dalam momentum-momentum bersejarah seperti Hari Kemerdekaan RI, Hari Lahir Pancasila, dan peringatan nasional lainnya,” ujar Asrun Lio saat membacakan sambutan gubernur.

Ia juga mengungkapkan rasa bangga dan apresiasi atas semangat para peserta yang telah melewati seleksi di tingkat kabupaten/kota dan kini siap bersaing secara sehat di tingkat provinsi.

“Seleksi ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah bagian penting dalam membentuk karakter, integritas, jiwa kepemimpinan, serta nasionalisme generasi muda kita,” jelas Asrun Lio.

Menurutnya, Paskibraka bukan hanya soal baris-berbaris atau pengibaran bendera. Lebih dari itu, proses seleksi ini menjadi ruang pembinaan kepribadian, pembentukan mental tangguh, dan penanaman wawasan kebangsaan bagi para peserta.

Ia menekankan bahwa peserta yang terpilih nantinya harus memiliki keunggulan jasmani dan rohani, mampu menunjukkan kedisiplinan, kepemimpinan, dan semangat persatuan.

“Terpilih atau tidak, kalian semua adalah putra-putri terbaik daerah yang punya potensi besar untuk menjadi pemimpin bangsa di masa depan,” tambahnya.

Selain itu, Sekda juga mengingatkan pentingnya membangun rasa kasih sayang, persaudaraan, dan kerukunan antarsesama generasi muda. Ia berharap, semangat seleksi ini menjadi fondasi kokoh bagi penguatan persatuan bangsa.

Kepada tim seleksi, ia berpesan agar menjalankan tugas secara objektif, adil, transparan, dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap proses penilaian.

“Saya percaya panitia dan tim seleksi akan mengedepankan kejujuran dan profesionalisme dalam memilih yang terbaik. Jangan pernah abaikan aspek karakter dan nasionalisme,” katanya.

Menutup sambutannya, Asrun Lio menyampaikan harapan agar kegiatan seleksi ini dapat berjalan lancar dan menjadi momentum positif dalam pembinaan generasi muda Sultra.

“Selamat mengikuti seleksi. Tunjukkan semangat terbaik kalian, jaga kesehatan, dan semoga kegiatan ini diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” tuturnya penuh semangat.

Seleksi Calon Paskibraka tingkat Provinsi Sultra ini akan berlangsung selama beberapa hari ke depan, dengan berbagai tahapan penilaian mulai dari aspek fisik, mental, hingga wawasan kebangsaan. Para peserta yang lolos nantinya akan mewakili Sulawesi Tenggara di tingkat nasional maupun dalam upacara kenegaraan tingkat provinsi.

Acara ini diharapkan menjadi sarana pembentukan generasi muda yang tidak hanya cerdas dan terampil, tetapi juga memiliki jiwa nasionalisme tinggi dan kesadaran penuh akan tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Dengan atmosfer semangat dan kebersamaan, seleksi ini bukan hanya mencari sosok pengibar bendera, melainkan juga menyiapkan calon pemimpin masa depan yang cinta tanah air dan menjunjung tinggi nilai persatuan.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mulai menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan melalui Rapat Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, di Aula Bappeda Bombana, Senin, 5 Mei 2025.

Rapat penting ini dihadiri oleh para asisten dan staf ahli Bupati, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perencana dari masing-masing perangkat daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Agenda utama pertemuan tersebut adalah menyusun peta jalan pembangunan daerah yang lebih terstruktur dan selaras dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2025–2030.

“Penyusunan RPJMD dan Renstra ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan pembangunan Bombana yang lebih berkualitas, terarah, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati Burhanuddin saat membuka rapat.

Menurutnya, dokumen perencanaan ini harus mampu menjawab berbagai tantangan daerah dan menjawab harapan masyarakat. Oleh karena itu, proses penyusunannya perlu dilakukan secara cermat, inklusif, dan tepat waktu.

“Rencana pembangunan yang kita susun harus berangkat dari realitas yang ada. Kita tidak bisa menyusun program tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat atau mengabaikan dinamika yang terjadi di lapangan,” tegas Burhanuddin.

Bupati juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk memastikan ketepatan waktu dalam menyusun dokumen RPJMD dan Renstra. Menurutnya, keterlambatan dalam proses ini dapat berdampak pada tertundanya pelaksanaan berbagai program strategis daerah yang telah dirancang.

“Saya harap tim perencana OPD bisa bekerja secara disiplin dan profesional. Jangan sampai terjadi keterlambatan, karena itu bisa menghambat pelaksanaan kebijakan yang sudah kita rancang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Burhanuddin menegaskan bahwa RPJMD dan Renstra harus menjadi turunan langsung dari visi dan misi kepala daerah. Hal ini penting agar arah pembangunan tidak keluar jalur dan tetap dalam bingkai tujuan besar yang telah ditetapkan.

“RPJMD ini adalah wajah kita lima tahun ke depan. Semua program dan kegiatan harus merujuk ke sana. Kita ingin Bombana menjadi lebih baik, lebih maju, dan masyarakatnya makin sejahtera,” tambahnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bombana, Husrifna Rahim, dalam laporannya mengatakan bahwa penyusunan RPJMD dan Renstra tahun 2025–2029 akan berlangsung selama beberapa hari. Ia menyebutkan bahwa kegiatan ini akan melibatkan seluruh perangkat daerah agar dokumen yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah secara menyeluruh.

“Kegiatan ini adalah bagian dari tahapan perencanaan jangka panjang yang melibatkan banyak pihak, termasuk elemen masyarakat. Kita berharap dokumen RPJMD dan Renstra yang lahir nanti bisa menjadi pedoman yang konkret dan implementatif,” ujar Husrifna.

Ia juga menekankan bahwa rencana pembangunan lima tahun ke depan akan difokuskan pada pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif.

Seluruh peserta rapat menyambut baik proses penyusunan RPJMD dan Renstra ini. Para kepala OPD menyatakan komitmennya untuk berkontribusi aktif dan menyelaraskan program kerja masing-masing dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Rapat ini menjadi titik awal penting dalam proses perencanaan pembangunan Kabupaten Bombana yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Diharapkan, hasil dari rapat ini mampu melahirkan dokumen perencanaan yang tidak hanya sesuai regulasi, tetapi juga menjawab kebutuhan riil masyarakat Bombana.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus memperkuat langkah konkret menuju predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan menggelar Rapat Koordinasi (RAKOR) Gugus Tugas KLA Tahun 2025, Senin, 5 Mei 2025. Bertempat di Aula Bappeda Bombana, kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos.

RAKOR ini menjadi forum penting lintas sektor untuk menyamakan persepsi, merumuskan strategi, sertAa menyusun langkah terukur dalam mewujudkan Bombana sebagai wilayah yang ramah dan aman bagi tumbuh kembang anak. Hadir pula unsur Forkopimda, Asisten dan Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, Bank Sultra, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, serta organisasi pemerhati anak.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak anak bukan sekadar program pelengkap, tetapi bagian dari fondasi pembangunan berkelanjutan yang harus mendapat perhatian serius dari semua pihak.

“Mewujudkan Kabupaten Layak Anak bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Setiap anak di Bombana berhak tumbuh dan berkembang dengan aman, sehat, dan bahagia. Oleh karena itu, sinergi dan kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan,” ujar Burhanuddin.

Ia menekankan bahwa perlindungan anak harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga, yang kemudian diperkuat melalui peran aktif masyarakat dan dukungan kebijakan pemerintah. Menurutnya, semakin banyak elemen masyarakat yang terlibat, semakin besar pula peluang Bombana meraih status KLA dengan kualitas yang baik dan menyeluruh.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, turut menggarisbawahi peran penting perempuan dan keluarga dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak.

“PKK siap mendukung dan terlibat aktif dalam setiap program yang berorientasi pada perlindungan anak. Kita ingin menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial,” katanya.

Fatmawati menambahkan, kader PKK akan terus mengedukasi masyarakat mengenai pola asuh yang positif, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, serta pentingnya pemenuhan gizi dan pendidikan yang layak bagi anak-anak. Ia berharap, dengan keterlibatan PKK di tingkat desa hingga kabupaten, upaya kolektif ini dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

RAKOR ini juga menghadirkan sejumlah narasumber yang memaparkan indikator penilaian KLA, termasuk tantangan dan solusi dalam pencapaian target-target strategis. Diskusi berjalan aktif dengan banyak masukan dari peserta yang berasal dari berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan hukum bagi anak.

Gugus Tugas KLA juga membahas rancangan program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2025, yang difokuskan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, integrasi layanan ramah anak, serta penguatan sistem pelaporan dan penanganan kasus kekerasan anak.

Langkah ini diharapkan tidak hanya memenuhi indikator penilaian formal, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan nyata di lapangan. Pemerintah juga menegaskan akan terus mendorong penyusunan regulasi daerah yang berpihak pada kepentingan anak dan menyediakan ruang partisipasi seluas-luasnya bagi anak dalam pembangunan.

Dengan semangat kolaboratif dan komitmen bersama, Pemerintah Kabupaten Bombana optimis bahwa impian menjadikan daerah ini sebagai Kabupaten Layak Anak dapat terwujud secara berkelanjutan, inklusif, dan berdampak luas bagi masa depan generasi muda Bombana.

Bombana,Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana menerima aspirasi warga Desa Wumbubangka yang tergabung dalam Forum Masyarakat Wumbubangka Bersatu saat menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Bombana, Senin (5/5/2025). Dalam aksi tersebut, warga menyuarakan penolakan terhadap rencana investasi PT Sultra Industrial Park (SIP) yang dinilai berpotensi mengancam lingkungan dan kehidupan mereka.

Puluhan warga datang membawa spanduk penolakan dan berorasi secara bergantian. Mereka menegaskan bahwa kehadiran PT SIP tidak pernah disosialisasikan secara terbuka, dan dikhawatirkan dapat merampas lahan produktif, merusak lingkungan, serta mengganggu ketenteraman hidup masyarakat desa.

“Kami menolak PT SIP karena hadir tanpa sosialisasi yang jelas kepada masyarakat. Kami khawatir kehidupan kami terganggu, tanah kami hilang, dan alam kami rusak,” teriak salah satu peserta aksi dalam orasinya.

Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, turun langsung menemui massa dan menyampaikan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik maupun masukan dari masyarakat. Ia kemudian mengundang perwakilan warga untuk hadir dalam dialog terbuka bersama pemerintah dan pihak perusahaan.

“Kita harus menolak investasi ini jika terbukti merugikan, tetapi jika terbukti bermanfaat bagi masyarakat dan daerah, kita harus mendukungnya,” ujar Ahmad Yani di hadapan massa.

Dialog terbuka kemudian digelar keesokan harinya, Selasa (6/5/2025), di Aula Kantor Bupati Bombana. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Ahmad Yani dan dihadiri oleh Asisten Setda, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kepala Bappeda, Camat Rarowatu Utara, Kepala Desa Wumbubangka, tokoh masyarakat dan pemuda, serta perwakilan PT Sultra Industrial Park.

Dalam forum tersebut, pemerintah menjelaskan bahwa arah pembangunan Bombana saat ini mengacu pada program Hilirisasi, yang juga menjadi prioritas nasional. Ahmad Yani menegaskan bahwa konsep “Bombana Surga Investasi” bukan berarti mengabaikan suara masyarakat atau kelestarian alam.

“Kami ingin menegaskan bahwa program kami adalah Hilirisasi, yang mengusung tagline Bombana Surga Investasi. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berkomitmen menciptakan iklim investasi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Masyarakat Wumbubangka harus dilibatkan sejak awal,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada persetujuan resmi yang diberikan kepada PT SIP. Menurutnya, segala keputusan akan diambil secara transparan dan mempertimbangkan semua aspek, termasuk dampak sosial dan lingkungan.

“Dialog ini penting agar semua pihak bisa mendengar dan memahami posisi masing-masing. Pemerintah tidak akan memaksakan investasi jika memang bertentangan dengan aspirasi masyarakat dan merugikan lingkungan,” kata Ahmad Yani.

Sementara itu, perwakilan PT SIP menyampaikan bahwa pihaknya masih berada pada tahap awal studi dan belum melakukan aktivitas apapun di lapangan. Ia menyesalkan beredarnya informasi yang dinilainya keliru dan memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Sebenarnya, terdapat kesalahpahaman antara masyarakat dan kami. Padahal, saat ini kami masih berada dalam tahap peninjauan lokasi dan pengurusan izin. Jadi, informasi yang beredar di masyarakat itu tidak benar,” ujar perwakilan PT SIP dalam forum tersebut.

Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Bombana memutuskan membentuk tim independen yang akan meninjau langsung ke lapangan. Tim ini bertugas melakukan kajian komprehensif terhadap rencana investasi, termasuk kajian Amdal, legalitas lahan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Forum Masyarakat Wumbubangka Bersatu menyambut baik rencana pembentukan tim tersebut, namun menegaskan akan terus mengawal prosesnya. Mereka meminta agar tidak ada satu pun aktivitas investasi dilakukan sebelum kajian selesai dan masyarakat dilibatkan secara menyeluruh.

“Kami tetap pada sikap menolak jika tidak ada keterbukaan. Pemerintah harus memastikan tidak ada aktivitas apapun sebelum semua proses ini dijalankan secara adil dan transparan,” ujar salah satu tokoh masyarakat dalam forum.

Langkah Pemkab Bombana yang membuka ruang dialog dan menjembatani komunikasi antara masyarakat dan investor mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan kesepahaman bersama demi kemajuan daerah tanpa mengorbankan hak dan kelestarian hidup masyarakat lokal.

Bombana, SultraNET. | – Dalam rangka mendukung program Ketahanan Pangan Nasional, Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia, Sertu Laode Masrun, melaksanakan pendampingan kepada petani di Desa Kalaero, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini dilakukan di sawah milik Bapak Jardin (52), salah satu petani setempat. Senin, (05/05)

Sertu Laode Masrun mengimbau para petani untuk menggunakan bibit unggul sebagai langkah awal dalam meningkatkan hasil panen. Ia juga menekankan pentingnya melakukan pemupukan secara tepat sesuai dengan usia tanaman padi guna mendukung pertumbuhan yang optimal.

“Jika ada kendala terkait tanaman, baiknya segera berkoordinasi dengan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) agar mendapatkan arahan dan solusi yang tepat,” ujar Sertu Masrun di sela-sela kegiatan pendampingan tersebut.

Babinsa juga memberikan informasi mengenai harga jual Gabah Kering Panen (GKP) yang saat ini mencapai Rp6.500 per kilogram dan dibeli langsung oleh Bulog maupun mitra resminya. Menurutnya, harga ini cukup kompetitif dan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani di wilayah Bombana.

Pendampingan ini disambut antusias oleh para petani, termasuk Bapak Jardin yang mengaku senang atas perhatian dan masukan dari Babinsa. Ia berharap kegiatan semacam ini dapat terus berlanjut demi kemajuan pertanian di daerahnya.

Kegiatan Babinsa ini merupakan bagian dari komitmen TNI dalam mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di wilayah pedesaan. Selain memberikan motivasi, Babinsa juga aktif menjadi jembatan antara petani dan instansi teknis terkait.