Kendari, SultraNET. | Dalam upaya mewujudkan Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Warahmah (Samawa) yang bebas dari Narkoba, Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Tengga (Sultra) bekerjasama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sultra bentuk kesepatakan, calon pengantin baik pria maupun wanita harus memiliki Surat Keterangan Bebas Narkoba dari BNNP sebelum pelaksanaan pernikahan berlangsung.

Diungkapkanya Kepala Kantor Kemenag Sultra Abdul Kadir , dalam kesepakatan bersama itu, pihak kemenag dan BBNP telah di sepakat dan menuangkan kesepakatan bersama dalam MoU antara BNNP dan Kemenag pada Hari Senin (21/1/19) di ruang aula Kantor Kemenag Sultra.

“Dalam Kesepakatan itu terdapat dua Poin Penting yang harus di ketahui masyaraka pertama,aturan ini merupakan usaha dari Kemenag Prov. Dan BNNP Prov. untuk memberikan pelayanan terbaik dalam membentuk keluarga yang Samawa, Kedua, guna mempersiapkan generasi keluarga yang bebas Narkoba” ucap Abdul Kadir

Lebih lanjut, Mantan Ketua Senat Dosen IAIN Kendari menjelaskan sebelum berlangsungnya sebuah pernikahan maka kedua calon mempelai harus terlebih dahulu menyiapakan berkas – berkas yang dibutuhkan didalam

“Dalam aturannya kan, pernikahan itu ada persiapan terlebih dahulu, bahkan sepuluh hari sebelum menikah calon pengantin harus sudah melapor, nah pada kesempatan itu sudah bisa melakukan tes.” jelas dia

Ditempat yang sama Kepala BNNP Sultra, Brigjen Pol. Bambang Priyambadha menambahkan, apabila calon pengantin positif mengunakan Narkoba, maka pihak yang bersangkutan akan menjalani rehabilitasi dan edukasi terlebih dulu. Namun, bukan berarti pernikahan akan dibatalkan

” Program ini merupakan program yanv sangat baik dalam rangka mewujudkan keluarga yang bebas dari narkoba sehingga keturunan dari keluarga itu sudah teebukti tidak terinfeksi Narkoba” bebernya

Kendari, SultraNET. | Usai dilantik menjadi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Periode 2019 sampai 2023. Ir. Hugua sebut ada tiga hal yang nantinya menjadikan sultra menjadi kawasan wisata Nasional.

Menurutnya, ada 3 hal penting dalam upaya mengembangkan pariwisata di sultra menjadi kawasan nasional pertama, kawasan wisata sultra, layak menjadi kawasan wisata nasional akan potensi alam destinasinya.

“Wakatobi, Rawa Opa luar biasa potensinya, tidak ada yang bisa memyamakanya dimuka bumi ini. Hanya ada di sultra, bukan hanya itu pulau labengki dan permandian air panas luar biasa akan potensi wisata yang ada disultra ini ” ucap Hugua

Kedua, dengan hadirnya lembaga GIPI disultra dirinya berharap Pemerintah Provinsi dan lembaga GIPI bisa menjalin kerjasama yang baik dalam meningkatkan Akses dari luar negeri masuk ke sultra.

“Jika bandara Haluoleo kita sama – sama berupaya untuk menjadikan sebagai bandara Internasional yang menghubungkan antara kendari dengan negara singapure, malaysia atau salah satunya, negara dibagian Asia, atau mungkin dapat menghubungkan 3 penerbangan saja di negara Korea, Hongkong dan Thailand, saya yakin dan percaya Restoran, Hotel dan seluruh industri pariwisata yang ada di sultra akan berkembang secara pesat searah dengan pembangunan Pemerintah Provinsi disektor perekonomian” Bebernya

Yang ketiga, Kebudayaan serta kuliner yang ada di sultra tidak kalah dengan kawasan luar.

” Saat saya menjadi Bupati Wakatobi, sengaja mengangkat menu makanan khas sebagai kuliner para wisata yang berdatangan seperti kasuami, kambalu, kambose dan segala macam makanan, ternyata orang eropa memberikan penghargaan sendiri kepada kuliner khas wakatobi dan menilai makan tersebut luar biasa dan lebih hebat dari kentaki pret ciken” terang mantan Bupati Wakatobi

Oleh karena itu, Ir. Hugua mengajak kepada pihak – pihak yang bergerak di bidang pariwisata marilah bersama – sama mengembangkan destinasi wisata yang ada disultra.

” Karena dengan kehadiran GIPI sebagai salah satu lembaga Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang didalamnya telah melibatkan pihak lembaga Pemasaran, seperti ASITA (Association of the Indonesian Tours & Travel Agencies). Lalu Pengembangan Destinasi seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia), dan SDM seperti Perhimpunan Pramuwisata Indonesia (PHI) bisa membantu mengembangkan destinasi wisata” Jelas Hugua

Kendari, SultraNET. | Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali merelis data jumlah penduduk kemiskinan. Pengeluaran per kapita per bulan September 2018 adalah 301,85 ribu orang atau 11,32 persen, berkurang sebesar 5,25 ribu orang dibandingkan dengan kondisi pada Maret 2018 yang berjumlah sebanyak 307,10 ribu orang atau 11,63 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sultra Mohamad Edy Mahmud menjelaskan  Dalam tiga tahun terakhir penurunan presentase penduduk miskin sultra turun sebesar 2,42 persen, artinya dalam satu tahun berkisar 0,8 persen penurunan tingkat kemiskinan.

Selain itu, Selama periode Maret hingga September 2018l alu, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 8,9 ribu orang, sementara di daerah perkotaan bertambah 3,6 ribu orang.

“Selama periode Maret hingga September 2018, persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,31 poin, dari 11,63 persen menjadi 11,32 persen. Pada bulan September 2018, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan 6,87 persen, naik 0,31 poin terhadap Maret 2018 (6,56 persen). Sementara di daerah perdesaan pada September 2018 persentase penduduk miskin sebesar 14,07 persen turun 0,70 poin terhadap Maret 2018 (14,77 persen),” terangnya, Selasa, (15/1/2019)

Selama periode Maret – September 2018, Garis Kemiskinan naik sebesar 4,32 persen, yaitu dari Rp 303.618,- per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp 316.729,- per kapita per bulan pada September 2018.

MUNA, SultraNET. | Satuan Reskrim (Sat Res) Narkoba Polres Muna kembali berhasil menangkap salah seorang terduga bandar narkoba berinisial AH (35) Warga di Jalan Landak, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara (Sultra) Sabtu (12/1) sekira pukul 22.00 Wita

Kapolres Muna, AKBP Agung Ramos Parentongan Sinaga didampingi Kasat Narkoba, AKP Sarifuddin mengatakan kepada media harapansultra.Com, bawah penangkapan AH berdasarkan informasi dari masyarakat. Dimana, AH sering kali melakukan transaksi barang haram tersebut di depan rumahnya.

Untuk itu AH di tangkap di halaman rumahnya sedang menunggu pembelinya di sebuah pos depan rumahnya. Tahu akan digrebek Polisi, AH berusaha kabur kedalam rumahnya dan membuang barang bukti didalam bungkusan rokok ke halaman rumahnya.

“Barang bukti ditemukan di rumput-rumput didalam bungkusan rokok,” kata Agung senin (14/01)

Pada Saat itu juga Polisi lalu melakukan penggeledahan dirumah AH dan berhasil ditemukan satu buah HP merk Samsung, satu sachet butiran kristal bening yang di duga Shabu dalam bungkusan rokok, 162 sachet kosong, 4 sendok takar, 10 buah pipet dan korek gas.

“Hasil lidik sementara, tersangka merupakan bandar. Barang bukti didapat dari Kendari dan sudah berulang kali dJiedarkan di Muna,” ucapanya.

Lanjut pria dua melati dipunduknya itu, penangkapan narkoba ini merupakan penangkapan pertama di bulan Januari 2019 yang dipimpin Kasat Narkoba baru, AKP Sarifuddin. Karenanya, Sat Res Narkoba saat ini terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan tersangka AH.

“Kita masih terus kembangkan,” tukasnya.

Untuk diketahui tersangka sendiri dijerat pasal 114 ayat 1 subsider pasal 112 ayat 1 lebih subsider lagi pasal 127 ayat 1 UU Narkotika no 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara, ” pungkasnya.

Bombana, SultraNET.| Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana terus melakukan pembaharuan Manageman hingga pada palayanan masyarakat Bombana. Pasalnya diawal pemerintahannya Syahrun, ST mengetahui bahwa penerimaan daerah pada tahun 2017 dari Retribusi dan biaya lainnya yang bersumber pada bidang Transportasi Darat sangat Minim.

“Pada awal maret 2018 saya dilantik sebagai kepala dinas, dan yang pertama saya lakukan adalah mempelajari Standar kerja perhubungan. Ternyata pendapatan daerah yang bersumber dari pembayaran retribusi dan pengawasan kendaraan angkutan barang sangat minim sekalai,” terang Syahrun kepada jurnalis Harapansultra.com (8/1/2019).

Dengan memperlihatkan tumpukan lembaran surat tagihan retribusi, Syahrun menjelaskan bahwa nominal yang tertera dalam setiap lembaran kertas tersebut tidak ditemukan pada pos PAD.

“Coba lihat ini semua, ada banyak kartu-kartu pengawasan kendaraan yang tidak ditemukan di PAD,” tambahnya.

Pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat berlangsung ditengah-tengah Anggota DPRD pun, kadishub itu memperlihatkan Surat-tersebut.

“Jadi, Ini adalah bukti-bukti bahwa kebiasaan yang mungkin kerap dilakukan oleh Pegawai yang sering bergerak tanpa diawasi,” ucapnya.

Bombana, SultraNET. | Sikap Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, Syahrun, ST yang melaporkan berita hoax dirinya ke Polda Sultra yang diduga disebarkan Yudi Utama Arsyad (YUA) dinilai berlebihan. Hal ini disampaikan Ketua Organisasi Masyarakat Putra Bangsa Indonesia (PBI) Sulawesi Tenggara, Abady Makmur kepada Harapan Sultra melalui release persnya pada Senin (31/12/2018).

Ia menilai status yang di posting oleh Caleg PPP, tersebut merupakan Hal yang biasa terjadi apalagi diera sekarang ini, dimana setiap orang dapat menyampaikan ungkapan perasaan dan atau kritikan baik di forum resmi maupun di media sosial. Sejatinya sebagai Pejabat Pemerintah tidak perlu kebakaran jenggot atas status itu apalagi jelas tidak mengatakan Operasi Tangkap tangan (OTT) tetapi hanya membuat status OTT yang didefinisikan sebagai Operasi Tipu-tipu.

“Mengapa harus kebakaran jenggot dengan Status saudara Yudi yang menuliskan OTT yang versinya adalah Operasi Tipu-Tipu,” terang Mantan Anggota DPRD Kabupaten Bombana itu.

Sebagai Pejabat pemerintah lanjut Abadi Makmur representasi publik di republik ini seharusnya siap menerima kritikan seperti itu apalagi kalau memang hal tersebut terjadi seperti diberitakan sebelumnya.

“Jika itu ada benarnya , maka Kadis Perhubungan cukup mengklarifikasi di media mengenai kebenaran Status YUA bukan malah mengkriminalisasi hal yang biasa menjadi luar biasa,” tambahnya.

Tambahnya, Jika semua Pejabat memiliki sikap seperti ini, maka kita patut prihatin karena ini adalah gejala untuk menutup ruang dalam demokrasi. Seharusnya, Kata dia sebagai Pejabat harus siap dikritik.

Upaya pelaporan yang dilakukan oleh kepala Dinas Perhubungan tersebut dinilai sebagai upaya mengaburkan masalah yang sebenarnya dimana problem perhatian publik adalah dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh salah satu oknum ASN yang telah memungut sejumlah uang diluar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Mantan Anggota DPRD kabupaten Bombana 2 periode itu meminta kepada pihak berwajib (Polisi,-red) agar fokus pada dugaan pungli yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 E UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan itu cenderung merugikan negara ketimbang laporan hoax oleh pihak Dinas Perhubungan.

Berkaitan dengan dugaan pungutan liar itu, tenaga ahli P3MD Kabupaten Buton Selatan ini menyarankan kepada YUA agar melaporkan kasus tersebut kepihak berwajib agar diproses lebih lanjut.