Bombana, Sultranet.com – Riuh sorak dan gelak tawa warga berpadu dengan semangat para prajurit saat Koramil 1431-02/Kabaena menggelar nonton bareng (nobar) pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 di Kantor Koramil 1431-02/Kabaena, Jalan Poros Teomokole–Rahadopi, Kelurahan Teomokole, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, Minggu (21/06/2026). Kegiatan sederhana namun penuh makna ini menjadi wadah kebersamaan yang mempertemukan TNI dan masyarakat dalam suasana akrab dan kekeluargaan.

Puluhan warga bersama personel Koramil tampak memadati lokasi nobar untuk menyaksikan pertandingan bergengsi tingkat dunia tersebut. Suasana penuh keakraban terlihat sejak awal hingga akhir pertandingan, di mana para penonton saling berinteraksi dan berbagi semangat mendukung tim favorit mereka.

Peltu Muhammad Haris selaku Bati Tuud Koramil 1431-02/Kabaena mengatakan bahwa kegiatan nobar ini tidak hanya bertujuan memberikan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana memperkuat komunikasi sosial antara TNI dengan warga binaan.

“Melalui kegiatan nonton bareng ini, kami ingin menghadirkan suasana kebersamaan yang positif antara TNI dan masyarakat. Sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan berbagai kalangan, sehingga momentum ini sangat baik untuk mempererat silaturahmi, menjaga kekompakan, dan membangun kedekatan emosional dengan warga,” ujar Peltu Muhammad Haris.

Sementara itu, Irfan, salah seorang warga yang hadir dalam kegiatan tersebut, mengaku senang dan mengapresiasi inisiatif Koramil 1431-02/Kabaena yang telah menyediakan ruang kebersamaan bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia secara bersama-sama.

“Kami merasa sangat senang bisa menyaksikan pertandingan Piala Dunia bersama anggota TNI. Selain menambah keseruan menonton, kegiatan seperti ini juga membuat hubungan antara masyarakat dan TNI semakin dekat. Kami berharap kegiatan positif seperti ini dapat terus dilaksanakan di masa mendatang,” ungkap Irfan.

Melalui kegiatan nobar tersebut, Koramil 1431-02/Kabaena kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dengan suasana yang hangat, penuh kekeluargaan, dan semangat sportivitas, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat persatuan serta menciptakan hubungan yang harmonis antara TNI dan masyarakat di wilayah Kepulauan Kabaena.

Bombana, Sultranet.com – Di bawah terik matahari pagi, suasana penuh keakraban terlihat di Desa Batu Putih, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana, Kamis (18/6/2026). Anggota Koramil 1431-03/Poleang bersama pemerintah desa dan warga setempat bergotong royong menanam pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekaligus upaya mencegah terjadinya banjir di masa mendatang.

Kegiatan yang berlangsung sederhana namun sarat makna tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Batu Putih, personel Koramil 1431-03/Poleang yakni Sertu Andi Tassaka dan Sertu Nur Bais, Kepala Dusun I, Kepala Dusun II, serta sejumlah warga yang turut ambil bagian dalam aksi penghijauan. Dengan cangkul dan bibit pohon di tangan, mereka bekerja bersama tanpa memandang perbedaan, demi satu tujuan yang sama: menjaga alam tetap lestari.

Bagi masyarakat Desa Batu Putih, pohon bukan sekadar tanaman. Pohon adalah penjaga keseimbangan alam yang mampu menahan erosi, menyerap air hujan, serta memberikan kesejukan bagi lingkungan sekitar. Kesadaran itulah yang mendorong warga dan aparat TNI untuk turun langsung menanam bibit-bibit pohon yang diharapkan kelak tumbuh besar dan memberikan manfaat bagi generasi berikutnya.

Sertu Andi Tassaka mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat agar semakin peduli terhadap lingkungan. Menurutnya, menjaga alam harus dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan.

“Pohon yang kita tanam hari ini mungkin belum bisa kita rasakan manfaatnya secara langsung. Namun beberapa tahun ke depan, pohon ini akan menjadi pelindung bagi lingkungan, menyimpan cadangan air, dan membantu mencegah banjir. Inilah bentuk kepedulian kita untuk anak cucu di masa depan,” ungkapnya.

Semangat kebersamaan yang tercermin dalam kegiatan tersebut menjadi bukti kuat bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan tugas bersama seluruh elemen masyarakat. Melalui aksi penghijauan ini, Koramil 1431-03/Poleang berharap tumbuhnya pohon-pohon baru juga diiringi dengan tumbuhnya kesadaran kolektif untuk merawat alam, sehingga Desa Batu Putih tetap hijau, asri, dan terbebas dari ancaman bencana lingkungan.

Sultranet.com, Bombana – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, tengah menghadapi sorotan dari berbagai pihak setelah mencuat polemik pemberhentian seorang relawan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga berkaitan dengan tuduhan perselingkuhan. Di saat yang sama, Forum Komunikasi Marhaenis Bombana juga mengklaim mengantongi sejumlah data yang diduga menunjukkan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan dapur MBG tersebut. Polemik ini mencuat di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Sabtu (13/06/2026).

Perhatian publik pertama kali tertuju pada pemberhentian relawan perempuan berinisial N. Relawan tersebut mengaku mengetahui dirinya telah diberhentikan bukan melalui pemberitahuan resmi dari pengelola maupun yayasan mitra, melainkan dari informasi yang disampaikan rekan kerjanya.

Menurut N, saat itu dirinya telah bersiap untuk bekerja seperti biasa sebelum menerima telepon yang mengabarkan bahwa posisinya telah digantikan orang lain.

“Saya juga kaget. Waktu itu saya sudah bersiap mau pergi kerja, tiba-tiba ditelepon teman. Dia bilang, ‘kenapa ini, sudah dicari penggantimu’. Dari situ saya baru tahu kalau ternyata saya sudah diberhentikan,” ungkap N.

N mengaku keberatan dengan proses pemberhentian tersebut. Ia menilai tidak pernah menerima surat pemberhentian resmi maupun menandatangani kontrak kerja yang mengatur mekanisme hubungan kerja selama menjadi relawan.

“Saya tidak pernah menandatangani surat kontrak atau perjanjian kerja sejak awal masuk. Kemudian sampai sekarang saya juga tidak pernah menerima surat pemberhentian kerja secara resmi. Tiba-tiba saja saya sudah dianggap diberhentikan,” katanya.

Tak hanya mempersoalkan prosedur pemberhentian, N juga membantah dugaan perselingkuhan yang disebut menjadi alasan dirinya tidak lagi dilibatkan dalam kegiatan dapur MBG.

Ia mengaku memiliki bukti percakapan melalui aplikasi WhatsApp yang menurutnya dapat menjelaskan konteks komunikasi yang sebenarnya terjadi.

“Saya punya bukti chat yang bisa menjelaskan bagaimana komunikasi itu sebenarnya terjadi. Karena itu saya tidak terima jika kemudian saya dituduh melakukan perselingkuhan,” ujarnya.

Menurut N, tuduhan tersebut telah berdampak pada nama baiknya dan menimbulkan rasa malu di lingkungan tempat dirinya bekerja.

Menanggapi hal tersebut, Kepala SPPG Lantari Jaya, Zulham, membenarkan adanya pemberhentian terhadap relawan berinisial N. Namun ia menegaskan bahwa kewenangan terhadap relawan berada di bawah yayasan mitra yang bekerja sama dengan SPPG.

“Surat tersebut yang mengeluarkan adalah pihak yayasan mitra kepada relawan, karena dalam hal ini yang berwenang terhadap relawan yakni mitra yayasan. Di semua dapur yang ada di Bombana, setahu saya memang tidak ada perjanjian kerja seperti itu,” jelas Zulham.

Ia juga membantah bahwa keputusan pemberhentian dilakukan secara tiba-tiba tanpa proses klarifikasi.

“Keputusan pemberhentian saya lakukan melalui konfirmasi langsung kepada N di dalam office,” katanya.

Zulham mengungkapkan bahwa relawan tersebut sebelumnya pernah menerima Surat Peringatan (SP) pertama terkait persoalan yang berbeda dari kasus yang saat ini menjadi perhatian.

“SP1 untuk saudari N sudah pernah kami keluarkan, akan tetapi itu terkait kasus yang berbeda,” ujarnya.

Terkait alasan pemberhentian, Zulham menyebut keputusan diambil setelah adanya temuan komunikasi berulang antara relawan tersebut dengan seorang pria yang telah berstatus sebagai suami orang lain.

“Peringatan kedua, saudari N sendiri tahu kalau ini sudah kedua kalinya dia didapati berkomunikasi dengan laki-laki yang merupakan suami orang yang sama. Jadi yayasan mitra mengambil keputusan tersebut karena dalam SPPG tidak mengindahkan dan melarang keras yang namanya perselingkuhan,” tegasnya.

Di tengah polemik pemberhentian relawan, sorotan terhadap SPPG Lantari Jaya semakin menguat setelah Forum Komunikasi Marhaenis Bombana menyatakan telah mengantongi sejumlah data yang diduga berkaitan dengan pelanggaran SOP dalam operasional dapur MBG.

Salah satu pengurus forum tersebut, Michael, mengatakan pihaknya memiliki dokumentasi berupa foto dan video yang diklaim dapat menjadi dasar untuk menempuh langkah hukum.

“Kami sudah mengantongi data. Kami memiliki data-data valid berupa foto maupun video yang dapat menjadi dasar untuk melakukan langkah hukum terhadap dapur ini,” tegas Michael.

Menurutnya, forum saat ini sedang menyusun berbagai dokumen pendukung sebelum menyampaikan laporan kepada instansi terkait. Selain itu, pihaknya juga berencana menyampaikan laporan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Terkait adanya data tersebut, Zulham membenarkan bahwa dokumentasi yang dimaksud memang pernah diperoleh pihak forum. Namun ia memilih menjadikan temuan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan sistem pengelolaan dapur ke depan.

“Itu menjadi bahan evaluasi bagi kami. Harapannya ke depan pengelolaan dapur bisa semakin baik dan hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi,” ungkapnya.

Meski demikian, rincian foto maupun video yang diklaim dimiliki Forum Komunikasi Marhaenis Bombana belum dipublikasikan kepada publik. Karena itu, substansi dugaan pelanggaran SOP tersebut masih menunggu proses klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.

Pewarta: Idris Hayang

Sumber: Media Sebangsa

Bombana, Sultranet.com  – Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Bangun Nawoko, menegaskan bahwa Babinsa merupakan ujung tombak TNI Angkatan Darat yang memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program pemerintah. Penegasan tersebut disampaikan saat melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kodim 1431/Bombana, Kamis (11/6/2026), yang berlangsung di Makodim 1431/Bombana, Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana.

Kedatangan Pangdam XIV/Hasanuddin didampingi Danrem 143/Halu Oleo Brigjen TNI R. Wahyu Sugiarto, S.I.P., M.Han., bersama sejumlah Pejabat Utama Kodam dan Korem. Rombongan disambut Kasdim 1431/Bombana Mayor Arm Bambang Wardianto, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., unsur Forkopimda, prajurit TNI, serta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang LXIV Kodim 1431/Bombana.

Dalam arahannya kepada seluruh prajurit dan Persit, Pangdam menekankan pentingnya peran Babinsa sebagai garda terdepan TNI AD di tengah masyarakat. Menurutnya, keberadaan Babinsa menjadi faktor penting dalam menyukseskan berbagai program prioritas pemerintah yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Saya berharap para Babinsa mendukung program Presiden, baik pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan jembatan di wilayah, maupun program ketahanan pangan. Saya bangga dan percaya Babinsa mampu bekerja maksimal untuk menyukseskan program-program tersebut,” tegas Mayjen TNI Bangun Nawoko di hadapan para prajurit.

Selain menyoroti tugas kewilayahan, Pangdam juga mengingatkan seluruh prajurit dan keluarga besar Persit agar senantiasa menjaga integritas, disiplin, dan menjauhi segala bentuk kegiatan ilegal yang dapat merugikan diri sendiri maupun institusi. Ia menegaskan bahwa profesionalisme dan kepatuhan terhadap aturan merupakan kunci utama dalam menjaga kehormatan prajurit TNI.

“Hindari kegiatan ilegal apa pun. Ibu-ibu Persit jangan mengikuti arisan bodong, dan para prajurit teruslah bekerja sesuai aturan di militer hingga masa pensiun. Saya menyampaikan rasa hormat, bangga, dan terima kasih atas sambutan luar biasa dari keluarga besar Kodim 1431/Bombana,” ujarnya.

Arahan tersebut mendapat sambutan antusias dari prajurit dan Persit sebagai motivasi untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara secara profesional, loyal, dan bertanggung jawab.

Bombana, Sultranet.com – Kebahagiaan terpancar dari wajah para santri Pondok Pesantren Khaerussunan NW di Kelurahan Aneka Marga, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana. Dalam rangka memperingati HUT ke-69 Kodam XIV/Hasanuddin, Kodim 1431/Bombana mewujudkan akses air bersih bagi pesantren melalui pembangunan sumur bor yang diresmikan pada Selasa (2/6/2026).

Program TNI Manunggal Air Bersih tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan mendasar yang selama ini dirasakan oleh warga pesantren. Kehadiran sumber air bersih baru diharapkan mampu mendukung berbagai aktivitas para santri, mulai dari kebutuhan ibadah, kebersihan lingkungan, hingga keperluan sehari-hari.

Dandim 1431/Bombana melalui Perwira Seksi Teritorial, Kapten Inf Nyoman Admika, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program TNI AD yang sejalan dengan kebijakan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) serta rangkaian peringatan HUT ke-69 Kodam XIV/Hasanuddin.

“Program TNI Manunggal Air Bersih ini sejalan dengan program Bapak KASAD dan dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-69 Kodam XIV/Hasanuddin dengan tema *‘Kodam XIV/Hasanuddin Profesional Bersama Rakyat Menuju Indonesia Maju’*. Kami berharap fasilitas ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi para santri dan masyarakat sekitar,” ujar Kapten Nyoman.

Ketua Yayasan Pondok Pesantren Khaerussunan NW Kabupaten Bombana Ustadz Saifuddin, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas perhatian yang diberikan Kodam XIV/Hasanuddin dan Kodim 1431/Bombana kepada Pondok Pesantren Khaerussunan NW. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi hadiah yang sangat berarti bagi seluruh keluarga besar pesantren.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kodam XIV/Hasanuddin dan Kodim 1431/Bombana yang telah membangun sumur bor di lingkungan pesantren. Selama ini, keterbatasan sumber air bersih menjadi salah satu kendala yang kami hadapi dalam menunjang aktivitas para santri, baik untuk kebutuhan ibadah, kebersihan maupun kegiatan sehari-hari. Kehadiran sumur bor ini merupakan anugerah yang sangat berarti bagi kami,” ungkapnya.

Ia menambahkan, bantuan tersebut menunjukkan bahwa TNI tidak hanya hadir menjaga kedaulatan negara, tetapi juga peduli terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi kepedulian dan pengabdian TNI yang selalu hadir membantu mengatasi kesulitan rakyat. Semoga bantuan ini menjadi amal jariyah dan membawa keberkahan bagi seluruh prajurit Kodam XIV/Hasanuddin. Selamat HUT ke-69 Kodam XIV/Hasanuddin, semoga semakin jaya, profesional, dan selalu dicintai rakyat,” tutupnya.

Bombana, Sultranet.com – Pembangunan Jembatan Perintis Garuda di Dusun Lemboeya 1, Desa Rompu-Rompu, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana terus dikebut. Pengerjaan Jembatan yang digagas oleh Kodim 1431/Bombana tersebut kini memasuki tahap perakitan dan pengecoran tiang pancang jembatan. Minggu (31/5/2026).

Jembatan sepanjang 50 meter itu dibangun sebagai solusi atas kebutuhan akses transportasi yang lebih aman dan layak bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada jalur penghubung antara Desa Rompu-Rompu dan Desa Biru. Kehadiran jembatan Gantung Perintis ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.

Di lapangan, personel TNI dari Koramil 1431-03/Poleang bersama masyarakat terlihat bahu-membahu melaksanakan berbagai tahapan pekerjaan konstruksi. Semangat gotong royong yang ditunjukkan warga menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat proses pembangunan jembatan yang dinantikan sejak lama tersebut.

Babinsa Desa Rompu-Rompu, Serka Ali Asri, menyampaikan apresiasinya terhadap partisipasi aktif masyarakat yang terus memberikan dukungan selama proses pembangunan berlangsung. Menurutnya, keterlibatan warga mencerminkan tingginya kepedulian terhadap pembangunan infrastruktur yang akan memberikan manfaat besar bagi kehidupan sehari-hari.

“Kami sangat mengapresiasi semangat dan dukungan masyarakat. Kehadiran Jembatan Perintis Garuda ini merupakan harapan bersama untuk meningkatkan akses dan kesejahteraan warga. Dengan kerja sama yang baik antara TNI dan masyarakat, kami optimistis pembangunan dapat berjalan lancar dan selesai sesuai target,” ujar Serka Ali Asri.

Sementara itu, Kepala Dusun Lemboeya 1, Ismail, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas pembangunan jembatan tersebut. Ia menilai kehadiran Jembatan Perintis Garuda akan menjadi sarana vital yang mempermudah aktivitas masyarakat serta meningkatkan konektivitas antarwilayah.

“Kami sangat mendukung dan berterima kasih atas pembangunan jembatan ini. Sudah lama masyarakat menantikan akses yang lebih aman dan mudah. Kami berharap pengerjaannya dapat segera rampung sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh seluruh warga,”ungkap Ismail.

Dengan progres pekerjaan yang terus berjalan, Jembatan Perintis Garuda diharapkan segera menjadi ikon pembangunan di Kecamatan Poleang Utara sekaligus membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat Desa Rompu-Rompu dan Desa Biru dalam mendukung aktivitas sosial maupun perekonomian daerah.

WAKATOBI, sultranet.com | Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Wakatobi periode 2026–2027, Sahwan, menanggapi polemik dugaan penyalahgunaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di STAI Wakatobi, Sabtu (24/05/2026).

Sahwan menilai pengelolaan dana beasiswa yang bersumber dari negara tersebut seharusnya dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan pertanyaan di kalangan penerima manfaat.

“Kami menilai pengelolaan KIP-K di STAI Wakatobi harus berjalan secara transparan kepada penerima manfaat, agar diketahui ke mana anggaran tersebut dipergunakan,” ujar Sahwan.

Sebelumnya, Forum Mahasiswa STAI Wakatobi secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, penggelapan, dan penipuan terkait pengelolaan dana KIP-K STAI Wakatobi Tahun Anggaran 2022 hingga 2025 ke Kejaksaan Negeri dan Polres Wakatobi pada Selasa (19/05/2026).

Berdasarkan laporan mahasiswa, pada tahun 2022 terdapat 43 mahasiswa penerima KIP-K di STAI Wakatobi dengan nilai bantuan sebesar Rp6,6 juta per mahasiswa. Dana tersebut dicairkan melalui rekening pribadi masing-masing penerima.

Namun, mahasiswa mengaku setelah pencairan setiap semester terjadi pemotongan dana sebesar Rp2,4 juta hingga Rp3 juta oleh pihak kampus melalui bendahara. Dari jumlah tersebut, Rp1,25 juta disebut digunakan untuk pembayaran SPP, sementara sisanya diklaim sebagai tabungan persiapan wisuda mahasiswa.

“Beberapa laporan mahasiswa menunjukkan adanya indikasi penyelewengan anggaran pendidikan yang merugikan teman-teman mahasiswa,” katanya.

Persoalan semakin mencuat setelah muncul dugaan penarikan dana sebesar Rp38 juta dari rekening yayasan oleh mantan pembantu bendahara pada 24 September 2025. Penarikan itu disebut terjadi hanya beberapa hari setelah pergantian kepengurusan yayasan pada 12 September 2025 dan diduga dilakukan tanpa penjelasan terbuka kepada mahasiswa.

Menanggapi hal tersebut, Sahwan mendesak Kapolres Wakatobi dan Kepala Kejaksaan Negeri Wakatobi bekerja secara profesional untuk segera melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana KIP-K tersebut.

“Kami berharap Kapolres Wakatobi dan Kepala Kejaksaan Negeri Wakatobi bekerja secara profesional dalam mengusut kasus ini serta segera melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait. Bagaimanapun, ini menyangkut pendidikan teman-teman penerima manfaat KIP-K di STAI Wakatobi,” tegasnya.(ADM)

WAKATOBI, sultranet.com | Formatur sekaligus Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Wakatobi periode 2026–2027 resmi ditetapkan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam pada Sabtu, 23 Mei 2026.

Penetapan tersebut merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) HMI Cabang Wakatobi Tahun 2026 yang sebelumnya digelar di Aula Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Dalam rapat harian PB HMI yang berlangsung pada Jumat, 22 Mei 2026, Sahwan resmi ditetapkan sebagai Formatur/Ketua Umum HMI Cabang Wakatobi setelah melalui serangkaian proses administrasi dan pengajuan berkas ke PB HMI. Terpilihnya Sahwan dinilai menjadi cerminan kuatnya dukungan kader serta semangat kolektif untuk membawa HMI Cabang Wakatobi ke arah yang lebih progresif dan solid di masa mendatang.

Usai penetapan tersebut, Sahwan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan proses Konfercab hingga penetapan dirinya sebagai formatur.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung saya dan bekerja keras dalam menyukseskan kegiatan ini. Harapan saya ke depannya, kita akan terus saling berbenah demi kemajuan HMI Cabang Wakatobi,” ujar Sahwan.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi internal organisasi agar HMI Cabang Wakatobi semakin maju, solid, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat maupun kader HMI.

“Melalui konsolidasi yang lebih kuat, kami ingin membawa HMI Cabang Wakatobi menjadi organisasi yang lebih bernilai dan mampu memberikan kontribusi nyata, terutama bagi kader HMI itu sendiri,” tambahnya.(ADM)

WAKATOBI, Sultranet.com – Polemik internal di STAI Wakatobi kembali memasuki babak baru. Setelah memenangkan perkara gugatan di Pengadilan Negeri Wangi-Wangi, Pengurus Yayasan Hasanah Wakatobi kini mempertimbangkan untuk menempuh langkah hukum balik terhadap eks pengelola kampus. Hal tersebut disampaikan Ketua Yayasan Hasanah Wakatobi, H. Arhawi, dalam konferensi pers yang digelar di kampus STAI Wakatobi, Kamis (21/5/2026), didampingi Sekretaris Yayasan La Umuri serta Ketua STAI Wakatobi Sarni, SH., MH.

Arhawi mengungkapkan, pihak yayasan menghormati seluruh proses hukum yang telah berjalan hingga keluarnya putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi pada 20 Mei 2026 dengan nomor perkara 19/Pdt.G/2025/PN Wangi-wangi yang menolak seluruh gugatan eks pengurus lama.

“Selama proses berjalan kami taat terhadap hukum, dan Alhamdulillah pengadilan telah memutuskan menolak gugatan pihak eks pengelola,” ujar Arhawi.

Menurutnya, hasil putusan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bersama tim kuasa hukum yayasan untuk mengambil langkah hukum lanjutan terhadap pengurus lama yang sebelumnya dipimpin Dr. Suruddin dkk.

“Setelah kami berkonsultasi dengan pendamping hukum, insyaallah kami juga mempertimbangkan melakukan gugatan balik terkait berbagai hal, terutama menyangkut pengelolaan kampus yang selama ini terkesan tidak terkontrol oleh yayasan,” katanya.

Arhawi menilai, selama kepengurusan sebelumnya, terdapat sejumlah persoalan administrasi dan tata kelola yang perlu dievaluasi. Bahkan, pihak yayasan juga menyoroti dugaan persoalan pengelolaan dana KIP-K mahasiswa hingga penarikan dana kampus sebesar Rp38 juta setelah pergantian pengurus.

“Jika ditemukan unsur melawan hukum, tentu langkah hukum akan kami tempuh demi mengembalikan nama baik dan citra STAI Wakatobi di mata publik,” tegas mantan Bupati Wakatobi itu.

Selain itu, Arhawi menyebut pihaknya kini fokus melakukan pembenahan internal kampus, termasuk memperbaiki tata kelola administrasi dan meningkatkan profesionalisme lembaga pendidikan tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan peluang program pemerintah bagi perguruan tinggi, termasuk akses beasiswa untuk mahasiswa.

Sementara itu, Ketua STAI Wakatobi Sarni menyebut putusan pengadilan menjadi penegasan bahwa kebijakan yayasan dalam melakukan pergantian pengurus telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Langkah hukum ini pada dasarnya sudah jelas. Kecuali jika pihak penggugat menempuh upaya banding, maka perkara yang sama sulit untuk dipersoalkan kembali,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, eks pengurus STAI Wakatobi menggugat Yayasan Hasanah Wakatobi terkait pemberhentian pengurus lama dan pengangkatan pengurus baru. Selain menggugat di Pengadilan Negeri Wangi-Wangi, pihak eks pengurus juga sempat mengajukan gugatan di PTUN, namun seluruh gugatan tersebut ditolak.

WAKATOBI, sultranet.com | Polemik internal STAI Wakatobi hingga kini terus bergulir dan semakin melebar. Setelah dilaporkan mahasiswa terkait dugaan penyalahgunaan dana Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), mantan Ketua STAI Wakatobi, Dr. Suruddin, kembali menjadi sorotan usai menggelar wisuda mahasiswa dengan mengatasnamakan kampus berbeda.

Prosesi wisuda tersebut diketahui dilaksanakan secara daring di kediaman pribadi Dr. Suruddin menggunakan nama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) At-Taqwa Gegerkalong Bandung. Sementara sebagian mahasiswa yang mengikuti wisuda disebut masih tercatat sebagai mahasiswa STAI Wakatobi.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat terkait legalitas akademik, status administrasi mahasiswa, hingga kewenangan penyelenggaraan wisuda di tengah konflik kepemimpinan kampus yang belum sepenuhnya selesai.

Sebelumnya, Forum Mahasiswa STAI Wakatobi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana KIP-K ke Kejaksaan Negeri dan Polres Wakatobi. Dalam laporan tersebut, mahasiswa menyebut nama Dr. Suruddin bersama sejumlah mantan pengelola kampus lainnya.

Mahasiswa menyoroti dugaan pemotongan dana KIP-K sebesar Rp2,4 juta hingga Rp3 juta setiap pencairan semester. Dana itu disebut digunakan untuk pembayaran SPP dan tabungan wisuda mahasiswa.

Menanggapi laporan tersebut, Dr. Suruddin justru mengaku siap diperiksa aparat penegak hukum. Ia menegaskan seluruh dokumen pengelolaan dana KIP-K lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya sebenarnya butuh dipanggil oleh polisi dan kejaksaan, dokumen saya lengkap,” ujar Dr. Suruddin saat ditemui di kediamannya, usai menobatkan Wisudawan, Rabu (20/05/2026).

Ia membantah tuduhan bahwa dana tersebut merupakan tabungan wisuda semata. Menurutnya, dana yang dipotong dari beasiswa mahasiswa digunakan untuk kebutuhan pendidikan seperti pembayaran SPP, seminar, hingga program praktik lapangan (PPL).

“Itu bukan biaya tabungan wisuda. Ada biaya SPP, seminar dan PPL yang digunakan untuk kebutuhan mahasiswa,” katanya.

Selain dugaan pengelolaan dana KIP-K, polemik STAI Wakatobi juga dipicu sengketa kepengurusan Yayasan Hasanah Wakatobi yang berujung pada pergantian pimpinan kampus.

Dr. Suruddin sebelumnya sempat menggugat pergantian tersebut melalui jalur hukum. Namun, gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Pengadilan Negeri (PN) dikabarkan ditolak.

Meski demikian, pihak Dr. Suruddin tetap mengklaim langkah-langkah yang dilakukan, termasuk perpindahan mahasiswa dan pelaksanaan wisuda, bertujuan menyelamatkan mahasiswa agar tidak dirugikan akibat konflik internal kampus.

Suruddin mengaku mahasiswa STAI Wakatobi yang mengikuti wisuda di kampus berbeda merupakan keputusan mahasiswa itu sendiri. Ia menyebut sejumlah mahasiswa datang ke rumahnya meminta solusi agar tetap dapat melanjutkan proses akademik mereka.
Awalnya, kata dia, semua mahasiswa direncanakan dialihkan ke STAI YPIQ Baubau. Namun ada perbedaan jurusan sehingga akhirnya sebagian diarahkan ke STIT At-Taqwa Gegerkalong Bandung.

Ia juga mengaku sempat dihubungi pihak Kopertais untuk membantu menyelamatkan mahasiswa agar tidak menjadi korban konflik internal kampus yang berkepanjangan. (ADM)