PT. VDNI Dituding bermain “Curang” demi Raup Untung Besar

Kendari, SultraNET. | Perusahaan Pertambangan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dituding semakin “Gila” dalam menjalankan bisnisnya di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), betapa tidak diduga berbagai praktek bisnis “curang” dilakukan perusahaan itu dalam menjalankan bisnisnya di Bumi Anoa.

Berdasarkan Informasi yang berhasil dihimpun awak media ini melalui salah seorang penambang rekanan PT. VDNI yang meminta identitasnya belum dipublikasi mengutarakan salah satu trik yang dilakukan perusahaan itu antara lain dengan melakukan pembelian ore nikel milik penambang melalui pihak ketiga tidak secara langsung dengan PT. VDNI sehingga harga yang diberikan jauh lebih rendah dari harga PT. VDNI.

Tidak itu saja PT. VDNI juga diduga menunggak pajak miliyaran rupiah pada Pemda Konawe dan yang terparah diduga adanya calo dalam perekrutan tenaga kerja lokal yang membenankan biaya sebesar 3 Juta Rupiah untuk dapat bekerja diperusahaan itu.

Bahkan disalah satu media lokal juga memberitakan bahwa pihak PT. VDNI mengakui adanya calo yang memungut mahar masuk senilai tiga juta kepada calon pelamar lokal, namun pihak VDNI melalui HRD, Anto mengaku telah melaporkan oknum itu ke Polsek Bondoala, namun ketika dikonfirmasi ditempat berbeda Polsek Bondoala membantah jika di instansinya belum ada laporan sama sekali dari VDNI.

” Perusahaan tidak hanya merugikan pemerintah Kabupaten Konawe dengan tidak membayar pajak, mereka merugikan kami semua sebagai penambang dan masyarakat, kami diberi harga jauh dari harga sesungguhnya,”

” Mereka melakukan kejahatan ekonomi, sementara masyarakat lokal yang mau masuk di perusahaan itu dimintai uang tiga juta dan itu sudah diakui HRD Virtu Dragon melalui salah satu media lokal bahwa memang ada calo di VDNI yang meminta uang sekian, belum lagi TKA disana masuknya gampang, dimuliakan pekerjaannya padahal ada buruh kasar juga,”Keluhnya

Tidak hanya itu, Jalan trans Sulawesi yang menghubungkan akses jalan darat Sultra dan Sulteng dan dibiayai APBN itu dibuat seperti kubangan kerbau dan tidak diperhatikan, sehingga banyak masyarakat yang celaka ketika melewati jalan itu.

“Ini jalan negara yang dibikin kayak kubangan kerbau, karena perusahaan mengambil urugan di seberang jalan negara menyeberang ke pabrik VDNI, akibatnya pengusaha urugan dan batu mengeluh rugi karena harga rendah dan pembayaran lambat, itu cara paling efektif untuk Rudi dan Andrew (Pihak perusahaan. red) mengganti para supplier lokal ini dengan usaha buatan Rudi dan Andrew, Karena pengusaha lokal bangkrut, tidak sanggup menghadapi truk dan alat berat dari china yang didatangkan VDNI,” pungkasnya. (AK)

Dinilai Lamban Tuntaskan Dugaan Korupsi ADD/DD Desa Lentea Tampara, Polres Wakatobi di Demo

Wakatobi, SultraNET. | Proses hukum atas dugaan Korupsi ADD/DD yang sudah masuk tahun ketiga, kini mendapat sorotan dari Forum Persatuan Masyarakat Desa Lentea dan Tampara (FPM-LETA), Jumat (08/02/2019)

FPM-LETA menggelar aksi unjuk rasa di depan polres Wakatobi karena resah akibat lambatnya proses penegakkan hukum terhadap dugaan kasus korupsi di dua desa yakni lentea dan Desa Tampara.

Dinilainya pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan tidak proaktif menpercepat kasus yang telah merugikan negara tersebut

“Dengan adanya indikasi-indikasi ini seharusnya pihak penegak hukum dalam hal ini Polres Wakatobi dan Kejaksaan negeri Wakatobi berperan aktif dalam penanganan kasus ini,” Ucap Kordinator lapangan, Harjo Saat menyuarakan aspirasinya

Selain itu, orator Muh. Alwi mengatakan penegak hukum di Wakatobi seakan tutup mata melihat kasus korupsi yang dilakukan beberapa kepala desa.

“Sudah tiga tahun namun kasus ini tidak punya kejelasan status hukum. ironisnya, para pelaku ini sampai detik ini mereka dengan nyamannya tersenyum tanpa ada rasa salah diatas penderitaan rakyat dan juga para penegak hukum seakan akan dibuat tidak berkutik oleh para kades-kades yang terindikasi korupsi ini,” Kesalnya.

Ditepis oleh kasat reskrim Polres Wakatobi, Aslim menjelaskan bahwa penyelesaian dugaan kasus korupsi ADD/DD harus melewati mekanisme yang telah diatur.

“Apabila ada penyelewengan ADD maka masyarakat ke BPD dulu jika tidak selesai persoalan di adukan ke inspektorat, kemudian inspektorat akan membuat rekomendasi pengembalian,” jelasnya belum lama ini.

Kasat reskrim juga membantah soal Kasus korupsi yang tidak ditangani secara cepat. pasalnya, beberapa kasus yang diadukan ke pihaknya telah dilimpahkan ke polda.

Saat ini, pengiriman berkas laporan hasil penyelidikan mengenai desa lentea dan tampara sedang disiapkan sembari menunggu balasan dari polda mengenai berkas LHP desa lain yang baru dikirim beberapa minggu yang lalu.

Untuk diketahui, dugaan korupsi di desa lentea dan tampara diantaranya;

Pertama, Adanya indikasi laporan fiktif pengadaan pagar sepanjang 600 M dengan rincian anggaran sebesar Rp 135.000.000, sementara diduga pagar yang dimaksudkan dalam SPJ itu bukan realisasi anggaran yang dimaksudn melainkan swadaya murni masyarakat.

Kedua, Tentang dana bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Anggaran Block Grant Tahun 2012 berupa bantuan uang tunai sebesar Rp1.000.000/orang dalam tiap kelompok yang sampai hari ini ada yang belum disalurkan.

Ketiga, anggaran material berupa pasir Iokal yang disamakan harganya dengan pasir impor dengan rincian sebagai berikut; Untuk jalan rabat 347 meter yaitu Kebutuhan lokal 74 M3, Rehab 31 M3 Total 105 M3,Harga pasir RAB 105 X Rp 780 000/ M3 = Rp 81.900. 000, sementara yang dibeli adalah Pasir lokal hitam sebanyak 50 M3 dengan harga Rp 350 OOOIMS = Rp 17.500.000,dan Pasir lokal putih sebanyak 55 M3 dengan harga Rp 250 OOO/M3 = Rp.13.750.000,Total Rp.31.250.000 sehingga selisih Rp 550.650.1100.

Keempat, pengadaan spead boat sebanyak 2 unit tahun 2016 yang tidak diketahui oleh masyarakat.

Kelima, Melakukan pembongkaran balai desa secara sepihak tanpa melalui musyawarah, dan

Keenam, Material berupa batu kerikil yang dibeli pada tahun 2015 dibeli kembali pada tahun 2016 dengan anggaran yang sama dalam artian dibeli 2 kali. (Samidin)

Dapat Bantuan 1,7 M, Kadis DKP Muna : Diprioritaskan Bagi Nelayan yang Belum Pernah Dapat Bantuan

MUNA, SultraNET. | Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), tahun ini bakal kembali mendapat bantuan perahu dan alat tangkapnya melalui Dana alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 1,7 M.

La Kusa, Kadis DKP Muna pada saat di temui di ruangan kerjanya oleh awak media ini, Jumat (01/02/2019) mengatakan bahwa bantuan dana tersebut akan digunakan untuk mengadakan 20 unit perahu viber berbobot 3 Gros Ton (GT), alat tangkap, bubu rajungan dan cool box.

Bantuan tersebut nantinya dikelola oleh kelompok nelayan yang berjumlah 4-7 orang dibawah pengawasan DKP, bila bantuan tersebut disalahgunakan, DKP bisa melakukan penarikan dan memberikan pada nelayan lainnya.

“Bantuan yang telah diserahkan itu adalah aset dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kami di DKP hanya melakukan pengawasan,” ucapanya.

La Kusa menambahkan, Aset Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Muna yang kelola nelayan telah banyak. Makanya, saat ini DKP akan melakukan inventarisasi. Hal tersebut dilakukan agar jumlah aset dapat diketahui.

“Secara keseluruhan kita data, kalau ada yang tidak digunakan, akan ditarik dan diserahkan ke nelayan lain.” Bebernya

Untuk diketahui bantuan tersebut diprioritaskan bagi nelayan yang belum pernah tersentuh bantuan dan sisebar ke beberapa kecamatan pesisir Kabupaten Muna (Borju)

Bupati Wakatobi Resmikan Desa Kabita Togo Jadi Kampung KB

Wakatobi, SultraNET. | Ditandai dengan pemukulan Gong, Bupati Wakatobi Arhawi meresmikan desa Kabita togo menjadi Kampung Keluarga Berencana (KB), Kamis (31/01/2019).

Penetapan desa yang jumlah kepala keluarganya mencapai 224 ini merupakan upaya pemerintah dalam mengendalikan jumlah penduduk agar tercapai keluarga yang berkwalitas.

“Mari kita Bersama-sama menyukseskan kegiatan kampung KB di kabupaten Wakatobi ini. Mudah mudahan dengan adanya kampung KB di desa Kabita togo ini akan dapat terwujud Keluarga sejahtera dan bahagia,” Ucapnya.

Program KKBPK kata Arhawi, memiliki peran strategis yang dapat mempercepat kemajuan suatu bangsa.

“KB bukan hanya mengatur kelahiran. Namun mendorong keluarga memiliki perencanaan lebih baik dalam sebuah keluarga kecil sehingga anak anak kelak bisa menempuh pendidikan yang layak” Tambahnya.

Ketua DPD partai Golkar tersebut menghimbau kepada Orangtua untuk tidak lagi memakai prinsip lama bahwa semakin banyak anak semakin banyak rejeki.

“jangan kita gunakan persepsi itu, sekarang sudah saatnya kita mampu menyekolahkan anak kita hingga perguruan tinggi. dengan anak dua, maka beban orangtua akan terasa ringan” bebernya.

Senada dengan yang dikatakan Arhawi, Kepala perwakilan BKKBN provinsi sultra, Mustakim menjelaskan alasan mengapa perlu adanya program KB ini.

“Banyak ahli demografi yang mengatakan bahwa bumi ini hanya bisa menampung manusia sebanyak lima milyar saja namun sekarang jumlah manusia sudah hampir mencapai delapan milyar” bebernya.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kapolres Wakatobi, Didik Erfianto, dan forum komunikasi pimpinan daerah (SM)

Mobil Dinas Kabupaten Muna “Nangkring” Ditempat Hiburan Malam

MUNA, SultraNET. | Sebuah mobil Dinas (mobdin) milik Pejabat Daerah Kabupaten Muna, berplat merah nomor polisi DT 7258 D terlihat parkir di tempat hiburan malam (THM) Karoke Galaxi Di jalan Baypas La Ode Hadi Kendari Sulawesi tenggara pada jumat malam sekitar pukul 01.00 subuh.

Kendaraan operasional yang seharusnya digunakan untuk kepentingan kantor malah terlihat di tempat hiburan malam. yang diketahui dimiliki Kepala Bidang Pembibitan Peternakan Muna, Elwun Harila kini menjadi sorotan dilingkup Pemda.

Kepala dinas Peternakan, LM. Yakub, saat di temui awak media ini senin (28/01/2019) mengungkapkan bawah ia telah mengetahui informasi itu namun dirinya tidak menyangka kendaraan dinas yang seharusnya diperuntukan sebagai operasioanal namun terlihat di tempat hiburan malam.

“Sebab jika kita bicara aturan ini sangat tidak dibenarkan,” Katanya

Lanjut Yakub sebagai pimpinan ia bakal melakukan konfirmasi dan memanggil Kabid Pembibitan terkait hal itu, seperti apa pertanggung jawabanya karena ia merasa aneh mobil itu bisa berada di THM sebab ini akan mencederai instansi dan kemungkinan biaya operasional pembibitan bisa saja terganggu.

“karena setahu saya untuk kegiatan kantor belum ada dan jika benar itu maka kita akan berikan sanksi sesesuai aturan.” tegas Yakub

Sementara itu, Kabid Pembibitan, Elwun Harila pada saat di konfirmasi mengaku lalai karena setahunya mobil itu dibawa di Kota Kendari untuk di perbaiki ternyata terdengar kalau kendaraannya diketahui parkir di tempat hiburan malam.

“Untuk diketahui mobil itu memang dikirim ke Kendari untuk didiko dan diperbaiki, namun kenapa di salah gunakan, padahal saya sudah kasih tau jangan di bawah sembarang tempat mobil itu” Pungkasnya. (Rustam)

Bencana Banjir di SulSelBar, Astra Konsel Buka Posko Pengalangan Dana

Kendari, SultraNET. | Bencana Banjir yang terjadi pada pekan lalu, di beberapa Daerah yaitu Gowa, Makassar, Maros dan sekitarnya mengundang perhatian serius berbagai pihak. Tak terkecuali, PT Astra Motor Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali mendirikan posko guna melakukan pengalangan dana bagi korban bencana banjir di Sulawesi Selatan dan Barat (SulSelbar) dengan melibatkan 25 pahlawan honda dan 26 posko yang bertajuk ” Honda Peduli” setia melayani anda satu hati untuk SulSelBar.

Kepala Cabang Astra Motor Konsel Made Putra kepada awak media, Sabtu, (26/1/2019) mengatakan untuk pengalangan dana terhadap korban bencana banjir di SulSelbar pihaknya telah mengarahkan anggota sebanyak 25 orang sebagai pahlawan dan membuka 26 posko.

“Astra Motor Konsel sebagai main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Konawe Selatan telah mengirimkan bantuan kepada masyarakat melalui 3 unit mobil Pick Up yang berisi bahan pokok makanan seperti air mineral, makanan siap saji, biskuit, minyak goreng, obat-obatan, makanan anak-anak, dan kebutuhan pokok seperti pakaian layak pakai dan selimut” Ungkap Made

Bantuan yang terkumpul itu, lanjut Made merupakan dukungan dari berbagai jaringan dealer Honda di Wilayah SulSelBar dan Ambon termasuk Astra Motor Konsel.

” Dana yang sudah terkumpul itu, sudah kami serahkan pada masyarakat yang ada di desa Tetebatu Kecamatan,Palanga Kabupaten, Gowa dengan jumlah pengungsi sekitar 600 KK, serta posko induk siaga bencana Kabupaten Gowa yang nantinya akan segera diberikan kepada masyarakat yang terdampak dan membutuhkan” jelas dia

Melalui Catur Dharma Astra, Astra selalu ingin menjadi perusahaan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dimanapun astra berada, sebisa mungkin hadir membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

“Selama bencana banjir terjadi, Astra Motor Konsel bekerjasama dengan Jaringan Dealer Honda telah menyiapkan Honda Care yang siap siaga 24 jam membantu dan memeriksa kendaraan masyarakat yang terdampak banjir. Beberapa Armada telah tersebar di beberapa titik-titik banjir di SulSelBar, selain itu ada armada bengkel keliling dan dealer yang kami jadikan posko untuk masyarakat yang ingin memeriksa kendaraannya secara gratis, ini salah satu bentuk tanggung jawab kami sebagai perusahaan otomotif dan Peduli sesama” terangnya

Sejauh ini pihaknya masih membuka posko buat masyarakat dikonsel yg ingin memberikan sumbangan kepada saudara korban bencana banjir hingga 31 januari 2019 mendatang.

Reporter : Yuda

Penyertaan Modal PDAM Muna ditolak Dewan, Nuryayat Fariki : 2.000 Pemohon Terpaksa Gigit Jari

MUNA, SultraNET. | Ditolaknya usulan anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Muna oleh DPRD dinilai sangat merugikan masyarakat.

Dirut PDAM Muna, Nuryayat Fariki, mengaku heran ketika para wakil rakyat mengeluarkan usulan anggaran itu dari APBD dan dikembalikan ke Pemkab. Padahal, anggaran dana tersebut akan digunakan untuk hibah air minum perkotaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan sebagai pancingan untuk mendapatkan dana hibah dari pusat.

“Dana itu sebagai komitmen Pemkab melalui PDAM untuk mendapatkan dana hibah dari pusat. Sekarang karena gagal, maka hibah dari pusat tidak jadi,” ungkap Nurhayat kepada media ini, umat (25/01/2019).

Menurutnya, seharusnya DPRD berpikir rasional terkait penyertaan modal itu, karena itu merupakan kebutuhan dasar masyarakat diwilayah Laino, Wamponiki Pantai, Lagasa dan masyarakat Kota Raha, apalagi DPRD telah melahirkan Peraturan Daerah (Perda) penyertaan modal di tahun 2016 lalu.

” Menjadi lucu ketika dewan mengeluarkan anggaranya dari dokumen APBD. Ini sama menjilat ludah sendiri dan bukti bahwa mereka tidak berpihak pada masyarakat. Mereka lebih menyetujui anggaran Rp 1,5 M untuk penelitian yang belum jelas asas manfaatnya” Keluhnya

Apalagi Penolakan dana itu dikait-kaitkan keranah politik. DPRD mengganggap dana itu untuk kepentingan politik. Padahal itu tidak benar. Sesuai rencana dana tersebut akan digunakan di bulan Mei.

” Jadi tidak ada kaitanya dengan Pilcaleg atau apa dana itu juga akan diganti di bulan September,” Bebernya

Saat pembahasan Anggaran pun, para wakil rakyat itu tidak pernah memberi ruang baginya untuk menjelaskan penggunaan dana tersebut namun tiba-tiba saja, anggaran itu dikeluarkan.

“Saya diundang hanya saat rapat gabungan komisi. Itupun tidak diberi ruang untuk menjelaskan. Tiba-tiba saja dewan mengeluarkan anggaranya dan dikembalikan ke Pemkab,” ucapnya

Selain itu Yayat mengungkapkan bahwa dana pinjaman Rp 10 Milyar untuk instalasi jaringan perpipaan di Kecamatan Kontunaga dan Loghia yang melekat di Dinas PUPR, tidak ada kaitanya dengan usulan penyertaan modal itu.

“Tidak ada hubunganya. Pernyertaan modal itu untuk memenuhi kebutuhan air minum MBR diwilayah perkotaan,” bebernya.

Kini bantuan hibah dari pusat tinggalah kenangan. Sekitar 2.000 masyarakat yang telah mendaftar untuk mendapatkan air bersih hanya bisa gigit jari akibat penolakan anggaran oleh DPRD Muna.

Untuk itu Yayat akan terus berusaha untuk mendapatkan hibah tersebut. Kini surat-surat administrasi yang dibutuhkan seperti, Perda penyertaan modal, idele kapasiti dan surat minat bupati telah disiapkan.

“Dengan terpaksa, kita harus bersabar tahun depan (2020). Karena kalau untuk APBD-P tidak memungkinkan lagi,”pungkasnya

Permabudhi Sultra Siap Mengabdi Untuk Sultra

Kendari, SultraNET. | Dalam upaya mendorong pembagunan pada bidang agama serta majelis-majelis Agama Budha, Persatuan Umat Budha Indonesia (Permabudhi) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi terbentuk.

Ketua umum Permabudhi Pusat Arief Harsono melalui Suwito resmi melantik Michael Tanjaya sebagai Ketua umum Permabudhi Sultra periode 2019 – 2023 di Fortune front one Hotel Kendari.

Pelantikan dan Pengukuhan itu juga di rangkaikan dengan pelantikan pengurus cabang permabudhi kabupaten dan kota Se-Sultra yang dihadiri oleh Kabag Kesra Gubernur Sultra Beangga Harianto.

Dalam sambutanya Kabag Kesra Gubernur Sultra, Kamis, ( 24/1/2019) Beangga Harianto Sangat mengapresiasi atas terbentuknya kepengurusan permabudhi di Sultra.

“ Kami berharap prambudhi menjadi mitra strategis pemerintah dan permabudhi menjadi angin segar bagi kita semua agar kedepan umat buddha di Indonesia khususnya Sulawesi Tenggara semakin maju dan berkembang di setiap ruang lingkup pengabdian yang dilaksanakannya” jelasnya

Di tempat yang sama Ketua Permabudhi Sulawesi Tenggara Michael Tanjaya mengungkapkan, Permabudhi di sultra bisa menjembatani agama buddha di sektor pemerintah dan berkomitmen untuk mewujudkan persatuan umat budha, dan akan memberikan manfaat untuk sultra seperti lilin di gelapnya malam dan teratai di atas lautan.

“ Ke depan nantinya kami mengadakan upacara waisak bersama , bakti sosial donor darah empak kali setahun , akan membentuk koperasi untu membantu UKM dan masyarakat, penanaman sejuta pohon” ucap Michael

Reporter : Yuda

Istri Wali Kota Kendari Resmi Jabat Ketua TP-PKK dan Dekranasda

Kendari, SultraNET. | Istri Wali Kota Kendari Sri Lestari,S.Pd., M.Si resmi menjabat sebagai Ketua TP PKK dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Kota Kendari sisa masa bakti 2017-2022. di lantik oleh Ketua Tim Penggerak PKK Sultra Agista Ali Mazi

Dalam sambutanya, Kamis (24/1/19). Agista Ali Mazi menjelaskan, gerakan PKK bertujuan untuk memberdayakan keluarga demi membangun kesejahteraan masyarakat yang menjadikan keluarga kedesaan dan perkotaan sebagai sasaran utama.

Selain itu, kata Agista, Dekranasda bertujuan untuk menggali, melestarikan dan mengembangkan warisan budaya melalui pembinaan dan pengembangan seni kerajinan yang ada untuk mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraan para perajin.

“Dengan jabatan yang diemban di harapkan mampu menguatkan sepuluh program pokok PKK serta meningkatkan preJstasi melalui inovasi kearifan lokal. Salah satu caranya yaitu, pembinaan yang berkesinambungan secara berjenjang,” ungkap Agista

Menanggapi hali itu, Ketua Tim Pembina TP-PKK Kota Kendari, Sulkarnain mengatakan, dengan keragaman dan potensi yang dimiliki Kota Kendari, baik meliputi makanan khas, tenunan dan berbagai kerajinan yang dimiliki oleh masyarakat, peran PKK sangat penting sebagai mitra kerja pemerintah kota. Dalam berkontribusi tim PKK akan mendukung peningkatan pembangunan daerah mulai dari unit terkecil di masyarakat melalui program pokoknya.

“Mari senantiasa kita meningkatkan semangat kerja dan jiwa patriotisme, inovasi dan kreatif serta sadar akan komitmen, tugas dan tanggung jawab dalam memajukan daerah yang kita cintai ini,” tutupnya.

Demi Hak Pilih, KPU Bombana Sosialisasi Langsung ke Rumah Penyandang Disabilitas

Bombana, SultraNET. | Tiga anggota KPU Kabupaten Bombana, menyusuri tiap desa di Kecamatan Rarowatu, Rabu (23/1/2019) lalu. Mereka keluar masuk rumah-rumah warga yang teridentifikasi sebagai pemilih penyandang disabilitas, memberi informasi soal Pemilu 2019 sekaligus ajakan mencoblos ke TPS, 17 April mendatang.

Setidaknya, ada 27 pemilih yang hari itu disasar. Metodenya, para komisioner bersama PPK, PPS termasuk Relawan Demokrasi (Relasi) menyambangi tiap rumah pemilih yang teridentifikasi disabilitas.

“Kami anggap cara ini (mengunjungi ke rumah), lebih manusiawi,” kata Abdi Mahatma, komisioner KPU Bombana, soal alasan sosialisasi door to door itu.

Bersama dua anggota KPU Bombana lain, Kasjumriati Kadir dan Soeherman, mereka menemui para calon pemilih di rumahnya, berbincang dengan empati, dan menyampaikan bila Pemilu akan segera digelar.

“Mereka juga kami kenalkan soal 5 surat suara, jumlah dan nama Peserta Pemilu,” tambah Kordiv Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Kabupaten Bombana itu.

Menariknya, rata-rata para penyandang disabil, lebih paham jika diedukasi dengan pendekatan bahasa lokal. Komunikasi dengan berbahasa ibu, yakni Bahasa Moronene diselingi dengan candaan khas lokal, ternyata mencairkan suasana.

“Kebetulan, saya bisa berkomunikasi dengan bahasa lokal, jadi sangat membantu sosialisasi. Sesekali kita juga sampaikan rasa simpati terhadap situasi mereka, dan doa agar bisa segera lebih baik kondisinya,” tambah Abdi.

Seorang penyandang disabilitas bernama Irsan, mengaku sangat senang KPU Bombana bisa berkunjung ke rumahnya, yang berlantai tanah dengan dinding papan yang sudah lapuk tersebut. Menurutnya, meski tak bisa melihat, ia selalu berusaha ke TPS saat pemilihan.

“Saya juga kan punya hak pak, Insya Allah saya ke TPS nanti,” kata pria yang mengaku bekerja sebagai pemanjat kelapa ini.

Di Desa Taubonto, lain lagi. Seorang perempuan tua yang tuna netra dan rungu, menangis ketika anggota KPU Bombana mendatangi kediamannya. Perempuan yang saat masih sehat bekerja sebagai dukung bersalin ini khawatir jika usianya tak panjang lagi, dan tak bisa sempat ke TPS.

Selain di Rarowatu, sehari sebelumnya, tiga anggota KPU Bombana yakni Abdi Mahatma, Kasjumriati Kadir dan Muh Safril juga menggelar sosialisasi di Kecamatan Matausu, sebuah wilayah dengan medan yang sulit dijangkau. Sasaranya adalah pemilih perempuan.

Untuk sampai ke lokasi sosialisasi, harus dengan kendaraan khusus. Roda empat, harus double handle. Sedangkan roda dua, lebih mudah dengan motor jenis trail.

“Kalau sedang hujan, bukan hanya lumpur dan jalan licin, kadang harus berhadapan dengan tiga anak sungai yang meluap,” kata Kasriwanto, Ketua PPK Matausu.