Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menggelar Rapat Evaluasi Program TPAKD Tahun 2025. Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., dan berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Lantai 2 Kantor Bupati Bombana, Senin (23/6/2025).

Evaluasi ini bertujuan untuk meninjau kembali capaian program kerja TPAKD sepanjang semester pertama tahun 2025, serta merumuskan strategi dan langkah tindak lanjut guna memperkuat inklusi keuangan di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.

“Kita ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk pelaku UMKM dan masyarakat di pelosok desa, dapat mengakses layanan keuangan secara mudah dan aman,” ujar Bupati Burhanuddin.

Rapat ini turut dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, instansi perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan unsur lainnya yang tergabung dalam keanggotaan TPAKD Bombana.

Selain mengevaluasi capaian program yang telah berjalan, forum ini juga membahas tantangan di lapangan serta potensi pengembangan produk dan layanan keuangan yang dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk program literasi keuangan dan dukungan pembiayaan bagi sektor produktif.

Pemerintah daerah berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi pijakan dalam menyusun program-program lanjutan yang lebih terarah dan berdampak, demi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Bombana, Sultranet.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Peralatan mulai melakukan pembongkaran bangunan workshop lama yang berlokasi di Jalan Pengairan, Kelurahan Lameroro. Pembongkaran ini menjadi bagian dari proses relokasi ke area kantor baru Dinas PUPR di Jalan Ringroad Poea.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penataan ulang struktur perkantoran, menyusul rampungnya pembangunan gedung baru. Workshop lama akan dipindahkan dan dibangun kembali di area samping kantor baru, dengan harapan tercipta lingkungan kerja yang lebih terintegrasi dan mendukung operasional UPTD secara optimal.

“Dengan dipindahkannya workshop ke lokasi yang berdekatan dengan kantor baru, koordinasi dan pengawasan terhadap alat-alat berat serta peralatan teknis bisa lebih mudah dan efektif,” ujar Sekretaris Dinas PUPR, Abd. Rahmat, saat ditemui di lokasi pembongkaran, Senin (23/6/2025).

Ia menambahkan, pemindahan ini merupakan bagian dari penataan internal untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kemudahan akses antarunit dalam mendukung kegiatan pelayanan teknis.

Proses pembongkaran dilakukan secara bertahap oleh tim teknis internal dari UPTD Peralatan. Selain itu, tim juga tetap mengedepankan aspek keselamatan kerja serta memanfaatkan kembali material bangunan yang masih layak guna efisiensi biaya.

Workshop baru yang direncanakan akan dibangun di area kantor tersebut akan dilengkapi fasilitas lebih representatif, seperti area servis, penyimpanan suku cadang, serta ruang kerja teknisi yang lebih memadai dan nyaman.

Dinas PUPR menargetkan proses pemindahan dan pembangunan ulang workshop dapat rampung dalam waktu dekat, agar tidak mengganggu layanan teknis dan operasional yang sedang berlangsung di lapangan.

Dengan penataan ini, Dinas PUPR berharap kinerja perangkat teknis di bidang peralatan bisa lebih maksimal dan profesional, sekaligus mendukung target pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bombana secara menyeluruh.

Bombana, Sultranet.com – Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar pelayanan KB gratis yang berlangsung di Balai Penyuluh KB Kecamatan Rarowatu, Senin (23/06/2025).

Kegiatan ini melibatkan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang memberikan pendampingan langsung kepada tujuh akseptor di wilayah binaan masing-masing. Program ini bertujuan memperluas akses layanan KB yang aman dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga di wilayah prioritas.

Kepala Bidang Pembinaan Keluarga, Irmawaty, S.Si., Apt., mengatakan bahwa pelayanan KB ini merupakan bagian penting dari pembangunan keluarga yang sehat dan sejahtera.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan layanan KB yang mudah, aman, dan gratis. Ini juga sebagai bentuk nyata dalam mendukung pengendalian jumlah penduduk dan menjaga keselamatan ibu dan anak,” ujarnya.

Irmawaty juga menjelaskan bahwa dalam kegiatan ini petugas turun langsung ke desa dan kelurahan untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

Pelayanan KB yang diberikan meliputi tiga jenis metode, yaitu KB Implan, KB Suntik, dan KB Pil. Sebelum pemasangan, para akseptor diberikan edukasi tentang manfaat dan efek samping masing-masing metode, agar mereka memahami dan merasa nyaman dengan pilihan yang diambil.

Pemasangan KB dilakukan oleh Bidan Koordinator Kecamatan Rarowatu, Lisa Susanti Tonapa, S.Tr. Keb., yang juga turut memberikan bimbingan langsung kepada para ibu yang menjadi peserta.

“Kami pastikan pelayanan dilakukan secara profesional dan penuh pendampingan. Setiap ibu mendapatkan penjelasan menyeluruh agar mereka bisa menjalani program KB ini dengan sehat dan nyaman,” kata Lisa.

DPPKB Bombana menegaskan bahwa pelayanan KB gratis ini bukan hanya bentuk pelayanan kesehatan, tetapi juga bagian dari upaya penguatan ketahanan keluarga dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk di daerah.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Harganas yang mengusung semangat membangun keluarga berkualitas dari hulu, dengan mendorong peran aktif masyarakat dalam perencanaan kehidupan berkeluarga.

Diharapkan dengan program ini, semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam program KB dan mampu merencanakan keluarga yang sehat, harmonis, dan sejahtera.

Bombana, Sultranet.com – Kabupaten Bombana dikenal sebagai salah satu daerah dengan populasi sapi terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara. Potensi ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan, terutama dalam menjaga kesehatan hewan dari ancaman penyakit menular seperti Brucellosis.

Untuk memastikan populasi ternak tetap sehat dan terbebas dari penyakit berbahaya, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bombana melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengambilan sampel darah di sejumlah kecamatan. Kegiatan ini dimulai pada 23 Juni dan akan berlangsung hingga 2 Juli 2025.

Wilayah yang menjadi sasaran pemantauan antara lain Kecamatan Lantari Jaya, Matausu, Rarowatu, Poleang Barat, Kabaena Utara, dan Kabaena Barat. Lokasi ini dipilih karena memiliki populasi ternak sapi yang tinggi, sehingga berpotensi menjadi daerah penyebaran penyakit.

“Pemantauan ini dilakukan secara rutin untuk mengetahui situasi penyebaran penyakit hewan karantina, khususnya Brucellosis,” ujar salah satu petugas dari Balai Karantina. Ia menyampaikan bahwa upaya ini penting untuk menjaga status Bombana sebagai daerah bebas Brucellosis.

Sementara itu, Dinas Pertanian Kabupaten Bombana turut menurunkan tim dari Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mendampingi proses pengambilan sampel darah di lapangan. Sebanyak enam pendamping diterjunkan untuk membantu kelancaran proses di setiap lokasi.

“Tujuannya agar proses pengambilan sampel berjalan sesuai prosedur, serta memudahkan koordinasi antara petugas lapangan dan peternak,” ujar salah satu pendamping dari Dinas Pertanian Bombana.

Sampel darah yang diambil akan diuji menggunakan metode Rose Bengal Test di Laboratorium Karantina Pertanian Kendari. Hasil dari pengujian ini nantinya akan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan di sektor peternakan, khususnya dalam mencegah dan menangani penyebaran Brucellosis.

Brucellosis sendiri merupakan penyakit menular yang bersifat zoonosis, artinya bisa menular dari hewan ke manusia. Penyakit ini dapat menyebabkan keguguran pada ternak betina dan kerugian ekonomi bagi para peternak.

“Brucellosis bukan hanya persoalan kesehatan hewan, tetapi juga berdampak langsung ke manusia dan ekonomi. Jadi memang harus diwaspadai bersama,” kata seorang petugas karantina.

Melalui kegiatan pemantauan ini, pemerintah berharap dapat menjaga kualitas dan keamanan peternakan di Kabupaten Bombana. Selain itu, hasil pemantauan akan digunakan untuk menyusun strategi dan kebijakan yang lebih tepat sasaran, demi mendukung pengembangan peternakan yang sehat dan berkelanjutan.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjamin ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat melalui perlindungan sektor peternakan dari ancaman penyakit.

Bombana, Sultranet.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan penyampaian jawaban Bupati Bombana atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat yang berlangsung pada Senin (23/6/2025) ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bombana, Iskandar SP, bertempat di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bombana.

Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, dr. Sunandar A. Rahim, MM.Kes, yang mewakili Bupati Bombana. Selain itu, hadir pula Wakil Ketua DPRD dan seluruh Anggota DPRD Bombana, Sekretaris Dewan, serta para pejabat eselon II dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Rapat ini menjadi bagian penting dalam siklus pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang akan dilanjutkan pada tahap pembahasan teknis di tingkat panitia khusus dan komisi-komisi DPRD.

Dalam forum paripurna itu, Pemerintah Daerah memberikan tanggapan resmi terhadap berbagai pandangan, pertanyaan, hingga kritik konstruktif yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD dalam rapat sebelumnya. Tanggapan tersebut dibacakan langsung oleh Plh Sekda Bombana, dr. Sunandar, yang mewakili Bupati Bombana. Dalam sambutannya, dr. Sunandar menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas perhatian serta masukan dari seluruh fraksi DPRD. Ia menegaskan bahwa seluruh catatan yang diberikan oleh legislatif akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang.

Pemerintah Daerah, menurutnya, memandang penting dinamika pembahasan yang berkembang di lembaga legislatif sebagai cerminan dari proses demokrasi yang sehat. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan APBD tak lepas dari sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun dan mengawasi kebijakan anggaran. Pemerintah Daerah juga menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, memperkuat transparansi, serta menjamin akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan anggaran.

Dalam jawaban yang dibacakan, Pemerintah Daerah menjelaskan sejumlah poin penting yang menjadi sorotan DPRD, antara lain mengenai pelaksanaan program prioritas daerah, efisiensi belanja daerah, tingkat serapan anggaran, serta upaya-upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah menyampaikan bahwa realisasi APBD tahun 2024 pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku. Namun, Pemerintah juga mengakui adanya sejumlah kendala teknis dan administratif yang menyebabkan belum optimalnya capaian dalam beberapa sektor.

Isu-isu krusial yang menjadi perhatian fraksi-fraksi seperti realisasi belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, hingga bantuan sosial, direspons secara terbuka oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah menjelaskan bahwa berbagai hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program, seperti perubahan regulasi dari pemerintah pusat, keterlambatan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta faktor cuaca ekstrem yang mengganggu proyek-proyek fisik, telah memengaruhi capaian target.

Kendati demikian, Pemerintah Daerah menegaskan bahwa seluruh langkah korektif telah ditempuh untuk meminimalisasi dampak dari kendala tersebut. Evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kegiatan terus dilakukan, dan Pemerintah membuka diri terhadap saran serta rekomendasi dari DPRD guna menyempurnakan mekanisme pelaksanaan anggaran di masa mendatang.

Terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah menggarisbawahi pentingnya perbaikan manajemen pendapatan, mulai dari optimalisasi pungutan pajak dan retribusi, pembaruan regulasi daerah, hingga digitalisasi pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung akuntabilitas pendapatan daerah disebut sebagai langkah strategis yang tengah dikejar oleh Pemerintah Kabupaten Bombana.

Lebih lanjut, Pemerintah juga menekankan bahwa salah satu fokus utama dalam pelaksanaan APBD tahun 2024 adalah menjaga kesinambungan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Dengan skema prioritas pembangunan yang disusun melalui pendekatan partisipatif, Pemerintah berupaya agar seluruh program dan kegiatan benar-benar menjawab permasalahan riil masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Pemerintah juga memaparkan sejumlah capaian penting selama tahun anggaran 2024, di antaranya peningkatan layanan pendidikan dasar, penurunan angka kemiskinan ekstrem, serta peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan jalan dan jembatan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar SP, dalam pengantar rapat menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemerintah Daerah dalam merespons pandangan fraksi. Ia menekankan bahwa pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan forum evaluasi yang sangat penting untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Iskandar berharap agar seluruh proses pembahasan dapat berjalan efektif dan sesuai jadwal, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang realistis dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh anggota dewan dan unsur pemerintah daerah untuk terus menjaga sinergitas dan kolaborasi dalam proses legislasi maupun pengawasan. Menurutnya, DPRD dan Pemerintah memiliki tanggung jawab bersama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional. Ia menambahkan bahwa pembahasan Raperda Pertanggungjawaban ini harus menjadi momentum untuk introspeksi bersama terhadap capaian dan kekurangan yang ada, sekaligus merumuskan langkah strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah ke depan.

Rapat Paripurna ini menandai berakhirnya tahapan awal pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024, yang selanjutnya akan dibahas secara mendalam oleh Panitia Khusus (Pansus) dan komisi-komisi di lingkungan DPRD. Proses pembahasan teknis di tingkat pansus akan difokuskan pada pendalaman terhadap data realisasi anggaran, analisis terhadap capaian program, serta verifikasi terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.

Rangkaian pembahasan tersebut ditargetkan selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama, agar hasilnya dapat segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Proses pengesahan Perda Pertanggungjawaban APBD akan menjadi pijakan bagi Pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal pada tahun anggaran berikutnya. Evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2024 akan menjadi dasar penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dan dokumen penganggaran lainnya.

Dalam konteks otonomi daerah, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD merupakan indikator utama dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki fungsi vital dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan oleh Pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

Sementara itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjabarkan program-program pembangunan ke dalam kerangka kerja yang terukur dan akuntabel. Penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap laporan keuangan daerah juga menjadi acuan utama. Selama lima tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Bombana berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah.

Namun demikian, opini WTP bukanlah akhir dari proses, melainkan pintu masuk untuk memperbaiki kualitas belanja dan memastikan program pembangunan menyasar kebutuhan prioritas. Oleh sebab itu, proses pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD harus menjadi arena evaluasi yang substansial, bukan sekadar prosedural.

Melalui sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah, Kabupaten Bombana diharapkan mampu memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Seluruh proses legislasi anggaran, mulai dari penyusunan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara terbuka dan partisipatif, demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan selesainya Rapat Paripurna ini, DPRD Bombana akan segera menjadwalkan rapat-rapat teknis lanjutan guna membahas Raperda secara menyeluruh. Harapannya, hasil akhir dari proses ini tidak hanya berupa dokumen hukum, tetapi juga cerminan dari komitmen bersama untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.

Bombana, Sultranet.com – Dalam upaya mendukung program nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Pemerintah Kabupaten Bombana melalui tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) bersama Dinas Perikanan melakukan survei lapangan di Desa Terapung, Kecamatan Poleang Tenggara, pada Minggu (22/6/2025).

Survei ini merupakan tindak lanjut dari surat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia terkait permohonan bantuan rekomendasi teknis untuk analisa kebutuhan pembiayaan bangunan sederhana pada program KNMP.

Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi secara langsung kondisi eksisting di lapangan dan menyusun rekomendasi teknis yang akurat sebagai dasar perencanaan serta penganggaran sarana dan prasarana pendukung nelayan di lokasi tersebut.

Tim gabungan melakukan peninjauan ke sejumlah titik, antara lain area pemukiman nelayan, lokasi yang diusulkan untuk pembangunan fasilitas pengolahan hasil perikanan, serta kebutuhan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan akses jalan. Semua temuan lapangan akan dirangkum dalam dokumen rekomendasi teknis yang akan disampaikan ke KKP.

“KNMP adalah program yang sangat ditunggu oleh masyarakat Desa Terapung. Dengan fasilitas yang memadai, kami berharap aktivitas perikanan warga bisa semakin berkembang dan berkelanjutan,” kata Anis Julyadi, salah satu anggota tim teknis dari Dinas PU Bombana.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran fasilitas pengolahan, perbaikan pemukiman, dan akses pendukung lainnya akan berdampak besar terhadap produktivitas dan kesejahteraan nelayan.

Pelaksanaan survei ini juga melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Langkah ini diambil agar proses penyusunan perencanaan berjalan partisipatif dan benar-benar berdasarkan kebutuhan riil masyarakat nelayan.

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui kedua dinas tersebut menyatakan komitmennya untuk terus mendukung kelancaran program KNMP, termasuk memastikan semua proses berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.

Dengan kerja sama lintas sektor dan pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat, program Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas hidup nelayan serta menggerakkan ekonomi pesisir secara berkelanjutan.

sultranet.com, Kendari – Koordinator Pusat (Korpus) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi melaporkan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha Kolaka (AUK) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra atas dugaan tindak pidana korupsi dan pungutan liar (pungli), Kamis (19/6/2025).

Diketahui, laporan tersebut ditujukan kepada Direktur Perumda AUK yang berinisial A, terkait dugaan praktik korupsi dan pungli terhadap puluhan perusahaan tambang di Kolaka yang menjalin kontrak kerja sama operasional (KSO) dengan Perumda tersebut.

Koordinator Pusat BEM Se-Sultra, Ashabul Akram, menyatakan bahwa pihaknya telah menggelar aksi unjuk rasa dan melaporkan dugaan praktik korupsi, nepotisme, serta pungli yang disebut dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh Direktur Perumda AUK sejak tahun 2024.

“Kami telah melakukan aksi unjuk rasa sekaligus melaporkan dugaan praktik korupsi, nepotisme, dan pungli yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh Direktur Perumda Aneka Usaha Kolaka pada tahun 2024 lalu,” ujarnya kepada awak media, Kamis (19/6/2025).

Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi sebelum pelaporan tersebut dan menemukan bukti-bukti autentik yang menguatkan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Perumda AUK.

“Sebelum pelaporan, kami juga telah melakukan investigasi dan berhasil menemukan bukti autentik atas dugaan korupsi tersebut,” tambahnya.

Dirinya pun menegaskan bahwa laporan resmi telah diterima oleh pihak Kejati Sultra pada hari yang sama.

“Hari ini kami secara resmi telah melaporkan Direktur Perumda Aneka Usaha Kolaka ke Kejati Sultra,” tegas Ashabul.

Ia berharap pihak Kejati Sultra segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan mendalam dan menetapkan tersangka.

“Kami mendesak Kejati Sultra segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan menetapkan Direktur Perumda AUK sebagai tersangka,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sultra, Abdul Rahman Morra, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut dan akan segera menindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

“Laporan ini kami akan lanjutkan ke pimpinan sekaligus menunggu perintah pimpinan untuk proses selanjutnya,”Jelasnya.

Ia juga menyatakan bahwa laporan tersebut dinilai objektif dan didukung indikasi kecurangan.

“Namu bagi saya ini hal yang murni objektif adanya indikasi-indikasi kecurangan yang diduga dilakukan oleh perumda Aneka Usaha Kolaka, “tambahnya.

Sebagai penutup, ia mengatakan bahwa Kejati Sultra akan mulai menghimpun data dan informasi terkait setelah ada arahan dari pimpinan.

“Yang jelas kami akan mengumpulkan data-data kalau memang sudah ada tindak lanjut dari pimpinan”, Pungkasnya.

sultranet.com, Kolaka – Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Immanuel Ebenezer Gerungan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke empat perusahaan tambang besar di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Selasa (17/6/2025). Ia menegaskan pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif demi kesejahteraan masyarakat.

Empat perusahaan yang disidak antara lain: PT Vale Indonesia Tbk, PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP), dan PT ANTAM UBP Kolaka.

“Sultra harus jadi contoh nasional. Jangan ada pemerasan, jangan ganggu investor. Kalau iklim investasi kondusif, rakyat pasti sejahtera,” tegas Immanuel.

Ia mengingatkan bahwa investasi yang sehat tidak hanya membawa modal, tetapi juga membuka lapangan kerja. Pemerintah, katanya, tidak akan mentolerir pelanggaran perekrutan, baik diskriminasi terhadap tenaga kerja lokal maupun pelanggaran penggunaan tenaga kerja asing.

“Kalau ada pelanggaran hukum, pasti ada sanksinya. Negara tidak akan tinggal diam,” ujarnya.

Terkait keselamatan kerja, Immanuel menyebut sebagian besar perusahaan telah menerapkan standar K3 dengan baik. Ia juga meminta Dinas Tenaga Kerja aktif melakukan pengawasan di lapangan, bukan hanya berdasarkan laporan dari perusahaan.

Dalam kunjungannya, Wamenaker didampingi Anggota Komisi IX DPR RI, Ahmad Safei, dan berdialog dengan jajaran Pemkab Kolaka di Rumah Jabatan Bupati. Ia mengapresiasi komitmen daerah dalam menjaga transparansi ketenagakerjaan, termasuk memberantas praktik percaloan kerja.

“Tidak boleh ada LSM, ormas, atau tokoh masyarakat yang menarik biaya untuk melamar kerja. Itu harus dilaporkan. Negara harus hadir,” tegasnya.

Bupati Kolaka, Ahmad Safei, menyatakan bahwa daerah menargetkan 70 persen tenaga kerja tambang berasal dari Kolaka. Saat ini, sekitar 2,9 persen dari angkatan kerja usia produktif masih menganggur.

“Kami berkomitmen agar peluang kerja lebih banyak dinikmati warga lokal tanpa mengabaikan kualitas dan kualifikasi,” kata Safei. Ia juga menegaskan kesiapan Pemda bersinergi dengan pemerintah pusat guna memastikan investasi berjalan berkelanjutan dan pro-rakyat.

Sultranet.com, Kolaka — Suara dukungan terhadap keberadaan PT Ceria Nugraha Indotama (Ceria Group) di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, terus mengalir.

Kali ini datang dari Ketua Forum Pemuda Kecamatan Wolo, Syamsuriadi, yang menyebut bahwa investasi perusahaan tersebut menjadi bukti nyata bagaimana anak bangsa mampu mewujudkan hilirisasi industri nikel secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam keterangannya, Syamsuriadi memuji langkah Ceria Group membangun smelter berteknologi Rectangular Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dan mempersiapkan pembangunan High-Pressure Acid Leach (HPAL) di kawasan itu. Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat, khususnya generasi muda Wolo.

“Kami melihat langsung bagaimana Ceria Group bukan hanya bicara soal bisnis, tetapi juga menjawab tantangan nasional di bidang hilirisasi nikel. Ini adalah bentuk nyata partisipasi anak bangsa dalam menciptakan kemandirian ekonomi nasional,” ujarnya, Selasa 17 Juni 2025.

Bukan Sekadar Tambang

Aktivis mahasiswa yang juga Ketua IKAMI, Ady, menambahkan bahwa keberadaan Ceria Group telah memberi warna berbeda dalam pembangunan daerah. Ia menyoroti kontribusi perusahaan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan tenaga kerja lokal, hingga dukungan terhadap sarana ibadah dan pendidikan

“Kita tidak bisa menutup mata. Smelter RKEF yang telah beroperasi bukan hanya simbol kemajuan teknologi, tapi juga penggerak ekonomi lokal. Masjid Raya Kecamatan Wolo yang sekarang tampak megah adalah bukti nyata bahwa Ceria Group peduli terhadap masyarakat,” ujar Ady.

Menurutnya, Ceria Group bukan hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga rutin memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa serta mendukung pengembangan usaha lokal. Kehadiran perusahaan turut mendorong perputaran ekonomi yang semakin terasa di kalangan masyarakat bawah.

Tanggapan terhadap Aksi Demonstrasi

Terkait adanya aksi demonstrasi yang dilakukan kelompok tertentu saat kunjungan investor, Ady menyayangkan cara penyampaian aspirasi yang dinilai kurang tepat.

“Sah-sah saja menyampaikan pendapat. Tapi jangan sampai mengganggu aktivitas produksi, apalagi masuk ke wilayah konsesi perusahaan yang sudah berstatus Objek Vital Nasional. Ini justru berpotensi merusak citra daerah dan merugikan kita semua,” katanya.

Ia menilai bahwa beberapa aspirasi masyarakat yang sering disuarakan, seperti transparansi CSR dan dukungan terhadap pengusaha lokal, sejatinya sudah dijalankan oleh PT Ceria Group melalui berbagai program pemberdayaan.

Diakui Secara Nasional

Bukan hanya di tingkat lokal, PT Ceria Group juga telah mendapat pengakuan di tingkat nasional. Beberapa penghargaan prestisius seperti Good Mining Practice Award 2024, Tamasya Award 2024, serta penghargaan lingkungan PROPER Biru sebanyak lima kali menjadi bukti komitmen perusahaan terhadap praktik pertambangan yang bertanggung jawab.

Teranyar, pada 11 Juni 2025, Ceria Group meraih dua penghargaan bergengsi: TOP CSR Awards 2025 (Star 4) dan TOP Leader on CSR Commitment 2025.

“Ini bukan perusahaan biasa. Ceria Group membuktikan bahwa industri tambang pun bisa humanis, berkelanjutan, dan penuh kontribusi sosial. Kita sebagai masyarakat Wolo sudah merasakan langsung manfaatnya,” jelas Ady.

Seruan Menjaga Iklim Investasi

Di akhir pernyataannya, Syamsuriadi dan Ady kompak menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah Wolo, agar iklim investasi tetap sehat dan terus berkembang.

“Kami tidak setuju jika ada narasi liar yang ingin menghambat aktivitas Ceria Group. Ini investasi yang sehat, berwawasan lingkungan, dan menyentuh masyarakat. Tugas kita adalah mengawal, bukan mengusik,” tegas Syamsuriadi.

“Mari kita realistis. Banyak daerah di Indonesia maju karena mampu memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Wolo punya peluang yang sama. Dan Ceria Group adalah mitra yang tepat,” tutup Ady.

Kolaka, Sultranet.com – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kolaka, Ripaldi Rusli, menilai kehadiran PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) di Kecamatan Wolo bukan sekadar proyek industri biasa.

Menurutnya, kehadiran perusahaan nasional itu adalah peluang emas yang harus dijaga dan dikawal demi masa depan Kolaka.

Ripaldi menekankan bahwa pembangunan Smelter Merah Putih oleh PT CNI—yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN)—merupakan investasi besar yang tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan masyarakat lokal, terutama generasi muda.

“Ini bukan ancaman, melainkan berkah. PT CNI adalah aset bangsa yang hadir di Kolaka. Investasi ini tidak bisa kita pandang sebelah mata karena menyangkut masa depan daerah dan rakyat,” ungkapnya, Selasa (17/6/2025).

Ripaldi menambahkan, PT CNI berbeda dari banyak perusahaan tambang lain yang dimiliki asing. Perusahaan ini adalah milik anak bangsa sendiri yang berkomitmen membangun negeri dengan kekuatan sendiri.

“PT Ceria bukan milik asing, ini milik putra terbaik Indonesia. Kami di KNPI Kolaka akan terus mendukung dan mengawal investasi ini agar berjalan sehat, adil, dan memberi manfaat maksimal bagi rakyat,” ujarnya.

Enam Alasan Kenapa PT CNI Harus Didukung

Dalam penjelasannya, Ripaldi memaparkan enam poin utama mengapa kehadiran PT CNI patut mendapatkan dukungan luas:
1. Proyek Strategis Nasional (PSN)
Smelter PT CNI tercatat dalam daftar PSN, menjadikannya prioritas pembangunan nasional. Ini menempatkan Kolaka sebagai salah satu pusat industri nikel nasional.

2. Perusahaan Nasional, Bukan Asing
Kepemilikan penuh oleh Warga Negara Indonesia menunjukkan bahwa sumber daya alam Kolaka dikelola oleh anak negeri, bukan oleh korporasi asing.

3. Penggerak Ekonomi Lokal
PT CNI telah berkontribusi besar terhadap perputaran ekonomi di Kecamatan Wolo dan sekitarnya, dengan investasi bernilai triliunan rupiah yang membuka ribuan lapangan kerja dan menghidupkan UMKM.

4. Peluang untuk Pemuda Lokal
Perusahaan ini membuka akses kerja luas bagi pemuda Kolaka, terutama di sekitar wilayah tambang, yang secara langsung berkontribusi mengurangi angka pengangguran.

5. Dukung Hilirisasi Nasional
Smelter Merah Putih adalah bagian dari kebijakan hilirisasi mineral yang dicanangkan Presiden RI. Artinya, PT CNI juga mengambil peran dalam memperkuat kemandirian industri nasional.

6. Program Sosial Nyata
Melalui CSR, PT CNI telah menjalankan berbagai kegiatan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, hingga pembangunan infrastruktur desa. Ini manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.

Seruan Kolaborasi dan Penolakan Terhadap Provokasi

Ripaldi juga mengingatkan bahwa dalam konteks pembangunan dan investasi, semua pihak harus menciptakan iklim yang aman dan kondusif. Ia mengajak pemuda untuk mengambil peran aktif sebagai pengawal, bukan penghambat.

“Kita butuh investasi yang berpihak pada rakyat. Kalau ada yang coba memprovokasi atau menyebar disinformasi, itu jelas bukan sikap yang mencerminkan semangat membangun Kolaka,” tegasnya.

Sebagai Ketua KNPI Kolaka, Ripaldi menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemuda, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil untuk mendorong Kolaka menjadi kawasan industri strategis berbasis kedaulatan nasional.

“Kami siap berdiri di barisan depan untuk menjaga investasi ini tetap sehat dan berorientasi pada rakyat. Kolaka bisa maju, asal kita satu suara dan satu tujuan,” pungkasnya.