Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mendorong transformasi digital layanan perpustakaan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Otomasi Pengolahan Buku dan Pelayanan Perpustakaan yang digelar di Aula Gedung Layanan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bombana, Kamis (7/8/2025).

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.P, ini diikuti para pustakawan dan pengelola perpustakaan dari sekolah maupun komunitas di seluruh wilayah Bombana.

Dalam sambutannya, Syahrun menekankan bahwa pemanfaatan teknologi menjadi langkah tak terelakkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. “Transformasi digital dalam dunia perpustakaan adalah sebuah keniscayaan. Sistem otomasi seperti Inlislite akan sangat membantu efisiensi dan akurasi pengolahan data koleksi buku,” ujarnya.

Bimtek ini bertujuan meningkatkan kemampuan teknis pengelola perpustakaan dalam mengelola data bibliografi, klasifikasi, dan sirkulasi buku secara digital. Melalui aplikasi Inlislite, peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang tata kelola perpustakaan berbasis teknologi, mulai dari penginputan koleksi hingga manajemen sirkulasi buku.

Suasana pelatihan berlangsung interaktif. Para peserta tidak hanya mendapatkan materi teoritis, tetapi juga praktik langsung agar mampu mengaplikasikan sistem otomasi secara mandiri di tempat tugas masing-masing.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bombana, Alfian, SH., M.A.P, yang menutup kegiatan, memberikan apresiasi atas semangat para peserta. “Semoga kegiatan ini menjadi pemantik semangat untuk terus memajukan dunia perpustakaan di daerah kita,” katanya.

Alfian juga berharap, ilmu yang diperoleh segera diimplementasikan sehingga layanan perpustakaan menjadi lebih modern, inklusif, dan mudah diakses masyarakat. “Kami ingin seluruh perpustakaan di Bombana, baik di sekolah maupun komunitas, memiliki standar layanan digital yang memudahkan siapa saja mencari informasi,” tambahnya.

Bimtek ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemkab Bombana untuk mendorong peningkatan literasi dan memastikan pelayanan perpustakaan sejalan dengan perkembangan zaman. Dengan adopsi teknologi, pemerintah daerah berharap literasi masyarakat dapat meningkat dan akses informasi semakin terbuka.

Di tengah gencarnya arus digitalisasi di berbagai sektor, transformasi perpustakaan menjadi salah satu prioritas agar generasi muda memiliki akses pengetahuan yang cepat, akurat, dan relevan. Pemerintah juga mengajak semua pihak untuk berkolaborasi memperkuat ekosistem literasi yang berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar rapat evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 untuk memperkuat strategi optimalisasi penerimaan daerah. Rapat yang dipimpin langsung Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si itu berlangsung di Ruang Rapat LPTQ pada Kamis, 7 Agustus 2025.

Rapat evaluasi ini menjadi forum penting bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk meninjau capaian realisasi PAD yang bersumber dari berbagai sektor, termasuk retribusi daerah, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan berbasis digitalisasi.

Turut hadir dalam rapat tersebut Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Bombana, para kepala perangkat daerah, dan perwakilan perangkat daerah pengelola PAD. Diskusi mengarah pada upaya memperkuat sinergi antarinstansi guna meningkatkan akurasi perencanaan dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi untuk memaksimalkan potensi PAD. “Kita tidak hanya bicara soal angka, tapi juga kualitas tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pemanfaatan digitalisasi dalam pengelolaan PAD menjadi kunci untuk memastikan setiap rupiah yang masuk tercatat dengan baik,” ujarnya.

Ahmad Yani juga menggarisbawahi bahwa optimalisasi PAD bukan sekadar meningkatkan pemasukan, melainkan memastikan setiap pendapatan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Setiap rupiah dari PAD harus kembali kepada rakyat dalam bentuk layanan publik yang lebih baik. Itu yang menjadi komitmen kita,” tambahnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah Bombana dalam rapat tersebut memaparkan perkembangan realisasi PAD hingga pertengahan tahun 2025, termasuk tantangan di lapangan seperti kepatuhan wajib retribusi, pemutakhiran data objek pajak, serta integrasi sistem pembayaran digital. Ia menilai bahwa dukungan lintas perangkat daerah menjadi faktor penentu dalam mengejar target yang telah ditetapkan.

Pj. Sekda Bombana menyampaikan bahwa langkah evaluasi ini akan dilanjutkan dengan monitoring rutin dan rapat koordinasi teknis. “Kita ingin setiap perangkat daerah memiliki peta jalan yang jelas, sehingga target PAD bisa tercapai tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Rapat yang berlangsung dalam suasana konstruktif itu menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya percepatan integrasi data PAD ke dalam sistem digital daerah, peningkatan kapasitas SDM pengelola PAD, dan penguatan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban pajak dan retribusi.

Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan PAD yang sehat dan berkelanjutan, sehingga mendukung pembiayaan program prioritas daerah, termasuk pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis bahwa kolaborasi dan inovasi menjadi kunci keberhasilan pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.

Dengan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, evaluasi PAD 2025 diharapkan menjadi titik awal peningkatan kinerja penerimaan daerah yang lebih transparan, efektif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan daerah melalui kanal digitalisasi. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, dan berlangsung di Ruang Rapat LPTQ, Kamis (7/8/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Bombana mengevaluasi capaian PAD dari berbagai sektor sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam proses pemungutan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh sumber pendapatan dapat dimaksimalkan, terutama yang berasal dari retribusi dan pajak daerah yang kini mulai diarahkan ke sistem digital.

Wakil Bupati Ahmad Yani menegaskan bahwa optimalisasi PAD memerlukan sinergi seluruh OPD pengelola pendapatan daerah. Ia menilai penerapan digitalisasi harus dipercepat agar proses pemungutan menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. “PAD adalah salah satu sumber kekuatan keuangan daerah yang harus dikelola secara akuntabel dan inovatif. Kita perlu memastikan setiap potensi yang ada dapat dioptimalkan dengan strategi yang tepat dan pendekatan teknologi yang efisien,” ujarnya.

Menurutnya, digitalisasi bukan hanya tuntutan zaman, tetapi juga bagian dari reformasi birokrasi yang wajib didorong agar pelayanan publik semakin modern. Dengan memanfaatkan kanal digital seperti aplikasi retribusi dan pembayaran nontunai, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan realisasi PAD sekaligus meminimalkan kebocoran pendapatan.

Rapat evaluasi ini turut dihadiri Pj. Sekda Bombana, para kepala perangkat daerah, dan perwakilan instansi pengelola retribusi daerah. Mereka memaparkan progres capaian PAD masing-masing sekaligus menyampaikan sejumlah tantangan di lapangan, mulai dari aspek teknis hingga kesiapan sumber daya manusia.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati menekankan pentingnya penyusunan strategi yang berorientasi pada hasil dan terukur. Pemerintah daerah, katanya, harus lebih agresif dalam menggali potensi pendapatan baru tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kenyamanan wajib pajak. Optimalisasi layanan berbasis digital disebut menjadi solusi jangka panjang yang dapat menguatkan kemandirian fiskal daerah.

Pemkab Bombana berharap rapat evaluasi ini mampu memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan PAD ke depan. Peningkatan pendapatan dianggap sebagai langkah penting dalam mendukung pembangunan daerah, terutama untuk pembiayaan layanan publik, infrastruktur, dan program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.

Dengan komitmen bersama dan pemanfaatan teknologi yang lebih masif, pemerintah daerah optimistis capaian PAD Tahun Anggaran 2025 dapat meningkat signifikan dan memberi kontribusi lebih besar terhadap pembangunan Bombana yang berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Otomasi Pengolahan Buku dan Pelayanan Perpustakaan sebagai langkah meningkatkan kapasitas tenaga perpustakaan di daerah tersebut. Kegiatan resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.P, di Aula Gedung Layanan Perpustakaan dan Kearsipan, Kamis (7/8/2025).

Dalam sambutannya, Ir. Syahrun menegaskan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan perpustakaan. “Transformasi digital dalam dunia perpustakaan adalah sebuah keniscayaan. Sistem otomasi seperti Inlislite akan sangat membantu efisiensi dan akurasi pengolahan data koleksi buku,” ujarnya. Ia menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi bukan hanya untuk mempercepat layanan, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang lebih mudah dan akurat.

Bimtek ini dirancang untuk memperkuat keterampilan teknis para pengelola perpustakaan dalam pengolahan data bibliografi, klasifikasi, hingga sirkulasi koleksi secara digital. Peserta berasal dari pustakawan sekolah, komunitas literasi, hingga petugas pengelola perpustakaan di berbagai wilayah Bombana. Mereka dibimbing langsung oleh instruktur yang berpengalaman dalam penerapan sistem Inlislite di institusi layanan publik.

Selama pelatihan, peserta mempelajari dasar-dasar tata kelola perpustakaan berbasis teknologi, mulai dari praktik penginputan koleksi, pengelolaan database, hingga simulasi layanan peminjaman dan pengembalian buku melalui aplikasi otomasi. Materi ini diharapkan mampu meningkatkan mutu layanan perpustakaan, khususnya dalam hal kecepatan, ketertiban, serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bombana, Alfian, SH., M.A.P, menutup kegiatan sekaligus menyampaikan apresiasinya terhadap antusiasme peserta. Ia mendorong agar hasil pelatihan dapat segera diterapkan di masing-masing perpustakaan. “Semoga kegiatan ini menjadi pemantik semangat untuk terus memajukan dunia perpustakaan di daerah kita,” ujarnya. Alfian menambahkan bahwa modernisasi perpustakaan harus dilakukan secara berkelanjutan demi meningkatkan literasi masyarakat dan memperluas budaya membaca.

Bimtek ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mengembangkan layanan perpustakaan yang lebih modern, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pemerintah daerah berharap kegiatan ini mampu menciptakan ekosistem literasi yang kuat, di mana perpustakaan tidak sekadar menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi pusat pembelajaran yang dinamis dan mudah diakses oleh semua kalangan.

Di tengah arus perubahan digital yang semakin cepat, inisiatif seperti Bimtek Otomasi Perpustakaan menjadi investasi penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang literasi dan dokumentasi layanan publik. Dengan kompetensi yang semakin baik, para pengelola perpustakaan diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Bombana, sultranet.com | Pemerintah Kabupaten Bombana resmi meluncurkan Aplikasi SMART SAKIP Bombana sebagai alat bantu digital pemantauan kinerja instansi pemerintah. Inovasi ini dihadirkan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebelumnya. Launching aplikasi tersebut dipusatkan di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana dan dibuka langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, Selasa, 5 Agustus 2025.

Dalam sambutannya, Syahrun menekankan bahwa hadirnya aplikasi ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Bombana dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data. Ia menyebutkan bahwa SMART SAKIP menjadi langkah nyata menuju birokrasi modern.

“Dengan aplikasi SMART SAKIP ini, proses perencanaan hingga pelaporan kinerja dapat dipantau secara digital, sehingga kualitas birokrasi dan pelayanan publik dapat terus meningkat seiring tuntutan era digitalisasi,” ujar Syahrun.

Peluncuran ini dirangkaikan dengan sosialisasi teknis penggunaan aplikasi kepada perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tim dari Smart ID sebagai mitra kerja Pemkab Bombana memaparkan berbagai fitur utama aplikasi, seperti sistem perencanaan kinerja, monitoring capaian indikator, hingga pelaporan yang terintegrasi. Setiap fitur dirancang untuk memastikan pengendalian kinerja berjalan lebih akurat, real time, dan mudah diakses lintas OPD.

SMART SAKIP Bombana juga dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas evaluasi AKIP yang setiap tahun dilakukan oleh pemerintah pusat. Melalui aplikasi ini, hasil kinerja perangkat daerah dapat ditampilkan lebih transparan dan berbasis data aktual, sehingga mempermudah pengambilan keputusan strategis.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap aplikasi ini tidak hanya menjadi alat administrasi, melainkan juga sarana perubahan budaya kerja birokrasi. Dengan sistem yang terdigitalisasi, potensi terjadinya tumpang tindih data maupun keterlambatan laporan bisa diminimalisasi.

Selain itu, Pemkab Bombana optimis inovasi ini mampu mempercepat reformasi birokrasi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan. Transparansi yang lahir dari keterbukaan data kinerja diharapkan membawa dampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Peluncuran SMART SAKIP Bombana menjadi momentum penting bagi perjalanan reformasi birokrasi di daerah. Dengan pemanfaatan teknologi digital, Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi demi menghadirkan pemerintahan yang efektif, modern, dan responsif terhadap kebutuhan warganya.

Bombana, sulltranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi meluncurkan Aplikasi SMART SAKIP sebagai inovasi untuk memperkuat pemantauan kinerja instansi pemerintahan sekaligus meningkatkan akuntabilitas tata kelola. Aplikasi ini diluncurkan di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Selasa (5/8/2025), oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K.

Peluncuran ini menjadi langkah nyata Pemkab Bombana dalam menindaklanjuti hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang selama ini menjadi tolok ukur kinerja birokrasi. Melalui kerja sama antara Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan perusahaan teknologi Smart ID, aplikasi ini dirancang sebagai alat bantu (tools) digital yang memungkinkan proses monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.

Pj. Sekda Bombana, Syahrun, dalam sambutannya menyebut kehadiran SMART SAKIP merupakan bagian dari komitmen Pemkab untuk terus berbenah dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. “Aplikasi ini akan memudahkan seluruh perangkat daerah dalam menyusun laporan kinerja, sekaligus memastikan setiap target yang direncanakan dapat tercapai sesuai indikator yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, aplikasi ini bukan hanya sekadar inovasi teknologi, tetapi juga bentuk transformasi budaya kerja di lingkungan pemerintah daerah. Dengan adanya sistem yang terukur dan real time, diharapkan setiap aparatur dapat bekerja lebih fokus dan terarah. “Kita ingin membangun budaya kerja yang berbasis kinerja, bukan sekadar rutinitas administrasi,” tambah Syahrun.

Perwakilan dari Smart ID menjelaskan bahwa SMART SAKIP dirancang dengan fitur yang mudah digunakan, aman, dan kompatibel dengan sistem manajemen kinerja yang berlaku di pemerintah daerah. Fitur-fitur tersebut mencakup pemantauan capaian kinerja, pengelolaan indikator, hingga analisis data yang dapat membantu pengambilan keputusan berbasis fakta.

Kepala Bagian Organisasi Setda Bombana menyampaikan bahwa aplikasi ini akan mulai diimplementasikan di seluruh perangkat daerah setelah tahap sosialisasi dan pelatihan selesai. “Kami akan memberikan pendampingan teknis agar seluruh OPD dapat memanfaatkan aplikasi ini secara optimal,” jelasnya.

Dengan SMART SAKIP, Pemkab Bombana berharap proses evaluasi kinerja tidak lagi menjadi beban administrasi yang memakan waktu, melainkan menjadi proses yang produktif untuk mendorong pencapaian visi daerah. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Bombana dalam penilaian AKIP di tingkat provinsi maupun nasional.

Peluncuran SMART SAKIP menjadi bukti keseriusan Pemkab Bombana untuk mengadopsi teknologi dalam tata kelola pemerintahan. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi role model bagi daerah lain dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif, transparan, dan akuntabel di era digital.

Bombana, sultranet.com – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bombana menggelar sosialisasi Memory Kolektif Bangsa (MKB) untuk memperkuat perlindungan arsip sebagai warisan bangsa. Kegiatan berlangsung di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bombana dan dibuka resmi oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Bombana, Ir. Rusdiamin, Selasa (5/8/2025).

Sosialisasi ini menjadi bagian dari implementasi kebijakan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang mendorong pemerintah daerah melakukan registrasi arsip penting agar tercatat sebagai bagian dari Memory Kolektif Bangsa. Program ini menekankan pentingnya melindungi, melestarikan, dan mewariskan arsip yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan kebangsaan.

“Aspek kearsipan tidak hanya bicara tentang menyimpan dokumen, tetapi bagaimana kita memastikan dokumen itu terpelihara dan bisa menjadi sumber informasi yang berharga bagi generasi mendatang,” kata Rusdiamin saat memberikan sambutan.

Ia menambahkan, arsip yang dikelola dengan baik akan menjadi bukti autentik perjalanan sejarah bangsa dan daerah. Menurutnya, setiap dokumen penting adalah saksi bisu yang dapat memperkuat identitas, memori kolektif, dan jati diri masyarakat.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bombana, melalui tim kearsipan, memaparkan materi yang mencakup definisi Memory Kolektif Bangsa, tata cara registrasi arsip, serta kriteria arsip yang layak dicatatkan. Peserta kegiatan terdiri dari perwakilan perangkat daerah, lembaga pendidikan, hingga organisasi kemasyarakatan yang memiliki arsip dengan nilai penting.

“Banyak arsip yang kita miliki di tingkat daerah sebenarnya masuk kategori layak daftar MKB, tapi masih banyak yang belum memahami prosesnya. Karena itu, kami hadir untuk memberikan panduan langsung,” ujar salah satu pemateri dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Dalam kegiatan ini, peserta juga mendapatkan bimbingan teknis terkait prosedur digitalisasi arsip dan penyimpanan berbasis teknologi, agar keamanan dokumen dapat terjamin dari kerusakan fisik maupun kehilangan. Pendekatan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk di bidang kearsipan.

Selain materi, forum diskusi interaktif digelar untuk menampung masukan dan tantangan yang dihadapi peserta dalam mengelola arsip di instansinya masing-masing. Sejumlah peserta mengapresiasi kegiatan ini karena memberikan pemahaman yang lebih jelas dan praktis terkait pentingnya peran arsip dalam membangun memori bersama bangsa.

Sosialisasi Memory Kolektif Bangsa di Bombana diharapkan menjadi langkah awal membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga arsip sebagai aset nasional. Dengan keterlibatan semua pihak, warisan sejarah dan budaya dapat terjaga, bukan hanya untuk kepentingan hari ini, tetapi juga sebagai bekal pengetahuan di masa depan.

Bombana, sultranet.com | Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Sabtu, 2 Agustus 2025. Forum strategis ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, yang hadir mewakili Bupati Bombana.

Musrenbang RPJMD bertujuan menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD, sekaligus memastikan rencana pembangunan lima tahun mendatang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara J Robert, S.T., M.T., para kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, akademisi, serta tokoh masyarakat.

Penyelenggaraan Musrenbang kali ini menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Dokumen RPJMD ini nantinya menjadi pedoman arah pembangunan Bombana lima tahun ke depan, sejalan dengan kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Mengusung tema “Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan”, rancangan pembangunan daerah ini difokuskan pada lima misi utama. Pertama, meningkatkan daya saing sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri kreatif. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, memperkuat keterhubungan desa-kota dan konektivitas antarwilayah. Keempat, mengembangkan kearifan lokal. Kelima, meningkatkan tata kelola pemerintahan.

Forum ini menghadirkan presentasi rancangan pembangunan sekaligus sesi tanya jawab terbuka bagi peserta. Meski rincian teknis belum dipaparkan secara mendalam, suasana Musrenbang berlangsung partisipatif, memberi ruang luas bagi usulan strategis dari berbagai elemen masyarakat.

Dalam sambutannya, Ahmad Yani menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai momentum krusial dalam penyusunan RPJMD.

“Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kabupaten Bombana ini merupakan momentum yang sangat strategis bagi kita sebagai rangkaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode lima tahun mendatang. Kegiatan ini menjadi penting bagi seluruh elemen untuk memberikan kontribusi positif demi mewujudkan pembangunan yang tepat, terarah, dan berkelanjutan, serta mendukung target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa partisipasi semua pihak dalam forum ini akan memperkuat kualitas RPJMD, sehingga arah pembangunan Bombana dapat disusun lebih adaptif terhadap tantangan global sekaligus responsif terhadap kebutuhan lokal.

Hasil Musrenbang RPJMD 2025–2029 akan digunakan sebagai bahan finalisasi dokumen sebelum ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Dengan begitu, RPJMD diharapkan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar menjadi kompas pembangunan Bombana menuju daerah yang lebih maju, berdaya saing, dan inklusif.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Sabtu (2/8/2025). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk merumuskan arah pembangunan lima tahun ke depan, dengan menghimpun masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si yang membuka acara mewakili Bupati Bombana, menegaskan bahwa Musrenbang RPJMD adalah momentum penting untuk memastikan rencana pembangunan daerah berpijak pada kebutuhan riil masyarakat. “RPJMD ini bukan hanya dokumen, tetapi komitmen kita bersama untuk membangun Bombana yang lebih maju, adil, dan sejahtera,” ujarnya dalam sambutan.

Musrenbang RPJMD dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, camat, tokoh masyarakat, akademisi, perwakilan organisasi pemuda dan perempuan, serta unsur swasta. Forum ini membahas berbagai prioritas pembangunan yang meliputi peningkatan infrastruktur, pemerataan pendidikan, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Ahmad Yani menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Ia menyebut partisipasi aktif masyarakat sebagai kunci dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. “Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu mendengar dan melibatkan semua pihak agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab tantangan dan harapan warga,” katanya.

Dalam forum tersebut, peserta Musrenbang menyampaikan sejumlah usulan, mulai dari pembangunan akses jalan antarwilayah, peningkatan fasilitas kesehatan, pemberdayaan UMKM, hingga penguatan sektor pertanian dan perikanan. Usulan-usulan ini akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD sebelum disahkan menjadi dokumen resmi.

Kepala Bappeda Bombana menjelaskan, RPJMD 2025–2029 disusun berdasarkan hasil evaluasi program sebelumnya, analisis kondisi daerah, serta arahan pembangunan nasional dan provinsi. “Kita berupaya menyusun RPJMD yang adaptif terhadap perubahan, termasuk perkembangan teknologi dan tantangan global, namun tetap berakar pada potensi dan kearifan lokal,” ungkapnya.

Musrenbang RPJMD ini juga menjadi wadah membangun komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Selain membahas program strategis, kegiatan ini diharapkan memperkuat transparansi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan di Bombana.

Dengan selesainya Musrenbang ini, pemerintah daerah akan merampungkan dokumen RPJMD yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program kerja selama lima tahun ke depan. Dokumen tersebut akan memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta indikator capaian yang terukur, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi progres pelaksanaannya.

Melalui Musrenbang RPJMD, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, mengedepankan pemerataan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing.

Bombana, sultranet.com – Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Kabupaten Bombana resmi dibuka pada Sabtu, 26 Juli 2025, di halaman Kantor Bupati Bombana. Sebanyak 76 siswa yang terdiri dari 50 putra dan 26 putri diterima secara resmi dalam upacara pembukaan, dihadiri pejabat daerah, unsur TNI/Polri, purna paskibraka, tenaga kesehatan, serta para pelatih.

Mereka berasal dari SMA/SMK/MA sederajat yang tersebar di 22 kecamatan se-Kabupaten Bombana, terpilih melalui proses seleksi ketat. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., yang membacakan amanat Bupati Bombana, menegaskan bahwa Paskibraka bukan sekadar baris-berbaris. “Paskibraka adalah simbol kedisiplinan, semangat kebangsaan, kepemimpinan, dan jiwa nasionalisme generasi muda Indonesia. Ini kesempatan untuk mengasah diri dan memperkuat karakter berlandaskan Pancasila,” ujarnya.

Ia berharap para peserta mampu menjadi teladan di sekolah maupun di masyarakat. “Jadilah contoh bagi teman sebaya dalam berprestasi dan mengabdi kepada negara,” tambahnya. Menurutnya, pusdiklat ini adalah ajang untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan generasi muda Bombana.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana, dr. Sunandar, M.M.Kes., juga hadir bersama Kabid Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Hj. Suarni, SP., MP., Kabid Politik dalam Negeri, Asdar, S.Sos., perwakilan Komandan Kodim 14/31/Bombana, perwakilan Kapolres Bombana, serta jajaran pelatih dari TNI/Polri. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan penuh terhadap pembinaan generasi penerus.

Kegiatan pusdiklat ini mencakup latihan fisik, pembentukan mental, pelatihan kepemimpinan, dan materi kebangsaan. Para peserta akan menjalani rutinitas disiplin tinggi selama masa pelatihan, dibimbing langsung oleh pelatih profesional dan purna Paskibraka yang telah berpengalaman.

Purna Paskibraka turut hadir memberi motivasi. Mereka mengingatkan bahwa tugas mengibarkan bendera pada peringatan Hari Kemerdekaan adalah kehormatan besar. Para peserta pun diharapkan menjaga kesehatan, kekompakan, dan integritas selama mengikuti pelatihan.

Selain pelatihan teknis, kegiatan ini juga dirancang untuk memperkuat rasa kebersamaan dan kerja sama antarpeserta. Latihan lapangan, pembekalan wawasan kebangsaan, hingga kegiatan pembentukan karakter menjadi menu harian. Harapannya, kelak mereka tidak hanya sukses menjalankan tugas upacara, tetapi juga membawa nilai-nilai yang diperoleh ke kehidupan sehari-hari.

Dengan semangat yang terpancar dari wajah para peserta, Pusdiklat Paskibraka Bombana 2025 menjadi momentum penting untuk mencetak generasi yang siap mengemban tugas negara. Mereka adalah calon-calon pengibar bendera yang akan menjadi simbol persatuan dan kebanggaan di puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang.