Bombana, sulltranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi meluncurkan Aplikasi SMART SAKIP sebagai inovasi untuk memperkuat pemantauan kinerja instansi pemerintahan sekaligus meningkatkan akuntabilitas tata kelola. Aplikasi ini diluncurkan di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Selasa (5/8/2025), oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K.

Peluncuran ini menjadi langkah nyata Pemkab Bombana dalam menindaklanjuti hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang selama ini menjadi tolok ukur kinerja birokrasi. Melalui kerja sama antara Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan perusahaan teknologi Smart ID, aplikasi ini dirancang sebagai alat bantu (tools) digital yang memungkinkan proses monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.

Pj. Sekda Bombana, Syahrun, dalam sambutannya menyebut kehadiran SMART SAKIP merupakan bagian dari komitmen Pemkab untuk terus berbenah dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. “Aplikasi ini akan memudahkan seluruh perangkat daerah dalam menyusun laporan kinerja, sekaligus memastikan setiap target yang direncanakan dapat tercapai sesuai indikator yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, aplikasi ini bukan hanya sekadar inovasi teknologi, tetapi juga bentuk transformasi budaya kerja di lingkungan pemerintah daerah. Dengan adanya sistem yang terukur dan real time, diharapkan setiap aparatur dapat bekerja lebih fokus dan terarah. “Kita ingin membangun budaya kerja yang berbasis kinerja, bukan sekadar rutinitas administrasi,” tambah Syahrun.

Perwakilan dari Smart ID menjelaskan bahwa SMART SAKIP dirancang dengan fitur yang mudah digunakan, aman, dan kompatibel dengan sistem manajemen kinerja yang berlaku di pemerintah daerah. Fitur-fitur tersebut mencakup pemantauan capaian kinerja, pengelolaan indikator, hingga analisis data yang dapat membantu pengambilan keputusan berbasis fakta.

Kepala Bagian Organisasi Setda Bombana menyampaikan bahwa aplikasi ini akan mulai diimplementasikan di seluruh perangkat daerah setelah tahap sosialisasi dan pelatihan selesai. “Kami akan memberikan pendampingan teknis agar seluruh OPD dapat memanfaatkan aplikasi ini secara optimal,” jelasnya.

Dengan SMART SAKIP, Pemkab Bombana berharap proses evaluasi kinerja tidak lagi menjadi beban administrasi yang memakan waktu, melainkan menjadi proses yang produktif untuk mendorong pencapaian visi daerah. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Bombana dalam penilaian AKIP di tingkat provinsi maupun nasional.

Peluncuran SMART SAKIP menjadi bukti keseriusan Pemkab Bombana untuk mengadopsi teknologi dalam tata kelola pemerintahan. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi role model bagi daerah lain dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif, transparan, dan akuntabel di era digital.

Bombana, sultranet.com – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bombana menggelar sosialisasi Memory Kolektif Bangsa (MKB) untuk memperkuat perlindungan arsip sebagai warisan bangsa. Kegiatan berlangsung di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bombana dan dibuka resmi oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Bombana, Ir. Rusdiamin, Selasa (5/8/2025).

Sosialisasi ini menjadi bagian dari implementasi kebijakan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang mendorong pemerintah daerah melakukan registrasi arsip penting agar tercatat sebagai bagian dari Memory Kolektif Bangsa. Program ini menekankan pentingnya melindungi, melestarikan, dan mewariskan arsip yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan kebangsaan.

“Aspek kearsipan tidak hanya bicara tentang menyimpan dokumen, tetapi bagaimana kita memastikan dokumen itu terpelihara dan bisa menjadi sumber informasi yang berharga bagi generasi mendatang,” kata Rusdiamin saat memberikan sambutan.

Ia menambahkan, arsip yang dikelola dengan baik akan menjadi bukti autentik perjalanan sejarah bangsa dan daerah. Menurutnya, setiap dokumen penting adalah saksi bisu yang dapat memperkuat identitas, memori kolektif, dan jati diri masyarakat.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bombana, melalui tim kearsipan, memaparkan materi yang mencakup definisi Memory Kolektif Bangsa, tata cara registrasi arsip, serta kriteria arsip yang layak dicatatkan. Peserta kegiatan terdiri dari perwakilan perangkat daerah, lembaga pendidikan, hingga organisasi kemasyarakatan yang memiliki arsip dengan nilai penting.

“Banyak arsip yang kita miliki di tingkat daerah sebenarnya masuk kategori layak daftar MKB, tapi masih banyak yang belum memahami prosesnya. Karena itu, kami hadir untuk memberikan panduan langsung,” ujar salah satu pemateri dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Dalam kegiatan ini, peserta juga mendapatkan bimbingan teknis terkait prosedur digitalisasi arsip dan penyimpanan berbasis teknologi, agar keamanan dokumen dapat terjamin dari kerusakan fisik maupun kehilangan. Pendekatan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk di bidang kearsipan.

Selain materi, forum diskusi interaktif digelar untuk menampung masukan dan tantangan yang dihadapi peserta dalam mengelola arsip di instansinya masing-masing. Sejumlah peserta mengapresiasi kegiatan ini karena memberikan pemahaman yang lebih jelas dan praktis terkait pentingnya peran arsip dalam membangun memori bersama bangsa.

Sosialisasi Memory Kolektif Bangsa di Bombana diharapkan menjadi langkah awal membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga arsip sebagai aset nasional. Dengan keterlibatan semua pihak, warisan sejarah dan budaya dapat terjaga, bukan hanya untuk kepentingan hari ini, tetapi juga sebagai bekal pengetahuan di masa depan.

Bombana, sultranet.com | Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Sabtu, 2 Agustus 2025. Forum strategis ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, yang hadir mewakili Bupati Bombana.

Musrenbang RPJMD bertujuan menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD, sekaligus memastikan rencana pembangunan lima tahun mendatang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara J Robert, S.T., M.T., para kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, akademisi, serta tokoh masyarakat.

Penyelenggaraan Musrenbang kali ini menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Dokumen RPJMD ini nantinya menjadi pedoman arah pembangunan Bombana lima tahun ke depan, sejalan dengan kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Mengusung tema “Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan”, rancangan pembangunan daerah ini difokuskan pada lima misi utama. Pertama, meningkatkan daya saing sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri kreatif. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, memperkuat keterhubungan desa-kota dan konektivitas antarwilayah. Keempat, mengembangkan kearifan lokal. Kelima, meningkatkan tata kelola pemerintahan.

Forum ini menghadirkan presentasi rancangan pembangunan sekaligus sesi tanya jawab terbuka bagi peserta. Meski rincian teknis belum dipaparkan secara mendalam, suasana Musrenbang berlangsung partisipatif, memberi ruang luas bagi usulan strategis dari berbagai elemen masyarakat.

Dalam sambutannya, Ahmad Yani menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai momentum krusial dalam penyusunan RPJMD.

“Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kabupaten Bombana ini merupakan momentum yang sangat strategis bagi kita sebagai rangkaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode lima tahun mendatang. Kegiatan ini menjadi penting bagi seluruh elemen untuk memberikan kontribusi positif demi mewujudkan pembangunan yang tepat, terarah, dan berkelanjutan, serta mendukung target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa partisipasi semua pihak dalam forum ini akan memperkuat kualitas RPJMD, sehingga arah pembangunan Bombana dapat disusun lebih adaptif terhadap tantangan global sekaligus responsif terhadap kebutuhan lokal.

Hasil Musrenbang RPJMD 2025–2029 akan digunakan sebagai bahan finalisasi dokumen sebelum ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Dengan begitu, RPJMD diharapkan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar menjadi kompas pembangunan Bombana menuju daerah yang lebih maju, berdaya saing, dan inklusif.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Sabtu (2/8/2025). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk merumuskan arah pembangunan lima tahun ke depan, dengan menghimpun masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si yang membuka acara mewakili Bupati Bombana, menegaskan bahwa Musrenbang RPJMD adalah momentum penting untuk memastikan rencana pembangunan daerah berpijak pada kebutuhan riil masyarakat. “RPJMD ini bukan hanya dokumen, tetapi komitmen kita bersama untuk membangun Bombana yang lebih maju, adil, dan sejahtera,” ujarnya dalam sambutan.

Musrenbang RPJMD dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, camat, tokoh masyarakat, akademisi, perwakilan organisasi pemuda dan perempuan, serta unsur swasta. Forum ini membahas berbagai prioritas pembangunan yang meliputi peningkatan infrastruktur, pemerataan pendidikan, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Ahmad Yani menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Ia menyebut partisipasi aktif masyarakat sebagai kunci dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. “Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu mendengar dan melibatkan semua pihak agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab tantangan dan harapan warga,” katanya.

Dalam forum tersebut, peserta Musrenbang menyampaikan sejumlah usulan, mulai dari pembangunan akses jalan antarwilayah, peningkatan fasilitas kesehatan, pemberdayaan UMKM, hingga penguatan sektor pertanian dan perikanan. Usulan-usulan ini akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD sebelum disahkan menjadi dokumen resmi.

Kepala Bappeda Bombana menjelaskan, RPJMD 2025–2029 disusun berdasarkan hasil evaluasi program sebelumnya, analisis kondisi daerah, serta arahan pembangunan nasional dan provinsi. “Kita berupaya menyusun RPJMD yang adaptif terhadap perubahan, termasuk perkembangan teknologi dan tantangan global, namun tetap berakar pada potensi dan kearifan lokal,” ungkapnya.

Musrenbang RPJMD ini juga menjadi wadah membangun komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Selain membahas program strategis, kegiatan ini diharapkan memperkuat transparansi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan di Bombana.

Dengan selesainya Musrenbang ini, pemerintah daerah akan merampungkan dokumen RPJMD yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program kerja selama lima tahun ke depan. Dokumen tersebut akan memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta indikator capaian yang terukur, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi progres pelaksanaannya.

Melalui Musrenbang RPJMD, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, mengedepankan pemerataan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing.

Bombana, sultranet.com – Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Kabupaten Bombana resmi dibuka pada Sabtu, 26 Juli 2025, di halaman Kantor Bupati Bombana. Sebanyak 76 siswa yang terdiri dari 50 putra dan 26 putri diterima secara resmi dalam upacara pembukaan, dihadiri pejabat daerah, unsur TNI/Polri, purna paskibraka, tenaga kesehatan, serta para pelatih.

Mereka berasal dari SMA/SMK/MA sederajat yang tersebar di 22 kecamatan se-Kabupaten Bombana, terpilih melalui proses seleksi ketat. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., yang membacakan amanat Bupati Bombana, menegaskan bahwa Paskibraka bukan sekadar baris-berbaris. “Paskibraka adalah simbol kedisiplinan, semangat kebangsaan, kepemimpinan, dan jiwa nasionalisme generasi muda Indonesia. Ini kesempatan untuk mengasah diri dan memperkuat karakter berlandaskan Pancasila,” ujarnya.

Ia berharap para peserta mampu menjadi teladan di sekolah maupun di masyarakat. “Jadilah contoh bagi teman sebaya dalam berprestasi dan mengabdi kepada negara,” tambahnya. Menurutnya, pusdiklat ini adalah ajang untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan generasi muda Bombana.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana, dr. Sunandar, M.M.Kes., juga hadir bersama Kabid Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Hj. Suarni, SP., MP., Kabid Politik dalam Negeri, Asdar, S.Sos., perwakilan Komandan Kodim 14/31/Bombana, perwakilan Kapolres Bombana, serta jajaran pelatih dari TNI/Polri. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan penuh terhadap pembinaan generasi penerus.

Kegiatan pusdiklat ini mencakup latihan fisik, pembentukan mental, pelatihan kepemimpinan, dan materi kebangsaan. Para peserta akan menjalani rutinitas disiplin tinggi selama masa pelatihan, dibimbing langsung oleh pelatih profesional dan purna Paskibraka yang telah berpengalaman.

Purna Paskibraka turut hadir memberi motivasi. Mereka mengingatkan bahwa tugas mengibarkan bendera pada peringatan Hari Kemerdekaan adalah kehormatan besar. Para peserta pun diharapkan menjaga kesehatan, kekompakan, dan integritas selama mengikuti pelatihan.

Selain pelatihan teknis, kegiatan ini juga dirancang untuk memperkuat rasa kebersamaan dan kerja sama antarpeserta. Latihan lapangan, pembekalan wawasan kebangsaan, hingga kegiatan pembentukan karakter menjadi menu harian. Harapannya, kelak mereka tidak hanya sukses menjalankan tugas upacara, tetapi juga membawa nilai-nilai yang diperoleh ke kehidupan sehari-hari.

Dengan semangat yang terpancar dari wajah para peserta, Pusdiklat Paskibraka Bombana 2025 menjadi momentum penting untuk mencetak generasi yang siap mengemban tugas negara. Mereka adalah calon-calon pengibar bendera yang akan menjadi simbol persatuan dan kebanggaan di puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang.

Bombana, sultranet.com – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes, mengambil langkah nyata dalam melestarikan budaya lokal dengan memperkenalkan motif rapa dara kepada generasi muda. Upaya ini diwujudkan melalui penggunaan seragam olahraga bermotif rapa dara oleh seluruh peserta Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2025. Kegiatan ini berlangsung selama 24 hari, mulai 25 Juli hingga 17 Agustus 2025.

Pembukaan pusdiklat yang digelar di Halaman Kantor Bupati Bombana pada Sabtu, 26 Juli 2025, diikuti oleh 76 siswa SMA/SMK/MA sederajat dari 22 kecamatan se-Kabupaten Bombana. Tidak hanya peserta, pelatih, tenaga kesehatan, pamong, dan panitia juga mengenakan seragam bermotif rapa dara, menciptakan suasana yang penuh semangat dan kebanggaan budaya.

Menurut dr. Sunandar, langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk mempopulerkan motif rapa dara di kalangan generasi muda. “Kita semua berkewajiban untuk mempopulerkan motif rapa dara lebih luas ke masyarakat, terlebih ke generasi muda saat ini,” ujarnya. Ia menegaskan, memperkenalkan budaya lokal bukan hanya tentang estetika, tetapi juga tentang membangun identitas daerah.

Motif rapa dara sendiri merupakan gagasan dari Ibu Bupati Bombana, Hj. Kasmawati Kasim Marewa, yang kini menjadi simbol kebanggaan masyarakat Moronene. Motif ini menggambarkan kepala kuda yang sarat makna—melambangkan kekuatan, ketahanan, dan semangat pantang menyerah—nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bombana, baik di pesisir maupun di pegunungan.

“Selama pelaksanaan pusdiklat paskibraka kami akan senantiasa memperkenalkan arti dari motif rapa dara yang termuat di seragam peserta. Sehingga mereka tidak hanya memakai seragam, tetapi juga memahami makna dari motif tersebut,” kata Sunandar.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus menyebarluaskan penggunaan motif rapa dara di berbagai kesempatan, sehingga semakin banyak masyarakat yang mengenal dan mencintainya. “Insya Allah, dalam setiap kesempatan kami berkomitmen untuk menyebarluaskan motif rapa dara ini,” ucapnya penuh semangat.

Inisiatif ini menjadikan Pusdiklat Paskibraka tidak hanya sebagai ajang pembinaan fisik dan mental calon pengibar bendera, tetapi juga sebagai media edukasi budaya. Peserta diharapkan tidak sekadar menghafal gerakan baris-berbaris, melainkan juga memahami filosofi budaya yang mereka kenakan.

Dengan cara ini, Kesbangpol Bombana berupaya menanamkan rasa bangga terhadap warisan budaya daerah sekaligus membangun karakter generasi muda yang kuat, tangguh, dan berakar pada nilai-nilai luhur. Harapannya, semangat yang terkandung dalam motif rapa dara akan terus hidup, menjadi inspirasi, dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Kendari, sultranet.com – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., resmi dikukuhkan sebagai Bunda PAUD dan Bunda Literasi Kabupaten Bombana oleh Bunda PAUD dan Bunda Literasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Arinta Nila Hapsari. Prosesi yang berlangsung khidmat dan penuh makna itu digelar di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Jumat (25/7/2025).

Pengukuhan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan serentak Bunda PAUD dan Bunda Literasi se-Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, Ibu Arinta Nila Hapsari juga telah dikukuhkan oleh Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M., sebagai Bunda PAUD dan Bunda Literasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Agenda ini menjadi momentum penguatan komitmen bersama untuk mendukung Gerakan Nasional Literasi dan meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di daerah.

Acara dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sultra, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi, para bupati dan wali kota se-Sultra, serta Ketua TP PKK kabupaten/kota. Suasana berlangsung meriah, namun tetap sarat pesan mendalam tentang pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam membentuk generasi masa depan.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menekankan pentingnya sinergi seluruh elemen masyarakat untuk memajukan pendidikan dan literasi. “Pendidikan anak usia dini dan literasi adalah pondasi utama untuk menciptakan generasi unggul. Peran Bunda PAUD dan Bunda Literasi di tiap daerah harus menjadi garda terdepan dalam memperkuat ketahanan intelektual anak-anak kita,” ujarnya.

Usai dikukuhkan, Hj. Fatmawati menyampaikan rasa syukur dan tekadnya untuk menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. “Sebagai Bunda PAUD dan Bunda Literasi, saya bertekad untuk hadir di tengah masyarakat, menjangkau setiap desa dan pelosok, membawa semangat membaca, bermain sambil belajar, serta memastikan anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang layak, menyenangkan, dan bermutu sejak usia dini,” kata Fatmawati.

Ia menegaskan bahwa langkah awal yang akan ditempuh adalah menginisiasi Gerakan Literasi Keluarga, mendorong PAUD ramah anak dan inklusif, serta membangun kerja sama dengan dinas terkait, komunitas, dan lembaga pendidikan. Targetnya, akses dan kualitas layanan PAUD di Bombana meningkat, sekaligus menumbuhkan budaya literasi yang merata hingga pelosok desa.

Selain itu, Fatmawati juga berkomitmen untuk menghadirkan kegiatan literasi berbasis keluarga, mendorong keterlibatan orang tua, serta memperkuat peran guru PAUD sebagai pendidik pertama yang membentuk karakter anak. Menurutnya, membangun generasi yang cerdas tidak hanya tugas sekolah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

Momentum ini diharapkan menjadi langkah strategis bagi Kabupaten Bombana dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Dengan pendekatan holistik yang menggabungkan pendidikan, literasi, dan pembinaan karakter, diharapkan pembangunan sumber daya manusia di Bombana semakin kuat dan berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com — Suasana haru dan bahagia menyelimuti Masjid Raya Nurul Iman Kasipute, Rabu (9/7/2025), saat ratusan jemaah haji asal Kabupaten Bombana tiba kembali ke tanah air setelah menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Namun, kepulangan rombongan tahun ini juga diiringi kabar duka, setelah satu jemaah asal Kasipute, H. Muhammad Idris Abdullah, wafat di Mekkah usai menjalani wukuf di Arafah.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama Ketua TP PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos hadir langsung menyambut kepulangan para jemaah. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan rasa duka cita atas kepergian almarhum yang merupakan bagian dari rombongan haji asal Bombana.

“Di antara kita ada satu saudara yang telah berpulang lebih dahulu. Mari kita doakan bersama agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT,” kata Burhanuddin di hadapan keluarga jemaah dan masyarakat yang turut hadir.

Kedatangan jemaah haji disambut antusias oleh keluarga dan masyarakat. Wajah-wajah penuh syukur tampak menghiasi halaman masjid. Namun, di tengah kegembiraan itu, kekhawatiran juga menyelimuti sebagian keluarga karena satu jemaah lainnya, H. Musliin Adam, masih menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Madinah akibat kondisi kesehatan yang menurun.

Bupati Bombana juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi. Ia mengimbau keluarga agar memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para jemaah dan memperhatikan asupan gizi serta cairan tubuh.

“Jangan memaksakan diri. Konsumsi makanan hangat, perbanyak minum air putih, dan istirahat yang cukup adalah bagian dari ibadah setelah ibadah,” ujar Burhanuddin.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bombana, H. Adnan Saufi, yang turut mendampingi pemulangan jemaah, menyatakan bahwa seluruh jemaah yang kembali telah dinyatakan sehat dan layak terbang oleh tim medis yang bertugas. Ia juga memastikan bahwa proses pemulangan berjalan aman dan tertib berkat kerja sama lintas sektor.

“Pemulangan jemaah adalah tanggung jawab bersama. Kami di Kemenag bersama Pemda dan seluruh mitra kerja telah memastikan semua proses berjalan aman dan lancar, mulai dari Makassar hingga tiba di Bombana,” ungkap Adnan.

Ia menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan tim di Arab Saudi terkait kondisi H. Musliin Adam dan berharap yang bersangkutan segera pulih. “Kami terus memantau dan mendoakan agar beliau bisa segera kembali ke tanah air dalam keadaan sehat,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Adnan juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada tim medis yang selama proses haji selalu berada di garda depan dalam menangani berbagai kondisi darurat. Ia menyebut mereka sebagai “tim gas” karena kesigapan dan ketepatan dalam bertindak di tengah berbagai tantangan.

“Masalah bisa muncul kapan saja, tapi tim medis kita mampu menyelesaikan semuanya dalam hitungan detik. Mereka luar biasa,” puji Adnan.

Menurutnya, keberhasilan pemulangan jemaah haji tahun ini adalah buah dari kolaborasi yang kuat antara semua pihak yang terlibat. Ia menekankan bahwa pelayanan terhadap jemaah bukan sekadar urusan teknis, tetapi juga merupakan amanah umat yang harus dijalankan dengan tulus dan tuntas.

“Ini bukan soal siapa yang paling menonjol, tapi bagaimana semua pihak menjalankan amanah bersama. Ini kerja kolaboratif yang patut diapresiasi,” tegas Adnan.

Penyambutan jemaah haji tahun ini bukan hanya menjadi momentum spiritual, tetapi juga refleksi atas pentingnya pelayanan publik yang berbasis kemanusiaan. Kepedulian terhadap kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan para jemaah menjadi pesan utama yang disampaikan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses haji tahun ini.

Keharuan tampak di wajah keluarga yang menyambut, sekaligus menjadi penanda bahwa haji bukan hanya soal ibadah individu, tapi juga ikatan sosial dan spiritual yang menguatkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat Bombana.

BOMBANA, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Sosial menggelar penyerahan bantuan sosial penanganan stunting sebagai bagian dari upaya menurunkan angka stunting di wilayahnya. Selasa (01/07) bertempat di Halaman Kantor Camat Lantari Jaya.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, menegaskan bahwa seluruh pejabat daerah, termasuk kepala desa, camat, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), didorong untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang terdampak stunting.

Dalam sambutannya, Burhanuddin mengingatkan bahwa stunting adalah ancaman serius bagi masa depan generasi muda Indonesia. Ia menyebut bahwa anak-anak yang mengalami stunting tidak hanya terdampak secara fisik, tetapi juga berpotensi terganggu dalam perkembangan kognitifnya.

“Stunting ini bisa berdampak pada kondisi fisik dan kemampuan berpikir anak-anak kita. Kalau tidak kita tangani serius, mereka bisa tumbuh tidak maksimal,” ujar Burhanuddin di hadapan para pejabat daerah yang hadir.

Ia menambahkan bahwa Indonesia membutuhkan generasi sehat dan cerdas untuk bisa menjadi negara maju pada 2045.

“Pemerintah berharap, saat Indonesia memasuki usia 100 tahun kemerdekaan, kita sudah menjadi negara maju. Itu hanya bisa tercapai kalau anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas, dan bebas stunting,” ucapnya.

Program “orang tua asuh” bagi anak-anak berisiko stunting, kata Burhanuddin, sudah ia canangkan sejak menjabat sebagai Penjabat Bupati Bombana beberapa tahun lalu. Kini, setelah terpilih menjadi Bupati definitif hasil Pilkada 2024, ia kembali menegaskan komitmen tersebut dengan memperluas partisipasi seluruh pejabat daerah.

“Kita sudah jalankan program orang tua asuh sejak saya masih penjabat bupati. Sekarang saya tegaskan lagi: semua pejabat daerah harus ambil bagian, mulai dari kepala desa, camat, hingga kepala OPD,” tegasnya.

Menurutnya, upaya pemberian bantuan gizi dan pendampingan bagi anak-anak serta ibu hamil tidak boleh bersifat seremonial semata. Ia meminta seluruh pihak untuk melakukan pemantauan dan intervensi sejak dini, serta menganggap peran sebagai orang tua asuh sebagai bentuk kepedulian sosial.

“Kalau kita mau jadi bapak atau ibu asuh, minimal kita mau bersedekah dan hadir untuk mereka. Jangan tunggu sampai anak tumbuh tidak normal,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kesigapan pejabat desa dalam merespons laporan masyarakat. Kepala desa diminta untuk segera melaporkan anak yang menunjukkan gejala stunting agar cepat ditangani, tanpa menunggu kondisi memburuk.

“Kalau kepala desa tidak bisa tangani, sampaikan ke camat. Kalau camat tidak bisa, sampaikan ke saya. Kita harus bergerak cepat,” kata Burhanuddin.

Bupati Bombana berharap program ini menjadi gerakan kolaboratif lintas sektor yang mampu mempercepat penurunan angka stunting, dan tidak berhenti pada penyerahan bantuan saja.

“Kita harus pantau terus. Jangan hanya bagi santunan lalu selesai. Kita harus jadikan ini budaya peduli,” tegasnya.

Ia mengakhiri sambutan dengan menyerukan kepada seluruh aparat desa agar menjadikan tanggung jawab sosial ini sebagai bagian dari tugas kemanusiaan mereka.

“Yang paling dekat dengan masyarakat itu desa. Maka kepala desa harus punya rasa tanggung jawab penuh terhadap anak-anak yang ada di wilayahnya,” tutup Burhanuddin.

Kegiatan penyerahan bantuan sosial ini merupakan bagian dari strategi penanganan stunting yang terintegrasi, mengedepankan kolaborasi antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat. Program orang tua asuh kembali dikuatkan oleh Bupati Burhanuddin sebagai upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak Bombana.

Turut hadir mendampingi Bupati, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos beserta para Kepala OPD dan Forkopimda lingkup Pemkab Bombana.

Bombana, sultranet.com – Aswar Latif Haba resmi terpilih sebagai Raja Moronene Rumbia ke-VIII atau Mokole, melalui proses pemilihan yang digelar Lembaga Adat Moronene (LAM) pada Rabu, 18 Juni 2025 di salah satu hotel di Ibu Kota Bombana. Proses ini merupakan rangkaian dari kegiatan adat Mompotoro Mokole yang melibatkan 17 rumpun keluarga besar Moronene.

Ketua Panitia, Muh. Mardhan, menjelaskan bahwa pemilihan ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai sejak 18 Mei hingga 1 Juni 2025. Pada pertemuan puncak tanggal 1 Juni, sebanyak 17 rumpun yang hadir menyepakati pencabutan status Mokole ketujuh, Pauno Rumbia, dan selanjutnya membawa hasil keputusan tersebut untuk disahkan oleh Kesultanan Buton.

“Surat pengesahan sudah kami distribusikan ke Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan kerajaan-kerajaan sekitar, termasuk Poleang dan Kabaena. Bahkan pada 14 Juni kami menggelar musyawarah luar biasa guna menyikapi dinamika yang muncul pasca pencabutan status Mokole sebelumnya,” jelas Mardhan.

Ia menambahkan, tuduhan sepihak terhadap keputusan tersebut tidak berdasar. “Mokole sebelumnya sudah kami undang beberapa kali, namun tidak hadir. Justru pemilihan saat ini lebih representatif karena melibatkan 17 rumpun, dibanding pemilihan sebelumnya yang hanya melibatkan keluarga terdekat,” ujarnya.

Di tengah konflik internal, Mardhan menilai pentingnya mempercepat proses penobatan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan dan kegaduhan di masyarakat. Ia juga menyayangkan tindakan mantan raja yang dianggap melanggar norma adat, termasuk memagari area rumah adat yang seharusnya menjadi milik publik Moronene.

Penasehat Kerajaan Moronene, Syarifuddin M., menilai penunjukan Aswar Latif Haba sudah sangat layak. Menurutnya, Mokole baru ini memenuhi kriteria garis keturunan dan memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai adat dan masyarakat Moronene.

“Raja sebelumnya kami nilai tidak memiliki empati dan perilakunya tidak sesuai nilai-nilai adat. Hari ini, kami telah menunjuk Mokole ke-VIII yang kami yakini akan bertanggung jawab terhadap Limbo dan seluruh masyarakat Moronene,” tegasnya.

Aswar Latif Haba dalam pernyataannya mengajak seluruh elemen masyarakat Moronene untuk menjaga persatuan dan tidak terprovokasi oleh klaim sepihak dari pihak-pihak yang masih mempertahankan kekuasaan lama.

“Saya berharap tidak ada lagi kegaduhan seperti sebelumnya. Aset-aset kerajaan harus dijaga dan tidak diperjualbelikan. Kami akan menggelar pengukuhan dan seminar adat sebagai langkah meluruskan persoalan masa lalu,” ujar Aswar.

Ia menambahkan, seluruh proses pengangkatan dirinya sebagai Mokole telah melalui petunjuk Kesultanan Buton, termasuk mekanisme adat dari tingkat bawah hingga tingkat atas.

“Segala isu soal keabsahan kegiatan ini biarlah waktu yang menjawab. Yang pasti, kami ingin keluarga besar Moronene kembali bersatu,” ucapnya.