DPRD Muna sepakat Tolak Penyertaan Modal untuk PDAM

MUNA, SultraNET. | Usulan anggaran sebesar Rp 2 miliar buat penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Muna ditolak oleh DPRD. Anggaran tersebut selanjutnya dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

” Untuk itu Kita kembalikan ke Pemkab untuk digunakan pada program lain. Kalau untuk penyertaan modal di PDAM tidak boleh,” kata  Irwan.

La Irwan, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Muna mengatakan pada media ini, kamis (24/01/2019) bahwa penyertaan modal itu ditolak lantaran pihak PDAM belum melakukan presentase untuk penggunaan dana itu.

Ditambah lagi bila untuk kebutuhan air bersih telah dianggarkan melalui dana pinjaman di bank sebesar Rp 10 miliar.

“Bagaimana mau ada penyertaan modal lagi, sementara untuk air bersih sudah ada pinjaman. Ini menjadi rancu,”  katanya.

Lanjut politisi Hanura itu, anggaran Rp 10 M untuk perpipaan itu melekat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Namun, bila nantinya pekerjaan tersebut telah selesai, maka akan diserahkan ke PDAM sebagai penyertaan modal Pemkab.

“PDAM yang akan kelola sebagai penerima manfaat” bebernya.

Sementara itu, Ketua DPRD Muna, Abdul Radjab Biku menerangkan, pengalihan usulan anggaran Rp 2 miliar itu merupakan suara dari seluruh fraksi yang dibawa paska rapat gabungan komisi.

“Alasanya sangat jelas. Karena kalau pekerjaan nantinya yang di PU itu selesai, maka akan diserahkan ke PDAM sebagai penyertaan modal,” jelasnya.



Hari Ini, ARS Resmi Melantik Satu PAW Anggota DPRD Sultra

Kendari, SultraNET. | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Tenggara (Sultra), Abdul Rahman Saleh (ARS), hari ini resmi melantik dan mengambil sumpah Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa bakti periode 2014-2019 di Sekertariat DPRD Sultra.

Anggota DPRD Sultra yang dilantik yakni Bandung L, SP politisi Partai Hanura, menggantikan Muh. Ferry Anggiawan, SE yang mundur dari anggota DPRD Sultra dan maju di Caleg  DPD RI.

Dalam sambutanya, Senin (21/1/2019) Abdul Rahman Saleh  berharap  Anggota DPRD yang baru saja dilantik  agar  cepat menyesuaikan diri dengan tugas-tugas melalui peran komisi masing-masing.

“Sedianya sodara Bandung L,SP agar cepat menyesuaikan diri dengan tugas-tugas melalui peran komisi masing-masing,” ungkap Rahman Saleh

Bukan hanya itu, Ketua DPRD Sultra juga mengucapkan selamat bertugas kepada saudara Bandung,L SP serta  segera melaksanakan tugas dengan baik dalam  mendengarkan aspirasi rakyat yang ada di dapilnya.

“Sekali lagi selamat atas pelantikan saudara Bandung, SP sebagai PAW, dan saya harap bisa cepat menyesuaikan di komisinya,” tegasnya

Untuk di ketahui, pelantikan PAW anggota DPRD Sultra tersebut,  turut dihadiri oleh Gubernur Sultra, Ali Mazi dan Forkopimda Sultra.



Safei-Jayadin dan Lis Elianti, Hari Ini Resmi di Lantik Gubernur

Kendari, SultraNET. | Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi hari ini resmi melantik dan mengambil sumpah Bupati dan Wakil Bupati Kolaka, Ahmad Safei dan Muhammad Jayadin dengan Wakil Bupati Buton, Lis Elianti di Aula Bahteramas kantor Gubernur.Selasa (15/1/2019)

Dalam sambutannya Gubernur Sultra menyampaikan, setelah pelantikan, tidak ada lagi jeritan dukung-mendukung. Semua masyarakat yang ada di daerah masing-masing merupakan tanggung jawab bupati dan wakil bupati yang baru dilantik dan di ambil sumpahnya ini.

“Hari ini tidak ada lagi jeritan, semua harus mendukung pasangan yang sudah dilantik ini, jangan lagi ada batasan antara masyarakat pendukung dan masyarakat yang tidak mendukung saat Pilkada lalu,” ucap Ali Mazi dalam sambutanya.

Bukan hanya itu, semua yang menyatukan niat, gerak, dan langkah bagi kemajuan daerah masing-masing serta kesejahteraan masyarakyat yang dipimpin. Inilah saatnya untuk melangkah bersama guna membangun daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap saudara bupati dan wakil bupati untuk dapat saling bahu membahu secara harmonis, bersinergi, saling mengisi, dan melengkapi dalam membangun daerah, karena harapan masyarakat ada di pundak saudara,”tandasnya.

Khusus untuk pelantikan wakil Bupati Buton, kata Ali Mazi, saudari Lis Elianti merupakan hasil pemilihan wakil bupati melalui mekanisme pemilihan oleh anggota DPRD dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Buton lalu.

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah Bupati dan Wakil Bupati Kolaka dengan Wakil Bupati Buton dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Provinsi Sulawesi Tenggara serta Kepala Daerah lainnya yakni, Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa dan Bupati Konawe Selatan H. Surunuddin Dangga.

Reporter : Yuda



KPU Buka Pendaftaran Relawan Demokrasi

Kendari, SultraNET. | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), dalam meningkatkan partisipan masyarakat menghadapi Pemilu 2019 mendatang di berbagai basis, membuka penerimaan Relawan Demokrasi yang dimulai sejak 14 hinga 16 Januari.

Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Asril,S.Sos.,MSi saat ditemui diruang kerjanya mengatakan, KPU Kendari dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Pileg dan Pilpres mendatang, membuka penerimaan Relawan Demokrasi guna mendukung serta mensukseskan pemilu mendatang.

“Jumlah yang dibutuhkan sebanyak 55 orang yang terdiri dari basis, Pemilih Pemula, Basis Pemilih Muda, Basis Komunitas, Basis Perempuan, Basis Keagamaan, Basis Penyandang disabilitas, Basis Marginal, Basis Keluarga,Pemilih Berkebutuhan Khusus dan Pemilih Warga Internet (Netizen) dan setiap basis akan beranggotakan sebanyak 5 orang” terang Asril .

Mengenai syarat yang dibutuhkan, Lanjut Asril, berdasarkan Surat Pengumuman Nomor: 09/PP.05.3_PU/7471/KPU_Kot/2019 tentang pembentukan Relawan Demokrasi Se-Kota Kendari yaitu, Foto Copy KTP, Ijazah SLTA atau sederajat, Pas foto 4×6 4 lembar, Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik, Curicullum Vitae, Terdaftar Sebagai Pemilih yang dibuktikan dengan Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih dari PPS.

“Adapun jadwal pendaftaranya akan dimulai pada tanggal14 sampai 16 Januari, seleksi administrasi 17- 18, Jadwal Wawancara calon tanggal 19 sampai 21, Pengumuman Hasil Seleksi Adminstrasi pada pada tanggal 22 Januari dan pembekalan pada tanggal 23 sampai 24 ” jelas Asril

Dirinya berharap dalam penerimaan Relawan. Masyarakat Kota Kendari dapat berpartisipasi penuh dan terlibat dalam penerimaan Relawan Demokrasi, guna mensukseskan pesta demokrasi mendatang.

“Kami berharap orang-orang yang masuk dalam Relawan Demokrasi ini betul betul memiliki sifat Independent dan tidak terlibat mendukung salah satu calon yang akan tampil, kemudian memiliki Integritas yang tinggi” harapnya



Awal Jaya Bolombo : Edi Ridwan masih Sekwan Muna Yang Sah

Raha, SultraNET. | Pergantian sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan DPRD) Muna menjadi sorotan ketua komisi 1, Awal Jaya Bolombo. Kamis (10/01/2019).

Bolombo sapaan akrab Awal Jaya Bolombo geram dengan pernyataan Plt. Kepala BKPSDM, Rustam terkait pergantian Sekretaris Dewan (Sekwan) tanpa harus melalui persetujuan DPRD.

Ia menilai Rustam membuktikan kualitasnya tidak mampu memimpin instansi yang mengurusi Aparatur Sipil Negara (ASN). Awal menyebut Rustam tidak paham aturan terkait pergantian Sekwan.

Sebagai rujukan disebutkan aturan sesuai PP no 11 pasal 127 angka 4 yang menjadi landasan pergantian lalu PP no.11 mengatur tentang manajemen PNS sementara PP 18 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Plt kepala BKPSDM jangan setengah-setengah baca aturan. PP 11 itu seharusnya dibaca dari angka 1, itu untuk calon pejabat hasil lelang. Memang benar hanya dikonsultasikan ke pimpinan dewan sebelum PPK menetapkan salah satu pejabatnya, ” ucapnya.

Bahkan konsultasi yang dilakukan pihak BKPSDM pada pimpinan dewan dianggap telah melecehkan lembaga DPRD karena itu dilakukan hanya via ponsel itupun melalui Kepala Bappeda, La Mahi.

“DPRD itu bukan lembaga kaleng-kaleng. Jangan seenaknya saja, konsultasi lewat telepon. Lagian, surat yang disampaikan perihalnya bukan itu pergantian Sekwan, tetapi hanya pemberitahuan rotasi”,Tambahnya.

Ia menyebut secara kolektif DPRD lewat komisi 1 masih tetap menganggap belum ada pergantian. Sekwan yang sah disebutnya masih tetap dijabat Edi Ridwan.

“Kita akan tetap hearing, agar jelas mana aturan yang resmi. Karena itu, Komisi I akan memanggil pihak BKPSDM, ” pungkasnya. (rustam)



Target Lolos DPR RI, Rusda Machmud Intensifkan Sosialisasi

Kendari, SultraNET. | Masa Kampanye Pemilu 2019 yang tersisa tiga bulanan lagi dimanfaatkan betul oleh Rusda Mahmud, salah satu Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara dari Partai Demokrat, dengan melakukan sosialisasi dan konsolidasi diseluruh wilayah pemilihannya.

Hal itu disampaikan oleh mantan Bupati Kolaka Utara (Kolut) dua periode itu kepada Awak media, Minggu 6 Januari 2o18.

“Kami mulai bergerak sejak tanggal 2 Januari 2019 lalu, Ini sesuai dengan nomor urut saya, yakni nomor 2,” ujar Ketua Dewan Pengawas Partai Demokrat itu.

Di kesempatan tersebut kader terbaik Partai Demokrat Sultra ini, juga mengajak semua masyarakat yang mempunyai hak pilih, untuk menggunakan hak pilihnya dengan melihat secara menyeluruh rekam jejak calon wakilnya di DPR RI, DPR provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

“Sehingga, kedepannya rakyat tidak boleh susah. Ini juga sesuai dengan tagline dari Partai Demokrat yaitu ‘Rakyat tidak boleh susah,” jelas Rusda Mahmud.

Untuk diketahui, Rusda Mahmud merupakan sosok yang berperan penting dalam pengembangan Kabupaten Kolaka Utara, yang telah menjadikan daerah tersebut sebagai kabupaten yang dikenal makmur dan memiliki daya saing dengan daerah-daerah lain di Provinsi Sultra, khsususnya daerah yang bersaman mekar menjadi daerah otonom baru.

Sejak tahun 2007 Rusda Mahmud terpilih menjadi orang nomor Satu di Kolaka Utara, di awal pemekaran Kolaka Utara memiliki 6 kecamatan, yakni Lasusua, Pakue, Batu Putih, Ranteangin, Ngapa dan Kodeoha awalnya Enam kecamatan diwilayah paling Utara Sultra tidak pernah dipersiapkan untuk menjadi sebuah kabupaten.

Sejak periode pertama memimpin Kolaka Utara, kondisi keterbatasan Infrastruktur yang lebih awal ditangani menjadi priorotas, guna mewujudkan wajah Ibukota. Sehingga pembangunan dapat dikatakan dipusatkan di ibukota kecamatan Lasusua.

Arah kebijakan pembangunan terutama ditujukan pada pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran, jalan dan jembatan demi menjalin aksesibilitas antar wilayah, barulah pada periode kedua Rusda Mahmud sedikit demi sedikit program diarahkan untuk pembangunan di kecamatan-kecamatan. (HR)



Musdalub II Hanura Sultra tetapkan Wa Ode Nurhayati (WON) sebagai Ketua Terpilih

Kendari, SultraNET. | Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) II Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sulawesi Tenggara yang di gelar di salah satu Hotel di Kota Kendari (05/01/2019) Resmi Menetapkan Waode Nur Hayati, S.Sos (WON) sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Sulawesi Tenggara Partai besutan Wiranto itu.

Dalam sambutannya Ketua Bidang OKK DPP Partai Hanura, Benny Ramdhani saat membuka kegiatan musyawarah tersebut mengungkapkan salah satu alasan DPP menyetujui usulan DPC Hanura se Sultra yang mengusulkan WON sebagai Ketua DPD Sultra karena Mantan Anggota DPR RI itu dinilai memiliki komitmen Untuk membesarkan Partai Hanura di Sulawesi Tenggara.

“Dia tidak Nyaleg loh kok mau Ngurus partai untuk Lima tahun Kedepan, ini salah satu Penilaian DPP sehingga memberikan Rekomendasi Tunggal kepada Ibu Wa Ode (WON.red) Katanya.

Senator DPD-RI itu berpesan kepada seluruh Kader partai Hanura se Sulawesi Tenggara untuk mendukung kepengurusan yang bakal dibentuk Ketua DPD terpilih sehingga target pencapaian Partai Hanura pada Pileg  dan Pilpres 2019 dapat tercapai.

“Saya harap semua Kader Hanura dapat menyatukan dukungan kepada ketua terpilih agar program Hanura segera terealisasi sehingga menjadikan Partai ini diperhitungkan di Sulawesi Tenggara” Bebernya

Dijumpai terpisah usai Musdalub, Ketua DPC Bombana, Suritman, S.Pd menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas terpilihnya WON sebagai Ketua, menurutnya hal itu membawa harapan baru bagi segenap pengurus khususnya para Caleg yang bakal berkompetisi di Pilcaleg 2019 mendatang.

“Ibu Ketua terpilih ini salah satu Tokoh Politik Nasional, dan kepemimpinannya tentu tidak diragukan, saya percaya dengan konsep pemberdayaan dan program pro rakyat  yang beliau tawarkan itu dapat membawa Hanura menjadi partai besar di Sulawesi Tenggara ini.” Pungkasnya



41 Calon DPD Belum Mengambil APK, KPUD Bombana Himbau LO segera Konfirmasi

Bombana, SultraNET. | Ruang depan kantor KPU Kabupaten Bombana terlihat sesak dipenuhi tumpukan alat peraga kampanye (APK) peserta pemilu. Puluhan bagasi berbobot puluhan kilogram yang masih terkemas rapi itu didominasi APK milik calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang belum sempat diambil oleh Leason Officer (LO) para kandidat.

Diketahui, Kamis (3/1/2019) lalu, telah dilakukan acara penyerahan APK kepada peserta Pemilu yang ada di Bombana. Dari 15 parpol yang berkompetisi di daerah itu, tersisa tiga yang belum hadir menerima APK nya, yang berisi baliho dan spanduk. “PDIP, PSI dan PBB,” sebut Abdi Mahatma, komisioner KPU Kabupaten Bombana.

Sedangkan dari calon perseorangan, baru 8 orang yang sudah menerima secara resmi, yakni Agusalim Sapri, Ahmad Syahrul Nippo, Muh Jafar, Samsu, H. Supomo, Yusran Silondae, Yani Muluk dan La Ode Bariun. “ Masih 41 yang belum mengutus LO nya ke KPU. Kalau LO Capres, sudah semua mengambil,” tambah Abdi.

Komisioner yang membidangi urusan kampanye Pemilu 2019 ini menjelaskan, sesuai amanah UU 7 2017 yang diturunkan ke PKPU 33 soal kampanye hingga SE 1096 terkait juknis kampanye disebutkan bahwa KPU menfasilitasi pengadaan APK kepada peserta Pemilu dengan jumlah dan jenis tertentu.

“Tugas kami mengadakan sudah tuntas, sekarang kami serahkan ke Peserta pemilu untuk dipasang di titik-titik lokasi yang sudah kami tentukan. Kami berharap APK ini bisa diambil dan dipasang, mumpung saat ini masih cukup waktu dalam masa kampanye,” beber mantan jurnalis tersebut.

Khusus kepada calon DPD, Kordiv Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM dan Parmas KPU Kabupaten Bombana ini mengimbau agar mengutus LO-nya untuk mengambil APK yang sudah tersimpan sejak akhir tahun 2018 tersebut. Syaratnya, bagi siapapun yang diutus untuk hadir mengambil agar menyertakan mandat yang diteken diatas materai oleh kandidat ataupun LO tingkat provinsi.

“Begitupun dengan parpol yang belum hadir, diimbau pula agar segera mengutus pengurusnya atau LO parpol yang sudah tercatat di KPU Bombana untuk segera mengambil APK-nya. “Terlihat tidak elok jika tertumpuk saja di KPU, sementara negara sudah menggelontorkan dana besar untuk mengadakan semua ini,” pungkas Abdi.



PTUN Jakarta Tolak Permohonan Hanura Kubu Daryatmo dan Sudding

Jakarta, SultraNET. | Kuasa Hukum DPP Partai Hanura kubu Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekjen Herry Lontung Siregar, Petrus Selestinus mengatakan pihak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, telah Menolak Permohonan Keputusan Fiktif Positif dari kubu Daryatmo dan Sarifuddin Sudding, pada Kamis, (17/5/2018).

Dengan membacakan Putusan Perkara Permohonan No. 12/PTUN-JKT/2018, Tentang Keputusan Fiktif Positif terkait Kepengurusan DPP Partai Hanura versi kubu Daryatmo dan Sarifuddin Sudding yang dimohonkan ke Pengadilan PTUN Jakarta agar dinyatakan sebagai Kepengurusan yang sah dari DPP Partai Hanura.

Adapun alasan Majelis Hakim PTUN Jakarta menolak Permohonan Fiktif Positif yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Jakarta pada 17 April 2018 oleh Daryatmo dan Sarifuddin Sudding oleh karena Permohonan Keputusan Fiktif Positif menurut Majelis Hakim PTUN Jakarta menyalahi aturan UU.

“Disamping itu apa yang dituntut Daryatmo dan Sudding dalam Keputusan Fiktif Positif itu sedang digugat dalam Perkara Gugatan No. 24/G/PTUN/2018/JKT, yang proses persidangannya sedang berlangsung. Substansi Permohonan Keputusan Fiktif Positif meminta pengesahan Kepengurusan DPP Partai Hanura hasil Munaslub tanggal 18 Januari 2018 mempersoalkan keabsahan Kepngurusan DPP Partai Hanura hasil Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 17 Januari 2018,” kata Pertrus dalam rilis yang diterima wartawan di Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Menurut Petrus, Daryatmo dan Sudding dalam Permohonannya mengajukan bukti surat dari P.1- P.36 dan 3 (tiga) orang saksi fakta dan saksi ahli 2 (dua) orang, sementara Termohon (Kemhukham) mengajukan 1 saksi ahli.

Lebih lanjut ia menjelaskan, permohonan yang diajukan adalah meminta agar Majelis Hakim mengesahan Pengurus DPP Partai Hanura hasil Munaslub tanggal 18 Januari 2018. Majelis Hakim mendasarkan penolakan Permohonan Daryatmo dan Sudding pada Perma No. 18 Tahun 2018 yang mengatur tentang syarat formal untuk mengajukan Permohonan Keputusan Fiktif Positif.

“Menurut Majelis Hakim PTUN Jakarta bahwa Permohonan Pengesahan tidak boleh memohon untuk membatalkan Keputusan Pejabat yang telah ada dan sedang digugat dalam perkara PTUN atau menjadi obyek sengketa” Urainya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon (Daryatmo dan Sudding) bukanlah permohonan fiktif positif, dikarenakan ada sengketa kepengurusan yang sedang diperiksa juga di PTUN Jakarta yaitu dalam Perkara Gugatan TUN No.24/G/2018/PTUN.JKT.

“Akhirnya Majelis Hakim mengetok palu setelah membacakan amar putusannya yaitu: Permohonan Pemohon (Daryatmo dan Sudding) tidak dapat diterima dan menghukum Pemohon (Daryatmo dan Sudding) membayar biaya perkara,” Papar Petrus.

Ia menambahkan, Putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta sekaligus membuktikan bahwa Daryatmo dan Sudding tidak memiliki legal standing untuk mengatasnamakan DPP Partai Hanura, menunjukan DPP Partai Hanura hasil Munaslub Daryatmo dan sudding tidak diakui Majelis Hakim dan tidak diakui Menteri Hukum dan HAM. (Indonesiakoran)



Seorang Pemuda Nekat Hadang Mobil Cabup Kolaka Saat Iring Iringan

Kolaka, SultraNET. | (13/05/2018) Ada yang menarik saat iring-iringan kendaraan pendukung Pasangan  calon Bupati dan Wakil Bupati kolaka Asmani Arif dan Syahrul Beddu melintasi jl. Raya poros kolaka pomalaa, tampak warga sangat antusias menyaksikan jejeran kendaraan yang di prediksi ribuan kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

Iring-iringan itu bakal menuju lapangan Pateda Pomalaa untuk berkampanye, bahkan tampak seorang pemuda nekat menghampiri dan berupaya bisa bersalaman dengan Dr. Asmani Arif, SE., ME yang berada didalam kendaraannya dan disambut tos oleh Calon Bupati Kolaka itu.

Imam Gunawan salah seorang pemuda yang antusias itu menuturkan bahwa kampanye pasangan yang bertagline BERANI kali ini nampak lebih buming dari kampanye kampanye sebelumnya.

“Hari ini terlihat banyak sekali pendukung” Tuturnya penuh semangat