sultranet.com, Kendari – Koordinator Pusat (Korpus) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi melaporkan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha Kolaka (AUK) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra atas dugaan tindak pidana korupsi dan pungutan liar (pungli), Kamis (19/6/2025).

Diketahui, laporan tersebut ditujukan kepada Direktur Perumda AUK yang berinisial A, terkait dugaan praktik korupsi dan pungli terhadap puluhan perusahaan tambang di Kolaka yang menjalin kontrak kerja sama operasional (KSO) dengan Perumda tersebut.

Koordinator Pusat BEM Se-Sultra, Ashabul Akram, menyatakan bahwa pihaknya telah menggelar aksi unjuk rasa dan melaporkan dugaan praktik korupsi, nepotisme, serta pungli yang disebut dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh Direktur Perumda AUK sejak tahun 2024.

“Kami telah melakukan aksi unjuk rasa sekaligus melaporkan dugaan praktik korupsi, nepotisme, dan pungli yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh Direktur Perumda Aneka Usaha Kolaka pada tahun 2024 lalu,” ujarnya kepada awak media, Kamis (19/6/2025).

Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi sebelum pelaporan tersebut dan menemukan bukti-bukti autentik yang menguatkan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Perumda AUK.

“Sebelum pelaporan, kami juga telah melakukan investigasi dan berhasil menemukan bukti autentik atas dugaan korupsi tersebut,” tambahnya.

Dirinya pun menegaskan bahwa laporan resmi telah diterima oleh pihak Kejati Sultra pada hari yang sama.

“Hari ini kami secara resmi telah melaporkan Direktur Perumda Aneka Usaha Kolaka ke Kejati Sultra,” tegas Ashabul.

Ia berharap pihak Kejati Sultra segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan mendalam dan menetapkan tersangka.

“Kami mendesak Kejati Sultra segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan menetapkan Direktur Perumda AUK sebagai tersangka,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sultra, Abdul Rahman Morra, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut dan akan segera menindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

“Laporan ini kami akan lanjutkan ke pimpinan sekaligus menunggu perintah pimpinan untuk proses selanjutnya,”Jelasnya.

Ia juga menyatakan bahwa laporan tersebut dinilai objektif dan didukung indikasi kecurangan.

“Namu bagi saya ini hal yang murni objektif adanya indikasi-indikasi kecurangan yang diduga dilakukan oleh perumda Aneka Usaha Kolaka, “tambahnya.

Sebagai penutup, ia mengatakan bahwa Kejati Sultra akan mulai menghimpun data dan informasi terkait setelah ada arahan dari pimpinan.

“Yang jelas kami akan mengumpulkan data-data kalau memang sudah ada tindak lanjut dari pimpinan”, Pungkasnya.

sultranet.com, Kolaka – Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Immanuel Ebenezer Gerungan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke empat perusahaan tambang besar di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Selasa (17/6/2025). Ia menegaskan pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif demi kesejahteraan masyarakat.

Empat perusahaan yang disidak antara lain: PT Vale Indonesia Tbk, PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP), dan PT ANTAM UBP Kolaka.

“Sultra harus jadi contoh nasional. Jangan ada pemerasan, jangan ganggu investor. Kalau iklim investasi kondusif, rakyat pasti sejahtera,” tegas Immanuel.

Ia mengingatkan bahwa investasi yang sehat tidak hanya membawa modal, tetapi juga membuka lapangan kerja. Pemerintah, katanya, tidak akan mentolerir pelanggaran perekrutan, baik diskriminasi terhadap tenaga kerja lokal maupun pelanggaran penggunaan tenaga kerja asing.

“Kalau ada pelanggaran hukum, pasti ada sanksinya. Negara tidak akan tinggal diam,” ujarnya.

Terkait keselamatan kerja, Immanuel menyebut sebagian besar perusahaan telah menerapkan standar K3 dengan baik. Ia juga meminta Dinas Tenaga Kerja aktif melakukan pengawasan di lapangan, bukan hanya berdasarkan laporan dari perusahaan.

Dalam kunjungannya, Wamenaker didampingi Anggota Komisi IX DPR RI, Ahmad Safei, dan berdialog dengan jajaran Pemkab Kolaka di Rumah Jabatan Bupati. Ia mengapresiasi komitmen daerah dalam menjaga transparansi ketenagakerjaan, termasuk memberantas praktik percaloan kerja.

“Tidak boleh ada LSM, ormas, atau tokoh masyarakat yang menarik biaya untuk melamar kerja. Itu harus dilaporkan. Negara harus hadir,” tegasnya.

Bupati Kolaka, Ahmad Safei, menyatakan bahwa daerah menargetkan 70 persen tenaga kerja tambang berasal dari Kolaka. Saat ini, sekitar 2,9 persen dari angkatan kerja usia produktif masih menganggur.

“Kami berkomitmen agar peluang kerja lebih banyak dinikmati warga lokal tanpa mengabaikan kualitas dan kualifikasi,” kata Safei. Ia juga menegaskan kesiapan Pemda bersinergi dengan pemerintah pusat guna memastikan investasi berjalan berkelanjutan dan pro-rakyat.

Sultranet.com, Kolaka — Suara dukungan terhadap keberadaan PT Ceria Nugraha Indotama (Ceria Group) di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, terus mengalir.

Kali ini datang dari Ketua Forum Pemuda Kecamatan Wolo, Syamsuriadi, yang menyebut bahwa investasi perusahaan tersebut menjadi bukti nyata bagaimana anak bangsa mampu mewujudkan hilirisasi industri nikel secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam keterangannya, Syamsuriadi memuji langkah Ceria Group membangun smelter berteknologi Rectangular Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dan mempersiapkan pembangunan High-Pressure Acid Leach (HPAL) di kawasan itu. Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat, khususnya generasi muda Wolo.

“Kami melihat langsung bagaimana Ceria Group bukan hanya bicara soal bisnis, tetapi juga menjawab tantangan nasional di bidang hilirisasi nikel. Ini adalah bentuk nyata partisipasi anak bangsa dalam menciptakan kemandirian ekonomi nasional,” ujarnya, Selasa 17 Juni 2025.

Bukan Sekadar Tambang

Aktivis mahasiswa yang juga Ketua IKAMI, Ady, menambahkan bahwa keberadaan Ceria Group telah memberi warna berbeda dalam pembangunan daerah. Ia menyoroti kontribusi perusahaan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan tenaga kerja lokal, hingga dukungan terhadap sarana ibadah dan pendidikan

“Kita tidak bisa menutup mata. Smelter RKEF yang telah beroperasi bukan hanya simbol kemajuan teknologi, tapi juga penggerak ekonomi lokal. Masjid Raya Kecamatan Wolo yang sekarang tampak megah adalah bukti nyata bahwa Ceria Group peduli terhadap masyarakat,” ujar Ady.

Menurutnya, Ceria Group bukan hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga rutin memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa serta mendukung pengembangan usaha lokal. Kehadiran perusahaan turut mendorong perputaran ekonomi yang semakin terasa di kalangan masyarakat bawah.

Tanggapan terhadap Aksi Demonstrasi

Terkait adanya aksi demonstrasi yang dilakukan kelompok tertentu saat kunjungan investor, Ady menyayangkan cara penyampaian aspirasi yang dinilai kurang tepat.

“Sah-sah saja menyampaikan pendapat. Tapi jangan sampai mengganggu aktivitas produksi, apalagi masuk ke wilayah konsesi perusahaan yang sudah berstatus Objek Vital Nasional. Ini justru berpotensi merusak citra daerah dan merugikan kita semua,” katanya.

Ia menilai bahwa beberapa aspirasi masyarakat yang sering disuarakan, seperti transparansi CSR dan dukungan terhadap pengusaha lokal, sejatinya sudah dijalankan oleh PT Ceria Group melalui berbagai program pemberdayaan.

Diakui Secara Nasional

Bukan hanya di tingkat lokal, PT Ceria Group juga telah mendapat pengakuan di tingkat nasional. Beberapa penghargaan prestisius seperti Good Mining Practice Award 2024, Tamasya Award 2024, serta penghargaan lingkungan PROPER Biru sebanyak lima kali menjadi bukti komitmen perusahaan terhadap praktik pertambangan yang bertanggung jawab.

Teranyar, pada 11 Juni 2025, Ceria Group meraih dua penghargaan bergengsi: TOP CSR Awards 2025 (Star 4) dan TOP Leader on CSR Commitment 2025.

“Ini bukan perusahaan biasa. Ceria Group membuktikan bahwa industri tambang pun bisa humanis, berkelanjutan, dan penuh kontribusi sosial. Kita sebagai masyarakat Wolo sudah merasakan langsung manfaatnya,” jelas Ady.

Seruan Menjaga Iklim Investasi

Di akhir pernyataannya, Syamsuriadi dan Ady kompak menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah Wolo, agar iklim investasi tetap sehat dan terus berkembang.

“Kami tidak setuju jika ada narasi liar yang ingin menghambat aktivitas Ceria Group. Ini investasi yang sehat, berwawasan lingkungan, dan menyentuh masyarakat. Tugas kita adalah mengawal, bukan mengusik,” tegas Syamsuriadi.

“Mari kita realistis. Banyak daerah di Indonesia maju karena mampu memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Wolo punya peluang yang sama. Dan Ceria Group adalah mitra yang tepat,” tutup Ady.

Kolaka, Sultranet.com – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kolaka, Ripaldi Rusli, menilai kehadiran PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) di Kecamatan Wolo bukan sekadar proyek industri biasa.

Menurutnya, kehadiran perusahaan nasional itu adalah peluang emas yang harus dijaga dan dikawal demi masa depan Kolaka.

Ripaldi menekankan bahwa pembangunan Smelter Merah Putih oleh PT CNI—yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN)—merupakan investasi besar yang tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan masyarakat lokal, terutama generasi muda.

“Ini bukan ancaman, melainkan berkah. PT CNI adalah aset bangsa yang hadir di Kolaka. Investasi ini tidak bisa kita pandang sebelah mata karena menyangkut masa depan daerah dan rakyat,” ungkapnya, Selasa (17/6/2025).

Ripaldi menambahkan, PT CNI berbeda dari banyak perusahaan tambang lain yang dimiliki asing. Perusahaan ini adalah milik anak bangsa sendiri yang berkomitmen membangun negeri dengan kekuatan sendiri.

“PT Ceria bukan milik asing, ini milik putra terbaik Indonesia. Kami di KNPI Kolaka akan terus mendukung dan mengawal investasi ini agar berjalan sehat, adil, dan memberi manfaat maksimal bagi rakyat,” ujarnya.

Enam Alasan Kenapa PT CNI Harus Didukung

Dalam penjelasannya, Ripaldi memaparkan enam poin utama mengapa kehadiran PT CNI patut mendapatkan dukungan luas:
1. Proyek Strategis Nasional (PSN)
Smelter PT CNI tercatat dalam daftar PSN, menjadikannya prioritas pembangunan nasional. Ini menempatkan Kolaka sebagai salah satu pusat industri nikel nasional.

2. Perusahaan Nasional, Bukan Asing
Kepemilikan penuh oleh Warga Negara Indonesia menunjukkan bahwa sumber daya alam Kolaka dikelola oleh anak negeri, bukan oleh korporasi asing.

3. Penggerak Ekonomi Lokal
PT CNI telah berkontribusi besar terhadap perputaran ekonomi di Kecamatan Wolo dan sekitarnya, dengan investasi bernilai triliunan rupiah yang membuka ribuan lapangan kerja dan menghidupkan UMKM.

4. Peluang untuk Pemuda Lokal
Perusahaan ini membuka akses kerja luas bagi pemuda Kolaka, terutama di sekitar wilayah tambang, yang secara langsung berkontribusi mengurangi angka pengangguran.

5. Dukung Hilirisasi Nasional
Smelter Merah Putih adalah bagian dari kebijakan hilirisasi mineral yang dicanangkan Presiden RI. Artinya, PT CNI juga mengambil peran dalam memperkuat kemandirian industri nasional.

6. Program Sosial Nyata
Melalui CSR, PT CNI telah menjalankan berbagai kegiatan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, hingga pembangunan infrastruktur desa. Ini manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.

Seruan Kolaborasi dan Penolakan Terhadap Provokasi

Ripaldi juga mengingatkan bahwa dalam konteks pembangunan dan investasi, semua pihak harus menciptakan iklim yang aman dan kondusif. Ia mengajak pemuda untuk mengambil peran aktif sebagai pengawal, bukan penghambat.

“Kita butuh investasi yang berpihak pada rakyat. Kalau ada yang coba memprovokasi atau menyebar disinformasi, itu jelas bukan sikap yang mencerminkan semangat membangun Kolaka,” tegasnya.

Sebagai Ketua KNPI Kolaka, Ripaldi menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemuda, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil untuk mendorong Kolaka menjadi kawasan industri strategis berbasis kedaulatan nasional.

“Kami siap berdiri di barisan depan untuk menjaga investasi ini tetap sehat dan berorientasi pada rakyat. Kolaka bisa maju, asal kita satu suara dan satu tujuan,” pungkasnya.

Kendari sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memperkuat integritas, disiplin, dan dedikasi dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Ajakan itu disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang digelar di halaman Kantor Gubernur Sultra, Selasa pagi, 17 Juni 2025.

Dalam sambutannya, Hugua menekankan bahwa kesadaran sebagai abdi negara harus dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan konsisten. Ia menyoroti pentingnya rasa syukur atas fasilitas dan lingkungan kerja yang representatif, namun tetap mengingatkan bahwa kesehatan dan kesadaran pribadi adalah kunci utama dalam menjalankan amanah.

“Kesadaran itu bermula dari diri sendiri. Perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Kita bekerja di tempat yang nyaman, udara sejuk, lingkungan kantor yang rindang. Tapi kalau kita tidak sehat, apa artinya semua itu,” ujar Hugua di hadapan peserta upacara.

Upacara HKN tersebut diikuti oleh jajaran pimpinan tinggi Pemprov Sultra, mulai dari Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga pejabat fungsional dan struktural dari berbagai instansi lingkup pemerintah provinsi.

Wagub juga menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bergabung kepada para ASN baru, baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru menerima Surat Keputusan pengangkatan. Ia menyebut mereka sebagai bagian penting dari “tim kesebelasan” Pemerintah Provinsi Sultra yang akan memperkuat jalannya roda birokrasi.

“Kehadiran Anda adalah penguat tim Sulawesi Tenggara. Pak Gubernur menegaskan bahwa seluruh ASN akan dievaluasi. Maka jadikan hari ini sebagai titik awal perjalanan pengabdian Anda,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hugua menyampaikan bahwa ASN memikul tanggung jawab besar dalam melayani lebih dari 3 juta penduduk Sulawesi Tenggara. Ia mengibaratkan ASN sebagai “khalifah di muka bumi” yang diberi amanah bukan hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk mengabdi dan memberi dampak nyata kepada masyarakat.

“Integritas dan kedisiplinan adalah kunci utama. Anda semua yang hadir di sini telah diberi amanah sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk mengabdi dan melayani masyarakat Sulawesi Tenggara,” ungkapnya penuh semangat.

Wagub juga mengajak seluruh ASN untuk memahami arah dan visi besar kepemimpinan daerah dan nasional. Menurutnya, setiap aparatur negara harus mampu menginternalisasi semangat Asta Cita yang diusung oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta menjalankan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra demi terwujudnya provinsi yang aman, sejahtera, dan religius.

Di akhir arahannya, Hugua memberi motivasi kepada seluruh ASN untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas diri melalui pembelajaran yang berkelanjutan, penguatan karakter, serta penguasaan keterampilan dan perilaku kerja yang positif.

“Selamat datang kepada ASN baru, semoga kehadiran Anda memperkuat tim kesebelasan Sulawesi Tenggara untuk meraih prestasi terbaik, bahkan hingga olimpiade,” pungkasnya dengan penuh harap.

Melalui peringatan Hari Kesadaran Nasional ini, Pemerintah Provinsi Sultra ingin membangun kembali semangat kolektif di kalangan ASN sebagai ujung tombak pelayanan publik. Harapannya, pelayanan kepada masyarakat akan semakin optimal, berlandaskan nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan dedikasi tinggi.

Kendari sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual. Kegiatan yang berlangsung pada Senin, 16 Juni 2025 itu dipusatkan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, dan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menjaga kestabilan harga serta mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional.

Rakor ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dan turut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, hingga Kantor Staf Presiden (KSP). Hadir pula para narasumber yang memaparkan strategi dan data terkini, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta perwakilan dari Kementan dan KSP.

Dari Pemprov Sultra, Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten II Setda, serta perwakilan dari BPS, Bank Indonesia, Bulog, Inspektorat, dan sejumlah OPD teknis turut berpartisipasi dalam rapat yang berlangsung interaktif itu.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya peran strategis pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, terutama menjelang dan setelah momen besar seperti hari raya keagamaan. Ia juga meminta agar seluruh kepala daerah memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional yang telah ditetapkan Presiden RI.

“Kami mohon atensinya. Ini program prioritas Bapak Presiden dan memiliki konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang tidak melaksanakannya. Kita akan undang secara khusus kepala daerah yang belum mengusulkan untuk mempertanggungjawabkannya,” ujar Tomsi tegas.

Beberapa program nasional yang menjadi sorotan dalam rakor ini antara lain penyediaan lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung penurunan angka stunting, percepatan pembangunan tiga juta rumah layak huni, pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai wadah penguatan UMKM, serta pelaksanaan layanan kesehatan dan pendidikan gratis.

Tomsi juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat sedang memfokuskan langkah konkret untuk menurunkan harga komoditas utama yang belakangan mengalami lonjakan, seperti beras, minyak goreng, cabai merah, dan cabai rawit. Namun, ia menyebut harga telur dan daging ayam ras masih dalam kategori wajar.

Sementara itu, Deputi BPS Pudji Ismartini mengungkapkan tren inflasi nasional selama momen Idul Adha dalam kurun 2021 hingga 2024. Menurutnya, inflasi saat Idul Adha umumnya lebih rendah dibandingkan Ramadan dan Idul Fitri, kecuali pada tahun 2022.

“Komoditas yang dominan memicu inflasi saat Idul Adha adalah cabai merah dan cabai rawit. Data Indeks Perkembangan Harga minggu kedua Juni 2025 menunjukkan ada 14 provinsi yang mengalami kenaikan, 1 provinsi stabil, dan 23 provinsi mengalami penurunan,” paparnya.

Data BPS juga menyebutkan bahwa pada Mei 2025, beberapa komoditas yang paling berpengaruh terhadap inflasi di antaranya adalah tomat, beras, dan ketimun. Informasi ini menjadi rujukan penting bagi daerah untuk menentukan langkah pengendalian yang lebih tepat sasaran.

Rakor ini bukan hanya soal pengendalian harga, tetapi juga menjadi panggung untuk mempercepat realisasi agenda-agenda strategis pemerintah pusat. Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, terutama dalam situasi ekonomi yang terus bergerak dinamis.

Bagi Pemprov Sultra, rakor ini menjadi kesempatan memperkuat koordinasi, menyusun langkah taktis menghadapi tantangan inflasi, serta memastikan program-program nasional bisa dijalankan secara konkret dan terukur di daerah.

KOLAKA – Aksi demonstrasi sekelompok massa saat kunjungan investor asal Jepang ke kawasan IUP PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, menuai sorotan tajam. Direktur Eksekutif Indonesia Government Watch (IGW), Risal Hidayatullah, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menjamin keamanan dan kenyamanan iklim investasi, khususnya di kawasan industri strategis nasional.

“Pemda dan aparat keamanan wajib memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan kemudahan berinvestasi,” tegas Risal dalam keterangannya, Senin (16/6/2025).

Ia menegaskan, demonstrasi adalah hak setiap warga selama dilakukan dengan tujuan yang murni. Namun, aksi yang mengatasnamakan kelompok Masyarakat Lingkar Tambang (MATA) saat kunjungan investor dinilai mencurigakan dan berpotensi mengarah pada praktik premanisme berkedok organisasi masyarakat.

“Meski pihak perusahaan terbuka terhadap aspirasi, tindakan yang mengarah ke premanisme harus diproses secara hukum secara adil dan transparan,” ujarnya.

Risal meminta pemerintah daerah dan aparat hukum segera menstabilkan situasi serta memastikan keamanan kawasan investasi, terlebih di lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti milik PT CNI. Ia menyebut gangguan terhadap agenda strategis negara tidak bisa dianggap remeh.

“Mereka (investor) adalah tamu negara. Kedatangan mereka membawa harapan bagi masyarakat dan pemerintah. Maka segala bentuk gangguan harus ditanggapi serius,” tambahnya.

Aktivis nasional yang dikenal vokal dalam isu lingkungan dan pertambangan ini juga menekankan pentingnya menjaga harmoni sosial masyarakat sekitar tambang demi mendukung keberhasilan investasi asing yang tengah didorong pemerintah.

“Presiden Prabowo telah menegaskan pentingnya iklim investasi yang kondusif. Jika dibiarkan, insiden seperti ini bisa menjadi kontraproduktif terhadap semangat tersebut,” ungkapnya.

Menurut Risal, organisasi masyarakat seharusnya menjadi perekat sosial, bukan sumber konflik. “Ormas seharusnya membawa cahaya, bukan api,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai keberadaan PT CNI, yang telah membangun fasilitas smelter dan termasuk dalam PSN, merupakan bagian penting dari transformasi energi nasional. Karena itu, semua pihak diharapkan mendukung proses pembangunan demi kesejahteraan bersama.

Sementara itu, sumber internal yang dekat dengan proses investigasi menyebutkan, salah satu kendaraan yang digunakan dalam aksi penghadangan merupakan milik Asbar, vendor dari Kalla Beton. Asbar diketahui merupakan kerabat dari inisial HS, pengusaha penyedia kendaraan operasional dan vendor resmi PT CNI.

“Keterlibatan ini membuka potensi adanya konflik kepentingan dan kebocoran informasi internal perusahaan kepada jejaring aksi,” beber sumber tersebut.

Diketahui, kelompok MATA Wolo memiliki hubungan dekat dengan sejumlah warga pengklaim lahan dan beberapa karyawan lokal. Dua tokoh utama aksi ini, Mallapiang dan Fasil Wahyudi, disebut sebagai penggerak mobilisasi massa yang menentang perusahaan.

Keduanya juga diduga terlibat dalam kasus pendudukan lahan Hutan Produksi Terbatas (HPT) bersama tersangka Rustam, yang saat ini sedang ditangani Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polda Sultra. Proses hukum kasus ini masih berlangsung.

“Kami berharap Kapolda Sultra memberikan kepastian hukum dan menindak tegas pihak-pihak yang mengganggu stabilitas daerah serta menghambat investasi, terlebih di kawasan PSN dan Objek Vital Nasional,” tutup Risal.

Bombana, Sultranet.com – Dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, Babinsa Koramil 1431-03/Poleang bersama aparat desa dan warga Dusun 1 Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, melaksanakan kerja bakti pembersihan Pasar Rakyat Desa Toburi, Rabu (11/06/2025). Kegiatan ini juga bertujuan untuk mencegah penumpukan sampah yang dapat menimbulkan risiko banjir.

Serka Zainal menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kebersihan lingkungan.

“Pembersihan pasar ini merupakan wujud kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Kami berharap lingkungan yang bersih dapat mengurangi risiko banjir dan menciptakan suasana yang nyaman,” ujarnya.

Danramil 1431-03/Poleang, Kapten Inf Dahlan, juga memberikan apresiasi atas partisipasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa kegiatan semacam ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan.

“Kerja bakti ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan menjadi tanggung jawab bersama antara aparat dan warga,” katanya.

Kepala Desa Toburi, Rahman, mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut.

“Kami sangat terbantu dengan kehadiran Babinsa yang selalu aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Semoga kerja sama ini terus terjalin demi kemajuan desa,” tutupnya.

Kegiatan gotong royong ini menjadi bukti nyata sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup warga Desa Toburi.

LAWORO, Sultranet.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional semakin nyata. Pada Selasa (3/6/2025), Pemkab Muna Barat menggelar penanaman padi serentak di lahan seluas 866 hektare yang dipusatkan di Desa Lawada Jaya, Kecamatan Sawerigadi.

Tak hanya itu, Pemkab juga menyalurkan bantuan 39 ton bibit padi unggul jenis Inpari 42 kepada para petani. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu poin utama astacita Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR RI Komisi IV, Jaelani, turut menyerahkan berbagai jenis alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani. Bantuan yang diberikan antara lain berupa mesin panen (combine harvester), traktor roda dua, traktor tangan, mesin pompa air, serta alat semprot (handsprayer).

“Kami menargetkan pada akhir 2026, Muna Barat sudah mampu mencapai swasembada beras. Ini adalah wujud nyata dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan pangan,” ujar Bupati Muna Barat, La Ode Darwin.

Ia menambahkan, dengan bantuan alsintan, pupuk bersubsidi, dan bibit unggul, hasil panen diharapkan mencapai 7–8 ton per hektare. Penanaman serentak ini, kata Darwin, bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk keseriusan pemerintah dalam mendukung petani dan menjamin ketersediaan pangan.

“Pemerintah daerah bersama penyuluh pertanian akan terus mendampingi petani agar produksi optimal. Kami siap bersinergi dengan pemerintah pusat demi mewujudkan swasembada beras, baik di Muna Barat maupun secara nasional,” tegasnya.

Sementara itu, Jaelani yang juga Ketua DPW PKB Sultra, menyampaikan bahwa potensi pertanian di Muna Barat, terutama komoditas padi dan jagung, sangat besar. Ia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebutuhan petani melalui distribusi bibit dan alsintan.

“Saya akan terus berkolaborasi dengan pak Bupati. Kita alokasikan bibit sesuai kebutuhan, seperti Inpari 42 untuk padi dan Bisi 2 untuk jagung,” ungkap pria yang akrab disapa Bang Jay ini.

Ia juga mengapresiasi langkah Bupati La Ode Darwin yang dinilainya sangat serius dalam upaya mendorong swasembada beras sebagai bagian dari mendukung program strategis Presiden Prabowo.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kapolres Muna AKBP Indra Sandy Purnama, Kepala Perum Bulog Raha Hendra Dionisius, para penyuluh pertanian, kepala desa, camat, hingga para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bombana, Sultranet.com – Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Windiyatno, melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi di SDN 33 Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Rabu (4/6). Dalam kesempatan itu, Pangdam juga menyerahkan bingkisan Hasanuddin Peduli kepada siswa-siswi berprestasi sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi muda.

Didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PD XIV/Hasanuddin, Ny. Infita Kamalia, kunjungan tersebut menjadi momen istimewa bagi para siswa dan guru. Kehadiran rombongan disambut antusias oleh para Guru dan Siswa serta para pejabat TNI dan pemerintah daerah yang turut hadir.

Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Danrem 143/HO Brigjen TNI R. Wahyu Sugiarto beserta ibu, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Ketua DPRD Bombana Iskandar, SP, Dandim 1431/Bombana Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P, PJU Kodam XIV/Hsn, PJU Korem 143/HO, Forkopimda, bersama jajaran OPD dan insan pers Kabupaten Bombana.

Program Makan Bergizi merupakan inisiatif Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Satuan Pelayanan Pemberian Gizi (SPPG) Yayasan Darul Ilhamiyah Nusantara. Sebanyak 2.442 siswa dari 10 sekolah di Kecamatan Rumbia menjadi penerima manfaat dari kegiatan ini, mulai dari tingkat TK hingga SMA.

Sekolah-sekolah tersebut antara lain TK Darma Wanita, TK N 21 Doule, TK Tutwuri, SDN 27 Doule, SDN 08 Kasipute, SDN 33 Kasipute, SDN 148 Lampopala, SDN 47 Lameroro, SMPN 02 Rumbia, dan SMAN 03 Bombana. Menu makanan yang diberikan meliputi nasi putih, tumis wortel jagung, ayam kecap, tempe goreng, dan buah pepaya.

Kasatpel SPPG, Riska Purnama Sari, S.Farm, menyebutkan bahwa program ini dirancang untuk menunjang tumbuh kembang anak melalui asupan gizi seimbang serta sebagai langkah nyata dalam mencegah stunting. Kegiatan ini juga didukung penuh oleh tim dan karyawan yayasan.

Dalam sambutannya, Pangdam XIV/Hasanuddin menyampaikan apresiasi atas semangat belajar para siswa. Ia berharap dengan adanya program ini, anak-anak semakin termotivasi untuk berprestasi. “Semoga menjadi anak-anak yang terus berprestasi dan berguna bagi nusa dan bangsa,” ujarnya.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, turut menyampaikan terima kasih atas kepedulian Kodam XIV/Hasanuddin. Ia menilai kegiatan seperti ini sangat membantu pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak di Bombana.

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan semangat kebersamaan. Anak-anak tampak senang menikmati makanan bergizi dan merasa dihargai atas pencapaian mereka. Sinergi antara TNI, pemerintah, dan masyarakat ini diharapkan terus terjalin demi masa depan generasi yang lebih baik.