BOMBANA, sultranet.com – Puluhan warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Bombana menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Bombana, Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Selasa, 1 Juli 2025. Massa menuntut perhatian serius pemerintah daerah atas kerusakan jalan di Kecamatan Mataoleo serta mengevaluasi rencana pembangunan kawasan industri smelter di dua kecamatan.

Aksi yang diikuti sekitar 60 orang ini membawa lima poin tuntutan. Mereka mendesak pemerintah segera memperbaiki ruas jalan rusak di wilayah Kasipute–Lora–Bambaea, menyelesaikan seluruh kerusakan jalan di wilayah kabupaten, mencabut penetapan Mataoleo sebagai kawasan industri, mengevaluasi semua kawasan industri di Bombana, serta mengkaji kembali rencana penetapan Rarowatu Utara sebagai wilayah industri.

Koordinator lapangan aksi, Jumardin, menyatakan bahwa masyarakat tidak menolak pembangunan, namun harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.

“Kami tidak anti pembangunan, tapi kami menolak jika pembangunan itu mengorbankan rakyat kecil. Jangan jadikan kami sebagai korban kepentingan investasi,” tegas Jumardin dalam orasinya.

Menurutnya, persoalan jalan rusak di Poros Mataoleo – Bambaea adalah potret nyata kelalaian pemerintah dalam menjamin akses transportasi yang layak bagi masyarakat. Padahal, jalan tersebut kini telah berstatus sebagai jalan provinsi, namun belum menunjukkan tanda-tanda akan diperbaiki.

“Sudah bertahun-tahun jalan ini rusak, kami capek dijanjikan. Harus menunggu berapa korban lagi? Kasihan, sudah banyak yang jatuh. Bapak saya baru saja jatuh saat pulang membeli beras, karena jalan berlubang. Kami harus kembali urus dia di rumah sakit,” kata salah seorang warga Mataoleo yang ikut dalam aksi.

Menanggapi tuntutan tersebut, massa aksi diterima langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, M.P.W. Ia didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Sofian Baco, ST., M.P.W., serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Husrifnah Rahim, ST., M.Si.

Dalam pertemuan itu, Ir. Syahrun menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam atas persoalan yang disampaikan masyarakat.

“Kami pastikan pemerintah akan secepatnya melakukan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Ini bukan hal yang bisa diabaikan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bupati Bombana sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

“Kami tidak bisa gegabah, harus bicara dulu dengan Bupati sebagai pengambil kebijakan utama,” kata Syahrun.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan langkah koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara agar pelaksanaan operasi dan pemeliharaan (OP) jalan di Mataoleo bisa segera dilakukan.

“Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk melakukan OP di sana. Tetapi jika tidak dilakukan, maka saya sebagai Kadis PUPR yang akan turun langsung memeriksa kondisi jalan tersebut. Mataoleo itu kampung nenek moyang saya, jadi saya juga bertanggung jawab atas jalan yang ada di sana,” tegasnya.

Kepala Bappeda Bombana, Husrifnah Rahim, turut menjelaskan bahwa rencana kawasan industri di Kecamatan Mataoleo dan Rarowatu Utara akan dikaji ulang oleh pemerintah dengan mempertimbangkan sejumlah parameter.

“Terkait dengan pertambangan mineral dan batu bara, kami akan menilai apakah memungkinkan untuk dialihkan menjadi kawasan industri. Jika memenuhi syarat hilirisasi sumber daya alam dan bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat sekitar, tentu itu bisa dipertimbangkan. Kawasan industri itu dimulai dari permohonan perusahaan, dan pemerintah akan mengkaji berdasarkan parameter teknis, sosial, dan lingkungan,” jelas Husrifnah.

Menanggapi penjelasan dari pemerintah, Pospera menyayangkan ketidakhadiran Bupati Bombana untuk menemui massa aksi. Mereka menyampaikan bahwa ketidakhadiran itu disebabkan karena Bupati sedang dalam perjalanan dinas ke Jakarta.

Atas dasar itu, massa aksi meminta agar dapat berbicara langsung dengan Bupati Bombana. Permintaan tersebut disepakati dan akan dijadwalkan pertemuan pada 8 Juli 2025 mendatang, sebagaimana tertuang dalam berita acara kesepakatan.

Pewarta: Azuli

Kendari, sultranet.com  — Ketua Umum Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Kota Kendari, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM., secara resmi membuka seleksi atlet karate dalam rangka persiapan menghadapi Kejuaraan Daerah (Kejurda) Piala Gubernur Sulawesi Tenggara, yang dijadwalkan berlangsung pada 18–20 Juli 2025. Kegiatan ini digelar di Aula Mepokoaso Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra dan diikuti oleh atlet dari 11 perguruan karate se-Kota Kendari.

Dalam sambutannya, Ridwan yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sultra, menekankan pentingnya seleksi sebagai bentuk keseriusan FORKI Kota Kendari dalam menjaring atlet terbaik untuk mewakili daerah pada Kejurda mendatang.

“Pertandingan itu hal yang biasa, tapi yang luar biasa adalah kebersamaan kita dalam membangun organisasi. Saat seleksi nanti, yang lolos beri semangat kepada yang belum. Yang belum, tetap beri dukungan kepada yang terpilih. Inilah nilai kebersamaan yang ingin kita tumbuhkan di FORKI Kota Kendari,” ujarnya.

Ridwan menyampaikan bahwa pembinaan karate tidak boleh berhenti pada satu ajang semata. FORKI Kota Kendari, lanjutnya, akan terus mendorong pembinaan jangka panjang dan keberlanjutan program, termasuk mendorong setiap sekolah untuk memiliki ekstrakurikuler karate.

“Semua cabang olahraga kini menuntut pembinaan serius. Kami akan mengawal atlet-atlet berprestasi, bahkan berkomunikasi langsung dengan kepala sekolah agar mereka bisa masuk melalui jalur prestasi,” kata Ridwan.

Seleksi ini menjadi bagian dari upaya FORKI Kota Kendari membentuk tim yang solid dan kompetitif. Atlet yang terpilih akan mewakili kota ini dalam Kejurda FORKI Piala Gubernur yang akan mempertandingkan 64 kelas. Dari jumlah itu, FORKI Kota Kendari menargetkan untuk ikut dalam 30 kelas pertandingan.

Indra Jaya Tahrir, selaku Pembina Prestasi (Binpres) FORKI Kota Kendari, mengungkapkan bahwa seleksi ini bukan hanya ajang mencari atlet terbaik, tetapi juga langkah awal untuk membawa Kota Kendari ke posisi dua besar dalam Kejurda mendatang.

“Niatan kami, insya Allah FORKI Kota Kendari bisa minimal masuk di dua besar. Itu adalah target utama kami,” ujar Indra.

Ia menjelaskan bahwa target tersebut realistis mengingat komposisi dan kesiapan atlet yang akan diterjunkan. Fokus latihan akan ditingkatkan dalam waktu tersisa menjelang Kejurda agar hasilnya optimal.

Senada, Kepala Bidang SDM FORKI Kota Kendari, Agus Salam, menegaskan bahwa seleksi ini adalah bukti konkret dari keseriusan organisasi dalam membina atlet sejak usia dini.

“Ini momentum awal bagi FORKI Kota Kendari. Kami ingin menjaring atlet-atlet hebat dari kota ini untuk kita siapkan bersaing di tingkat provinsi. Ini bagian dari program kerja kami untuk memastikan proses pembinaan berjalan secara profesional dan berkelanjutan,” katanya.

Selain pengurus dan pelatih, orang tua atlet juga hadir memberikan dukungan penuh. Atmosfer kebersamaan sangat terasa dalam kegiatan seleksi tersebut, yang ditutup dengan yel-yel semangat dari para atlet dan pengurus: “Jaya, Hebat, dan Berprestasi — Bersama!”

Ridwan berharap sinergi yang terbangun antara pengurus, pelatih, sekolah, dan orang tua dapat memperkuat pembinaan karate di Kendari. Ia menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinannya, FORKI akan terus bergerak dan tidak hanya aktif saat menjelang kejuaraan.

“Pembinaan adalah kerja panjang, dan FORKI Kendari akan hadir secara konsisten untuk memastikan atlet terus berkembang,” ujarnya.

Kegiatan seleksi ini sekaligus menjadi pijakan awal untuk membangun prestasi karate Kota Kendari di tingkat regional dan nasional, serta mencetak generasi muda yang tangguh dan menjunjung tinggi nilai sportivitas.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong peran aktif perusahaan dalam memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., saat mewakili Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dalam acara executive meeting yang digelar di Kabupaten Bombana, Kamis (3/7).

Dalam sambutannya saat membuka acara, Sekda menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan terlibat, khususnya Pemerintah Kabupaten Bombana serta jajaran perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha merupakan langkah strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan di daerah.

“Potensi Bombana sangat besar, mulai dari sektor pertambangan, perkebunan, hingga sektor lainnya. Potensi ini harus dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat melalui komitmen perusahaan dalam pelaksanaan PPM,” ujar Asrun Lio.

Menurutnya, pelaksanaan program PPM yang tepat sasaran sangat penting untuk mendukung visi pembangunan Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera, dan religius. Fokus pada peningkatan layanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari langkah konkret mewujudkan visi tersebut.

“Kesehatan dan infrastruktur adalah kebutuhan dasar. Maka kolaborasi ini mencerminkan semangat bersama dalam mengurangi kesenjangan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Bombana,” tambahnya.

Executive meeting ini juga menghadirkan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dari Kementerian Investasi/BKPM yang memaparkan kewajiban serta peran penting perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah. Sesi ini diharapkan mampu memperluas pemahaman para pelaku usaha dalam mengarahkan program CSR mereka secara strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami harap perusahaan-perusahaan tidak melihat PPM hanya sebagai kewajiban administratif, tapi juga sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar,” tegas Asrun.

Lebih lanjut, ia menyambut baik langkah penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan 29 perusahaan dalam kegiatan tersebut. Ia menyebut langkah ini sebagai bagian dari penguatan komitmen dunia usaha dalam menjalankan tanggung jawab sosial secara berkelanjutan dan terukur.

“Gubernur mengajak seluruh perusahaan untuk menjadikan PPM sebagai bagian dari kepedulian nyata terhadap masyarakat. Investasi harus mampu membawa perubahan positif, tidak hanya keuntungan ekonomi semata,” ujarnya.

Menurut Asrun, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara siap mendukung penuh segala bentuk sinergi yang mengedepankan pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan. Kolaborasi multipihak antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha, menurutnya, merupakan kunci keberhasilan dalam membangun Sultra yang lebih inklusif.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Ketua DPRD Bombana bersama jajaran Komisi II, serta para pimpinan OPD dan perwakilan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bombana.

Acara berlangsung dalam suasana kondusif dan penuh komitmen untuk membangun sinergi antara sektor publik dan swasta, sekaligus menjadi wadah konsolidasi dalam memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah yang berpihak kepada masyarakat.

Kendari, sultranet.com — Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL) Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2025–2030 resmi dilantik oleh Ketua Umum Pengurus Pusat IKAL Lemhannas, Jenderal TNI (Purn.) Dr. (H.C.) Agum Gumelar, M.Sc., dalam sebuah upacara virtual yang diikuti dari Aula Mepokoaso, Kendari, Rabu (2/7). Kegiatan ini dihadiri lebih dari 100 peserta secara luring dan daring.

Pelantikan tersebut menandai pengukuhan Andi Paterai Tjulang sebagai Ketua DPD IKAL Lemhannas Sultra periode 2025–2030. Momen ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat jaringan alumni Lemhannas dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah dan ketahanan nasional.

Dalam sambutannya, Agum Gumelar mengingatkan seluruh pengurus untuk menjaga jati diri sebagai alumni Lemhannas dengan menjunjung tinggi nilai perjuangan dan kepedulian terhadap rakyat.

“Alumni Lemhannas bukan hanya tokoh terdidik, tetapi harus menjadi teladan dalam semangat pengabdian, tanggung jawab kebangsaan, dan kepekaan sosial terhadap dinamika masyarakat,” ujar Agum.

Ia menekankan bahwa dua hal utama yang harus terus dijaga adalah watak perjuangan dan kepedulian terhadap rakyat. Alumni, menurutnya, tidak boleh kehilangan kepekaan di tengah kompleksitas tantangan bangsa saat ini.

Gubernur Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh Asisten III Sekretariat Daerah La Haruna, juga menyampaikan selamat kepada jajaran pengurus yang baru. Ia menilai kepercayaan ini merupakan amanah besar untuk menjaga integritas dan memperkuat peran strategis alumni Lemhannas di daerah.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sultra, saya menyampaikan selamat kepada pengurus DPD IKAL Lemhannas Sultra yang baru dilantik. Kami percaya, dengan semangat kebersamaan dan jiwa kepemimpinan nasional yang dimiliki, organisasi ini akan terus memberi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ujar La Haruna secara virtual.

Ia menambahkan, Lemhannas telah membekali para alumninya dengan wawasan kebangsaan dan pemahaman mendalam tentang ketahanan nasional dalam seluruh dimensinya—ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.

Pemerintah Provinsi berharap, di bawah kepemimpinan baru, IKAL Lemhannas Sultra mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam merumuskan dan mendukung berbagai agenda pembangunan dan kebijakan strategis yang berpihak pada masyarakat.

“Kami ajak para alumni untuk terus aktif mengambil peran dalam pembangunan daerah. Latar belakang dan pengalaman saudara-saudara menjadi kekuatan besar untuk mewujudkan visi pembangunan Sulawesi Tenggara yang maju dan berdaya saing,” ucap La Haruna.

Turut hadir dalam kegiatan pelantikan ini perwakilan unsur Forkopimda Sultra, seperti Kapolda, Kajati, Danrem, Danlanal, Danlanud, serta Kepala BIN Daerah. Hadir pula Dewan Penasehat dan Pembina IKAL Sultra, pejabat vertikal, dan sejumlah tokoh daerah yang menunjukkan antusiasme tinggi terhadap pelantikan ini.

Lemhannas RI sendiri merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Kemenko Polhukam. Lembaga ini berperan dalam pendidikan kader kepemimpinan nasional dan penyusunan kebijakan strategis di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pelantikan ini diharapkan menjadi babak baru bagi DPD IKAL Lemhannas Sultra dalam membangun sinergi antaralumni, memperkuat semangat kebangsaan, serta berperan aktif dalam menjaga stabilitas dan ketahanan daerah.

Dengan semangat kebersamaan, para pengurus yang baru dilantik diharapkan membawa IKAL Lemhannas Sultra sebagai kekuatan moral dan strategis untuk mendukung pembangunan nasional yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Bombana, Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan keseriusannya dalam menangani persoalan stunting melalui aksi konkret lintas sektor. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut terlihat dalam kegiatan penyerahan bantuan penanganan stunting yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2025. Acara tersebut digelar di halaman Kantor Camat Lantari Jaya pada Selasa, 1 Juli 2025, dan dihadiri langsung oleh Bupati Bombana bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Kehadiran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana dalam kegiatan ini menjadi simbol pentingnya sinergi dan kolaborasi antarinstansi dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di daerah. Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si., secara langsung menghadiri kegiatan tersebut dan menyampaikan dukungannya terhadap program bantuan yang diinisiasi oleh Dinas Sosial. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa masalah stunting bukan hanya persoalan satu sektor semata, melainkan tantangan lintas sektor yang memerlukan pendekatan terintegrasi.

Menurut Abdul Azis, penanganan stunting harus dimulai dari komitmen yang kuat di tingkat pemerintah daerah hingga pelibatan masyarakat di tingkat akar rumput. Ia menyampaikan bahwa DPPKB siap mengambil bagian dalam setiap langkah kebijakan maupun program konkret yang berorientasi pada penurunan prevalensi stunting, khususnya melalui pendekatan edukasi dan pemberdayaan keluarga. Dengan semangat kolaboratif, DPPKB akan terus memperkuat peran Posyandu, meningkatkan penyuluhan gizi, serta mengintegrasikan layanan KB sebagai bagian dari strategi pencegahan stunting sejak dini.

Lebih lanjut, Kepala DPPKB menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana telah memiliki peta jalan penanganan stunting yang cukup jelas dan terukur, salah satunya melalui optimalisasi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif, serta penguatan data sasaran berbasis keluarga. Dengan dukungan regulasi dan sinergi lintas sektor, ia meyakini bahwa target penurunan stunting hingga di bawah 14 persen sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN akan dapat dicapai.

Dalam kegiatan penyerahan bantuan tersebut, Bupati Bombana kembali menegaskan bahwa program penanganan stunting akan terus menjadi salah satu prioritas utama daerah, mengingat dampak jangka panjang yang ditimbulkan apabila tidak segera ditangani secara serius. Ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam melihat masih adanya anak-anak yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat kurangnya asupan gizi dalam 1000 hari pertama kehidupan mereka. Pemerintah, katanya, akan terus mengawal program-program yang berpihak pada peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan sanitasi, serta edukasi keluarga.

Penyerahan bantuan penanganan stunting ini merupakan bagian dari strategi intervensi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menurunkan angka prevalensi stunting secara signifikan. Bantuan yang disalurkan dalam kegiatan ini terdiri atas paket makanan bergizi, alat pemantauan pertumbuhan anak, serta bahan edukatif yang dapat digunakan oleh keluarga dan kader Posyandu dalam mendukung proses tumbuh kembang balita secara optimal. Penyaluran bantuan difokuskan kepada keluarga berisiko stunting yang telah teridentifikasi melalui pemutakhiran data by name by address, sehingga program benar-benar tepat sasaran.

Acara ini juga diwarnai dengan dialog interaktif antara Bupati dan masyarakat penerima manfaat. Dalam dialog tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan langsung kondisi yang mereka hadapi, serta harapan atas keberlanjutan program bantuan ke depan. Bupati Bombana menjawab dengan lugas bahwa program ini tidak bersifat temporer, melainkan akan berlanjut dan diperkuat melalui monitoring berkala yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah akan memperkuat dukungan logistik, tenaga kesehatan, serta peningkatan kapasitas kader sebagai ujung tombak pelayanan di lapangan.

Momentum ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana serius dalam menjalankan arahan nasional terkait percepatan penurunan stunting yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo. Sebagaimana diketahui, stunting tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap kemampuan kognitif, produktivitas, hingga daya saing bangsa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pentaheliks yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media untuk menciptakan perubahan yang menyeluruh.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari rencana aksi daerah penanganan stunting yang disusun berdasarkan data dan hasil pemetaan yang dilakukan secara periodik. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi kelompok sasaran yang membutuhkan intervensi langsung berupa bantuan pangan bergizi dan edukasi gizi. Bantuan yang diserahkan pada kegiatan ini difokuskan pada wilayah-wilayah yang selama ini tercatat memiliki angka stunting tertinggi di Kabupaten Bombana.

Sinergi antara Dinas Sosial dan DPPKB dinilai sebagai langkah strategis yang akan memperkuat efektivitas program di lapangan. Dinas Sosial akan fokus pada aspek bantuan sosial dan pemberdayaan, sementara DPPKB memperkuat fungsi penyuluhan, pengasuhan keluarga, serta kontrol terhadap kesehatan reproduksi. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Sosial juga berharap agar kegiatan ini tidak berhenti pada seremoni penyerahan bantuan, melainkan menjadi pemantik semangat kerja sama berkelanjutan dalam mengatasi stunting secara menyeluruh.

Sebagai lembaga yang memiliki peran dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana, DPPKB Kabupaten Bombana selama ini telah menjalankan berbagai program yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi pada upaya pencegahan stunting. Melalui program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana), DPPKB mendorong pembentukan keluarga yang berketahanan dan memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi. Salah satu pendekatan yang digencarkan adalah edukasi remaja melalui PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), sebagai upaya pencegahan pernikahan usia dini yang merupakan salah satu penyumbang risiko stunting.

Dalam jangka panjang, DPPKB Bombana berencana memperkuat intervensi hulu melalui peningkatan peran keluarga dalam pengasuhan anak. Hal ini akan diwujudkan melalui peningkatan kapasitas kader di tingkat desa dan kelurahan, pemberdayaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), serta digitalisasi sistem pemantauan tumbuh kembang anak. Penerapan pendekatan keluarga sebagai basis intervensi dianggap sebagai strategi jangka panjang yang efektif dalam memutus siklus stunting antargenerasi.

Bupati Bombana dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan stunting. Ia menekankan bahwa masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah stunting, mulai dari pemenuhan gizi anak, praktik pola asuh yang baik, hingga menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan. Ia juga mengapresiasi semangat para kader Posyandu, tenaga kesehatan, serta relawan yang telah bekerja keras dalam mendampingi masyarakat selama ini.

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi peninjauan langsung oleh Bupati ke stan-stan pelayanan kesehatan terpadu yang turut hadir di lokasi acara. Di stan tersebut, dilakukan demonstrasi pemberian makanan tambahan, edukasi tentang ASI eksklusif, serta pemantauan berat dan tinggi badan anak. Peninjauan ini menjadi ajang evaluasi langsung terhadap layanan di lapangan dan memberikan ruang bagi Pemerintah untuk menyesuaikan strategi berdasarkan masukan yang diterima.

Program penanganan stunting di Kabupaten Bombana diproyeksikan akan terus diperluas dan diperkuat dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah merencanakan pembentukan satuan tugas percepatan penurunan stunting yang akan bekerja lintas sektor dengan pendekatan berbasis wilayah. Satgas ini akan menjadi penghubung antara perencanaan dan pelaksanaan program, sekaligus menjadi media koordinasi yang efektif antara instansi pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan unsur masyarakat sipil.

Langkah ini sejalan dengan strategi nasional yang menekankan pentingnya integrasi data, perencanaan berbasis bukti, serta pelibatan lintas aktor dalam upaya pencegahan stunting. Kabupaten Bombana menargetkan penurunan angka stunting minimal 3 persen setiap tahun hingga mencapai standar nasional pada tahun 2028. Untuk itu, diperlukan keberlanjutan program, konsistensi anggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal.

Dengan semangat gotong royong dan pendekatan kolaboratif, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi sebagai modal pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kegiatan penyerahan bantuan penanganan stunting bukan hanya sekadar distribusi barang, melainkan simbol kebangkitan gerakan bersama untuk melindungi masa depan anak-anak Bombana dari ancaman stunting.

Kendari, sultranet.com — Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara menerima kunjungan kerja dari rombongan DPRD Kabupaten Wakatobi di Aula Mepokoaso, Kantor Dinas Kominfo Sultra. Kunjungan ini membahas percepatan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta pembangunan infrastruktur digital, khususnya di wilayah kepulauan.

Kepala Dinas Kominfo Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM., secara langsung menerima kunjungan tersebut. Ia didampingi Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika), dan jajaran struktural dinas.

Dalam pemaparannya, Ridwan menekankan pentingnya peran Kominfo sebagai penggerak utama transformasi digital lintas sektor pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa digitalisasi bukan semata urusan jaringan, tetapi berkaitan erat dengan integrasi sistem dan pelayanan publik.

“Semua layanan digital dan jaringan pemerintahan harus terpusat di Kominfo. Kami bukan hanya penyedia jaringan, tapi juga tulang punggung transformasi digital pemerintah,” ujarnya.

Ia menyebut pelaksanaan SPBE diatur secara nasional melalui Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 dan diperkuat oleh Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Di tingkat daerah, hal ini didukung oleh Perda Provinsi Sulawesi Tenggara No. 2 Tahun 2021.

Ridwan juga menjelaskan bahwa Dinas Kominfo bertanggung jawab menghubungkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melalui jaringan intra-pemerintah dan distribusi internet. Tujuannya, kata dia, adalah menciptakan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola digital pemerintahan.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat, perwakilan DPRD Wakatobi menyampaikan harapan agar pemerintah provinsi memberi perhatian lebih pada pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah kepulauan yang masih belum terjangkau jaringan internet secara merata.

“Kami ingin memastikan masyarakat di wilayah kami tidak tertinggal dalam hal akses informasi dan teknologi. Kami mohon dukungan dari Pemprov Sultra agar pembangunan BTS bisa terus didorong,” ungkap salah satu anggota DPRD Wakatobi.

Permintaan ini disambut positif oleh Dinas Kominfo Sultra. Ridwan menyatakan bahwa pihaknya siap mendorong kolaborasi lintas sektor dan menjembatani komunikasi dengan kementerian dan operator untuk mempercepat pemerataan infrastruktur digital, termasuk di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Ia juga menyampaikan bahwa pengembangan ekosistem digital yang inklusif memerlukan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan semua pemangku kepentingan.

“Kami percaya bahwa transformasi digital tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada kerja sama antarlevel pemerintahan. Wakatobi adalah bagian penting dari Sultra, dan kita akan bersama-sama membangun konektivitas digitalnya,” tegasnya.

Kunjungan kerja ini ditutup dengan sesi tanya jawab, pertukaran informasi kebijakan, serta komitmen bersama untuk memperkuat kemitraan dalam memperluas jangkauan digitalisasi dan SPBE di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, termasuk kawasan kepulauan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.

Kendari, sultranet.com— Upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara berlangsung khidmat meski diguyur hujan gerimis. Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, tampil sebagai Inspektur Upacara dalam momen penting ini yang mengusung tema nasional “Polri untuk Masyarakat”.

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Polri, TNI, PNS Polri, Satpol PP, Damkar, Senkom Mitra Polri, dan Basarnas. Upacara juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan tokoh penting di Provinsi Sultra, termasuk Ketua DPRD, Kapolda Sultra dan jajaran, Danrem 143 Halu Oleo, Kajati, Kepala BIN Daerah, Kepala BNN, Ketua Pengadilan Tinggi dan Tinggi Agama, Danlanal Kendari, Danlanud Halu Oleo, serta Sekda Provinsi Sultra dan para pimpinan instansi vertikal. Bertindak sebagai Komandan Upacara, AKBP Tendri Wardi, S.Pt., S.IK., M.H., Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Sultra.

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa peringatan Hari Bhayangkara bukan sekadar seremonial, melainkan refleksi terhadap pengabdian Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

“Tema ‘Polri untuk Masyarakat’ bukan hanya semboyan, melainkan panduan moral dan operasional bagi setiap insan Bhayangkara,” ujar Gubernur.

Ia menyampaikan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Sultra relatif aman, namun tantangan seperti konflik agraria, penyebaran hoaks, kejahatan jalanan, unjuk rasa, hingga penyalahgunaan narkoba harus tetap diantisipasi secara serius.

“Polri tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah, TNI, lembaga hukum, dan masyarakat adalah kunci menjaga stabilitas,” tegasnya.

Gubernur Andi Sumangerukka juga menyoroti peran Polri dalam mendukung program-program prioritas pemerintah, termasuk ketahanan pangan dan program makan bergizi gratis, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia menegaskan bahwa peran Polri kini bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga bagian dari penggerak pembangunan dan perubahan sosial.

“Polri harus adaptif terhadap zaman, cepat merespons keluhan masyarakat, dan tetap menjaga etika serta integritas dalam bertugas,” ujarnya.

Ia mengingatkan seluruh personel Polri untuk menjunjung tinggi profesionalisme serta menghindari penyalahgunaan wewenang dan tindakan arogan yang dapat mencederai kepercayaan publik.

“Jadilah teladan di tengah masyarakat. Jangan menjadi bagian dari masalah, tetapi hadir sebagai solusi,” imbaunya.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur memberikan apresiasi atas dedikasi seluruh personel Polda Sultra dalam menjaga keamanan daerah. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjalin kolaborasi erat bersama aparat keamanan dalam membangun Sulawesi Tenggara.

“Semoga sinergi yang telah terbangun selama ini dapat terus diperkuat demi mewujudkan Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius,” tuturnya.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 ini menjadi simbol penghormatan terhadap pengabdian Polri sekaligus ajakan untuk terus membangun hubungan harmonis antara aparat keamanan dan masyarakat.

Bombana, Sultranet.com – Kodim 1431/Bombana menggelar kegiatan sosialisasi kanker dan tumor bagi Personel dan Persit di Makodim, Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Senin (30/6). Kegiatan yang berlangsung di Aula serba Guna Makodim ini diikuti oleh sekitar 100 peserta dan menghadirkan dua pemateri, yakni Marlina, S.Kep., Ns. dan Iwan Sanusi, seorang konsultan kesehatan.

Kegiatan dibuka oleh Kapten Cba Heri Iswanto selaku Pasilog Kodim 1431/Bombana. Dalam sambutannya, ia menyampaikan pentingnya pemahaman tentang penyakit kanker, terutama bagi prajurit dan keluarga yang kerap abai terhadap gejala-gejala dini.

“Sosialisasi ini bukan hanya edukatif, tapi juga bentuk perhatian kita terhadap kesehatan keluarga besar Kodim,” ujarnya.

Materi pertama disampaikan oleh Marlina, S.Kep., Ns., yang memaparkan secara rinci tentang kanker prostat, serviks, endometrium, hingga kanker ovarium. Ia menyebutkan bahwa kebiasaan sehari-hari, termasuk pola makan, gaya hidup, dan faktor pekerjaan, sangat memengaruhi risiko terkena kanker.

“Kanker prostat misalnya, rentan terjadi pada pria yang terlalu lama duduk atau sering menahan hasrat biologis,” jelasnya.

Lebih lanjut, Marlina menjelaskan bahwa wanita yang menikah dini, tidak menjaga kebersihan organ reproduksi, atau menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang juga memiliki risiko tinggi terkena kanker rahim.

“Gejala awal seringkali tidak terasa, seperti keputihan berlebih atau nyeri di bagian bawah perut. Deteksi dini sangat penting,” tambahnya.

Kanker payudara juga menjadi sorotan. Marlina menegaskan bahwa tidak hanya wanita, pria pun bisa terkena kanker ini. Ia mengingatkan peserta untuk mewaspadai tanda-tanda seperti benjolan di payudara, kulit mengeras, atau keluarnya cairan dari puting. “Pemeriksaan mandiri dengan metode SADARI dan mamografi rutin sangat dianjurkan,” ucapnya.

Sementara itu, Iwan Sanusi menambahkan bahwa pencegahan kanker dapat dilakukan dari luar dan dalam tubuh. Dari luar melalui pola hidup sehat, olahraga teratur, dan konsumsi makanan berserat. Dari dalam, melalui imunisasi dan konsumsi herbal alami seperti temu putih yang mengandung ribosome inacting protein (RIP). “RIP memiliki khasiat anti kanker dan meningkatkan daya tahan tubuh,” jelas Iwan.

Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah pejabat Kodim, di antaranya Kapten Inf Syafarauddin (Danramil 1431-01/Rumbia), Kapten Inf Dahlan (Danramil 1431-03/Poleang), Lettu Inf Nyoman Admika (Danunit Intel), serta anggota Persit Cabang LXIV Bombana. Mereka tampak antusias mengikuti sesi tanya jawab dan diskusi terbuka seputar kanker.

Dandim 1431/Bombana, Letkol Inf Andi Irfandi, yang dikonfirmasi usai kegiatan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara tersebut. “Ini bentuk perhatian kami terhadap kesehatan prajurit dan keluarganya. Harapannya, setelah kegiatan ini, seluruh peserta lebih peduli terhadap gaya hidup sehat dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan,” ujar Dandim.

Ia juga berharap edukasi ini bisa diteruskan hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. “Kami ingin menciptakan budaya hidup sehat dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga prajurit,” tambahnya.

Dengan semangat edukasi dan pencegahan, kegiatan ini diharapkan dapat membuka wawasan peserta mengenai bahaya kanker dan pentingnya deteksi dini, sebagai langkah awal perlindungan terhadap penyakit mematikan tersebut. (Pen)

Kendari, sultranet.com — Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, memimpin upacara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 dengan tema “Dari Keluarga untuk Indonesia Maju” di halaman Kantor Gubernur, Senin (30/6/2025). Acara dihadiri ribuan ASN, Forkopimda, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, dan Kepala OPD.

Upacara ini menggambarkan posisi keluarga sebagai fondasi utama pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Gubernur membacakan sambutan Menteri BKKBN, Wihaji, yang menegaskan peran keluarga dalam mempersiapkan generasi berkualitas, berakhlak dan kompetitif.

“Pembangunan keluarga adalah investasi jangka panjang yang akan membawa dampak positif bagi masa depan bangsa. Keluarga yang tangguh akan membentuk negara yang tangguh,” tegas Gubernur.

Pemerintah fokus pada tiga pilar utama untuk membentuk keluarga berkualitas: pendidikan dan literasi digital, kesehatan keluarga terutama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk mencegah stunting, serta peningkatan ekonomi keluarga termasuk perlindungan lansia.

Gubernur menyoroti dampak negatif penggunaan gawai dalam keluarga yang menggantikan interaksi dan menekankan perlunya manajemen digital yang seimbang. Kesehatan keluarga mendapat penekanan khusus melalui pencegahan stunting dan layanan kesehatan berkelanjutan. Sementara itu, aspek ekonomi diarahkan agar rumah tangga memiliki penghasilan layak serta produktivitas tetap terjaga, termasuk untuk lansia.

Upaya ini didukung regulasi dan program nasional BKKBN berupa Quick Win, meliputi:

1. GENTING – Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting
2. TAMASYA – Taman Asuh Sayang Anak sebagai penitipan anak berstandar
3. GATI – Gerakan Ayah Teladan Indonesia mendorong peran ayah dalam pengasuhan
4. SIDAYA – Lansia Berdaya, menjaga kemandirian lansia
5. SuperApps Keluarga – platform digital terpadu untuk layanan keluarga

Program tersebut dirancang untuk memperkuat peran keluarga dalam pembangunan dan memaksimalkan manfaat teknologi digital.

Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat—pemerintah, swasta, lembaga sosial—untuk bersinergi memperkuat institusi keluarga. Menurutnya, akarnya ada di dalam rumah, dan dari sanalah lahir nilai-nilai karakter bangsa.

“Selamat memperingati Harganas ke-32. Mari jadikan keluarga sebagai pusat pembentukan nilai dan karakter bangsa. Dari keluarga kita wujudkan Indonesia yang maju dan berkeadilan,” tutupnya.

Upacara Harganas ini menjadi momentum mengingatkan bahwa kekuatan bangsa dimulai dari keluarga. Dengan pondasi kuat dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, keluarga menjadi ujung tombak pencapaian cita-cita nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Kendari, sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar rutin oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Rakor yang berlangsung secara hybrid ini dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dari Kantor Pusat Kemendagri, dan diikuti seluruh pemerintah daerah di Indonesia melalui Zoom Meeting, termasuk Pemprov Sultra yang hadir dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra.

Rakor kali ini juga merangkum evaluasi dua program strategis nasional, yakni Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan Program Tiga Juta Rumah. Dari Pemprov Sultra, hadir Sekretaris Daerah, Asisten II, Kepala Biro Perekonomian, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Perindag, Sekretaris Dinas ESDM, serta perwakilan BPS, Bulog, dan instansi teknis lainnya.

Dalam sesi evaluasi Program Tiga Juta Rumah, Dirjen Perumahan Perdesaan Imran menekankan perlunya kolaborasi antarpemerintah hingga tingkat desa. Ia menyebut delapan langkah percepatan berbasis Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, termasuk pembebasan retribusi BPHTB dan PBG, mendorong peran CSR, serta pencegahan pungli dalam perizinan perumahan.

“Pemerintah daerah tidak perlu ragu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni,” tegas Imran.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa PKG akan menyasar seluruh tahapan usia, dari bayi hingga lansia, dengan pendekatan melalui tiga momentum: ulang tahun, sekolah, dan layanan khusus. Ia menyoroti pentingnya dukungan lintas sektor, terutama menjelang dimulainya PKG Sekolah pada tahun ajaran baru, Juli 2025.

“Kami butuh sinergi dari sektor pendidikan, sosial, dan agama dalam menyediakan fasilitas, alat, dan tenaga medis,” ujar Menkes.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam paparan datanya menyebutkan bahwa indeks perkembangan harga (IPH) di minggu keempat Juni 2025 mengalami kenaikan di 16 provinsi, salah satunya Sultra, yang mencatatkan kenaikan IPH sebesar 1,43 persen. Komoditas penyumbang terbesar adalah beras, daging ayam ras, dan cabai merah.

Kabupaten Bombana menjadi daerah dengan lonjakan tertinggi IPH di luar Jawa dan Sumatera, yakni 3,57 persen. Disusul Kabupaten Buton dengan IPH 3,10 persen, dipicu oleh naiknya harga beras, cabai merah, dan bawang merah.

Menutup rakor, Sekjen Kemendagri Tomsi Thohir menyoroti rendahnya implementasi enam langkah konkret pengendalian inflasi di berbagai daerah. Ia menyebut hanya sembilan daerah yang melaksanakan semua langkah, sementara ratusan lainnya belum menunjukkan upaya maksimal.

Enam langkah tersebut mencakup: operasi pasar murah, sidak pasar dan distributor, kerja sama antar daerah, gerakan menanam, penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), dan dukungan transportasi dari APBD.

“Kalau tidak peduli harga naik, tidak peduli masyarakatnya susah, itu artinya tidak bertanggung jawab,” tegas Tomsi. Ia juga meminta kepala daerah mengevaluasi kinerja ASN yang tidak menunjukkan kepedulian terhadap isu pengendalian inflasi.

Menurut Tomsi, pemerintah daerah harus aktif dan serius merespons setiap gejolak harga karena menyangkut langsung kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kerja-kerja teknis dan operasional harus segera diperbaiki agar program nasional dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh publik.

Dengan IPH yang mengalami kenaikan di Sultra dan sejumlah daerah lainnya, rapat ini menjadi pengingat penting bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tugas pusat, tetapi tanggung jawab bersama yang menuntut kecepatan, empati, dan sinergi antarpemerintah.