Bombana, sultranet.com – Dalam upaya memperkuat pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menyelenggarakan Pertemuan Bimbingan Terpadu Gelombang I Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Rahmat dan diikuti oleh seluruh Kepala UPTD Balai Penyuluh KB dari 22 kecamatan se-Kabupaten Bombana, masing-masing didampingi oleh satu staf. (30/4)

Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh tambahan beberapa kegiatan strategis, termasuk program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dahsyat). Ia menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap kebijakan Bangga Kencana serta penguatan peran UPTD sebagai ujung tombak pelaksanaan program di tingkat kecamatan.

“Penyaluran Dana BOKB untuk kali ini mungkin tidak seperti tahun kemarin, yang langsung bisa digunakan setelah pertemuan. Tahun ini, kita menunggu proses pencairan dana dari pusat terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan di lapangan,” jelas Abdul Azis.

Pertemuan ini juga menjadi ajang pembekalan bagi para peserta terkait petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang dibiayai BOKB, khususnya kegiatan Dahsyat. Dalam juknisnya, kegiatan Dahsyat bertujuan untuk mengajarkan keluarga sasaran, seperti ibu hamil, ibu dengan balita, calon pengantin, dan balita usia 0–23 bulan, untuk mengolah makanan bergizi dengan memanfaatkan sumber pangan lokal.

DPPKB menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan Dahsyat, terutama koordinasi dengan petugas gizi di lapangan untuk memastikan jenis pangan yang sesuai dan layak di masing-masing wilayah.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh lini pelaksana di lapangan memahami arah dan strategi pelaksanaan Program Bangga Kencana di tahun 2025, sehingga hasilnya bisa lebih maksimal dan tepat sasaran,” tambah Irna Rochatiningrum, S.TP., MM.

Kegiatan bimbingan ini juga diisi dengan penyampaian materi dari masing-masing bidang di DPPKB Kabupaten Bombana. Setiap bidang memberikan penjelasan teknis terkait pelaksanaan program, strategi operasional, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi forum koordinasi yang efektif dan menjadi pemacu semangat seluruh penyuluh KB dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan kesejahteraan masyarakat Bombana melalui program Bangga Kencana.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pendampingan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar yang diikuti oleh seluruh tim penyusun GDPK tingkat kabupaten. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor DPPKB Bombana, Kamis, 17 April 2025.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 378/PD.03.01/J26/2025 tertanggal 14 April 2025, yang meminta fasilitasi pertemuan GDPK 5 Pilar. Penyusunan GDPK sendiri mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang menekankan pentingnya pengaturan kelahiran, jarak, dan usia ideal melahirkan sebagai bagian dari upaya menciptakan keluarga berkualitas.

Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si secara resmi membuka kegiatan tersebut mewakili Bupati Bombana. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya pembangunan berbasis data dan sinergi lintas sektor dalam merancang kebijakan kependudukan yang tepat sasaran.

“Pembangunan kependudukan tidak bisa lepas dari kebutuhan akan data dan informasi berkualitas, khususnya dalam program Bangga Kencana. Data ini penting sebagai dasar penyusunan dokumen pembangunan seperti RPJMD, RKPD, Renstrada, hingga Renja OPD,” ujar H. Abdul Azis.

Ia juga menambahkan bahwa penyusunan GDPK merupakan langkah strategis yang akan menjadi acuan pembangunan jangka panjang. Menurutnya, dokumen ini perlu disusun secara komprehensif agar dapat menjawab tantangan kependudukan yang terus berkembang.

Hal senada disampaikan oleh Irna Rochatiningrum, S.TP., MM., salah satu pejabat struktural DPPKB Bombana yang turut mendampingi kegiatan. Ia mengatakan, “Kami harap seluruh tim penyusun dapat bekerja sama dan serius dalam menyusun dokumen ini, karena GDPK akan menjadi panduan utama dalam penentuan arah pembangunan penduduk Bombana ke depan.”

Kegiatan pendampingan GDPK 5 Pilar ini menghadirkan narasumber utama dari BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Harun Hiban, SE., MM., yang menjelaskan konsep dasar dan urgensi penyusunan GDPK. Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa dokumen GDPK bukan hanya sebatas formalitas administratif, tetapi harus menjadi dokumen hidup yang terus diperbarui sesuai dinamika dan kondisi daerah.

“Pembangunan yang tidak berbasis data penduduk akan menghasilkan kebijakan yang tidak efektif. Karena itu, GDPK hadir sebagai solusi perencanaan pembangunan jangka panjang berbasis data yang akurat dan mutakhir,” kata Harun Hiban.

GDPK 5 Pilar mencakup lima dimensi utama yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran penduduk, serta penataan administrasi kependudukan. Kelima pilar ini diharapkan menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan masyarakat Bombana yang sejahtera dan berdaya saing.

DPPKB Bombana berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil kegiatan ini dengan menyusun dokumen GDPK secara terstruktur dan terukur. Setelah pendampingan ini, proses penyusunan akan dilanjutkan dengan validasi data dan integrasi lintas sektor, sebelum akhirnya ditetapkan dalam kebijakan daerah.

Dengan semangat kolaboratif, kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berpihak pada data dan kebutuhan riil masyarakat. Diharapkan GDPK Bombana nantinya bisa menjadi model perencanaan kependudukan yang relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar Zoom Meeting dalam rangka evaluasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di ruang kerja Kepala DPPKB, Drs. H. Abdul Asiz, M.Si, dan diikuti oleh seluruh Kepala UPTD Balai Penyuluh KB dari 22 kecamatan di Kabupaten Bombana, Rabu (8/1/2025).

Kepala DPPKB Bombana, Drs. H. Abdul Asiz, M.Si, menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang digunakan setiap UPTD di lapangan. “Kita ingin memastikan bahwa dana BOKB dikelola secara optimal dan tepat sasaran agar program berjalan sesuai perencanaan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, setiap Kepala UPTD diminta memaparkan perkembangan pelaksanaan program di wilayah masing-masing, termasuk kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana dan pelaporan kegiatan. Diskusi juga menyoroti pentingnya intensifikasi peran penyuluh KB di lapangan untuk meningkatkan efektivitas program.

Selain itu, Drs. H. Abdul Asiz, M.Si, memberikan arahan agar setiap UPTD meningkatkan kualitas pelaporan dan memanfaatkan teknologi dalam proses administrasi. “Pemanfaatan teknologi dalam pelaporan sangat penting agar monitoring dan evaluasi bisa lebih efektif serta transparan,” tambahnya.

Zoom Meeting ini berlangsung interaktif, dengan sesi tanya jawab yang memungkinkan peserta menyampaikan masukan dan usulan terkait pengelolaan dana BOKB. DPPKB Bombana berharap, melalui rapat evaluasi ini, pelaksanaan program Bangga Kencana dapat lebih efektif dan sesuai dengan petunjuk teknis serta kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Rapat ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antar-UPTD dalam mendukung keberhasilan program pembangunan keluarga di tahun 2025. Dengan pengelolaan dana yang lebih baik dan koordinasi yang semakin solid, diharapkan program Bangga Kencana dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat Bombana.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar Zoom Meeting untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bangga Kencana Tahun 2025, khususnya terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). Kegiatan ini berlangsung di Ruangan Kepala DPPKB, Drs. H. Abdul Asiz, M.Si, dan diikuti 22 Kepala UPTD Balai Penyuluh KB se-Kabupaten Bombana, Rabu (08/01/2025).

Rapat virtual tersebut diselenggarakan sebagai upaya memastikan pengelolaan dana BOKB berjalan optimal, transparan, dan tepat sasaran. Dalam arahannya, Kepala DPPKB Drs. H. Abdul Asiz, M.Si menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap tahapan program. “Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana BOKB dikelola secara optimal dan tepat sasaran. Kita ingin semua program berjalan sesuai perencanaan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Melalui forum itu, para Kepala UPTD diminta menyampaikan laporan perkembangan program di wilayah kerja masing-masing. Pemaparan mencakup penggunaan dana, pencapaian kegiatan, hingga kendala teknis yang sering muncul di lapangan. Sejumlah tantangan seperti keterbatasan sarana pendukung, proses administrasi yang belum merata, serta kebutuhan pendampingan intensif bagi penyuluh KB menjadi sorotan utama diskusi.

Pihak DPPKB juga menekankan agar penyuluh KB memperkuat pendekatan kepada masyarakat. Penguatan ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas program Bangga Kencana, terutama dalam layanan keluarga berencana, pengendalian penduduk, dan pembangunan keluarga. Upaya ini diharapkan mempermudah pencapaian target program yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Selain evaluasi, meeting tersebut juga mengarahkan seluruh UPTD untuk meningkatkan kualitas pelaporan berbasis teknologi. Kepala DPPKB meminta setiap satuan kerja memaksimalkan pemanfaatan sistem digital agar monitoring dan evaluasi di tingkat kabupaten dapat berlangsung lebih cepat, akurat, dan terukur. Standarisasi pelaporan juga menjadi salah satu fokus utama agar kualitas data antar-wilayah lebih konsisten.

Diskusi berlangsung interaktif, diisi sesi tanya jawab yang memungkinkan peserta menyampaikan masukan dan usulan perbaikan. Para Kepala UPTD menyampaikan beragam rekomendasi, mulai dari kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh hingga penguatan sistem komunikasi antar-unit. Forum ini menjadi ruang kolaboratif untuk menyamakan persepsi sekaligus mencari solusi bersama atas hambatan yang mereka hadapi.

DPPKB Bombana menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan langkah awal memperkuat sinergi antar-UPTD dalam mendukung keberhasilan Program Bangga Kencana tahun 2025. Pemerintah daerah berharap hasil rapat ini dapat mendorong pengelolaan dana BOKB yang lebih efektif, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di seluruh kecamatan.