Bombana, sultranet.com – Dinas Sosial Kabupaten Bombana bersama para ASN PPPK Kementerian Sosial RI yang bertugas sebagai pendamping sosial mengikuti rapat koordinasi daring terkait penguatan verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Rapat yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia tersebut dipusatkan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bombana dan diikuti melalui Zoom Meeting, Selasa (24/2/2026).

Kegiatan ini digelar untuk memperkuat pemahaman dan menyamakan persepsi antara Kementerian Sosial, pemerintah daerah, serta para pendamping sosial dalam pelaksanaan verifikasi komitmen di lapangan. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan berjalan sesuai ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Dalam rapat tersebut, peserta membahas secara mendalam berbagai aspek terkait verifikasi komitmen KPM PKH. Verifikasi ini merupakan bagian dari kewajiban keluarga penerima bantuan untuk memenuhi persyaratan program pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Melalui mekanisme verifikasi, pendamping sosial memastikan bahwa anak-anak dari keluarga penerima manfaat tetap bersekolah dengan tingkat kehadiran yang memadai. Selain itu, ibu hamil dan balita dipastikan memperoleh layanan kesehatan secara rutin di fasilitas kesehatan, sementara lansia serta penyandang disabilitas berat mendapatkan perawatan yang layak.

Koordinator Kabupaten Bombana Program PKH, Laode Ahmad Bachrun, menegaskan bahwa verifikasi komitmen merupakan salah satu kunci keberhasilan program bantuan sosial bersyarat tersebut.

“Verifikasi komitmen ini bukan untuk mempersulit KPM, tetapi untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program,” kata Bachrun.

Ia menjelaskan, pendamping sosial memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan. Para pendamping tidak hanya melakukan verifikasi, tetapi juga memberikan pendampingan, pemantauan, serta pelaporan secara objektif dan akurat kepada pemerintah.

“Pendamping sosial memiliki peran strategis dalam melakukan pendampingan, pemantauan, dan pelaporan secara objektif serta akurat di lapangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bachrun menambahkan bahwa hasil verifikasi komitmen menjadi salah satu dasar dalam evaluasi keberlanjutan kepesertaan keluarga dalam program PKH. Data tersebut juga menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan lanjutan agar bantuan sosial tetap tepat sasaran.

Menurutnya, dengan sistem verifikasi yang berjalan baik, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan sekaligus mendorong perubahan perilaku menuju kehidupan yang lebih mandiri.

Sementara itu, Dinas Sosial Kabupaten Bombana menegaskan bahwa verifikasi komitmen tidak semata-mata berfungsi sebagai alat pengendalian program bantuan sosial. Lebih dari itu, proses tersebut juga menjadi bagian dari pembinaan bagi keluarga penerima manfaat.

Melalui pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, KPM diharapkan semakin sadar akan pentingnya pendidikan anak, layanan kesehatan keluarga, serta peningkatan kualitas hidup secara bertahap.

Pemerintah daerah berharap melalui rapat koordinasi ini, seluruh pendamping sosial PKH di Kabupaten Bombana dapat melaksanakan tugas verifikasi komitmen secara optimal, profesional, dan berintegritas. Dengan demikian, pelaksanaan Program Keluarga Harapan di daerah tersebut dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Program PKH sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Melalui pendekatan bantuan sosial bersyarat, program ini tidak hanya memberikan bantuan ekonomi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku keluarga penerima manfaat agar lebih memperhatikan aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Dengan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pendamping sosial, Program Keluarga Harapan diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmen untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat layanan dasar masyarakat melalui pelaksanaan Operasi Pasar Murah yang dipusatkan di Halaman Kantor Camat Poleang. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dan dirangkaikan dengan Sosialisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) oleh Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, Senin (24/11/2025).

Operasi Pasar Murah yang digelar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bombana menyediakan sebanyak 400 paket kebutuhan pokok dengan harga jauh lebih terjangkau bagi masyarakat. Paket tersebut berisi sejumlah komoditas penting yang kerap mengalami fluktuasi harga. Pelaksanaan pasar murah ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat Poleang sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan dasar warga di tengah situasi ekonomi yang dinamis.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan warga. “Kami ingin memastikan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Operasi pasar ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan membantu warga dengan harga yang bisa dijangkau,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Sosialisasi Posyandu yang dipimpin oleh Ketua Tim Pembina Posyandu, Hj. Fatmawati Kasim Marewa. Dalam penyampaiannya, ia menekankan pentingnya penguatan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi acuan utama pemerintah daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Enam SPM tersebut meliputi sektor kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta ketenteraman dan ketertiban umum. “Penguatan Posyandu menjadi kunci utama agar pelayanan dasar benar-benar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama ibu dan anak,” jelasnya.

Ia juga mengajak seluruh kader Posyandu dan masyarakat untuk bersama-sama memperkuat peran Posyandu sebagai pusat layanan terpadu yang memberikan manfaat langsung bagi warga. Keberadaan Posyandu dianggap sangat strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam pemantauan tumbuh kembang anak dan kesehatan keluarga.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan ini diberikan untuk membantu meringankan beban ekonomi warga sekaligus menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi masyarakat di wilayah Poleang. Selain itu, pemerintah daerah turut menyalurkan bantuan paket perlengkapan sekolah berupa tas, buku, sepatu, dan seragam kepada siswa sekolah dasar. Program ini menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan memastikan anak-anak di Poleang mendapatkan dukungan yang cukup dalam proses belajar.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmennya dalam menekan angka stunting melalui program sosial terpadu yang menyasar balita dan ibu hamil. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari kelanjutan program prioritas nasional untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.

Selasa, 1 Juli 2025, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si didampingi Ketua TP PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, menyerahkan langsung Bantuan Sosial Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2025 kepada masyarakat sasaran di Halaman Kantor Camat Lantari Jaya. Bantuan ini disalurkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Bombana.

Jenis bantuan yang diberikan meliputi paket makanan tambahan bergizi, perlengkapan kesehatan anak, serta kebutuhan dasar lainnya yang ditujukan bagi balita dan ibu hamil yang teridentifikasi dalam kategori rentan stunting. Seluruh bantuan tersebut merupakan bagian dari program orang tua asuh “Bapak Bunda Asuh Anak Stunting”, yang melibatkan seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa sebagai penanggung jawab langsung di lapangan.

“Penanganan stunting ini bukan kegiatan insidental, tetapi sebuah investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Bombana ke depan,” ujar Bupati Burhanuddin dalam sambutannya.

Menurutnya, menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, tetapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat secara berkesinambungan.

“Kita ingin anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas, dan siap bersaing secara global di masa mendatang. Itu sebabnya kita semua harus ambil bagian. Tidak cukup hanya mengandalkan program dari atas, tetapi kita juga harus aktif di tingkat keluarga dan masyarakat,” tegasnya.

Selain pembagian bantuan, kegiatan ini juga menjadi ajang penguatan edukasi bagi para ibu. Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, mengajak seluruh ibu rumah tangga untuk lebih aktif memanfaatkan layanan kesehatan dasar seperti Posyandu dan mengikuti program pembinaan keluarga yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah.

“Ibu-ibu adalah garda terdepan dalam menjaga tumbuh kembang anak. Jangan ragu ke Posyandu, manfaatkan semua fasilitas yang ada. Pemerintah hadir untuk mendukung, tapi peran ibu sangat menentukan,” ucap Fatmawati.

Program orang tua asuh “Bapak Bunda Asuh Anak Stunting” sendiri merupakan bentuk sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dengan gerakan moral sosial masyarakat, yang diharapkan mampu menekan angka prevalensi stunting secara signifikan di Bombana.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang yang dijalankan Pemkab Bombana agar dapat mendukung pencapaian target nasional menurunkan angka stunting hingga 14% pada 2024 dan menjaga kestabilannya menjelang tahun Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga terus mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan dunia pendidikan, untuk ikut serta dalam berbagai program penguatan keluarga dan gizi anak.

Melalui pendekatan kolaboratif ini, Pemkab Bombana berharap ke depan tidak ada lagi anak yang mengalami hambatan tumbuh kembang karena kekurangan gizi atau minimnya layanan kesehatan dasar.

“Harapan kami, ke depan tidak ada lagi anak-anak Bombana yang tumbuh dalam kekurangan. Kita harus wujudkan masa depan yang sehat dan bermartabat untuk mereka,” tutup Burhanuddin.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat, khususnya para penerima manfaat yang mengaku terbantu dengan dukungan langsung dari pemerintah daerah.