BOMBANA, Sultranet.com – Dinas Pertanian Kabupaten Bombana memberikan klarifikasi terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara mengenai program pengadaan sapi ternak tahun anggaran 2023. Klarifikasi ini disampaikan menjelang rencana unjuk rasa oleh Federasi Rakyat Indonesia (FRI) Komite Bombana, yang akan digelar di Kantor Dinas Pertanian. Sabtu, 13 April 2025.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian Bombana, Hasbi, menjelaskan bahwa proses pengadaan sapi dilakukan secara swakelola oleh kelompok ternak dan telah mengikuti prosedur yang berlaku. Namun, menurutnya, saat BPK melakukan pemeriksaan lapangan, para peternak tidak mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Akibatnya, sebagian sapi dalam kondisi dilepas di padang penggembalaan atau hutan sehingga tidak dapat ditemui oleh tim auditor.

“Saat tim BPK datang, peternak tidak sempat menyiapkan lokasi dan ternaknya karena tidak tahu sebelumnya. Sapi-sapi itu dilepas di kebun atau hutan, dan ini yang membuat tim tidak melihat langsung keberadaannya,” ujar Hasbi.

Karena hal tersebut, BPK RI Perwakilan Sultra kemudian merekomendasikan kepada Inspektorat Kabupaten Bombana untuk melakukan pemeriksaan lanjutan guna memastikan keberadaan fisik ternak dan keabsahan proses pengadaan.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Bombana, seluruh sapi yang diadakan dalam program tersebut dinyatakan benar-benar ada dan sesuai dengan dokumen pengadaan. Dalam laporan hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Inspektorat dan Kepala Inspektorat Ridwan, S.Sos., M.PW, serta telah ditembuskan kepada Pj. Bupati Bombana dan BPK RI Perwakilan Sultra, dijelaskan secara rinci jumlah dan kondisi ternak yang telah diberikan kepada kelompok penerima.

Hasbi memaparkan bahwa pengadaan sapi pada kelompok ternak Kube Kampung Tengah yang berlokasi di Desa Akacipong, Kecamatan Poleang Selatan, telah diverifikasi langsung pada 13 Juni 2024. Kelompok ini menerima sebanyak 15 ekor sapi yang terdiri dari 14 ekor betina dan 1 ekor jantan.

Sementara itu, Kelompok Ternak Malandahi Mandiri yang juga menjadi penerima bantuan, diperiksa pada 19 Juni 2024. Mereka terverifikasi menerima 25 ekor sapi, yang terdiri atas 21 ekor betina dan 4 ekor jantan.

“Data lapangan ini sudah diverifikasi oleh Inspektorat, dan semua dokumen serta bukti penerimaan telah lengkap. Tidak ada penyalahgunaan anggaran. Kami siap jika harus dievaluasi sesuai aturan,” tegas Hasbi.

Menanggapi tuntutan FRI yang mendesak evaluasi hingga pencopotan Kepala Dinas Pertanian Bombana, Hasbi menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap semua kritik dan masukan. Namun ia meminta agar informasi yang disampaikan ke publik tidak bersifat sepihak atau berdasarkan asumsi.

“Kami menghormati aspirasi masyarakat. Tapi perlu kami tekankan, program ini telah dijalankan dengan akuntabel dan transparan. Semua dokumen, bukti foto, berita acara, dan kelengkapan lainnya tersedia. Kami siap jika diminta menyerahkan semuanya,” jelasnya.

Ia menambahkan, program pengadaan sapi ternak ini adalah bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan peternak di wilayah Bombana. Dengan pola swakelola, kelompok peternak diberi kepercayaan penuh untuk mengelola bantuan tersebut sesuai kebutuhan dan karakteristik lokal.

“Prinsip kami adalah mendekatkan manfaat program langsung ke masyarakat. Kami berusaha membangun kepercayaan, dan itu yang terus kami jaga,” kata Hasbi.

Dengan adanya klarifikasi ini, Dinas Pertanian Bombana berharap publik mendapatkan informasi yang utuh dan akurat. Pemerintah daerah juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal program pemberdayaan masyarakat agar berjalan sesuai tujuan.

“Yang paling penting, masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Kami tidak ingin program ini berhenti hanya karena kesalahpahaman informasi,” pungkas Hasbi.

Baubau, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan komitmennya dalam pembangunan ketahanan pangan melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Palagi Mata, Kantor Wali Kota Baubau, pada 12 April 2025, dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Dalam forum strategis ini, Kepala Sub Bagian Perencanaan Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana, Herni, S.IP., menjadi salah satu peserta yang aktif memberikan masukan. Ia menekankan pentingnya integrasi program ketahanan pangan daerah dengan prioritas pembangunan di tingkat provinsi dan nasional, terutama dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

“Partisipasi aktif dalam Rakortekrenbang ini sangat penting untuk memastikan bahwa program ketahanan pangan di Kabupaten Bombana dapat selaras dengan perencanaan pembangunan di tingkat provinsi, sehingga upaya kita menjadi lebih efektif dan terintegrasi,” ujar Herni di sela-sela kegiatan.

Rakortekrenbang Sultra 2025 digelar sebagai upaya membangun sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, termasuk program prioritas yang akan didorong bersama pada tahun mendatang.

Forum ini membahas berbagai sektor strategis, salah satunya adalah ketahanan pangan yang kini menjadi perhatian besar di tengah ancaman krisis iklim, ketersediaan lahan, dan fluktuasi harga bahan pangan. Pemerintah Kabupaten Bombana melalui perwakilannya mendorong agar isu pangan tidak hanya dilihat sebagai persoalan lokal, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Herni menjelaskan bahwa tantangan ketahanan pangan di Bombana sangat kompleks. Selain keterbatasan lahan produktif di beberapa kecamatan, faktor cuaca ekstrem dan distribusi hasil pertanian yang belum merata turut memengaruhi kestabilan pasokan pangan. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor dan dukungan dari pemerintah provinsi sangat dibutuhkan.

“Melalui forum ini, kita bisa menyampaikan aspirasi daerah dan memastikan bahwa kebutuhan dan kondisi riil di lapangan dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan program pembangunan,” ujarnya.

Rakortekrenbang Sultra 2025 juga menekankan pentingnya pendekatan perencanaan yang inklusif dan berbasis data. Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat sistem informasi pembangunan dan meningkatkan kapasitas SDM perencana agar mampu merespons dinamika pembangunan yang semakin kompleks.

Dalam forum tersebut, seluruh perwakilan kabupaten/kota diminta mempresentasikan isu strategis di daerah masing-masing, termasuk capaian, kendala, serta rencana intervensi yang akan dilakukan. Hasil dari Rakortekrenbang ini nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap Rakortekrenbang ini dapat menjadi jembatan koordinasi yang efektif untuk mewujudkan pembangunan yang responsif, partisipatif, dan berkelanjutan. Termasuk di dalamnya adalah penguatan sektor pangan sebagai fondasi kemandirian ekonomi daerah.

Dengan keterlibatan aktif perangkat daerah seperti dari Kabupaten Bombana, Rakortekrenbang tidak hanya menjadi forum seremonial, tetapi juga ruang aktualisasi ide, evaluasi program, dan perencanaan konkret menuju Sultra yang lebih tangguh dan mandiri secara pangan.

Bombana, Sultranet.com– Dalam rangka mendukung ketersediaan air bersih bagi warga, Babinsa Koramil 1431-02/Kabaena bersama masyarakat Desa Rahadopi melaksanakan kegiatan karya bakti perbaikan pipa air bersih yang rusak, Sabtu (12/4/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sertu Mukmin dan berlangsung di wilayah Desa Rahadopi, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana.

Sebanyak 25 warga Desa Rahadopi turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut, bersama dengan anggota Koramil 02/Kabaena. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara TNI dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan ketersediaan air bersih yang selama ini menjadi kebutuhan vital warga.

Sertu Mukmin selaku Babinsa mengatakan bahwa perbaikan pipa ini dilakukan secara gotong royong, sebagai wujud kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Saya berharap warga dapat menjaga dan merawat fasilitas yang telah diperbaiki agar tetap berfungsi secara optimal.” Ucap Sertu Mukmin

Bati Tuud Koramil 1431-02/Kabaena, Peltu Muh. Haris menyampaikan bahwa kegiatan karya bakti ini merupakan bagian dari upaya nyata TNI untuk membantu masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan berkelanjutan,” ujarnya.

Kepala Desa Rahadopi, Bapak Jufri, memberikan apresiasi atas keterlibatan Babinsa dan seluruh pihak yang telah membantu perbaikan pipa.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kami. Semoga kolaborasi seperti ini terus berlanjut demi kesejahteraan warga,” ujar Jufri.

Sementara itu, Danramil 1431-02/Kabaena, Kapten Inf Efendi, menyampaikan bahwa karya bakti seperti ini adalah salah satu bentuk pengabdian TNI kepada rakyat.

“Kami akan terus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan solusi terhadap permasalahan sosial, termasuk dalam hal ketersediaan air bersih,” tutupnya.

Kendari – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Arinta Nila Hapsari, menegaskan pentingnya keberadaan Dekranasda untuk benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia menekankan bahwa Dekranasda tidak boleh sekadar menjadi lembaga formal, tetapi harus hadir dengan kontribusi nyata yang berdampak pada pelaku usaha kerajinan dan masyarakat secara luas.

“Intinya kita ingin Dekranasda Sultra ini benar-benar bermakna, memberikan kontribusi nyata, bukan hanya sekadar lembaga yang ada secara administratif,” ujar Arinta dalam pertemuan bersama jajaran pengurus Dekranasda, Senin, 14 April 2025.

Arinta menyoroti pentingnya pelaksanaan program kerja yang konkret dan berkelanjutan, bukan hanya seremonial. Ia berharap rencana yang telah disusun mampu diimplementasikan secara teknis di lapangan agar para pengrajin lokal mendapatkan dukungan nyata.

Menurutnya, setiap kepemimpinan memiliki gaya kerja berbeda, dan para pengurus harus mampu menyesuaikan diri dengan pola kerja yang sedang diterapkan saat ini. Salah satu fokus utama yang diusung adalah penyederhanaan sistem pembiayaan kegiatan.

“Kalau sebelumnya mungkin banyak bergantung pada kerja sama dengan dinas, ke depan kita akan coba jalankan beberapa kegiatan secara mandiri. Dinas tetap akan menjadi mitra, tetapi mungkin lebih kepada fasilitasi pendanaan,” jelasnya.

Pendekatan ini, lanjut Arinta, diharapkan membuat kegiatan Dekranasda menjadi lebih fleksibel, cepat terlaksana, dan tepat sasaran. Ia juga menekankan pentingnya keberanian untuk bergerak, tidak hanya menunggu, serta memastikan setiap kegiatan memiliki hasil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pengurus harus punya semangat inovatif dan mampu bergerak dengan cepat. Kita ingin setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki output dan outcome yang jelas,” tuturnya.

Dekranasda Sultra, kata Arinta, memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi kreatif dan sektor kerajinan di daerah. Oleh karena itu, sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat. Ia menyebut kolaborasi antara Dekranasda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pariwisata sangat krusial dalam memajukan industri kerajinan lokal.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Sekretaris Dekranasda Sultra, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta para ketua, wakil ketua, dan anggota Dekranasda Provinsi Sulawesi Tenggara. Diskusi berjalan dalam suasana terbuka, dengan sejumlah masukan disampaikan untuk penguatan program-program yang sudah direncanakan.

Arinta juga mendorong adanya pelatihan keterampilan yang berkelanjutan bagi pengrajin, pengembangan akses pasar baik lokal maupun digital, serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) bagi produk-produk kerajinan khas Sultra.

“Dengan langkah konkret ini, saya yakin peran Dekranasda tidak hanya terasa di atas kertas, tetapi bisa memberikan dampak nyata bagi para pelaku kerajinan di daerah,” katanya.

Dekranasda Sultra diharapkan mampu menjadi organisasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi kreatif di era saat ini. Perubahan pendekatan kerja yang lebih efisien dan tepat guna menjadi titik awal untuk mendorong kemajuan industri kerajinan yang berkelanjutan dan inklusif.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis di Pulau Kabaena sebagai bagian dari dukungan terhadap program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Pelayanan ini berlangsung selama dua hari di dua titik, yakni Desa Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan dan Desa Rahadopi, Kecamatan Kabaena, pada Rabu dan Kamis, 9–10 April 2025.

Kegiatan ini melibatkan enam kepala UPTD Balai Penyuluh KB, para penyuluh KB (PKB dan PLKB), serta seluruh staf dan tenaga PPPK yang bertugas di wilayah Pulau Kabaena. Mereka secara langsung memberikan layanan kepada masyarakat, dengan pendekatan yang humanis dan menjangkau seluruh kelompok sasaran program KB.

Kepala DPPKB Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si, mengatakan bahwa pelayanan ini menjadi bukti nyata dari komitmen institusinya dalam menyukseskan visi kepemimpinan daerah. Ia menekankan pentingnya pelayanan yang merata dan menyentuh langsung masyarakat, terutama di wilayah kepulauan seperti Kabaena.

“Kami dari DPPKB Bombana hadir langsung di tengah masyarakat Kabaena untuk memberikan pelayanan KB gratis yang optimal. Ini adalah bentuk dukungan kami terhadap program 100 hari kerja Bapak Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Lebih dari itu, ini adalah bagian dari upaya bersama membangun keluarga yang sehat dan berkualitas,” ujar Abdul Azis.

Pelayanan ini turut mendapat perhatian langsung dari Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, yang hadir meninjau pelaksanaan kegiatan. Keduanya menyampaikan apresiasi atas kinerja lapangan para penyuluh dan petugas KB yang dengan penuh dedikasi melayani masyarakat di daerah kepulauan.

“Kami sangat mengapresiasi kerja keras DPPKB dan seluruh jajaran di lapangan. Pelayanan seperti ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan. Kami akan terus hadir bersama masyarakat, memastikan bahwa program kerja kami benar-benar menyentuh dan bermanfaat,” kata Bupati Burhanuddin saat berada di lokasi.

Selain meninjau langsung, Bupati dan Wakil Bupati juga berdialog dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi, serta memberikan semangat kepada para tenaga penyuluh agar terus bekerja dengan hati. Kehadiran pimpinan daerah ini menambah semangat kerja jajaran DPPKB dalam memberikan pelayanan yang maksimal.

Masyarakat pun menyambut baik program ini. Warga merasa terbantu dengan kehadiran pelayanan KB gratis di wilayah mereka, yang selama ini tidak selalu mudah diakses karena keterbatasan geografis. Beberapa warga bahkan mengaku baru pertama kali mendapatkan pelayanan KB langsung dari pemerintah daerah.

“Terima kasih sudah datang jauh-jauh memberikan pelayanan di desa kami. Kami sangat terbantu, apalagi semua dilakukan secara gratis dan langsung oleh petugas yang ramah,” ujar salah seorang ibu rumah tangga di Desa Rahadopi.

Pelayanan KB gratis ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga, serta pengendalian jumlah penduduk secara berkelanjutan. DPPKB Bombana juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pendekatan aktif ke desa-desa, terutama di wilayah yang sulit dijangkau, guna memastikan semua warga mendapatkan hak pelayanan yang sama.

Ke depan, program serupa akan terus digelar secara berkala di wilayah lain dalam Kabupaten Bombana. Pemerintah daerah menargetkan pemerataan pelayanan KB dan edukasi keluarga berencana sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing.

BOMBANA, SULTRANET.COM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bombana menggelar Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Forum ini berlangsung pada Kamis, 10 April 2025, di ruang rapat utama Bappeda Bombana dan dihadiri para Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Forum ini menjadi agenda penting bagi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memastikan program kerja antar-OPD berjalan selaras, terarah, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Kepala Bappeda Bombana, Husrifnah Rahim, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah melalui koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah.

“Forum ini bertujuan mempertajam indikator serta target kinerja program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu, kami juga menyelaraskan pendanaan berdasarkan pagu indikatif masing-masing OPD,” kata Husrifnah dalam sambutannya.

Menurutnya, forum ini menjadi ruang strategis untuk menyesuaikan rencana kerja perangkat daerah dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD di tingkat kecamatan. Dengan begitu, perencanaan pembangunan bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dari tingkat paling bawah.

Lebih lanjut ia menjelaskan, hasil dari forum perangkat daerah ini akan menjadi salah satu landasan utama dalam penyempurnaan rancangan RKPD dan rencana kerja (Renja) OPD untuk Tahun Anggaran 2026. Harapannya, perangkat daerah dapat mengintegrasikan hasil pembahasan forum ke dalam dokumen perencanaan masing-masing, sehingga tidak ada lagi program yang tumpang tindih maupun menyimpang dari tujuan pembangunan daerah.

“Kami berharap seluruh OPD memanfaatkan forum ini untuk berkoordinasi lebih intensif, menyusun program prioritas, dan menghindari tumpang tindih kegiatan, sehingga program pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran,” ujar Husrifnah.

Ia juga menyampaikan bahwa forum ini merupakan implementasi dari amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga RKPD yang bersifat tahunan.

Di sisi lain, forum ini juga menjadi media koordinasi antarsektor untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya penyelarasan program, kegiatan dan pendanaan, target-target prioritas pembangunan daerah dapat dicapai lebih cepat dan terukur.

Forum Perangkat Daerah ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam membangun sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif, terukur, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Proses ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam merancang masa depan daerah secara bersama-sama.

Melalui forum ini, seluruh OPD didorong untuk tidak hanya sekadar menyusun program tahunan, tetapi juga menyelaraskan setiap rencana kerja dengan arah kebijakan jangka panjang daerah. Ini sekaligus menjadi momen refleksi atas pelaksanaan program pembangunan sebelumnya agar ke depan, perencanaan yang disusun benar-benar menjawab tantangan dan kebutuhan daerah.

Kegiatan berlangsung dalam suasana dinamis dan produktif, dengan diskusi terbuka serta pertukaran pandangan yang konstruktif antarpeserta. Forum ini menjadi salah satu langkah nyata menuju perencanaan yang adaptif, inklusif, dan pro rakyat.

Dengan semangat kolaborasi dan sinergi, Forum Perangkat Daerah RKPD 2025 diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan Kabupaten Bombana yang berdaya saing dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bombana kini resmi membuka layanan Poli Spesialis Paru untuk memberikan kemudahan akses pengobatan bagi masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan. Layanan ini tersedia setiap hari, mulai Senin hingga Sabtu, dengan dokter spesialis paru, dr. Estiani Ningsih, Sp.P, yang siap melayani pasien secara profesional. (10/4/2025)

Kehadiran Poli Spesialis Paru di bawah Badan Layanan Umum (BLU) RSUD Kabupaten Bombana diharapkan mampu menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini harus bepergian ke luar daerah hanya untuk mendapatkan layanan serupa. Penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, asma, tuberkulosis (TBC), hingga penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) kini bisa ditangani lebih cepat dan dekat dengan rumah.

Direktur BLU RSUD Kabupaten Bombana, drg. Riswanto, M.KM, menyampaikan bahwa layanan Poli Paru juga sudah terintegrasi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dengan begitu, peserta BPJS Kesehatan bisa langsung memanfaatkan layanan ini sesuai ketentuan yang berlaku.

“Poli Spesialis Paru di BLU RSUD Kabupaten Bombana sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi, pasien yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS bisa langsung memeriksakan diri tanpa perlu biaya tambahan,” ujar drg. Riswanto.

Ia menambahkan bahwa kerja sama dengan BPJS Kesehatan merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat, khususnya di wilayah Bombana dan sekitarnya. Menurutnya, akses yang mudah ke layanan spesialis sangat penting dalam penanganan dini penyakit-penyakit kronis seperti TBC dan PPOK yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus keluar daerah. Ini bagian dari upaya kami untuk mendekatkan layanan dan memperkuat fungsi rumah sakit sebagai garda terdepan pelayanan publik,” jelasnya.

Dengan dokter spesialis yang telah terjadwal setiap hari, RSUD Bombana ingin memastikan kebutuhan pasien dapat dilayani secara maksimal. Pasien bisa berkonsultasi langsung untuk mendapatkan diagnosa, terapi, hingga edukasi terkait pengelolaan penyakit paru secara berkelanjutan.

Poli Paru ini juga menjadi bagian dari penguatan layanan spesialistik di RSUD Bombana yang terus berbenah dalam memenuhi standar pelayanan medis modern. Dengan status sebagai BLU, rumah sakit ini dituntut memberikan layanan yang prima dan akuntabel kepada masyarakat.

“Ke depan kami akan terus mengembangkan layanan spesialis lainnya agar masyarakat Bombana tidak lagi harus mencari pengobatan keluar daerah,” tambah drg. Riswanto.

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait jadwal praktik, prosedur administrasi, atau layanan medis lainnya, BLU RSUD Kabupaten Bombana menyediakan layanan informasi melalui WhatsApp resmi di nomor +6281-2856-7443.

Langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mendekatkan layanan vital ke tengah masyarakat. Dengan hadirnya Poli Spesialis Paru, RSUD Bombana diharapkan mampu memberikan solusi kesehatan yang cepat, tepat, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus bergerak cepat (Gercep) menuntaskan program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Salah satu fokus utama adalah pengentasan kemiskinan ekstrem yang kini mulai direalisasikan melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan bantuan penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di seluruh wilayah Pulau Kabaena. (10/4)

Dalam kunjungan kerjanya yang pertama ke Pulau Kabaena, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada warga dan pengelola Bumdes setempat. Total sebanyak 698 keluarga penerima manfaat (KPM) menerima BLT untuk periode Januari hingga Maret 2025 dengan nilai total Rp628.200.000. Sementara itu, penyertaan modal diberikan kepada 28 Bumdes dengan nilai anggaran sebesar Rp4.222.928.000.

“Penyerahan BLT ini untuk 698 KPM di seluruh Pulau Kabaena, hanya untuk tiga bulan yakni Januari hingga Maret. Total bantuannya Rp628 juta lebih. Untuk penyertaan modal Bumdes, ada 28 Bumdes yang menerima dengan total anggaran lebih dari Rp4,2 miliar,” ujar Burhanuddin saat ditemui usai penyerahan bantuan.

Mantan Kadis PU dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara itu menegaskan bahwa penyaluran bantuan tidak hanya akan berhenti di Pulau Kabaena. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan menyalurkan bantuan serupa untuk wilayah Rumbia, Rarowatu, hingga Poleang.

“Dalam beberapa waktu ke depan, bantuan serupa juga akan kami serahkan di wilayah Rumbia, Rarowatu, termasuk wilayah Poleang. Semua ini adalah bagian dari program 100 hari kerja kami,” tambah Burhanuddin.

Langkah ini disambut positif oleh jajaran pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bombana, M. Hadi Rahardjo Putra, S.IP menjelaskan bahwa penyaluran BLT ini juga dirangkaikan dengan penyerahan penyertaan modal Bumdes sebagai bagian dari program ketahanan pangan desa.

“Penyerahan BLT Dana Desa ini tidak berdiri sendiri. Ini dirangkaikan dengan bantuan penyertaan modal untuk Bumdes yang merupakan implementasi dari program ketahanan pangan desa,” jelas Hadi Rahardjo.

Menurutnya, sinergi antara bantuan langsung kepada warga dan penguatan kelembagaan ekonomi desa menjadi kunci dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan di Kabupaten Bombana.

Senada dengan itu, Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Bombana, Abady Makmur menilai langkah ini sebagai strategi terarah dan menyeluruh. Ia menyebut program ini sekaligus mendukung visi pengembangan desa berbasis potensi lokal.

“Penyerahan bantuan ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dalam kerangka 100 hari kerja Pak Bupati dan Wakil Bupati. Penyaluran penyertaan modal Bumdes juga menjadi bagian penting dari misi mereka dalam pengembangan one village one product,” terang Abady.

Ia menyebut bahwa penguatan Bumdes sangat penting sebagai motor penggerak ekonomi desa yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara kolektif.

Program 100 hari kerja Pemerintah Kabupaten Bombana dinilai memberikan harapan baru bagi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah terluar seperti Kabaena. Penyaluran BLT dan penyertaan modal bukan hanya memenuhi aspek sosial, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi lokal agar masyarakat desa dapat tumbuh mandiri secara ekonomi.

Dengan menyasar keluarga prasejahtera dan pengembangan unit usaha desa, Bupati Burhanuddin dan Wakil Bupati Ahmad Yani terus menunjukkan komitmen kuat dalam membangun daerah dari pinggiran. Dukungan langsung kepada warga dan penguatan Bumdes diharapkan menjadi pondasi awal dalam mewujudkan visi Bombana yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Pewarta : Abdul Muis

Sultranet.com, Kolaka Utara – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, Rabu (9/4). Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel di Kolaka Utara dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), pelaku usaha, organisasi kepemudaan, serta pemangku kepentingan lainnya.

Musrenbang ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan dokumen perencanaan pembangunan tahunan dengan arah kebijakan jangka menengah yang akan dijalankan oleh kepala daerah terpilih. Konsultasi publik RPJMD juga menjadi tahapan awal dalam menyerap masukan masyarakat guna menyempurnakan rancangan arah pembangunan Kolaka Utara lima tahun ke depan.

“Untuk RKPD, ini adalah rangkaian panjang yang dimulai dari tingkat desa dan kecamatan. Hari ini, kita berada di tingkat kabupaten sebagai forum penyempurnaan. Ada lebih dari 800 usulan yang masuk, mayoritas menyoroti kebutuhan di sektor infrastruktur,” kata Kepala Bappeda Kolaka Utara, Ir. Ikhwan.

Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan konsultasi publik RPJMD ini dilakukan karena kepala daerah yang baru telah terpilih. Menurutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah harus ditetapkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah.

“Proses RPJMD ini masih panjang. Kita baru di tahap rancangan awal. Tapi yang penting, RKPD 2026 harus tetap selaras dengan arah pembangunan dalam RPJMD. Meski RKPD disusun lebih dahulu, arah dan rohnya harus satu,” jelasnya.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar semua pihak dalam menyusun pembangunan daerah ke depan. Menurutnya, forum ini bukan sekadar agenda tahunan, tapi kesempatan untuk menyatukan visi dan komitmen dalam mewujudkan Kolaka Utara yang lebih baik.

“Kita punya visi besar: Kolaka Utara madani, maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Madani mencerminkan masyarakat yang harmonis dan religius. Maju berarti kita tidak boleh stagnan. Berdaya saing artinya kita harus siap bersaing dengan daerah lain. Dan berkelanjutan menandakan semua pembangunan harus berpihak pada lingkungan dan generasi masa depan,” ujarnya.

Ia kemudian merinci tujuh fokus utama yang akan menjadi fondasi RPJMD ke depan. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pendidikan dan kesehatan. Kedua, penguatan sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Ketiga, pemerataan layanan dasar hingga ke pelosok. Keempat, pembangunan infrastruktur strategis seperti bandara dan pelabuhan.

Kelima, pengembangan ekonomi digital dan pelayanan publik berbasis teknologi. Keenam, pelestarian lingkungan hidup, dan terakhir, pemberdayaan tokoh agama dan lembaga keagamaan sebagai penguat moral dan sosial masyarakat.

“Pembangunan bukan hanya tentang membangun jalan dan gedung, tapi juga soal memperkuat jiwa dan moral masyarakat. Karena itu, pesantren, tokoh agama, dan lembaga keagamaan akan mendapat perhatian dalam RPJMD,” tambahnya.

Jumarding juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak mungkin dicapai tanpa keterlibatan semua pihak. Pemerintah, menurutnya, hanya salah satu elemen dari keseluruhan proses yang harus melibatkan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, hingga kelompok muda.

“Kita ingin pembangunan yang merata, dari pesisir Pakue hingga pelosok Wawo. Tidak boleh ada yang tertinggal. Kritik dan masukan dari masyarakat adalah energi kita untuk melangkah lebih jauh,” pungkasnya.

Musrenbang RKPD dan Konsultasi Publik RPJMD ini menjadi bukti komitmen Pemkab Kolaka Utara dalam menyusun perencanaan pembangunan yang inklusif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dengan kolaborasi dan semangat gotong royong, harapan untuk menjadikan Kolaka Utara sebagai daerah yang maju dan sejahtera perlahan mulai diletakkan pondasinya.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat melalui kegiatan panen garam bersama warga di Desa Wumbulasa, Kecamatan Kabaena Utara, Rabu, 9 April 2025.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dan Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, bersama unsur Forkopimda, Pj. Sekda Bombana, jajaran OPD, TP PKK, Camat Kabaena Utara, Kepala Desa Wumbulasa, tokoh masyarakat, serta ratusan warga setempat. Panen dilakukan di lahan tambak milik masyarakat yang selama ini menjadi salah satu sumber penghidupan utama warga pesisir.

Bupati dan Wakil Bupati tidak hanya hadir secara simbolis, namun juga turut turun langsung ke lokasi tambak, menyapa petambak, dan ikut memanen garam bersama masyarakat sebagai bentuk dukungan nyata terhadap sektor garam rakyat. Kehadiran pimpinan daerah ini menjadi suntikan semangat bagi para petambak untuk terus mengembangkan potensi sumber daya alam secara mandiri dan berkelanjutan.

“Produksi garam masyarakat merupakan salah satu sektor penting dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Hari ini kami hadir bukan sekadar seremonial, tapi sebagai bentuk komitmen kami dalam memperjuangkan kesejahteraan petambak dan keberlangsungan industri garam lokal,” ujar Bupati Burhanuddin di sela-sela kegiatan.

Ia mengapresiasi kerja keras masyarakat Wumbulasa dalam mengelola tambak garam secara swadaya dan konsisten. Menurutnya, sektor garam merupakan potensi strategis yang harus terus dikembangkan melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan mitra usaha.

Wakil Bupati Ahmad Yani turut menegaskan bahwa Pemkab Bombana telah menyusun sejumlah program konkret untuk mendukung penguatan usaha garam rakyat, mulai dari penyediaan peralatan panen, pembangunan gudang penyimpanan, pelatihan peningkatan kualitas produksi, hingga fasilitasi pemasaran ke luar daerah.

“Kami melihat kualitas garam dari Wumbulasa sangat potensial. Dengan dukungan pemerintah dan kerja sama masyarakat, garam Bombana bisa bersaing di pasar regional bahkan nasional,” ungkap Ahmad Yani.

Kegiatan panen juga diselingi dengan dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat petambak. Dalam dialog tersebut, warga menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan alat produksi, perbaikan akses distribusi, dan tantangan cuaca ekstrem yang sering mengganggu proses panen.

Menanggapi hal itu, Pemkab Bombana berkomitmen untuk segera menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan. Pemkab juga akan mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan petambak agar dapat mengakses program-program pemberdayaan dari pusat dan provinsi.

Panen garam di Wumbulasa menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa berbasis potensi lokal. Pemerintah berharap, inisiatif serupa bisa diperluas ke desa-desa pesisir lainnya yang memiliki potensi tambak garam.

Selain sebagai komoditas ekonomi, sektor garam juga dinilai mampu menciptakan lapangan kerja lokal dan mendorong tumbuhnya usaha mikro di sekitar wilayah produksi. Ke depan, Pemkab Bombana menargetkan terwujudnya ekosistem industri garam rakyat yang terpadu, berdaya saing, dan berorientasi pasar.

Dengan langkah nyata ini, Pemkab Bombana berharap industri garam tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh menjadi sektor unggulan yang menyokong ketahanan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.