MUNA, SultraNET.COM | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Paripurna Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang bertempat di gedung DPRD Muna Senin 25 November 2019

La Irwan S.IP Ketua Bapilu Partai Hunura Kabupaten Muna pada saat di temui awak media harapansultra.com selasa 26 November 2019 mengatakan bawah partai hunura menyapu bersih Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Muna.

Mantan Anggota DPRD Kabupaten Muna dari Partai Hunura itu, berterimah kasih kepada fraksi-fraksi yang ada di DPRD Muna yang telah melakukan komunikasi  baik dengan Partai Hunura sehingga semua dapat unsur  pimpinan di alat kelengkapan dewan.

” Keberhasilan itu tidak lepas dari La Saemuna sebagia Ketua DPC Muna sekaligus Ketua DPRD Muna yang mengkomunikasikan semua untuk kebaikan partai Hanura dan tidak lepas juga  peran-peran Ketua fraksi  Irwan sehingga komunikasi itu terbangun baik dengan semua fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Muna,” ucapanya.

Menurutnya berkomunikasi dengan partai ini tidak segampang yang dipikirkan karena harus juga dibangun komitmen sehingga kemudian dapat terbangun komunikasi yang baik kepada semua fraksi sehingga di fraksi Hunura itu, semua anggota dapat unsur pimpinan di AKD.

“Alhamdulillah ini patut kita sukuri karena posisi strategis itu semua dari fraksi hanura,” bebernya.

Untuk itu ia berharap agar Fraksi Hanura senantiasa bersinergi  dengan fraksi-fraksi yang ada di DPRD Muna sehingga dapat menguatkan kelembagaan DPRD itu sendiri.

Ditemui ditempat yang sama, Ketua PAC Batalaiworu, Ketua PAC Kabawo, Ketua PAC Lohia mengatakan bahwa  mereka sangat mengapresiasi langkah langkah yang di lakukan Ketua DPC partai Hanura Muna sebagai Ketua DPRD dan ketua fraksi Hunura dengan upaya sehingga menjadikan anggota DPRD dari partai Hanura semua mengisi unsur pimpinan di alat kelengkapan dewan DRPD Kabupaten Muna.

” Saya mengucapakan selamat kepada pimpinan-pimpinan komisi dari partai hanura yang menjanjikan partai hunura itu disegani di Kabupaten muna,” ucapkan.

Adapun Nama-nama Ketua Komisi, Wakil Ketua dan Seketaris DPRD Muna, selaku Komisi I Ketua : La Usa dari Partai Golkar, Wakil Ketua : Syahril Baitul dari Partai Hunura, Sekretaris : Iksan dari Partai Gerindra, untuk Komisi II, Ketua : Muhammad Alan dari Partai PKB, Wakil Ketua : Sahlan dari Partai Hunura, Sekretaris : Suhudin dari Partai Nasdem

Sedangkan untuk Komisi III, Ketua : Irwan dari Partai Hunura, Wakil Ketua : Andi Sapril dari Partai PDIP, Sekretaris : Murida dari PKS

Pewarta : Borju

Kendari, SultraNET. | Dewan Eksekutif Asosiasi Profesi Keahlian Sejenis (APKS) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan apresiasi atas kepemimpinan Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam momentum hari Guru Nasional dan HUT ke-74 PGRI yang jatuh pada tanggal 25 November 2019.

Suharmin Arfad selaku Ketua Dewan Eksekutif APKS PGRI Sultra, mewakili Anggota PGRI yang tergabung dalam wadah komunitas Guru, baik MGMP, maupun organisasi yang bernaung di bawah APKS PGRI seperti Asosiasi Guru Menulis, Ikatan Guru Teknogi dan Informasi (IG-TIK) menyebutkan bahwa sejak setahun terakhir selama kepimpinan Drs. Asrun Lio, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Prov. Sultra telah banyak memberikan perubahan ke arah yang positif, baik dari segi layanan kepada guru maupun manajemen dalam memimpin.

“Secara kelembagaan, di internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pak Asrun telah melakukan reformasi besar-besaran,” kata Suharmin.

Suharmin yang juga mahasiswa Program Doktor Ilmu Manajemen tersebut, mencontohkan misalnya dalam hal layanan Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) sebelumnya memakan waktu lama sampai lebih dari seminggu serta terjadi pungli, sekarang lebih cepat, tinggal dalam hitungan jam.

Pelayanan kenaikan pangkat lebih transparan dan mampu mengeliminir praktek percaloan, Serta meningkatkan kesejahteraan Guru melalui pembayaran Tunjangan Sertifikasi dan Non Sertifikasi serta mewujudkan salah satu program unggulan Gubernur Sulawesi Tenggara yang sangat ditunggu-tunggu yaitu insetif bagi tenaga Guru Tetap Non ASN

” Pengesahan ijazah tanpa pungutan dan cepat, penyelenggaraan dana BOS yang sangat baik sehingga banyak sekolah yang mendapatkan dana BOS Kinerja,” Imbuhnya.

Dalam hal manajemen, Asrun Lio, dinilai mampu mereduksi dan menghilangkan pengkotak-kotakan dalam internal Dinas Pendidikan dan Kebudayan.

Hal ini dibuktikan beliau dalam hal distribusi Perjalanan Dinas yang selama ini didominasi oleh segelintir orang menjadi merata dan sesuai tupoksi masing-masing secara profesional serta banyak hal lainnya yang lebih positif.

” Selain itu, hanya dalam kurun waktu kurang dari satu tahun sejak menjabat Desember 2018, beliau mampu mendongkrak mutu pendidikan Sulawesi Tenggara berdasarkan pemetaan yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari peringkat ke 32 dari 35 provinsi se Indonesia atau peringkat ketiga dari bawah naik menjadi peringkat 24 atau naik delapan peringkat ke atas,” Bebernya.

Sungguh hal ini merupakan prestasi yang perlu dibanggakan dan diberi panghargaan. Prestasi ini sekaligus merupakan prestasi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam memimpin Sulawesi Tenggara.

Untuk mewujudkan hal tersebut lanjut Suharmin, tentu bukanlah perkara yang mudah. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Plt Kadis Pendidikan sangat berat, termasuk kasus-kasus warisan yang terjadi di masa kepemimpinan sebelumnya serta rongrongan dari beberapa pihak yang belum paham tentang banyak masalah.

” Semua beliau hadapi dengan tenang dan menggunakan strategi jitu yaitu ramah-humanis, cerdas, dan berwibawa,” Urainya.

Suharmin Arfad berharap kepempinan Asrun Lio dapat menjadi inspirasi, spirit dan tonggak perubahan bagi semua guru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanah Undang-undang Dasar 1945.

” Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, yaitu mendidik, mengajar dan melatih, seorang guru harus ikhlas, jujur dan memahami posisinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat,” Pungkasnya

Pewarta : Awal Kurniawan

Kendari, SultaNET. | Konsorsium Pemerhati Investasi dan Lingkungan Hidup (KPI LH) menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (12/11/19)

Dalam orasinya, puluhan massa aksi itu mendesak Kapolda Sulawesi Tenggara dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara agar mengusut dugaan kasus kejahatan perizinan yang dilakukan PT. Damai Jaya Lestari (DJL).

Sebagaimana diketahui, PT. Damai Jaya lestari (DJL) Merupakan perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan sawit yang beroperasi di Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Orator Aksi menyebut, berdasarkan Surat Peringatan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara kepada direktur PT. Damai Jaya lestari (No.211/742/2014). Bahwasanya melalui kegiatan delmeasi terhadap tanaman kelapa sawit diindikasikan berada dalam kawasan hutan seluas kurang lebih 5.819,67 Ha

” Yang berada di Hutan Produksi Tetap (HP) Seluas 3.651,13 Ha dan area yang masuk Hutan yang dapat dikonversi (HPK) Seluas 2.168,54 Ha,” Sebut Orator.

Masuknya aktifitas PT. Damai Jaya Lestari didalam kawasan hutan diduga tidak memiliki izin pelepasan kawasan Hutan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PT. Damai Jaya Lestari diduga melakukan tindak kejahatan lingkungan dan pidana berdasarkan UUD RI No. 18 Tahun 2013 (Tanggal 6 Agustus 2013) pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf b. Pasal 92 ayat (1) dan (2) huruf a dan b tentang pengunaan alat berat yang diduga melakukan kegiatan perkebunan atau mengangkat hasil perkebunan tanpa izin menteri didalam kawasan hutan bagi orang perseorangan.

” Ini melanggar peraturan perundang-undangan tentang perizinan,” Bebernya.

Diakhir orasinya masa aksi mendesak agar Kapolda Sulawesi Tenggara segera menangkap owner PT. Damai Jaya lestari dan mengusut kasus dugaan kejahatan lingkungan atas aktivifitas perkebunan sawit tanpa mengantongi izin pelepasan kawasan hutan tersebut.

Pewarta : Awal kurniawan

Jakarta, SultraNET. |  “Menteri Desa boleh saja berganti tapi Kemendesa tetap milik Pak Erani Yustika,” guyonan ini diucapkan oleh Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, Drs. H. Abdul Halim Iskandar, MP, saat mengawali sambutanya pada acara workshop evaluasi Nasional Inovasi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) pada Program Inovasi Desa (PID) bagi Tenaga Ahli P3MD Tingkat Provinsi /Kabupaten tahun 2019 yang digelar di Hotel Ciputra Grogol Jakarta Barat. Selasa, 12 Nopember 2019. Guyonan mantan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur itu sontak mengundang aplos tepuk tangan dari 612 peserta dari tenaga Ahli yang hadir.

Guyonan Orang Nomor satu di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi itu bukan tanpa alasan mengingat jejak rekam Staf Khusus Presiden Bidang Dana Desa itu dalam meletakkan pondasi dasar untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan dalam program Pembangunan Desa patut dibanggakan.

Pantauan media ini, saat acara Pembukaan Workshop itu di hadiri oleh Staf Khusus Presiden Bidang Dana Desa, Prof. Erani Yustika, Sekertaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Anwar Sanusi, Phd, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Taufik Madjid, Sos, M,Si, Direktur Pemberdayaan masyarakat Desa, Muh.Fachri , S.STP,M,Si, Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Bito Wikontose,SS,M,Hum.

Dalam Sambutanya, Drs, H. Abdul Halim Iskandar, MP, menyampaikan kesyukuranya atas adanya kesempatan untuk bertemu dengan Para Pahlawan Pejuang Desa karena melalui kerja kerja para Tenaga Ahli Pemberdayaan masyarakat beserta seluruh Tenaga Pendamping Desa dapat memberi kontribusi terhadap upaya Pembangunan Bangsa. oleh karena itu, Pihaknya berkelakar jika ada Tenaga Ahli yang meninggal akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan karena telah bekerja sekuat tenaga untuk mengawal Nawacita Presiden dalam membangun Indonesia dari Pinggiran atau Desa.

“ Saya sangat bersyukur karena pada malam ini, mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Para Pahlawan Pejuang Desa karena melalui kerja kerja para Tenaga Ahli Pemberdayaan masyarakat beserta seluruh Tenaga Pendamping Desa dapat memberi kontribusi terhadap upaya Pembangunan Bangsa. oleh karena itu, jika boleh saya ingin mengatakan bahwa jika ada Tenaga Ahli yang meninggal, sebaiknya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan karena paling tidak telah bekerja sekuat tenaga untuk mengawal Nawacita Presiden dalam membangun Indonesia dari Pinggiran atau Desa ,”Sebutnya

Ditempat yang sama, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buton Selatan provinsi Sulawesi Tenggara, Abady makmur, mengapresiasi Program Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mendorong Program Inovasi Desa demi terwujudnya Desa yang mandiri sesuai dengan mandat besar yang ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Mantan Sekretaris Desa yang juga pernah aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi tenggara itu menyampaikan bahwa peran Pendamping Profesional mulai dari Konsultan Pendamping Tingkat Nasional hingga Pendamping lokal Desa telah mampu membawa Desa dalam mentransformasikan dirinya menjadi Desa yang lebih maju dan Mandiri.

” Untuk itu sekali lagi, Atas kinerja Pendamping utamanya Pendamping Lokal Desa, mengharapkan kepada Pak Menteri, agar dapat meningkatkan Honor dan Biaya Operasional bagi Pendamping Lokal Desa dan bagi Pendamping Desa yang bertugas pada Daerah Ekstrim seperti di Kecamatan Batu Atas, Kepulauan Binongko di Provinsi Sulawesi Tenggara serta beberapa Daerah ekstrim lainya di Provinsi lainya karena mereka adalah merupakan ujung tombak dalam mangawal Program pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa,“ Harapnya (AM)

Kendari, SultraNET. | Dihari ketiga Workshop Jurnalis Ramah Pariwisata yang di inisiasi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Melakukan Liputan Ke objek wisata climbing Sawapudo, yang terletak di Desa Sawapudo, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Rabu, (13/11/2019).

Turunnya para jurnalis ramah parawisata itu, diharapkan mampu mengangkat potensi wisata yang ada di Sulawesi Tenggara terutama terhadap objek wisata yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Ketua Panitia Jurnalis Ramah Pariwisata, La Ode Ali Ahmadi, S.S mengatakan Percepatan pembangunan sektor wisata daerah Provinsi Sulawesi Tenggara nantinya diharapkan menggunakan model Pentahelix dari 5 unsur yang saling berkolaborasi dan membangun sinegisitas.

Kelima unsur dimaksud yaitu Pemerintah itu sendiri, Akademisi, Masyarakat atau Komunitas, Pengusaha dan unsur Media atau Jurnalis.

” Ini sudah dibuktikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah bekerja sama dengan awak media baik itu media Tv, online, cetak maupun radio dan penggiat pariwisata lainnya,” Tuturnya.

Keseriusan pemerintah provinsi dalam hal ini dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Percepatan pembangunan sektor wisata daerah terlihat jelas dengan mengadakan Workshop dan pembentukan Asosiasi Forum Jurnalis Ramah Pariwisata yang akan membantu kerja-kerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memperkenalkan dan mempromosikan potensi wisata daerah Sulawesi Tenggara lewat berita-berita.

” Seperti saat ini, para jurnalis ramah pariwisata telah melihat kondisi, suasana tempat wisata climbing yang diabaikan oleh pemerintah Kabupaten Konawe. Padahal ini merupakan potensi pariwisata yang harusnya didukung oleh pemerintah,” Pungkasnya.

Pewarta : Awal kurniawan

Kendari, SultraNET. | Dalam upaya penguatan Program-program unggulan Pemerintah Daerah Provinsi Sultra, Gubernur Sultra, H. Ali Mazi, SH, menandatangani kerjasama (Memorandum of Understanding/MOU) di tiga bidang utama program unggulan, yakni Pengembangan Perpustakaan, Pengembangan dan Konservasi Bidang Kelautan, Perikanan dan Pertambangan, serta Pengembangan dan Alih Teknologi di Bidang Kedokteran khususnya di bidang Pelayanan dan Bedah Jantung.

Penandatangan MOU dilakukan antara Gubernur Ali Mazi dan Rektor Universitas Rhode Island, Prof. David Dooley, disaksikan 3 Kepala Daerah, yakni Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, Bupati Kolaka, Ahmad Safei dan Walikota Kendari, Sulkarnain Kadir, dan 3 Organisasi Pemerintah Daerah, Yakni Kepala Bappeda, Kabalitbang dan Kabid Ciptakarya.

Sedangkan dari Pihak Universitas Rhode Island, ikut menyaksikan, Dekan Fakultas Kedokteran dan Keperawatan, Prof Barbara Wolfe, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Prof Gary Ligouri, Dekan/Direktur Perpustastakaan, Prof Karim Boughida dan beberapa guru besar di bidang Geosains, Inovasi dan Kewirausahaan dan Ketua Yayasan Pengembangan Universitas, Katherine Flynn.

Dalam Sambutannya, Ali Mazi mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Rhode Island atas undangan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai kunjugan balasan Presiden URI ke Pemda Sulawesi Tenggara, Bulan Januari Tahun lalu.

” Kami sangat berbahagia bisa hadir di tempat ini, di Kawasan Universitas yang bersih dan asri ini, Universitas yang kami ketahui memiliki sejarah yang panjang di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, khusunya sebagai salah satu Universitas di Amerika yang telah memiliki pengalaman kerjasama yang luas, dengan pemerintah Indonesia, baik dengan sesama mitra perguruan tinggi maupun dengan pemerintah pusat dan daerah, ” Tutur Ali Mazi.

Untuk itu lanjut Ali Mazi, hari ini adalah suatu kebahagian yang spesial bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai salah satu pemerintah daerah di Indonesia, yang bisa menjajaki kerangka kerjasama dengan sebuah universitas utama di Amerika Serikat, yang hari ini akan mulai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of understanding/MOU) antara Pemda Sulawesi Tenggara dan Universitas of Rhode Island.

” Selanjutnya, pada kesempatan ini, saya memperkenalkan anggota delegasi yang mendampingi saya (dimohon masing-masing berdiri), yakni: yang pertama adalah Bapak Surunuddin Dangga (Bupati Konawe Selatan), Bapak Ahmad Safei (Bupati Kolaka) dan Bapak Sulkarnain Kadir (Walikota Kendari),” Paparnya

Adapun secara detail beberapa agenda yang akan dikerjasamakan adalah sebagai berikut:
1) Pendidikan akademik dalam program-program gelar Universitas,
2). Pelatihan jangka pendek oleh dosen dan peneliti Universitas,
3). Pendaftaran mahasiswa-mahasiwa Sulawesi Tenggara pada program tingkat sarjana dan/atau pasca sarjana,
4). Kegiatan-kegiatan penelitian oleh dosen dan peneliti Universitas,
5). Keikutsertaan dalam seminar-seminar dan pertemuan-pertemuan akademik,
6). Program-program akademik jangka pendek khusus,
7). Konsultasi-konsultasi dan lokakarya-lokakarya penyuluhan,
8). Proyek-proyek pengembangan staf Pemerintah Daerah,
9). Pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia bidang perpustakaan dan kesehatan daerah Sulawesi Tenggara,
10). Kerjasama dalam bidang penelitian dan pengembangan keanekaragaman hayati (biodiversity) dan keberlanjutan (sustainability) dan konservasi terutama bidang pertambangan dan perikanan dan kelautan di Sulawesi Tenggara,
11). Konservasi keanekaragaman hayati (biodiversity) dalam kemitraan bersama dengan Taman Nasional Rawa Aopa, termasuk untuk perlindungan Kura-Kura Kotak Asia Tenggara (Cuora amboinensis) yang diakui sebagai warisan alam Sulawesi Tenggara.

Laporan: Sukanto Toding, Kabalitbang, dari Providence, Amerika Serikat

Rumbia, SultraNET. | Akademi Komunitas  Negeri  Ujung Pandang  Program Studi Diluar  Domisili (PPD) rintisan Akademi Komunitas Negeri (AKN)  Bombana, menggelar wisuda angkatan VI, bertempat di Aula Kantor Bupati Bombana, Sabtu (12/10/2019).

Ketua Panitia Wisuda VI AKN Bombana, Herman Tadjuddin menyebutkan untuk Wisuda kali diluluskan Sebanyak 34 orang wisudawan, dengan rincian 9 orang Jurusan otomotif, 16 orang Jurusan Akuntansi dan 9 orang lulusan jurusan Kimia Industri.

Wakil Koordinator Bidang Kemahasiswaan AKN Bombana ini berharap agar Lulusan AKN dapat menggunakan ilmu serta keterampilan yang diberikan selama di AKN untuk menciptakan Peluang Kerja bagi masyarakat.

” inikan program fokasi atau keterampilan jadi kita harapkan lulusan ini menjadi profesional dan mandiri, outputnya dengan menciptakan lapangan kerja, sehingga mereka dapat merekrut karyawan karena mereka dibekali keterampilan  jadi diharapkan melahirkan usaha baru,” Pungkasnya

Prosesi wisuda dipimpin langsung Muhammad Ansar, M.Si., P.Hd, Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang.

Tampak hadir Bapak Bupati Bombana, H. Tafdil,  Forkopimda, Anggota DPD RI Andi Nirwana dan ratusan tamu undangan. (IS)

Batauga, SultraNET. | Untuk mensukseskan Visi Pemerintah Kabupaten Buton Selatan pada tahun Ketiga yakni Terwujudnya Buton selatan Produktif 2020, Pemerintah Kecamatan Siompu Barat terus melakukan langkah konkrit dan Strategi Jitu dalam pencapaian Visi Pemerintah yang dibawa kendali H. Laode Arusani.

Camat Siompu Barat, Mahmud, SE saat menyampaikan Sambutan pada Acara Pembukaan Rapat Kordinasi di Kantor Camat Siompu, Kamis, (10/10/2019) mengungkapkan Salah satu langkah kongkrit yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Siompu Barat untuk mensukseskan visi Pemkab adalah menggelar Rapat Koordinasi Program pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang dihadiri oleh semua Kepala Desa dan para ketua Badan permusyawaratan Desa se Kecamatan Siompu Barat.

” Tujuan pelaksanaan Rapat koordinasi Program Pembagunan dan pemberdayaan masyarakat Desa ini adalah dalam rangka menindak lanjuti hasil Rapat Koordinasi singkronisasi perencanaan Teknokratik dengan perencanaan partsispatif yang telah digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta melibatkan Tim P3MD Kabupaten Buton Selatan yang digelar beberapa waktu lalu,” Beber Mantan Camat Batu Atas ini.

Sedangkan Output dari pelaksanaan Rakor ini lanjut Mahmud adalah Terselenggaranya Pelaksanaan Musyawarah Desa Rencana kerja pemerintah Desa Tahun 2020 yang akan dilanjutkan dengan Musyawarah Desa penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun 2020

“Output Rakor ini juga kita harapkan agar terakomodirnya beberapa kegiatan seperti hasil rembuk stunting dan hasil komitmen Bursa Inovasi Desa yang akan direflikasi dalam Apbdes 2020,” Tutur Mahmud.

Pendamping Desa Pemberdayaan Kecamatan Siompu Barat, Laode Arman Abo mengapresiasi komitmen Pemerintah Kecamatan dalam mendukung Program P3MD di Kecamatan Siompu Barat.

“Pelaksanaan Rakor P3MD hari ini, merupakan salah satu dukungan ril Pemerintah Kecamatan dalam mendorong percepatan pelaksanaan Musyawarah Desa dalam rangka percepatan penyusunan Rencana kerja Pemerintah Desa Tahun 2020.” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buton Selatan, Abady Makmur yang bertindak selaku narasumber pada acara Rakor tersebut menegaskan kepada para kepala Desa agar Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 diharapkan agar konsentrasi pada pengembangan sumberdaya lokal untuk mendukung visi Tahun ketiga Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, yakni terwujudnya Buton selatan yang produktif 2020.

” Disamping itu saya mengingatkan agar komitmen Bursa Inovasi Desa dapat direflikasi dalam APBDes serta upaya pencegahan stunting juga harus dimasukan dalam APBDes 2020,” Tutur Tenaga Ahli yang pernah menjabat sebagai Sekertaris Desa selama 9 Tahun ini. (AM)

Rumbia, SultraNET. | Sebanyak 25 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 lalu dilantik secara resmi, bertempat di Aula Kantor Bupati Bombana, Selasa (01/10/2019) .

Ke 25 Anggota dewan yang dilantik tersebut yaitu untuk  Dapil 1 Bombana yaitu Andi Wawan Idris (Gerindra), Salman (Nasdem), Abdul Rauf (PAN), Hasan Hanani (PPP) dan Herlin (PDIP).

Untuk Dapil 2  Bombana yaitu, Ardi (PAN), Arsyad (Nasdem), Andi Samba Loge (Gerindra), Yuslia (PDIP) dan Nasruddin (PKB)

Dapil 3 Bombana yaitu, Ashkar (PAN), Suryadi (Gerindra), Akmal (Golkar), Kal Ahsyar Yusuf (Nasdem), Andi Masyhar (Hanura) dan Salma (PKS)

Dapil 4 Bombana yaitu, Khusnul Fuadi (Nasdem), Andi Firman (PAN), Rumianto (Demokrat) dan Nurkholis (PKB)

Dan untuk Dapil 5 Bombana, Musrif (PAN), Ashari Usman (Nasdem), Iskandar (PKB), Amiadin (PPP), Ahmad Mujahid  (Golkar).

(IS)