Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menegaskan komitmennya menjadikan komoditas kakao sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Penegasan itu disampaikan langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH dalam momentum peringatan Hari Kakao Sedunia yang dirangkaikan dengan HUT ke-25 PT Syngenta Indonesia, di Kecamatan Ranteangin. Senin 7 Juli 2025

Dalam kegiatan bertema “Manisnya Masa Depan Kakao, Semanis Rasanya”, Bupati Nurrahman mengatakan bahwa kakao bukan sekadar hasil pertanian, melainkan bagian dari identitas dan masa depan ekonomi Kolaka Utara.

“Jangan kita menipu diri dengan melihat pembangunan hanya dari sisi fisik seperti jalan atau bangunan. Kalau masyarakat susah membelanjakan kebutuhan pokok, maka pembangunan itu tidak berhasil. Revitalisasi kakao adalah upaya membangun kesejahteraan masyarakat secara nyata,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa dari 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, Kolaka Utara menjadi satu-satunya daerah yang konsisten dalam merealisasikan program revitalisasi kakao secara serius, termasuk dengan mengalokasikan anggaran daerah.

“Banyak yang hanya menyuruh petani merevitalisasi tanpa diikuti anggaran. Kolaka Utara tidak seperti itu. Kami konsisten dan serius,” ujarnya.

Sebagai bentuk keberlanjutan, Bupati juga menyampaikan rencana pemerintah untuk membuat regulasi larangan ekspor kakao dalam bentuk basah guna meningkatkan nilai tambah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ke depan tidak boleh lagi ada kakao basah yang keluar dari Kolaka Utara. Kita akan buat regulasinya. Kita ingin petani untung, daerah juga mendapat manfaat,” tegas Bupati.

Kegiatan yang dipusatkan di Lapangan Abd Hamid Tomakkeda ini turut dihadiri oleh Asisten II Setda Kolut, H. Syamsuddin, Kepala Dinas Perkebunan Kamal Mustafa, Kepala Dinas Pendidikan M. Idrus, anggota DPRD Kolut Natsir Banna, camat dan lurah setempat, serta perwakilan manajemen Syngenta Indonesia, termasuk Presiden Direktur Syngenta, Eryanto dan Mr. Handoko.

Dalam sambutannya, Presiden Direktur PT Syngenta Indonesia, Eryanto, mengapresiasi potensi kakao Kolaka Utara dan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor ini.

“Kolaka Utara adalah daerah potensial untuk menghasilkan kakao berkualitas tinggi. Kami akan terus bersinergi, tidak hanya dalam mendampingi petani, tapi juga meningkatkan kualitas pendidikan,” katanya.

Syngenta juga menyerahkan 500 tas sekolah kepada siswa SD dan SMP di Ranteangin sebagai bagian dari program “Kakao Care” yang digelar pada hari pertama peringatan. Sementara hari kedua akan difokuskan pada pelatihan budidaya kakao untuk para petani.

Kepala Dinas Pendidikan Kolaka Utara, M. Idrus, menyampaikan apresiasinya atas perhatian yang diberikan Syngenta terhadap sektor pendidikan.

“Kami sangat berterima kasih. Bantuan ini bukan hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga mempererat kemitraan dengan dunia usaha,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan bibit kakao kepada petani dan penanaman pohon kakao secara simbolis oleh Bupati dan manajemen Syngenta.

Tak hanya itu, pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Syngenta untuk pengembangan kakao secara berkelanjutan.

Kepala Dinas Perkebunan Kolaka Utara, Kamal Mustafa, menyebut kerja sama ini sebagai bagian dari strategi memperkuat hulu-hilir sektor kakao.

“Kami ingin agar petani punya akses teknologi dan pendampingan yang memadai. Kerja sama ini sangat strategis,” katanya.

Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, menilai bahwa kolaborasi seperti ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam membangun sektor pertanian yang berdampak langsung ke masyarakat.

“Pemerintah daerah dan pihak swasta harus bersinergi dalam pembangunan berkelanjutan. Kakao adalah salah satu sektor unggulan kita. Lewat kemitraan seperti ini, kesejahteraan petani akan lebih mudah tercapai,” ucapnya.

Pemerintah juga akan mendorong permodalan petani melalui sinergi dengan lembaga keuangan. Tujuannya agar petani tidak kesulitan mengakses dana untuk peremajaan atau peningkatan kualitas budidaya.

Sementara itu, Syngenta Indonesia berkomitmen akan terus mendampingi petani di Kolaka Utara agar memiliki sertifikasi dan kemampuan teknis yang terstandar dalam budidaya kakao. Perusahaan juga akan memperluas jangkauan program edukasi kepada petani dan keluarga mereka.

Kegiatan peringatan Hari Kakao Sedunia tingkat Kabupaten Kolaka Utara akan berlangsung selama dua hari, 7–8 Juli 2025, dengan berbagai rangkaian kegiatan edukatif dan inspiratif bagi masyarakat, petani, dan pelajar.

Kolaka, sultranet.co – Kabupaten Kolaka mencatat sejarah baru dalam industrialisasi nasional dengan dimulainya ekspor perdana feronikel dari Smelter Merah Putih milik PT Ceria Corp. Momentum tersebut menjadi simbol kebangkitan industri berbasis sumber daya lokal yang dibangun oleh anak bangsa.

Bupawti Kolaka, Amri Djamaluddin, menyebut hadirnya smelter milik PT Ceria Corp sebagai “penanda sejarah” bagi daerah yang selama ini hanya dikenal sebagai penghasil bijih nikel.

“Selama hidup 46 tahun di Kolaka, saya baru kali ini melihat langsung wujud nyata dari nikel yang selama ini hanya jadi cerita. Ini bukan sekadar ekspor, ini bukti nyata keberhasilan anak bangsa membangun di negeri sendiri,” ujar Amri saat memberikan sambutan dalam seremoni ekspor perdana sebanyak 10 kontainer dari total 65 kontainer feronikel ke pasar Asia.

Amri mengaku sempat meragukan proyek ini saat pertama kali menghadiri kegiatan PT Ceria pada tahun 2019. Lokasi yang saat itu masih berupa hutan belantara dan sepi, menurutnya sulit dipercaya akan menjadi kawasan industri. Namun, dukungan pembiayaan dari Sindikasi Bank Mandiri serta konsistensi PT Ceria Corp mengubah keraguan menjadi harapan yang nyata.

“Ternyata smelternya merah putih, dan orang-orangnya juga merah putih. Ini bukan hanya proyek, ini mimpi besar masyarakat Kolaka yang terwujud,” ungkap Amri penuh semangat.

Pembangunan smelter dengan teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dan Rectangular Electric Furnace Line 1 berkapasitas 72 MVA serta berbagai fasilitas pendukung menunjukkan keseriusan PT Ceria dalam membangun ekosistem industri nikel yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Amri juga menyoroti dampak positif yang telah dirasakan masyarakat Kolaka dari kehadiran PT Ceria. Mulai dari program pemberdayaan masyarakat (PPM), kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pemanfaatan lingkungan yang berkelanjutan, hingga penerapan teknologi “green nickel” yang ramah lingkungan.

“Generasi mendatang akan mencatat bahwa smelter merah putih pertama ada di Kolaka. Ini bukan hanya pencapaian teknis, tapi juga kontribusi nyata untuk daerah, provinsi, bahkan nasional,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut keberadaan smelter tersebut turut berkontribusi terhadap lonjakan signifikan dana bagi hasil sektor pertambangan di Kabupaten Kolaka. Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, tahun ini Kabupaten Kolaka menerima sekitar Rp 900 miliar, meningkat drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar Rp 100 hingga 200 miliar.

“Ini kontribusi nyata dari Ceria Corp milik anak bangsa. Saya berharap ke depan, dengan rencana pembangunan RKEF Line II dan fasilitas HPAL Line I, dukungan dari Bank Mandiri juga semakin besar,” tutup Amri.

Hadirnya Smelter Merah Putih menjadi simbol bahwa Kabupaten Kolaka tidak hanya menjadi lumbung tambang, tapi juga rumah bagi industri strategis nasional yang mandiri dan berdaya saing global.

Jakarta, sultranet.com – Bank Mandiri kembali mempertegas perannya sebagai katalisator penguatan industri strategis nasional. Lewat kolaborasi erat dengan PT Ceria Nugraha Indotama (Ceria Corp), bank milik negara ini resmi mengawal ekspor perdana produk low-carbon ferronickel (FeNi) dari smelter “Merah Putih” milik Ceria yang berlokasi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (03/07/2025).

Sebanyak 10 kontainer pertama dari total 65 kontainer ferronikel dikirim secara simbolik ke pasar Asia. Produk yang dikirim berasal dari Smelter Rectangular Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) Line I milik Ceria yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sekaligus Objek Vital Nasional (Obvitnas).

Ferronikel yang diekspor memiliki kandungan 22% logam nikel, setara dengan 13.900 ton logam nikel per tahun dari total kapasitas produksi sebesar 63.200 ton ferronickel per tahun. Produk ini juga telah memenuhi standar keberlanjutan melalui kepemilikan Renewable Energy Certificate (REC) dari PT PLN (Persero), menandai seluruh rantai produksinya berbasis energi bersih. Proses produksi juga didukung oleh teknologi kecerdasan buatan (AI) dan sistem robotik, memungkinkan pengawasan real-time yang efisien dan aman.

Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menyampaikan bahwa dukungan terhadap ekspor ini adalah bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam mendorong hilirisasi mineral dan transisi energi nasional.

“Bank Mandiri berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari pembangunan proyek strategis nasional, terutama yang dijalankan oleh investor domestik. Sinergi kami dengan Ceria menjadi contoh konkret bagaimana akselerasi ekonomi dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara sektor perbankan dan industri dalam negeri,” ujar Darmawan, Sabtu 5 Juli 2025.

Sebelumnya, pada April 2025, Ceria telah melakukan produksi perdana dari smelter tersebut. Uniknya, Ceria menjadi satu-satunya perusahaan pemurnian nikel nasional yang berhasil membangun fasilitas pengolahan melalui pendanaan sindikasi perbankan nasional.

Pada tahun 2022, Bank Mandiri bersama Bank BJB dan Bank Sulselbar menyalurkan pembiayaan sindikasi sebesar USD 277,69 juta guna membiayai pembangunan smelter dan infrastruktur penunjangnya. Pendanaan ini mencerminkan kepercayaan industri keuangan terhadap prospek hilirisasi mineral dan rantai pasok nikel Indonesia.

CEO Ceria Corp, Derian Sakmiwata, menyampaikan apresiasi terhadap komitmen berkelanjutan Bank Mandiri.

“Smelter merupakan simbol semangat kemandirian dan kebangkitan industri nasional. Kolaborasi strategis dengan perbankan telah membuka banyak peluang, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah bagi daerah maupun perekonomian nasional,” ujar Derian.

Lebih lanjut, Ceria menargetkan ekspansi lanjutan melalui pembangunan RKEF Line II serta fasilitas High-Pressure Acid Leaching (HPAL) Line I. Pengembangan ini diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global baterai kendaraan listrik (EV).

Target jangka panjang Ceria mencakup peningkatan kapasitas produksi hingga 252.800 ton ferronickel per tahun atau setara 55.600 ton logam nikel, serta produksi 293.200 ton Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) dari dua fase pabrik HPAL, yang mengandung 110.940 ton logam nikel dan 11.400 ton kobalt.

“Dengan dukungan perbankan nasional, kami optimistis Indonesia akan memainkan peran kunci dalam industri baterai global. Sinergi seperti ini menjadi pilar kemajuan sektor energi terbarukan dan hilirisasi,” imbuh Derian.

Seremoni ekspor perdana juga dihadiri oleh Bupati Kolaka, Amri Jamaluddin, sebagai wujud dukungan pemerintah daerah terhadap kehadiran industri strategis di wilayahnya. Momentum ini dinilai memperkuat konektivitas antara pelaku industri dan lembaga keuangan dalam membangun ekosistem hilirisasi mineral yang berdaya saing global.

Keberhasilan ekspor perdana ini juga sejalan dengan visi pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.

Dengan dukungan kuat dari sektor keuangan dan industri, Indonesia semakin menegaskan posisinya sebagai pemain utama dalam industri berbasis sumber daya dan energi hijau berkelanjutan.

Kendari, sultranet.com 4 Juli 2025 — Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka menghadiri prosesi pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar di Aula Wakatobi, Gedung KPw BI Sultra, Kamis (4/7). Dalam acara tersebut, Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono secara resmi melantik Edwin Permadi sebagai Kepala BI Sultra menggantikan Doni Septadijaya yang kini bertugas di Kalimantan Barat.

Pengukuhan ini dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan strategis di Sultra, mulai dari unsur Forkopimda, Ketua DPRD atau yang mewakili, pimpinan perbankan, OJK, pelaku usaha, hingga jajaran instansi vertikal dan pimpinan satuan kerja BI.

Dalam sambutannya, Gubernur Sultra menyampaikan harapannya agar kehadiran Edwin membawa semangat baru dan memperkuat sinergi antara BI dengan pemerintah daerah, khususnya dalam membangun ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing.

“Selamat kepada Bapak Edwin Permadi atas kepercayaan yang diberikan. Semoga amanah ini dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta dapat memperkuat peran strategis Bank Indonesia dalam pembangunan ekonomi Sulawesi Tenggara,” ujar Gubernur.

Ia juga memberikan apresiasi atas dedikasi Doni Septadijaya selama menjabat di Sultra. Menurutnya, kerja sama BI dengan Pemprov telah berjalan harmonis dalam mendukung sejumlah agenda strategis seperti pengendalian inflasi, digitalisasi pembayaran, penguatan UMKM, hingga distribusi rupiah ke wilayah 3T.

Sulawesi Tenggara, sambung Gubernur, memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, dengan luas wilayah daratan sekitar 38.140 km² dan perairan mencapai 110.000 km². Untuk itu, ia berharap BI terus menjadi mitra utama dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Gubernur juga mengapresiasi peran aktif Bank Indonesia dalam mendorong ketahanan pangan dan ekonomi syariah. Menurutnya, kerja kolaboratif melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) telah menunjukkan hasil yang nyata.

“Alhamdulillah, pada 2023, sebanyak 17 pemda di Sultra berhasil meraih predikat Pemda Digital. Bahkan Kota Kendari berhasil menjadi juara II nasional TP2DD tahun 2022 dan juara III pada 2023,” ucapnya.

Ia juga mengundang Deputi Gubernur BI dan rombongan untuk menikmati destinasi wisata serta kuliner khas Sultra seperti sinonggi, kasuami, dan kabuto sebagai bagian dari semangat membangun daerah secara holistik.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono, menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi yang terbangun dengan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya pengendalian inflasi komoditas pangan.

“Salah satu tantangan saat ini adalah harga beras. Kami melihat program pompanisasi di Sultra sebagai langkah konkret dalam menjaga produksi beras. Ini contoh strategi daerah yang baik, dan BI siap mendukung penuh,” kata Doni.

Ia menambahkan, sinergi antara BI dan Pemda telah memperkuat pelaksanaan program nasional seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), digitalisasi sistem keuangan, penguatan UMKM, serta pengembangan ekonomi syariah.

Sementara itu, Edwin Permadi dalam pernyataan perdananya menyatakan komitmennya untuk melanjutkan program-program unggulan BI serta memperkuat kemitraan strategis dengan Pemda.

“Saya akan meneruskan pondasi kerja sama yang sudah dibangun oleh Bapak Doni Septadijaya dan memperkuat langkah-langkah strategis yang dibutuhkan Sulawesi Tenggara ke depan,” ujar Edwin.

Acara pengukuhan berlangsung khidmat dengan suasana keakraban yang terasa antara pejabat pusat dan daerah. Momen ini menjadi simbol berlanjutnya komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat peran sebagai mitra pembangunan daerah menuju ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

BOMBANA, sultranet.com – Puluhan warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Bombana menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Bombana, Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Selasa, 1 Juli 2025. Massa menuntut perhatian serius pemerintah daerah atas kerusakan jalan di Kecamatan Mataoleo serta mengevaluasi rencana pembangunan kawasan industri smelter di dua kecamatan.

Aksi yang diikuti sekitar 60 orang ini membawa lima poin tuntutan. Mereka mendesak pemerintah segera memperbaiki ruas jalan rusak di wilayah Kasipute–Lora–Bambaea, menyelesaikan seluruh kerusakan jalan di wilayah kabupaten, mencabut penetapan Mataoleo sebagai kawasan industri, mengevaluasi semua kawasan industri di Bombana, serta mengkaji kembali rencana penetapan Rarowatu Utara sebagai wilayah industri.

Koordinator lapangan aksi, Jumardin, menyatakan bahwa masyarakat tidak menolak pembangunan, namun harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.

“Kami tidak anti pembangunan, tapi kami menolak jika pembangunan itu mengorbankan rakyat kecil. Jangan jadikan kami sebagai korban kepentingan investasi,” tegas Jumardin dalam orasinya.

Menurutnya, persoalan jalan rusak di Poros Mataoleo – Bambaea adalah potret nyata kelalaian pemerintah dalam menjamin akses transportasi yang layak bagi masyarakat. Padahal, jalan tersebut kini telah berstatus sebagai jalan provinsi, namun belum menunjukkan tanda-tanda akan diperbaiki.

“Sudah bertahun-tahun jalan ini rusak, kami capek dijanjikan. Harus menunggu berapa korban lagi? Kasihan, sudah banyak yang jatuh. Bapak saya baru saja jatuh saat pulang membeli beras, karena jalan berlubang. Kami harus kembali urus dia di rumah sakit,” kata salah seorang warga Mataoleo yang ikut dalam aksi.

Menanggapi tuntutan tersebut, massa aksi diterima langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, M.P.W. Ia didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Sofian Baco, ST., M.P.W., serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Husrifnah Rahim, ST., M.Si.

Dalam pertemuan itu, Ir. Syahrun menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam atas persoalan yang disampaikan masyarakat.

“Kami pastikan pemerintah akan secepatnya melakukan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Ini bukan hal yang bisa diabaikan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bupati Bombana sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

“Kami tidak bisa gegabah, harus bicara dulu dengan Bupati sebagai pengambil kebijakan utama,” kata Syahrun.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan langkah koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara agar pelaksanaan operasi dan pemeliharaan (OP) jalan di Mataoleo bisa segera dilakukan.

“Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk melakukan OP di sana. Tetapi jika tidak dilakukan, maka saya sebagai Kadis PUPR yang akan turun langsung memeriksa kondisi jalan tersebut. Mataoleo itu kampung nenek moyang saya, jadi saya juga bertanggung jawab atas jalan yang ada di sana,” tegasnya.

Kepala Bappeda Bombana, Husrifnah Rahim, turut menjelaskan bahwa rencana kawasan industri di Kecamatan Mataoleo dan Rarowatu Utara akan dikaji ulang oleh pemerintah dengan mempertimbangkan sejumlah parameter.

“Terkait dengan pertambangan mineral dan batu bara, kami akan menilai apakah memungkinkan untuk dialihkan menjadi kawasan industri. Jika memenuhi syarat hilirisasi sumber daya alam dan bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat sekitar, tentu itu bisa dipertimbangkan. Kawasan industri itu dimulai dari permohonan perusahaan, dan pemerintah akan mengkaji berdasarkan parameter teknis, sosial, dan lingkungan,” jelas Husrifnah.

Menanggapi penjelasan dari pemerintah, Pospera menyayangkan ketidakhadiran Bupati Bombana untuk menemui massa aksi. Mereka menyampaikan bahwa ketidakhadiran itu disebabkan karena Bupati sedang dalam perjalanan dinas ke Jakarta.

Atas dasar itu, massa aksi meminta agar dapat berbicara langsung dengan Bupati Bombana. Permintaan tersebut disepakati dan akan dijadwalkan pertemuan pada 8 Juli 2025 mendatang, sebagaimana tertuang dalam berita acara kesepakatan.

Pewarta: Azuli

Kendari, sultranet.com  — Ketua Umum Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Kota Kendari, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM., secara resmi membuka seleksi atlet karate dalam rangka persiapan menghadapi Kejuaraan Daerah (Kejurda) Piala Gubernur Sulawesi Tenggara, yang dijadwalkan berlangsung pada 18–20 Juli 2025. Kegiatan ini digelar di Aula Mepokoaso Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra dan diikuti oleh atlet dari 11 perguruan karate se-Kota Kendari.

Dalam sambutannya, Ridwan yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sultra, menekankan pentingnya seleksi sebagai bentuk keseriusan FORKI Kota Kendari dalam menjaring atlet terbaik untuk mewakili daerah pada Kejurda mendatang.

“Pertandingan itu hal yang biasa, tapi yang luar biasa adalah kebersamaan kita dalam membangun organisasi. Saat seleksi nanti, yang lolos beri semangat kepada yang belum. Yang belum, tetap beri dukungan kepada yang terpilih. Inilah nilai kebersamaan yang ingin kita tumbuhkan di FORKI Kota Kendari,” ujarnya.

Ridwan menyampaikan bahwa pembinaan karate tidak boleh berhenti pada satu ajang semata. FORKI Kota Kendari, lanjutnya, akan terus mendorong pembinaan jangka panjang dan keberlanjutan program, termasuk mendorong setiap sekolah untuk memiliki ekstrakurikuler karate.

“Semua cabang olahraga kini menuntut pembinaan serius. Kami akan mengawal atlet-atlet berprestasi, bahkan berkomunikasi langsung dengan kepala sekolah agar mereka bisa masuk melalui jalur prestasi,” kata Ridwan.

Seleksi ini menjadi bagian dari upaya FORKI Kota Kendari membentuk tim yang solid dan kompetitif. Atlet yang terpilih akan mewakili kota ini dalam Kejurda FORKI Piala Gubernur yang akan mempertandingkan 64 kelas. Dari jumlah itu, FORKI Kota Kendari menargetkan untuk ikut dalam 30 kelas pertandingan.

Indra Jaya Tahrir, selaku Pembina Prestasi (Binpres) FORKI Kota Kendari, mengungkapkan bahwa seleksi ini bukan hanya ajang mencari atlet terbaik, tetapi juga langkah awal untuk membawa Kota Kendari ke posisi dua besar dalam Kejurda mendatang.

“Niatan kami, insya Allah FORKI Kota Kendari bisa minimal masuk di dua besar. Itu adalah target utama kami,” ujar Indra.

Ia menjelaskan bahwa target tersebut realistis mengingat komposisi dan kesiapan atlet yang akan diterjunkan. Fokus latihan akan ditingkatkan dalam waktu tersisa menjelang Kejurda agar hasilnya optimal.

Senada, Kepala Bidang SDM FORKI Kota Kendari, Agus Salam, menegaskan bahwa seleksi ini adalah bukti konkret dari keseriusan organisasi dalam membina atlet sejak usia dini.

“Ini momentum awal bagi FORKI Kota Kendari. Kami ingin menjaring atlet-atlet hebat dari kota ini untuk kita siapkan bersaing di tingkat provinsi. Ini bagian dari program kerja kami untuk memastikan proses pembinaan berjalan secara profesional dan berkelanjutan,” katanya.

Selain pengurus dan pelatih, orang tua atlet juga hadir memberikan dukungan penuh. Atmosfer kebersamaan sangat terasa dalam kegiatan seleksi tersebut, yang ditutup dengan yel-yel semangat dari para atlet dan pengurus: “Jaya, Hebat, dan Berprestasi — Bersama!”

Ridwan berharap sinergi yang terbangun antara pengurus, pelatih, sekolah, dan orang tua dapat memperkuat pembinaan karate di Kendari. Ia menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinannya, FORKI akan terus bergerak dan tidak hanya aktif saat menjelang kejuaraan.

“Pembinaan adalah kerja panjang, dan FORKI Kendari akan hadir secara konsisten untuk memastikan atlet terus berkembang,” ujarnya.

Kegiatan seleksi ini sekaligus menjadi pijakan awal untuk membangun prestasi karate Kota Kendari di tingkat regional dan nasional, serta mencetak generasi muda yang tangguh dan menjunjung tinggi nilai sportivitas.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong peran aktif perusahaan dalam memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., saat mewakili Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dalam acara executive meeting yang digelar di Kabupaten Bombana, Kamis (3/7).

Dalam sambutannya saat membuka acara, Sekda menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan terlibat, khususnya Pemerintah Kabupaten Bombana serta jajaran perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha merupakan langkah strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan di daerah.

“Potensi Bombana sangat besar, mulai dari sektor pertambangan, perkebunan, hingga sektor lainnya. Potensi ini harus dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat melalui komitmen perusahaan dalam pelaksanaan PPM,” ujar Asrun Lio.

Menurutnya, pelaksanaan program PPM yang tepat sasaran sangat penting untuk mendukung visi pembangunan Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera, dan religius. Fokus pada peningkatan layanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari langkah konkret mewujudkan visi tersebut.

“Kesehatan dan infrastruktur adalah kebutuhan dasar. Maka kolaborasi ini mencerminkan semangat bersama dalam mengurangi kesenjangan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Bombana,” tambahnya.

Executive meeting ini juga menghadirkan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dari Kementerian Investasi/BKPM yang memaparkan kewajiban serta peran penting perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah. Sesi ini diharapkan mampu memperluas pemahaman para pelaku usaha dalam mengarahkan program CSR mereka secara strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami harap perusahaan-perusahaan tidak melihat PPM hanya sebagai kewajiban administratif, tapi juga sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar,” tegas Asrun.

Lebih lanjut, ia menyambut baik langkah penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan 29 perusahaan dalam kegiatan tersebut. Ia menyebut langkah ini sebagai bagian dari penguatan komitmen dunia usaha dalam menjalankan tanggung jawab sosial secara berkelanjutan dan terukur.

“Gubernur mengajak seluruh perusahaan untuk menjadikan PPM sebagai bagian dari kepedulian nyata terhadap masyarakat. Investasi harus mampu membawa perubahan positif, tidak hanya keuntungan ekonomi semata,” ujarnya.

Menurut Asrun, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara siap mendukung penuh segala bentuk sinergi yang mengedepankan pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan. Kolaborasi multipihak antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha, menurutnya, merupakan kunci keberhasilan dalam membangun Sultra yang lebih inklusif.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Ketua DPRD Bombana bersama jajaran Komisi II, serta para pimpinan OPD dan perwakilan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bombana.

Acara berlangsung dalam suasana kondusif dan penuh komitmen untuk membangun sinergi antara sektor publik dan swasta, sekaligus menjadi wadah konsolidasi dalam memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah yang berpihak kepada masyarakat.

Kendari, sultranet.com — Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL) Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2025–2030 resmi dilantik oleh Ketua Umum Pengurus Pusat IKAL Lemhannas, Jenderal TNI (Purn.) Dr. (H.C.) Agum Gumelar, M.Sc., dalam sebuah upacara virtual yang diikuti dari Aula Mepokoaso, Kendari, Rabu (2/7). Kegiatan ini dihadiri lebih dari 100 peserta secara luring dan daring.

Pelantikan tersebut menandai pengukuhan Andi Paterai Tjulang sebagai Ketua DPD IKAL Lemhannas Sultra periode 2025–2030. Momen ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat jaringan alumni Lemhannas dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah dan ketahanan nasional.

Dalam sambutannya, Agum Gumelar mengingatkan seluruh pengurus untuk menjaga jati diri sebagai alumni Lemhannas dengan menjunjung tinggi nilai perjuangan dan kepedulian terhadap rakyat.

“Alumni Lemhannas bukan hanya tokoh terdidik, tetapi harus menjadi teladan dalam semangat pengabdian, tanggung jawab kebangsaan, dan kepekaan sosial terhadap dinamika masyarakat,” ujar Agum.

Ia menekankan bahwa dua hal utama yang harus terus dijaga adalah watak perjuangan dan kepedulian terhadap rakyat. Alumni, menurutnya, tidak boleh kehilangan kepekaan di tengah kompleksitas tantangan bangsa saat ini.

Gubernur Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh Asisten III Sekretariat Daerah La Haruna, juga menyampaikan selamat kepada jajaran pengurus yang baru. Ia menilai kepercayaan ini merupakan amanah besar untuk menjaga integritas dan memperkuat peran strategis alumni Lemhannas di daerah.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sultra, saya menyampaikan selamat kepada pengurus DPD IKAL Lemhannas Sultra yang baru dilantik. Kami percaya, dengan semangat kebersamaan dan jiwa kepemimpinan nasional yang dimiliki, organisasi ini akan terus memberi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ujar La Haruna secara virtual.

Ia menambahkan, Lemhannas telah membekali para alumninya dengan wawasan kebangsaan dan pemahaman mendalam tentang ketahanan nasional dalam seluruh dimensinya—ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.

Pemerintah Provinsi berharap, di bawah kepemimpinan baru, IKAL Lemhannas Sultra mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam merumuskan dan mendukung berbagai agenda pembangunan dan kebijakan strategis yang berpihak pada masyarakat.

“Kami ajak para alumni untuk terus aktif mengambil peran dalam pembangunan daerah. Latar belakang dan pengalaman saudara-saudara menjadi kekuatan besar untuk mewujudkan visi pembangunan Sulawesi Tenggara yang maju dan berdaya saing,” ucap La Haruna.

Turut hadir dalam kegiatan pelantikan ini perwakilan unsur Forkopimda Sultra, seperti Kapolda, Kajati, Danrem, Danlanal, Danlanud, serta Kepala BIN Daerah. Hadir pula Dewan Penasehat dan Pembina IKAL Sultra, pejabat vertikal, dan sejumlah tokoh daerah yang menunjukkan antusiasme tinggi terhadap pelantikan ini.

Lemhannas RI sendiri merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Kemenko Polhukam. Lembaga ini berperan dalam pendidikan kader kepemimpinan nasional dan penyusunan kebijakan strategis di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pelantikan ini diharapkan menjadi babak baru bagi DPD IKAL Lemhannas Sultra dalam membangun sinergi antaralumni, memperkuat semangat kebangsaan, serta berperan aktif dalam menjaga stabilitas dan ketahanan daerah.

Dengan semangat kebersamaan, para pengurus yang baru dilantik diharapkan membawa IKAL Lemhannas Sultra sebagai kekuatan moral dan strategis untuk mendukung pembangunan nasional yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Bombana, Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan keseriusannya dalam menangani persoalan stunting melalui aksi konkret lintas sektor. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut terlihat dalam kegiatan penyerahan bantuan penanganan stunting yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2025. Acara tersebut digelar di halaman Kantor Camat Lantari Jaya pada Selasa, 1 Juli 2025, dan dihadiri langsung oleh Bupati Bombana bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Kehadiran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana dalam kegiatan ini menjadi simbol pentingnya sinergi dan kolaborasi antarinstansi dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di daerah. Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si., secara langsung menghadiri kegiatan tersebut dan menyampaikan dukungannya terhadap program bantuan yang diinisiasi oleh Dinas Sosial. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa masalah stunting bukan hanya persoalan satu sektor semata, melainkan tantangan lintas sektor yang memerlukan pendekatan terintegrasi.

Menurut Abdul Azis, penanganan stunting harus dimulai dari komitmen yang kuat di tingkat pemerintah daerah hingga pelibatan masyarakat di tingkat akar rumput. Ia menyampaikan bahwa DPPKB siap mengambil bagian dalam setiap langkah kebijakan maupun program konkret yang berorientasi pada penurunan prevalensi stunting, khususnya melalui pendekatan edukasi dan pemberdayaan keluarga. Dengan semangat kolaboratif, DPPKB akan terus memperkuat peran Posyandu, meningkatkan penyuluhan gizi, serta mengintegrasikan layanan KB sebagai bagian dari strategi pencegahan stunting sejak dini.

Lebih lanjut, Kepala DPPKB menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana telah memiliki peta jalan penanganan stunting yang cukup jelas dan terukur, salah satunya melalui optimalisasi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif, serta penguatan data sasaran berbasis keluarga. Dengan dukungan regulasi dan sinergi lintas sektor, ia meyakini bahwa target penurunan stunting hingga di bawah 14 persen sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN akan dapat dicapai.

Dalam kegiatan penyerahan bantuan tersebut, Bupati Bombana kembali menegaskan bahwa program penanganan stunting akan terus menjadi salah satu prioritas utama daerah, mengingat dampak jangka panjang yang ditimbulkan apabila tidak segera ditangani secara serius. Ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam melihat masih adanya anak-anak yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat kurangnya asupan gizi dalam 1000 hari pertama kehidupan mereka. Pemerintah, katanya, akan terus mengawal program-program yang berpihak pada peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan sanitasi, serta edukasi keluarga.

Penyerahan bantuan penanganan stunting ini merupakan bagian dari strategi intervensi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menurunkan angka prevalensi stunting secara signifikan. Bantuan yang disalurkan dalam kegiatan ini terdiri atas paket makanan bergizi, alat pemantauan pertumbuhan anak, serta bahan edukatif yang dapat digunakan oleh keluarga dan kader Posyandu dalam mendukung proses tumbuh kembang balita secara optimal. Penyaluran bantuan difokuskan kepada keluarga berisiko stunting yang telah teridentifikasi melalui pemutakhiran data by name by address, sehingga program benar-benar tepat sasaran.

Acara ini juga diwarnai dengan dialog interaktif antara Bupati dan masyarakat penerima manfaat. Dalam dialog tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan langsung kondisi yang mereka hadapi, serta harapan atas keberlanjutan program bantuan ke depan. Bupati Bombana menjawab dengan lugas bahwa program ini tidak bersifat temporer, melainkan akan berlanjut dan diperkuat melalui monitoring berkala yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah akan memperkuat dukungan logistik, tenaga kesehatan, serta peningkatan kapasitas kader sebagai ujung tombak pelayanan di lapangan.

Momentum ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana serius dalam menjalankan arahan nasional terkait percepatan penurunan stunting yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo. Sebagaimana diketahui, stunting tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap kemampuan kognitif, produktivitas, hingga daya saing bangsa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pentaheliks yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media untuk menciptakan perubahan yang menyeluruh.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari rencana aksi daerah penanganan stunting yang disusun berdasarkan data dan hasil pemetaan yang dilakukan secara periodik. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi kelompok sasaran yang membutuhkan intervensi langsung berupa bantuan pangan bergizi dan edukasi gizi. Bantuan yang diserahkan pada kegiatan ini difokuskan pada wilayah-wilayah yang selama ini tercatat memiliki angka stunting tertinggi di Kabupaten Bombana.

Sinergi antara Dinas Sosial dan DPPKB dinilai sebagai langkah strategis yang akan memperkuat efektivitas program di lapangan. Dinas Sosial akan fokus pada aspek bantuan sosial dan pemberdayaan, sementara DPPKB memperkuat fungsi penyuluhan, pengasuhan keluarga, serta kontrol terhadap kesehatan reproduksi. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Sosial juga berharap agar kegiatan ini tidak berhenti pada seremoni penyerahan bantuan, melainkan menjadi pemantik semangat kerja sama berkelanjutan dalam mengatasi stunting secara menyeluruh.

Sebagai lembaga yang memiliki peran dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana, DPPKB Kabupaten Bombana selama ini telah menjalankan berbagai program yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi pada upaya pencegahan stunting. Melalui program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana), DPPKB mendorong pembentukan keluarga yang berketahanan dan memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi. Salah satu pendekatan yang digencarkan adalah edukasi remaja melalui PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), sebagai upaya pencegahan pernikahan usia dini yang merupakan salah satu penyumbang risiko stunting.

Dalam jangka panjang, DPPKB Bombana berencana memperkuat intervensi hulu melalui peningkatan peran keluarga dalam pengasuhan anak. Hal ini akan diwujudkan melalui peningkatan kapasitas kader di tingkat desa dan kelurahan, pemberdayaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), serta digitalisasi sistem pemantauan tumbuh kembang anak. Penerapan pendekatan keluarga sebagai basis intervensi dianggap sebagai strategi jangka panjang yang efektif dalam memutus siklus stunting antargenerasi.

Bupati Bombana dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan stunting. Ia menekankan bahwa masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah stunting, mulai dari pemenuhan gizi anak, praktik pola asuh yang baik, hingga menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan. Ia juga mengapresiasi semangat para kader Posyandu, tenaga kesehatan, serta relawan yang telah bekerja keras dalam mendampingi masyarakat selama ini.

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi peninjauan langsung oleh Bupati ke stan-stan pelayanan kesehatan terpadu yang turut hadir di lokasi acara. Di stan tersebut, dilakukan demonstrasi pemberian makanan tambahan, edukasi tentang ASI eksklusif, serta pemantauan berat dan tinggi badan anak. Peninjauan ini menjadi ajang evaluasi langsung terhadap layanan di lapangan dan memberikan ruang bagi Pemerintah untuk menyesuaikan strategi berdasarkan masukan yang diterima.

Program penanganan stunting di Kabupaten Bombana diproyeksikan akan terus diperluas dan diperkuat dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah merencanakan pembentukan satuan tugas percepatan penurunan stunting yang akan bekerja lintas sektor dengan pendekatan berbasis wilayah. Satgas ini akan menjadi penghubung antara perencanaan dan pelaksanaan program, sekaligus menjadi media koordinasi yang efektif antara instansi pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan unsur masyarakat sipil.

Langkah ini sejalan dengan strategi nasional yang menekankan pentingnya integrasi data, perencanaan berbasis bukti, serta pelibatan lintas aktor dalam upaya pencegahan stunting. Kabupaten Bombana menargetkan penurunan angka stunting minimal 3 persen setiap tahun hingga mencapai standar nasional pada tahun 2028. Untuk itu, diperlukan keberlanjutan program, konsistensi anggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal.

Dengan semangat gotong royong dan pendekatan kolaboratif, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi sebagai modal pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kegiatan penyerahan bantuan penanganan stunting bukan hanya sekadar distribusi barang, melainkan simbol kebangkitan gerakan bersama untuk melindungi masa depan anak-anak Bombana dari ancaman stunting.

Kendari, sultranet.com — Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara menerima kunjungan kerja dari rombongan DPRD Kabupaten Wakatobi di Aula Mepokoaso, Kantor Dinas Kominfo Sultra. Kunjungan ini membahas percepatan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta pembangunan infrastruktur digital, khususnya di wilayah kepulauan.

Kepala Dinas Kominfo Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM., secara langsung menerima kunjungan tersebut. Ia didampingi Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika), dan jajaran struktural dinas.

Dalam pemaparannya, Ridwan menekankan pentingnya peran Kominfo sebagai penggerak utama transformasi digital lintas sektor pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa digitalisasi bukan semata urusan jaringan, tetapi berkaitan erat dengan integrasi sistem dan pelayanan publik.

“Semua layanan digital dan jaringan pemerintahan harus terpusat di Kominfo. Kami bukan hanya penyedia jaringan, tapi juga tulang punggung transformasi digital pemerintah,” ujarnya.

Ia menyebut pelaksanaan SPBE diatur secara nasional melalui Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 dan diperkuat oleh Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Di tingkat daerah, hal ini didukung oleh Perda Provinsi Sulawesi Tenggara No. 2 Tahun 2021.

Ridwan juga menjelaskan bahwa Dinas Kominfo bertanggung jawab menghubungkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melalui jaringan intra-pemerintah dan distribusi internet. Tujuannya, kata dia, adalah menciptakan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola digital pemerintahan.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat, perwakilan DPRD Wakatobi menyampaikan harapan agar pemerintah provinsi memberi perhatian lebih pada pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah kepulauan yang masih belum terjangkau jaringan internet secara merata.

“Kami ingin memastikan masyarakat di wilayah kami tidak tertinggal dalam hal akses informasi dan teknologi. Kami mohon dukungan dari Pemprov Sultra agar pembangunan BTS bisa terus didorong,” ungkap salah satu anggota DPRD Wakatobi.

Permintaan ini disambut positif oleh Dinas Kominfo Sultra. Ridwan menyatakan bahwa pihaknya siap mendorong kolaborasi lintas sektor dan menjembatani komunikasi dengan kementerian dan operator untuk mempercepat pemerataan infrastruktur digital, termasuk di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Ia juga menyampaikan bahwa pengembangan ekosistem digital yang inklusif memerlukan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan semua pemangku kepentingan.

“Kami percaya bahwa transformasi digital tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada kerja sama antarlevel pemerintahan. Wakatobi adalah bagian penting dari Sultra, dan kita akan bersama-sama membangun konektivitas digitalnya,” tegasnya.

Kunjungan kerja ini ditutup dengan sesi tanya jawab, pertukaran informasi kebijakan, serta komitmen bersama untuk memperkuat kemitraan dalam memperluas jangkauan digitalisasi dan SPBE di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, termasuk kawasan kepulauan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.