Wakatobi, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Wakatobi mewanti-wanti masyarakat agar tidak melakukan reklamasi di pesisir laut tanpa izin resmi. Peringatan ini mencuat setelah ditemukan beberapa titik reklamasi baru yang diduga dilakukan secara ilegal oleh warga setempat.

Hasil penelusuran media ini menemukan sedikitnya tiga titik reklamasi yang tengah dikerjakan. Satu titik berada di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, sementara dua lainnya di wilayah Kecamatan Wangi-Wangi.

Berdasarkan pantauan di lapangan, timbunan batu dan material lainnya tampak masih baru, menjulur ke arah laut dan diduga telah merusak ekosistem pesisir.

Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Wakatobi, Arizal, mengatakan bahwa pihaknya telah menyurati instansi yang memiliki kewenangan untuk menindak reklamasi ilegal tersebut.

“Kami sudah laporkan ke PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), dengan tembusan ke BSPL Makassar wilayah Kendari dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi untuk turun langsung meninjau lokasi reklamasi, karena itu adalah wilayah kerja mereka,” ujarnya.

Arizal menjelaskan bahwa pihaknya hanya bertugas melakukan pemantauan dan pendokumentasian aktivitas reklamasi, untuk kemudian dilaporkan ke instansi teknis yang berwenang melakukan penindakan.

“Kami tidak memiliki kewenangan untuk menegur secara langsung. Tugas kami sebatas mendata dan menyampaikan informasi ke pihak terkait,” tambahnya.

Sebagai informasi, reklamasi tanpa izin melanggar sejumlah regulasi nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pelaku reklamasi ilegal dapat dikenai pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar.

Selain itu, jika reklamasi menyebabkan kerusakan lingkungan, pelaku juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana tambahan hingga 3 tahun penjara dan denda maksimal Rp3 miliar.

Kendari, sultranet.com – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., resmi dikukuhkan sebagai Bunda PAUD dan Bunda Literasi Kabupaten Bombana oleh Bunda PAUD dan Bunda Literasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Arinta Nila Hapsari. Prosesi yang berlangsung khidmat dan penuh makna itu digelar di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Jumat (25/7/2025).

Pengukuhan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan serentak Bunda PAUD dan Bunda Literasi se-Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, Ibu Arinta Nila Hapsari juga telah dikukuhkan oleh Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M., sebagai Bunda PAUD dan Bunda Literasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Agenda ini menjadi momentum penguatan komitmen bersama untuk mendukung Gerakan Nasional Literasi dan meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di daerah.

Acara dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sultra, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi, para bupati dan wali kota se-Sultra, serta Ketua TP PKK kabupaten/kota. Suasana berlangsung meriah, namun tetap sarat pesan mendalam tentang pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam membentuk generasi masa depan.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menekankan pentingnya sinergi seluruh elemen masyarakat untuk memajukan pendidikan dan literasi. “Pendidikan anak usia dini dan literasi adalah pondasi utama untuk menciptakan generasi unggul. Peran Bunda PAUD dan Bunda Literasi di tiap daerah harus menjadi garda terdepan dalam memperkuat ketahanan intelektual anak-anak kita,” ujarnya.

Usai dikukuhkan, Hj. Fatmawati menyampaikan rasa syukur dan tekadnya untuk menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. “Sebagai Bunda PAUD dan Bunda Literasi, saya bertekad untuk hadir di tengah masyarakat, menjangkau setiap desa dan pelosok, membawa semangat membaca, bermain sambil belajar, serta memastikan anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang layak, menyenangkan, dan bermutu sejak usia dini,” kata Fatmawati.

Ia menegaskan bahwa langkah awal yang akan ditempuh adalah menginisiasi Gerakan Literasi Keluarga, mendorong PAUD ramah anak dan inklusif, serta membangun kerja sama dengan dinas terkait, komunitas, dan lembaga pendidikan. Targetnya, akses dan kualitas layanan PAUD di Bombana meningkat, sekaligus menumbuhkan budaya literasi yang merata hingga pelosok desa.

Selain itu, Fatmawati juga berkomitmen untuk menghadirkan kegiatan literasi berbasis keluarga, mendorong keterlibatan orang tua, serta memperkuat peran guru PAUD sebagai pendidik pertama yang membentuk karakter anak. Menurutnya, membangun generasi yang cerdas tidak hanya tugas sekolah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

Momentum ini diharapkan menjadi langkah strategis bagi Kabupaten Bombana dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Dengan pendekatan holistik yang menggabungkan pendidikan, literasi, dan pembinaan karakter, diharapkan pembangunan sumber daya manusia di Bombana semakin kuat dan berkelanjutan.

Bombana, Sultranet.com – Komandan Kodim 1431/Bombana Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P., M.I.P., menggelar pertemuan silaturahmi dengan para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3 yang berasal dari Kabupaten Bombana. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kodim 1431/Bombana, Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Jum’at (25/7/2025).

Silaturahmi ini bertujuan mempererat hubungan antara TNI dengan para generasi muda intelektual yang memiliki peran penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kabupaten Bombana.

“Selamat datang di Makodim 1431/Bombana. Saya harap kehadiran kalian bisa menjadi katalisator positif dalam mendukung program-program pembangunan nasional di daerah,” kata Dandim Letkol Inf Andi Irfandi saat membuka pertemuan.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan SPPI sangat erat kaitannya dengan program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden RI melalui Asta Cita. Salah satunya adalah program Masyarakat Bergizi (MBG) yang saat ini digulirkan oleh Kementerian Pertahanan.

“Program MBG ini sangat mulia. Kita harus dukung bersama, dan adik-adik SPPI saya harapkan bisa membantu Kodim dalam sosialisasi program ini, termasuk Dapur Sehat di masyarakat,” ujar Dandim.

Dalam arahannya, Dandim juga menekankan pentingnya menjaga semangat dan kedisiplinan yang telah mereka terima selama Pendidikan dan pelatihan. Ia meminta agar nilai-nilai itu tetap terjaga dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Tak hanya itu, Dandim memberikan penekanan khusus terkait tata kelola kerja sama antara sekolah dan mitra program MBG. Ia mengingatkan agar seluruh kepala sekolah di wilayah Bombana tidak menandatangani MoU dengan pihak manapun yang mengatasnamakan programi tersebut.

“Penandatanganan MoU hanya boleh dilakukan oleh Kepala SPPG sebagai perwakilan resmi dari BGN di daerah. Jadi, mohon jangan sembarangan menandatangani surat kerja sama,” tegasnya.

Ia juga mengimbau agar para SPPI berhati-hati dalam memberikan data peserta didik, terutama kepada oknum yang mengaku sebagai mitra yayasan atau BGN. Segala bentuk permintaan data sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada koordinator wilayah.

“Jika ada pihak yang datang meminta data, pastikan dulu apakah mereka betul-betul mitra resmi. Laporkan dan koordinasikan dengan Korwil sebelum memberikan informasi,” jelas Dandim.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa mitra yang sudah masuk tahap survei lapangan adalah mitra sah dan berhak mendapatkan data penerima manfaat. Untuk itu, Dandim berharap SPPI bisa segera melakukan validasi data di wilayah tugas masing-masing.

Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPI Bombana, Santi Siska Pratama, memaparkan rencana kegiatan SPPI Batch 3 di Kabupaten Bombana. Ia menjelaskan bahwa para SPPI akan menjalankan tugas baik di dapur sehat maupun di lapangan.

“Kami diarahkan untuk magang di dapur dan juga melakukan pendataan terhadap penerima manfaat. Selain Mendata Jumlah siswa, kami juga mendata ibu hamil, ibu menyusui, balita, bahkan hingga ke pondok pesantren,” ujar Santi.

Ia juga menyampaikan permintaan dukungan dari Kodim agar para Babinsa bisa mendampingi tim SPPI saat turun ke lapangan. Hal ini penting untuk mendukung kelancaran pendataan dan keamanan kegiatan.

“Kami berharap bisa mendapatkan pendampingan dari Babinsa saat melaksanakan tugas di desa. Pendataan ini sangat penting untuk memetakan sasaran program secara akurat,” tambahnya.

Santi mengungkapkan bahwa sejauh ini baru tiga lokasi di Kabupaten Bombana yang telah mendapatkan survei lapangan. Ia berharap wilayah lain segera menyusul dalam waktu dekat.

“Kami siap menjalankan tugas sebaik mungkin dan berharap sinergi ini terus berjalan agar program-program pemerintah pusat bisa berjalan optimal hingga ke pelosok desa,” pungkasnya.

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam membangun kolaborasi antara unsur TNI dan SPPI dalam mendukung program strategis nasional yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat bawah, khususnya terkait gizi dan kesehatan. (Pen)

Bombana, Sultranet.com – Wujud nyata kepedulian TNI terhadap masyarakat kembali ditunjukkan oleh Kodim 1431/Bombana. Bekerja sama dengan Perum Bulog, Kodim menyalurkan bantuan beras sekaligus mendukung program nasional Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Kamis (24/07/2025). Kegiatan ini dipusatkan di Aula Serbaguna Makodim Bombana dan diselaraskan dengan video conference bersama Menteri Pertahanan Republik Indonesia.

Komandan Kodim 1431/Bombana, Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P., M.I.P., memimpin langsung kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan kemanusiaan TNI dalam membantu meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

“Kegiatan ini tidak hanya tentang menyalurkan beras. Ini tentang menjaga daya beli masyarakat dan memastikan semua warga, terutama yang kurang mampu, tetap bisa makan layak dan sehat,” ujar Letkol Andi Irfandi dengan penuh empati di hadapan para undangan dan penerima bantuan.

Kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat penting daerah, antara lain Pj. Sekda Bombana Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., Wakapolres Bombana Kompol Reda Irfanda, S.H., S.I.K., M.I.K., perwakilan Kejari Bombana Vincen Simanjuntak, S.Hut., serta Pimpinan Cabang Perum Bulog Bombana Aang Fahri Hajad, S.E. Kehadiran Kasdim Mayor Arm Bambang Wardiyanto, Para Perwira Staf, Danramil, Babinsa, dan staf Kodim menambah kesan kuat bahwa program ini benar-benar melibatkan seluruh unsur pemerintahan.

Menurut Kabulog Bombana Aang Fahri Hajad, hingga tanggal 24 Juli 2025, pihaknya telah menyalurkan sebanyak 145.960 kilogram beras kepada 7.298 penerima bantuan di Bombana. Setiap warga menerima 20 kilogram beras sebagai bagian dari program SPHP yang bertujuan menjaga ketersediaan pangan dan harga tetap stabil.

“Ini bukan hanya distribusi logistik, tetapi bentuk kehadiran negara melalui Bulog dan TNI di tengah-tengah masyarakat. Kami pastikan bantuan ini tepat sasaran dan tepat waktu,” jelas Aang Fahri dengan penuh semangat.

Pada kesempatan itu, 56 warga secara simbolis menerima langsung bantuan beras dari Dandim dan Kabulog. Proses penyerahan berlangsung tertib, hangat, dan disaksikan oleh unsur Forkopimda serta para Babinsa yang selama ini aktif mendampingi masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Salah seorang penerima bantuan, Ibu Rukiah (47), warga Kecamatan Rarowatu Utara, menyampaikan rasa syukur dan harunya.

“Bantuan ini sangat berarti bagi kami. Terima kasih kepada TNI dan Bulog. Semoga kegiatan seperti ini terus ada dan makin banyak warga yang terbantu,” ujarnya.

Program SPHP dan penyaluran bantuan beras ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara TNI dan lembaga pemerintah mampu memberikan dampak positif dan langsung dirasakan masyarakat. Harapannya, program ini terus digulirkan secara berkala guna memperkuat ketahanan pangan dan menumbuhkan rasa semangat di tengah tantangan ekonomi saat ini. (Pen)

Kendari, sultranet.com – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kendari resmi memilih Jans Viktor sebagai Ketua dan Satrianus Taulabi sebagai Sekretaris Cabang untuk masa bakti 2025–2027. Keduanya terpilih dalam Konferensi Cabang (Konfercab) ke-XXIII yang digelar selama empat hari, sejak 21 hingga 24 Juli 2025, di Balai Guru Penggerak, Andonohu, Kota Kendari.

Konfercab ke-XXIII GMKI Kendari tahun ini berlangsung dalam suasana yang demokratis dan penuh kekeluargaan. Mengusung semangat refleksi spiritual dan kebersamaan lintas generasi, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menata arah baru organisasi untuk dua tahun ke depan. Tak hanya menjadi forum pemilihan pengurus, Konfercab juga menjadi ruang pembelajaran dan perenungan bersama untuk menghadapi dinamika pelayanan di tengah masyarakat.

Usai ditetapkan sebagai Ketua Cabang terpilih, Jans Viktor menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan bahwa amanah ini adalah awal dari tanggung jawab besar yang harus dijalankan bersama seluruh kader GMKI Kendari.

“Terpilihnya kami bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab besar yang harus dijalankan bersama. Kami mengajak seluruh kader GMKI Kendari untuk terus bergandengan tangan, bersatu dalam kasih dan karya, serta tetap setia pada nilai-nilai ke-Kristenan dan ke-Indonesiaan,” ujar Jans Viktor saat memberikan sambutan di hadapan peserta Konfercab.

Sementara itu, Satrianus Taulabi yang terpilih sebagai Sekretaris Cabang menyampaikan harapannya agar kepengurusan yang baru dapat melanjutkan semangat pelayanan yang inklusif, terbuka, dan tetap berakar pada nilai-nilai iman, ilmu, dan pengabdian.

“Kami ingin menjadikan GMKI Kendari sebagai ruang pembinaan yang semakin progresif dan kontekstual dengan tantangan zaman, tanpa meninggalkan akar spiritualitas yang menjadi fondasi utama gerakan ini,” ucap Satrianus.

Selain menetapkan struktur kepengurusan baru, Konfercab XXIII juga menghasilkan berbagai rekomendasi strategis dan rumusan program kerja. Beberapa di antaranya mencakup penguatan kaderisasi, peningkatan literasi digital di kalangan anggota, hingga keterlibatan aktif dalam isu-isu sosial dan lingkungan di Sulawesi Tenggara. Keputusan-keputusan ini diambil melalui musyawarah panjang yang melibatkan seluruh peserta dengan semangat partisipatif.

Ketua Panitia Konfercab, Kriatian Abiil Kornelis, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi seluruh kader dan undangan yang hadir. Ia menekankan bahwa Konfercab bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan tonggak sejarah yang menyimpan makna perjuangan lintas generasi.

“Harapan saya dalam pelaksanaan KSL dan Konfercab ke-23 ini, kiranya benar-benar menjadi ruang pembelajaran, perenungan, dan pengambilan keputusan yang strategis bagi masa depan pelayanan dan perjuangan GMKI Kendari. Biarlah ini semua tidak hanya menjadi agenda dua tahunan tingkat cabang, melainkan juga menjadi simbol warisan nilai-nilai Iman, Ilmu, dan Pengabdian,” tuturnya.

Dengan semangat baru yang diusung, GMKI Kendari diharapkan mampu terus hadir sebagai garam dan terang di tengah masyarakat. Organisasi ini tetap memegang teguh misinya sebagai wadah pertumbuhan kader yang berintegritas, kritis, serta peduli terhadap persoalan bangsa dan gereja.

Berakhirnya Konfercab XXIII bukanlah penutupan semangat, melainkan langkah awal menuju babak baru pelayanan dan karya kolektif di bumi Sulawesi Tenggara. GMKI Cabang Kendari, dalam kepemimpinan yang baru, siap menjawab tantangan zaman dengan keteguhan iman, kekayaan ilmu, dan kerendahan hati dalam pengabdian.

Pewarta: Azuli

Wakatobi, Sultranet.com – Masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya menjaga transparansi dan ketertiban di kawasan pelabuhan. Salah satu tantangan yang kerap muncul adalah praktik pungutan liar (pungli) yang merugikan pengguna jasa pelabuhan. Fenomena ini menjadi perhatian khusus pihak Sahabandar Kabupaten Wakatobi, khususnya di Pelabuhan Pangulubelo.

Untuk mencegah hal itu, pihak Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Wanci mengimbau masyarakat agar berperan aktif dalam menciptakan lingkungan pelabuhan yang bersih dan bebas dari pungli. Masyarakat diminta tidak memberikan uang lebih kepada siapapun jika tidak disertai karcis resmi.

“Kami dari Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Wanci, kepada masyarakat yang hendak berkunjung di Pelabuhan Pangulubelo dalam aktivitas keberangkatan maupun kedatangan, besar harapan kami untuk saling mendukung dan mensupport agar jangan ada yang memberikan uang yang lebih ketika tidak ada karcisnya,” ujar perwakilan UPP Wanci, Rahman, Selasa (22/07/2025).

Pihaknya menambahkan, jika masyarakat menemukan praktik pungli di lapangan, disarankan untuk langsung merekam dan melaporkannya ke kantor pelabuhan. Menurutnya, pimpinan UPP telah menginstruksikan kepada seluruh petugas untuk bekerja secara profesional dan tidak menyalahgunakan wewenang.

“Kami dengan senang hati terbuka ketika ada laporan. Pimpinan sudah sampaikan ke teman-teman di lapangan untuk bekerja secara profesional. Jika ada pungli, kami harap masyarakat bisa merekam langsung dan melaporkannya,” tegasnya.

Sebagai informasi, tarif resmi masuk ke area pelabuhan telah ditetapkan sebagai berikut:

• Perorangan: Rp2.500
• Kendaraan roda dua (motor): Rp3.500
• Kendaraan roda empat (mobil): Rp4.500

Dengan memahami dan mengikuti tarif yang telah ditentukan, masyarakat dapat membantu mencegah praktik pungli dan menciptakan suasana pelabuhan yang aman, tertib, dan profesional.

Jakarta, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terus menggenjot percepatan pembangunan kawasan industri smelter yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam rapat strategis bersama manajemen PT Kolaka Resource Industrial Park (KRIP) di Jakarta, Senin (21/7/2025), Bupati Kolaka Utara Drs. H. Nurrahman Umar memimpin langsung pembahasan penting tersebut, didampingi jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Direktur PT KRIP, Mr. Kevin.

Pertemuan ini juga dihadiri Pls. Sekretaris Daerah H. Muhammad Idrus, S.Sos., M.Si., bersama para kepala dinas terkait, termasuk Kadis PUPR, Kadis Perumahan, Kadis Perikanan, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kesehatan, Plt. Kadis Perindustrian, Sekretaris Dinas PTSP, dan Sekretaris Bappeda. Fokus utama diskusi adalah menuntaskan seluruh tahapan administrasi dan teknis untuk memastikan proyek pembangunan smelter bisa dimulai pada 2026.

“Kita menyepakati target bersama, yakni tahun 2026 pembangunan smelter sudah on progress. Seluruh kelengkapan administrasi dan kesiapan lainnya kita dorong untuk dituntaskan di tahun ini,” ujar Pls. Sekda Kolaka Utara, H. Idrus. Ia menegaskan, pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap proyek ini karena menyangkut harapan besar masyarakat.

Menurut Idrus, kehadiran industri smelter bukan hanya soal investasi, tetapi juga menyentuh langsung masalah-masalah fundamental daerah, seperti keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal. “Fenomena lapangan kerja di Kolaka Utara menjadi tantangan utama. Maka, kehadiran smelter ini harus mampu menjawab itu. Dan tadi sudah disepakati, PT KRIP mengutamakan tenaga kerja lokal Kolaka Utara dalam proses rekrutmen,” tegasnya.

Di sisi lain, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi harapan besar dari pemerintah daerah. Idrus mengatakan, dengan beroperasinya smelter, geliat ekonomi lokal di berbagai sektor akan terdongkrak. “Proyek ini juga diharapkan mendongkrak PAD dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar,” tambahnya.

Pihak PT KRIP dalam pertemuan itu juga menyampaikan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam mempermudah proses perizinan dan menjaga stabilitas iklim investasi di Kolaka Utara. Perusahaan yang menggandeng investor asing seperti Huayu Group ini menekankan bahwa keamanan dan kepastian hukum menjadi pertimbangan utama dalam merealisasikan investasi besar tersebut.

“Stabilitas daerah adalah syarat mutlak dalam menarik investasi. Karena itu kami juga memberikan garansi keamanan untuk menghadirkan investor luar negeri untuk mendukung realisasi proyek ini,” tutup Idrus.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, menyatakan bahwa pihaknya siap mengawal penyebarluasan informasi positif mengenai pembangunan smelter ini kepada masyarakat. “Kami akan aktif menyampaikan perkembangan proyek ini agar masyarakat tahu dan turut mendukung. Ini momentum besar bagi Kolaka Utara untuk maju bersama,” ujarnya.

Syahlan juga menambahkan bahwa kolaborasi pemerintah daerah dengan investor seperti PT KRIP menjadi bukti bahwa Kolaka Utara serius menciptakan iklim investasi yang ramah dan terbuka. “Transparansi dan komunikasi menjadi kunci utama. Kami pastikan keterbukaan informasi kepada publik terus kami jaga,” pungkasnya.

Jakarta, sultranet.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya resmi menetapkan Muh. Arham, S.Th.I sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Sulawesi Selatan periode 2020–2025. Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan DPP Partai Berkarya Nomor 27.B/SK/DPP/BERKARYA/VI/2025, yang ditandatangani Ketua Umum Muchdi Purwopranjono dan Sekretaris Jenderal Fauzan Rachmansyah di Jakarta pada 2 Juni 2025.

Keputusan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi SK sebelumnya, yakni Nomor 27.A/SK/DPP/BERKARYA/XI/2023. Pengangkatan Muh. Arham menandai babak baru kepemimpinan Partai Berkarya di Sulawesi Selatan sekaligus sebagai upaya penyegaran dan penguatan struktur organisasi menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Berkarya yang direncanakan berlangsung pada Juli 2025.

Dalam susunan kepengurusan harian yang dilampirkan, Muh. Arham didampingi oleh Muh. Arham Assidik sebagai Sekretaris, Zulkadri Sultan sebagai Wakil Sekretaris, serta Rahmatia dan Imrana masing-masing sebagai Bendahara dan Wakil Bendahara.

Muh. Arham dikenal sebagai sosok muda visioner dan organisatoris yang aktif di berbagai bidang sosial-politik. Ia juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Kajian dan Pembangunan Daerah (LKPD), sebuah lembaga yang fokus pada riset, advokasi kebijakan publik, serta penguatan kapasitas kelembagaan daerah. Di bidang akademik, ia merupakan alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, salah satu perguruan tinggi Islam terkemuka di Indonesia.

Dengan kombinasi pengalaman intelektual, kepemimpinan organisasi, serta jaringan akar rumput yang kuat, DPP Partai Berkarya menaruh harapan besar kepada kepemimpinan Muh. Arham untuk membawa gerak partai lebih progresif dan adaptif di tengah dinamika politik lokal dan nasional.

Penetapan ini juga menjadi dasar pelaksanaan konsolidasi internal kepengurusan DPW hingga ke 24 DPD kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. DPP Partai Berkarya menginstruksikan kepada pengurus wilayah agar segera melakukan revitalisasi kepengurusan, konsolidasi politik, pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil), serta memastikan tata kelola partai berjalan efektif dan produktif sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

“Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” demikian tertulis dalam poin kelima keputusan DPP.

Dengan amanah baru yang diembannya, Muh. Arham diharapkan mampu membawa semangat pembaruan dan memperkuat eksistensi Partai Berkarya di Sulawesi Selatan sebagai partai yang konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat dan pembangunan daerah berbasis nilai-nilai kerakyatan.

Jakarta, Sultranet.com – Kodim 1431/Bombana yang berada di bawah Korem 143/Halu Oleo, Kodam XIV/Hasanuddin, berhasil meraih Juara III dalam Lomba Karya Jurnalistik (LKJ) tingkat Nasional pada program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-124 Tahun Anggaran 2025 pada Kategori Media Cetak. Penghargaan tersebut diumumkan pada acara penganugerahan di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta Pusat, Kamis (10/07/2025).

Penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., Diserahkan langsung Brigjen TNI Taufik Sobri, M. Han, Waaster Kasad Bidang Tahwil, Komsos dan Bhakti TNI kepada Dandim 1431/Bombana, Letnan Kolonel Inf Andi Irfandi, S.I.P., M.I.P., bersama Wartawan Media Cetak Sriwijaya Express.

Letnan Kolonel Inf Andi Irfandi, S.I.P., M.I.P., selaku Komandan Kodim 1431/Bombana menerima penghargaan tersebut dengan penuh rasa syukur dan bangga.

“Alhamdulillah, kami bersyukur dan bangga atas pencapaian ini. Ini adalah buah dari kerja keras semua pihak, khususnya para wartawan yang terlibat dalam peliputan TMMD ke-124 di Kab. Bombana,” ujarnya usai menerima penghargaan.

Letkol Andi menjelaskan, penghargaan ini terasa istimewa karena merupakan partisipasi perdana Kodim Bombana dalam program TMMD. “Meski baru pertama kali ikut, kami mampu bersaing dengan Kodim-Kodim yang lebih dulu dab berpengalaman. Ini bukti bahwa kerja sama yang baik antara TNI dan media dapat menghasilkan karya yang luar biasa,” katanya.

Menurutnya, peran wartawan sangat vital dalam mendukung kesuksesan program TMMD. “Mereka bukan hanya melaporkan, tetapi juga membangun narasi kebersamaan antara TNI dan rakyat. Hal ini sejalan dengan tujuan TMMD untuk memperkuat kemanunggalan TNI dan masyarakat dalam mensukseska program pembangunan daerah,” tuturnya.

Ia pun berharap, raihan ini dapat menjadi motivasi untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.

“Semoga pencapaian ini menjadi pemicu semangat untuk lebih baik lagi di TMMD berikutnya ke depan,” tambahnya.

Sementara itu, La Ode Haliqfat wartawan Media Cetak yang karyanya turut mengantarkan Kodim 1431/Bombana meraih juara, mengungkapkan rasa bangganya bisa hadir langsung di Mabesad.

“Saya tidak menyangka bisa menginjakkan kaki di sini berkat karya jurnalistik. Ini pengalaman yang luar biasa,” ujarnya dengan penuh haru.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Dandim dan jajaran Kodim Bombana yang telah banyak membantu selama proses peliputan di lapangan.

“Terima kasih kepada Dandim dan seluruh personel Kodim 1431/Bombana atas bantuan dan dukungannya selama pelaksanaan TMMD. Tanpa mereka, karya ini tidak akan lahir,” katanya.

Penghargaan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara TNI dan media dapat membawa dampak besar, tidak hanya dalam pembangunan fisik di daerah, tetapi juga dalam membangun kesadaran publik tentang pentingnya kebersamaan.

TMMD ke-124 tahun 2025 sendiri dilaksanakan secara serentak oleh 50 Kodim di berbagai wilayah Indonesia dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk media, dalam mendukung pembangunan di daerah tertinggal dan memperkuat sinergi TNI-rakyat. (Pen)

Bombana, sultranet.com – Manajemen Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Oputa Yi Koo, PT Dharma Dwipa Utama (DDU) menyampaikan klarifikasi atas perubahan rute keberangkatan kapal yang sempat menimbulkan ketidaknyamanan penumpang di Pelabuhan Kasipute, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara pada Minggu, 6 Juli 2025 kemarin.

Dikonfirmasi awak media sultranet.com, Menejer Cabang PT Dharma Dwipa Utama (DDU), Taufik Purnamawijaya menjelaskan bahwa Perubahan jadwal tersebut merupakan dampak dari kendala operasional perawatan mesin yang tidak bisa dihindari demi menjamin keselamatan pelayaran.

“Perubahan jadwal ini bukan dilakukan tanpa dasar. Ada proses perawatan kapal yang harus kami utamakan, dan itu sangat penting untuk keselamatan pelayaran,” ujar Taufik Purnamawijaya

Menurutnya, untuk alasan keselamatan pelayaran, KMP Oputa Yii Koo melakukan perawatan mesin setelah pelayaran dari Tondasi pada tanggal 3 Juli 2025 hingga Sabtu Malam tanggal 5, Kapal baru bisa dipastikan siap beroperasi kembali.

“Kami tidak berani memberi informasi sebelum ada kepastian. Barulah Sabtu malam sekitar pukul 10, pihak teknis menyatakan bahwa kapal siap beroperasi kembali,” jelasnya.

Dengan kapal yang baru bisa dipastikan beroperasi kembali pada malam hari, manajemen pun memutuskan untuk melakukan penyesuaian jadwal pelayaran pada hari Minggu. Rute yang semula direncanakan menuju Tondasi, dialihkan ke Tanjung Pising yang jadwal sebelumnya tidak dilayani karena kendala perbaikan mesin kapal dimaksud..

“Keputusan ini kami ambil dengan mempertimbangkan arus penumpang. Terakhir kami melayani rute Tanjung Pising pada Rabu, 2 Juli. Jika menunggu hingga Rabu berikutnya tanggal 9, itu akan terlalu lama dan berdampak pada penumpukan penumpang di Kabaena dan Kasipute,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga mempertimbangkan situasi yang terjadi di rute Kabaena, di mana kapal Tondoharu yang biasa melayani lintasan tersebut sedang menjalani dok tahunan dan dipastikan tidak beroperasi selama satu bulan penuh. Dalam kondisi tersebut, KMP Oputa menjadi satu-satunya kapal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabaena.

“Karena situasi darurat itu, kami merasa perlu menyesuaikan rute untuk membantu kebutuhan masyarakat Kabaena,” tambahnya.

Pihak manajemen menegaskan bahwa informasi perubahan jadwal sudah disampaikan melalui berbagai saluran, antara lain melalui grup WhatsApp pelanggan, pengumuman resmi di pelabuhan, dan pemberitahuan langsung ke UPTD Kasipute, UPTD Tondasi, serta UPTD Tanjung Pising.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Tapi perlu kami sampaikan bahwa keputusan ini juga kami ambil agar jumlah trip kami tetap sesuai dengan nilai kontrak yang telah disepakati. Jika tidak sesuai, maka kami bisa dikenakan penalti atau sanksi,” ujarnya.

Manajemen KMP Oputa menegaskan bahwa ke depan pihaknya akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan memperbaiki sistem penyampaian informasi agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kami sangat memahami kekecewaan pelanggan, dan ini menjadi bahan evaluasi kami. Keselamatan pelayaran tetap yang utama, tapi komunikasi dengan penumpang juga penting untuk kami perbaiki,” tutupnya.

Akibat perubahan jadwal ini, Pelayaran KMP Oputa Yi Koo dari tanggal 7–12 Juli 2025 mengalami penyesuaian.

• Senin, 7 Juli 2025
  Rute: Kasipute – Dongkala → Dongkala – Bau-Bau
• Selasa, 8 Juli 2025
  Rute: Bau-Bau – Dongkala → Dongkala – Kasipute
• Rabu, 9 Juli 2025
  Rute: Kasipute – Tondasi → Tondasi – Kasipute
• Kamis, 10 Juli 2025
  Rute: Kasipute – Tanjung Pising → Tanjung Pising – Kasipute
• Jumat, 11 Juli 2025
  Rute: Kasipute – Tondasi → Tondasi – Kasipute
• Sabtu, 12 Juli 2025
  Kembali ke jadwal normal sesuai rencana operasional bulan Juli 2025

Pewarta: Azuli