SultraNET., kabaena | Aktivitas PT. Narayana Lambale Selaras (NLS) perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kelurahan Lambale, Kelurahan Dongkala dan Desa Tapuhaka, Kecamatan Kabaena Timur disinyalir dapat memicu bencana banjir dan merusak sumber mata air warga setempat.

Kekhawatiran tersebut diutarakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Amiadin, SH saat ditemui awak media, Rabu (7/8/2019) menurutnya, aktivitas penambangan di tiga wilayah tersebut sangat beresiko besar dikemudian hari. Sebab terdapat gunung Wumbu Tuwele yang menjadi penyangga sekaligus menjadi sumber mata air utama warga.

“Gunung yang di Kelurahan Lambale adalah satu-satunya sumber mata air utama yang digunakan warga. Sehingga seharusnya tidak dibolehkan ada aktivitas pertambangan di daerah itu,” Tutur Aleg dapil Kabaena selama empat periode itu.

Bahkan lanjut Ketua DPC PPP Bombana itu, sejak tahun 2008 lalu, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Sultra telah melarang adanya aktivitas pertambangan di lokasi gunung tersebut, dimana saat itu masih dikelola PT Billy Indonesia .

“Saat itu, warga demo besar-besaran untuk menolak aktivitas penambangan di gunung itu. bahkan pihak ESDM turun dan tidak membolehkan lagi dilakukan penambangan di daerah itu,” tutur Amiadin.

Namun ironisnya setelah sekian lama PT Billy tidak beroperasi, kini muncul perusahaan yang bernama PT. Narayana Lambale Selaras (NLS) itu dan telah diberi izin untuk menambang di lokasi tersebut.

“Jika ini dipaksakan, maka saya pastikan kedepan akan berdampak pada rusaknya sumber mata air warga, bahkan dapat menimbulkan bencana banjir,” Urainya

Selain kekhawatiran terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan, PT. NLS juga belum menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian ganti rugi lahan sebagian masyarakat, perekrutan tenaga kerja lokal dan kompensasi yang sebelumnya telah disepakati.

“Padahal seharusnya, kehadiran perusahaan di wilayah ini dapat memberikan dampak positif, bukan memberikan dampak kerusakan serta kesengsaraan bagi masyarakat semata,” Harapnya

Untuk itu, dalam waktu dekat ini pihak DPRD Bombana bakal segera melakukan monitoring dan meninjau lokasi terkait aduan-aduan masyarakat. serta bakal memanggil pihak perusahan..

“Mungkin sekarang kita belum rasakan, tetapi anak cucu kita mau kemana setelah semua hilang seketika karena bencana,” tutupnya dengan nada sedih. (IS)

Wakatobi, SultraNET. | Panen Raya rumput laut Masyarakat yang di gelar di lapangan desa Liya Bahari indah turut melibatkan pemerintah Daerah Wakatobi, Senin (29/07/2019).

Panen rumput laut seliya raya ini merupakan keinginan masyarakat petani rumput laut sebagai rasa syukur kepada Allah dengan besarnya peningkatan hasil produksi, jumlah pembudidaya, meningkatnya pendapatan dan pengetahuan pola taman serta adanya dukungan pemda wakatobi dan stekholder.

Jumlah pembudidaya rumput laut ini setelah dua tahun terakhir yang sebelumnya hanya 87 rumah tangga nelayan sekarang menjadi 176 rumah tangga nelayan. Peningkatan hingga capai seratus persen tersebut dipengaruhi oleh bibit yang digunakan. Jika sebelumnya menggunakan bibit spinosum dengan hasil produski hanya capai 100 ton, kini dengan menggunakan bibit kotoni para pembudidaya mampu menghasilkan 201 ton rumput laut.

“Sebelumnya hasil produksi dibawah 100 ton perbulan dimasa puncak panen seperti ini sekarang lebih dari 200 ton perbulan. Sebelumnya hanya menggunakan bibit spinosum dengan harga yang lebih murah sekarang mulai menggunakan bibit kotoni yang lebih mahal”ujar kepala dinas kelautan dan perikanan, Jalaluddin saat membawakan sambutannya.

Bupati wakatobi di waktu yang sama mengatakan, pemerintah daerah akan terus mensuport tiga klaster visi misi kabupaten wakatobi yaitu maritim, sejahtera dan berdaya saing. Hal itu diutarakan sebab wakatobi pada potensinya memiliki luas lautan yang capai 97 persen sedang daratan hanya 3 persen.

“Tiga kekuatan untuk dapat mensejahterakan masyarakat kita yaitu potensi dipermukaan laut yakni pedagangan antara pulau, tengah laut seperti budidaya rumput laut dan dasar laut yaitu pariwisata,”jelasnya.

Selain besarnya motivasi masyarakat dalam mengembangkan potensi rumput laut, disisi lain bupati wakatobi juga terus mengapresiasi dan mendukung berbagai pihak khususnya yang berorientasi pada pertumbuhanan Ekonomi pembudidaya rumput laut baik berupa modal, bibit dan pelatihan pemasaran terhadap stekholder.

“Kita perlu meningkatkan sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya rumput laut ini. Alhamdulillah dengan adanya NSLIC dan WWF masuk ke daerah kita, akhirnya dapat membuahkan hasil seperti yang sedang kita lihat bersama-sama ini,”ucapnya.

Besarnya peningkatan hasil rumput laut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, dalam panen raya rumput laut, NSLIC turut memakerkan rumput laut yang dinamakan F1. Jenis ini dihasilkan melalui hasil kultur jaringan yang diberikan PT. Baruna Sejahtera sebanyak 150 Kilogram. Alhasil, dari tiap 1 Kg bibit rumput laut mampu menghasilkan 5 Kg rumput laut tiap panennya.

Setelah menggelar kegiatan secara seremonial pemda wakatobi yang dipimpin bupati wakatobi turut terlibat melakukan panen rumput laut bersama masyarakat.

Diketahui dalam kegiatan tersebut turut hadir wakil direktur National Support Local investment Climate (NSLIC) Feri Junifer, Perwakilan WWF, serta perwakilan dari kampus kelautan dan perikanan Wakatobi.

Laporan ; Samidin

SultraNET. | Peristiwa berdarah terjadi di Dusun Batu Le’leng Barat, Desa Mallasoro, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Rabu (24/07/2019), sekitar pukul 04.30 WITA.

Dua orang warga setempat tewas, masing masing bernama Mappaence berusia 73 tahun, pekerjaan Nelayan dan Bisa Dg Kulle berusia 71 tahun.

Kronologi kejadian sesuai informasi yang diperoleh dari Kasubbag Humas Polres Jeneponto AKP Syahrul, awalnya pelaku Bisa Dg Kulle mendatangi rumah Korban Mappaence yang sedang membersihkan alat penangkap ikan yang rumahnya berhadapan dengan rumah pelaku dengan membawa sebilah Parang yang terhunus dan langsung memarangi Korban beberapa kali.

“Setelah Korban jatuh dan tidak berdaya lagi pelaku meninggalkan korban dan kembali kerumahnya lalu mengunci pintu rumahnya,” ungkap Syahrul, Rabu pagi (24/07/2019).

Sekitar pukul 06.00 Wita, lanjut Syahrul, keluarga korban berdatangan mengepung rumah pelaku dan hendak melakukan pembalasan namun pelaku bertahan sehingga massa semakin banyak berdatangan melempari rumah pelaku serta membongkar dinding rumah pelaku sehingga pelaku turun dari rumah lalu melarikan diri sambil membawa parang sehingga dikejar oleh massa dan dilempari batu yang mengakibatkan pelaku terjatuh,

“Saat itulah pelaku (Bisa Dg Kulle) dianiaya oleh beberapa orang massa dengan cara dipukul menggunakan kayu balok beramai-ramai dan sehingga pelaku tidak sadarkan diri,” kata AKP Syahrul, mengurai kronologi kejadian.

Bisa Dg Kulle mengalami luka di kepala bagian bawah kanan, luka pada bibir dan hidung serta bengkak pada kepala dan di rujuk ke RSU Lanto Dg. Pasewang Jeneponto.

“Namun sekitar pukul 09.20 WITA, Bisa Dg Kulle meninggal dunia di RS Lanto Dg Pasewang,” imbuh Syahrul.

Sementara itu korban Mappaence yang meninggal dunia di lokasi kejadian mengalami luka terbuka pada Leher Kanan, Luka terbuka pada Dada Kanan, luka terbuka pada pelipis kiri, luka terbuka pada lengan kanan, dan jari tangan kiri putus.

“Adapun motif pada kejadian itu, diduga pelaku BISA DG KULLE merasa dendam dengan Korban MAPPAENCE karena merasa cemburu karena mencurigai korban (Mappaence) menjalin hubungan asmara dengan istri Pelaku,” pungkas Syahrul. (AB/Britasulsel.com)

Sumber Asli :

https://beritasulsel.com/baca/terjadi-pembunuhan-di-jeneponto-2-warga-tewas-begini-kronologinya

Rumbia, SultraNET. | Keluarnya tiga poin rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Pemerintah Kabupaten Bombana terkait terbitnya Surat Keputusan Bupati Bombana nomor 121 tahun 2019 yang banyak dikeluhkan masyarakat hingga ramai menjadi topik pemberitaan media belakangan ini mendapat tanggapan positif dari warga di daerah itu.

Abady Makmur, salah satu warga yang turut hadir pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD dan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana, kepada awak media SultraNET., Senin (22/7/2019) mengapresiasi langkah DPRD yang mengeluarkan tiga rekomendasi  kepada pemerintah Kabupaten Bombana.

Menurut mantan Anggota DPRD Kabupaten Bombana selama dua periode itu, rekomendasi peninjauan kembali terhadap SK No 121 Tahun 2019 itu merupakan langkah tepat karna ada mekanisme yang diabaikan oleh Pihak OPD dalam penentuan NJOP dimana sesuai penjelasan saat RDP bahwa penentuan NJOP dilakukan dengan cara mengambil sampel pada 6 Kecamatan saja dari 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bombana.

“Jadi pihak BKD tidak menerapkan ketentuan pasal 4 ayat 3 PMK No 208/pmk.7/2018,” Tutur Abady Makmur.

Pria yang kerap digadang-gadang sebagai bakal Calon Bupati Bombana kedepan tersebut juga mendukung rekomendasi agar Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2013 yang menjadi salah satu rujukan payung hukum diberlakukannya SK Bupati Bombana Nomor 121 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bombana Nomor 17.a tahun 2014 tentang Penetapan Klasifikasi Zona Nilai Tanah, Bangunan dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk wilayah Kabupaten Bombana agar segera direvisi.

“Karena Perda itu sudah tidak relevan lagi dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No 208/pmk.7/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan” Bebernya

Untuk itu, ia mewakili masyarakat Kabupaten Bombana yang hadir pada rapat RDP tersebut mengharap agar dengan dikeluarnya tiga poin rekomendasi DPRD itu, Pemerintah Kabupaten Bombana dapat merespon dan menjalankan rekomendasi DPRD sebagai representasi dari seluruh masyarakat Kabupaten Bombana.

“Dengan keluarnya rekomendasi DPRD itu, saya berharap Bapak Bupati Bombana dapat merespon agar mekanisme penentuan NJOP dapat diterapkan sesuai ketentuan yang ada,” Pungkasnya

Adapun ketiga poin rekomendasi sesuai hasil RDP yaitu pertama DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengkaji ulang perhitungan NJOP dalam SK 121 tahun 2019, kedua DPRD merekomendasikan untuk mengevaluasi kembali perda nomor 1 tahun 2013, ketiga DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana agar Memastikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sampai ke masyarakat sebelum menetapkan Perbup terkait penyesuaian NJOP. (IS)

Raha, SultraNET. | Bupati Muna LM. Rusman Emba ST meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Al-Haq di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa 16 Juli 2019.

Dalam Sambutannya orang nomor satu di bumi sowite ini mengapresiasi keluarga Haji Haqi yang telah mewakafkan sebidang tanah untuk pembangunan rumah Allah itu.

Pada kesempatan itu Rusman menyampaikan niatnya untuk membantu pembangunan masjid ini kedepannya hingga dapat menjadi ikon di Kecamatan Batalaiworu.

” Kalau kehidupan agama disebuah tempat mulai hidup, insya Allah akan diikuti dengan kesejahteraan masyarakat,” ucapannya.

Mantan anggota DPD RI itu berharap kepada seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dengan ikut bergotong royong dalam membangun mesjid, karena hal itu merupakan tabungan untuk akhirat

“Semoga dengan pembangunan masjid ini, dapat membuat masyarakat semakin kompak dan menumbuhkan rasa gotong royong, serta meningkatkan ibadah,” harap Rusman.

Acara tersebut turut hadir Plt Sekda Muna Ali Basa, Para Asisten, staf ali, Dirut PDAM, Kepala UPD, Ketua DPRD Kabupaten Muna, Tokoh Masyarakat serta para pemangku agama kecamatan Batalaiworu. (Borju)

Rumbia, SultraNET. | Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Waode Nurhayati mengintruksikan agar seluruh kader Partai Hanura yang duduk sebagai Anggota DPRD Provinsi untuk menolak rencana Gubernur yang mewacanakan usulan pembangunan gedung baru DPRD Prov. Sultra di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2019 ini.

Politisi Nasional yang kerap disapa WON itu, meminta agar seluruh anggota DPRD dari partai yang dipimpinnya itu agar mempertimbangkan suasana kebatinan masyarakat dan mengganti usulan tersebut dengan program yang lebih berpihak pada masyarakat luas.

“Saya instruksikan semua Anggota DPRD Provinsi dari Partai Hanura untuk menolak usulan pembangunan kantor DPRD baru itu, karena banyak agenda untuk kepentingan rakyat yang lebih mendesak ketimbang Kantor DPRD yang mewah,” ucap Mantan Anggota DPR-RI itu, Selasa (16/7/2019).

Apalagi lanjut WON, kondisi kantor DPRD yang ada saat ini  suasananya masih sangat baik dan mewah sehingga jika karena alasan kebersihan dan kenyamanan, menurutnya hal yang perlu dibenahi adalah Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kerja itu sendiri dan Bukan fisiknya.

“Jadi kalau soal kebersihan itu mental, sebagus apapun kantor kalau kebersihan tidak dijaga ya kotor juga, karenanya alasan saudara Gubernur tidak prioritas dan pendekatan pembangunannya tidak urgent,” Bebernya.

Politisi wanita itu mengingatkan bahwa rakyat saat ini membutuhkan kenyamanan,  dan kenyamanan yang dimaksud dalam suatu daerah itu bukan pada kantor jajaran eksekutif atau legislatif yang mewah tapi pada kinerja mereka.

“Karena kenyamanan rakyat sesungguhnya adalah lingkungan mereka sehari-hari, jalan yang bagus, lingkungan yang bersih dan keamanan dilingkungan, itu yang harus diprioritaskan,” Tuturnya

Olehnya itu ia menilai usulan Pemprov tersebut dapat menjadi agenda jangka panjang dibawah kepemimpinan Alimazi, apalagi jika usulan tersebut hendak menggunakan pagu APBN-P, menurutnya kendala efisiensi waktu penting untuk menjadi pertimbangan.

“Yang terpenting bagi anggota dewan adalah usulan usulannya untuk rakyat didengarkan dan direaliasasikan. Itu prestasi terbesar wakil rakyat, bukan gedung mewah,” paparnya

WON juga mengingatkan agar sepatutnya dalam melakukan pembangunan itu tidak menggunakan pendekatan menghabiskan sisa anggaran tahunan, apalagi hanya sekedar bagi bagi proyek tahunan, tapi sepantasnya untuk dan atas nama agenda rakyat yang mendesak. (IS)

Rumbia, SultraNET. | Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai Keputusan Bupati Bombana Nomor : 121 tahun 2019 yang menyebabkan naiknya Pajak di daerah itu hingga mencapai 300 persen mengagetkan Ketua DPRD didaerah yang terkenal sebagai penghasil emas itu.

Hal itu disampaikan Andi Firman, SE., M.Si saat ditanya awak media ini, diruang kerjanya, Selasa (16/7/2019).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyoroti minimnya sosialisasi yang dilakukan Badan Keuangan Daerah (BKD) sehingga kenaikan pajak tersebut menjadi riak dan meresahkan masyarakat, apalagi menurutnya dalam menerapkan SK Bupati Nomor 121 Tahun 2019 itu tidak dikordinasikan dengan DPRD.

“Seharusnya kalau mau diterapkan SK itu harusnya disosialisasikan, kenapa masyarakat kaget itu karena kurangnya sosialisasi,”  Tuturnya

Untuk itu, Pihaknya berjanji bakal melakukan pemanggilan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk menjelaskan dasar kenakaikan pajak tersebut sehingga meresahkan masyarakat.

“Yang akan kita dengar pertimbangan teknis  pemerintah menaikkan PBB itu, perhitungannya bagaimana hingga bisa naik 300 persen,” Bebernya.

Setelah dilakukan RDP tambanya, DPRD telah mendapat penjelasan yang menyeluruh sehingga dapat mengeluarkan rekomendasi tentunya rekomendasi tersebut untuk mengakomodir kepentingan masyarakat bombana.

“Hasilnya bisa saja kita rekomendasikan untuk disosialisasikan bahkan bisa saja direkomendasikan untuk dicabut SK itu,” Urainya

Diakui Andi Firman, hingga kini pihaknya belum juga menerima salinan SK Bupati Bombana Nomor 121 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bombana Nomor 17.a tahun 2014 tentang Penetapan Klasifikasi Zona Nilai Tanah, Bangunan dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk wilayah Kabupaten Bombana.

“Sampai saat ini salinan SK itu juga belum kami terima,” Keluh Andi Firman (IS)

Rumbia, SultraNET. | Maraknya keluhan masyarakat Kabupaten Bombana terkait Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berimplikasi naiknya PBB di daerah itu hingga mencapai 300 persen disoroti Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD-KAHMI) Kabupaten Bombana.

Munawar, Presidium MD-Kahmi Bombana kepada awak media, Jumat, (12/7/2019) mengungkapkan dengan banyaknya keluhan dari masyarakat seharusnya Pemerintah Daerah dan DPRD tidak menutup mata atas jeritan masyarakat itu.

Apalagi Lanjut Nawar sapaan akrabnya,  Keputusan Bupati Bombana Nomor : 121 tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bombana Nomor 17.a tahun 2014, Tentang Penetapan Klasifikasi Zona Nilai Tanah, Bangunan dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk wilayah Kabupaten Bombana itu dinilai tidak tersosialisasi dengan baik ke Masyarakat baik sebelum maupun setelah diberlakukan.

” Seharusnya masyarakat itu di ajari taat pajak bukan kemudian dibuat terpaksa membayar pajak,” Ucap Nawar

Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah kabupaten dapat mengambil kebijakan agar polemik kenaikan PBB dikalangan masyarakat tidak berlarut larut.

“Kenaikkan PBB itu harus dijelaskan kemasyarakat secara transparan dan metode perhitungan juga,” Tuturnya.

Disamping itu tambah Nawar peran DPRD sebagai perpanjangan lidah masyarakat sedang diuji, karena dengan fungsi kontrol yang melekat seharusnya dapat mengambil sikap sesuai kewenangannya untuk melakukan pemanggilan pada instansi terkait.

Terlebih lagi dengan tidak adanya koordinasi Pemkab ke DPRD Bombana terkait pembuatan dan penerapan SK 121 tahun 2019 yang sempat dituturkan Pimpinan DPRD itu dinilainya sebagai tanda lemahnya pengawasan ditubuh DPRD Bombana.

“Bagaimana ceritanya SK Bupati terkait beban masyrakat begini tidak dikordinasikan ke  DPRD,” Inikan lucu  tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah Kepala Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Keuangan Daerah (BKD) Bombana, Andi Indrawati,  menjelaskan, tidak dilakukannya koordinasi ke DPRD karena menurutnya dasar dikeluarkannya  SK Bupati Bombana itu telah mengacu pada  Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

“Saya rasa SK Bupati Bombana itu sudah mengacu pada Perda yang ditetapkan DPRD,” sebutnya.

Namun dirinya tidak menampik banyaknya keluhan dari masyarakat terkait kenaikan pajak tersebut, untuk itu pihaknya berharap agar masyarakat yang merasa berat atau ada yang tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya dapat melaporkan agar dilakukan kajian dan perbaikan.

“Kami terbuka jika ada masyarakat yang merasa berat dengan kenaikan ini, silahkan datang ke kantor untuk mengadu,” Pungkasnya. (IS)