Kendari, sultranet.com – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kendari resmi memilih Jans Viktor sebagai Ketua dan Satrianus Taulabi sebagai Sekretaris Cabang untuk masa bakti 2025–2027. Keduanya terpilih dalam Konferensi Cabang (Konfercab) ke-XXIII yang digelar selama empat hari, sejak 21 hingga 24 Juli 2025, di Balai Guru Penggerak, Andonohu, Kota Kendari.

Konfercab ke-XXIII GMKI Kendari tahun ini berlangsung dalam suasana yang demokratis dan penuh kekeluargaan. Mengusung semangat refleksi spiritual dan kebersamaan lintas generasi, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menata arah baru organisasi untuk dua tahun ke depan. Tak hanya menjadi forum pemilihan pengurus, Konfercab juga menjadi ruang pembelajaran dan perenungan bersama untuk menghadapi dinamika pelayanan di tengah masyarakat.

Usai ditetapkan sebagai Ketua Cabang terpilih, Jans Viktor menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan bahwa amanah ini adalah awal dari tanggung jawab besar yang harus dijalankan bersama seluruh kader GMKI Kendari.

“Terpilihnya kami bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab besar yang harus dijalankan bersama. Kami mengajak seluruh kader GMKI Kendari untuk terus bergandengan tangan, bersatu dalam kasih dan karya, serta tetap setia pada nilai-nilai ke-Kristenan dan ke-Indonesiaan,” ujar Jans Viktor saat memberikan sambutan di hadapan peserta Konfercab.

Sementara itu, Satrianus Taulabi yang terpilih sebagai Sekretaris Cabang menyampaikan harapannya agar kepengurusan yang baru dapat melanjutkan semangat pelayanan yang inklusif, terbuka, dan tetap berakar pada nilai-nilai iman, ilmu, dan pengabdian.

“Kami ingin menjadikan GMKI Kendari sebagai ruang pembinaan yang semakin progresif dan kontekstual dengan tantangan zaman, tanpa meninggalkan akar spiritualitas yang menjadi fondasi utama gerakan ini,” ucap Satrianus.

Selain menetapkan struktur kepengurusan baru, Konfercab XXIII juga menghasilkan berbagai rekomendasi strategis dan rumusan program kerja. Beberapa di antaranya mencakup penguatan kaderisasi, peningkatan literasi digital di kalangan anggota, hingga keterlibatan aktif dalam isu-isu sosial dan lingkungan di Sulawesi Tenggara. Keputusan-keputusan ini diambil melalui musyawarah panjang yang melibatkan seluruh peserta dengan semangat partisipatif.

Ketua Panitia Konfercab, Kriatian Abiil Kornelis, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi seluruh kader dan undangan yang hadir. Ia menekankan bahwa Konfercab bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan tonggak sejarah yang menyimpan makna perjuangan lintas generasi.

“Harapan saya dalam pelaksanaan KSL dan Konfercab ke-23 ini, kiranya benar-benar menjadi ruang pembelajaran, perenungan, dan pengambilan keputusan yang strategis bagi masa depan pelayanan dan perjuangan GMKI Kendari. Biarlah ini semua tidak hanya menjadi agenda dua tahunan tingkat cabang, melainkan juga menjadi simbol warisan nilai-nilai Iman, Ilmu, dan Pengabdian,” tuturnya.

Dengan semangat baru yang diusung, GMKI Kendari diharapkan mampu terus hadir sebagai garam dan terang di tengah masyarakat. Organisasi ini tetap memegang teguh misinya sebagai wadah pertumbuhan kader yang berintegritas, kritis, serta peduli terhadap persoalan bangsa dan gereja.

Berakhirnya Konfercab XXIII bukanlah penutupan semangat, melainkan langkah awal menuju babak baru pelayanan dan karya kolektif di bumi Sulawesi Tenggara. GMKI Cabang Kendari, dalam kepemimpinan yang baru, siap menjawab tantangan zaman dengan keteguhan iman, kekayaan ilmu, dan kerendahan hati dalam pengabdian.

Pewarta: Azuli

Wakatobi, Sultranet.com – Masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya menjaga transparansi dan ketertiban di kawasan pelabuhan. Salah satu tantangan yang kerap muncul adalah praktik pungutan liar (pungli) yang merugikan pengguna jasa pelabuhan. Fenomena ini menjadi perhatian khusus pihak Sahabandar Kabupaten Wakatobi, khususnya di Pelabuhan Pangulubelo.

Untuk mencegah hal itu, pihak Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Wanci mengimbau masyarakat agar berperan aktif dalam menciptakan lingkungan pelabuhan yang bersih dan bebas dari pungli. Masyarakat diminta tidak memberikan uang lebih kepada siapapun jika tidak disertai karcis resmi.

“Kami dari Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Wanci, kepada masyarakat yang hendak berkunjung di Pelabuhan Pangulubelo dalam aktivitas keberangkatan maupun kedatangan, besar harapan kami untuk saling mendukung dan mensupport agar jangan ada yang memberikan uang yang lebih ketika tidak ada karcisnya,” ujar perwakilan UPP Wanci, Rahman, Selasa (22/07/2025).

Pihaknya menambahkan, jika masyarakat menemukan praktik pungli di lapangan, disarankan untuk langsung merekam dan melaporkannya ke kantor pelabuhan. Menurutnya, pimpinan UPP telah menginstruksikan kepada seluruh petugas untuk bekerja secara profesional dan tidak menyalahgunakan wewenang.

“Kami dengan senang hati terbuka ketika ada laporan. Pimpinan sudah sampaikan ke teman-teman di lapangan untuk bekerja secara profesional. Jika ada pungli, kami harap masyarakat bisa merekam langsung dan melaporkannya,” tegasnya.

Sebagai informasi, tarif resmi masuk ke area pelabuhan telah ditetapkan sebagai berikut:

• Perorangan: Rp2.500
• Kendaraan roda dua (motor): Rp3.500
• Kendaraan roda empat (mobil): Rp4.500

Dengan memahami dan mengikuti tarif yang telah ditentukan, masyarakat dapat membantu mencegah praktik pungli dan menciptakan suasana pelabuhan yang aman, tertib, dan profesional.

Jakarta, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terus menggenjot percepatan pembangunan kawasan industri smelter yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam rapat strategis bersama manajemen PT Kolaka Resource Industrial Park (KRIP) di Jakarta, Senin (21/7/2025), Bupati Kolaka Utara Drs. H. Nurrahman Umar memimpin langsung pembahasan penting tersebut, didampingi jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Direktur PT KRIP, Mr. Kevin.

Pertemuan ini juga dihadiri Pls. Sekretaris Daerah H. Muhammad Idrus, S.Sos., M.Si., bersama para kepala dinas terkait, termasuk Kadis PUPR, Kadis Perumahan, Kadis Perikanan, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kesehatan, Plt. Kadis Perindustrian, Sekretaris Dinas PTSP, dan Sekretaris Bappeda. Fokus utama diskusi adalah menuntaskan seluruh tahapan administrasi dan teknis untuk memastikan proyek pembangunan smelter bisa dimulai pada 2026.

“Kita menyepakati target bersama, yakni tahun 2026 pembangunan smelter sudah on progress. Seluruh kelengkapan administrasi dan kesiapan lainnya kita dorong untuk dituntaskan di tahun ini,” ujar Pls. Sekda Kolaka Utara, H. Idrus. Ia menegaskan, pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap proyek ini karena menyangkut harapan besar masyarakat.

Menurut Idrus, kehadiran industri smelter bukan hanya soal investasi, tetapi juga menyentuh langsung masalah-masalah fundamental daerah, seperti keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal. “Fenomena lapangan kerja di Kolaka Utara menjadi tantangan utama. Maka, kehadiran smelter ini harus mampu menjawab itu. Dan tadi sudah disepakati, PT KRIP mengutamakan tenaga kerja lokal Kolaka Utara dalam proses rekrutmen,” tegasnya.

Di sisi lain, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi harapan besar dari pemerintah daerah. Idrus mengatakan, dengan beroperasinya smelter, geliat ekonomi lokal di berbagai sektor akan terdongkrak. “Proyek ini juga diharapkan mendongkrak PAD dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar,” tambahnya.

Pihak PT KRIP dalam pertemuan itu juga menyampaikan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam mempermudah proses perizinan dan menjaga stabilitas iklim investasi di Kolaka Utara. Perusahaan yang menggandeng investor asing seperti Huayu Group ini menekankan bahwa keamanan dan kepastian hukum menjadi pertimbangan utama dalam merealisasikan investasi besar tersebut.

“Stabilitas daerah adalah syarat mutlak dalam menarik investasi. Karena itu kami juga memberikan garansi keamanan untuk menghadirkan investor luar negeri untuk mendukung realisasi proyek ini,” tutup Idrus.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, menyatakan bahwa pihaknya siap mengawal penyebarluasan informasi positif mengenai pembangunan smelter ini kepada masyarakat. “Kami akan aktif menyampaikan perkembangan proyek ini agar masyarakat tahu dan turut mendukung. Ini momentum besar bagi Kolaka Utara untuk maju bersama,” ujarnya.

Syahlan juga menambahkan bahwa kolaborasi pemerintah daerah dengan investor seperti PT KRIP menjadi bukti bahwa Kolaka Utara serius menciptakan iklim investasi yang ramah dan terbuka. “Transparansi dan komunikasi menjadi kunci utama. Kami pastikan keterbukaan informasi kepada publik terus kami jaga,” pungkasnya.

Jakarta, sultranet.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya resmi menetapkan Muh. Arham, S.Th.I sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Sulawesi Selatan periode 2020–2025. Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan DPP Partai Berkarya Nomor 27.B/SK/DPP/BERKARYA/VI/2025, yang ditandatangani Ketua Umum Muchdi Purwopranjono dan Sekretaris Jenderal Fauzan Rachmansyah di Jakarta pada 2 Juni 2025.

Keputusan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi SK sebelumnya, yakni Nomor 27.A/SK/DPP/BERKARYA/XI/2023. Pengangkatan Muh. Arham menandai babak baru kepemimpinan Partai Berkarya di Sulawesi Selatan sekaligus sebagai upaya penyegaran dan penguatan struktur organisasi menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Berkarya yang direncanakan berlangsung pada Juli 2025.

Dalam susunan kepengurusan harian yang dilampirkan, Muh. Arham didampingi oleh Muh. Arham Assidik sebagai Sekretaris, Zulkadri Sultan sebagai Wakil Sekretaris, serta Rahmatia dan Imrana masing-masing sebagai Bendahara dan Wakil Bendahara.

Muh. Arham dikenal sebagai sosok muda visioner dan organisatoris yang aktif di berbagai bidang sosial-politik. Ia juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Kajian dan Pembangunan Daerah (LKPD), sebuah lembaga yang fokus pada riset, advokasi kebijakan publik, serta penguatan kapasitas kelembagaan daerah. Di bidang akademik, ia merupakan alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, salah satu perguruan tinggi Islam terkemuka di Indonesia.

Dengan kombinasi pengalaman intelektual, kepemimpinan organisasi, serta jaringan akar rumput yang kuat, DPP Partai Berkarya menaruh harapan besar kepada kepemimpinan Muh. Arham untuk membawa gerak partai lebih progresif dan adaptif di tengah dinamika politik lokal dan nasional.

Penetapan ini juga menjadi dasar pelaksanaan konsolidasi internal kepengurusan DPW hingga ke 24 DPD kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. DPP Partai Berkarya menginstruksikan kepada pengurus wilayah agar segera melakukan revitalisasi kepengurusan, konsolidasi politik, pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil), serta memastikan tata kelola partai berjalan efektif dan produktif sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

“Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” demikian tertulis dalam poin kelima keputusan DPP.

Dengan amanah baru yang diembannya, Muh. Arham diharapkan mampu membawa semangat pembaruan dan memperkuat eksistensi Partai Berkarya di Sulawesi Selatan sebagai partai yang konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat dan pembangunan daerah berbasis nilai-nilai kerakyatan.

Jakarta, Sultranet.com – Kodim 1431/Bombana yang berada di bawah Korem 143/Halu Oleo, Kodam XIV/Hasanuddin, berhasil meraih Juara III dalam Lomba Karya Jurnalistik (LKJ) tingkat Nasional pada program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-124 Tahun Anggaran 2025 pada Kategori Media Cetak. Penghargaan tersebut diumumkan pada acara penganugerahan di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta Pusat, Kamis (10/07/2025).

Penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., Diserahkan langsung Brigjen TNI Taufik Sobri, M. Han, Waaster Kasad Bidang Tahwil, Komsos dan Bhakti TNI kepada Dandim 1431/Bombana, Letnan Kolonel Inf Andi Irfandi, S.I.P., M.I.P., bersama Wartawan Media Cetak Sriwijaya Express.

Letnan Kolonel Inf Andi Irfandi, S.I.P., M.I.P., selaku Komandan Kodim 1431/Bombana menerima penghargaan tersebut dengan penuh rasa syukur dan bangga.

“Alhamdulillah, kami bersyukur dan bangga atas pencapaian ini. Ini adalah buah dari kerja keras semua pihak, khususnya para wartawan yang terlibat dalam peliputan TMMD ke-124 di Kab. Bombana,” ujarnya usai menerima penghargaan.

Letkol Andi menjelaskan, penghargaan ini terasa istimewa karena merupakan partisipasi perdana Kodim Bombana dalam program TMMD. “Meski baru pertama kali ikut, kami mampu bersaing dengan Kodim-Kodim yang lebih dulu dab berpengalaman. Ini bukti bahwa kerja sama yang baik antara TNI dan media dapat menghasilkan karya yang luar biasa,” katanya.

Menurutnya, peran wartawan sangat vital dalam mendukung kesuksesan program TMMD. “Mereka bukan hanya melaporkan, tetapi juga membangun narasi kebersamaan antara TNI dan rakyat. Hal ini sejalan dengan tujuan TMMD untuk memperkuat kemanunggalan TNI dan masyarakat dalam mensukseska program pembangunan daerah,” tuturnya.

Ia pun berharap, raihan ini dapat menjadi motivasi untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.

“Semoga pencapaian ini menjadi pemicu semangat untuk lebih baik lagi di TMMD berikutnya ke depan,” tambahnya.

Sementara itu, La Ode Haliqfat wartawan Media Cetak yang karyanya turut mengantarkan Kodim 1431/Bombana meraih juara, mengungkapkan rasa bangganya bisa hadir langsung di Mabesad.

“Saya tidak menyangka bisa menginjakkan kaki di sini berkat karya jurnalistik. Ini pengalaman yang luar biasa,” ujarnya dengan penuh haru.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Dandim dan jajaran Kodim Bombana yang telah banyak membantu selama proses peliputan di lapangan.

“Terima kasih kepada Dandim dan seluruh personel Kodim 1431/Bombana atas bantuan dan dukungannya selama pelaksanaan TMMD. Tanpa mereka, karya ini tidak akan lahir,” katanya.

Penghargaan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara TNI dan media dapat membawa dampak besar, tidak hanya dalam pembangunan fisik di daerah, tetapi juga dalam membangun kesadaran publik tentang pentingnya kebersamaan.

TMMD ke-124 tahun 2025 sendiri dilaksanakan secara serentak oleh 50 Kodim di berbagai wilayah Indonesia dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk media, dalam mendukung pembangunan di daerah tertinggal dan memperkuat sinergi TNI-rakyat. (Pen)

Bombana, sultranet.com – Manajemen Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Oputa Yi Koo, PT Dharma Dwipa Utama (DDU) menyampaikan klarifikasi atas perubahan rute keberangkatan kapal yang sempat menimbulkan ketidaknyamanan penumpang di Pelabuhan Kasipute, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara pada Minggu, 6 Juli 2025 kemarin.

Dikonfirmasi awak media sultranet.com, Menejer Cabang PT Dharma Dwipa Utama (DDU), Taufik Purnamawijaya menjelaskan bahwa Perubahan jadwal tersebut merupakan dampak dari kendala operasional perawatan mesin yang tidak bisa dihindari demi menjamin keselamatan pelayaran.

“Perubahan jadwal ini bukan dilakukan tanpa dasar. Ada proses perawatan kapal yang harus kami utamakan, dan itu sangat penting untuk keselamatan pelayaran,” ujar Taufik Purnamawijaya

Menurutnya, untuk alasan keselamatan pelayaran, KMP Oputa Yii Koo melakukan perawatan mesin setelah pelayaran dari Tondasi pada tanggal 3 Juli 2025 hingga Sabtu Malam tanggal 5, Kapal baru bisa dipastikan siap beroperasi kembali.

“Kami tidak berani memberi informasi sebelum ada kepastian. Barulah Sabtu malam sekitar pukul 10, pihak teknis menyatakan bahwa kapal siap beroperasi kembali,” jelasnya.

Dengan kapal yang baru bisa dipastikan beroperasi kembali pada malam hari, manajemen pun memutuskan untuk melakukan penyesuaian jadwal pelayaran pada hari Minggu. Rute yang semula direncanakan menuju Tondasi, dialihkan ke Tanjung Pising yang jadwal sebelumnya tidak dilayani karena kendala perbaikan mesin kapal dimaksud..

“Keputusan ini kami ambil dengan mempertimbangkan arus penumpang. Terakhir kami melayani rute Tanjung Pising pada Rabu, 2 Juli. Jika menunggu hingga Rabu berikutnya tanggal 9, itu akan terlalu lama dan berdampak pada penumpukan penumpang di Kabaena dan Kasipute,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga mempertimbangkan situasi yang terjadi di rute Kabaena, di mana kapal Tondoharu yang biasa melayani lintasan tersebut sedang menjalani dok tahunan dan dipastikan tidak beroperasi selama satu bulan penuh. Dalam kondisi tersebut, KMP Oputa menjadi satu-satunya kapal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabaena.

“Karena situasi darurat itu, kami merasa perlu menyesuaikan rute untuk membantu kebutuhan masyarakat Kabaena,” tambahnya.

Pihak manajemen menegaskan bahwa informasi perubahan jadwal sudah disampaikan melalui berbagai saluran, antara lain melalui grup WhatsApp pelanggan, pengumuman resmi di pelabuhan, dan pemberitahuan langsung ke UPTD Kasipute, UPTD Tondasi, serta UPTD Tanjung Pising.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Tapi perlu kami sampaikan bahwa keputusan ini juga kami ambil agar jumlah trip kami tetap sesuai dengan nilai kontrak yang telah disepakati. Jika tidak sesuai, maka kami bisa dikenakan penalti atau sanksi,” ujarnya.

Manajemen KMP Oputa menegaskan bahwa ke depan pihaknya akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan memperbaiki sistem penyampaian informasi agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kami sangat memahami kekecewaan pelanggan, dan ini menjadi bahan evaluasi kami. Keselamatan pelayaran tetap yang utama, tapi komunikasi dengan penumpang juga penting untuk kami perbaiki,” tutupnya.

Akibat perubahan jadwal ini, Pelayaran KMP Oputa Yi Koo dari tanggal 7–12 Juli 2025 mengalami penyesuaian.

• Senin, 7 Juli 2025
  Rute: Kasipute – Dongkala → Dongkala – Bau-Bau
• Selasa, 8 Juli 2025
  Rute: Bau-Bau – Dongkala → Dongkala – Kasipute
• Rabu, 9 Juli 2025
  Rute: Kasipute – Tondasi → Tondasi – Kasipute
• Kamis, 10 Juli 2025
  Rute: Kasipute – Tanjung Pising → Tanjung Pising – Kasipute
• Jumat, 11 Juli 2025
  Rute: Kasipute – Tondasi → Tondasi – Kasipute
• Sabtu, 12 Juli 2025
  Kembali ke jadwal normal sesuai rencana operasional bulan Juli 2025

Pewarta: Azuli 

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menegaskan komitmennya menjadikan komoditas kakao sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Penegasan itu disampaikan langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH dalam momentum peringatan Hari Kakao Sedunia yang dirangkaikan dengan HUT ke-25 PT Syngenta Indonesia, di Kecamatan Ranteangin. Senin 7 Juli 2025

Dalam kegiatan bertema “Manisnya Masa Depan Kakao, Semanis Rasanya”, Bupati Nurrahman mengatakan bahwa kakao bukan sekadar hasil pertanian, melainkan bagian dari identitas dan masa depan ekonomi Kolaka Utara.

“Jangan kita menipu diri dengan melihat pembangunan hanya dari sisi fisik seperti jalan atau bangunan. Kalau masyarakat susah membelanjakan kebutuhan pokok, maka pembangunan itu tidak berhasil. Revitalisasi kakao adalah upaya membangun kesejahteraan masyarakat secara nyata,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa dari 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, Kolaka Utara menjadi satu-satunya daerah yang konsisten dalam merealisasikan program revitalisasi kakao secara serius, termasuk dengan mengalokasikan anggaran daerah.

“Banyak yang hanya menyuruh petani merevitalisasi tanpa diikuti anggaran. Kolaka Utara tidak seperti itu. Kami konsisten dan serius,” ujarnya.

Sebagai bentuk keberlanjutan, Bupati juga menyampaikan rencana pemerintah untuk membuat regulasi larangan ekspor kakao dalam bentuk basah guna meningkatkan nilai tambah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ke depan tidak boleh lagi ada kakao basah yang keluar dari Kolaka Utara. Kita akan buat regulasinya. Kita ingin petani untung, daerah juga mendapat manfaat,” tegas Bupati.

Kegiatan yang dipusatkan di Lapangan Abd Hamid Tomakkeda ini turut dihadiri oleh Asisten II Setda Kolut, H. Syamsuddin, Kepala Dinas Perkebunan Kamal Mustafa, Kepala Dinas Pendidikan M. Idrus, anggota DPRD Kolut Natsir Banna, camat dan lurah setempat, serta perwakilan manajemen Syngenta Indonesia, termasuk Presiden Direktur Syngenta, Eryanto dan Mr. Handoko.

Dalam sambutannya, Presiden Direktur PT Syngenta Indonesia, Eryanto, mengapresiasi potensi kakao Kolaka Utara dan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor ini.

“Kolaka Utara adalah daerah potensial untuk menghasilkan kakao berkualitas tinggi. Kami akan terus bersinergi, tidak hanya dalam mendampingi petani, tapi juga meningkatkan kualitas pendidikan,” katanya.

Syngenta juga menyerahkan 500 tas sekolah kepada siswa SD dan SMP di Ranteangin sebagai bagian dari program “Kakao Care” yang digelar pada hari pertama peringatan. Sementara hari kedua akan difokuskan pada pelatihan budidaya kakao untuk para petani.

Kepala Dinas Pendidikan Kolaka Utara, M. Idrus, menyampaikan apresiasinya atas perhatian yang diberikan Syngenta terhadap sektor pendidikan.

“Kami sangat berterima kasih. Bantuan ini bukan hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga mempererat kemitraan dengan dunia usaha,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan bibit kakao kepada petani dan penanaman pohon kakao secara simbolis oleh Bupati dan manajemen Syngenta.

Tak hanya itu, pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Syngenta untuk pengembangan kakao secara berkelanjutan.

Kepala Dinas Perkebunan Kolaka Utara, Kamal Mustafa, menyebut kerja sama ini sebagai bagian dari strategi memperkuat hulu-hilir sektor kakao.

“Kami ingin agar petani punya akses teknologi dan pendampingan yang memadai. Kerja sama ini sangat strategis,” katanya.

Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, menilai bahwa kolaborasi seperti ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam membangun sektor pertanian yang berdampak langsung ke masyarakat.

“Pemerintah daerah dan pihak swasta harus bersinergi dalam pembangunan berkelanjutan. Kakao adalah salah satu sektor unggulan kita. Lewat kemitraan seperti ini, kesejahteraan petani akan lebih mudah tercapai,” ucapnya.

Pemerintah juga akan mendorong permodalan petani melalui sinergi dengan lembaga keuangan. Tujuannya agar petani tidak kesulitan mengakses dana untuk peremajaan atau peningkatan kualitas budidaya.

Sementara itu, Syngenta Indonesia berkomitmen akan terus mendampingi petani di Kolaka Utara agar memiliki sertifikasi dan kemampuan teknis yang terstandar dalam budidaya kakao. Perusahaan juga akan memperluas jangkauan program edukasi kepada petani dan keluarga mereka.

Kegiatan peringatan Hari Kakao Sedunia tingkat Kabupaten Kolaka Utara akan berlangsung selama dua hari, 7–8 Juli 2025, dengan berbagai rangkaian kegiatan edukatif dan inspiratif bagi masyarakat, petani, dan pelajar.

Kolaka, sultranet.co – Kabupaten Kolaka mencatat sejarah baru dalam industrialisasi nasional dengan dimulainya ekspor perdana feronikel dari Smelter Merah Putih milik PT Ceria Corp. Momentum tersebut menjadi simbol kebangkitan industri berbasis sumber daya lokal yang dibangun oleh anak bangsa.

Bupawti Kolaka, Amri Djamaluddin, menyebut hadirnya smelter milik PT Ceria Corp sebagai “penanda sejarah” bagi daerah yang selama ini hanya dikenal sebagai penghasil bijih nikel.

“Selama hidup 46 tahun di Kolaka, saya baru kali ini melihat langsung wujud nyata dari nikel yang selama ini hanya jadi cerita. Ini bukan sekadar ekspor, ini bukti nyata keberhasilan anak bangsa membangun di negeri sendiri,” ujar Amri saat memberikan sambutan dalam seremoni ekspor perdana sebanyak 10 kontainer dari total 65 kontainer feronikel ke pasar Asia.

Amri mengaku sempat meragukan proyek ini saat pertama kali menghadiri kegiatan PT Ceria pada tahun 2019. Lokasi yang saat itu masih berupa hutan belantara dan sepi, menurutnya sulit dipercaya akan menjadi kawasan industri. Namun, dukungan pembiayaan dari Sindikasi Bank Mandiri serta konsistensi PT Ceria Corp mengubah keraguan menjadi harapan yang nyata.

“Ternyata smelternya merah putih, dan orang-orangnya juga merah putih. Ini bukan hanya proyek, ini mimpi besar masyarakat Kolaka yang terwujud,” ungkap Amri penuh semangat.

Pembangunan smelter dengan teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dan Rectangular Electric Furnace Line 1 berkapasitas 72 MVA serta berbagai fasilitas pendukung menunjukkan keseriusan PT Ceria dalam membangun ekosistem industri nikel yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Amri juga menyoroti dampak positif yang telah dirasakan masyarakat Kolaka dari kehadiran PT Ceria. Mulai dari program pemberdayaan masyarakat (PPM), kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pemanfaatan lingkungan yang berkelanjutan, hingga penerapan teknologi “green nickel” yang ramah lingkungan.

“Generasi mendatang akan mencatat bahwa smelter merah putih pertama ada di Kolaka. Ini bukan hanya pencapaian teknis, tapi juga kontribusi nyata untuk daerah, provinsi, bahkan nasional,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut keberadaan smelter tersebut turut berkontribusi terhadap lonjakan signifikan dana bagi hasil sektor pertambangan di Kabupaten Kolaka. Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, tahun ini Kabupaten Kolaka menerima sekitar Rp 900 miliar, meningkat drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar Rp 100 hingga 200 miliar.

“Ini kontribusi nyata dari Ceria Corp milik anak bangsa. Saya berharap ke depan, dengan rencana pembangunan RKEF Line II dan fasilitas HPAL Line I, dukungan dari Bank Mandiri juga semakin besar,” tutup Amri.

Hadirnya Smelter Merah Putih menjadi simbol bahwa Kabupaten Kolaka tidak hanya menjadi lumbung tambang, tapi juga rumah bagi industri strategis nasional yang mandiri dan berdaya saing global.

Jakarta, sultranet.com – Bank Mandiri kembali mempertegas perannya sebagai katalisator penguatan industri strategis nasional. Lewat kolaborasi erat dengan PT Ceria Nugraha Indotama (Ceria Corp), bank milik negara ini resmi mengawal ekspor perdana produk low-carbon ferronickel (FeNi) dari smelter “Merah Putih” milik Ceria yang berlokasi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (03/07/2025).

Sebanyak 10 kontainer pertama dari total 65 kontainer ferronikel dikirim secara simbolik ke pasar Asia. Produk yang dikirim berasal dari Smelter Rectangular Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) Line I milik Ceria yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sekaligus Objek Vital Nasional (Obvitnas).

Ferronikel yang diekspor memiliki kandungan 22% logam nikel, setara dengan 13.900 ton logam nikel per tahun dari total kapasitas produksi sebesar 63.200 ton ferronickel per tahun. Produk ini juga telah memenuhi standar keberlanjutan melalui kepemilikan Renewable Energy Certificate (REC) dari PT PLN (Persero), menandai seluruh rantai produksinya berbasis energi bersih. Proses produksi juga didukung oleh teknologi kecerdasan buatan (AI) dan sistem robotik, memungkinkan pengawasan real-time yang efisien dan aman.

Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menyampaikan bahwa dukungan terhadap ekspor ini adalah bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam mendorong hilirisasi mineral dan transisi energi nasional.

“Bank Mandiri berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari pembangunan proyek strategis nasional, terutama yang dijalankan oleh investor domestik. Sinergi kami dengan Ceria menjadi contoh konkret bagaimana akselerasi ekonomi dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara sektor perbankan dan industri dalam negeri,” ujar Darmawan, Sabtu 5 Juli 2025.

Sebelumnya, pada April 2025, Ceria telah melakukan produksi perdana dari smelter tersebut. Uniknya, Ceria menjadi satu-satunya perusahaan pemurnian nikel nasional yang berhasil membangun fasilitas pengolahan melalui pendanaan sindikasi perbankan nasional.

Pada tahun 2022, Bank Mandiri bersama Bank BJB dan Bank Sulselbar menyalurkan pembiayaan sindikasi sebesar USD 277,69 juta guna membiayai pembangunan smelter dan infrastruktur penunjangnya. Pendanaan ini mencerminkan kepercayaan industri keuangan terhadap prospek hilirisasi mineral dan rantai pasok nikel Indonesia.

CEO Ceria Corp, Derian Sakmiwata, menyampaikan apresiasi terhadap komitmen berkelanjutan Bank Mandiri.

“Smelter merupakan simbol semangat kemandirian dan kebangkitan industri nasional. Kolaborasi strategis dengan perbankan telah membuka banyak peluang, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah bagi daerah maupun perekonomian nasional,” ujar Derian.

Lebih lanjut, Ceria menargetkan ekspansi lanjutan melalui pembangunan RKEF Line II serta fasilitas High-Pressure Acid Leaching (HPAL) Line I. Pengembangan ini diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global baterai kendaraan listrik (EV).

Target jangka panjang Ceria mencakup peningkatan kapasitas produksi hingga 252.800 ton ferronickel per tahun atau setara 55.600 ton logam nikel, serta produksi 293.200 ton Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) dari dua fase pabrik HPAL, yang mengandung 110.940 ton logam nikel dan 11.400 ton kobalt.

“Dengan dukungan perbankan nasional, kami optimistis Indonesia akan memainkan peran kunci dalam industri baterai global. Sinergi seperti ini menjadi pilar kemajuan sektor energi terbarukan dan hilirisasi,” imbuh Derian.

Seremoni ekspor perdana juga dihadiri oleh Bupati Kolaka, Amri Jamaluddin, sebagai wujud dukungan pemerintah daerah terhadap kehadiran industri strategis di wilayahnya. Momentum ini dinilai memperkuat konektivitas antara pelaku industri dan lembaga keuangan dalam membangun ekosistem hilirisasi mineral yang berdaya saing global.

Keberhasilan ekspor perdana ini juga sejalan dengan visi pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.

Dengan dukungan kuat dari sektor keuangan dan industri, Indonesia semakin menegaskan posisinya sebagai pemain utama dalam industri berbasis sumber daya dan energi hijau berkelanjutan.

Kendari, sultranet.com 4 Juli 2025 — Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka menghadiri prosesi pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar di Aula Wakatobi, Gedung KPw BI Sultra, Kamis (4/7). Dalam acara tersebut, Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono secara resmi melantik Edwin Permadi sebagai Kepala BI Sultra menggantikan Doni Septadijaya yang kini bertugas di Kalimantan Barat.

Pengukuhan ini dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan strategis di Sultra, mulai dari unsur Forkopimda, Ketua DPRD atau yang mewakili, pimpinan perbankan, OJK, pelaku usaha, hingga jajaran instansi vertikal dan pimpinan satuan kerja BI.

Dalam sambutannya, Gubernur Sultra menyampaikan harapannya agar kehadiran Edwin membawa semangat baru dan memperkuat sinergi antara BI dengan pemerintah daerah, khususnya dalam membangun ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing.

“Selamat kepada Bapak Edwin Permadi atas kepercayaan yang diberikan. Semoga amanah ini dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta dapat memperkuat peran strategis Bank Indonesia dalam pembangunan ekonomi Sulawesi Tenggara,” ujar Gubernur.

Ia juga memberikan apresiasi atas dedikasi Doni Septadijaya selama menjabat di Sultra. Menurutnya, kerja sama BI dengan Pemprov telah berjalan harmonis dalam mendukung sejumlah agenda strategis seperti pengendalian inflasi, digitalisasi pembayaran, penguatan UMKM, hingga distribusi rupiah ke wilayah 3T.

Sulawesi Tenggara, sambung Gubernur, memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, dengan luas wilayah daratan sekitar 38.140 km² dan perairan mencapai 110.000 km². Untuk itu, ia berharap BI terus menjadi mitra utama dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Gubernur juga mengapresiasi peran aktif Bank Indonesia dalam mendorong ketahanan pangan dan ekonomi syariah. Menurutnya, kerja kolaboratif melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) telah menunjukkan hasil yang nyata.

“Alhamdulillah, pada 2023, sebanyak 17 pemda di Sultra berhasil meraih predikat Pemda Digital. Bahkan Kota Kendari berhasil menjadi juara II nasional TP2DD tahun 2022 dan juara III pada 2023,” ucapnya.

Ia juga mengundang Deputi Gubernur BI dan rombongan untuk menikmati destinasi wisata serta kuliner khas Sultra seperti sinonggi, kasuami, dan kabuto sebagai bagian dari semangat membangun daerah secara holistik.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono, menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi yang terbangun dengan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya pengendalian inflasi komoditas pangan.

“Salah satu tantangan saat ini adalah harga beras. Kami melihat program pompanisasi di Sultra sebagai langkah konkret dalam menjaga produksi beras. Ini contoh strategi daerah yang baik, dan BI siap mendukung penuh,” kata Doni.

Ia menambahkan, sinergi antara BI dan Pemda telah memperkuat pelaksanaan program nasional seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), digitalisasi sistem keuangan, penguatan UMKM, serta pengembangan ekonomi syariah.

Sementara itu, Edwin Permadi dalam pernyataan perdananya menyatakan komitmennya untuk melanjutkan program-program unggulan BI serta memperkuat kemitraan strategis dengan Pemda.

“Saya akan meneruskan pondasi kerja sama yang sudah dibangun oleh Bapak Doni Septadijaya dan memperkuat langkah-langkah strategis yang dibutuhkan Sulawesi Tenggara ke depan,” ujar Edwin.

Acara pengukuhan berlangsung khidmat dengan suasana keakraban yang terasa antara pejabat pusat dan daerah. Momen ini menjadi simbol berlanjutnya komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat peran sebagai mitra pembangunan daerah menuju ekonomi yang adil dan berkelanjutan.