Bombana, Sultranet.com — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bombana menyatakan komitmennya mendukung percepatan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia dini. Langkah ini merupakan bagian dari program nasional Three Zeros yang digagas oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN). Kegiatan ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting pada Senin, 21 Juli 2025.

Program Three Zeros merupakan inisiatif strategis BKKBN yang berfokus pada penguatan ketahanan keluarga Indonesia melalui tiga indikator utama, yaitu: Zero Akta Kelahiran, Zero Tidak Punya Jaminan Kesehatan, dan Zero Tidak Memiliki Rumah Layak Huni. Dalam pertemuan kali ini, tema utama yang diangkat adalah percepatan kepemilikan akta kelahiran anak usia dini.

Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos memimpin partisipasi Bombana dalam kegiatan ini secara virtual dari lokasi berbeda. Sementara sejumlah pengurus TP PKK mengikuti kegiatan dari Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana.

“Akta kelahiran bukan sekadar dokumen, ini adalah jaminan identitas dan masa depan setiap anak. TP PKK Bombana siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan para kader di lapangan untuk memastikan semua anak di Bombana memiliki akta kelahiran,” tegas Fatmawati dalam sambutannya.

Menurut Fatmawati, dokumen kependudukan merupakan dasar penting dalam menjamin akses anak terhadap pendidikan, perlindungan sosial, serta layanan kesehatan. Karena itu, ia menilai pentingnya edukasi masyarakat yang berkelanjutan mengenai urgensi kepemilikan akta kelahiran, khususnya bagi anak-anak di usia dini.

Kegiatan Best Practice Three Zeros yang digelar BKKBN juga menjadi ruang berbagi pengalaman antar-TP PKK seluruh Indonesia terkait strategi percepatan program di daerah masing-masing. Beberapa inisiatif yang dibagikan antara lain model pelayanan jemput bola, integrasi program PKK dengan dinas kependudukan, hingga kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan dan lintas sektor.

TP PKK Kabupaten Bombana dalam hal ini juga menyampaikan sejumlah langkah konkret yang telah dan akan dilakukan, seperti memperkuat edukasi melalui posyandu dan dasawisma, mendampingi proses pengurusan dokumen oleh keluarga kurang mampu, serta menjalin kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperluas cakupan layanan.

“Kami tidak hanya fokus pada akta kelahiran, tetapi juga terus mendorong partisipasi keluarga dalam program jaminan kesehatan dan peningkatan akses terhadap rumah layak huni. Semua ini adalah bagian dari visi kami mewujudkan keluarga Bombana yang sejahtera dan berkualitas,” ujar Fatmawati.

Dalam kesempatan yang sama, dua narasumber utama dari BKKBN—Direktur Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak serta Deputi Bidang KSPK—menyampaikan bahwa capaian program Three Zeros membutuhkan sinergi dan keberlanjutan. Pemerintah pusat mendorong agar praktik baik dari daerah-daerah yang aktif dan inovatif seperti Bombana dapat direplikasi ke wilayah lain.

Bagi TP PKK Bombana, kegiatan ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan titik tolak untuk memperkuat gerakan nyata di tengah masyarakat. Dengan pendekatan yang humanis dan kolaboratif, mereka menargetkan tidak ada lagi anak di Bombana yang tumbuh tanpa akta kelahiran dan jaminan legalitas yang layak sebagai warga negara.

Melalui semangat gotong royong dan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan keluarga, TP PKK Bombana optimis dapat menjadi motor penggerak utama dalam mendukung kebijakan pembangunan keluarga yang berkelanjutan dan inklusif.

Kendari, sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka memimpin Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 Tahun 2025 dengan penuh khidmat di halaman Kantor Gubernur Sultra, Senin, 30 Juni 2025.

Upacara yang mengusung tema nasional “Dari Keluarga untuk Indonesia Maju” ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali peran vital keluarga dalam pembangunan bangsa, utamanya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Ribuan peserta dari jajaran Pemprov Sultra, mulai dari ASN, Forkopimda, kepala OPD, hingga pimpinan lembaga daerah turut hadir menunjukkan dukungan terhadap komitmen pembangunan berbasis keluarga.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka membacakan pesan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. H. Wihaji, yang menekankan pentingnya memperkuat institusi keluarga sebagai pondasi bangsa.

“Keluarga yang kuat akan melahirkan generasi yang berkualitas, tangguh, dan mampu bersaing di era global. Pembangunan keluarga adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa,” ujar Gubernur saat membacakan sambutan Menteri Wihaji.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah menempatkan keluarga sebagai subjek utama pembangunan. Tiga fokus utama diarahkan demi mewujudkan keluarga berkualitas. Pertama, peningkatan pendidikan dan keterampilan, termasuk literasi digital agar teknologi tidak menggerus komunikasi antarkeluarga. Kedua, peningkatan kesehatan keluarga, terutama perhatian pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk mencegah stunting. Ketiga, penguatan ekonomi keluarga agar setiap rumah tangga mandiri secara finansial, termasuk keberpihakan kepada para lansia.

“Kalau keluarga kuat, negara pasti kuat. Dan itu harus dimulai dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang seimbang dalam keluarga,” tambah Gubernur.

Untuk mendukung visi besar tersebut, Kementerian Kependudukan dan BKKBN menjalankan lima program unggulan yang disebut Quick Win. Pertama, Genting atau Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, mengajak masyarakat bergotong royong membantu keluarga berisiko. Kedua, Tamasya atau Taman Asuh Sayang Anak, tempat penitipan anak yang aman dan terstandar, sebagai solusi atas meningkatnya kebutuhan orang tua bekerja.

Ketiga, Gati atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia, yang mengajak para ayah terlibat aktif dalam pengasuhan anak dan pembentukan karakter. Keempat, Sidaya atau Lansia Berdaya, program pendampingan lansia agar tetap produktif dan mandiri. Kelima, SuperApps Keluarga, aplikasi digital terpadu yang menyediakan data, layanan, dan konsultasi keluarga secara online.

Gubernur Sultra dalam pesannya mengajak seluruh masyarakat untuk bergandengan tangan membangun keluarga berkualitas demi menciptakan bangsa yang sejahtera. Menurutnya, penguatan institusi keluarga bukan hanya tugas pemerintah, tetapi memerlukan kolaborasi lintas sektor, dari pusat hingga daerah, dari masyarakat umum hingga para pemangku kepentingan.

“Mari kita jadikan keluarga sebagai pusat pembentukan nilai dan karakter bangsa. Dari keluarga yang harmonis dan tangguh, kita bisa wujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan,” tuturnya.

Harganas ke-32 di Sultra tidak hanya menjadi seremoni tahunan, melainkan momen introspeksi bersama untuk kembali memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dalam menghadapi tantangan zaman. Upacara tersebut menjadi simbol kebangkitan kesadaran bahwa membangun bangsa harus dimulai dari rumah.