Pj. Bupati Sukanto Toding Komitmen Dukung Digitalisasi di Kolaka Utara

Jakarta, SultraNET. | Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, menjadi salah satu peserta dalam Rapat Koordinasi Nasional yang membahas “Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah” di Grand Sahid Jaya, Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa (3/10/2023).

Tujuan utama rapat ini adalah menjalankan amanat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) dan mengklarifikasi pasal 8 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 147 Tahun 2021, yang membahas keanggotaan, tugas, dan mekanisme kerja Satgas P2DD.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pengarah Satgas P2DD, Menko Perekonomian mengundang para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam Rakornas P2DD itu.

Penjabat Bupati Kolaka Utara memberikan sambutan positif terhadap inisiatif pemerintah untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa percepatan dan perluasan digitalisasi daerah adalah langkah yang tepat untuk memajukan pemerintahan daerah.

“Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan visi digitalisasi yang lebih luas dan efektif.” ujar Sukanto Toding

Rakornas diharapkan menjadi forum tertinggi koordinasi untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah di Indonesia. Pemerintah pusat telah menegaskan pentingnya akselerasi digitalisasi transaksi keuangan daerah.

Pemerintah Daerah Kolaka Utara menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya akselerasi digitalisasi daerah demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah pusat akan menjadi prioritas dalam implementasi program-program digital yang inovatif.

“Hasil dari Rakornas P2DD ini akan memberikan landasan yang kuat bagi Kolaka Utara untuk meraih keberhasilan dalam menghadapi tantangan global melalui digitalisasi yang mantap dan terarah,” tandasnya.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam acara Rakornas P2DD menyampaikan arahan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di kisaran 6-7% melalui penguatan teknologi digital. Hal ini juga sejalan dengan visi Pemerintah Daerah Kolaka Utara untuk berkontribusi dalam kemajuan ekonomi melalui inovasi digital.

“Salah satu upaya untuk mengejar target tersebut yaitu melalui penguatan teknologi digital. Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan di semua lini termasuk Pemerintah Daerah.” ujar Wapres Ma’ruf Amin

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku Ketua Satgas P2DD, menyampaikan capaian tugas Satgas P2DD dari tahun 2022 hingga semester I tahun 2023. Implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), berdasarkan Survei Indeks ETPD semester I tahun 2023, jumlah Pemerintah Daerah yang masuk kategori Digital mencapai 399 Pemda atau 73,6%.

“Pemerintah optimis target tahun ini 75% bisa dicapai,” beber Airlangga  Hartarto. (Kinfo)

 

 

https://www.sultranet.com/kolut-jadi-percontohan-kabupaten-dan-kota-lain-di-sultra-terkait-desa-presisi/

https://www.sultranet.com/pj-bupati-sukanto-toding-dorong-pelaku-usaha-di-kolut-manfaatkan-platform-digital/




Percepat Digitalisasi di Konut, Bupati H. Rusamin Teken Komitmen Dengan BSKDN Kemendagri

Jakarta, SultraNET. | Bupati Konawe Utara H. Ruksamin menandatangani Pernyataan Komitmen Penerapan Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) dengan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd, di Hotel Orchardz Industri, Jakarta, Rabu (04/10/2023)

Selain Bupati H. Ruksamin, ditempat tersebut 22 Kepala Daerah dari berbagai daerah di Indonesia juga melakukan penandatanganan Puja Indah dengan Kemendagri

Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo mengatakan Aplikasi Puja Indah merupakan salah satu upaya pemerintah Pusat untuk mendorong Daerah agar mampu berinovasi.

“Kegiatan ini salah satu ikhtiar Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat serta untuk memenuhi instruksi Presiden tentang percepatan Digitalisasi di Daerah,” katanya

Selanjutnya Yusharto mengatakan Aplikasi Puja Indah telah memiliki 13 layanan publik. mulai dari perizinan, kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, pendidikan, komoditas, aspirasi, ketertiban dan ketentraman umum, pekerjaan umum, administrasi pemerintahan, sosial, perhubungan, pariwisata dan empat layanan tematik yaitu e-ternak, e-Pendapatan Daerah, e-bumdes (Badan Usaha Milik Desa), serta e-validasi data kemiskinan dan Layanan Pendapatan Daerah.

“Semoga kita dapat menggunakan secapat mungkin aplikasi yang ada dipuja indah” harapnya

Foto Bersama usai Kegiatan
Foto Bersama usai Kegiatan

Ditempat yang sama, usai melakukan penandatanganan, Bupati Ruksamin mengatakan Pihaknya akan mendukung penuh percepatan Digitalisasi di Bumi Oheo Kabupaten Konawe Utara

“Hari ini baru saja kita melakukan penandatangan Komitmen, kita akan mendukung penuh digitalisasi di Daerah,” tegas Bupati Konut dua periode itu.

Diketahui dalam acara penandatanganan tersebut Bupati didampingi Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Konut Asmadin dan Kabag Kerjasama Konut Mustaman. (S).

.




Bantuan PJU PT. Antam di Pomalaa Mulai Dinyalakan

Kolaka, SultraNET. | Sebuah momen bersejarah terjadi di Kelurahan Dawi-dawi, Desa Towua, Kolaka, pada Selasa (03/10), dengan diresmikannya dan penyerahan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang menjadi sumbangan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Antam, Tbk.

Acara switch on dan penandatanganan serah terima PJU dilakukan oleh Bupati Kolaka, H. Ahmad Safei, SH.,MH, bersama dengan perwakilan PT. Antam, Tbk, Bapak Rido Anggoro.

Dalam sambutannya, Bupati Kolaka menyampaikan rasa terima kasih atas kontribusi PT. Antam melalui program CSR, yang telah memfasilitasi pemasangan 172 tiang PJU di wilayah Pomalaa. Penerangan jalan ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama pada malam hari.

“Manfaat yang luar biasa ini dapat dirasakan oleh warga Kolaka, khususnya masyarakat Pomalaa,” ujar Bupati.

Foto Bersama usai Serah terima PJU di Pomalaa
Foto Bersama usai Serah terima PJU di Pomalaa

Sementara itu, perwakilan PT. Antam, Tbk, menyampaikan kebahagiaan mereka dalam memberikan bantuan PJU melalui program CSR. Selain dapat membantu mengurangi tingkat kerawanan, penerangan ini juga diharapkan mampu menciptakan nilai positif bagi lingkungan sekitar.

Dengan peresmian ini, PT. Antam, Tbk, berkomitmen untuk terus mendukung inisiatif-inisiatif yang memberikan manfaat langsung kepa da masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup di daerah Kolaka.




Pemkab Kolaka Utara dan Yayasan Putera Sampoerna Teken MoU Peningkatan Pendidikan di Bumi Patowanua

Jakarta, SultraNET. | Komitmen nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kolaka Utara terwujud melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten dan Yayasan Putera Sampoerna. Acara prestisius yang diselenggarakan di Jakarta, menandai langkah awal dalam memberikan beasiswa S1 di Universitas Sampoerna Reward kepada siswa berprestasi Kolaka Utara. Jakarta, 3 Oktober 2023 –

Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir Sukanto Toding, MSP, MA, secara langsung menandatangani MOU bersama Mutmainah Syahril, Head of Fundraising dari Yayasan PT. Sampoerna. Dr. Sukanto menyoroti potensi strategis Kolaka Utara sebagai kawasan industri yang memerlukan SDM berkualitas untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan di wilayah tersebut.

Program beasiswa ini mencerminkan sinergi yang kuat antara sektor pemerintah dan swasta, dengan setiap pihak mendukung satu tanggungan. Fokusnya adalah mendorong siswa SLTA kelas 12 untuk mengejar pendidikan tinggi di tingkat S1 di Universitas Sampoerna, dengan harapan menciptakan pemimpin masa depan yang berkompeten dan berkontribusi pada kemajuan Bumi Patowanua.

“Kami ingin melihat pemuda di setiap desa memiliki kemampuan internasional untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan di tengah masyarakat,” ujar Dr. Sukanto.

Selain beasiswa, Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Kepala Sekolah Berprestasi, mendorong peran kepala sekolah sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kepemimpinan dan wawasan kependidikan. Seleksi ketat akan menetapkan 20 penerima reward yang diharapkan membawa perubahan positif di Kolaka Utara.

<yoastmark class=

Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya konkrit untuk mewujudkan visi pendidikan yang lebih baik dan kompetitif di Kabupaten Kolaka Utara. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada 10 Oktober mendatang akan membentuk pusat belajar guru di Kota Kendari, menciptakan ruang bagi guru untuk memperkaya wawasan dan kualifikasi mereka.

“Semoga MoU ini membawa berkah bagi kemajuan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara,” tandasnya (Kinfo)

 

 

https://www.sultranet.com/kecamatan-watunohu-kolut-terpilih-proyek-percontohan-inisiatif-desa-presisi-di-sultra/




Rapat paripurna DPRD Bombana Setujui Perubahan APBD TA 2023

Bombana, SultraNET. | Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Drs. Man Arfa, M.Si, mewakili Pj. Bupati Bombana, hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana yang digelar pada Jumat (29/9/2023) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bombana.

Rapat tersebut mengambil agenda utama, yaitu “Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.”

Dalam penyampaian Pendapat Akhir Bupati Bombana yang dibacakan oleh Sekda Man Arfa, Pj. Bupati Bombana menyampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bombana serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan, perumusan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Beliau mengapresiasi kerja keras yang dilakukan dalam setiap tahapan hingga Rancangan Perda Perubahan APBD TA 2023 dapat disetujui bersama secara tepat waktu.

“Sebagai tindak lanjut dari keputusan bersama ini, Raperda Perubahan APBD TA 2023 akan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-Undangan,” ujarnya.

Setelah penyampaian Pendapat Akhir Bupati Bombana, rapat dilanjutkan dengan Pembacaan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bombana tentang Persetujuan Penetapan Raperda Kabupaten Bombana tentang Perubahan APBD TA 2023 menjadi Perda Kabupaten Bombana tentang Perubahan APBD TA 2022 oleh Sekretaris DPRD Kab. Bombana.

Puncak acara Rapat Paripurna ditandai dengan Penandatanganan Keputusan DPRD Kab. Bombana oleh Ketua DPRD, disaksikan oleh seluruh anggota DPRD.

Selain itu, dilakukan juga Nota Kesepakatan Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Kab. Bombana dan Pj. Bupati Bombana, diwakili oleh Sekda Bombana. Penyerahan Surat Keputusan DPRD dan MoU Persetujuan Bersama dilakukan secara simbolis sebagai langkah konkrit dalam pelaksanaan perubahan APBD Kabupaten Bombana.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bombana ini menandai langkah penting dalam proses legislasi dan pengelolaan anggaran daerah, sekaligus memperkuat kerjasama antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bombana. (Kominfo)




Pj. Bupati Buton Hadiri Penutupan Mobile Intellectual Property Clinic 2023

Kendari, SultraNET. | Pj. Bupati Buton Drs. La Ode Mustari, M.Si. menghadiri secara langsung penutupan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) 2023 di Auditorium Mokodompit, Universitas Halu Oleo (UHO), Kendari, Selasa 26 September 2023.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJIKP) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kuantitas kekayaan intelektual nasional.

Hadir dalam acara tersebut Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara sekaligus Sekjen Kemenkumham Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Min Usihen, S.H., M.H., Forkopimda Prov. Sultra, Rektor UHO yang diwakili Wakil Rektor III Dr. Nur Arafah, SP, MSi para kepala daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya Dirjen DJIKP, mengapresiasi program MIC karena permintaan pencatatan kekayaan intelektual tahun ini secara nasional meningkat dari tahun sebelumnya.

“Saya sangat mengapresiasi MIC yang telah dilaksanakan di seluruh Indonesia karena secara langsung memberikan dampak positif terhadap kenaikan permohonan Kl dari dalam negeri menjadi 165.258 permohonan atau 17,92 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Saya optimis angka ini masih akan tumbuh di sisa Tahun 2023,” jelasnya.

Suasana kegiatan penutupan MIC 2023
Suasana kegiatan penutupan MIC 2023

Program MIC yang telah digelar di 33 provinsi selama 42 kali selama 2023 ini juga telah memberikan dampak bagi peserta kegiatan yang berjumlah sebanyak 13.976 orang yang merasakan manfaat dari pendampingan dan konsultasi KI.

Tidak hanya itu, terdapat penambahan 458 Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang tercatat pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Komunal saat dan setelah pelaksanaan MIC.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah provinsi, Kantor Wilayah Kemenkumham serta stakeholder Kl lainnya di seluruh Indonesja karena dampak positif serta capaian besar dari pelaksanaan MIC dan program DJKI lainnya di tahun 2023 dapat terlaksana berkat sinergi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan KI dengan Kementerian Hukum dan HAM,”ujarnya.

Terakhir, Min mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengimplementasikan program BBI (Bangga Buatan Indonesia) yang sejalan dengan Tahun 2023 sebagai Tahun Merek.

Sejalan dengan hal tersebut Pj. Gubernur Sultra menerangkan saat ini pemerintah daerah melakukan perencanaan yang matang dalam program pembangunan dan menyediakan anggaran yang cukup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung perlindungan kekayaan intelektual di Bumi Anoa.

Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara sekaligus Sekjen Kemenkumham Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H
Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara sekaligus Sekjen Kemenkumham Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H

“Ketika kita menghargai dan melindungi hak kekayaan intelektual, kita memberi sayap kepada imajinasi untuk terus mencipta dan berinovasi, menghasilkan karya-karya yang menginspirasi dan memajukan umat manusia,” pungkas Andap.

Mobile IP Clinic ini akan terus berlanjut di 2024 sebagai wujud nyata Kemenkumham melalui DJKI dan Kantor Wilayah hadir ditengah Masyarakat menyentuh lebih banyak daerah yang belum terjangkau dan masih menyimpan berbagai potensi kekayaan intelektual lainnya, sehingga akan semakin banyak karya anak bangsa yang terlindungi.

 (KominfoButon / Akbar Haiqal Hat)




Wakil Bupati Kolaka Tinjau Pembangunan Bantuan Rumah Kampung Bajo

Kolaka, SultraNET. | Wakil bupati Kolaka H. Muh. Jayadin, SE.,ME melakukan peninjauan bantuan pembangunan rumah masyarakat kampung bajo di kelurahan anaiwoi, kecamatan tanggetada bersama asisten ll Ir. H. Abbas, MM, Ketua tim dari kementrian ibu Ira, serta seluruh pimpinan OPD yang terkait . Selasa, (26/09/2023)

Wakil bupati Kolaka H. Muh. Jayadin, SE.,ME saat meninjau Pembangunan Rumah Bantuan di Kampung Bajo
Wakil bupati Kolaka H. Muh. Jayadin, SE.,ME saat meninjau Pembangunan Rumah Bantuan di Kampung Bajo

Wakil Bupati Kolaka menyampaikan, Kegiatan ini dalam rangka untuk membuktikan sejauh mana komitmen pemerintah Kabupaten Kolaka dan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan strategis dari Kementerian PU dan pusat.

“Perjuangan untuk mendapatkan program ini bukanlah hal yang mudah, dimulai dari administrasi juga dibutuhkan suatu komitmen nyata dari pemerintah Kabupaten Kolaka, dan semua itu telah kami buktikan dari seluruh Kabupaten dan kota yang mengikuti kegiatan ini, pada akhirnya Kabupaten Kolaka menjadi salah satu dari 13 Kabupaten berhasil mendapatkan program itu .” Singkatnya.




Bupati Surunuddin Pantau Langsung Pilkades Serentak Konsel

Konawe Selatan, SultraNET. | Untuk memastikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) berjalan dengan baik, Bupati Surunuddin bersama jajaran laksanakan pemantauan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Bupati Konsel dua periode ini mengatakan tujuan dari monitoring tersebut guna memastikan kesiapan panitia serta antusias masyarakat dalam pelaksanaan Pilkades.

“Alhamdulillah dari beberapa titik yang kami kunjungi hari ini, kami melihat antusias masyarakat sangat besar dalam melaksanakan demokrasi di desa,” kata Surunuddin saat di wawancarai awak media di salah satu TPS, Minggu, 24 September 2023.

Guna menjangkau seluruh wilayah, mantan ketua DPRD Konsel ini,meminta kepada para camat,Kadis, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan panitia Pilkades untuk untuk stand by memonitoring wilayahnya masing-masing.

“Agar semua wilayah terjangkau kami berbagi wilayah,” jelasnya.

Bupati Konsel, Surunuddin Saat mamantau pelaksanaan Pilkades Serentak
Bupati Konsel, Surunuddin Saat mamantau pelaksanaan Pilkades Serentak

Surunuddin menuturkan, semua tahapan kegiatan pelaksanaan pilkades hari ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan semua kegiatan Pemilu di Kabupaten Konsel.

“Tentu kita berharap pelaksanaan Pilkades mulai dari pengamanan, pemungutan suara kemudian penghitungan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan aman dan lancar. Mari sama-sama kita kawal kegiatan Pilkades ini dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan keseriusan,”pesan Surunuddin.

Kepala DPMD Konsel Anas Mas’ud menyebut Pilkades serentak tahun 2023 di ikuti sebanyak 96 Desa yang tersebar di seluruh Kabupaten Konawe Selatan. Dengan total 272 colon, 92 calon Incamben. Dan perhitungan suara dimulai pukul 14:30 wita.

“Jadi sebelum magrib hasil perhitungan kita sudah bisa tau,”singkatnya.

Sumber : KominfoKonsel




Gedung Kampus Intens Muhammadiyah di Kolut Mulai Dibangun

Lasusua, SultraNET. | Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) memasuki babak baru dalam dunia pendidikan dengan peletakan batu pertama gedung kampus Institut Teknologi dan Sains Muhammadiyah (Intens Muhammadiyah) di Dusun Toli-toli, Desa Rantelimbong, Lasusua, Kolaka Utara. Sabtu (23/9/2023)

Acara yang mengusung semangat progresif ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Sulawesi Tenggara, Habib Ahmad Aljufri, Wakil Ketua DPRD Kolaka Utara, Hj. Ulfah Haeruddin, ST, Agusdin, S.Kom, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, Kapolres Kolaka Utara, AKP Arief Irawan, dan forkopimda lainnya.

Rektor Intens Muhammadiyah, H. Muhammad Idrus, S.Sos, M.Si, memberikan pandangan optimis, ia menyebut Intens Kolaka Utara selain memiliki dosen tetap juga saat ini 20 dosen tidak tetap yang dengan sukarela membimbing mahasiswa demi pencapaian akreditasi tinggi ikut terlibat, mengabdikan diri tanpa menerima gaji.

“Kami percaya hal ini akan menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif bagi mahasiswa.” Ujarnya.

Peletakan batu pertama gedung kampus Institut Teknologi dan Sains Muhammadiyah di Kolut
Peletakan batu pertama gedung kampus Institut Teknologi dan Sains Muhammadiyah di Kolut

Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, menegaskan peran strategis Intens Muhammadiyah dalam memajukan sektor pertanian, pihaknya berupaya mempertahankan semangat generasi muda untuk mencintai dunia pertanian dan perkebunan, melibatkan mereka secara aktif di sektor ini.

“Ini akan memberikan keberlanjutan ekonomi yang signifikan dan mendukung pertumbuhan Kolaka Utara sebagai sentra kakao di Indonesia.” Harapnya.

Penjabat Bupati Kolaka Utara, menyambut baik proyek pembangunan kampus intens,  sebagai tonggak penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami yakin, peningkatan kualitas sumber daya manusia akan membawa berkah besar pada masyarakat sekitar dan mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.” Ujarnya.

Dalam konteks perkembangan strategis Indonesia, Intens Muhammadiyah di Kolaka Utara bukan hanya sekadar lembaga pendidikan, melainkan motor penggerak kemajuan sosial dan ekonomi.

“Dengan hadirnya Mahasiswa baru yang akan terus bertambah setiap tahun akan membawa dampak positif pada ekonomi lokal, mendukung pertumbuhan Kabupaten Kolaka Utara secara holistik,” terangnya.

Pemerintah Kolaka Utara memandang pembangunan Intens Muhammadiyah sebagai investasi besar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang diharapkan akan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar dan memajukan daerah ini ke arah yang lebih baik. Sebuah tonggak bersejarah yang akan membentuk masa depan yang lebih cerah bagi Kolaka Utara. (KolutKab)




Pj. Bupati Buton Launching Bantuan Cadangan Beras Pemerintah di Pasarwajo

Buton, SultraNET. | Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, MSi melauching Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Kecamatan Pasarwajo yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Buton, bertempat  di Baruga Pasarwajo, Jum’at (22/9/2023).

Lauching dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaludin S.Pd.,M.Si, Dandim 1413/Buton, diwakili Danramil 1413-02/Pasarwajo, Kapten Arm.La Bondo, Kajari Buton, diwakili Kasubagbin, La Afan La Idi SH, Pimpinan Perum Bulog Baubau, Para Pimpinan OPD lingkup Kab. Buton, Camat Pasarwajo, Drs Amruddin dan para Penerima bantuan pangan masyarakat Pasarwajo.

Dalam laporannya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton, La Lodi S.Pt., MSi melaporkan cadangan beras pemerintah ini bersumber dari Badan Pangan Nasional melalui Perum Bulog Baubau.

“Adanya bantuan cadangan pangan beras pemerintah ini bertujuan untuk menstabilkan harga pasar, untuk memastikan di masing-masing KK tersedia pangan, dan menstabilkan pasokan harga pangan,” ujarnya

Ia menjelaskan sebelum beras tersebut disalurkan kepada masyarakat Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton dan Dinas Sosial Kabupaten Buton telah melakukan pemeriksaan bahwa beras ini layak untuk dikonsumsi masyarakat.

Jumlah KK penerima bantuan tersebut lanjut Kadis untuk kecamatan Pasarwajo sebanyak 27.920 Kg dengan jumlah penerima sebanyak 2.792 KK dengan rincian sebagai berikut, Kelurahan Awainulu dengan jumlah penerima 131 KK, Desa Banabungi 76 KK, Kaongkeongkea 56 KK, Kelurahan Kombeli 275 KK, Desa Kondowa 177 KK, Desa Dongkala 120KK, Laburunci 180 KK, Lapodi 125 KK.

Warga menghadiri Launching Bantuan Cadangan Beras Pemerintah di Pasarwajo
Warga menghadiri Launching Bantuan Cadangan Beras Pemerintah di Pasarwajo

Selanjutnya Desa Montowu 70 KK, Kel. Holimombo 100 KK, Desa Holimombo Jaya 210 KK, Desa Kabawakole 61 KK, Kelurahan Kambula-mbulana 57 KK, Desa Kancinaa 68 KK, Kelurahan Pasarwajo 155 KK, Kel. Saragi 213 KK, Kel. Takimpo 135 KK, Kel. Wanguwangu 119 KK, Desa Wakoko 97 KK, Desa Warinta 103 KK.

Ia juga menyampaikan bahwa penyaluran pangan beras Pemerintah ini dilakukan secara efektif bahwa setiap Desa/Kelurahan pengambilan beras diambil menggunakan aplikasi melalu admin masing-masing desa/kelurahan.

Sementara itu, Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, MSi menyampaikan kepada masyarakat bahwa bantuan yang disalurkan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Sekwan DPRD Sultra ini mengatakan bantuan ini disalurkan mulai September hingga November di masing-masing kecamatan. Untuk mendapatkan beras 10kg dan untuk seluruh Kabupaten Buton ada sekitar 9.511 KK dengan kuantum 95,11 ton beras.

“Bantuan beras hadir untuk menstabilkan harga dan juga dapat menekan inflasi,” kata Pj. Bupati.

Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, MSi saat Launching Bantuan Cadangan Beras Pemerintah di Pasarwajo
Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, MSi saat Launching Bantuan Cadangan Beras Pemerintah di Pasarwajo

Kebanyakan pemicu dari inflasi lanjut Pj. Bupati adalah sayur-sayuran, cabai. Olehnya itu untuk mengurangi angka inflasi Mantan Camat Betoambari ini mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buton untuk memanfaatkan halaman rumah untuk menanam sayur sayuran untuk mengurangi biaya pengeluaran sehari-hari.

“Saya juga menghimbau masyarakat dalam menghadapi musim kering atau kemarau saat ini untuk tetap berhati-hati dalam membakar lahan di kebun,” katanya.

Dikatakan Pj. Bupati dalam musim kering ini juga pemerintah membantu untuk memberikan bantuan pangan nasional dan pemerintah daerah juga akan menyiapkan apabila kekurangan beras akan ada cadangan beras pemerintah.

Sumber : (KominfoButon/Widia Ningsih).