Baubau, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam kunjungan kerja ke Sekolah Dasar Negeri 2 Lamangga, Kota Baubau, Senin, 14 April 2025. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digalakkan pemerintah pusat di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Tenggara.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Andi menyampaikan dukungan penuhnya terhadap pelaksanaan program MBG yang dinilainya memiliki manfaat ganda, baik untuk pemenuhan gizi anak-anak sekolah maupun penggerak ekonomi lokal. Ia menegaskan bahwa program ini bukan sekadar penyediaan makanan di sekolah, tetapi juga peluang besar untuk memberdayakan potensi sumber daya daerah.

“Program ini sangat strategis. Bukan hanya untuk anak-anak kita agar tumbuh sehat dan cerdas, tapi juga mampu menghidupkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan lokal kita,” kata Andi Sumangerukka di hadapan para guru dan orang tua murid.

Ia menjelaskan bahwa Sultra memiliki kekayaan laut dan hasil bumi yang melimpah, yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar menu makanan bergizi untuk siswa. Dengan begitu, program MBG juga menjadi sarana untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis lokal dan membuka lebih banyak lapangan kerja.

“Kita punya laut yang kaya. Sangat wajar kalau anak-anak kita juga merasakan manfaatnya dalam bentuk makanan bergizi yang berasal dari hasil laut Sulawesi Tenggara,” lanjutnya.

Gubernur juga mendukung arahan Wamendagri agar implementasi MBG disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Menurutnya, pendekatan berbasis potensi lokal akan membuat program ini lebih efektif dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memastikan keberhasilan program tersebut di seluruh wilayah Sultra.

“Saya mengapresiasi kerja sama dari semua pihak—pemerintah daerah, DPRD, TNI, dan juga masyarakat. Kolaborasi seperti ini yang membuat program berjalan baik dan membawa manfaat nyata,” ungkapnya.

Sementara itu, Wamendagri Ribka Haluk dalam sambutannya menekankan pentingnya memperhatikan kualitas gizi anak-anak Indonesia sebagai fondasi SDM unggul di masa depan. Ia mengajak semua elemen daerah untuk menjaga kualitas program ini agar benar-benar menjangkau anak-anak yang membutuhkan.

Kehadiran Wamendagri dan Gubernur Sultra di SDN 2 Lamangga disambut hangat oleh para siswa, guru, serta warga sekitar. Para siswa juga tampak antusias menikmati menu makan siang bergizi yang disediakan, lengkap dengan sumber protein dari ikan laut dan sayuran lokal.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Ketua DPRD Provinsi Sultra La Ode Tariala, Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Komandan Resor Militer (Danrem) 143/Halu Oleo, dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Provinsi Sultra. Seluruh pihak menyatakan komitmennya untuk terus mendukung dan mengawal keberlanjutan program MBG di Sulawesi Tenggara.

Program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar siswa, tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi makanan sehat dan bergizi. Dengan menggandeng petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil di sektor pangan, program ini juga turut menggerakkan roda ekonomi desa-desa di sekitar sekolah.

Melalui pendekatan yang holistik dan berbasis kearifan lokal, Sultra optimistis bisa menjadi salah satu provinsi percontohan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara nasional.

Baubau,Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka menghadiri Gala Dinner Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sultra yang digelar di kawasan Pantai Kamali, Kota Baubau, Minggu malam, 13 April 2025. Acara tersebut menjadi pembuka rangkaian Musrenbang RKPD Tahun 2026 yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun agenda pembangunan jangka menengah.

Dalam suasana yang penuh kehangatan, Gala Dinner dihadiri oleh para pemangku kebijakan dari seluruh kabupaten dan kota di Sultra, termasuk Wakil Gubernur Hugua, Wali Kota Baubau Yusran Fahim, jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, hingga pelaku ekonomi lokal. Acara ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga panggung strategis untuk menyelaraskan visi pembangunan daerah dan nasional.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang solid antara pemerintah provinsi dan pusat. Ia menilai, kolaborasi ini menjadi kunci dalam mendorong percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Gubernur, Wali Kota, dan Bupati yang selama ini telah bergandengan tangan dalam memajukan Provinsi Sultra. Ini sangat penting untuk mendorong percepatan pembangunan di Indonesia Timur,” ujar Ribka Haluk di hadapan para tamu undangan.

Musrenbang tahun ini memegang peranan penting dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang sejalan dengan arah kebijakan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Seluruh daerah di Sultra diharapkan dapat menyelaraskan program prioritasnya agar lebih fokus, terukur, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Andi Sumangerukka dalam berbagai kesempatan sebelumnya telah menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus dilakukan secara partisipatif dan terintegrasi. Ia menyebut, pembangunan yang hanya bersifat top-down tidak akan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

“Kita ingin setiap kebijakan yang lahir dari Musrenbang ini benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat. Maka dari itu, prosesnya harus partisipatif, transparan, dan melibatkan semua elemen,” ujar Andi Sumangerukka dalam keterangannya.

Acara Gala Dinner tidak hanya menjadi forum kebijakan, tetapi juga ruang ekspresi budaya. Para tamu disuguhi pertunjukan seni tradisional khas Sultra yang menggambarkan kekayaan warisan lokal. Wamendagri Ribka Haluk secara khusus memuji semangat masyarakat Baubau yang ulet dan pekerja keras, serta menyebutnya sebagai aset penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Semangat kerja keras masyarakat di sini luar biasa. Budaya ini harus menjadi kekuatan dalam membangun ekonomi lokal yang mandiri dan berdaya saing,” kata Ribka.

Di tengah tantangan efisiensi anggaran dan keterbatasan fiskal nasional, acara ini menjadi simbol penguatan kolaborasi antarlevel pemerintahan. Pemerintah pusat menaruh harapan besar pada Sulawesi Tenggara sebagai salah satu motor penggerak pembangunan kawasan timur Indonesia yang selama ini menjadi fokus pemerataan.

Musrenbang RKPD Sultra Tahun 2026 dijadwalkan akan berlangsung hingga pertengahan pekan dengan agenda utama membahas program prioritas, sinkronisasi kebijakan, serta penguatan sektor unggulan daerah. Pemerintah Provinsi Sultra menargetkan hasil Musrenbang kali ini bisa menjadi landasan yang kuat dalam merancang arah pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berbasis potensi lokal.

Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan optimismenya bahwa dengan kerja sama yang terus diperkuat, Sulawesi Tenggara akan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan dan berkontribusi lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Baubau, sultranet.com – Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sultra tahun 2026 serta Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sultra 2025–2029, yang berlangsung di Kota Baubau, Senin, 14 April 2025.

Didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Irham, SKM., M.Kes., Sekretaris Bappeda Muh. Fadly, serta dua Kepala Bidang Bappeda Kolaka Utara, kehadiran Wabup Jumarding menjadi bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam menyampaikan aspirasi daerah secara langsung di forum strategis tersebut.

Dalam forum yang dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Dr. Ribka Haluk, dan turut dihadiri Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, serta Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, Wabup Kolut menyampaikan lima usulan program prioritas pembangunan yang diharapkan dapat didanai oleh Pemerintah Provinsi Sultra.

“Setidaknya ada lima usulan skala prioritas yang kami bawa ke Musrenbang kali ini, menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat yang harus segera direspon oleh provinsi,” ujar Jumarding dalam keterangannya di sela-sela kegiatan.

Kelima usulan tersebut meliputi pengaspalan jalan provinsi pada ruas Batu Putih–Porehu dengan target sepanjang 5 hingga 10 kilometer, pembangunan tambatan labuh kapal nelayan di dua titik, yakni Desa Bahari Kecamatan Tolala dan Desa Lametuna Kecamatan Kodeoha, dengan prioritas awal penanganan di Desa Bahari, pembangunan tambatan labuh kapal fiber di Tobaku Kecamatan Katoi, pembangunan fasilitas terminal di wilayah Lacaria Kecamatan Lasusua, serta rehabilitasi irigasi tambak D.I.T Pakue sepanjang 2 kilometer yang jika tidak tertampung dalam tugas pembantuan akan diusulkan melalui APBD Provinsi.

Lebih lanjut, Jumarding juga menyebutkan adanya tiga program tambahan yang diusulkan jika anggaran provinsi memungkinkan. Program tersebut yakni rehabilitasi 30 unit rumah tidak layak huni di Desa Lawata Kecamatan Pakue Utara yang melekat pada unit kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sultra, optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) Kecamatan Lambai dengan kapasitas 15 liter per detik, serta pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) non-perpipaan di kawasan strategis.

“Kami berharap, selain lima prioritas utama, tiga usulan tambahan ini juga bisa mendapat perhatian, sebab menyentuh langsung aspek dasar pelayanan publik seperti tempat tinggal dan akses air bersih,” ujar politisi Demokrat itu.

Kepala Bappeda Provinsi Sultra, J. Robert, dalam keterangannya menjelaskan bahwa selama rangkaian Musrenbang dan Rakortekbang Sultra 2025, pihaknya menerima total 2.232 usulan dari seluruh kabupaten dan kota. Setelah proses perumusan dan pengkajian, usulan tersebut dikerucutkan menjadi 49 program skala prioritas dengan tambahan 16 usulan yang akan dikoordinasikan lebih lanjut antar instansi teknis.

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan bukan sekadar keinginan birokrasi. “Jangan orientasi berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan kemauan dan kebutuhan. Kita ingin yang bersifat bottom-up, berorientasi pada pelayanan publik,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., menyampaikan bahwa keterlibatan langsung kepala daerah dalam Musrenbang adalah wujud sinergi dan keseriusan pemerintah daerah untuk memastikan kepentingan masyarakat Kolut diakomodasi dalam kebijakan provinsi.

“Pak Wabup datang langsung bersama tim teknis untuk menyampaikan usulan berdasarkan hasil penjaringan aspirasi di lapangan. Ini bentuk komitmen Kolut untuk pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat, bukan hanya program rutin,” kata Syahlan.

Musrenbang tahun ini mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat,” dengan menghadirkan para kepala daerah se-Sultra serta stakeholder dari berbagai sektor, sebagai forum konsolidasi dan sinergi lintas wilayah untuk menyusun arah pembangunan jangka menengah Sulawesi Tenggara yang lebih terukur dan merata.

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menegaskan komitmennya dalam mengendalikan inflasi daerah serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Sekolah Unggulan Garuda. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin, 14 April 2025, dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra.

Rakor mingguan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan dihadiri oleh jajaran kementerian dan lembaga, termasuk Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta Wamendikbudristek bidang Sains dan Teknologi Prof. Stella Christie.

Dari Sultra, kegiatan ini turut diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Dr. Asrun Lio, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, perwakilan Bulog, BPS, serta sejumlah dinas teknis lainnya.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir mengingatkan seluruh kepala daerah agar aktif melakukan penanaman komoditas pangan, terutama di desa-desa, guna menjaga stabilitas harga bahan pokok yang sering mengalami fluktuasi tinggi.

“Tidak perlu terlalu luas, tetapi cukup untuk kebutuhan di kampungnya sendiri. Komoditas seperti bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit perlu jadi perhatian serius,” ujar Tomsi.

Ia juga meminta agar pada Rakor minggu berikutnya, seluruh kepala daerah melaporkan data dan langkah konkret yang telah diambil dalam pengendalian harga komoditas.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa Inflasi Bulan ke Bulan (Maret 2025 terhadap Februari 2025) mencapai 1,65%, sementara Inflasi Tahun ke Tahun (Maret 2025 terhadap Maret 2024) tercatat sebesar 1,03%. Kenaikan harga terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta penghapusan diskon tarif listrik sebesar 50% yang sebelumnya diberlakukan.

Tiga komoditas utama penyumbang inflasi pada Maret 2025 adalah bawang merah (24,07%), cabai rawit (13,67%), dan daging ayam ras (1,64%).

Secara wilayah, Kabupaten Wakatobi di Sulawesi Tenggara mencatat Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di luar Jawa dan Sumatera, yakni sebesar 4,16%. Kenaikan IPH ini didorong oleh keterbatasan akses transportasi dan distribusi logistik, terutama untuk komoditas seperti cabai merah, beras, dan bawang merah.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Sultra Asrun Lio menegaskan bahwa meski inflasi secara umum di Sultra masih tergolong normal, beberapa daerah dengan kondisi geografis sulit memang mengalami tantangan dalam pengendalian harga.

“Daerah seperti Wakatobi, Buton Utara, dan Muna memang mencatat IPH cukup tinggi. Keterbatasan akses, seperti jalur laut yang menjadi satu-satunya penghubung, membuat distribusi barang menjadi tidak lancar,” kata Asrun.

Sebaliknya, daerah seperti Buton Selatan dan Kolaka Timur yang memiliki akses transportasi lebih baik menunjukkan IPH terendah, menjadi bukti pentingnya konektivitas dalam menjaga stabilitas harga.

Dalam rakor tersebut, Wamendikbudristek Prof. Stella Christie juga memperkenalkan program Sekolah Unggulan Garuda, sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan membuka akses pendidikan unggulan, khususnya di bidang sains dan teknologi, bagi seluruh anak bangsa, termasuk mereka yang selama ini kurang memiliki kesempatan mengenyam pendidikan berkualitas.

“Bapak Presiden melihat masih ada kesenjangan akses di bidang sains dan teknologi. Sekolah Garuda Unggul ini dirancang untuk memberi kesempatan belajar yang setara bagi siswa dari berbagai daerah, termasuk yang terpinggirkan secara geografis maupun ekonomi,” ujar Prof. Stella.

Ia menekankan, program ini tidak hanya memperluas akses, tetapi juga membekali generasi muda dengan ilmu yang relevan untuk mendorong kemajuan Indonesia di bidang sains dan teknologi.

Pemprov Sultra menyambut baik inisiatif tersebut dan akan mendorong peran aktif daerah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Sejalan dengan itu, Pemprov juga menegaskan komitmennya untuk terus mengendalikan inflasi dengan langkah strategis seperti memperkuat distribusi logistik, mendorong produksi lokal, dan menjaga ketersediaan pangan utama.

Dengan sinergi kuat antara pusat dan daerah, serta dukungan lintas sektor, Sulawesi Tenggara diharapkan mampu menghadapi tantangan inflasi dan memperkuat kualitas pendidikan untuk masa depan yang lebih baik.

Kolaka Utara, sultranet.com – Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sultra tahun 2026 sekaligus Konsultasi Publik dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sultra 2025–2029. Kegiatan berlangsung di Kota Baubau, Senin, 14 April 2025.

Forum strategis tahunan tersebut menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan guna merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih terarah dan inklusif. Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Ribka Haluk, didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, serta dihadiri para kepala daerah dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) se-Sultra.

Dengan mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat,” Musrenbang kali ini menitikberatkan pada sinergi lintas sektor dan kolaborasi antardaerah dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan menyentuh kebutuhan riil di lapangan.

Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, dalam keterangannya menyatakan dukungan penuh atas arah pembangunan Provinsi Sultra yang disampaikan dalam forum tersebut. Ia menegaskan bahwa Kolaka Utara siap bersinergi dan berkontribusi aktif dalam proses perencanaan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

“Kami di Kolaka Utara berkomitmen mendukung agenda pembangunan daerah yang berkelanjutan, khususnya dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. Musrenbang ini menjadi ruang penting untuk memastikan suara masyarakat terakomodasi dalam rencana strategis pemerintah provinsi,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Dinas Kominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, menegaskan bahwa kehadiran Wakil Bupati Kolaka Utara dalam Musrenbang bukan sekadar representasi formal, namun juga wujud nyata dari komitmen daerah dalam membangun komunikasi dan koordinasi lintas wilayah demi pembangunan yang lebih merata.

“Ini bukan hanya soal perencanaan dokumen teknis, tetapi tentang bagaimana kita membangun jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Kami berharap aspirasi dan masukan dari Kolaka Utara benar-benar menjadi bagian dari arah pembangunan Sultra ke depan,” ungkap Syahlan.

Musrenbang Provinsi Sultra ini juga menjadi ruang konsultasi terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota, serta unsur masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha. Tujuannya adalah merumuskan program prioritas yang mampu menjawab tantangan pembangunan lima tahun ke depan dengan pendekatan inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dalam sambutannya menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh unsur pemerintah daerah. “RPJMD adalah dokumen strategis yang harus dibangun dari bawah ke atas, dari aspirasi rakyat hingga visi besar pemerintah pusat. Saya mengapresiasi antusiasme para kepala daerah dalam forum ini,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa RPJMD Sultra 2025–2029 akan menekankan pada pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan layanan publik berbasis digital.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berharap agar seluruh masukan yang telah disampaikan dalam Musrenbang ini bisa diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkrit dan program kerja yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Komitmen dan kolaborasi yang terbangun di forum ini diharapkan menjadi awal dari arah pembangunan Sultra yang lebih merata dan berkeadilan.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar kerja bakti massal dalam rangka mendukung Gerakan Pekan Berani Bersih Wonuaku. Kegiatan ini dipusatkan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Bombana dan melibatkan seluruh staf DPPKB, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT). Kerja bakti tersebut dilaksanakan pada Senin pagi, 14 April 2025.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala DPPKB Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si, ini merupakan tindak lanjut atas Surat Himbauan Kerja Bakti Nomor: 000.1.5/1713 tertanggal 11 April 2025 dari Bupati Bombana. Dalam surat tersebut, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Bombana dihimbau untuk melaksanakan kegiatan gotong royong secara serentak pada 14–17 April 2025, mulai pukul 07.30 hingga 10.00 WITA.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama ruang publik seperti RTH. Ini adalah bentuk tanggung jawab sosial kita sebagai aparatur negara sekaligus wujud dukungan terhadap kebijakan Bupati Bombana dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat,” ujar Abdul Azis di sela-sela kegiatan.

Ia menambahkan bahwa kerja bakti bukan hanya sekadar rutinitas fisik membersihkan lingkungan, melainkan bentuk nyata dari semangat gotong royong yang menjadi warisan nilai luhur bangsa. Menurutnya, budaya gotong royong harus terus dipupuk, terlebih dalam lingkungan kerja instansi pemerintah agar mampu menjadi contoh bagi masyarakat.

“Semangat gotong royong ini perlu dijaga dan diwariskan. Kita berharap, melalui kegiatan seperti ini, semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan dapat terus tumbuh di tengah masyarakat,” katanya.

Selama kegiatan berlangsung, seluruh peserta terlihat antusias membersihkan dan merapikan berbagai sudut Ruang Terbuka Hijau. Mulai dari memungut sampah plastik, mencabut rumput liar, hingga menata tanaman hias yang ada di sekitar lokasi. Suasana kerja bakti berlangsung penuh semangat, dengan kebersamaan yang terpancar dari wajah para peserta.

Tak hanya menjadi ajang kebersihan, kerja bakti ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antarpersonel di lingkungan DPPKB. Berbagai tawa canda dan kerja sama antarstaf menjadikan kegiatan ini lebih dari sekadar aktivitas membersihkan, tetapi juga sebagai momentum memperkuat rasa kebersamaan dalam satu tujuan: menciptakan Bombana yang bersih, hijau, dan nyaman.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen DPPKB untuk terus berkontribusi aktif dalam setiap program pemerintah daerah. Apalagi, kebersihan lingkungan sangat erat kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang juga menjadi bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor kependudukan dan keluarga berencana.

Abdul Azis berharap, semangat seperti ini bisa menular ke seluruh OPD dan masyarakat luas. Ia menegaskan bahwa menjaga kebersihan bukanlah tugas satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Lingkungan yang bersih tidak akan tercipta hanya dengan seruan, tapi melalui aksi nyata yang dilakukan bersama. Mari kita jadikan gerakan ini sebagai budaya baru dalam kehidupan sehari-hari,” tutupnya.

Kerja bakti DPPKB Bombana di RTH ini menjadi salah satu bentuk konkret bagaimana instansi pemerintah bisa terlibat langsung dan menjadi pelopor dalam membangun lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Bombana, sultranet.com – Seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Bombana Tahun 2025 resmi dimulai. Kegiatan pembukaan seleksi dilaksanakan di Aula SMA Negeri 3 Bombana dan dibuka langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes. (14/4)

Kegiatan ini dihadiri oleh para peserta seleksi, kepala sekolah dan guru pendamping SMA/SMK/MA se-Kabupaten Bombana. Selain itu, tim penilai terdiri dari perwakilan Badan Kesbangpol, TNI, Polri, dan tenaga kesehatan juga turut hadir untuk memastikan seluruh proses berjalan objektif dan profesional.

Dalam sambutannya, dr. Sunandar menegaskan pentingnya transparansi dan integritas dalam proses seleksi. Menurutnya, tahapan seleksi Paskibraka tahun ini telah mengikuti seluruh ketentuan dan regulasi yang berlaku, dengan harapan melahirkan generasi muda terbaik yang akan menjadi bagian dari perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80.

“Seleksi ini dimulai dari tahapan administrasi sejak 10 hingga 24 Maret 2025. Dari 235 siswa yang membuat akun Paskibraka, sebanyak 187 siswa mengunggah berkas lengkap. Setelah diverifikasi, 136 siswa dinyatakan lulus seleksi administrasi, sedangkan 51 lainnya tidak memenuhi syarat,” jelas Sunandar.

Dari 136 siswa yang lolos administrasi, terdiri dari 79 peserta putra dan 57 peserta putri. Mereka akan mengikuti serangkaian tahapan seleksi lanjutan, termasuk tes Pancasila dan wawasan kebangsaan yang dimulai langsung usai pembukaan. Proses seleksi lanjutan ini akan berlangsung hingga 18 April 2025.

Seluruh rangkaian seleksi bertujuan untuk menyaring 76 peserta terbaik yang nantinya akan ditetapkan sebagai anggota Paskibraka Kabupaten Bombana Tahun 2025. Selain itu, panitia juga akan memilih empat peserta terbaik, yakni dua putra dan dua putri, untuk mewakili Bombana ke tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Kami ingin peserta yang tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga memiliki jiwa nasionalisme, kepemimpinan, serta mental disiplin yang baik. Mereka harus siap bersaing dengan wakil dari 16 kabupaten dan kota lainnya di tingkat provinsi,” ujar Sunandar yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana.

Ia juga berharap pelaksanaan seleksi tahun ini berjalan lebih baik dari sebelumnya. “Ini adalah tahun kedua Badan Kesbangpol menjadi penanggung jawab kegiatan Paskibraka. Semoga dengan pengalaman yang ada, proses tahun ini bisa berjalan lebih baik dan semakin profesional,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Badan Kesbangpol terus mendorong keterlibatan aktif para pemuda dalam kegiatan kebangsaan. Seleksi Paskibraka bukan hanya soal fisik dan baris-berbaris, tapi juga membentuk karakter kepemimpinan dan rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda.

Dengan semangat nasionalisme dan sportivitas, diharapkan seluruh peserta mengikuti setiap tahapan seleksi dengan maksimal. Proses ini tidak hanya menjadi ajang seleksi, tetapi juga pengalaman berharga dalam membentuk kepribadian dan wawasan kebangsaan.

Bombana, SultraNET. | – Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi risiko bencana alam, Babinsa Koramil 1431-03/Poleang melaksanakan kegiatan penanaman pohon di lahan kosong yang terletak di Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana. Senin, (14/04/2025). Kegiatan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya tanah longsor dan mengurangi polusi udara di wilayah tersebut.

Pelda Adri selaku Babinsa Koramil 1431-03/Poleang menyampaikan bahwa penanaman pohon ini merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI terhadap kondisi lingkungan di wilayah binaannya.

“Penanaman pohon ini kami lakukan sebagai langkah nyata dalam mencegah tanah longsor dan polusi udara yang bisa membahayakan masyarakat,” ucapnya.

Kepala Dusun Desa Teppoe, Suparman, memberikan apresiasi atas keterlibatan Babinsa dalam kegiatan tersebut.

“Kami sangat mendukung kegiatan seperti ini karena dapat membawa manfaat jangka panjang bagi warga, khususnya dalam menjaga kelestarian alam di sekitar tempat tinggal kami,” ujar Suparman.

Sementara itu, Danramil 1431-03/Poleang, Kapten Inf Dahlah, menegaskan bahwa kegiatan penghijauan akan terus digalakkan sebagai program rutin yang melibatkan masyarakat.

“Kami akan terus mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup, sebab sinergi antara aparat dan warga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman,” tutup Danramil.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam mengantisipasi dampak negatif dari kerusakan lingkungan. Dengan sinergi antara TNI, aparat desa, dan masyarakat, upaya pelestarian lingkungan dapat berjalan secara berkelanjutan dan berdampak positif bagi generasi mendatang.

Kendari, Sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mengingatkan pentingnya disiplin dan kebersihan lingkungan kerja saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sultra yang digelar rutin setiap hari Senin di halaman Kantor Gubernur Sultra. Apel kali ini berlangsung pada Senin, 14 April 2025, bertepatan dengan pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Sultra di Kota Baubau.

Dalam arahannya, Sekda menyampaikan apresiasi kepada para ASN yang tetap hadir mengikuti apel meskipun sebagian besar pejabat eselon II sedang bertugas menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Baubau. Ia juga mengucapkan rasa syukur atas nikmat kesehatan yang memungkinkan para pegawai menjalankan pengabdian kepada masyarakat.

“Hari ini kita bersyukur bisa hadir dalam keadaan sehat. Meski banyak pejabat berada di Baubau mengikuti Musrenbang, kehadiran Bapak dan Ibu di sini menunjukkan komitmen terhadap kedisiplinan sebagai abdi negara,” kata Sekda Asrun Lio dalam sambutannya.

Ia menekankan pentingnya menjadikan apel sebagai bagian dari budaya kerja yang mencerminkan integritas dan tanggung jawab setiap perangkat daerah. Menurutnya, disiplin adalah kunci utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional.

“Disiplin tidak akan tercapai jika tidak dimulai dari masing-masing perangkat daerah. Apel bukan sekadar rutinitas, tetapi bentuk kedisiplinan yang harus dijaga meskipun tanpa perintah langsung,” tegasnya.

Dalam apel tersebut, turut hadir sejumlah pejabat dan pegawai, di antaranya Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, pejabat fungsional widyaiswara, serta ASN dari berbagai OPD lingkup Pemprov Sultra.

Sekda juga menegaskan bahwa ASN yang sedang menjalankan tugas kedinasan dalam rangka Musrenbang tidak boleh dianggap alpa. Sebaliknya, bagi pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan, akan dikenakan tindak lanjut sesuai aturan yang berlaku.

“Bagi mereka yang tidak hadir tanpa alasan jelas, itu menjadi catatan. Tapi bagi yang ikut Musrenbang, mereka tetap menjalankan tugas negara, jadi tidak bisa dikategorikan absen,” ujarnya.

Menjelang akhir arahannya, Sekda Asrun Lio mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kantor. Ia menyoroti masih banyaknya benda-benda seperti meja dan kursi yang diletakkan sembarangan di lorong-lorong gedung pemerintahan.

“Kita harus menunjukkan bahwa kantor pemerintah itu bersih, rapi, dan nyaman. Mohon segera rapikan lingkungan kerja masing-masing karena Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur akan melakukan inspeksi mendadak,” ucapnya.

Menurutnya, lingkungan kerja yang bersih mencerminkan semangat kerja dan pelayanan publik yang profesional. Ia berharap kebersihan dan kedisiplinan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya kerja di Pemprov Sultra.

“Dengan disiplin dan kebersihan, saya yakin kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sulawesi Tenggara,” tutupnya.

Apel gabungan hari Senin ini menjadi momentum penting bagi Pemprov Sultra untuk kembali menegaskan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam tubuh ASN, sekaligus menunjukkan kesiapan birokrasi daerah dalam mendukung kebijakan pembangunan yang lebih luas, termasuk melalui partisipasi aktif dalam Musrenbang RKPD 2026.

Bombana, Sultranet.com – Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia, Kopda Fandy Yudha Dilaga, melaksanakan pendampingan kepada petani dalam pengolahan lahan di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Minggu, (13/04/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan musim tanam selanjutnya sebagai bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Pendampingan dilakukan di lahan milik Bapak Jamaludin dengan total luas lahan dan luas tanam mencapai 3,5 hektare. Kopda Fandy aktif membantu proses pengolahan lahan, mulai dari penggemburan tanah hingga persiapan sistem irigasi sederhana, guna memastikan lahan siap ditanami padi pada musim tanam berikutnya.

Dalam keterangannya, Babinsa menyampaikan harapannya agar petani dapat mempersiapkan lahannya dengan optimal.

“Lahan harus disiapkan dengan baik untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Ini merupakan bagian dari kontribusi kita terhadap keberlangsungan pangan di daerah,” ujarnya.

Babinsa juga mengimbau petani agar tetap semangat menggarap sawah karena harga Gabah Kering Panen (GKP) saat ini cukup stabil, yakni Rp 6.500 per kilogram yang dibeli oleh Bulog maupun mitra Bulog.

“Harga yang kompetitif ini menjadi peluang bagi petani untuk meningkatkan kesejahteraannya,” ungkapnya.

Sementara itu, Bapak Jamaludin menyambut baik pendampingan yang dilakukan oleh Babinsa. Ia mengaku merasa terbantu dengan kehadiran aparat TNI di lapangan.

“Pendampingan seperti ini sangat bermanfaat, terutama dalam hal membantu dan motivasi mempersiapan lahan,” pungkasnya.