Kendari, sultranet.com— Upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara berlangsung khidmat meski diguyur hujan gerimis. Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, tampil sebagai Inspektur Upacara dalam momen penting ini yang mengusung tema nasional “Polri untuk Masyarakat”.

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Polri, TNI, PNS Polri, Satpol PP, Damkar, Senkom Mitra Polri, dan Basarnas. Upacara juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan tokoh penting di Provinsi Sultra, termasuk Ketua DPRD, Kapolda Sultra dan jajaran, Danrem 143 Halu Oleo, Kajati, Kepala BIN Daerah, Kepala BNN, Ketua Pengadilan Tinggi dan Tinggi Agama, Danlanal Kendari, Danlanud Halu Oleo, serta Sekda Provinsi Sultra dan para pimpinan instansi vertikal. Bertindak sebagai Komandan Upacara, AKBP Tendri Wardi, S.Pt., S.IK., M.H., Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Sultra.

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa peringatan Hari Bhayangkara bukan sekadar seremonial, melainkan refleksi terhadap pengabdian Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

“Tema ‘Polri untuk Masyarakat’ bukan hanya semboyan, melainkan panduan moral dan operasional bagi setiap insan Bhayangkara,” ujar Gubernur.

Ia menyampaikan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Sultra relatif aman, namun tantangan seperti konflik agraria, penyebaran hoaks, kejahatan jalanan, unjuk rasa, hingga penyalahgunaan narkoba harus tetap diantisipasi secara serius.

“Polri tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah, TNI, lembaga hukum, dan masyarakat adalah kunci menjaga stabilitas,” tegasnya.

Gubernur Andi Sumangerukka juga menyoroti peran Polri dalam mendukung program-program prioritas pemerintah, termasuk ketahanan pangan dan program makan bergizi gratis, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia menegaskan bahwa peran Polri kini bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga bagian dari penggerak pembangunan dan perubahan sosial.

“Polri harus adaptif terhadap zaman, cepat merespons keluhan masyarakat, dan tetap menjaga etika serta integritas dalam bertugas,” ujarnya.

Ia mengingatkan seluruh personel Polri untuk menjunjung tinggi profesionalisme serta menghindari penyalahgunaan wewenang dan tindakan arogan yang dapat mencederai kepercayaan publik.

“Jadilah teladan di tengah masyarakat. Jangan menjadi bagian dari masalah, tetapi hadir sebagai solusi,” imbaunya.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur memberikan apresiasi atas dedikasi seluruh personel Polda Sultra dalam menjaga keamanan daerah. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjalin kolaborasi erat bersama aparat keamanan dalam membangun Sulawesi Tenggara.

“Semoga sinergi yang telah terbangun selama ini dapat terus diperkuat demi mewujudkan Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius,” tuturnya.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 ini menjadi simbol penghormatan terhadap pengabdian Polri sekaligus ajakan untuk terus membangun hubungan harmonis antara aparat keamanan dan masyarakat.

Bombana, Sultranet.com – Kodim 1431/Bombana menggelar kegiatan sosialisasi kanker dan tumor bagi Personel dan Persit di Makodim, Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Senin (30/6). Kegiatan yang berlangsung di Aula serba Guna Makodim ini diikuti oleh sekitar 100 peserta dan menghadirkan dua pemateri, yakni Marlina, S.Kep., Ns. dan Iwan Sanusi, seorang konsultan kesehatan.

Kegiatan dibuka oleh Kapten Cba Heri Iswanto selaku Pasilog Kodim 1431/Bombana. Dalam sambutannya, ia menyampaikan pentingnya pemahaman tentang penyakit kanker, terutama bagi prajurit dan keluarga yang kerap abai terhadap gejala-gejala dini.

“Sosialisasi ini bukan hanya edukatif, tapi juga bentuk perhatian kita terhadap kesehatan keluarga besar Kodim,” ujarnya.

Materi pertama disampaikan oleh Marlina, S.Kep., Ns., yang memaparkan secara rinci tentang kanker prostat, serviks, endometrium, hingga kanker ovarium. Ia menyebutkan bahwa kebiasaan sehari-hari, termasuk pola makan, gaya hidup, dan faktor pekerjaan, sangat memengaruhi risiko terkena kanker.

“Kanker prostat misalnya, rentan terjadi pada pria yang terlalu lama duduk atau sering menahan hasrat biologis,” jelasnya.

Lebih lanjut, Marlina menjelaskan bahwa wanita yang menikah dini, tidak menjaga kebersihan organ reproduksi, atau menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang juga memiliki risiko tinggi terkena kanker rahim.

“Gejala awal seringkali tidak terasa, seperti keputihan berlebih atau nyeri di bagian bawah perut. Deteksi dini sangat penting,” tambahnya.

Kanker payudara juga menjadi sorotan. Marlina menegaskan bahwa tidak hanya wanita, pria pun bisa terkena kanker ini. Ia mengingatkan peserta untuk mewaspadai tanda-tanda seperti benjolan di payudara, kulit mengeras, atau keluarnya cairan dari puting. “Pemeriksaan mandiri dengan metode SADARI dan mamografi rutin sangat dianjurkan,” ucapnya.

Sementara itu, Iwan Sanusi menambahkan bahwa pencegahan kanker dapat dilakukan dari luar dan dalam tubuh. Dari luar melalui pola hidup sehat, olahraga teratur, dan konsumsi makanan berserat. Dari dalam, melalui imunisasi dan konsumsi herbal alami seperti temu putih yang mengandung ribosome inacting protein (RIP). “RIP memiliki khasiat anti kanker dan meningkatkan daya tahan tubuh,” jelas Iwan.

Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah pejabat Kodim, di antaranya Kapten Inf Syafarauddin (Danramil 1431-01/Rumbia), Kapten Inf Dahlan (Danramil 1431-03/Poleang), Lettu Inf Nyoman Admika (Danunit Intel), serta anggota Persit Cabang LXIV Bombana. Mereka tampak antusias mengikuti sesi tanya jawab dan diskusi terbuka seputar kanker.

Dandim 1431/Bombana, Letkol Inf Andi Irfandi, yang dikonfirmasi usai kegiatan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara tersebut. “Ini bentuk perhatian kami terhadap kesehatan prajurit dan keluarganya. Harapannya, setelah kegiatan ini, seluruh peserta lebih peduli terhadap gaya hidup sehat dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan,” ujar Dandim.

Ia juga berharap edukasi ini bisa diteruskan hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. “Kami ingin menciptakan budaya hidup sehat dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga prajurit,” tambahnya.

Dengan semangat edukasi dan pencegahan, kegiatan ini diharapkan dapat membuka wawasan peserta mengenai bahaya kanker dan pentingnya deteksi dini, sebagai langkah awal perlindungan terhadap penyakit mematikan tersebut. (Pen)

Kendari, sultranet.com — Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, memimpin upacara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 dengan tema “Dari Keluarga untuk Indonesia Maju” di halaman Kantor Gubernur, Senin (30/6/2025). Acara dihadiri ribuan ASN, Forkopimda, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, dan Kepala OPD.

Upacara ini menggambarkan posisi keluarga sebagai fondasi utama pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Gubernur membacakan sambutan Menteri BKKBN, Wihaji, yang menegaskan peran keluarga dalam mempersiapkan generasi berkualitas, berakhlak dan kompetitif.

“Pembangunan keluarga adalah investasi jangka panjang yang akan membawa dampak positif bagi masa depan bangsa. Keluarga yang tangguh akan membentuk negara yang tangguh,” tegas Gubernur.

Pemerintah fokus pada tiga pilar utama untuk membentuk keluarga berkualitas: pendidikan dan literasi digital, kesehatan keluarga terutama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk mencegah stunting, serta peningkatan ekonomi keluarga termasuk perlindungan lansia.

Gubernur menyoroti dampak negatif penggunaan gawai dalam keluarga yang menggantikan interaksi dan menekankan perlunya manajemen digital yang seimbang. Kesehatan keluarga mendapat penekanan khusus melalui pencegahan stunting dan layanan kesehatan berkelanjutan. Sementara itu, aspek ekonomi diarahkan agar rumah tangga memiliki penghasilan layak serta produktivitas tetap terjaga, termasuk untuk lansia.

Upaya ini didukung regulasi dan program nasional BKKBN berupa Quick Win, meliputi:

1. GENTING – Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting
2. TAMASYA – Taman Asuh Sayang Anak sebagai penitipan anak berstandar
3. GATI – Gerakan Ayah Teladan Indonesia mendorong peran ayah dalam pengasuhan
4. SIDAYA – Lansia Berdaya, menjaga kemandirian lansia
5. SuperApps Keluarga – platform digital terpadu untuk layanan keluarga

Program tersebut dirancang untuk memperkuat peran keluarga dalam pembangunan dan memaksimalkan manfaat teknologi digital.

Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat—pemerintah, swasta, lembaga sosial—untuk bersinergi memperkuat institusi keluarga. Menurutnya, akarnya ada di dalam rumah, dan dari sanalah lahir nilai-nilai karakter bangsa.

“Selamat memperingati Harganas ke-32. Mari jadikan keluarga sebagai pusat pembentukan nilai dan karakter bangsa. Dari keluarga kita wujudkan Indonesia yang maju dan berkeadilan,” tutupnya.

Upacara Harganas ini menjadi momentum mengingatkan bahwa kekuatan bangsa dimulai dari keluarga. Dengan pondasi kuat dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, keluarga menjadi ujung tombak pencapaian cita-cita nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Kendari, sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar rutin oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Rakor yang berlangsung secara hybrid ini dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dari Kantor Pusat Kemendagri, dan diikuti seluruh pemerintah daerah di Indonesia melalui Zoom Meeting, termasuk Pemprov Sultra yang hadir dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra.

Rakor kali ini juga merangkum evaluasi dua program strategis nasional, yakni Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan Program Tiga Juta Rumah. Dari Pemprov Sultra, hadir Sekretaris Daerah, Asisten II, Kepala Biro Perekonomian, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Perindag, Sekretaris Dinas ESDM, serta perwakilan BPS, Bulog, dan instansi teknis lainnya.

Dalam sesi evaluasi Program Tiga Juta Rumah, Dirjen Perumahan Perdesaan Imran menekankan perlunya kolaborasi antarpemerintah hingga tingkat desa. Ia menyebut delapan langkah percepatan berbasis Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, termasuk pembebasan retribusi BPHTB dan PBG, mendorong peran CSR, serta pencegahan pungli dalam perizinan perumahan.

“Pemerintah daerah tidak perlu ragu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni,” tegas Imran.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa PKG akan menyasar seluruh tahapan usia, dari bayi hingga lansia, dengan pendekatan melalui tiga momentum: ulang tahun, sekolah, dan layanan khusus. Ia menyoroti pentingnya dukungan lintas sektor, terutama menjelang dimulainya PKG Sekolah pada tahun ajaran baru, Juli 2025.

“Kami butuh sinergi dari sektor pendidikan, sosial, dan agama dalam menyediakan fasilitas, alat, dan tenaga medis,” ujar Menkes.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam paparan datanya menyebutkan bahwa indeks perkembangan harga (IPH) di minggu keempat Juni 2025 mengalami kenaikan di 16 provinsi, salah satunya Sultra, yang mencatatkan kenaikan IPH sebesar 1,43 persen. Komoditas penyumbang terbesar adalah beras, daging ayam ras, dan cabai merah.

Kabupaten Bombana menjadi daerah dengan lonjakan tertinggi IPH di luar Jawa dan Sumatera, yakni 3,57 persen. Disusul Kabupaten Buton dengan IPH 3,10 persen, dipicu oleh naiknya harga beras, cabai merah, dan bawang merah.

Menutup rakor, Sekjen Kemendagri Tomsi Thohir menyoroti rendahnya implementasi enam langkah konkret pengendalian inflasi di berbagai daerah. Ia menyebut hanya sembilan daerah yang melaksanakan semua langkah, sementara ratusan lainnya belum menunjukkan upaya maksimal.

Enam langkah tersebut mencakup: operasi pasar murah, sidak pasar dan distributor, kerja sama antar daerah, gerakan menanam, penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), dan dukungan transportasi dari APBD.

“Kalau tidak peduli harga naik, tidak peduli masyarakatnya susah, itu artinya tidak bertanggung jawab,” tegas Tomsi. Ia juga meminta kepala daerah mengevaluasi kinerja ASN yang tidak menunjukkan kepedulian terhadap isu pengendalian inflasi.

Menurut Tomsi, pemerintah daerah harus aktif dan serius merespons setiap gejolak harga karena menyangkut langsung kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kerja-kerja teknis dan operasional harus segera diperbaiki agar program nasional dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh publik.

Dengan IPH yang mengalami kenaikan di Sultra dan sejumlah daerah lainnya, rapat ini menjadi pengingat penting bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tugas pusat, tetapi tanggung jawab bersama yang menuntut kecepatan, empati, dan sinergi antarpemerintah.

Upaya Perbaikan tata kelola keuangan dan akuntabilitas daerah

Bombana – sultranet.com – Langkah Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan kemajuan. Dari tahun ke tahun, angka penyelesaian rekomendasi terus bergerak naik, menandakan adanya kesungguhan memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan hasil Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah Semester I Tahun 2025 yang dilaksanakan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara pada 23-26 Juni 2025 lalu, Pemkab Bombana mencatat capaian sebesar 82,93 persen, atau sebanyak 69 rekomendasi telah ditindaklanjuti. Angka ini meningkat dibanding semester sebelumnya yang berada di angka 81,56 persen.

Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan di Aula BPK Sultra dan dihadiri oleh perwakilan seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara. Dari Kabupaten Bombana, hadir Plh. Sekda Bombana dr. H. Sunandar A. Rahim, MM.Kes, Inspektur Daerah Ridwan, S.Sos., M.P.W, serta Tim Evaluasi dan Pengawasan Inspektorat Bombana.

Dalam sambutannya saat menutup kegiatan, Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara Dr. Dadek Nandemar S.E., MIT., Ak., CFE, CA, CSFA, CFrA menekankan pentingnya kegiatan pemantauan ini sebagai bagian dari sistem kontrol keuangan negara yang terus diperkuat.

“Kepala daerah atau yang mewakili dapat mengetahui sejauh mana progres tindak lanjut rekomendasi dan penyelesaian ganti kerugian. Ini penting agar ada perhatian serius demi peningkatan akuntabilitas di masa depan,” ujar Dadek. Kamis (26/6)

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan dari hasil-hasil fisik, tetapi juga dari kualitas pengelolaan anggaran yang tertib, efisien, dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, menyampaikan bahwa peningkatan capaian ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen bersama seluruh perangkat daerah untuk menindaklanjuti setiap temuan BPK secara serius.

“Kegiatan ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana sungguh-sungguh menyelesaikan setiap temuan pemeriksaan, terutama dalam hal ganti rugi dan pencegahan agar tidak terulang kembali. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang makin tertib dan akuntabel,” ucap Ridwan.

Menurut Ridwan, apa yang dicapai hari ini adalah cerminan dari proses pembelajaran kolektif selama bertahun-tahun. Setiap rekomendasi yang ditindaklanjuti bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi pintu masuk memperbaiki sistem, memperkuat integritas, dan menumbuhkan budaya transparansi.

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR), menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, kolaboratif, dan berkelanjutan di wilayahnya. Hal tersebut disampaikan saat membuka Sultra Investment Summit 2025 yang digelar di salah satu hotel di Kendari, Selasa 24 Juji 2025.

Acara tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sultra itu menghadirkan 250 peserta, terdiri dari investor lokal maupun asing, pimpinan lembaga vertikal, perbankan, dan unsur Forkopimda, termasuk Ketua DPRD Sultra, Laode Tariala.

Dalam sambutannya, Gubernur ASR menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sultra memiliki tanggung jawab penuh dalam membangun ekosistem investasi yang kondusif. Ia menekankan pentingnya sinergi, bukan hanya menuntut kewajiban investor, tetapi juga memberi jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional.

“Saya harap kepada para OPD untuk benar-benar paham bahwa iklim investasi adalah tanggung jawab bersama. Jangan hanya menuntut kewajiban investor, sementara kita tidak menghadirkan suasana yang mendukung bagi mereka,” ujarnya.

Gubernur juga mendorong peningkatan edukasi publik terkait manfaat investasi yang masuk ke Sultra. Menurutnya, investasi bukan semata urusan modal, tetapi motor penggerak ekonomi daerah, pencipta lapangan kerja, dan peningkat kesejahteraan masyarakat.

Data DPMPTSP menunjukkan realisasi investasi Sultra pada triwulan I tahun 2025 mencapai Rp 4,46 triliun, atau 34 persen dari target tahunan sebesar Rp 13,28 triliun. Gubernur optimistis angka itu akan terus naik, seiring potensi besar sektor pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, dan jasa yang dimiliki daerah ini.

“Dengan potensi besar dan proyek strategis nasional yang ada di Sultra, kita ingin para pelaku usaha benar-benar hadir untuk membangun daerah, bukan hanya mengambil keuntungan,” tegas ASR.

Polisi Siap Kawal Stabilitas PSN, Meski Ada Gejolak Lapangan

Sejalan dengan semangat Gubernur menciptakan ekosistem investasi yang sehat, Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko menegaskan kesiapan jajarannya dalam menjaga keamanan aktivitas Proyek Strategis Nasional (PSN), yang saat ini tengah menjadi sasaran demonstrasi di beberapa titik di Sultra.

“Kalau mereka (perusahaan) meminta, kita akan siapkan untuk pengamanan. Bagaimanapun itu harus kita lindungi, agar operasionalnya tidak terganggu,” kata Kapolda, Jum’at 27 Juni 2025.

Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah aksi unjuk rasa terjadi di sekitar kawasan pertambangan, termasuk di wilayah operasi PT Ceria Nugraha Indotama di Kabupaten Kolaka.

Isu yang diangkat mulai dari ketenagakerjaan, lingkungan, hingga transparansi manajemen. Meski demikian, Polda Sultra menegaskan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan hak masyarakat, dan kelancaran aktivitas dunia usaha.

Kapolda menegaskan bahwa setiap aksi unjuk rasa yang dilakukan secara damai tetap akan dilindungi. Namun, aparat juga berkewajiban memastikan agar kegiatan usaha yang legal tidak terganggu dan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan sinergi antara pemerintah dan aparat keamanan, Sultra terus menguatkan posisinya sebagai daerah tujuan investasi unggulan di kawasan timur Indonesia. Pemerintah daerah berharap, para investor tidak hanya datang membawa modal, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

KOLAKA, sultranet.com – Forum Masyarakat Ulu Wolo Lalonggopi (Formula) mengaggap PT Ceria Nugraha Indotama sebagai aset bangsa yang mesti dijaga dan didukung. Hal ini disampaikan saat perayaan tahun baru Islam 1 Muharram 1447 H, Jumat (27/06/2025).

“Kehadiran PT Ceria di Kecamatan Wolo merupakan aset bangsa yang mesti kita jaga dan dukung,” kata Ketua umum Formula, Kasnuddin Arif pada acara di Masjid Raya Nurul Yaqin Kelurahan Ulu Wolo.

Bang Udin sapaan akrab Kasnuddin berharap keberadaan Formula yang merupakan wadah aspirasi dan diskusi warga Kelurahan Ulu Wolo dan Desa Lalonggopi. Forum ini juga menjadi wadah pemersatu perbedaan, juga mitra yang baik bagi masyarakat, organisasi pemuda dan Pemerintah. Sekaligus menjadi mitra perusahaan yang berinvestasi di Kecamatan Wolo, tentunya juga mereka akan memberikan lingkungan yang kondusif di daerahnya.

“Kami berterima kasih kepada PT Ceria Nugraha Indotama yang telah mensupport kegiatan kami, sekaligus berharap kepada management PT Ceria agar tidak bosan membuka pintu bagi kami untuk selalu berdiskusi dan berkoordinasi,” harap Bang Udin.

Terkait tahun baru Islam, Bang Udin berharap menjadi awal lahirnya sinergi baru antara semua pihak, baik itu pihak pemerintah dan masyarakat maupun ormas, serta antara pihak perusahaan dengan pemerintah dan masyarakat.

Sementara Lurah Ulu Wolo Abdul Karim dalam sambutannya, juga menyampaikan perlunya mendukung dan menyukseskan keberadaan smelter merah putih yang merupakan milik anak bangsa, sebab PT Ceria bukan hanya aset bangsa, tapi lebih dari itu PT Ceria merupakan bagian dari Kecamatan Wolo.

“Selama ini PT Ceria telah banyak membantu dan bekerjasama dengan Pemerintah dan masyarakat Kecamatan Wolo. Karena itu kita mesti mendukungnya,” katanya.

Abdul Karim juga memberikan apresiasi pada Formula, PHBI dan Majelis taklim yang memperingati tahun baru Islam, sebagai upaya menghidupkan nilai keagamaan dan menginggat perjuangan Rasulullah SAW saat melakukan perjalanan hijrah dari Mekkah ke Madinah.

“Hubungan antara Kelurahan Ulu Wolo dan Desa Lalonggopi perlu ditata lebih baik lagi, sehingga sinergi dan jalinan komunikasi senantiasa berjalan baik. Ini yang dilakukan Formula dan perlu kita berikan apresiasi,” kata Abdul Karim.

Jakarta, sultranet.com 28 Juni 2025 —Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, melakukan kunjungan kerja ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta dalam rangka koordinasi pelaksanaan program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025. Didampingi oleh 31 kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Sultra, pertemuan berlangsung selama tiga jam dan membahas penguatan sistem pencegahan korupsi di daerah.

Dalam keterangan pers usai pertemuan, Gubernur menyampaikan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya serius sejak awal masa kepemimpinannya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi.

“Pagi ini saya hadir bersama seluruh kepala OPD untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dengan KPK. Kami ingin memastikan bahwa sejak dini setiap kebijakan yang dijalankan berada dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Gubernur Andi Sumangerukka.

Ia menegaskan bahwa pencegahan akan lebih efektif bila dimulai sebelum ada indikasi pelanggaran. Oleh karena itu, pihaknya meminta KPK turut memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan proyek strategis daerah.

“Kami ingin ada sinergi dalam pengawasan. Pendampingan KPK akan sangat membantu agar tidak terjadi kekeliruan kebijakan yang dapat merugikan publik maupun pemerintah,” katanya.

Gubernur juga menyebut bahwa langkah ini sejalan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik, terutama di sektor pelayanan dan pembangunan daerah.

“Saya melihat pemerintah pusat sudah memulai langkah-langkah pencegahan korupsi dengan baik. Kami di daerah harus selaras agar pelaksanaan program bisa berjalan optimal dan akuntabel,” jelasnya.

Menurutnya, pendekatan pencegahan tidak boleh hanya bersifat administratif. Pemerintah daerah juga harus memperkuat pemahaman hukum di internal birokrasi, melibatkan pengawasan KPK sejak tahap perencanaan proyek, serta membangun sistem pengawasan internal yang andal.

“Kami tidak ingin terjebak pada pola lama. Pencegahan harus menjadi budaya kerja, bukan hanya instruksi,” ucapnya.

Gubernur menekankan bahwa komitmen ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi menjadi arah utama pemerintahannya dalam membangun Sultra yang bersih dan profesional.

Dalam kunjungan itu, Gubernur turut didampingi oleh Ketua DPRD Provinsi Sultra, Sekda Provinsi Sultra, para Asisten Gubernur, Staf Ahli, serta kepala dinas dari berbagai sektor strategis seperti Bappeda, BPKAD, BKD, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PUPR, hingga Direktur RS Bahteramas, RS Jiwa, RS Jantung Oputa Yi Koo, dan Dirut PT Bank Sultra.

Selain itu, hadir pula para kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah seperti Biro Hukum, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Umum, Biro Organisasi, dan Biro Pembangunan. Komposisi lengkap kehadiran ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan transformasi tata kelola secara menyeluruh.

Kunjungan tersebut tidak hanya menjadi ajang koordinasi teknis, tetapi juga momentum membangun kolaborasi jangka panjang antara pemerintah daerah dan lembaga antirasuah.

“Ini bukan kunjungan seremonial. Kami datang untuk belajar dan menyelaraskan langkah dengan KPK, demi terciptanya pemerintahan yang tidak hanya bersih, tetapi juga dipercaya oleh rakyat,” tegas Gubernur.

Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk menjadikan pencegahan korupsi sebagai nilai utama dalam merancang dan menjalankan program, bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi.

Dengan sinergi dan komitmen kuat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya efisien, tapi juga bebas dari korupsi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

BOMBANA, sultranet.com – Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana tahun 2025–2029 yang digelar di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Selasa (24/6/2025), mendadak menjadi ajang peringatan keras.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, yang hadir membuka forum tersebut, menyampaikan kekesalannya di hadapan peserta karena beberapa camat, lurah, dan pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hadir tanpa keterangan.

“Camat yang tidak hadir saya nonaktifkan selama satu bulan. Bukan cuma camat, lurah, kepala OPD, dan seluruh staf juga. Kalau memang sudah ragu-ragu, tidak mampu mengikuti pergerakan percepatan yang kami lakukan berdua dengan Wakil Bupati, silakan bapak, saya beri kesempatan untuk mundur dari jabatan,” tegas Burhanuddin.

Ia tidak hanya mengeluarkan peringatan, tapi juga menyampaikan sanksi konkret yang akan langsung diterapkan bagi pejabat yang abai terhadap tanggung jawab dan arahan pimpinan.

“Saya akan nonaktifkan selama satu bulan. Kalau dia tetap ngotot, saya permanenkan. Ini harus ditegaskan karena kita dipicu oleh waktu,” ucapnya lantang.

Menurut Burhanuddin, masyarakat saat ini menuntut perubahan nyata dari pemerintah, bukan sekadar janji atau kegiatan seremonial belaka.

“Masyarakat tidak mau tahu apakah ada refocusing atau pemotongan anggaran. Mereka hanya tahu pemerintah harus hadir, harus bergerak, harus ada perubahan. Itu yang mereka mau,” ujarnya.

Sorotan khusus juga ditujukan kepada para lurah, yang menurutnya justru memiliki tanggung jawab lebih besar karena berada di wilayah perkotaan yang dinamis dan padat.

“Untuk lurah-lurah yang merasa kegiatan ini cuma seremonial, saya yakini saudara tidak serius mengurus daerah. Saya ulangi, saya akan nonaktifkan yang tidak hadir tanpa izin. Keluar!” kata Burhanuddin tanpa basa-basi.

Burhanuddin menekankan bahwa sejak awal ia dan wakil bupati sudah membuka ruang seluas-luasnya untuk pejabat daerah berkreasi dan bergerak cepat. Namun kenyataannya, ia masih melihat adanya sikap pasif dari sebagian aparatur.

“Hampir empat bulan ini saya masih melihat banyak teman-teman kita, para pejabat, yang wait and see. Padahal sejak kami dilantik, saya minta saudara-saudara silakan berkreasi, berpikir out of the box, supaya pemerintah kita bisa cepat berjalan,” ungkapnya.

Burhanuddin mengingatkan bahwa dalam roda pemerintahan, tak ada tempat bagi mereka yang bekerja setengah hati. Ketegasan ini, katanya, bukan semata bentuk kemarahan pribadi, melainkan tuntutan dari rakyat yang ingin perubahan segera terwujud.

“Saya mohon maaf, saya akan tinggalkan orang-orang yang tidak serius. Bukan hanya camat dan lurah, termasuk kepala OPD dan seluruh stafnya. Kalau memang sudah ragu-ragu, tidak mampu mengikuti percepatan, silakan mundur,” ujarnya lagi.

Bupati Burhanuddin menutup pernyataannya dengan ajakan sekaligus peringatan: pemerintahan ini tidak akan berjalan lambat. Siapa yang tidak siap, harus rela ditinggalkan.

“Tinggal pilih: ikut percepatan, atau mundur. Waktu tidak akan menunggu,” tandasnya.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong transformasi digital pelayanan publik. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), penguatan jaringan komunikasi data (Jarkomdat) untuk akses Webportal Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) resmi mendapat dukungan penuh.

Langkah ini ditindaklanjuti berdasarkan surat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil dengan nomor: 400.8.1.2/1191/DUKCAPIL dan 400.8.1.2/2690/DUKCAPIL. Sebanyak 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 2 kecamatan di Bombana kini telah memperoleh perpanjangan resmi hak akses pemanfaatan data kependudukan.

Penguatan sistem ini berpedoman pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 tentang hak akses dan pemanfaatan data, serta Permendagri Nomor 57 Tahun 2021 tentang sistem manajemen keamanan informasi administrasi kependudukan.

Kepala Dinas Kominfo Bombana, Abdul Muslikh, S.Pd., M.P.W., menegaskan pentingnya dukungan ini dalam menunjang layanan publik. “Kami all out! Akses Webportal Dukcapil ini bukan hanya soal koneksi internet, tapi tentang bagaimana kita memastikan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat, tepat, dan aman,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan sistem jaringan melalui Virtual Private Network (VPN) IP tertutup yang dikelola oleh Diskominfo akan menjamin keamanan data pribadi seperti nama, alamat, dan NIK agar tetap terlindungi saat diakses oleh OPD yang membutuhkan.

Pertemuan koordinasi antara Diskominfo dan Dinas Dukcapil juga telah dilaksanakan untuk memastikan kesiapan teknis. Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dukcapil, Sri Patonah, S.Kom., menyampaikan apresiasinya atas respon cepat dan dukungan penuh dari Diskominfo Bombana.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan. Kami berharap seluruh OPD yang telah diberikan hak akses dapat menggunakannya dengan optimal. Ini semua demi kemudahan layanan publik yang lebih baik,” kata Sri Patonah.

Ia juga menambahkan, perluasan jaringan dan peningkatan kapasitas teknis akan menjadi langkah lanjutan agar konektivitas tidak hanya aman tetapi juga stabil dan cepat.

Dengan dukungan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan posisinya sebagai daerah yang terus bergerak menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital yang aman dan terintegrasi. Kolaborasi antara Dukcapil dan Kominfo menjadi salah satu tonggak penting dalam memastikan transformasi digital berjalan selaras dengan prinsip pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Ke depan, penguatan infrastruktur digital ini diharapkan tak hanya memperlancar akses ke data kependudukan, tapi juga membuka jalan bagi integrasi sistem lintas sektor di lingkungan Pemkab Bombana. Semua demi satu tujuan: memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.