Millenial Road Safety festival Sukses Digelar

Wakatobi, SultraNET. | Kepolisian Resort Wakatobi bersama pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi berhasil menggelar Millenial Road Safety Festival yang dihadiri puluhan ribu orang. Mulai dari anak anak hingga orang dewasa tumpa ruah memadati Baipas marina Wangi wangi, minggu (24/02/2019).

Kepolres Wakatobi, Didik Erfianto mengatakan kaum Millenial diharapkan dapat mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus menjadi agen-agen pelopor keselamatan berlalu lintas agar dapat meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas.

“Tujuannya adalah untuk menekan angka kecelakaan, pelanggaran lalulintas dalam rangka kita mewujudkan milenial cinta lalu lintas menuju Indonesia gemilang,” ujar Kapolres Wakatobi AKBP Didik Erfianto, SIK.

Untuk menghimpun puluhan ribu masyarakat ini, sebelumnya Kepolisian resort Wakatobi memberikan kupon undian berhadiah kepada masyarakat dan diundi setelah senam bersama.

Kipas angin, dispenser, rice cooker, TV LED, Sepeda, Kulkas, serta motor berhasil dipulangkan oleh masyarakat setelah dilakukan pengundian

Bupati Wakatobi yang turut hadir, mengpresiasi kegiatan millenial yang digelar. Arhawi mengatakan, pemerintah sejauh ini mendukung kegiatan positif dengan memberikan fasilitas infrastuktur demi terwujudnya masayarakat wakatobi yang sejahtera dan berdaya saing.

“Kami sedang berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk masyarakat terkhusus infrastruktur. Pantai Marina ini kita akan timbun lagi sampai ke Wandoka dan kita harapkan dengan itu tempat ini bisa menampung lebih banyak para peserta ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan besar ke depannya,” jelasnya.

Dalam kegiatan Turut hadir Ketua DPRD Wakatobi Sudirman A. Hamid, Organisasi pimpinan Daerah serta Instansi fertikal Sekabupaten Wakatobi. ( Samidin)




Pospera Soroti Kondisi Jalan Pelelangan Ikan Bombana

Bombana, SultraNET. | Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Bombana menyoroti minimnya perhatian Pemerintah Kabupaten Bombana pada sektor pelayanan Publik pada objek fital khususnya di Pelelangan Ikan yang terletak di Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana yang dinilai jauh dari kata baik bahkan sangat memperihatinkan.

Hal itu diutarakan Basmin Ketua Pospera Bombana pada awak media ini (19/02/2018), menurut Aktifis jebolan Universitan Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah itu, Setiap hari ratusan nelayan, masyarakat dan pengusaha ikan menggunakan fasilitas publik tersebut walaupun dengan kondisi yang sangat memperihatinkan, padahal kontribusi mereka sangat besar dan sangat prospektif bagi pembangunan daerah jangka panjang.

“Kondisi jalan yang dijadikan sebagai tempat bongkar muat ikan bagi nelayan rusak dan sangat tidak layak digunakan, belum lagi kondisi lingkungan pelelangan yang sangat kumuh” Tuturnya

Lanjut Basmin, Pemerintah harusnya memiliki visi investasi jangka panjang bukan hanya fokus pada peningkatan PAD Tahunan karena cara-cara seperti ini tidak mencerminkan asas pembangunan yang berkelanjutan.

“Pemerintah harusnya tidak hanya sibuk memungut retribusi dari masyarakat tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik pada mereka” Ungkapnya

Untuk Jangka pendek, ada dua hal  baiknya segera dilakukan pemerintah yang pertama memperbaiki Jalan yang rusak dan yang kedua hadir memberikan rasa nyaman dan memperihatikan kondisi pelelangan ikan tersebut setidaknya dari segi Kebersihan Lingkungan pelelangan tersebut agar masyarakat sebagai pengguna dapat beraktifitas dengan nyaman.

“Minimal kebersihan dan kondisi jalan ini yang pemerintah harus hadir memberi solusi” Pungkasnya (Efendi)




Promosikan Destinasi Wisata, Wakatobi Ikut Serta Dalam Ivent International di Berlin

Wakatobi, SultraNET. | Dengan Membawa misi memberikan informasi sebanyak banyaknya terkait perkembangan destinasi wisata di Wakatobi. Seto Ariyadi mewakili kabupaten Wakatobi dalam ivent International Tourismus -Borse- (ITB) yang diadakan di Berlin pada 04 maret hingga 10 maret 2019 mendatang.

Keikutsertaan tersebut sebagai salah satu strategi pengembangan pariwisata dan pemasaran untuk memperkuat positioning, memberikan informasi, mengingatkan kembali serta mempengaruhi kebijakan pariwisata baik nasional maupun internasional.

“Langkah ini menjadi sangat prioritas sebagai eksistensi pada keunggulan daya saing daerah”Ujar Seto Via Watshap, Selasa (19/02/2019).

Pada kesempatan itu, Pemilik Wakatobi Dive Trip tersebut akan mempromosikan pariwisata Wakatobi dikancah internasional .

Langkah seto mendapatkan dukungan oleh Kepala Dinas Pariwisata kabupaten Wakatobi, , dan badan promosi pariwisata Daerah wakatobi , kadis pariwisata Kab.Wakatobi Nadar, S.Ip. menjelaskan Wakatobi sebagai 10 destinasi pariwisata sudah menjadi brand nasional yang akan terus disuport oleh pemerintah pusat melalui ivent internasional seperti yang tengah diikuti.

“Kegiatan itu mempriotaskan sektor pariwisata dibidang industri yang akan mempromosikan indonesia. perwakilan dari wakatobi sendiri diroling setiap tahun,”terangnya.

Untuk diketahui ITB Berlin merupakan tengah lakukan pameran pariwisata terbesar dunia (Samidin).




PT. VDNI Bantah tudingan “Curang” Jalankan Bisnis

Kendari, SultraNET. | General Manager  PT. Virtue Dragon Nickle Industry (VDNI) Rudi Rusmadi membantah tudingan bahwa perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara itu menjalankan bisnisnya secara “Curang”,  dan semua yang dituduhkan itu merupakan fitnah besar terhadap dirinya, apalagi soal isu mahar sebesar 3 juta rupiah kepada pelamar tenaga kerja lokal.

” Tidak ada 1 pun pernyataan yang diberitakan itu benar dan saya berani dipertemukan di ruang terbukJa, kalau ada keterlibatan saya di semua transaksi itu, semoga Allah yang membalasnya, saya orang beragama dan saya tau apa yang saya perbuat, silahkan pertemukan saya dan publik menyaksikan biar tidak ada fitnah” Kesalnya.

Dikatakan Rudi, orang yang telah memfitnahnya itu sedang membunuh karakter dan ia berharap tuhan yang melaknatnya karena ada kepentingan untuk merusak nama baiknya dalam mengelola perusahaan itu.

” Saya akan berdoa untuk itu, pesan saya ini sampaikan sama informan tersebut mari kita bicara secara terbuka dan bawa seluruh data, saya secara pribadi siap berhadapan secara langsung mau dimana saya terima, apa yang di tulis ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT, semoga menjadi peringan dosa saya”

” Semua itu fitnah saya mungkin akan buat laporan polisi atas fitnah tersebut minggu depan,” Tambahnya menyesalkan tudingan itu

Rudi meyakinkan bahwa pihaknya Haram melakukan pungutan terhadap pekerja lokal yang hendak bekerja di perusahaan Industri Nikel terbesar di Konawe itu.

” Dimanakah hati nurani saya menikmati dan memeras keringat saudara saya sendiri, haram bagi saya memakan uang pekerja dan saya akan dilaknat serta masuk neraka,” tambahnya meyakinkan ketidakbenaran semua tudingan penambang Via Whattshap.

Usai wawancara via Whattshap Pihak VDNI mengutus salah seorang kepercayaan atas nama Indra dengan maksud mengkalrifikasi langsung beberapa tudingan itu kepada media, namun fakta dilapangan Indra tidak mengklarifikasi, malah mencoba memaksa media memberitahukan informan berita ini.

Bahkan dengan gaya khasnya, Indra datang-datang langsung memotret wartawan dan menanyakan tempat tinggal wartawan, masa kerja jadi wartawan dan menanyakan apakah pewarta sudah tau dan siap menerima konsekwensinya bila tetap menuding, dan menyembunyikan identitas informan. (AK)




PT. VDNI Dituding bermain “Curang” demi Raup Untung Besar

Kendari, SultraNET. | Perusahaan Pertambangan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dituding semakin “Gila” dalam menjalankan bisnisnya di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), betapa tidak diduga berbagai praktek bisnis “curang” dilakukan perusahaan itu dalam menjalankan bisnisnya di Bumi Anoa.

Berdasarkan Informasi yang berhasil dihimpun awak media ini melalui salah seorang penambang rekanan PT. VDNI yang meminta identitasnya belum dipublikasi mengutarakan salah satu trik yang dilakukan perusahaan itu antara lain dengan melakukan pembelian ore nikel milik penambang melalui pihak ketiga tidak secara langsung dengan PT. VDNI sehingga harga yang diberikan jauh lebih rendah dari harga PT. VDNI.

Tidak itu saja PT. VDNI juga diduga menunggak pajak miliyaran rupiah pada Pemda Konawe dan yang terparah diduga adanya calo dalam perekrutan tenaga kerja lokal yang membenankan biaya sebesar 3 Juta Rupiah untuk dapat bekerja diperusahaan itu.

Bahkan disalah satu media lokal juga memberitakan bahwa pihak PT. VDNI mengakui adanya calo yang memungut mahar masuk senilai tiga juta kepada calon pelamar lokal, namun pihak VDNI melalui HRD, Anto mengaku telah melaporkan oknum itu ke Polsek Bondoala, namun ketika dikonfirmasi ditempat berbeda Polsek Bondoala membantah jika di instansinya belum ada laporan sama sekali dari VDNI.

” Perusahaan tidak hanya merugikan pemerintah Kabupaten Konawe dengan tidak membayar pajak, mereka merugikan kami semua sebagai penambang dan masyarakat, kami diberi harga jauh dari harga sesungguhnya,”

 ” Mereka melakukan kejahatan ekonomi, sementara masyarakat lokal yang mau masuk di perusahaan itu dimintai uang tiga juta dan itu sudah diakui HRD Virtu Dragon melalui salah satu media lokal bahwa memang ada calo di VDNI yang meminta uang sekian, belum lagi TKA disana masuknya gampang, dimuliakan pekerjaannya padahal ada buruh kasar juga,”Keluhnya

Tidak hanya itu, Jalan trans Sulawesi yang menghubungkan akses jalan darat Sultra dan Sulteng dan dibiayai APBN itu dibuat seperti kubangan kerbau dan tidak diperhatikan, sehingga banyak masyarakat yang celaka ketika melewati jalan itu.

“Ini jalan negara yang dibikin kayak kubangan kerbau, karena perusahaan mengambil urugan di seberang jalan negara menyeberang ke pabrik VDNI, akibatnya pengusaha urugan dan batu mengeluh rugi karena harga rendah dan pembayaran lambat, itu cara paling efektif untuk Rudi dan Andrew (Pihak perusahaan. red) mengganti para supplier lokal ini dengan usaha buatan Rudi dan Andrew, Karena pengusaha lokal bangkrut, tidak sanggup menghadapi truk dan alat berat dari china yang didatangkan VDNI,” pungkasnya. (AK)




Dinilai Lamban Tuntaskan Dugaan Korupsi ADD/DD Desa Lentea Tampara, Polres Wakatobi di Demo

Wakatobi, SultraNET. | Proses hukum atas dugaan Korupsi ADD/DD yang sudah masuk tahun ketiga, kini mendapat sorotan dari Forum Persatuan Masyarakat Desa Lentea dan Tampara (FPM-LETA), Jumat (08/02/2019)

FPM-LETA menggelar aksi unjuk rasa di depan polres Wakatobi karena resah akibat lambatnya proses penegakkan hukum terhadap dugaan kasus korupsi di dua desa yakni lentea dan Desa Tampara.

Dinilainya pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan tidak proaktif menpercepat kasus yang telah merugikan negara tersebut

“Dengan adanya indikasi-indikasi ini seharusnya pihak penegak hukum dalam hal ini Polres Wakatobi dan Kejaksaan negeri Wakatobi berperan aktif dalam penanganan kasus ini,” Ucap Kordinator lapangan, Harjo Saat menyuarakan aspirasinya

Selain itu, orator Muh. Alwi mengatakan penegak hukum di Wakatobi seakan tutup mata melihat kasus korupsi yang dilakukan beberapa kepala desa.

“Sudah tiga tahun namun kasus ini tidak punya kejelasan status hukum. ironisnya, para pelaku ini sampai detik ini mereka dengan nyamannya tersenyum tanpa ada rasa salah diatas penderitaan rakyat dan juga para penegak hukum seakan akan dibuat tidak berkutik oleh para kades-kades yang terindikasi korupsi ini,” Kesalnya.

Ditepis oleh kasat reskrim Polres Wakatobi, Aslim menjelaskan bahwa penyelesaian dugaan kasus korupsi ADD/DD harus melewati mekanisme yang telah diatur.

“Apabila ada penyelewengan ADD maka masyarakat ke BPD dulu jika tidak selesai persoalan di adukan ke inspektorat, kemudian inspektorat akan membuat rekomendasi pengembalian,” jelasnya belum lama ini.

Kasat reskrim juga membantah soal Kasus korupsi yang tidak ditangani secara cepat. pasalnya, beberapa kasus yang diadukan ke pihaknya telah dilimpahkan ke polda.

Saat ini, pengiriman berkas laporan hasil penyelidikan mengenai desa lentea dan tampara sedang disiapkan sembari menunggu balasan dari polda mengenai berkas LHP desa lain yang baru dikirim beberapa minggu yang lalu.

Untuk diketahui, dugaan korupsi di desa lentea dan tampara diantaranya;

Pertama, Adanya indikasi laporan fiktif pengadaan pagar sepanjang 600 M dengan rincian anggaran sebesar Rp 135.000.000, sementara diduga pagar yang dimaksudkan dalam SPJ itu bukan realisasi anggaran yang dimaksudn melainkan swadaya murni masyarakat.

Kedua, Tentang dana bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Anggaran Block Grant Tahun 2012 berupa bantuan uang tunai sebesar Rp1.000.000/orang dalam tiap kelompok yang sampai hari ini ada yang belum disalurkan.

Ketiga, anggaran material berupa pasir Iokal yang disamakan harganya dengan pasir impor dengan rincian sebagai berikut; Untuk jalan rabat 347 meter yaitu Kebutuhan lokal 74 M3, Rehab 31 M3 Total 105 M3,Harga pasir RAB 105 X Rp 780 000/ M3 = Rp 81.900. 000, sementara yang dibeli adalah Pasir lokal hitam sebanyak 50 M3 dengan harga Rp 350 OOOIMS = Rp 17.500.000,dan Pasir lokal putih sebanyak 55 M3 dengan harga Rp 250 OOO/M3 = Rp.13.750.000,Total Rp.31.250.000 sehingga selisih Rp 550.650.1100.

Keempat, pengadaan spead boat sebanyak 2 unit tahun 2016 yang tidak diketahui oleh masyarakat.

Kelima, Melakukan pembongkaran balai desa secara sepihak tanpa melalui musyawarah, dan

Keenam, Material berupa batu kerikil yang dibeli pada tahun 2015 dibeli kembali pada tahun 2016 dengan anggaran yang sama dalam artian dibeli 2 kali. (Samidin)




Dapat Bantuan 1,7 M, Kadis DKP Muna : Diprioritaskan Bagi Nelayan yang Belum Pernah Dapat Bantuan

MUNA, SultraNET. | Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra),  tahun ini bakal kembali mendapat bantuan perahu dan alat tangkapnya melalui Dana alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 1,7 M.

La Kusa, Kadis DKP Muna pada saat di temui di ruangan kerjanya oleh awak media ini,  Jumat (01/02/2019) mengatakan bahwa bantuan dana tersebut akan digunakan untuk mengadakan 20 unit perahu viber berbobot 3 Gros Ton (GT), alat tangkap, bubu rajungan dan cool box.

Bantuan tersebut nantinya dikelola oleh kelompok nelayan yang berjumlah 4-7 orang dibawah pengawasan DKP, bila bantuan tersebut disalahgunakan, DKP bisa melakukan penarikan dan memberikan pada nelayan lainnya.

“Bantuan yang telah diserahkan itu adalah aset dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kami di DKP hanya melakukan pengawasan,” ucapanya.

La Kusa menambahkan, Aset Kementrian Kelautan dan Perikanan  (KKP) di Muna yang kelola nelayan telah banyak. Makanya, saat ini DKP akan melakukan inventarisasi. Hal tersebut dilakukan agar jumlah aset dapat diketahui.

“Secara keseluruhan kita data, kalau ada yang tidak digunakan, akan ditarik dan diserahkan ke nelayan lain.” Bebernya

Untuk diketahui bantuan tersebut diprioritaskan bagi nelayan yang belum pernah tersentuh bantuan dan sisebar ke beberapa kecamatan pesisir Kabupaten Muna (Borju)




Bupati Wakatobi Resmikan Desa Kabita Togo Jadi Kampung KB

Wakatobi, SultraNET. | Ditandai dengan pemukulan Gong, Bupati Wakatobi Arhawi meresmikan desa Kabita togo menjadi Kampung Keluarga Berencana (KB), Kamis (31/01/2019).

Penetapan desa yang jumlah kepala keluarganya mencapai 224 ini merupakan upaya pemerintah dalam mengendalikan jumlah penduduk agar tercapai keluarga yang berkwalitas.

“Mari kita Bersama-sama menyukseskan kegiatan kampung KB di kabupaten Wakatobi ini. Mudah mudahan dengan adanya kampung KB di desa Kabita togo ini akan dapat terwujud Keluarga sejahtera dan bahagia,” Ucapnya.

Program KKBPK kata Arhawi, memiliki peran strategis yang dapat mempercepat kemajuan suatu bangsa.

“KB bukan hanya mengatur kelahiran. Namun mendorong keluarga memiliki perencanaan lebih baik dalam sebuah keluarga kecil sehingga anak anak kelak bisa menempuh pendidikan yang layak” Tambahnya.

Ketua DPD partai Golkar tersebut menghimbau kepada Orangtua untuk tidak lagi memakai prinsip lama bahwa semakin banyak anak semakin banyak rejeki.

“jangan kita gunakan persepsi itu, sekarang sudah saatnya kita mampu menyekolahkan anak kita hingga perguruan tinggi. dengan anak dua, maka beban orangtua akan terasa ringan” bebernya.

Senada dengan yang dikatakan Arhawi, Kepala perwakilan BKKBN provinsi sultra, Mustakim menjelaskan alasan mengapa perlu adanya program KB ini.

“Banyak ahli demografi yang mengatakan bahwa bumi ini hanya bisa menampung manusia sebanyak lima milyar saja namun sekarang jumlah manusia sudah hampir mencapai delapan milyar” bebernya.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kapolres Wakatobi, Didik Erfianto, dan forum komunikasi pimpinan daerah (SM)




Mobil Dinas Kabupaten Muna “Nangkring” Ditempat Hiburan Malam

MUNA, SultraNET. | Sebuah mobil Dinas (mobdin) milik Pejabat Daerah Kabupaten Muna, berplat merah nomor polisi  DT 7258 D terlihat parkir di tempat hiburan malam (THM) Karoke Galaxi Di jalan Baypas La Ode Hadi Kendari Sulawesi tenggara pada jumat malam sekitar pukul 01.00 subuh.

Kendaraan operasional yang seharusnya digunakan untuk kepentingan kantor malah terlihat di tempat hiburan malam. yang diketahui dimiliki Kepala Bidang Pembibitan Peternakan Muna, Elwun Harila kini menjadi sorotan dilingkup Pemda.

Kepala dinas Peternakan, LM. Yakub, saat di temui awak media ini  senin (28/01/2019) mengungkapkan bawah ia telah mengetahui informasi itu namun dirinya tidak menyangka kendaraan dinas yang seharusnya diperuntukan sebagai operasioanal namun terlihat di tempat hiburan malam.

“Sebab jika kita bicara aturan ini sangat tidak dibenarkan,” Katanya

Lanjut Yakub sebagai pimpinan ia bakal melakukan konfirmasi dan memanggil Kabid Pembibitan terkait hal itu, seperti apa pertanggung jawabanya karena ia merasa aneh mobil itu bisa berada di THM sebab  ini akan mencederai instansi dan kemungkinan biaya operasional pembibitan bisa saja terganggu.

“karena setahu saya untuk kegiatan kantor belum ada dan jika benar itu maka kita akan berikan sanksi sesesuai aturan.” tegas Yakub

Sementara itu, Kabid Pembibitan, Elwun Harila pada saat di konfirmasi mengaku lalai karena setahunya mobil itu dibawa di Kota Kendari untuk di perbaiki ternyata terdengar kalau kendaraannya diketahui parkir di tempat hiburan malam.

“Untuk diketahui mobil itu memang dikirim ke Kendari untuk didiko dan diperbaiki, namun kenapa di salah gunakan, padahal saya sudah kasih tau jangan di bawah sembarang tempat mobil itu” Pungkasnya. (Rustam)




Bencana Banjir di SulSelBar, Astra Konsel Buka Posko Pengalangan Dana

Kendari, SultraNET. | Bencana Banjir yang terjadi pada pekan lalu, di beberapa Daerah yaitu Gowa, Makassar, Maros dan sekitarnya mengundang perhatian serius berbagai pihak. Tak terkecuali, PT Astra Motor Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali mendirikan posko guna melakukan pengalangan dana bagi korban bencana banjir di Sulawesi Selatan dan Barat (SulSelbar) dengan melibatkan 25 pahlawan honda dan 26 posko yang bertajuk ” Honda Peduli” setia melayani anda satu hati untuk SulSelBar.

Kepala Cabang Astra Motor Konsel Made Putra kepada awak media, Sabtu, (26/1/2019) mengatakan untuk pengalangan dana terhadap korban bencana banjir di SulSelbar pihaknya telah mengarahkan anggota sebanyak 25 orang sebagai pahlawan dan membuka 26 posko.

“Astra Motor Konsel sebagai main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Konawe Selatan telah mengirimkan bantuan kepada masyarakat melalui 3 unit mobil Pick Up yang berisi bahan pokok makanan seperti air mineral, makanan siap saji, biskuit, minyak goreng, obat-obatan, makanan anak-anak, dan kebutuhan pokok seperti pakaian layak pakai dan selimut” Ungkap Made

Bantuan yang terkumpul itu, lanjut Made merupakan dukungan dari berbagai jaringan dealer Honda di Wilayah SulSelBar dan Ambon termasuk Astra Motor Konsel.

” Dana yang sudah terkumpul itu, sudah kami serahkan pada masyarakat yang ada di desa Tetebatu Kecamatan,Palanga Kabupaten, Gowa dengan jumlah pengungsi sekitar 600 KK, serta posko induk siaga bencana Kabupaten Gowa yang nantinya akan segera diberikan kepada masyarakat yang terdampak dan membutuhkan” jelas dia

Melalui Catur Dharma Astra, Astra selalu ingin menjadi perusahaan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dimanapun astra berada, sebisa mungkin hadir membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

“Selama bencana banjir terjadi, Astra Motor Konsel bekerjasama dengan Jaringan Dealer Honda telah menyiapkan Honda Care yang siap siaga 24 jam membantu dan memeriksa kendaraan masyarakat yang terdampak banjir. Beberapa Armada telah tersebar di beberapa titik-titik banjir di SulSelBar, selain itu ada armada bengkel keliling dan dealer yang kami jadikan posko untuk masyarakat yang ingin memeriksa kendaraannya secara gratis, ini salah satu bentuk tanggung jawab kami sebagai perusahaan otomotif dan Peduli sesama” terangnya

Sejauh ini pihaknya masih membuka posko buat masyarakat dikonsel yg ingin memberikan sumbangan kepada saudara korban bencana banjir hingga 31 januari 2019 mendatang.

Reporter : Yuda