Bombana – sultranet.com — Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Ir. Hugua menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk terus mendukung pengembangan pendidikan pondok pesantren, termasuk penguatan sarana dan prasarana pendidikan. Hal itu disampaikan Hugua saat menghadiri Sholawat Kemerdekaan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus HUT ke-81 Republik Indonesia di Pondok Pesantren Hamzanwadi Nahdlatul Wathan, Desa Langkowala, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, Sabtu malam, 22 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut diikuti keluarga besar Pondok Pesantren Hamzanwadi Nahdlatul Wathan bersama masyarakat sekitar. Rangkaian acara diisi dengan sholawat dan doa bersama sebagai bentuk penghormatan terhadap keteladanan Nabi Muhammad SAW sekaligus ungkapan syukur atas 81 tahun kemerdekaan Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Hugua menyampaikan apresiasi kepada para kiai, santri, pengasuh pondok pesantren, serta seluruh pihak yang selama ini berkontribusi dalam membangun dan mengembangkan pendidikan berbasis pesantren di Kabupaten Bombana.

Menurut Hugua, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang mentransfer pengetahuan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda. Pendidikan, kata dia, harus mampu melahirkan manusia yang memiliki kecerdasan, semangat untuk berkembang, sekaligus integritas dalam menjalani kehidupan.

“Pendidikan melahirkan manusia yang cerdas, melahirkan orang-orang yang bersemangat, dan yang ketiga adalah berintegritas,” ujar Hugua dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, kecerdasan tidak semata-mata diukur dari kemampuan seseorang dalam berpikir atau menguasai pengetahuan. Kecerdasan perlu berjalan beriringan dengan akhlak, kesehatan, budi pekerti, serta kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuannya secara bertanggung jawab.

Bagi Hugua, pendidikan yang baik harus mampu membangun manusia secara utuh. Pengetahuan yang tinggi, menurutnya, akan memiliki makna yang lebih besar apabila dibarengi dengan karakter dan sikap yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.

“Kalau kita bicara tentang kecerdasan, bukan hanya soal kemampuan berpikir. Kecerdasan juga harus dikaitkan dengan akhlak, kesehatan, dan budi pekerti,” katanya.

Selain kecerdasan dan semangat, Hugua menempatkan integritas sebagai salah satu fondasi penting dalam pembentukan generasi. Integritas, menurut dia, tercermin dari kesesuaian antara perkataan, perbuatan, serta nilai yang diyakini seseorang.

Nilai tersebut dinilai penting ditanamkan sejak dini melalui lingkungan keluarga dan lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren. Dengan demikian, para santri tidak hanya dipersiapkan untuk memiliki kemampuan akademik, tetapi juga memiliki kepribadian yang kuat ketika nantinya terjun ke tengah masyarakat.

Dalam acara tersebut, Hugua juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memperkuat dukungan terhadap lembaga pendidikan di daerah. Ia mengatakan kebutuhan pengembangan sarana pendidikan pesantren akan terus diupayakan untuk disampaikan kepada pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan kewenangan dan kemampuan anggaran yang tersedia.

Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan lembaga pendidikan dapat tumbuh dan memberikan pelayanan pendidikan yang semakin baik kepada masyarakat.

“Pemerintah harus hadir untuk membantu mereka menjadikan sekolah ini semakin maju,” kata Hugua.

Ia berharap dukungan pemerintah dapat berjalan seiring dengan kerja keras pengelola pesantren, para pendidik, santri, orang tua, serta masyarakat. Sinergi tersebut dinilai penting agar pengembangan pendidikan tidak hanya bertumpu pada satu pihak, melainkan menjadi tanggung jawab bersama.

Hugua menilai keberadaan pondok pesantren di daerah memiliki arti penting bagi pembangunan sumber daya manusia. Pesantren dapat menjadi ruang pembentukan generasi yang memiliki pengetahuan, karakter, kepedulian sosial, serta pemahaman nilai-nilai keagamaan yang kuat.

Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keberlangsungan pendidikan pesantren dan memberikan ruang yang cukup bagi lembaga tersebut untuk berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum bagi Hugua untuk mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, kembali meneladani akhlak dan perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, peringatan Maulid tidak seharusnya berhenti pada kegiatan seremonial. Nilai yang terkandung dalam keteladanan Nabi Muhammad SAW perlu diterjemahkan dalam sikap dan perilaku nyata, baik dalam kehidupan keluarga, lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun dalam menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara.

“Tauladan Muhammad telah mengajarkan kita bagaimana berakhlak karimah,” tuturnya.

Ia menekankan bahwa akhlak yang baik merupakan salah satu modal penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Generasi muda diharapkan mampu menjadikan keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dalam membangun hubungan dengan sesama, menghormati perbedaan, serta menjaga nilai-nilai kebaikan di tengah perubahan zaman.

Semangat tersebut kemudian dipadukan dengan nilai kebangsaan melalui peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Menurut Hugua, nilai keagamaan dan kebangsaan dapat berjalan beriringan dalam membentuk masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial dan masa depan daerah.

Sholawat Kemerdekaan di Pondok Pesantren Hamzanwadi Nahdlatul Wathan menjadi salah satu ruang yang mempertemukan kedua nilai tersebut. Sholawat dan doa bersama menjadi bagian dari penguatan spiritual, sementara momentum kemerdekaan mengingatkan masyarakat pada pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kontribusi setiap warga dalam membangun bangsa.

Kegiatan itu juga memperlihatkan peran pesantren sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Kehadiran keluarga besar pesantren dan masyarakat sekitar menunjukkan bahwa lembaga pendidikan keagamaan tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar, tetapi juga dapat menjadi ruang berkumpul, memperkuat silaturahmi, dan membangun kepedulian bersama.

Hugua berharap semangat kebersamaan yang tumbuh melalui kegiatan tersebut dapat terus dipelihara. Pemerintah, pesantren, tokoh agama, pendidik, orang tua, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat kerja sama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mampu menjawab tantangan generasi muda.

Ia juga mendorong agar pendidikan di daerah terus diarahkan pada pembentukan manusia yang tidak hanya unggul secara pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter, kesehatan, semangat, dan integritas. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia akan menjadi salah satu penentu kemajuan daerah di masa mendatang.

Dengan dukungan berbagai pihak, pondok pesantren diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih luas dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Pendidikan yang menggabungkan pengetahuan, nilai keagamaan, akhlak, dan semangat kebangsaan dinilai menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi muda Sulawesi Tenggara menghadapi masa depan.

Sholawat Kemerdekaan tersebut akhirnya tidak hanya menjadi rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat pesan tentang pentingnya pendidikan dan pembangunan karakter. Dari lingkungan pesantren, nilai-nilai tersebut diharapkan terus tumbuh dan memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Bombana – sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., memimpin Upacara Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026 sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak. Mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan”, peringatan tersebut menjadi ajang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, inklusif, dan ramah anak sebagai fondasi dalam membangun generasi masa depan. Upacara berlangsung di pelataran Ex MTQ Kabupaten Bombana, Kamis (23/7/2026).

Upacara diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD Kabupaten Bombana, Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., para kepala perangkat daerah, camat, PGRI, para pelajar dari berbagai jenjang pendidikan, serta berbagai unsur masyarakat yang turut memberikan dukungan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Burhanuddin membacakan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Hari Anak Nasional merupakan momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pihak dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan.

“Tema Hari Anak Nasional ke-42 Tahun 2026, ‘Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan’, bukan sekadar slogan, melainkan penegasan bahwa setiap anak adalah pribadi yang berharga, dihormati, didengar pendapatnya, serta memiliki hak untuk berpartisipasi sesuai usia dan tingkat kematangannya,” demikian amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibacakan Bupati Bombana.

Dalam amanat tersebut juga ditegaskan bahwa perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Keluarga, sekolah, masyarakat, dunia usaha, media massa, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, hingga pemerintah pusat dan daerah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

Bupati mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bombana untuk terus memperkuat kepedulian terhadap hak-hak anak melalui pendidikan yang berkualitas, perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, serta pemberian ruang yang aman bagi anak untuk belajar, bermain, dan mengembangkan potensi diri.

Usai pelaksanaan upacara, rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dilanjutkan dengan penyerahan bantuan pendidikan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Bombana. Bantuan tersebut terdiri atas Program Pengadaan Seragam Gratis (PENGGARIS) sebanyak 500 stel seragam sekolah serta Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebesar Rp1.000.000 kepada masing-masing 250 siswa SMA dan SMK yang tersebar di Kabupaten Bombana.

Penyaluran bantuan pendidikan tersebut menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan yang merata sekaligus membantu meringankan beban keluarga, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Bombana bersama berbagai pemangku kepentingan juga melaksanakan penandatanganan Kesepakatan Kampanye Bulan Bersama Lindungi Anak (BERLIAN). Kesepakatan tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan anak, mendorong pemenuhan hak-hak anak, serta menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Dalam amanat Menteri PPPA yang dibacakan Bupati, seluruh pihak diajak untuk memastikan perlindungan anak tidak hanya menjadi slogan, tetapi diwujudkan melalui aksi nyata yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

“Mari kita pastikan semangat ini bergema dari kota hingga pelosok desa, dari ruang kelas hingga ruang digital, sehingga setiap anak Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, bahagia, dihormati, didengar suaranya, serta terpenuhi hak-haknya,” bunyi amanat Menteri PPPA.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum memperkuat kesadaran kolektif untuk terus melindungi anak dan memenuhi seluruh hak-haknya. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, keluarga, dunia pendidikan, dan masyarakat, diharapkan anak-anak Bombana tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, kreatif, serta siap menyongsong terwujudnya Indonesia Emas 2045.

sultranet.com – Bombana – Pemerintah Kabupaten Bombana memanfaatkan forum REBOAN (Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah) yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang masih dihadapi daerah. Dalam forum yang diikuti kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia tersebut, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., mengangkat isu penguatan pemerintahan berbasis digital, peningkatan layanan kelistrikan, hingga kondisi infrastruktur jalan menuju Kecamatan Kabaena. Kegiatan berlangsung secara virtual dari Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Rabu (3/6/2026).

Forum REBOAN menjadi wadah komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam membahas pelaksanaan otonomi daerah serta berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi masing-masing wilayah. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Bombana untuk menyampaikan kebutuhan daerah yang dinilai penting guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pemaparannya, Ahmad Yani menyoroti masih adanya kendala dalam implementasi program pemerintahan berbasis digital akibat keterbatasan infrastruktur telekomunikasi di sejumlah desa.

“Program pemerintahan berbasis digital masih menjadi tantangan bagi kami. Saat ini masih ada sejumlah desa yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi secara memadai. Kondisi ini tentu menjadi perhatian karena layanan digital membutuhkan dukungan infrastruktur yang baik,” ujar Ahmad Yani.

Menurutnya, pemerataan akses telekomunikasi menjadi salah satu kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi agar transformasi digital pemerintahan dapat berjalan optimal hingga ke tingkat desa. Ketersediaan jaringan yang memadai juga dinilai penting untuk mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan mudah diakses masyarakat.

Selain persoalan telekomunikasi, Pemerintah Kabupaten Bombana juga menyampaikan kebutuhan peningkatan layanan kelistrikan di beberapa wilayah yang hingga kini masih memerlukan perhatian. Ketersediaan listrik yang stabil dan memadai dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat serta pengembangan berbagai sektor pembangunan daerah.

“Kami juga menyampaikan kebutuhan peningkatan layanan kelistrikan di beberapa wilayah. Ketersediaan listrik yang memadai sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas masyarakat maupun pengembangan daerah,” katanya.

Tak hanya itu, Ahmad Yani turut mengangkat kondisi infrastruktur jalan menuju Kecamatan Kabaena yang masih menjadi keluhan masyarakat. Menurutnya, akses jalan yang belum memadai menjadi salah satu hambatan dalam mendorong mobilitas warga dan pengembangan potensi ekonomi daerah.

“Kondisi jalan menuju Kabaena juga kami sampaikan dalam forum ini. Padahal wilayah tersebut memiliki potensi besar, termasuk aktivitas pertambangan, namun masyarakat masih menghadapi kendala akses akibat kondisi jalan yang belum memadai,” ungkapnya.

Ia menilai peningkatan kualitas infrastruktur jalan di kawasan tersebut sangat penting untuk memperlancar konektivitas antarwilayah sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, potensi sumber daya yang dimiliki Kabaena diharapkan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan daerah.

Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Bombana, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri menyatakan akan membantu memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan kementerian maupun lembaga terkait sesuai bidang kewenangannya.

Untuk persoalan jaringan telekomunikasi, Ditjen Otonomi Daerah akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Sementara itu, isu yang berkaitan dengan kawasan hutan akan dikomunikasikan dengan Kementerian Kehutanan. Adapun kebutuhan peningkatan layanan kelistrikan akan diteruskan kepada PT PLN (Persero), sedangkan persoalan infrastruktur jalan menuju Kabaena akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Melalui forum REBOAN tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap berbagai kebutuhan pembangunan daerah dapat memperoleh perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat. Selain menjadi sarana penyampaian aspirasi, forum ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan yang merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bombana.

sultranet.com – Bombana – Bupati Bombana Burhanuddin menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dan kualitas perencanaan pembangunan sebagai fondasi utama dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program daerah. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Penyampaian Informasi Hasil Pengawasan Tahun 2025 dan Rencana Pengawasan Tahun 2026 serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Kamis (12/2/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mengevaluasi hasil pengawasan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta menyusun langkah perbaikan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel pada tahun-tahun mendatang.

Hadir dalam kegiatan itu Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara Harry Bowo, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana Syahrun, para asisten, staf ahli bupati, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menekankan pentingnya membangun sinergi yang kuat antara Inspektorat Daerah dan BPKP sebagai dua institusi yang memiliki peran penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Menurutnya, hasil pengawasan dan evaluasi harus dipandang sebagai sarana pembelajaran untuk memperbaiki kinerja birokrasi, bukan sekadar proses administratif.

Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk bersikap terbuka terhadap berbagai masukan dan rekomendasi hasil pengawasan agar kelemahan yang masih ditemukan dapat segera diperbaiki.

“Pekerjaan yang terlambat dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, disebabkan perencanaan yang tidak baik. Tahun ini akan saya benahi,” tegas Burhanuddin.

Menurutnya, kualitas perencanaan memiliki peran sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan yang matang akan berdampak pada ketepatan pelaksanaan program, efisiensi penggunaan anggaran, serta pencapaian target pembangunan yang lebih optimal.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, Harry Bowo, menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP merupakan instrumen penting dalam memastikan seluruh program pembangunan daerah berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui penerapan SPIP yang baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran sekaligus memperkuat integritas sektor publik.

“Esensi SPIP adalah memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan pembangunan daerah,” ujar Harry.

Ia menambahkan bahwa SPIP bukan hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga menjadi sistem yang membantu pemerintah daerah mengidentifikasi risiko, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pemaparannya, Harry juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan BPKP, Kabupaten Bombana masih menghadapi sejumlah tantangan dalam aspek tata kelola pemerintahan dan implementasi kebijakan di lapangan.

“Secara umum, ada kelemahan di tata kelola. Di implementasi masih sangat lemah,” ungkapnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa hasil evaluasi tersebut bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi bahan refleksi bersama agar pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Selain membahas hasil pengawasan, forum tersebut juga memaparkan evaluasi postur anggaran Kabupaten Bombana Tahun 2025 berdasarkan asersi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang mencapai Rp209,95 miliar. Anggaran tersebut tersebar pada lima sektor prioritas pembangunan dengan porsi terbesar dialokasikan untuk sektor kesehatan sebesar 61,75 persen, pendidikan 27,21 persen, penurunan prevalensi stunting 9,34 persen, serta pengentasan kemiskinan sebesar 0,86 persen.

Paparan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran daerah agar lebih fokus pada kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta memastikan setiap program dan anggaran daerah dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel demi mendorong pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Bombana, Sultranet.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian malaria melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar Pelatihan Tata Laksana Malaria bagi tenaga medis selama tujuh hari yang terbagi dalam dua angkatan, hasil kerja sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana dan Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang berlangsung pada 13–19 April 2026 untuk angkatan pertama dan 22–28 April 2026 untuk angkatan kedua.

Pelatihan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat kemampuan tenaga medis dalam mendeteksi, menangani, dan mengendalikan kasus malaria secara cepat dan tepat sesuai standar pelayanan kesehatan.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana itu diikuti oleh dokter umum serta programmer malaria dari seluruh puskesmas dan tingkat kabupaten. Para peserta mendapatkan pembekalan komprehensif terkait tata laksana malaria melalui berbagai metode pembelajaran, mulai dari penyampaian materi, diskusi kelompok, penugasan, hingga praktik lapangan secara langsung.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, S.ST., M.Kes., mengatakan pelatihan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit menular seperti malaria yang masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah.

Menurut Fatmiati, tenaga kesehatan memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan menangani kasus malaria sejak dini agar tidak berkembang menjadi kasus yang lebih serius di tengah masyarakat.

“Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman tenaga medis terkait tata laksana malaria yang sesuai standar, mulai dari deteksi dini, diagnosis, pengobatan yang tepat, hingga upaya pencegahan dan pengendalian di lapangan,” ujar Fatmiati.

Ia menjelaskan, peningkatan kapasitas tenaga medis menjadi salah satu kunci penting dalam mendukung target pemerintah menuju eliminasi malaria. Karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana terus mendorong penguatan kompetensi tenaga kesehatan melalui berbagai pelatihan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan.

Selama pelatihan berlangsung, peserta tidak hanya menerima teori di dalam kelas, tetapi juga mengikuti praktik lapangan di sejumlah puskesmas di Kota Kendari. Kegiatan praktik lapangan dilaksanakan di Puskesmas Lepo-Lepo, Puskesmas Puuwatu, Puskesmas Kemaraya, dan Puskesmas Poasia.

Melalui praktik lapangan tersebut, peserta diberikan kesempatan untuk memahami secara langsung mekanisme penanganan malaria di fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari proses pemeriksaan pasien, penggunaan alat diagnosis, tata cara pengobatan, hingga sistem pelaporan kasus malaria.

Fatmiati menilai pendekatan praktik lapangan sangat penting agar peserta mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama pelatihan ketika kembali bertugas di wilayah masing-masing.

“Kami berharap seluruh peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam pelayanan sehari-hari sehingga kualitas penanganan malaria di Kabupaten Bombana semakin baik dan responsif,” katanya.

Selain meningkatkan kemampuan tenaga medis, pelatihan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sistem kewaspadaan dini terhadap penyakit menular. Dinas Kesehatan Bombana menilai pengendalian malaria membutuhkan kerja sama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat agar upaya pencegahan berjalan optimal.

Malaria sendiri masih menjadi salah satu penyakit menular yang memerlukan perhatian serius karena dapat berdampak terhadap kualitas kesehatan masyarakat apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Oleh sebab itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, menghindari gigitan nyamuk, serta melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini terus digencarkan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya pencegahan malaria melalui penerapan pola hidup sehat dan menjaga lingkungan tetap bersih.

“Bebas malaria dimulai dari kita. Pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati. Karena itu, kesadaran masyarakat menjadi bagian penting dalam memutus rantai penularan malaria,” tambah Fatmiati.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap melalui pelatihan tersebut, kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan semakin meningkat, khususnya dalam penanganan malaria. Dengan tenaga medis yang lebih kompeten dan sistem pengendalian yang semakin kuat, Bombana optimistis mampu mempercepat upaya menuju wilayah bebas malaria sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Bombana, Sultranet.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan di tingkat fasilitas kesehatan pertama melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) FKTP Kabupaten Bombana Triwulan I Tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi forum penting untuk mengevaluasi capaian pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan mitra pelayanan kesehatan dalam mendukung pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang berlangsung di Aula Pertemuan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Selasa, 21 April 2026.

Pertemuan itu diinisiasi oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Bombana dan dihadiri oleh jajaran pimpinan serta pejabat eselon Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bombana, perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Bombana, kepala puskesmas se-Kabupaten Bombana, hingga sejumlah klinik mitra BPJS Kesehatan.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Kapitasi Berbasis Kinerja fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Bombana.

Melalui forum tersebut, seluruh peserta mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai standar pelayanan kesehatan yang harus diterapkan dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk indikator-indikator penilaian kinerja fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menjadi bagian penting dalam peningkatan mutu layanan kepada masyarakat.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, S.ST., M.Kes., mengatakan kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bombana.

Menurut Fatmiati, pelayanan kesehatan yang berkualitas harus terus didorong melalui evaluasi berkelanjutan, peningkatan koordinasi, serta penguatan komitmen seluruh fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama berjalan sesuai standar dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Fatmiati.

Ia menjelaskan, penerapan Kapitasi Berbasis Kinerja tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga mendorong fasilitas kesehatan agar terus meningkatkan mutu layanan, kedisiplinan, dan capaian program kesehatan masyarakat.

Selain menjadi forum evaluasi, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat kolaborasi antara Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, organisasi profesi, dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bombana. Dengan adanya koordinasi yang kuat, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah dapat semakin meningkat dan merata.

Dalam kegiatan itu, BPJS Kesehatan juga memberikan piagam penghargaan kepada dua puskesmas yang dinilai memiliki dedikasi dan capaian baik dalam pelaksanaan Kapitasi Berbasis Kinerja, yakni Puskesmas Poleang Timur dan Puskesmas Poleang Utara.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen kedua puskesmas dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat peserta JKN di wilayah masing-masing.

Fatmiati menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih kedua puskesmas tersebut. Menurutnya, penghargaan itu menjadi bukti bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dapat dicapai melalui kerja keras, disiplin, dan komitmen bersama seluruh tenaga kesehatan.

“Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Bombana untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana akan terus mendukung peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan melalui pembinaan, monitoring, dan penguatan koordinasi dengan BPJS Kesehatan serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Sementara itu, pihak BPJS Kesehatan menegaskan pentingnya implementasi Kapitasi Berbasis Kinerja sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Sistem tersebut dinilai mampu mendorong fasilitas kesehatan lebih aktif dalam memberikan pelayanan promotif dan preventif kepada masyarakat.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama semakin optimal dalam menjalankan pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bombana. (adv)

Bombana, Sultranet.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana terus memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait sistem pelayanan kesehatan dasar melalui kegiatan sosialisasi tentang fungsi dan perbedaan Puskesmas rawat inap dan non rawat inap. Kegiatan tersebut digelar di Kelurahan Taubonto, Kecamatan Rarowatu, dan diikuti oleh masyarakat umum serta tokoh masyarakat setempat sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan kesehatan yang tersedia di wilayah mereka, Jumat, 17 April 2026.

Kegiatan sosialisasi itu dihadiri sekitar 35 peserta yang terdiri dari warga dan tokoh masyarakat di Kecamatan Rarowatu. Dalam kegiatan tersebut, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, S.ST., M.Kes., hadir sebagai narasumber utama.

Sosialisasi tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai status pelayanan kesehatan di Puskesmas Rarowatu, termasuk perbedaan fungsi antara puskesmas rawat inap dan puskesmas non rawat inap sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dalam pemaparannya, Fatmiati menjelaskan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh perbedaan jenis layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana memandang penting dilakukannya edukasi langsung kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas.

“Melalui sosialisasi ini, kami ingin masyarakat memahami fungsi serta jenis layanan yang tersedia di puskesmas, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan secara tepat sesuai kebutuhan,” ujar Fatmiati.

Ia menjelaskan, puskesmas rawat inap memiliki fasilitas pelayanan yang memungkinkan pasien mendapatkan perawatan sementara dengan pengawasan tenaga medis dalam kondisi tertentu. Sementara puskesmas non rawat inap lebih berfokus pada pelayanan kesehatan dasar, promotif, preventif, pemeriksaan umum, dan tindakan medis ringan tanpa layanan perawatan inap.

Menurut Fatmiati, pemahaman masyarakat mengenai sistem pelayanan kesehatan sangat penting karena berkaitan langsung dengan efektivitas pelayanan di lapangan. Dengan mengetahui jenis layanan yang tersedia, masyarakat dapat lebih mudah menentukan langkah penanganan kesehatan yang tepat sesuai kondisi pasien.

Selain menjelaskan regulasi terbaru tentang penyelenggaraan puskesmas, kegiatan tersebut juga menjadi wadah dialog antara masyarakat dan pemerintah daerah terkait pelayanan kesehatan di Kecamatan Rarowatu. Sejumlah peserta tampak aktif menyampaikan pertanyaan dan masukan mengenai layanan kesehatan yang selama ini mereka terima.

Fatmiati menegaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar, termasuk memperkuat komunikasi dan edukasi kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan dapat dipahami secara menyeluruh.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya datang berobat ketika sakit, tetapi juga memahami bagaimana sistem pelayanan kesehatan bekerja dan bagaimana memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal,” katanya.

Ia menambahkan, sosialisasi tersebut juga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan kesehatan dasar yang mudah diakses, berkualitas, dan sesuai standar pelayanan kesehatan nasional.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam memahami sistem kesehatan akan membantu meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat lebih aktif menjaga kesehatan diri dan keluarga melalui pola hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

Dalam kegiatan itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah dengan menjaga komunikasi yang baik bersama tenaga kesehatan dan pemerintah setempat.

Kehadiran tokoh masyarakat dalam kegiatan tersebut dinilai penting karena dapat membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas terkait jenis layanan kesehatan yang tersedia di puskesmas.

Melalui sosialisasi itu, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap masyarakat semakin memahami hak dan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

“Edukasi kepada masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun pelayanan kesehatan yang efektif. Ketika masyarakat memahami sistem layanan kesehatan, maka pelayanan juga akan berjalan lebih optimal,” tambah Fatmiati.

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Kesehatan memastikan kegiatan edukasi dan sosialisasi serupa akan terus dilakukan di berbagai wilayah sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh. (adv)

Bombana, Sultranet.com – Ombudsman Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Rumbia, Kabupaten Bombana, dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap standar kepatuhan pelayanan publik di fasilitas pelayanan kesehatan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan prinsip pelayanan publik yang baik, yang berlangsung di Puskesmas Rumbia, Rabu, 8 April 2026.

Kunjungan itu turut didampingi Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, S.ST., M.Kes., bersama Kepala Bidang Pelayanan dan SDMK Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Tarzan, SKM., M.Sc.

Dalam kegiatan tersebut, tim Ombudsman RI melakukan peninjauan langsung terhadap berbagai aspek pelayanan kesehatan di Puskesmas Rumbia. Pemeriksaan dilakukan mulai dari alur pelayanan pasien, sistem administrasi pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, hingga penerapan standar operasional prosedur (SOP) oleh tenaga kesehatan di lapangan.

Selain melakukan peninjauan fasilitas, tim Ombudsman juga menggelar dialog interaktif bersama tenaga kesehatan guna menggali informasi terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan, kendala yang dihadapi petugas, serta praktik-praktik baik yang telah diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, mengatakan kunjungan Ombudsman RI menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan, khususnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Menurut Fatmiati, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Ombudsman merupakan bentuk sinergi positif antara lembaga pengawas pelayanan publik dan pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional, dan sesuai standar.

“Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, khususnya di puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat,” ujar Fatmiati.

Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana terus berupaya memperkuat standar pelayanan kesehatan melalui pembinaan tenaga kesehatan, peningkatan sarana prasarana, hingga penguatan sistem pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Fatmiati menambahkan, pelayanan kesehatan yang baik tidak hanya ditentukan oleh fasilitas yang memadai, tetapi juga oleh sikap profesional, kedisiplinan, dan komitmen tenaga kesehatan dalam melayani masyarakat dengan humanis.

“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang nyaman, mudah diakses, dan sesuai dengan standar pelayanan publik yang berlaku,” katanya.

Sementara itu, dialog antara tim Ombudsman dan tenaga kesehatan berlangsung aktif dan terbuka. Sejumlah tenaga kesehatan menyampaikan berbagai pengalaman di lapangan, termasuk tantangan dalam pelayanan kesehatan dasar, kebutuhan peningkatan fasilitas pendukung, serta upaya yang selama ini dilakukan untuk menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut juga menjadi ruang evaluasi terhadap implementasi standar pelayanan publik di fasilitas kesehatan. Ombudsman RI menilai pengawasan secara berkala penting dilakukan agar pelayanan publik di sektor kesehatan terus mengalami perbaikan dan peningkatan kualitas.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana menyambut baik kegiatan tersebut karena dinilai mampu memberikan masukan konstruktif bagi peningkatan pelayanan kesehatan di daerah. Pemerintah daerah berharap sinergi antara Ombudsman dan fasilitas pelayanan kesehatan dapat terus terjalin dalam mendorong budaya pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Selain memastikan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, kunjungan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan pemerintah, khususnya di tingkat puskesmas.

Fatmiati menegaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan layanan kesehatan secara berkelanjutan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang semakin baik dari waktu ke waktu.

“Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, kami berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan dengan mengedepankan profesionalitas, keterbukaan, dan kepentingan masyarakat,” tambahnya. (adv)

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar rapat koordinasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayahnya, dengan menitikberatkan pada aspek ketenagakerjaan, perizinan, dan pengawasan lapangan. Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Syahrun, serta dihadiri para asisten dan kepala perangkat daerah terkait, di Ruang Rapat Bupati Measa Laro, Senin (6/4/2026).

Rapat tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memastikan seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai regulasi, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Pemerintah menilai pengawasan yang terintegrasi dan aktif sangat diperlukan, terutama terhadap sektor-sektor strategis seperti pertambangan.

Dalam pembahasan, aspek ketenagakerjaan menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah menekankan pentingnya pendataan tenaga kerja secara menyeluruh, termasuk memastikan mekanisme rekrutmen yang transparan dan adil. Selain itu, perusahaan juga diingatkan untuk memenuhi seluruh kewajiban terhadap tenaga kerja, mulai dari hak normatif hingga perlindungan kerja.

Di sisi perizinan, pemerintah menyoroti masih perlunya peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang berlaku. Setiap aktivitas usaha diharapkan berjalan sesuai dengan izin yang dimiliki, guna menghindari potensi pelanggaran yang dapat merugikan daerah maupun masyarakat.

Sementara itu, pada aspek pengawasan, rapat menegaskan perlunya pendekatan yang lebih aktif dan komprehensif. Pemerintah daerah mendorong agar pengawasan tidak hanya berbasis laporan, tetapi juga dilakukan melalui pemantauan langsung di lapangan oleh tim terkait.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani dalam arahannya menegaskan pentingnya pendataan dan identifikasi aktivitas perusahaan, khususnya di sektor pertambangan. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memetakan potensi yang dapat memberikan nilai tambah bagi daerah.

“Kita perlu melakukan inventarisasi terhadap aktivitas pertambangan yang masih berproduksi, termasuk yang sudah memiliki RKB maupun yang belum, supaya bisa dilihat potensi yang bisa memberi nilai tambah bagi daerah. Misalnya dari sektor perhubungan, kita bisa melihat potensi dari penggunaan kendaraan operasional maupun alat berat,” ujarnya.

Ia juga menekankan agar pengawasan di lapangan dilakukan secara menyeluruh dan tidak terbatas pada laporan yang diterima. Menurutnya, pendekatan proaktif sangat penting untuk memastikan tidak ada aktivitas yang luput dari pengawasan.

“Saat turun ke lapangan, jangan hanya terpaku pada satu laporan. Kalau ada hal lain yang ditemukan, itu juga harus jadi perhatian. Jadi pengawasan harus lebih luas dan proaktif, tidak hanya menunggu aduan masyarakat,” tegasnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap seluruh perangkat daerah dapat memperkuat sinergi dalam pengawasan perusahaan. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan perusahaan, tetapi juga mampu mendorong optimalisasi kontribusi sektor usaha terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah juga membuka ruang evaluasi berkelanjutan guna memastikan kebijakan pengawasan berjalan efektif. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan terukur, aktivitas perusahaan di Bombana diharapkan dapat berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan, kepatuhan hukum, serta kepentingan masyarakat luas.

Pewarta : Tasya

Bombana, sultranet.com, – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi memulai tahapan pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 sebagai upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, melalui entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara yang dipimpin Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, di Ruang Rapat Bupati Measa Laro, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat tugas BPK terkait pemeriksaan rinci laporan keuangan daerah. Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan BPK Sultra, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana Syahrun, para kepala perangkat daerah, Direktur BLU RSUD Bombana, Pejabat Penatausahaan Keuangan, serta Pejabat Pembuat Komitmen di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Entry meeting ini menjadi tahap awal sebelum proses audit mendalam dilakukan oleh BPK. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian laporan keuangan pemerintah daerah dengan standar akuntansi pemerintahan serta memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani menekankan pentingnya membangun komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang solid selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk responsif terhadap setiap kebutuhan data maupun klarifikasi dari tim pemeriksa.

“Jika terdapat permasalahan yang belum dapat diselesaikan, agar segera disampaikan sehingga bisa dicarikan solusi bersama. Harapannya, melalui kerja sama dan komitmen yang kuat, kita tetap dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Ahmad Yani.

Ia juga mengingatkan pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, khususnya terkait perjalanan dinas. Menurutnya, pemanfaatan teknologi harus dioptimalkan untuk mendukung efektivitas kerja sekaligus menekan biaya operasional.

“Jika terdapat kegiatan di luar daerah yang masih dapat diselesaikan secara daring, agar dapat dimaksimalkan melalui media online,” tambahnya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana Syahrun menegaskan bahwa kesiapan perangkat daerah menjadi kunci utama dalam kelancaran proses audit. Ia mengingatkan agar seluruh organisasi perangkat daerah segera menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap dan akurat.

“Dalam pelaksanaan pemeriksaan ini, kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh perangkat daerah. Meskipun terjadi perombakan jabatan dalam beberapa bulan terakhir, koordinasi dengan pejabat sebelumnya tetap perlu dilakukan, terutama terkait data dan dokumen yang dibutuhkan,” jelas Syahrun.

Ia juga menekankan bahwa kesinambungan informasi menjadi hal krusial, terutama dalam masa transisi jabatan. Tanpa koordinasi yang baik, potensi keterlambatan atau kekurangan data dapat menghambat proses pemeriksaan yang sedang berjalan.

Pemerintah Kabupaten Bombana menaruh harapan besar agar pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan penilaian yang optimal. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini menjadi target diharapkan dapat kembali diraih sebagai indikator pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi.

Selain itu, proses pemeriksaan ini juga diharapkan mampu menjadi sarana evaluasi bagi seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Dengan demikian, setiap kelemahan yang ditemukan dapat segera diperbaiki guna mendorong peningkatan kinerja pemerintahan secara menyeluruh.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan BPK, Bombana berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang profesional dan berintegritas, demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.